kab/kota: Bogor

  • 7
                    
                        Lihat Jembatan Gantung Wisata di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi: Itu yang Paling Melanggar…
                        Bandung

    7 Lihat Jembatan Gantung Wisata di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi: Itu yang Paling Melanggar… Bandung

    Lihat Jembatan Gantung Wisata di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi: Itu yang Paling Melanggar…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau kawasan
    Puncak
    , Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
    Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak tegas perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
    Dedi berkunjung bersama sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Bupati Bogor Rudy Susmanto. 
    Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
    Dedi dalam tinjauannya, melihat kondisi kawasan Puncak dan sekitarnya. Ia sempat tampak menyeka air mata menganggap parahnya kondisi di Puncak. 
    Ia terlihat kaget saat melihat adanya jembatan gantung yang dibangun untuk ekowisata Eiger Advanture Land di kaki Gunung Gede Pangrango, Megamendung.
    “Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” kata Dedi sambil menunjuk tempat wisata jembatan Eiger Adventure Land, Megamendung, Kabupaten Bogor.
    Eiger Adventure Land ini termasuk satu dari empat tempat wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.
    “Nggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ucap Dedi.
    Dedi kemudian bertanya pada pejabat Kabupaten Bogor yang hadir.
    “Yang memberi izin ini siapa?” tanya Dedi dan dijawab salah satu pejabat bahwa Bupati Bogor yang sebelumnya.
    Mendengar hal itu, Dedi langsung menanyakan kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto.

    Ia meminta Rudy mengevaluasi izin pembangunan Eiger Advanture Land.
    Petugas Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tampak datang menghampiri Dedi di tempat wisata Eiger Adventure Land itu.
    “Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi ke petugas LH.
    “Itu kan sudah hutan lindung, tapi kenapa dirusak (karena pembangunan),” tambah Dedi.
    Sementara Menteri Hanif mengatakan bahwa tindakan penyegelan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar.
    Adapun penyegelan perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP), PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park), Eiger Adventure Land, Megamendung.
    Di setiap lokasi tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan melakukan penyegelan dan memasang papan peringatan.
    Keempat perusahaan ini diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan.
    Kunjungan ini dilakukan setelah terjadinya banjir bandang parah di Cisarua, Puncak, Bogor, pada Minggu (2/3/2025) malam. Banjir itu mengakibatkan satu orang meninggal dan puluhan rumah rusak. 
    (Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan) 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa yang Ditangisi Dedi Mulyadi Saat Meninjau Puncak Bogor?
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        7 Maret 2025

    Apa yang Ditangisi Dedi Mulyadi Saat Meninjau Puncak Bogor? Bandung 7 Maret 2025

    Apa yang Ditangisi Dedi Mulyadi Saat Meninjau Puncak Bogor?
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangis di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
    Ia tak kuasa menahan air matanya saat melihat kondisi alih guna lahan di kawasan
    Puncak Bogor
    . Dedi sedih melihat alih fungsi lahan itu. 
    Menurutnya, fenomena ini telah menjadi pemicu banjir yang terus menerus terjadi di daerah yang dikenal dengan hawa sejuknya.
    Dedi tampak terkejut melihat kerusakan hutan di Gunung Gede Pangrango. Ia menyaksikan tanah yang terbelah akibat aktivitas pembangunan.
    Dedi menunjukkan ketidakpuasannya saat melihat pembangunan ekowisata
    Eiger Adventure Land
    yang terdiri dari jembatan gantung.
    “Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” katanya sambil menunjuk lokasi jembatan Eiger Adventure Land di Megamendung, Kabupaten Bogor.
    Menurutnya, Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat lokasi wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.
    Dedi menegaskan bahwa pembangunan wisata jembatan tersebut seharusnya tidak terjadi, mengingat dampaknya terhadap lingkungan.
    “Enggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ungkapnya.
    Ia lantas bertanya pada pejabat yang mendampinginya.
    “Yang memberi izin ini siapa?”
    Setelah mendapatkan informasi bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya, Dedi segera bertanya kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    Dedi kemudian meminta rekomendasi untuk mencabut izin pembangunan agar kawasan hutan Puncak Bogor bisa ditata kembali.
    “Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.

