Gerakan Rakyat, Kendaraan Politik Anies Baswedan untuk Pilpres 2029?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebuah organisasi masyarakat (ormas) baru bernama
Gerakan Rakyat
resmi dideklarasikan pada Kamis (27/2/2025) di Jakarta Selatan.
Acara tersebut dihadiri oleh mantan Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan
, yang kehadirannya memicu spekulasi mengenai kemungkinan Gerakan Rakyat sebagai kendaraan politik baru Anies untuk kontestasi
Pilpres 2029
.
Gerakan Rakyat, sejatinya, bermula dari kumpulan gerakan relawan Anies Baswedan pada kontestasi politik 2024.
Ketua Umum Gerakan Rakyat juga dikenal merupakan Juru Bicara Anies, yaitu
Sahrin Hamid
.
Sahrin mengatakan, ide untuk membentuk Gerakan Rakyat sudah ada sejak 2023.
“Kita semua tahu Gerakan Rakyat lahir dari semangat perubahan. Berawal dari inisiatif para relawan yang bergerak secara organik hingga pada 4 sampai dengan 6 November di Bogor 2023, kita bersepakat untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh,” kata Sahrin dalam sambutannya di acara deklarasi dan pelantikan pengurus DPP Gerakan Rakyat, yang dihadiri Anies, Kamis.
Ia mengatakan, Gerakan Rakyat berfokus pada pendidikan politik untuk rakyat.
Ke depan, ormas ini berencana mendirikan sekolah politik kerakyatan atau mereka singkat sebagai Spartan.
“Kita akan mendirikan sekolah politik kerakyatan yang disingkat dengan Spartan, yang akan menjadi ruang edukasi politik bagi masyarakat di seluruh daerah,” tutur Sahrin.
Sahrin menyampaikan bahwa Gerakan Rakyat adalah ormas terbuka bagi semua orang, meski diawali dari kumpulan relawan Anies.
Ormas ini juga terbuka apabila ada anggota partai politik yang mau bergabung.
“Karena ini adalah organisasi kemasyarakatan, maka keanggotaan seharusnya cuma satu, warga negara Indonesia, sudah itu saja,” ucap Sahrin.
Saat dideklarasikan, terlihat tidak ada tokoh mencolok lainnya yang hadir selain Anies Baswedan.
Namun, Anies rupanya tidak masuk dalam struktural Gerakan Rakyat.
Sahrin tak menyebut spesifik jabatan yang diemban Anies dalam Gerakan Rakyat.
Ia hanya menyebut bahwa Anies dijadikan sebagai tokoh inspirasi, panutan, dan penggagas gerakan perubahan.
Anies disebut merupakan simbol perjuangan perubahan.
“Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi, dan kita tahu bahwa semangat perubahan simbolnya adalah Pak Anies,” ucap dia.
Pada kesempatan itu, awak media juga menanyakan apakah Gerakan Rakyat berencana untuk bertransformasi menjadi partai politik di masa depan.
Namun, Sahrin dan Anies tidak membenarkan hal itu saat ini.
Sahrin mengatakan bahwa fokus Gerakan Rakyat saat ini adalah menjadi organisasi masyarakat yang berbadan hukum.
“Kita masih fokus di Gerakan Rakyat sebagai perkumpulan berbadan hukum. Kita masih konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” tegasnya.
Sementara itu, Anies menegaskan bahwa terlalu jauh jika ada yang berasumsi Gerakan Rakyat ke depannya menjadi partai politik.
“Kejauhan,” kata Anies saat menghadiri deklarasi ormas tersebut.
Anies kemudian menjelaskan alasannya menghadiri peresmian dan pelantikan DPP Gerakan Rakyat adalah karena adanya undangan.
Meski begitu, dia juga mengapresiasi dan ikut bersyukur berdirinya ormas tersebut.
“Saya sampaikan apresiasi atas undangannya. Saya ikut bersyukur bahwa ikatan silaturahmi yang selama ini terjaga itu bisa diwujudkan di dalam sebuah organisasi yang lebih tertata,” kata calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 itu.
