kab/kota: Bogor

  • Antisipasi Korlantas Terkait Kemacetan di Puncak Saat Lebaran

    Antisipasi Korlantas Terkait Kemacetan di Puncak Saat Lebaran

    Jakarta

    Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Irjen Agus Suryo Nugroho membeberkan langkah antisipasi kemacetan di kawasan Puncak, Bogor, saat periode Lebaran 2025. Irjen Agus menjelaskan akan ada pengaturan one way dari dan menuju kawasan Puncak.

    Skema pengaturan arus lalu lintas di kawasan Puncak disampaikan Irjen Agus dalam acara Mudik Aman Keluarga Nyaman Bersama Korlantas Polri yang digelar di Menara Bank Mega, Jakarta. Irjen Agus menjelaskan, antisipasi perlu dirumuskan lantaran kawasan Puncak menjadi primadona warga ketika berlibur.

    “Di puncak demikian, hari Minggu saja padat dan bahkan bisa macet bagaimana kalau lebaran. Lebaran sudah diantisipasi jadi dari Gadog ke Cisarua di pasar itu, terus ke Pertigaan Megamendung itu pasti padat dan nanti biasanya H+3 akan dilakukan one way, prioritas ke atas nanti diatur jam nya, sore diprioritaskan ke bawah,” kata Irjen Agus dalam acara Mudik Aman Keluarga Nyaman di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

    Pengaturan arus lalu lintas di kawasan Puncak disampaikan Irjen Agus dalam acara Mudik Aman Keluarga Nyaman Bersama Korlantas Polri. Foto: detikcom.

    Irjen Agus membeberkan, total ada 93 personel yang dikerahkan selama Operasi Ketupat 2025 mendatang. Tak hanya itu, pihaknya telah menyiapkan pos pengamanan di lokasi yang menjadi troble spot maupun black spot.

    “Tempat-tempat yang menjadi trouble spot, yang menjadi black spot itu ada pos pengamanan pos terpadu dan pos pelayanan. ini sudah kita persiapkan semuanya,” jelasnya.

    Acara ‘Mudik Aman, Keluarga Nyaman Bersama Korlantas Polri’ ini digelar detikcom bekerja sama dengan Korlantas Polri. Acara ini didukung oleh PT PELNI (Persero), Jasa Raharja, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.

    Dalam acara ini juga akan digelar forum diskusi lintas sektor bertema ‘Mudik Aman, Keluarga Nyaman. Sesi ini akan dipandu Pemimpin redaksi detikcom Alfito Deannova Gintings.

    (taa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Cuaca di Bulan Ramadan Masih Ekstrem, Begini Cara Menyiasati Dampaknya pada Tubuh Saat Berpuasa

    Cuaca di Bulan Ramadan Masih Ekstrem, Begini Cara Menyiasati Dampaknya pada Tubuh Saat Berpuasa

    Berdasarkan keterangan dari BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat, periode 10-16 Maret 2025 dalam satu minggu ke depan, diprakirakan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan suplai massa uap air yang mendukung pembentukan awan konvektif dan terjadinya hujan di sebagian wilayah Jawa Barat, diantaranya yakni suhu muka laut di sekitar wilayah perairan Indonesia relatif hangat.

    Gelombang MJO secara spasial diprakirakan aktif di sebagian wilayah Jawa Barat, diprakirakan terdapat sirkulasi siklonik di Samudera Hindia sebelah barat Sumatra dan selatan Pulau Jawa sehingga dapat mengakibatkan pembentukan belokan angin dan konvergensi di Jawa Barat.

    Sehingga labilitas atmosfer secara umum berada pada kategori labil ringan hingga kuat. BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat merekomendasikan kepada masyarakat dan Instansi terkait agar waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis (dampak cuaca esktrem) seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal, serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya.

    Seluruh kelompok masyarakat agar tetap tenang namun tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

    Diharapkan masyarakat mengenali potensi bencana di lingkungannya dan mulai memahami cara mengurangi resiko bencana tersebut, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong menjaga kebersihan dan menata lingkungan sekitarnya.

    Masyarakat juga diimbau tetap mengupdate informasi dan pemerintah daerah setempat terkait protokol evakuasi apabila terjadi bencana.

    Berdasarkan prakiraan perkembangan dinamika atmosfer pada skala global, regional dan lokal, serta model cuaca deterministik dan probabilistik, diprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jawa Barat, potensi hujan sedang hingga lebat/sangat lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal dan durasi singkat terdapat di sebagian wilayah berikut:

    1. Senin 10 Maret 2025

    Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    2. Selasa, 11 Maret 2025

    Kab Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    3. Rabu, 12 Maret 2025

    Kab Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    4. Kamis, 13 Maret 2025

    Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab dan Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    5. Jumat, 14 Maret 2025

    Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang, Kab dan Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    6. Sabtu, 15 Maret 2025

    Kab Subang, Kab Bandung Barat, Kab Bandung, Kab Sumedang, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    7. Minggu, 16 Maret 2025

    Kab Majalengka, Kab Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar.

