Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Warga Indonesia Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Sulit

    Warga Indonesia Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Sulit

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun 2025 rupanya menjadi masa-masa yang paling menantang bagi warga Indonesia. Mereka pun mesti mempersiapkan tingkat kesabaran lebih tinggi untuk tahun ini.

    Pasalnya sederet benda diramalkan akan naik dikarenakan sejumlah pungutan pajak baru. Tercatat ada beberapa yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khususnya untuk barang mewah, penambahan Objek Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Belum selesai di situ, ada penambahan lainnya yakni penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN, penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta opsen pajak kendaraan bermotor.

    Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025:

    1. PPN Naik Menjadi 12%

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan peraturan yang menjadi acuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12% bagi barang atau jasa yang tergolong mewah. Peraturan itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK 131/2024 ini ia tetapkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    “Bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari bagian menimbang PMK 131/2024.

    Skema pengenaan tarif PPN 12% dalam peraturan ini terbagi dua. Pertama menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor, sedangkan yang kedua DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut.

    Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    Adapun BKP dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor itu merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Sementara itu, untuk BKP yang tidak tergolong barang mewah, skema pengenaan PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

    Penting dicatat, dalam Pasal 5 peraturan ini disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, akan berlaku dua ketentuan. Ketentuan pertama, mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

    Ketentuan kedua, mulai 1 Februari berlaku ketentuan PPN yang terutang dihitung dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

    Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

    Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.

    Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

    Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:

    a. hasil tembakau;

    b. minuman yang mengandung etil alkohol;

    c. etil alkohol atau etanol;

    d. minuman berpemanis dalam kemasan

    Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.

    “Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.

    Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif. Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.

    Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.

    3. Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik

    Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

    Ghufron memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II. Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

    Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

    Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

    4. Harga BBM Berpotensi Naik

    Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM.

    Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.

    Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.

    Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

    “Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025.

    5. Potensi Kenaikan Harga Gas LPG

    Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.

    Meski begitu, perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

    Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi.

    Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang.

    6. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN

    Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.

    Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumenten, hingga Apartemen Maqna Residence. Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.

    “Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar.

    Mengenai surat tersebut, kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.

    Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jln. Gatot Subroto, Jakarta.

    Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

    Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

    Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.

    Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

    Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

    “Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.

    “Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, di mana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.

    7. Rencana Tarif KRL Berbasis NIK

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa skema ini masih sebatas rencana dan belum akan diberlakukan pada 2025.

    “Belum ada program untuk itu,” tegas Risal kepada CNBC Indonesia.

    Risal pun menegaskan pemberiian subsidi KRL Jabodetabek sama seperti yang dilakukan pada saat ini.

    “Iya (sama),” imbuhnya.

    Dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

    Menariknya ada poin di mana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.

    “Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut.

    Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

    8. Opsen Pajak Kendaraan

    Opsen Pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.

    Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tarif Opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66% dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Dengan demikian, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakni BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya admin TNKB.

    (fsd/fsd)

  • Sat Narkoba Polres Ciamis Gagalkan Peredaran 151 Botol Miras Oplosan

    Sat Narkoba Polres Ciamis Gagalkan Peredaran 151 Botol Miras Oplosan

    JABAR EKSPRES – Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba) Polres Ciamis berhasil menggagalkan peredaran minuman keras (miras) oplosan jenis Arak Bali, dalam operasi penggerebekan pada Minggu (9/3/2025) dini hari. Aksi ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kesucian bulan Ramadhan, sekaligus mencegah dampak negatif miras terhadap generasi muda.

    Operasi digelar sekitar pukul 00.10 WIB di kawasan Jambansari, Ciamis. Petugas mengamankan seorang tersangka berinisial RP (32), warga Desa Kolot, Ciamis, beserta barang bukti berupa 151 botol miras oplosan yang disembunyikan dalam kardus dan box.

    Selain itu, disita pula satu unit handphone dan sepeda motor yang diduga digunakan RP dalam transaksi ilegal tersebut.

    BACA JUGA:Miras Oplosan Telan 4 Korban Jiwa, Ketua DPRD Desak Pemkot Bogor Berantas Minol Ilegal!

    Kapolres Ciamis AKBP Akmal melalui Kasat Narkoba AKP R.E Budhi menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga keamanan masyarakat, terutama di bulan suci Ramadhan.

    “Kami tidak toleransi terhadap peredaran miras oplosan yang merusak moral generasi muda. Razia akan terus digencarkan di seluruh wilayah hukum Polres Ciamis,” tegas AKP Budhi.

    RP dan barang bukti saat ini diamankan di Mapolres Ciamis untuk pemeriksaan mendalam. Polisi juga mendalami jaringan peredaran miras tersebut guna mengungkap sumber pasokan dan keterlibatan pihak lain.

    BACA JUGA:Imbas Miras Oplosan Telan Korban, Pemkot Bogor Bakal Gelar Razia Besar-besaran

    “Kami akan telusuri apakah tersangka bagian dari sindikat atau beroperasi mandiri,” tambah AKP Budhi.