Pada akhir Agustus tahun lalu, Anies pernah mengungkap peluang untuk mendirikan partai baru usai gagal mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
“Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh,” beber Anies, dalam siaran Youtube, Jumat (30/8/2024).
Kendati begitu, Anies belum bisa memastikan kapan rencana mendirikan parpol baru itu akan diwujudkan. Dia meminta semua pihak bersabar.
Satu bulan berselang, September 2024, Anies kembali menyatakan pandangannya soal wacana membentuk partai politik.
Ia mengaku tak ingin buru-buru dalam merealisasikan wacananya membentuk partai politik. “Itu semua sedang dalam proses kajian nanti kita lihat,” ujar Anies, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menjadi pembicara diskusi di Wisma Kagama, UGM, Senin (9/09/2024).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berjanji akan menyampaikan ke publik setelah ada kejelasan terkait rencananya tersebut.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, meyakini bahwa Gerakan Rakyat bakal terbentuk menjadi partai politik untuk “kendaraan” Anies Baswedan pada Pilpres 2029.
Pertama, ia menyebut bahwa pembentukan Gerakan Rakyat hampir serupa dengan terbentuknya Partai Nasdem, yang juga bermula dari ormas.
Jamiluddin menyatakan bahwa ormas Nasdem, salah satu pendirinya, adalah Anies.
“Karena itu, pembentukan ormas Gerakan Rakyat bisa jadi mengikuti model pembentukan ormas Nasdem yang kemudian berubah menjadi partai politik,” kata Jamiluddin kepada
Kompas.com
, Kamis malam.
Perkiraan itu semakin kuat mengingat Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, merupakan juru bicara Anies Baswedan.
Berikutnya, lanjut Jamiluddin, ormas ini juga berawal dari relawan Anies.
“Jadi, Gerakan Rakyat tampaknya memang disiapkan untuk menjadi partai politik. Partai ini bisa jadi akan menjadi kendaraan Anies untuk maju pada Pilpres 2029,” nilai dia.
Ia menyebut sangat mungkin Gerakan Rakyat berubah menjadi partai politik kendaraan Anies pada Pilpres 2029.
Terlebih lagi telah dihapusnya ambang batas pencalonan presiden atau
presidential threshold
untuk Pilpres 2029.
“Jadi, Anies dan relawannya tampaknya tidak mau mengulang gagalnya Anies maju pada Pilkada Jakarta 2024. Dengan memiliki partai, Anies dan relawannya meyakini tidak ada lagi kendala untuk mengusung sosok perubahan tersebut pada Pilpres 2029,” pungkas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Bogor
-
/data/photo/2025/02/27/67c02ed503753.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Gerakan Rakyat, Kendaraan Politik Anies Baswedan untuk Pilpres 2029? Nasional
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5143553/original/036499900_1740542950-1608534391_845E929B_021F_4563_ADBD_875AB4547A5F_thumb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wasiat Cornelis Chastelein, Cikal Bakal Konservasi Tertua di Indonesia
Liputan6.com, Bogor – Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas merupakan bukti sejarah panjang upaya konservasi alam di Indonesia. Hal ini berawal dari keputusan seorang pemilik tanah berkebangsaan Belanda pada tiga abad silam.
Pemilik tanah tersebut bernama Cornelis Chastelein. Kawasan yang di tengah Kota Depok ini memiliki nilai historis sebagai salah satu cagar alam tertua di Indonesia.
Mengutip dari berbagai sumber, Cornelis Chastelein, seorang pedagang Belanda, membeli lahan perkebunan seluas 1.240 hektare di selatan Batavia pada tahun 1696. Lahan inilah yang kemudian dinamai Depok.
Ketika menulis wasiatnya pada 1714, Chastelein membuat keputusan agar sepetak lahan berhutan dari propertinya tidak boleh diganti hak milik. Ia memerintahkan agar kawasan tersebut dikelola sebagai kawasan konservasi alam.
Wasiat tersebut menjadi cikal bakal status resmi kawasan ini sebagai area konservasi. 12 abad setelah wasiat tersebut, lahan ini diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda pada tahun pada 1913.
