kab/kota: Bogor

  • SPBU di Sentul Bogor Pasang Alat Tambahan untuk Kurangi Takaran Bensin, Masyarakat Rugi Rp3,4 Miliar – Halaman all

    SPBU di Sentul Bogor Pasang Alat Tambahan untuk Kurangi Takaran Bensin, Masyarakat Rugi Rp3,4 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Empat unit mesin pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah diamankan.

    Mesin pompa ukur tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan karena terdapat pemasangan alat yang mampu mengurangi takaran. 

    Akibat dari mesin pompa ukur yang tidak sesuai itu, konsumen berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp 3,4 miliar per tahun.

    Pengamanan ini dilakukan atas kolaborasi Kementerian Perdagangan dan Kepolisian RI pada Rabu (19/3/2025). 

    “Kami mengamankan empat pompa ukur BBM untuk memastikan hak konsumen dapat terpenuhi, terutama mendekati Lebaran. Ini dikarenakan pada momen ini biasanya terdapat peningkatan konsumsi oleh masyarakat,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dikutip dari siaran pers.

    Budi menjelaskan, ekspose ini berawal dari aduan masyarakat terkait dugaan pemasangan alat tambahan pada mesin pompa ukur.

    Alat tersebut dapat memengaruhi hasil pengukuran saat konsumen mengisi BBM jenis media Pertalite dan Pertamax.

    Alat tambahan tersebut berupa seperangkat modul yang terdiri atas satu pemutus arus listrik mini (Miniature Circuit Breaker/MCB), dua buah relay, dan sebuah alat berupa saklar pintar mini (Mini Smart Switch).

    Apabila alat tersebut diaktifkan, proses penakaran pompa ukur diperkiraan dapat berkurang sekitar 4 persen atau rata-rata 740 ml per 20 liter.

    Budi mengatakan modus ini cukup baru, yaitu dengan menggunakan alat tambahan seperti remote.

    Remote tersebut terhubung melalui telepon genggam, yang secara otomatis akan terhubung dengan saklar pintar mini.

    Melalui telepon genggam, pengawas SPBU dapat menyalakan dan memfungsikan alat tambahan, sehingga memengaruhi penakaran.

    Atas kecurangan ini, pelaku dapat dikenakan Pasal 62 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Rp 2 miliar.

    Pelaku juga dapat dikenakan Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda Rp 1 juta.

    “Kami mengimbau pelaku usaha, khususnya SPBU, untuk menaati aturan metrologi legal. Jangan rugikan masyarakat,” ujar Budi.

    “Kami juga mengajak Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan kecurangan kepada Kemendag dan Polri, sehingga dapat segera
    ditindaklanjuti,” ucapnya.

    Plt. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Eko Legowo Putra mengatakan, pengelolaan SPBU 34.167.12 ini akan dialihkan ke anak perusahaan mereka, yaitu Pertamina Retail.

    “Tujuan alih kelola ini untuk memastikan bahwa konsumen mendapat layanan prima dari SPBU dan operasional SPBU berjalan lancar sesuai dengan standar operasional yang telah diatur perusahaan,” katanya.

  • Pertamina Tegas Tindak SPBU Nakal, Utamakan Layanan Masyarakat

    Pertamina Tegas Tindak SPBU Nakal, Utamakan Layanan Masyarakat


    PIKIRAN RAKYAT
    – Penyegelan dispenser SPBU 34.431.11 di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor pada Rabu (19/03) menandai langkah tegas Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perdagangan, dan Polri dalam meningkatkan pengawasan BBM menjelang Arus Mudik Idul Fitri 2025.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso, bersama Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Polisi Nunung Syaifuddin dan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, hadir dalam aksi penyegelan sebagai komitmen melindungi hak-hak konsumen atas BBM yang tepat dan berkualitas.

    Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama antara Kemendag, Pertamina Patra Niaga, dan Polri dalam menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan kecurangan di SPBU.