    Dalam situasi tersebut, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup mendekati Dedi di lokasi Eiger Adventure Land.
    “Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi kepada petugas.
    Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan tersebut berizin, kawasan itu seharusnya tidak dirusak, mengingat statusnya sebagai hutan lindung.
    Setelah Dedi bertemu dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena ada pembicaraan penting di antara mereka.
    Dalam kunjungan kerja yang dilakukan bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, tujuan utama adalah untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
    Selama kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional dari sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
    Hanif menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah dampak buruk bagi masyarakat.
    Penyegelan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu:
    1. PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP).
    2. PTPN I Regional 2 Gunung Mas.
    3. PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park).
    4. Eiger Adventure Land, Megamendung.
    Di setiap lokasi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang papan peringatan.
    Keempat perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang lingkungan.
    (Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin?
                        Bandung

    1 Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin? Bandung

    Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin?
    Editor
    KOMPAS.com

    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kerusakan alam akibat alih guna lahan di kawasan
    Puncak

    Bogor
    , Jawa Barat.
    Ia tertunduk dan berulang kali menyeka air mata setelah melihat langsung dampak dari pembangunan yang merusak ekosistem Gunung Gede Pangrango.
    Dari kejauhan, Dedi Mulyadi melihat tanah yang terbelah dan longsor, yang diduga akibat proyek pembangunan ekowisata, salah satunya jembatan gantung, di Megamendung, Kabupaten Bogor.
    “Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung), itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” ujar Dedi dengan nada geram sambil menunjuk lokasi pembangunan tersebut.
    Dedi menegaskan bahwa pembangunan di kawasan itu tidak seharusnya dilakukan karena berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan merugikan masyarakat sekitar.
    “Enggak boleh harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tetapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” lanjutnya.
    Saat berdiskusi dengan pejabat yang turut hadir dalam kegiatan penyegelan, Dedi mempertanyakan siapa yang memberikan izin pembangunan tersebut.
    “Yang memberi izin ini siapa?” tanya Dedi.
    Salah satu pejabat menyebut bahwa izin itu dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya.
    Mendengar hal tersebut, Dedi langsung meminta penjelasan dari Bupati Bogor saat ini, Rudy Susmanto.
    “Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.
    Tak lama kemudian, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendekati Dedi untuk memberikan penjelasan.
    Namun, Dedi tetap mempertanyakan legalitas proyek di kawasan hutan lindung tersebut.
    “Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanyanya kepada petugas KLH.
    “Itu kan sudah hutan lindung, tetapi kenapa dirusak?” tambahnya.
    Setelah bertemu dengan Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena terjadi perbincangan tertutup antara keduanya.
    Kunjungan kerja ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriono, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Mereka mengevaluasi kondisi lahan kritis dan menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
    Dalam inspeksi tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
    “Tindakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar,” ujar Hanif Faisol Nurofiq.
    Adapun penyegelan dilakukan terhadap empat perusahaan,
    Di setiap lokasi, Menteri LH/Kepala BPLH bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang segel dan papan peringatan.
    (Penulis Kontributor Bogor Kompas.com: Afdhalul Ikhsan)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, Pram pantau banjir pakai helikopter hingga mudik gratis

    DKI kemarin, Pram pantau banjir pakai helikopter hingga mudik gratis

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Kamis (6/3) mulai dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memantau kondisi banjir memakai helikopter milik Polri hingga Mudik Gratis 2025 menyiapkan sebanyak 521 unit bus dengan 22.403 tempat duduk (kursi).

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Pramono Anung pantau banjir Jakarta pakai helikopter milik Polri

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memantau kondisi banjir di berbagai lokasi Jakarta dari udara memakai helikopter milik Polri.