Lahan ini dikelola oleh Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming). Status resmi sebagai cagar alam ditetapkan melalui keputusan gubernur jenderal Hindia Belanda nomor 7 tanggal 13 Mei 1926.
Penetapan ini menjadikan Cagar Alam Pancoran Mas bersama dengan Cagar Alam Cibodas-Gede sebagai kawasan konservasi di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, kawasan ini mengalami penyempitan.
Penyempitan lahan ini akibat ekspansi permukiman di sekitarnya. Perubahan lingkungan mengakibatkan keanekaragaman hayatinya berkurang.
Pada 1999, melalui keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, status kawasan ini diubah menjadi Taman Hutan Raya. Hal ini membuat pengelolaan lebih fleksibel dan tetap mempertahankan fungsi konservasi.
Penulis: Ade Yofi Faidzun
-

Wamentan: Hilangkan FOMO kenaikan harga pangan jelang Ramadhan
Sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo, kami ingin memastikan di bulan Ramadhan dan Lebaran nanti, tidak ada lagi FOMO kenaikan harga kebutuhan bahan pokok akibat permintaan terhadap komoditas naik. Jadi, stok tercukupi, harga bagus, masyarakat dapa
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terbawa fenomena Fear of Missing Out (FOMO) atau kecemasan dalam menghadapi kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo, kami ingin memastikan di bulan Ramadhan dan Lebaran nanti, tidak ada lagi FOMO kenaikan harga kebutuhan bahan pokok akibat permintaan terhadap komoditas naik. Jadi, stok tercukupi, harga bagus, masyarakat dapat tenang,” kata Wamentan di Bogor, Kamis.
Menurut Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, kepanikan dalam berbelanja justru dapat memperburuk situasi dan menyebabkan lonjakan harga yang lebih tinggi.
Wamentan bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan pejabat lainnya di bidang pangan memantau operasi pasar pangan murah di Kantor Pos Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sudaryono menuturkan, dalam konteks ekonomi dan belanja, FOMO sering kali mendorong masyarakat untuk membeli barang dalam jumlah besar karena khawatir harga akan semakin naik atau stok akan habis.
Karena itu, operasi pasar tersebut merupakan upaya pemerintah, bekerja sama dengan BUMN pangan dan PT Pos Indonesia untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Setiap tahun kita menghadapi pola yang sama menjelang Ramadhan dan Lebaran, di mana harga pangan mengalami kenaikan sementara. Namun, stok pangan nasional dalam kondisi cukup, dan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga. Jadi, masyarakat tidak perlu panik atau membeli berlebihan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa operasi pasar itu merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menstabilkan harga pangan, khususnya saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Selain itu, dia menegaskan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah puasa tanpa khawatir dengan ketersediaan dan harga bahan pokok.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar. Operasi pasar ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pangan yang merata dan terjangkau,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Cibinong Mariana Wijayanti, menyampaikan bahwa respons masyarakat terhadap operasi pasar pangan murah cukup tinggi.
Ia menambahkan, sejak diluncurkan pada Senin (24/2), jumlah konsumen yang datang meningkat setiap harinya, dengan rata-rata 120 orang per hari.
“Pada hari pertama sekitar 100 orang berdasarkan catatan pembelian. Hari kedua meningkat di 120. Jumlahnya terus meningkat apalagi semua stok sudah ada. Harapan kami dengan keberadaan kami bisa membantu masyarakat,” ungkapnya.
Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Cibinong menyediakan berbagai bahan pangan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, daging ayam, daging kerbau, bawang putih, dan lainnya.
Berbagai bahan pokok tersebut dibanderol dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar dan harga eceran tertinggi (HET).
Salah seorang warga Cibinong, Riana, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini.