    Budi juga menyampaikan komitmen Kementerian Perdagangan untuk mengawasi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan (UTTP) metrologi legal di seluruh Indonesia.

    ”Kami mengimbau kepada pengusaha SPBU yang berkaitan dengan takaran, ukuran, dan alat timbangan agar tidak melakukan praktik seperti ini lagi, karena ini merugikan masyarakat. Pemerintah akan bertindak tegas untuk melakukan tindakan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha,” tegasnya.

    Sementara, Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Nunung Syaifuddin, mengungkapkan hasil penelusuran timnya yang menemukan praktik pengurangan volume BBM yang melampaui batas toleransi.

    ”Penyembunyian alat tambahan berupa komponen elektronik pada PCB yang terbukti berfungsi mencurangi atau mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pengguna BBM,” jelas Nunung.

    Nunung juga menambahkan kepolisian akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap praktik ilegal yang merugikan konsumen.

    “Terhadap penggunaan alat tambahan secara ilegal yang dipasang pada dispenser BBM secara melanggar hukum, pemilik SPBU diduga telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Semoga ini bisa menjadi shock therapy bagi pengusaha SPBU untuk tidak melakukan kecurangan – kecurangan lagi karena cepat atau lambat kami pasti akan menemukan kecurangan itu dan akan kita tindak tegas,” pungkasnya.

    Terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari tegaskan bahwa penyegelan SPBU 34.167.12 bentuk keseriusan Pertamina Patra Niaga bersama Bareskrim Polri dan Kementerian Perdagangan menjaga hak konsumen atas jumlah dan kualitas BBM yang diterima masyarakat.

    “Kami tidak mentolerir segala bentuk kecurangan dan menindak secara hukum kepada SPBU yang melanggar ketentuan dan mengapresiasi kerja sama kepolisian serta Kementerian Perdagangan yang membantu mengungkap kasus ini,” ujar Heppy.

    Heppy juga menambahkan bahwa sebagai bukti keseriusan Pertamina benahi layanan operasional SPBU, pengelolaan SPBU 34.167.12 akan di alih kelola oleh Pertamina Retail, anak perusahaan Pertamina Patra Niaga.

    “Tujuan alih kelola ini untuk memastikan bahwa konsumen mendapat layanan prima dari SPBU dan operasional SPBU berjalan lancar sesuai dengan SOP yang telah diatur perusahaan,” tambahnya.

    Kegiatan penyegelan ini diharapkan dapat memberikan rasa percaya dan aman pada konsumen untuk bertransaksi di SPBU, terutama jelang perjalanan mudik Lebaran.

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina akan menindak tegas lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran dan merugikan masyarakat.

    “Pertamina terus mendorong pengecekan kualitas produk dan pembenahan layanan. Fokus saat ini adalah memberikan jaminan pasokan energi dan layanan terbaik untuk masyarakat selama Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri,” jelas Fadjar.

    Untuk mencegah adanya praktik penggunaan alat manipulatif di dispenser SPBU, Pertamina Patra Niaga bersama Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan membekali pengetahuan tim di lapangan guna memastikan keakuratan dispenser SPBU dan mempertebal pengawasan kualitas di lapangan.

    Jika masyarakat menemukan adanya indikasi praktik pelayanan yang tidak sesuai di SPBU, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau menghubungi Pertamina Call Center 135. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Polda Jabar Siapkan Skenario Pengatur Lalu Lintas!

    Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Polda Jabar Siapkan Skenario Pengatur Lalu Lintas!

    JABAR EKSPRES – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) mengungkapkan bahwa pihaknya telah merancang sejumlah skenario pengaturan lalu lintas untuk menghadapi arus mudik dan balik 2025.

    Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, Kombes Pol Dodi Darjanto, mengatakan bakal menyiapkan posko pemantau di beberapa titik strategis untuk mengawasi kepadatan arus lalu lintas.