    Helikopter jenis AgustaWestland (AW) 169 itu lepas landas pukul 08.30 dan kembali pukul 09.19 WIB. Pada kesemaptan tersebut Pramono ditemani Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yasin Kosasih, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Erdi Chaniago, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta Maruli Sijabat, dan Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Pemprov DKI sediakan 22.403 kursi untuk mudik gratis 2025

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 521 unit bus dengan 22.403 tempat duduk (kursi) dalam program Mudik Gratis 2025 yang pendaftarannya mulai dibuka pada 7 Maret 2025.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis, menyiapkan 521 bus dan 20 truk untuk di masa arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. DPR siap prioritaskan anggaran penanganan banjir Jabodetabek

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyatakan kesiapan untuk memprioritaskan anggaran penanganan banjir, khususnya di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Kalau misalkan masih memerlukan anggaran, biaya, walaupun dalam kondisi efisiensi ini, menjadi prioritas, pasti DPR akan meminta kepada pemerintah untuk dianggarkan. Nanti, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan tata kawasan dari ujung Bogor ke sini, ke Jakarta,” kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. DKI sudah miliki 91 Kampung Siaga Bencana yang siap untuk diaktifkan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sampai saat ini sudah memiliki 91 Kampung Siaga Bencana (KSB) yang siap diaktifkan setiap saat untuk membantu warga terutama dalam penyediaan makanan akibat banjir.

    Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan KSB yang dibentuk dan dibina oleh Pemprov DKI menjadi garda terdepan membantu masyarakat terdampak bencana.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. BPBD DKI gelar kerja bakti bersihkan sampah dan lumpur banjir

    Plh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Maruli Sijabat menjelaskan mulai hari ini akan melaksanakan kerja bakti di kawasan Cililitan untuk membersihkan sampah hingga lumpur sisa banjir.

    “Hari ini kita melakukan kerja bakti di kawasan Cililitan. Memang Cililitan kan kemarin paling terdampak banjir. Beberapa kelurahan juga sudah kita bantu untuk pelaksanaan kerja bakti,” kata Maruli saat dijumpai di Jakarta Selatan, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kriminal kemarin, aksi balap liar hingga pelaku pencurian di Jakut

    Kriminal kemarin, aksi balap liar hingga pelaku pencurian di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa kriminal terjadi di wilayah DKI Jakarta pada Kamis (6/2) mulai dari polisi melakukan penjagaan ketat di kawasan Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo yang kerap dipakai balap liar oleh sekelompok remaja hingga polisi menangkap dua pelaku pencurian di Cilincing, Jakarta Utara.

    Selain itu, terdapat berita kriminal lainnya yang menarik untuk disimak pada pagi ini. Berikut rangkumannya:

    1. Polisi jaga ketat kawasan Pasar Rebo yang kerap dipakai balap liar

    Polisi melakukan penjagaan ketat di kawasan Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo yang kerap dipakai balap liar oleh sekelompok remaja.

    “Kami bersama tiga pilar setiap hari melakukan patroli cipta kondisi, tapi mereka sering kucing-kucingan dengan petugas. Upaya penjagaan terus kita lakukan,” kata Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    2. Polisi sebut pembunuh ojek daring di Bekasi ternyata teman SD korban

    Polda Metro Jaya mengungkapkan terduga pembunuh ojek daring, pria berinisial MAW (40) di Bekasi, ternyata teman sekolah dasar (SD) korban.

    “Terduga pelaku sudah ditangkap, inisialnya HJ. Pelaku ini merupakan teman SD korban, ” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    3. PN Jaksel gelar sidang kasus pembunuhan yang libatkan anak bos Prodia

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan menggelar sidang kasus dugaan pembunuhan dan pemerkosaan dengan tersangka Arif Nugroho yang merupakan anak petinggi Prodia dan Muhammad Bayu Hartanto pada Rabu (12/3).