“Harga di sini lebih murah daripada di pasaran. Ini sangat membantu, terutama bagi ibu-ibu dan masyarakat dengan ekonomi lemah,” kata Riana.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -

KPK Sebut Prabowo Tak Wajib Laporkan Mobil Listrik Pemberian Erdogan
Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Presiden Prabowo Subianto tak wajib melaporkan mobil listrik Togg T10X pemberian dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Hal itu karena pemberian dimaksud terkait dengan hubungan kedinasan dan kenegaraan.
Disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Sekretariat Presiden.
“Karena ini adalah pemberian kenegaraan maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (3), ini termasuk barang yang tidak wajib dilaporkan,” kata Pahala, Kamis (27/2/2025).
Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi mengatur tiap pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima.
Sementara itu, pada Pasal 2 ayat (3) menyebutkan: pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut: huruf q: pemberian cenderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Sebelumnya, dalam kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (12/2/2025), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara simbolis menyerahkan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Pemerintah Indonesia. Penyerahan mobil listrik Turki ini dilakukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol persahabatan antara kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun.
Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Presiden Erdogan memperkenalkan Togg T10X, mobil listrik pertama buatan Turki, kepada Presiden Prabowo sebelum jamuan santap siang kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyambut baik pemberian mobil listrik Turki berwarna putih ini, bahkan langsung mencoba duduk di kursi kemudi sisi kiri mobil tersebut.
-

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegur Wiwin Komalasari Kades yang Viral Geli Bawa Berkat
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegur Wiwin Komalasari Kades yang Viral Geli Bawa Berkat
TRIBUNJATENG.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegur Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari, setelah videonya yang mengaku geli saat membawa berkat menjadi viral di media sosial.
Seperti yang diketahui, Wiwin Komalasari mengaku geli sambil membawa berkat seusai menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Jaro Ade.
Dedi menilai gaya hidup Wiwin tidak mencerminkan seorang kepala desa yang seharusnya dekat dengan masyarakat.
“Sikapnya kelihatan seperti gengsi itu menimbulkan kesan bahwa dia memiliki kelas tertentu seolah bukan berasal dari kalangan masyarakat desa,” ujar Dedi dalam kanal YouTube-nya.
Menurutnya, citra yang dibangun Wiwin terlalu glamor, sehingga unggahannya di media sosial menuai kecaman.
“Karena branding personal yang terbentuk agak glamour, akhirnya postingan menimbulkan kemarahan di media sosial,” kata Dedi.
Ia bahkan menyamakan gaya Wiwin dengan artis.
Menanggapi kritik tersebut, Wiwin justru tertawa dan membela dirinya.
Ia menegaskan bahwa meskipun memiliki gaya hidup yang dianggap hedon, ia tetap peduli terhadap masyarakat.
“Sebenarnya saya kalau di desa sebelum ke kantor desa saya ke pengajian dulu. Sebelum saya ke kantor ke ibu-ibu hampir tiap hari. Sampai kantor desa jam 10 setelah selesai pengajian, saya keliling,” jelasnya.
Dedi juga menyinggung bahwa gaya hidup Wiwin mungkin dipengaruhi oleh statusnya sebagai perempuan single.
Namun, Wiwin menolak anggapan tersebut dan menegaskan bahwa ia lebih mementingkan masyarakat.
Teguran terhadap Wiwin juga datang dari Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, yang disebut meminta agar Wiwin dipecat.
Namun, Wiwin menolak wacana pemecatan tersebut dan menegaskan bahwa pemberhentiannya harus sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kalau dipecat ada undang-undangnya,” ujarnya.
Sebagai respons, Dedi Mulyadi meminta Wiwin untuk lebih sederhana dalam berpenampilan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Penampilan harus dibedakan, kapan berpakaian sebagai kepala desa, kapan sebagai artis. Trend kesederhanaan atau sikap low profile dari jajaran kepala desa di Bogor harus segera dibangun agar publik tidak salah tafsir,” tegas Dedi.
Meskipun mendapat kritik, Wiwin tetap aktif di media sosial dan menegaskan prestasinya selama menjabat.
Ia mengklaim telah menerima berbagai penghargaan serta memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat desanya.