    “Sehingga saat nanti terjadi kepadatan arus, sudah ada beberapa anggota (di posko) yang akan langsung melaksanakan penguraian,” ujarnya, Rabu (19/3).

    BACA JUGA: Dishub Kabupaten Bogor Gelar Ramp Check untuk Pastikan Kelancaran dan Keamanan Arus Mudik Lebaran 2025

    Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai skema pengaturan untuk mengatasi kemacetan, seperti penerapan sistem Contra Flow atau One Way di lokasi-lokasi yang mengalami kepadatan.

    “Untuk One Way ay akan kita laksanakan mulai dari ujung Jawa Barat sampai arah Jawa Tengah. Tetapi kebijakan One Way akan diterapkan berdasarkan keputusan Korlantas,” katanya.

    Dodi juga menyebutkan bahwa dalam pengamanan arus mudik dan balik 2025, sebanyak 402 personel Polda Jabar akan diterjunkan, dengan tambahan 15 petugas yang ditempatkan di titik rawan, seperti jalur arteri.

    BACA JUGA: Harga Tiket Bus Kerap Melonjak Jelang Puncak Mudik Lebaran, Dishub Tak Bisa Intervensi

    “Secara umum saya sudah mengecek semua jalur baik jalur utara, tengah, maupun jalur selatan, itu semua dalam keadaan baik,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang untuk menyambut libur Lebaran 2025.

    “Sebanyak 1.250 personel gabungan akan dikerahkan dalam Operasi Ketupat Lodaya 2025, yang berlangsung dari 26 Maret hingga 8 April 2025,” jelas Budi, Selasa (18/3).
    (San)

  • 544 WNI jadi Korban TPPO di Myanmar, Disnakertrans: 75 Orang Warga Jabar 

    544 WNI jadi Korban TPPO di Myanmar, Disnakertrans: 75 Orang Warga Jabar 

    JABAR EKSPRES – Sebanyak 544 Warga Negara Indonesia (WNI), dikabarkan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO di Negara Myanmar.

    Mereka diketahui, menjadi korban TPPO di wilayah Myawaddy, setelah bekerja sebagai sindikat online scamming atau penipuan secara online.

    Menanggapi hal ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menyebut dari 544 WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar, 75 orang diantaranya merupakan warga Jabar.

    Saat ini menurut Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jabar, Hendra Kusuma Sumantri, para korban termasuk warga Jawa Barat telah berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke tanah air oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

    “Berdasarkan informasi sementara yang masuk ke kami (Disnakertrans Jabar), itu ada sekitar 75 (orang) yang berasal dari Jawa Barat,” ujarnya, Rabu (19/3).

    BACA JUGA: Jadi yang Tertinggi di Indonesia, Kajati Komitmen Berantas TPPO di NTT

    Meski telah mengetahui adanya warga Jabar, Hendra menambahkan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status dan pekerjaan mereka disana.

    “Kami belum mendapatkannya, tetapi kedatangan mereka (para korban TPPO di Myanmar) akan di transitkan dulu di Pondok Gede tempatnya di Wisma Haji,” ungkapanya

    Lebih lanjut Hendra menuturkan, pihaknya akan terus berkoordinasi khususnya dengan Kemenko Polkam, Kemenlu, hingga BP3MI Jabar terkait proses pemulangan mereka.

    “Sedangkan bersama teman-teman Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) akan juga kita lakukan setelah kita mendapatkan data detail berkaitan dengan 75 orang itu,” Imbuhnya

    Untuk diketahui, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI berhasil memulangkan 400 Warga Negara Indonesia (WNI) korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar.

    BACA JUGA: Marak TPPO, DPRD Kota Bogor Usulkan Raperda Pencegahan dan Penanganan Korban

    Para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddy, Myanmar, ke Kota Maesot di Thailand melalui 2nd Friendshiep Bridge di perbatasan kedua negara tersebut pada Senin (17/3).