    “Sidang yang pertama yaitu pada Rabu tanggal 12 Maret 2025,” kata Penjabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    4. Kesehatan memburuk, Hakim PN Jaksel tunda sidang vonis Ted Sioeng

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang putusan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Bank Mayapada karena kondisi kesehatan terdakwa Ted Sioeng semakin memburuk.

    “Memang dalam hal penegakan hukum ini, kita juga harus memerhatikan segala peraturan yang terkait, terutama mengenai kondisi terdakwa. Sepertinya untuk berkomunikasi pun tidak memungkinkan. Seperti yang kita saksikan bersama, beliau sedang dirawat,” kata Ketua Majelis Hakim, Fitrah Renaldo dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

    5. Polisi tangkap dua pelaku pencurian dengan modus gembos ban di Jakut

    Subdit Reserse Mobile (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku pencurian dengan modus gembos ban yang terjadi di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin (17/2).

    “Kedua pelaku berinisial AR (41) dan MF (38) di tangkap di tempat kos di Jalan Raya Pomad, Keradenan Kaum Pandak, Cibinong, Kabupaten Bogor, ” kata Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Resa Fiardi Marasabessy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nusron Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Aturan Tata Ruang

    Nusron Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Aturan Tata Ruang

    Jakarta

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal mencabut izin usaha perusahaan yang tidak taat pada aturan tata ruang. Pernyataan ini menyusul penyegelan empat perusahaan di Bogor yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kamis (6/3).

    “Tidak menutup kemungkinan. Kalau SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) mungkin nggak (dicabut), ya, izin usahanya (yang) dicabut,” kata Nusron kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

    Nusron mengatakan persoalan tata ruang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Untuk menertibkan hal tersebut, ia menilai perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Jadi kami minta ini, ini ada masalah-masalah masa lalu, saya minta supaya pemerintah nanti ke depan disiplin dalam hal menerbitkan izin tata ruang, pemanfaatan lahan. Kalau memang itu lahan hijau, lahan perkebunan, jangan dipakai untuk perumahan maupun untuk industri,” tegasnya.

    Tata ruang yang tidak sesuai prosedur di satu wilayah dapat berdampak pada wilayah lainnya sebagaimana yang terjadi di Bogor terhadap Jakarta. Sebaliknya, ia mengatakan tata ruang yang salah di Jakarta berdampak pada wilayah lain seperti Bekasi.

    Dalam waktu dekat, Nusron akan mengumpulkan Gubernur Jakarta, Jawa Barat, Wali Kota dan Bupati Bogor, Bekasi, Tangerang, hingga Cianjur untuk menyelesaikan persoalan tata ruang.

    “Akan kami adakan rapat segera untuk masalah penertiban kawasan strategis nasional dari aspek tata ruangnya dan mulai termasuk masalah penanganan sampah,” tutur Nusron.

    (hns/hns)

  • Bawa Kabur Motor Teman dengan Dalih Wawancara Kerja, Pria Ini Ditangkap – Page 3

    Bawa Kabur Motor Teman dengan Dalih Wawancara Kerja, Pria Ini Ditangkap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seorang pria berinisial NMF (23) dibekuk polisi setelah menipu temannya sendiri dengan modus meminjam motor untuk wawancara kerja. Alih-alih dikembalikan, motor justru dibawa kabur.

    Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Aditya SP Sembiring, menerangkan kejadian bermula saat pelaku meminjam motor korban untuk menghadiri wawancara kerja. Korban yang percaya, memberikan sepeda motornya kepada pelaku.

    Peristiwa itu terjadi di Basement Apartemen Sudirman Hills Residence, Jakarta Pusat pada Sabtu, 18 Januari 2025, pukul 02.17 WIB. Namun, setelah lebih dari 24 jam, sepeda motor itu tak kunjung dikembalikan.

    Aditya mengatakan, korban yang mulai curiga kemudian mendatangi rumah pelaku.

    “Tetapi pelaku tidak ditemukan. Keluarga pelaku bahkan mengungkapkan bahwa pelaku sudah lama tidak pulang dan banyak dicari orang karena kasus serupa,” ujar AKBP Aditya, Kamis (6/3/2025).