“Boleh tanya ke masyarakat yang saya pimpin, enggak usah ke saya. Karena memang saya cinta sama masyarakat saya, dan bagaimana saya ingin dicintai masyarakat saya,” pungkasnya.
Wiwin Komalasari Geli Dapat Nasi Berkat
Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari viral setelah meledek nasi berkat di acara pelantikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Jaro Ade.
Dalam video yang diunggah akun Instagram @medsos_rame pada Senin (24/2/2025) tampak Wiwin menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Jaro Ade.
Wiwin mengenakan baju seragam putih dengan kacamata hitam besar.
“Ini baru kali ini saya apa, bawa berkat. Bawa berkat gak ? aduh seumur-umur, mau lihat gak nih bawa berkat,” kata Kades Wiwin Komalasari.
“Ibu bawa jomet ya ? Mana, mana jometnya mana ? berkat, berkat,” tanya Wiwin kepada kades lain.
“Bawa Jomet ya?,” tanya Wiwin sambil tertawa.
Bahkan ia mengaku geli.
“Geli yah. Ketawa-tawaan terus,” kata Wiwin lagi.
“Kades viral ini bawa jomet,” lanjutnya lagi.
TribunnewsBogor.com telah melakukan konfirmasi pada Kades Gunung Menyan Bogor, Wiwin Komalasari lewat pesan WhatsApp pada Senin (24/2/2025).
Namun sampai pukul 09.00 WIB, pesan tersebut tak kunjung dibalas.
Wiwin Komalasari sendiri memang sudah sering viral.
Dirinya pernah viral saat demo kades di DPR RI.
Dirinya viral karena berpenampilam mewah.
Bahkan ia menentang tas branded.
Ia juga aktif membuat konten di akun media sosialnya.
Wiwin mengaku jika barang-barang mewah miliknya diberi dari hasil warisan dan kerja. (*)
-

Ini Lahan Sitaan Kejaksaan Agung yang Akan Digunakan untuk Program 3 Juta Rumah – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau lahan koruptor yang disita Kejaksaan Agung di Banten dan Jawa Barat yang akan digunakan untuk Program 3 Juta Rumah.
Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan, survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan.
“Lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022,” kata Heri dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (27/2/2025).
Kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, dan tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai.
Lalu, kelayakan teknis juga meliputi ketersediaan sumber air dan listrik, serta kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.
Adapun Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk bisa dibangunkan perumahan.
Sesuai rekomendasi Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, ada tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan.
Pertama, lahan ada di Desa Mekarsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak.
Lahan tersebut terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Ha dan 3,5 Ha dengan status SHGB atas nama PT Harvest Time.
Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun.
Lalu, jalan perumahan berupa beton lebar 6 m, ada drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan, serta lahan yang luas dengan sebagian besar merupakan tanah kebun.
“Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT. Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni,” ujar Heri.
Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT Faduma Jaya.
Lahan itu bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman.
Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
Luas lahan masing-masing 4,1 ha, 3,9 ha, 3,6 ha, dan 4,9 ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.
“Sebelah timurnya berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m – 2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m.
“Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar,” ucap Heri.
Selanjutnya, ketiga lokasi yang sudah disurvei akan dikaji dari segala aspek dan dipertimbagnkan mana yang cocok untuk dilakukan pembangunan.
-

Bapanas minta harga gabah kering panen harus Rp6.500 per kilogram
ANTARA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2), menegaskan harga gabah kering panen di tingkat petani harus Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
(Fadzar Ilham Pangestu/Chairul Fajri/I Gusti Agung Ayu N) -

Menhub: Partisipasi pemda penting dukung angkutan Lebaran 2025 lancar
khususnya yang daerahnya menjadi tujuan utama mudik penting untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama Lebaran 2025
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa partisipasi pemerintah daerah (pemda) penting untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode angkutan Lebaran 2025.
“Partisipasi pemda, khususnya yang daerahnya menjadi tujuan utama mudik penting untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode Lebaran 2025,” kata Menhub saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah 2025-2030 di Magelang, Jawa Tengah, Kamis.
Menhub berharap partisipasi Pemerintah Daerah di tahun ini dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan selamat, nyaman dan lancar.