    Berdasarkan informasi dari Kemenlu, ratusan WNI itu terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, dipastikan mereka semua dalam kondisi sehat. Selain itu, lima perempuan di antaranya diketahui sedang dalam kondisi hamil.

  • Alih Fungsi Lahan di Kawasan Bandung Utara Biang Kerok Banjir Bandang di KBB?

    Alih Fungsi Lahan di Kawasan Bandung Utara Biang Kerok Banjir Bandang di KBB?

    JABAR EKSPRES – Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Bandung Barat (KBB), salah satu kombinasi dari rusaknya wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) di hulu serta amburadulnya penataan daerah di hilir.

    Alih fungsi lahan yang sembrono terutama di Kawasan Bandung Utara dari area resapan air menjadi lahan perkebunan sayuran serta kawasan wisata dan pemukiman, menjadi biang keroknya.

    Diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB, bencana banjir akibat luapan Sungai Cimeta mengakibatkan 25 rumah rusak dan 139 jiwa warga di Desa Nyalindung mengungsi.

    Selain di Nyalindung, BPBD mencatat 12 titik kejadian bencana longsor dan banjir yang tersebar di 6 kecamatan KBB, pada Sabtu (15/3). Akibat bencana itu total rumah rusak mencapai 479 unit.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menyadari rusaknya kawasan hulu berdampak besar pada potensi banjir besar di wilayah hilir.

    BACA JUGA:Tinjau Lokasi Banjir Bandang di KBB, Gubernur Jabar Instruksikan Pemda Relokasi Warga Terdampak

    “Kawasan hulu sungai di Bandung Utara telah berubah dari hutan menjadi perkebunan sayuran,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Cipatat, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Dedi, Selain kondisi hulu kritis, banjir diperparah dengan sedimentasi sungai sehingga tak mampu menampung derasnya air hujan yang masuk. Hal itu tak pelak memicu luapan air sungai ke pemukiman warga.

    “Penyebabnya pendangkalan sungai dan kerusakan hulu. Hutannya kan sudah jadi kebon sayur, kebon sayurnya menanam pakai plastik,” jelasnya.

    Melihat kondisi tersebut, Dedi berjanji bakal melakukan penertiban di KBU. Hal itu dilakukan untuk menjalankan pencegahan bencana banjir jangka panjang.

    Tindakan itu, lanjut dia, dijalankan seperti halnya di kawasan puncak Bogor guna menangani banjir di Bekasi.

    “Saya akan beresin sama seperti (di kawasan) Puncak,” imbuhnya.

    BACA JUGA:Pesan Gubernur Dedi Mulyadi kepada Camat dan Lurah untuk Mitigasi Banjir di Jabar

    Senada dengan Dedi, Zulkifli, 58 tahun, warga korban banjir di Kampung Cibarengkok, RT 03 RW 13, Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, mengatakan bahwa luapan Sungai Cimeta terjadi karena masifnya pembangunan infrastruktur di area hulu.

    Zulkifli mengatakan dirinya telah mengalami banjir bandang akibat luapan Sungai Cimeta sebanyak 2 kali yakni tahun 2024 dan 2025. Dua kejadian itu merupakan hal baru selama hampir 60 tahun dirinya tinggal di Desa Nyalindung.

  • Terungkap Modus SPBU Nakal di Bogor: Akali Takaran dari HP

    Terungkap Modus SPBU Nakal di Bogor: Akali Takaran dari HP

    Jakarta

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap modus curang pengusaha SPBU dalam mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM). Modus ini dilakukan dengan menambahkan perangkat elektronik pada dispenser SPBU di mana melalui perangkat itu takaran BBM bisa dikendalikan melalui handphone.

    Hal tersebut diungkapkan Budi saat melakukan penyegelan SPBU 34.167.12 di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Rabu (19/3/2025). Hadir dalam penyegelan tersebut, Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin, Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

    “Ditemukan ada kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha SPBU ini dengan memasang perangkat elektronik, yang saya pikir ini bentuknya baru. Jadi perangkat elektronik dipasang pada kabel, disambungkan di pompa ukur, kemudian dibawa ke ruangan yang jauh. Jadi pengurangan atau pengoperasionalannya bisa difungsikan dengan handphone,” katanya.