    Prospek cuaca itu merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail, masyarakat dapat mengakses melalui website, aplikasi mobile dan sosial media Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website, aplikasi mobile dan sosial media BMKG.

    Dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir.

    Berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan. Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja. Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

    Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Informasi tersebut terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru.

  • Penyidik Geledah 4 Lokasi Terkait Kasus Korupsi PDNS Komdigi, Ini Daftarnya

    Penyidik Geledah 4 Lokasi Terkait Kasus Korupsi PDNS Komdigi, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menggeledah empat lokasi dalam perkara dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kominfo (sekarang Komdigi) periode 2020-2024.

    Kepala Seksi Intel Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting mengatakan pihaknya telah menerbitkan sprindik No: Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025.

    Adapun keempat wilayah yang digeledah mulai dari Jakarta Pusat di perkantoran Menara Salemba dan Menara Oasis. Kemudian, di kediaman pihak-pihak terkait yang berlokasi di Cilandak Jakarta Selatan, Bogor dan Tangerang Selatan.

    “Ada di Cilandak rumah pihak terkait, di Bogor rumah pihak terkait juga, sama satu lagi di Tangerang rumah juga,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (14/3/2025).

    Bani menambahkan, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, uang hingga aset seperti mobil, tanah dan bangunan.

    “Menyita beberapa barang bukti seperti dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik, dan lain-lain yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kominfo diduga melakukan pengondisian pengadaan barang atau jasa serta pengelolaan PDNS periode 2020-2024.

    Pengondisian tender proyek PDNS itu diduga untuk memenangkan perusahaan PT AL. Adapun, total nilai proyek PDNS ini senilai Rp958 miliar.

  • Ombudsman ajak masyarakat jadi pengawas aktif pelayanan publik

    Ombudsman ajak masyarakat jadi pengawas aktif pelayanan publik

    Anggota Ombudsman Hery Susanto dalam acara Safari Ramadhan di Masjid Ma\’Rifatullah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025). (ANTARA/HO-Ombudsman RI)

    Ombudsman ajak masyarakat jadi pengawas aktif pelayanan publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Ombudsman mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas aktif dalam memastikan layanan publik yang lebih baik, sehingga tidak hanya menjadi penerima layanan. Dalam acara Safari Ramadhan di Masjid Ma’Rifatullah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3), Anggota Ombudsman Hery Susanto mengatakan pihaknya ingin membangun kesadaran kolektif bahwa masyarakat adalah bagian dari pengawasan publik.

    “Dengan berani bersuara, kita turut menciptakan perubahan yang nyata,” ujar Hery, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Hery menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi layanan publik sejalan dengan tema yang diangkat dalam acara Safari Ramadhan, yakni “Masjid sebagai Pengawas Publik”.

    Menurutnya, konsep pengawasan publik telah ada sejak zaman Khalifah Utsmaniyah, di mana lembaga sejenis Ombudsman telah berperan dalam memastikan keadilan bagi masyarakat. Ia tak menampik bahwa masih banyak yang mungkin belum mengenal Ombudsman dan tugasnya.

    “Kami hadir untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai dengan aturan dan masyarakat memiliki hak untuk mengawasi serta melaporkan jika terjadi malaadministrasi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa pengawasan publik bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas setiap individu dalam masyarakat. Untuk itu, kata dia, masjid memiliki peran sebagai pusat kehidupan masyarakat sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan mengawasi jalannya pelayanan publik.

    Selain itu, dia menilai pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud jika ada keberanian untuk bersuara dan bertindak. Hery pun menjelaskan bahwa Ombudsman berpegang pada tiga pilar utama dalam menjalankan tugasnya, yaitu keimanan, ketakwaan, dan kesabaran.

    “Keimanan ditanamkan melalui rukun iman, ketakwaan diwujudkan melalui rukun Islam, dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam memperbaiki layanan publik,” tutur Hery.

    Sebagai langkah konkret, Ombudsman akan memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi terkait pengawasan layanan publik melalui berbagai forum keagamaan, termasuk masjid dan majelis taklim. Ke depan, Ombudsman akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan dengan merespons laporan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan.

    Berbagai langkah strategis, sambung Hery, akan ditempuh guna memastikan bahwa setiap aduan masuk segera mendapatkan penyelesaian yang konkret.

    “Kami bekerja bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan aksi nyata. Setiap laporan adalah amanah yang akan kami perjuangkan demi terwujudnya layanan publik yang lebih baik,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pembina Yayasan Makrifatul Ilmi Talim menyampaikan harapannya agar Ombudsman terus mendukung dan memperkuat peran masjid dalam kehidupan sosial masyarakat.

    “Kami berharap Ombudsman dapat membantu membangun kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi pelayanan publik dan tidak ragu untuk melaporkan berbagai penyimpangan,” ujar Talim.

    Sumber : Antara

  • Kejari Jakpus Geledah Kantor Komdigi Terkait Kasus PDNS!

    Kejari Jakpus Geledah Kantor Komdigi Terkait Kasus PDNS!

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di kasus dugaan korupsi terkait PDNS periode 2020-2024.

    Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting. “Sudah, sudah [geledah di Komdigi],” ujar Bani saat dihubungi, Jumat (14/3/2025).

    Dia menambahkan, penggeledahan itu dilakukan pada Kamis (13/3/2025) malam. Namun, dia masih belum bisa mengungkap barang bukti yang telah disita dari penggeledahan tersebut.

    “Masih rekap hari ini, itu juga masih running,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kejari Jakpus juga telah melakukan penggeledahan di empat wilayah sekaligus, mulai dari Jakarta Pusat di perkantoran Menara Salemba dan Menara Oasis.

    Kemudian, di kediaman pihak-pihak terkait yang berlokasi di Cilandak Jakarta Selatan, Bogor dan Tangerang Selatan.

    Bani menambahkan, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, uang hingga aset seperti mobil, tanah dan bangunan.

    “Menyita beberapa barang bukti seperti dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik, dan lain-lain yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kominfo diduga melakukan pengondisian pengadaan barang atau jasa serta pengelolaan PDNS periode 2020-2024.

    Pengondisian tender proyek PDNS itu diduga untuk memenangkan perusahaan PT AL. Adapun, total nilai proyek PDNS ini senilai Rp958 miliar.

  • Kawanan Begal Rampas HP Bocah 5 Tahun di Bojonggede, Pelaku Masih Anak-anak

    Kawanan Begal Rampas HP Bocah 5 Tahun di Bojonggede, Pelaku Masih Anak-anak

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku begal yang merampas handphone (HP) bocah berusia lima tahun.

    Peristiwa pembegalan itu terjadi di Perumahan Duren Baru Permai, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin (10/3/2025) siang sekitar pukul 13.02 WIB.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, kedua pelaku berstatus anak di bawah umur.

    “Ini yang memperihatinkan, tersangka ini dua-duanya anak, usianya belum 18 tahun,” kata Ade Ary, Jumat (14/3/2025).

    Ade Ary menjelaskan, korban mulanya sedang bermain di area perumahan tempat tinggalnya dan membawa HP. 

    Kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor kemudian menghampiri korban dan langsung mengambil paksa HP yang dibawa.

    “Korban bawa handphone di sekitar rumahnya, di komplek, kemudian langsung dilakukan pencurian dan kekerasan dengan memaksa. Sehingga si anak kecil ini, korban ini, sempat terjatuh,” ungkap Ade Ary.

    Adapun kawanan begal tersebut ditangkap tak sampai 24 jam setelah melakukan aksinya. Kedua pelaku diringkus di Desa Susukan, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Selasa (11/3/2025).

    “Saat ini sedang diproses dengan persangkaan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun,” ujar Kabid Humas.
     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • DPR Dukung Menko Zulhas Tertibkan Area Wisata di Puncak untuk Perbaikan Lingkungan

    DPR Dukung Menko Zulhas Tertibkan Area Wisata di Puncak untuk Perbaikan Lingkungan

    loading…

    Anggota Komisi IV DPR Ajbar Abdul Kadir mendukung penuh langkah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menertibkan area wisata di Puncak, Bogor yang terindikasi melanggar. Foto/istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Ajbar Abdul Kadir mendukung penuh langkah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menertibkan area wisata di Puncak , Bogor yang terindikasi melanggar. Hal itu penting untuk perbaikan lingkungan dan ketahanan panan.

    Menurut Ajbar, tidak ada kata terlambat untuk perbaikan dan penataan termasuk mengembalikan fungsi awal dari penginapan atau area wisata menjadi kawasan perkebunan kembali.

    “Tidak ada kata terlambat untuk perbaikan dan penataan termasuk mengembalikan fungsi awal dari penginapan atau area wisata menjadi kawasan perkebunan kembali,” katanya, Jumat (14/3/2025).