    Setelah buron beberapa hari karena bawa kabur motor teman, polisi akhirnya menemukan pelaku yang sedang berada di kontrakannya di kawasan Sawangan, Depok, pada Minggu, 21 Januari 2025, sekitar pukul 22.00 WIB.

    Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan nomor polisi B 3089 UMU di wilayah Bojong Gede, Bogor.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, memastikan pihaknya akan menindak tegas kasus-kasus penipuan dan penggelapan seperti ini.

    “Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan barang kepada orang lain, terutama kendaraan bermotor. Jika mengalami kejadian serupa, segera laporkan ke pihak kepolisian agar bisa ditindaklanjuti dengan cepat,” tegas Kombes Pol Susatyo.

    Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

    Tergiur janji manis dan iming-iming keuntungan besar program MBG, sejumlah warga di Tasikmalaya, Jawa Barat, tertipu jutaan rupiah. Untuk mengelabui warga, penipu bahkan mencatut nama Mayor Teddy.

  • Oknum Kemenag Kota Banjar Diduga Lakukan Pungli untuk Izin Operasional Madrasah Diniyah

    Oknum Kemenag Kota Banjar Diduga Lakukan Pungli untuk Izin Operasional Madrasah Diniyah

    JABAR EKSPRES – Kantor Kemenag Kota Banjar melakukan pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai untuk mengurus izin operasional madrasah diniyah.

    Isu ini menyeruak ketika Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mendapat instruksi dari oknum pegawai Kemenag Banjar untuk menghimpun dana sebesar Rp 300.000 yang ditujukan kepada madrasah diniyah yang izinya sudah terbit.

    BACA JUGA: Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

    Padahal seharusnya layanan pengurusan izin operasional tersebut gratis dan merupakan bagian pelayanan dari KWKA Kota Banjar.

    Ketika dikonfirmasi langsung Kepala Kemenag Kota Banjar Ahmad Fikri Firdaus mengaku sudah mendapatkan informasi isu pungli itu. Dia mengaku geram atas isu yang mencemarkan nama baik kemenag Kota Banjar.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Minta Warga Jakarta Tidak Bangun Villa di Puncak Bogor

    Ahmad Fikri menegaskan, untuk mengurus izin operasional madrasah diniyah dierikan secara gratis dan tidak ada pungutan sepeserpun.

    “Jadi saya tidak pernah memerintahkan pungutan apa pun. Ini sangat disayangkan, apalagi kami sedang gencar memangkas praktik tidak transparan,” ujar Ahmad fikri ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Jabar Ekspres, Kamis (6/3).

    BACA JUGA: Dipersidangan Kasus Korupsi Smart City Kota Bandung Yana Mulyana dan Ema Sumarna Saling Serang!

    Menurutnya, informasi terkait adanya isu pungli tersebut datang dari Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar melalui surat audensi yang dilayangkan pada 5 Februari 2025.

    Surat itu merupakan respons atas temuan dugaan pungli yang menjerat lembaga madrasah diniyah. Untuk itu, pihaknya saat ini tengah menelusuri kebenaran informasi itu.

    BACA JUGA: Warga Sukamiskin, Kota Bandung Tolak Alih Fungsi GSG untuk Peribadatan

    ‘’Ini termasuk klaim bahwa ada oknum mengatasnamakan saya,” cetus Ahmad Fikri.

    Sementara itu, Pembina DPC POSNU Kota Banjar Muhlison mengatakan, isu tersebut didapatkan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pungutan tersebut. Namun, untuk bukti-bukti, masih ditelusuri.

    BACA JUGA: Cerita Perjalanan Sritex dari Masa Kejayaan Sampai Mengalami Kebangkrutan!

    “Intinya kami tidak ingin ada pihak dirugikan, apalagi ini menyangkut lembaga pendidikan yang seharusnya didukung pemerintah,” ujarnya. (cep/yan).

  • Banjir Bekasi Masih Parah, Pramono Akan Beri Bantuan, Ada Beras hingga Kirim Petugas PPSU – Halaman all

    Banjir Bekasi Masih Parah, Pramono Akan Beri Bantuan, Ada Beras hingga Kirim Petugas PPSU – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan akan memberikan bantuan kepada Bekasi yang kini masih mengalami bencana banjir yang cukup serius.

    Hal ini diungkapkan Pramono setelah melakukan peninjauan banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya menggunakan helikopter milik Polri pada Kamis (6/3/2025).

    Dari pantauan udara, Pramono melihat banjir di Bekasi masih parah. 

    Terutama di wilayah Babelan yang sebagian besar rumah warganya masih terendam banjir.

    Oleh karena itu Pramono memutuskan agar Pemerintah Jakarta memberikan bantuan ke Bekasi.

    “Dari tinjauan tadi malah Bekasi sampai hari masih serius ya. Di Babelan tadi hampir semua rumah-rumah penduduk masih terkendala banjir yang serius.”

    “Maka Pemerintah Jakarta dari kemarin sebenarnya sudah memutuskan untuk memberikan bantuan ke Bekasi,” kata Pramono dilansir Kompas TV, Kamis (6/3/2025).

    Bantuan yang diberikan ke Bekasi berupa barang-barang yang dibutuhkan di lapangan.

    Di antaranya adalah bantuan berupa Mobil Damkar, toilet, dam mobil pengangkut sampah.

    Tak hanya itu Pemprov Jakarta juga akan mengirimkan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU ke Bekasi.

    Petugas PPSU yang berjumlah 200 orang ini dikirim ke Bekasi untuk membantu kerja bakti disana.

    “Bantuannya berupa tentunya hal-hal yang dibutuhkan di lapangan. Mobil Damkar, kemudian toilet, mobil pengangkut sampah.”

    “Dan kami juga sudah mengirimkan pasukan PPSU ke Bekasi untuk membantu kerja bakti yang diadakan dan juga membantu untuk di lapangannya. Jumlahnya lebih dari 200 orang,” terang Pramono.

    Bantuan berupa beras dan lauk pauk juga akan dikirimkan ke Bekasi untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir di Bekasi.

    “Kemudian kami juga memberikan bantuan beras dan lauk pauk kepada Bekasi.”

    “Karena memang semua orang pasti tidak menginginkan adanya banjir atau bencana ini,” pungkasnya.

    Tekan Risiko Banjir di Jabodetabek, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca Selama 24 Jam

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, mengungkapkan bahwa OMC telah dilakukan sejak 5 Maret dan direncanakan berlangsung hingga 8 Maret 2025 atau menyesuaikan dengan update prediksi cuaca terbaru.

    Operasi ini berfokus pada pengurangan curah hujan di daerah tangkapan air Sungai Ciliwung dan Cisadane, mulai dari Bogor sebagai hulu hingga Jakarta dan Bekasi sebagai hilir.

    “Awan-awan yang berpotensi membawa hujan deras dihujankan lebih awal di atas laut sebelum mencapai daratan. Sementara itu, awan yang berkembang di daratan disemai agar pertumbuhannya terganggu sehingga curah hujannya berkurang,” kata Tri Handoko Seto, dikutip dari Siaran Pers BMKG, Kamis (6/3/2025).

    Menurut Seto, berkaca dari pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa OMC mampu mengurangi curah hujan sebesar 30-60 persen pada awan hujan yang cukup masif.

    “Dengan demikian, diharapkan risiko banjir di wilayah terdampak dapat ditekan.” jelas Seto.

    OMC kali ini dikendalikan dari Pos Komando di Lanud Halim Perdanakusuma dan dilakukan oleh BMKG dan BNPB bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara.

    Selain itu, pada hari ini, Kamis (6/3/2025) juga digelar rapat persiapan untuk pelaksanaan OMC tambahan yang didanai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan, dalam operasi ini, BMKG tidak hanya menyediakan data cuaca, tetapi juga merancang strategi operasi, menentukan lokasi penyemaian, serta memantau kondisi atmosfer secara real-time untuk memastikan efektivitas intervensi cuaca.

    BMKG menurunkan tim dengan kekuatan penuh yang bekerja selama 24 jam guna mendukung kelancaran operasi ini.

    “Operasi Modifikasi Cuaca bukan sekadar menyemai garam ke langit, tetapi memerlukan pemodelan atmosfer yang tepat agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif. BMKG memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan berbasis pada data meteorologi terbaru dan perhitungan ilmiah yang terukur,” ujar Dwikorita.

    “Setiap intervensi dalam OMC harus berbasis pada data yang presisi. Jika tidak, upaya ini bisa sia-sia atau justru memperburuk kondisi cuaca di wilayah lain. Itulah mengapa BMKG menurunkan tim khusus yang bekerja selama 24 jam untuk memastikan setiap langkah dalam operasi ini didasarkan pada analisis ilmiah yang mendalam,” sambungnya.

    Adapun keberhasilan OMC tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya di lapangan, tetapi juga pada koordinasi antar-lembaga yang solid dan transparan.

    BMKG juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan secara aktif mengakses informasi cuaca melalui website BMKG, aplikasi InfoBMKG, media sosial resmi BMKG, serta layanan SMS peringatan dini.

    “Dengan koordinasi yang baik antar-lembaga dan kesiapsiagaan masyarakat, dampak dari bencana hidrometeorologi dapat ditekan semaksimal mungkin,” paparnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/ Lanny Latifah)

    Baca berita lainnya terkait Banjir di Jabodetabek.

  • Menu Makan Bergizi Gratis Berubah Selama Ramadan, Ada Kurma hingga Biskuit

    Menu Makan Bergizi Gratis Berubah Selama Ramadan, Ada Kurma hingga Biskuit

    JABAR EKSPRES – Program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan suci Ramadan.

    Namun dalam pelaksanaannya, ada perubahan mekanisme di mana MBG selama Ramadan berbeda dengan hari-hari biasa.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, perubahan mekanisme itu terjadi pada menu-menu yang disediakan.

    Jika pada hari biasa, menu yang disediakan berupa makanan berat seperti nasi dengan lauk daging ayam, di Ramadan ini sangat berbeda.

    Adapun menu-menu MBG pada Ramadan berubah menjadi telur rebus, kurma, buah, hingga biskuit fortifikasi.

    BACA JUGA: Kick Off MBG Untuk Bumil dan Balita, DPRD Kota Bogor Siap Dukung Program Mendukbangga

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, belum lama ini mengungkapkan alasan perubahan mekanisme dan menu MBG selama Ramadan.

    Menurutnya, perubahan itu dilakukan menyesuaikan bulan Ramadan agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah.

    “Untuk yang puasa, makanan bisa dimakan saat buka. Sementara yang tidak puasa bisa menikmati makanan itu di sekolah atau rumah,” ujarnya.

    Dadan menyampaikan, menu makanan selama Ramadan juga sudah dirancang agar tahan lama dan tetap memenuhi kebutuhan gizi.

    Selain itu, pihaknya juga memperkenalkan inovasi dalam kemasan makanan.

    BACA JUGA: Program MBG di Jatinangor Sumedang Jadi Sorotan, Ada Makanan yang Berbau

    Untuk mengurangi sampah, makanan dikemas dalam kantong yang dapat digunakan kembali.

    Setiap hari, kantong harus dikembalikan dan ditukar dengan kantong berisi makanan baru.

    “Mekanisme ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga melatih kedisiplinan siswa,” tambah Dadan.

    Program MBG ini akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri, tanpa membedakan agama siswa.

    Evaluasi akan dilakukan setelah satu minggu pelaksanaan di daerah untuk menentukan apakah perlu penyesuaian khusus.

    Dadan berharap program ini dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, khususnya selama Ramadan, untuk mengurangi konsumsi makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.