    Ia mengatakan, ada 4 dispenser SPBU yang digunakan untuk mengakali takaran BBM Pertalite dan Pertamax. BBM yang dikurangi sebesar 750 ml per 20 liter. Dari hitungannya, kerugian per tahun yang dialami masyarakat yang membeli BBM di SPBU mencapai Rp 3,4 miliar.

    “Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu berkurang rata-rata -4% atau setiap 20 liter itu berkurang 750 ml. Sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan kira-kira Rp 3,4 miliar dalam setahun,” katanya.

    Lebih lanjut, Budi meminta kepada para pengusaha SPBU agar tidak melakukan praktik-praktik curang yang dapat merugikan masyarakat. Budi mengatakan, pemerintah akan menindak tegas setiap pelanggaran tersebut. Ia juga mengajak peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya praktik curang di SPBU.

    “SPBU ini melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Meteorologi Ilegal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah akan tegas untuk melakukan tindakan setiap pelanggaran oleh pengusaha khususnya berkaitan dengan SPBU,” katanya.

    Ditempat yang sama,Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddinmenyampaikan, dari hasil pemeriksaan awal terhadap terduga pelaku kecurangan pada kasus ini diketahui praktik ini berjalan selama dua bulan. Namun, berdasarkan pengecekan lebih lanjut, ia menduga praktik ini memang sengaja direncanakan sejak awal SPBU berdiri.

    “Dari pengecekan dengan Pak Menteri beserta tim, kalau melihat kabel yang tersambung dari mesin pompa ke dalam gudang, tidak mungkin baru dua bulan. Kenapa? Karena tidak ada bekas bongkaran baru untuk penyambungan kabel,” katanya.

    “Artinya kegiatan ini sudah dipersiapkan dari awal. Kecurangan ini memang sudah diniati sejak SPBU ini dioperasionalkan atau berdiri. Walaupun pengakuan calon tersangka ini baru dua bulan Pak Menteri,” tambahnya.

    (acd/acd)

  • SPBU Pertamina Curang Terbongkar Lagi, Kerugian Capai Rp 3,4 Miliar – Page 3

    SPBU Pertamina Curang Terbongkar Lagi, Kerugian Capai Rp 3,4 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag), bersama Bareskrim Polri pada Rabu (19/3) menggelar ekspos bersama terhadap SPBU yang didapati melakukan kecurangan pada takaran bensin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kerugian tahunan akibat tindakan kecurangan tersebut diperkirakan mencapai Rp 3,4 miliar.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, temuan kecurangan itu berasal dari aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polri, dan didalami bersama dengan Kemendag serta pemerintah daerah.

    Budi merinci, kecurangan iru dilakukan oknum pengusaha SPBU dengan memasang perangkat elektronik yang tersambung dengan kabel yang disambungkan di l pompa ukur serta menggunakan sistem remote.

    “Jadi pengurangan atau pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone itu bisa dipungsikan, kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi,” ungkap Mendag Budi di SPBU Cijujung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

    “Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4 persen atau setiap 20 liter berkurang 750 mililiter, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan. Kira-kira dalam setahun rugi Rp 3,4 miliar,” bebernya.

    Diproses Polisi

    Budi menyampaikan, SPBU tersebut kini telah disita dan akan ditinjau lebih lanjut oleh kepolisian.

    “Kami menghimbau kepada pengusaha SPBU Pertamina yang berkaitan dengan takaran, ukuran dan alat timbangan agar tidak melakukan praktek seperti ini lagi,” tuturnya.

    “Karena tindakan ini merugikan masyarakat, merugikan konsumen dan pemerintah akan bertindak tegas setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha,” ucap Budi.