    Ajbar menegaskan, langkah yang dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menertibkan area-area wisata disekitar wilayah Puncak, merupakan tindakan tepat dan berani. Bagi Ajbar, Menko Pangan Zulkifli Hasan berani mengambil risiko demi perbaikan lingkungan dan keberlanjutan pangan bagi rakyatnya.

    “Menurut saya langkah yang dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan adalah langkah tepat dan berani. Kita memerlukan menteri dan berani mengambil risiko demi perbaikan lingkungan dan keberlanjutan pangan bagi rakyatnya,” beber dia.

    Baca Juga: PHK Massal di Awal 2025, Akankah Ekonomi Baik-Baik Saja?

    Ajbar meyakini, tindakan Menko Pangan untuk menertibkan area-area wisata disekitar wilayah Puncak, dapat mendorong kembali keberlanjutan ketersediaan pangan. Hal ini, juga akan menciptakan perbaikan lingkungan yang berdampak terhadap banjir di Jakarta saat ini.

    “Perlahan tetapi insyaallah akan mengurangi kalau hulunya dikembalikan pada fungsi semula,” tandas politikus PAN asal Sulbar.

    (cip)

  • Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi Proyek PDNS Rp958 Miliar, Geledah Kantor Komdigi

    Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi Proyek PDNS Rp958 Miliar, Geledah Kantor Komdigi

    loading…

    Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware, Kamis (4/7/2024). Kini Proyek PDNS sedang diselidiki olek Kejari Jakarta Pusat. Foto/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah menyelidiki dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara ( PDNS ) di lingkungan Kementerian Kominfo (saat ini bernama Kementerian Komdigi) pada 2020-2024. Surat perintah penyidikan atas kasus ini pun telah dikeluarkan pada Kamis (13/3/2025) kemarin.

    “Atas adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dr. Safrianto Zuriat Putra, S.H., M.H. menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 dan memerintahkan sejumlah Jaksa Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting dalam keterangan, Jumat (14/3/2025).

    Ia mengungkapkan, tim penyidik telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya di Kantor Komdigi, dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tanggerang Selatan. Dari penggeladahan tersebut tim penyidik menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi itu.

    “Berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti seperti dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik, dan lain-lain yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi a quo,” tuturnya.

    Dia juga menyampaikan akibat dugaan korupsi ini, kerugian negara ditaksir ratusan miliar. “Atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah ratusan miliar,” ucapnya.

    Sekedar informasi, pada tahun 2020-2024, Kementerian Kominfo kala itu melalukan pengadaan baran/jasa dan pengelolaan PDNS dengan pagu anggaran Rp958 Miliar. Dalam proses lelang, Kejari Jakpus melihat ada oknum pejabat Kominfo yang sengaja memenangkan tender salah satu perusahaan.

    “Dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT. AL dengan nilai kontrak Rp60.378.450.000,” ujar Bani.

    “Kemudian pada tahun 2021 kembali perusahaan swasta yang sama memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp102.671.346.360,” tambahnya.

  • Jiplak Dedi Mulyadi, Wali Kota Depok Supian Suri Nyemplung ke Sungai Dipenuhi Sampah,Langsung Dipuji

    Jiplak Dedi Mulyadi, Wali Kota Depok Supian Suri Nyemplung ke Sungai Dipenuhi Sampah,Langsung Dipuji

    TRIBUNJAKARTA.COM – Aksi cepat bersih-bersih sampah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginspirasi Wali Kota Depok Supian Suri.

    Supian Suri dengan berani menjiplak aksi bersih-bersih yang dilakukan Dedi Mulyadi dengan turun langsung membersihkan sampah yang menutupi sungai.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menceburkan diri ke lautan sampah yang sudah menutupi aliran air di Jembatan Sungai Cipalabuan di Dermaga Palabuhanratu, Sukabumi.

    Kini Supian Suri tak mau kalah menceburkan diri ke sungai yang dipenuhi sampah di Kali Cabang Timur (KCT), Balai Kota Depok, Rabu (12/3/2025).

    Mulanya, Dedi Mulyadi melakukan sidak  ke Balai Kota Depok.

    Kemudian ia mendapati pemandangan tidak sedap ketika berjalan lebih dekat ke arah sungai.

    Tumpukan sampah plastik terlihat mengambang, terperangkap di jaring yang dipasang di aliran sungai.

    “Ini sudah benar ada jaringnya, tetapi petugas yang mengangkat ini tidak ada,” kritik Dedi Mulyadi seperti diunggah di akun Instagramnya, Selasa (11/3/2025).