Dudy menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan pada titik-titik rawan kecelakaan, hingga sejumlah lokasi yang berpotensi besar mengalami kepadatan kendaraan saat arus mudik dan balik Lebaran 2025.
“Salah satu yang menjadi perhatian sebut saja jalur arteri dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah yang kerap mengalami kemacetan akibat adanya pasar tumpah,” ujarnya.
Ia menyebutkan terdapat kurang lebih 25 lokasi pasar tumpah yang tersebar di sepanjang jalur mudik arteri dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.
Selain itu, kepadatan lalu lintas juga berpotensi terjadi di sejumlah destinasi wisata, khususnya yang berada di wilayah Jawa Barat seperti Bogor dan Bandung, hingga Jawa Timur. “Ini perlu diantisipasi,” kata Menhub.
Lebih lanjut, Menhub juga menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh pemda terkait keselamatan di sektor transportasi.
Menurut dia, tingginya tingkat kecelakaan di level nasional dan provinsi perlu menjadi perhatian bersama.
Tantangan lainnya, terkait angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan.
Dudy menilai penguatan koordinasi dengan Pemda penting untuk dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kendaraan pengangkutan barang atau logistik.
“Terhadap fenomena ODOL, kolaborasi Kemenhub dengan Pemda dan Kepolisian menjadi sangat penting. Bersama-sama kita perlu konsisten untuk melakukan sejumlah kegiatan, seperti uji berkala kendaraan, pemeriksaan di jembatan timbang, hingga penegakan hukum terhadap para pelanggar,” kata Menhub.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -

BNPT bina 14 WNI terasosiasi FTF yang dideportasi dari Turki
Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme saat ini sedang membina 14 orang warga negara Indonesia terasosiasi dalam pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighters (FTF) yang dideportasi dari Turki.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan 14 orang warga negara Indonesia (WNI) itu dipulangkan dari Turki pada akhir tahun 2024 karena ditemukan di wilayah perbatasan dengan tujuan ingin bergabung ke Suriah.
“Ini salah satu bentuk counterpart Pemerintah Indonesia dengan Turki untuk memulangkan WNI yang sedang ingin bergabung ke Suriah,” ujar Eddy saat ditemui usai acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan saat dideportasi dari Turki, belasan WNI tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus di Sentul, Bogor, Jawa Barat, untuk diperiksa kesehatannya serta dilakukan pemprofilan tentang pendidikan, kejiwaan, maupun kondisi mereka, terutama bagi perempuan dan anak-anak.
Setelah itu, barulah dilakukan pembinaan dan rehabilitasi kepada para WNI tersebut. Dalam upaya pembinaan, dilibatkan pula pemerintah daerah.
“Jadi, kami tanya ke WNI tersebut, dia orang mana? Kalau Jawa Tengah, ya kami koordinasikan ke Pemda Jawa Tengah supaya dilakukan pembinaan,” tuturnya.
Kepala BNPT menambahkan berbagai upaya pembinaan itu merupakan bagian dari langkah deradikalisasi.
Meski deradikalisasi biasanya diberikan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, maupun orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal dan teroris, BNPT tetap menyasar para WNI yang terasosiasi FTF tersebut.
Selain lapas khusus, tambah Eddy, terdapat pula Balai Latihan Kerja (BLK) di Sentul untuk membina para mantan narapidana terorisme agar bisa melanjutkan hidupnya, diterima oleh masyarakat, serta mencari nafkah dengan baik saat keluar dan kembali ke masyarakat.
“Langkah tersebut merupakan bagian dari reintegrasi sosial yang kami berikan,” ucap Eddy.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025 -

Wamentan pastikan harga komoditas pokok stabil melalui operasi pasar
ANTARA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meninjau operasi pasar di PT Pos Indonesia Cabang Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (27/2). Operasi pasar ini dilakukan untuk memastikan stok pangan tersedia dan harga komoditas pokok tetap stabil menjelang bulan Ramadhan. (Fadzar Ilham Pangestu/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)