     

  • Pemprov DKI panen serentak 20 ton cabai hingga ikan di 266 titik

    Pemprov DKI panen serentak 20 ton cabai hingga ikan di 266 titik

    tidak usah dijual, bagi-bagi dengan masyarakat di sekitar Wali Kota

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan panen serentak sebanyak 20 ton cabai hingga ikan di 266 titik yang ada di enam wilayah Jakarta menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Hari ini saya melakukan panen di rumah kaca (greenhouse) dengan sistem pertanian pintar (smart farming). Hari ini memang panen raya serentak di beberapa kota madya bahkan di Kepulauan Seribu yang terdaftar di 266 titik dengan potensi hasil sekitar 20 ton segala macam aspek mulai cabai sampai ada ikan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di lahan pertanian Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu.

    Komoditas yang dipanen meliputi cabai, bawang merah, kangkung, bayam, tomat, terong, buah-buahan, tanaman pangan, dan ikan.

    Tujuan panen serentak ini tentunya meningkatkan pasokan dan ketersediaan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, sekaligus mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Peserta panen serentak 2025 ini terbanyak 1.330 orang yang terdiri atas kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), masyarakat penggiat tanaman perkotaan (urban farming), pembudidaya ikan, dan unsur Pemerintah Kota se-Jakarta.

    “Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini bukan kepada ekonomisnya, tapi menjaga lingkungannya. Setelah kita menjaga lingkungan, pasti ekonomis akan lahir dengan sendirinya,” ujar Rano.

    Selain itu, Rano meminta hasil panen serentak ini dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Hasil panen tidak usah dijual, bagi-bagi dengan masyarakat di sekitar Wali Kota distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, 20 ton itu bukan nilai yang kecil. Sekarang kita bagi-bagi menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ucap Rano.

    Rano mengimbau kepada jajarannya di seluruh wilayah administratif agar terus bersinergi dalam menjaga stabilitas stok dan harga pangan sehingga warga Jakarta terjamin ketersediaan pangan terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri hingga akhir tahun.

    Adapun Lokasi panen yang terdaftar di 266 titik itu yakni di lahan pertanian Pulo Gebang (Jakarta Timur), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Selaras, Komplek Angkasa Pura (Jakarta Pusat), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kembangan (Jakarta Barat), Taman Sehati Pesanggrahan (Jakarta Selatan), rooftop gedung parkir Wali Kota (Jakarta Utara), dan Pokdakan Tidung Mandiri, Pulau Tidung (Kepulauan Seribu).

    Panen serentak ini turut disaksikan secara daring (online) bersama Pemerintah Kota se-Jakarta dan jajaran Institut Pertanian Bogor (IPB) yang merupakan mitra kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam hal ini memberikan pengetahuan dan penyuluhan terkait penanaman di Jakarta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemudik Wajib Catat! Daftar Nomor Penting untuk Situasi Darurat, dari Layanan Tol hingga Kepolisian

    Pemudik Wajib Catat! Daftar Nomor Penting untuk Situasi Darurat, dari Layanan Tol hingga Kepolisian

    PIKIRAN RAKYAT – Momen mudik Lebaran 2025 sudah dimulai, banyak masyarakat yang pergi mudik mulai dari dalam kota ke luar kota. Setiap tahun momen mudik selalu terjadi dan sudah jadi tradisi.

    Masyarakat yang mudik, di antaranya memilih untuk menggunakan transportasi pribadi tetapi ada juga yang mengikuti program mudik dari Pemerintah.

    Meskipun pilihannya berbeda, tidak mengubah suasana mudik lebaran di setiap tahunnya momen tetap padat dan banyak diminati.

    Akan tetapi, masyarakat juga perlu tahu akan selalu ada momen yang terjadi diluar dugaan seperti berada di situasi darurat atau di situasi lainnya.

    Untuk itu, masyarakat perlu mengantongi atau memiliki nomor telepon penting sebagai antisipasi penyelamatan pertama saat keadaan darurat.