    KLIK SELENGKAPNYA:  Aksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Mencangkul di Kawasan Hibisc Fantasy Puncak Bogor Menjadi Sorotan. Memang bisa nyangkul?

    Satu hari berselang, Supian Suri dibantu pasukan Satpol PP langsung bergegas membersihkan sampah tersebut.

    Sambil menggunakan baju dinas berwarna coklat, ia turun langsung membersihkan Kali Cabang Timur yang dipenuhi sampah.

    Supian memunguti sampah yang menggenangi air diperkirakan sekitar 70-80 sentimeter.

    Satu per satu sampah di sungai tersebut berhasil diangkut dan dibersihkan.

    Hingga aliran air kembali lancar tanpa adanya sampah yang tertahan.

    “Menindaklanjuti arahan Gubernur @dedimulyadi71,” tulis unggahan Supian Suri.

    Tak berselang lama, Dedi Mulyadi memberikan pujian positif kepada Supian Suri yang berani bersih-bersih sampah di sungai.

    “Hatur nuhun Pak Walikota Depok, sudah menjadi tauladan,” tulis unggahan Dedi Mulyadi di instagramnya.

    Supian Suri menjelaskan, aksi bersih-bersih sampah yang dilakukan merupakan tanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi di Depok.

    Terlebih sampah tersebut masih berada di dekat kantornya.

    “Buat saya, melihat hal yang harus turun langsung, saya turun langsung,” ucap Supian Suri dikutip dari Kompas.com, Jumat (14/3/2025).

    Ia pun menyinggung perilaku masyarakat yang ada di wilayahnya masih belum disiplin dalam membuang sampah.

     “Tidak dipungkiri masyarakat kita banyak yang memang tidak disiplin, buang sampah lalu lintas, termasuk yang memanfaatkan lahan-lahan yang sejatinya milik umum untuk kepentingan pribadi,” ujar Supian Suri.

    upian tidak menepis kemungkinan bahwa aktivitas membersihkan kali akan rutin dilakukan.

    Wali Kota Depok Supian Suri turun membersihkan sampah di kali cabang timur (KCT), Balai Kota Depok, Rabu (12/3/2025). (Pemerintah Kota Depok)

    “Kalau memang ini perlu untuk rutin, kita harus rutinkan, kecuali masing-masing sudah tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing,” terang Supian.

    “Kalau sudah rapi, kita harus cari hal lain yang belum rapi, biar semua rapi baik dan bagus karena kemarin pesan gubernur, ini menjadi tanggung jawab kita,” tambahnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pemerintah Gencar Tertibkan Area Wisata di Puncak Bogor, Tuai Apresiasi DPR – Page 3

    Pemerintah Gencar Tertibkan Area Wisata di Puncak Bogor, Tuai Apresiasi DPR – Page 3

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali memasang plang pengawasan di sejumlah titik di kawasan Puncak, Bogor. Hal itu sebagai bagian dari penertiban kawasan yang beralih fungsi dari sebagai resapan air hujan menjadi berbagai bangunan dengan kebanyakan diperuntukan jadi objek wisata.

    Salah satu objek wisata yang didatangi Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq adalah Bobocabin yang berada di kawasan Agrowisata Gunung Mas, Kabupaten Bogor. Di lahan yang dikuasai PTPN I Regional 2 itu berdiri 30 kabin glamping Bobocabin.

    Plang pengawasan yang sudah disiapkan tim Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH didirikan begitu kedua menteri tiba pada Kamis, 13 Maret 2025. Menko Pangan Zulkifli Hasan langsung menyalahkan PTPN selaku pemegang izin pengelolaan lahan perkebunan sebagai penyebab carut-marutnya alih fungsi lahan di kawasan tersebut.

    “Ini yang salah PTPN-nya ini. Konsep dengan 30 (33) KSO itu gimana?” imbuhnya.

    “Ini izin perkebunan tapi berubah fungsi semua ini. Jadi, setahu saya, kalau PTPN mau berubah fungsi, harus diubah dulu tata ruangnya. Dan sini fungsinya fungsi perkebunan, harusnya di Puncak ini taman nasional, tapi karena (milik) negara, jadilah perkebunan,” kata Zulhas lagi.

    “Sekarang di-KSO-kan, belum berubah fungsi, fungsinya sudah diubah. Cuma satu-satunya di sini, enggak ada berubah fungsi langsung diubah fungsinya,” semburnya.

    Zulhas juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menyalahkan mitra yang bekerja sama dengan PTPN lantaran yang dinilai bertanggung jawab dalam alih fungsi lahan adalah PTPN. Hanya saja, mereka tetap terdampak karenanya.