    Masyarakat diajak aktif berpartisipasi melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran miras ilegal. “Kerja sama warga sangat penting untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman, khususnya di bulan penuh berkah ini,” katanya. (CEP)

  • Gaya Pejabat Tinjau Banjir Disorot: Pramono-Rano Naik Helikopter & Perahu, Prabowo-Gibran Jalan Kaki – Halaman all

    Gaya Pejabat Tinjau Banjir Disorot: Pramono-Rano Naik Helikopter & Perahu, Prabowo-Gibran Jalan Kaki – Halaman all

    TRIBUNNEWS. COM –  Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Selasa (4/3/2025) hingga saat ini.

    Terparah, banjir terjadi di wilayah Bekasi, air banjir ini pun merendam rumah-rumah warga yang tingginya mencapai atap rumah.

    Tak hanya bencana banjir saja yang jadi sorotan publik, tapi juga gaya para pejabat dalam meninjau banjir di Jabodetabek ini.

    Di antaranya yang menjadi sorotan adalah ketika Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Banjir Jakarta dengan menggunakan helikopter milik Polri.

    Sementara itu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau banjir Jakarta dengan menaiki perahu karet.

    Berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto yang memilih meninjau banjir di Bekasi dengan berjalan kaki.

    Prabowo pun hanya mengandalkan sepatu boot untuk menerjang genangan air dan menemui korban banjir Bekasi.

    Tak hanya Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga berjalan kaki meninjau lokasi banjir di Bekasi.

    Gibran menggunakan sepatu boot untuk berjalan menyusuri lumpur-lumpur yang menggenang di rumah-rumah warga yang dilanda banjir.

    Momen Prabowo Basah-basahan Tengok Korban Banjir di Bekasi

    Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung warga korban terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (8/3/2024) petang.

    Prabowo tiba di lokasi pukul 17.57 WIB menjelang jam buka puasa Ramadan. 

    Dengan menggunakan sepatu boots, Prabowo dengan seragam safari cokelat berjalan di tengah genangan air setinggi betis orang dewasa sembari berinteraksi dengan warga.

    Ibu-ibu hingga anak-anak tampak antusias menyambut kedatangan mendadak orang nomor satu Indonesia ke titik lokasi banjir terparah di Jabodetabek ini. 

    Prabowo tampak beberapa kali berinteraksi dengan warga, termasuk sejumlah anak.

    “Sini, sini salim sama Pak Prabowo. Pak salim Pak!,” seru warga di sana seraya para anak-anak menyalami Prabowo.

    “Umur berapa, kelas berapa,” tanya Prabowo kepada seorang anak perempuan.

    Prabowo lalu menyusuri area yang terendam banjir itu dan mendatangi rumah-rumah warga, di antaranya adalah warga yang memilih untuk tidak mengungsi.

    “80 tingginya 80 kemarin (sentimeter),” kata seorang warga laki-laki kepada Prabowo.

    “Sampai di situ? (ke dalam rumah)” ujar Prabowo.

    “Iya, tidur pada di atas. Habis mau mengungsi ke mana, ya udah (kami) di sini saja,” ujar warga tersebut.

    “Masuk semua? (airnya),” kata Prabowo.

    “Masuk. Di dalam saya ganjal-ganjal, ini baru dibuka,” kata warga.

    Wapres Gibran Tinjau Banjir di Perumahan PGP Bekasi

    Mengenakan sepatu bot, Wakil Presiden RI,  Gibran Rakabuming Raka meninjau banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (5/3/2025). 

    Gibran tiba di lokasi sekira pukul 10.07 WIB, dia awalnya menemui korban banjir di tempat pengungsian Gudang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di dekat perumahan PGP. 

    Dia lokasi pengungsian, Gibran sempat menyapa dan berbincang dengan warga korban banjir yang masih belum bisa kembali ke rumah. 

    Setelah dari lokasi pengungsian, Gibran didampingi Kepala BNPB Suharyanto dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto langsung menuju lokasi banjir Perumahan PGP. 

    Mengenakan setelan kemeja putih dipadukan celana dan sepatu kasual hitam, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu menerjang lumpur yang memenuhi kawasan perumahan. 

    Banjir di Perumahan PGP Bekasi telah surut sejak Rabu dini hari, air yang menggenang setinggi empat meter menyisakan lumpur dan sampah. 

    Tak peduli kotor, Gibran terus melangkah menuju permukiman meski sepatunya makin tebal diselimuti lumpur. 

    Di momen ini Gibran juga menyempatkan berbincang dengan warga, bahkan dia masuk ke dalam rumah meninjau kondisi pasca direndam banjir hebat pada Selasa (4/3/2025) kemarin. 

    Karena lumpur kian tebal, Gibran akhirnya memutuskan memakai sepatu bot dan terus berjalan meninjau permukiman warga terdampak banjir.

    Gibran juga sempat memeriksa tanggul di perumahan ini. 

    Kemudian, dia melanjutkan peninjauannya ke beberapa sekolah yang terdampak banjir di perumahan ini.

    Gibran mengunjungi dua sekolah yang terdampak, yaitu Sekolah Permata Sakti dan SDN Jati Rasa 05. Dia masuk ke beberapa ruangan kelas di sekolah tersebut.

    Pramono-Rano Tinjau Lokasi dengan Helikopter dan Perahu

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendapatkan perhatian karena meninjau lokasi banjir di Jakarta menggunakan helikopter.

    Politisi dari partai PDI Perjuangan itu meninjau kondisi Jakarta menggunakan helikopter pada Kamis (6/3/2025). 

    Dari pantauan yang dilakukan, sosok yang akrab disapa Pram itu melihat Jakarta berangsur normal dan tidak ada genangan lagi.

    “Kalau dilihat dari atas tadi, kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali,” ucapnya, Kamis (6/3/2025). 

    Setelah sempat berstatus Siaga 2 pada Selasa (4/3/2025), Pram menyebut saat ini status Jakarta sudah Siaga 4 atau Normal.

    Adapun saat memantau lokasi banjir dari udara, Pram naik helikopter jenis AgustaWestland (AW) 169.

    Berbeda halnya dengan Rano Karno. Wakil Gubernur Jakarta itu terpantau blusukan ke lokasi banjir dengan menaiki perahu karet.

    Rano Karno terpantau mengunjungi lokasi banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/3/2025).

    Rano Karno bersama Wali Kota Jakarta Selatan menaiki perahu karet saat mendatangi langsung titik banjir. 

    Rano Karno turut menyapa warga yang masih bertahan di rumah mereka. 

    Wagub Jakarta ini juga menyalurkan bantuan kepada para korban yang terdampak banjir.

    Rano Karno mengatakan Pemprov Jakarta akan fokus pada program pengendalian banjir dengan normalisasi Sungai Ciliwung menggunakan dana Program Strategis Nasional atau PSN dari pemerintah pusat.

    “Kerja sama Si Doel kudu cepat. Enggak cepat gue suruh dorong oplet lu,” kata Rano Karno, dikutip dari akun Instagram @si.rano, Selasa (4/3/2025).

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Glery Lazuardi/Erik S/Abdul Qodir)

    Jabodetabek”>Baca berita lainnya terkait Banjir di Jabodetabek.

  • Berdiri di Lahan Hutan Produksi, 4 Vila di Kawasan Puncak Disegel

    Berdiri di Lahan Hutan Produksi, 4 Vila di Kawasan Puncak Disegel

    JABAR EKSPRES – 4 Vila di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor disegel oleh Kementerian Kehutanan dan ATR/BPN, Minggu (9/3).  Penyeggelan itu dilakukan, lantaran vila-vila tersebut berdiri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan kawasan hutan produksi.

    Empat vila itu yakni Vila Forest Hills, Vila Pinus, Vila Cemara, dan Vila Siporafrika yang berada di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua.

    Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu mengatakan, penindakan itu dalam rangka penertiban tata ruang dan kawasan hutan.

    BACA JUGA:Pemprov Siap Ganti Rugi Investor Rp40 M, Jaswita hanya Dapat 6,5 Persen dari Omset Wisata Puncak Bogor

    Pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu sungai Ciliwung, Bekasi dan Cisadane.

    “Hari ini kami melakukannya di villa Forest Hill ini adalah hulu DAS dari ciwilung dan disini ini termasuk kawasan hutan produksi,” ujarnya.

    Selain itu, Kemenhut juga telah mengindentifikasi ada sebanyak 15 titik yang akan dilakukan penertiban dan dipasang plang.

    BACA JUGA:PT Jaswita Jabar Bakal Evaluasi Anak Usahanya Buntut Pembongkaran Wisata Puncak Bogor

    Dia menegaskan, operasi penertiban penggunaan kawasan itu dilakukan bukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasan.

    “Kalau dia memang udah punya legalitas, lengkap semua ya tentu negara juga harus mengakuinya, tapi kita tetap pada pendiriannya, ini masih kawasan hutan,” tegasnya.

    Disisi lain, Kemnhut mendapati informasi dari pemilik vila legalitasnya sekitar 4.500 meter persegi. Berdasarkan digitasi luas lahan ini sekitar 1 hektare.

    BACA JUGA:Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

    “Kalau berdasarkan keterangan dari pak Henry (Pemilik vila) ini berdirinya tahun 2015,” ujarnya.

    Selanjutnya, vila yang dipasangi plang itu akan dilakukan penyelidikan, melihat dari bekas-berkas yang dimiliki.

    Namun, ketika tidak memiliki legalitas akan dikenai sanksi pidana berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) no 5 tahun 2005.

    “Itu semua penggunaan kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan yang sah akan dikembalikan dan dikuasai negara. Jadi akan kemungkinan pemulihan aset, ada pasalnya di situ untuk pemulihan aset negara,” pungkasnya.

  • Jadwal Buka Puasa Hari Ini 9 Maret 2025, di Jakarta, Bekasi, Bogor dan Tangerang

    Jadwal Buka Puasa Hari Ini 9 Maret 2025, di Jakarta, Bekasi, Bogor dan Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini merupakan hari ke-sembilan ibadah puasa ramadan dilaksanakan di Indonesia.

    Umat muslim akan menjalankan ibadah puasa saat ini hingga waktu berbuka ketika adzan magrib sore nanti.

    Berikut jadwal buka puasa 9 ramadan 1446 H di Jabodetabek melansir dari laman Kemenag.

    JAKARTA

    MAGRIB 18:12

    ISYA’19:20

    BOGOR

    MAGRIB 18:16

    ISYA: 19:21

    TANGERANG

    MAGRIB: 18:12

    ISYA’ :19:21

    BEKASI

    MAGRIB: 18:11

    ISYA’: 19:20

  • Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Kota Jabodetabek 10 Maret 2025 Megapolitan 9 Maret 2025

    Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Kota Jabodetabek 10 Maret 2025 Megapolitan 9 Maret 2025

    Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Kota Jabodetabek 10 Maret 2025
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Hari Senin (10/03/2025), umat Islam memasuki ibadah puasa hari ke-10 Ramadhan 1446 Hijriah. Selamat menjalankan rangkaian ibadah puasa, semoga senantiasa sehat dan mampu menyelesaikan ibadah puasa hingga akhir.
    Setiap wilayah seluruh Indonesia memiliki masing-masing jadwal imsak sebagai pengingat sahur dan jadwal buka puasa sebagai pengingat berbuka.
    Kompas.com menyediakan informasi jadwal imsak dan berbuka puasa setiap hari hingga akhir Ramadhan berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
    Berikut jadwal imsakiyah dan buka puasa bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek:
    10 Ramadhan 1446 H (10/03/2025)
    Kabupaten Serang
    Kabupaten Tangerang
    Kota Serang
    Kota Tangerang
    Kota Tangerang Selatan
    Kabupaten Bekasi
    Kabupaten Bogor
    Kota Bekasi
    Kota Bogor
    Kota Depok
    Kota Jakarta
    Dalam menjalankan suatu ibadah, niat menjadi bagian tak terpisahkan, termasuk
    puasa Ramadhan
    .
    Tak seperti puasa sunah, niat puasa Ramadhan harus dilakukan malam hari sebelumnya hingga sebelum terbitnya fajar atau waktu subuh.
    Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu’:
    Tidak sah apabila puasa Ramadhan atau puasa wajib lainnya tanpa niat pada malam harinya.
    Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, berikut lafal niat puasa Ramadhan:
    Nawaitu shauma ghadin ‘an adaa’i fardhi syahri ramadhaana hadzihis sanati lillaahi ta’aalaa.
    “Aku berniat puasa untuk menunaikan kewajiban puasa Ramadhan tahun ini karena Allah Swt.”
    Meski tidak memengaruhi keabsahan puasa Ramadhan, umat Islam dianjurkan untuk melakukan makan sahur.
    Bahkan, Rasulullah SAW menyebutkan ada keberkahan ketika seorang muslim bangun untuk makan sahur, sebagaimana hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik:
    “Bersahurlah, karena di dalamnya ada keberkahan.”
    Lembaga Fatwa Mesir menafsirkan, beberapa keberkahan dari makan sahur adalah mengikuti sunah, menjadi lebih rajin, menolak keburukan yang diakibatkan oleh lapar, serta bisa niat berpuasa bagi umat Islam yang lupa melakukannya sebelum tidur.
    Bagi Anda yang sedang menanti berbuka puasa, berdoa sebelum berbuka adalah salah satu anjuran dalam Islam.
    Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, ada dua pendapat mengenai doa buka puasa Ramadhan.
    Doa berbuka puasa yang pertama diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, yakni:
    Dzahabazh zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru in syaa’allah
    “Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala tetap, insya Allah.”
    Versi kedua diriwayatkan dari Mu’adz bin Zuhroh, yakni:
    Allahumma laka shumtu wa ‘ala rizqika afthartu
    “Ya Allah, hanya untuk-Mu kami berpuasa dan atas rezeki yang Engkau berikan kami berbuka.”
    Umat Islam atau muslim bisa memilih untuk membaca salah satu di antara dua doa buka puasa itu.
    Berbuka adalah waktu yang paling dinanti ketika puasa Ramadhan.
    Buka puasa (iftar) dilakukan ketika matahari terbenam atau memasuki waktu maghrib.
    Sambil menunggu berbuka, beberapa umat Islam biasanya akan berkumpul di masjid untuk mengikuti pengajian atau mendengarkan ceramah.
    Tak sedikit juga umat Islam yang berkumpul dengan keluarga atau teman lama untuk buka puasa bersama.
    Tak sekadar makan dan minum, ada beberapa sunah buka puasa yang perlu diketahui.
    1. Menyegerakan berbuka puasa
    Menyegerakan berbuka puasa pada awal waktunya termasuk hal yang dianjurkan. Hal ini sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik:
    “Manusia masih berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”
    2. Berbuka sebelum shalat maghrib
    Saat berbuka puasa, Rasulullah SAW lebih dulu menyantap buah kurma, baru kemudian menunaikan shalat maghrib.
    Hal ini tertuang dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik berikut:
    “Rasulullah SAW biasanya berbuka puasa dengan menyantap beberapa buah kurma segar (rutab) sebelum mendirikan shalat maghrib. Apabila tidak ada kurma segar, ia menyantap beberapa buah kurma kering (tamr). Jika tidak ada kurma, ia meneguk beberapa tegukan air.”
    3. Berbuka dengan kurma
    Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Salman bin ‘Amir, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk berbuka dengan kurma.
    Sebab, kurma merupakan buah yang mengandung keberkahan.
    “Rasululah SAW bersabda: ‘Apabila salah seorang dari kalian berbuka puasa, maka berbuka puasalah dengan kurma. Karena sungguh kurma itu berkah. Jika dia tidak mendapatkan kurma, maka minumlah air, karena sungguh air itu menyucikan’.”
    Puasa Ramadhan adalah amalan wajib yang paling utama dan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Swt.
    Kewajiban puasa ini tertuang dalam Surat Al Baqarah ayat 183 sebagai berikut:
    “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”
    Adapun puasa termasuk amalan paling utama karena dikhususkan untuk Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi berikut:
    “Rasulullah SAW bersabda: ‘Allah Swt berfirman: Semua amal ibadah anak Adam untuk mereka sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya’.”
    Selain bernilai pahala, puasa Ramadhan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah masuk surga melalui pintu khusus. Orang yang berpuasa juga akan mendapat keistimewaan untuk masuk surga melalui pintu khusus yang diberi nama Ar-Rayyan. Diketahui, pintu Ar-Rayyan tidak bisa dimasuki oleh siapa pun kecuali orang yang berpuasa.
    Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sahl berikut:
    “Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, yang melaluinya orang-orang berpuasa masuk ke surga di hari kiamat. Pintu itu tidak dilalui oleh siapa pun selain mereka.
    Di akhirat nanti dilakukan pemanggilan: Di mana orang-orang yang berpuasa? Lalu, mereka berdiri dan tidak ada seorang pun masuk melalui pintu itu. Apabila mereka telah masuk pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorang pun masuk melaluinya.”
    Pemerintah menetapkan bahwa awal puasa 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan awal Ramadhan ini merupakan hasil sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama bersama sejumlah organisasi masyarakat Islam pada Jumat (28/02/2025).
    Jadwal imsakiyah dan buka puasa selengkapnya bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek dapat dilihat di link berikut :
    Untuk mengetahui waktu buka puasa, waktu imsak, dan waktu shalat di provinsi atau kota lain, silakan klik Jadwal Imsakiyah seluruh Indonesia di
    https://www.kompas.com/ramadhan/jadwal-imsakiyah
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proses Pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak Masih Berlanjut, Terkini 2 Bangunan Dihancurkan – Halaman all

    Proses Pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak Masih Berlanjut, Terkini 2 Bangunan Dihancurkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pembongkaran bangunan obyek wisata Hibics Fantasy di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, terus berlangsung.

    Proses ini dilakukan oleh petugas gabungan pada Minggu (9/3/2025).

    Sejumlah alat berat Beko terlihat aktif menghancurkan bangunan di lokasi.

    Pantauan di lokasi sekitar pukul 12.00 WIB menunjukkan, pembongkaran dilakukan di wahana yang dekat dengan pintu masuk Hibics.

    Alat berat disimpan di beberapa titik, termasuk dekat saluran air dan di area wahana.

    Beberapa bangunan besar saat ini sedang dihancurkan, dengan beberapa di antaranya sudah rata dengan tanah.

    Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ade Afriandi, menjelaskan pada hari ini, dua bangunan telah dibongkar.

    Namun, proses ini belum sepenuhnya selesai karena beberapa bangunan memiliki konstruksi dua hingga tiga tingkat serta ornamen yang kompleks.

    “Hari ini ada dua bangunan yang dibongkar dari pagi. Namun belum selesai karena memang konstruksinya ada yang dua dan tiga tingkat serta ornamen-ornamen sehingga pekerjaan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat,” kata Kasatpol PP Provinsi Jabar Muhammad Ade Afriandi kepada TribunnewsBogor.com di lokasi.

    Ia menambahkan, total bangunan yang akan dibongkar sesuai perintah Gubernur Jawa Barat berjumlah 11.

    “Delapan bangunan lagi yang dibongkar. Delapan dengan tiga total jadi 11 bangunan yang dibongkar,” jelas Ade.

    Ade juga mengungkapkan ada beberapa bangunan yang tidak dapat dibongkar dengan cara alat berat.

    Beberapa di antaranya berbentuk wahana, seperti kincir angin dan bianglala.

    Pembongkaran akan dilakukan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • BMKG Warning Besok Hujan Lebat Guyur RI, Waspada Banjir di Wilayah Ini

    BMKG Warning Besok Hujan Lebat Guyur RI, Waspada Banjir di Wilayah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banjir masih terus menghantui wilayah RI akibat cuaca ekstrem yang ditandai dengan tingginya curah hujan dan angin kencang. Beberapa wilayah Jabodetabek telah terendam banjir sejak Selasa (4/3) lalu, dan air kembali tinggi pada Sabtu (8/3) kemarin.

    BMKG sudah beberapa kali mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir di beberapa wilayah Indonesia. Curah hujan tinggi dikatakan masih berlangsung pada 10-11 Maret besok.

    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan ada risiko banjir susulan di sejumlah wilayah Jabodetabek pada 15-20 Maret 2025.

    “Ini ada update terbaru kondisi 10 hari kedua dan 10 hari ketiga di bulan Maret. Update terbaru puncaknya ada di 10 hari kedua Maret sekitar sampai tanggal 21 Maret,” kata Dwikorita dalam rapat koordinasi dengan Menko PMK, BNPB dan Basarnas, serta BPBD Jawa Barat, Banten dan Bogor, beberapa saat lalu.

    “Puncaknya tanggal 20 Maret. Range bahaya tanggal 15-20 Maret. Itu bisa jadi waspada. Diimbau untuk mengurangi aktivitas warga di tanggal tersebut,” Dwikorita menambahkan.

    Sebelumnya, Dwikorita menyebut BMKG memprediksi musim hujan akan berakhir di akhir Maret 2025. Pada April 2025, wilayah RI mengalami transisi dari musim hujan ke musim kemarau.

    Kendati demikian, beberapa daerah dengan pola hujan monsunal kemungkinan masih akan mengalami hujan hingga April atau Mei 2025.

    Solusi BMKG dan BNPB Cegah Banjir

    Foto: Operasi Modifikasi Cuaca pada Jumat (7/3) menyasar wilayah Sukabumi, Sumedang, dan Karawang. (Dok. BNPB)
    Operasi Modifikasi Cuaca pada Jumat (7/3) menyasar wilayah Sukabumi, Sumedang, dan Karawang. (Dok. BNPB)

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG sudah berupaya mencari solusi untuk mengurangi risiko bencana akibat curah hujan tinggi. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), yang bertujuan untuk mengendalikan curah hujan guna meminimalkan dampak bencana.

    Teknologi ini dilakukan dengan menyebarkan bahan tertentu, seperti natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksida (CaO), menggunakan pesawat khusus.

    Pelaksanaan OMC dilakukan sejak 4 hingga 8 Maret 2025 di beberapa wilayah strategis. Operasi ini bertujuan untuk menurunkan intensitas hujan, terutama di daerah yang berisiko tinggi mengalami banjir dan longsor.

    Mekanisme pelaksanaan OMC ini diawali dengan penetapan status tanggap darurat oleh daerah dan permohon untuk melaksanakan OMC dari pimpinan daerah kepada BNPB.

    Selanjutnya akan diaktivasi pos pelaksanaan OMC di bandara terdekat yang diisi oleh personil BNPB, personil BMKG yang memberikan analisis mengenai situasi cuaca dan target awan untuk disemai garam.

    BNPB akan berikutnya akan bekerjasama dengan pihak penyedia pesawat operasional untuk menjalankan OMC, dimana hasil penyemaian garam akan dilakukan setiap hari.

    Sebagai langkah lanjutan, pada Sabtu (8/3), BNPB kembali melakukan operasi OMC untuk mendukung penanganan darurat bencana di Provinsi Jawa Barat. Dengan delapan sorti penerbangan, operasi ini menargetkan wilayah Jawa bagian barat dengan ketinggian operasional antara 8.000 hingga 11.000 kaki.

    Penerbangan pertama dimulai pukul 03.00 WIB dan sorti terakhir dijadwalkan berakhir pada pukul 22.30 WIB, menyesuaikan dengan kondisi atmosfer dan kemunculan awan yang memungkinkan intervensi.

    Hasil dari operasi ini semakin mempertegas efektivitas teknologi modifikasi cuaca dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana serta menjaga keseimbangan lingkungan. BNPB akan terus berkomitmen untuk menerapkan berbagai strategi mitigasi guna melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrem dan potensi bencana yang menyertainya.

    Dwikorita berharap dengan adanya modifikasi cuaca ini dapat mengurangi intensitas hujan. Namun, Dwikorita mengimbau untuk terus waspada dan siaga hingga tanggal 11 Maret mendatang.

    Adapun beberapa wilayah yang perlu diwaspadai adalah Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, sebagian Palembang, dan Bengkulu.

    (fab/fab)

  • Struktur Kepengurusan PT Jaswita Lestari Jaya 3 Pemilik Modal, Hibisc Fantasy Dibongkar Dedi Mulyadi

    Struktur Kepengurusan PT Jaswita Lestari Jaya 3 Pemilik Modal, Hibisc Fantasy Dibongkar Dedi Mulyadi

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini struktur kepengurusan PT Jaswita Lestari Jaya yang punya Hibisc Fantasy.

    Hal tersebut diungkap oleh Dedi Mulyadi.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuding tempat rekreasi Hibisc Fantasy menjadi biang kerok banjir Puncak, Kabupaten Bogor.

    Perusahaan tersebut ternyata masih satu gerbong dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ).

    Menurut Dedi Mulyadi, Hibisc yang berada di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor itu sudah melanggar izin.

    Hibisc Fantasy Puncak Bogor mengajukan 4.800 meter persegi lahan, namun pada pelaksanaannya justru mereka mengembangkan sampai 15 ribu meter persegi. Diketahui pembangunan wahana wisata tersebut menelan Rp40 miliar.

    Artinya ada sekitar 11 ribu meter persegi bangunan Hibisc Fantasy yang tidak memiliki izin.

    Hibisc Fantasy merupakan milik perusahaan PT Jaswita Lestari Jaya.

    Perusahaan tersebut merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat.

    Melansir dari webnya, PT Jaswita Lestari Jaya berlokasi Grha Jaswita Jl. Lengkong Besar No. 135 Bandung.

    PT Jaswita Lestari Jaya mulai didirikan pada tanggal 08 Februari 2018 Nomor 23 dihadapan Notaris Diana Dewi, S.H dengan Nomor AHU-0008901.AH.01.01. Tahun 2018 dengan Modal Dasar Rp60.000.000.000,- dan Modal ditempatkan sebesar Rp15.000.000.000,- 

    Dalam Akta Pendirian tersebut terdapat dalam Pasal 3 menjelaskan Maksud & Tujuan Perseroan ialah menyediakan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman.

    Saham PT Jaswita Lestari Jaya dimiliki PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar sebesar 70 persen dan PT Bajo Tirba Juara 30 persen.

    Adapun struktur kepengurusan tahun 2023 antara lain:

    Komisaris Utama : Hendra Guntara

    Komisaris : Himawan

    Direktur Utama : R. Ridha Wirahman P.

    Direktur Operasional : Angga Syafriel Prasetyo Latief.

    HIBISC FANTASY DIBONGKAR – Gubernur Dedi Mulyadi membongkar tempat rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, Kamis (6/3/2025). Tempat wisata itu dituding jadi biang kerok banjir. (Tribunnews.com/Taufik Ismail/Instagram.com Hibisc Fantasy)

    Direktur PT Jaswita Lestari Jaya, Angga Kusnan kini pasrah atas semua keputusan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    “Pada prinsipnya, JLJ akan kooperatif melaksanakan perintah Pak Gubernur untuk mengevaluasi Hibisc Puncak. Selama ini, kami sangat kooperatif kepada pemerintah maupun masyarakat,” katanya.

    Sampai pada akhirnya Demul memerintahkan membongkar Hibisc Fantasy Puncak.

    Dedi Mulyadi menekankan pembongkaran dilakukan karena pengelola yang tidak koopratif.

    “Karena tidak dibongkar sendiri. Perintah saya bongkar mulai hari ini,” tegas Dedi Mulyadi.

    Dedi juga tak segan meski PT Jaswita bagian dari Pemprov Jabar.

    “Saya tidak segan meskipun ini BUMD milik Pemprov Jabar. Kita harus memberikan contoh bahwa yang melanggar harus ditindak,” katanya.

    Dedi Mulyadi juga meminta dukungan dari Wakil Bupati Sukabumi, pimpinan DPRD Bogor, dan Bupati Bogor untuk menindak tegas pelanggaran tersebut. 

    “Kita kasih contoh. Kita mulai bongkar hari ini,” kata Dedi.

    Pinjam nama

    Dedi Mulyadi bertemu dengan perwakilan pemilik modal Hibisc Fantasy Puncak Bogor. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa pemilik modal Hibisc Fantasy Puncak adalah pengusaha dari Semarang, Jakarta, dan Bogor.

    Kemudian, pengelolaannya dilakukan PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ), anak perusahaan BUMD Jabar, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita).

    “Siapa yang punya modalnya sih?” tanya Dedi Mulyadi kepada perwakilan pemilik modal, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (8/3/2025).

    “Yang punya PT Laksmana, domisilinya Semarang. Ada juga yang dari Jakarta dan Bogor. Namanya saya tidak tahu (yang Jakarta dan Bogor),” ujar perwakilan tersebut.

    Menurut perwakilan tersebut, saham tersebut sebesar 70 persen dimiliki Jaswita dan sisanya swasta,

    Namun, menurut Dedi itu hanyalah akal-akalan pinjam bendera saja.

    “Pinjam benderanya doang,” kata Dedi.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • Bos Hibisc Ngeyel Soal Kesalahan sampai Bikin Dedi Mulyadi Sentil Baju: Makanya Bencananya Terjadi

    Bos Hibisc Ngeyel Soal Kesalahan sampai Bikin Dedi Mulyadi Sentil Baju: Makanya Bencananya Terjadi

    TRIBUNJATIM.COM – Dedi Mulyadi dibuat meradang saat meninjau tempat wisata Hibisc Fantasy di Puncak, Kabupaten Bogor.

    Bahkan Gubernur Jawa Barat tersebut menyemprot dua bos pengelola tempat wisata Hibisc Fantasy.

    Ia sampai menyoal baju batik yang dipakai bos Hibisc Fantasy, Angga Kusnan.

    Diketahui, Hibisc Fantasy merupakan milik PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ).

    PT Jaswita merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Namun tanah dan pohon yang mestinya menjadi daerah resapan air di Puncak Bogor, kini dirombak PT Jaswita menjadi jalan dan bangunan.

    Lahan yang mestinya hutan dan kebun teh tersebut kini diubah menjadi tempat rekreasi.

    Dedi Mulyadi menegaskan, mestinya sebagai perusahaan pemerintah, PT Jaswita Lestari Jaya memberi contoh baik, bukan melanggar aturan.

    “Iya kami minta maaf pak,” jawab Angga, melansir TribunnewsBogor.com.

    Direktur PT Jaswita Lestari Jaya ini menerangkan awal pengajuan izin di lahan seluas 15 ribu hektare.

    Namun kata Angga, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Gunung Mas meminta untuk lebih diperluas.

    “Awalnya 15 ribu hektar, PTPN meminta kami menambah luasan jadi 21 ribu hektar,” katanya.

    PTPN dengan PT Jaswita Lestrai Jaya menjalin kerja sama operasional (KSO) demi meraup keuntungan.

    Namun mereka mencari keuntungan dengan membabat kebun teh dan hutan di Puncak Bogor.

    Foto gapura Hibisc Fantasy Puncak seusai dibongkar, Bogor, Jabar, Kamis (6/3/2025). Dedi Mulyadi mengungkapkan keinginan untuk mengganti semua kerugiannya. (TribunnewsBogor.com)

    Kasat Pol PP Jawa Barat, M Ade menerangkan, data yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Bogor hanya 5 ribu meter persegi.

    Tapi fakta di lapangan justru ditemukan 15 ribu meter persegi.

    Pemkab Bogor ternyata sudah pernah berupaya menindak pelanggaran ini.

    Yakni dengan mengirim dua kali surat peringatan dan perintah membongkar sendiri bangunan yang menyalahi aturan.

    Tapi PT Jaswita Lestari Jaya ngeyel.

    “Kami sedang police line,” kata Angga.

    Dedi menilai baju yang dipakai bos Hibisc tak sesuai dengan kelakuannya.

    “Ini bajunya lambangnya kujang. Baju tidak sesuai tindakan. Kujang lho pak.”

    “Kujang di sini Bogor pusatnya nih, makanya bencananya terjadi. Tindakannya melawan kujang itu sendiri,” tegas Dedi.

    Bos-bos Hibisc Fantasy ini tetap berkukuh telah melakukan usaha sesuai rekomendasi yang diberikan pemerintah.

    “Kami sudah melakukan rekomendasi yang diberi Pemkab Bogor dengan tidak menggunakan gedung tersebut.”

    “Akhirnya kita menyegel gedung yang tidak terpakai, terutama bianglala,” kata Angga Kusnan.

    “Ente nu ngabangun ente nu nyegel? Ente nu ngabangun awal, nyaho salah, ditegor jadi ku ente dipolice line deui?” timpal Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade.

    “Kenapa enggak bongkar sendiri?” tanya Dedi Mulyadi.

    Meski sudah salah, namun dua bos Hibisc Fantasy Puncak ini benar-benar ngeyel.

    “Kemarin peringatannya masih suruh benahin site plantnya. Diminta revisi site plant,” katanya.

    Dedi Mulyadi pun menilai bahwa di belakang PT Jaswita Lestari Jaya ini terdapat bos-bos pemilik modal.

    “Yang punya duitnya siapa? Jaswita enggak mungkin punya duit,” kata Dedi Mulyadi.

    “Ada investor,” aku Angga Kusnan.

    Dedi pun secara tegas mengatakan bahwa BUMD Pemprov Jabar hanya dijadikan sebagai boneka dari pemilik modal agar tak tersentuh aturan.

    “Jaswita hanya dipakai cover saja untuk mendapat izin agar mudah, tidak ada yang melakukan penindakan.”

    “Anda itu jadi boneka,” tegas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi soroti kelakuan ngeyel bos Hibisc Fantasy Puncak (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL – Instagram/hibiscfantasy)

    Dedi menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan serta kesempatan bagi pengelola untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar.

    Namun karena tidak diindahkan, pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas dengan membongkar secara paksa.

    “Sudah diberikan peringatan, sudah dilakukan pemanggilan, tetapi tidak diindahkan.”

    “Bahkan, permintaan untuk membongkar sendiri juga diabaikan. Karena itu, perintah saya adalah bongkar,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

    Termasuk terhadap perusahaan milik pemerintah sendiri.

    “Kita bongkar karena menimbulkan problem bagi lingkungan. Saya tidak segan, walaupun ini PT BUMD milik Provinsi Jawa Barat.”

    “Ini untuk memberi contoh. Siapapun yang melanggar harus ditindak, meskipun itu lembaga bisnis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” lanjutnya.

    Melansir Kompas.com, total investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun Hibisc Fantasy Puncak ditaksir mencapai Rp40 miliar.

    Namun angka tersebut tidak mencerminkan nilai kerugian secara keseluruhan.

    Sebab masih ada faktor lain yang bisa menambah besarnya kerugian.

    Seperti biaya operasional, potensi pendapatan yang hilang, hingga kemungkinan kewajiban finansial terhadap pihak ketiga.

    Jika memperhitungkan potensi pendapatan yang hilang serta biaya operasional yang telah dikeluarkan, total kerugian dapat lebih besar.

    Biaya pembongkaran dan pemulihan lahan bisa menambah nilai kerugian yang ada.

    Maka perkiraan total kerugian ditraksir lebih dari Rp40 M.

    Meskipun mengalami kerugian besar, pengelola Hibisc Fantasy Puncak mendapat angin segar setelah Dedi menyatakan bahwa pemerintah siap mengganti investasi yang telah dikeluarkan.

    “Pak Gubernur dengan bijak menyampaikan bahwa konsep wisata akan diubah menjadi wisata hutan.”

    “Biaya investasi yang sudah masuk pun akan diganti sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Angga Kusnan, dikutip dari Kompas.com.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com