    Daftar Nomor Penting untuk Situasi Darurat

    Angkasa Pura:172

    Jalur Mudik 24 jam, Nomor Whatsapp: 082288858884

    Jalur mudik 24 jam: 158

    Jasa Marga 24 jam: 14080

    Pertamina delivery service: 135

    Informasi jalan tol: 081380068000

    Kementerian PUPR:158

    Kementerian Perhubungan:151

    Kereta Api Indonesia: 121

    Call Center Jalan Tol

    Jakarta-Bogor- Ciawi:14080

    Jakarta-Tangerang: 14080

    Jakarta-Tangerang: 021-55753904

    Jakarta Cikampek:14080

    Purwakarta-Bandung-Cileunyi: 14080

    Palimanan-Kanci:023-1484268

    Pejagan-Pemalang: 0283-4511000

    Semarang:024-7607777

    Semarang-Bawen:024-76911505

    Solo-Ngawi:021-6882222

    Gempol-Pasuruan:0343-6431177

    Pasuruan-Probolinggo: 0335-8111777

    Call Center Pelabuhan

    ASDP Indonesia Ferry:191

    ASDP Indonesia Ferry: 08111021191

    Layanan Keamanan

    Kepolisian:110

    Nomor Darurat Terintegrasi:112

    NTMC Korlantas POLRI: 1500669

    Layanan Penyelamatan

    Ambulans:118

    Ambulans:119

    Ambulans (Jakarta): 021 65303118

    BNPB:117

    BPJS Kesehatan:165

    Palang Merah Indonesia:021 7992325

    Search and Rescue (SAR) Nasional: 115

    Posko Bencana Alam: 129

    Pemadam kebakaran:113

    Perusahaan Listrik Negara (PLN): 123

    Itulah daftar nomor penting yang harus dimiliki masyarakat untuk antisipasi menghadapi situasi darurat saat mudik lebaran 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banjir Kembali Menyergap, Warga Megap-megap

    Banjir Kembali Menyergap, Warga Megap-megap

    Jakarta

    Sungai Ciliwung kembali meluap usai hujan deras hingga memicu banjir di sejumlah wilayah Jakarta. Warga pun megap-megap karena kebanjiran dua kali dalam sebulan.

    Banjir terjadi pada Selasa (18/3/2025). Air Sungai Ciliwung meluap usai hujan deras mengguyur hingga membuar permukiman warga terendam banjir.

    Pada pukul 10.00 WIB, tercatat ada 34 RT yang terendam banjir di Jakarta. Wilayah terdampak banjir tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

    Ketinggian air di Cawang dan Cililitan, Jakarta Timur, bahkan mencapai 2,2 meter. Selain permukiman warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan.

    Warga di Cawang pun berupaya menyelamatkan barang mereka dari air. Banjir di RW 08, Kampung Tanjung Sanyang, Cawang, ini terjadi sejak pukul 05.00 WIB usai hujan mengguyur semalaman.

    “Ini dari jam 05.00 habis hujan deres semaleman, sekarang udah mulai surut tapi lambat surutnya,” kata salah satu warga, Ahmad.

    Curhat Warga Kena Banjir 2 Kali dalam Sebulan

    Foto: Banjir melanda wilayah RW 8, Kelurahan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Ciliwung. (MI Fawdi/detikcom)

    Warga Cawang lainnya, Ida (43), mengatakan dirinya harus membersihkan lagi rumahnya. Padahal, rumahnya baru saja bersih usai banjir besar pada Selasa (4/3).

    “Iya, baru juga kita bersih-bersih, udah banjir lagi hari ini, bersih-bersih lagi,” ucapnya.

    Warga lain, Herman (51), juga mengeluhkan banjir yang terjadi hari ini. Dia mengatakan belum ada dua pekan rumahnya harus kembali tergenang banjir.

    “Iya, baru enakan, baru 13 hari udah banjir lagi,” ucapnya.

    Menurut Herman, banjir kali ini tidak setinggi banjir awal Maret lalu. Dia mengaku belum memiliki rencana pindah rumah meski sering kebanjiran.

    “Kalau yang ini nggak tinggi. Kalau kemarin tuh, yang tanggal 4 Maret, jangan bayangin, sampai 2 meter ada, 2 meter lebih. Kalau pindah ya nggak segampang itu. Namanya udah rumah di sini, orang yang ngontrak saja habis kebanjiran cari tempat lain, tapi habis itu balik lagi ke sini,” katanya.

    Warga lain yang terdampak banjir, Marmo (56), mengatakan rumahnya sudah tiga kali tergenang banjir pada Maret ini. Menurutnya, banjir pada awal Maret lalu adalah salah satu banjir terparah yang pernah ia alami.

    “Kalau yang ini sih nggak tinggi, yang kemarin itu yang tinggi, tingginya sampai ke tiang listrik sini. (Banjir) semata kaki di lantai dua, yang kemarin itu saya lagi tidur, banjir datang, astaghfirullahaladzim, banjir datang nggak kira-kira,” katanya.

    Marmo mengaku belum memiliki rencana pindah meski rumah dan warungnya kerap kebanjiran akibat luapan Sungai Ciliwung. Dia mengaku tak tahu harus pindah ke mana.

    “Mau pindah ke mana? Ya udah di sini aja, kalau warga belakang sana bilangnya mau dipindahin. Kalau saya di sini aja,” ucapnya.

    Warga Anggap Bersih-bersih Usai Banjir Olahraga

    Foto: Warga Pejaten Timur kembali membersihkan lumpur sisa banjir. (Taufiq/detikcom)

    Kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, juga dilanda banjir lagi. Warga lagi-lagi harus membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir.

    Warga RT 5/RW 8, Kasiani (63), sampai menganggap bersih-bersih rumah dari sisa banjir seperti olahraga. Dia mengaku sudah bersih-bersih sekitar pukul 07.00 WIB.

    “Gimana lagi, capek juga ya gini, tetap harus dibersihin, saya anggap sambil olahraga aja, gerakin badan,” kata Kasiani.

    Kasiani merasa bosan dengan banjir di Pejaten Timur. Banjir dari luapan Sungai Ciliwung itu hampir tiap tahun terjadi pada musim hujan.

    “Banjir di sini sudah sejak saya kecil dulu. Waktu masih sekolah, itu ada banjir kecil, nggak tinggi, awal 2000-an itu naiknya udah tinggi banget, 2007 itu apalagi,” ujarnya.

    Kasiani menyebut banjir pada Selasa (18/3) ini tidak sebesar pada awal Maret lalu. Ketinggian air lebih rendah dan banjir cenderung cepat surut.

    Kasiani berharap pemerintah menormalisasi sungai bisa segera dilakukan. Dia berharap banjir bisa berkurang.

    “Kita percaya sama pemerintah saja. Kita harapannya nggak banjir-banjir lagi,” ujarnya.

    Ketua RT 17/RW 7 Alam mengatakan dia dan keluarganya selalu waspada potensi banjir. Dia mengaku mengecek pantauan banjir di Jakarta setiap hari.

    “Sejak semalam saya udah pantau terus, kan hujan juga nggak berhenti ya. Patokannya kalau Katulampa udah naik Siaga 3, Siaga 2, kita siap-siap. Tapi lihat juga yang di Bogor,” kata Alam.

    Jika ketinggian air di Katulampa mulai mencapai Siaga 3, dirinya mulai siap-siap mengevakuasi barang-barang di rumah. Kendaraan yang diparkir di garasi dibawa ke parkiran Stasiun Pasar Minggu.

    “Di sini banjir tuh udah kayak hal lumrah. Udah terbiasa kita tiap malam, apalagi musim hujan mantau terus. Waswas pasti ada, tapi karena udah terbiasa, jadi kita tahu apa yang harus dilakuin ya,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu