Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • 9 Dadang Dishub Nangis Usai Ditelepon Dedi Mulyadi Tanya Pemotongan Kompensasi Sopir Bandung

    9 Dadang Dishub Nangis Usai Ditelepon Dedi Mulyadi Tanya Pemotongan Kompensasi Sopir Bandung

    Dadang Dishub Nangis Usai Ditelepon Dedi Mulyadi Tanya Pemotongan Kompensasi Sopir
    Editor
    KOMPAS.com –
    Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menangis usai ditelepon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Dedi menghubungi Dadang untuk menanyakan terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor yang diduga dilakukan oknum Dishub Bogor.
    Lewat akun Instagramnya @dedimulyadi71, Dedi mengunggah video saat Dadang menangis. 
    “Tangis Pak Dadang, Kabid pada Dishub Kabupaten Bogor,” tulis Dedi, Minggu (6/4/2025).
    Dalam video, terdengar Dadang mengucapkan apresasi kepada Dedi.
    “Pokoknya layani masyarakat. Ternyata jawabannya, Allah kasih jawaban gitu, melalui Pak Gubernur,” ujar Dadang sambil terisak.
    Dari video yang diunggah di akun Youtubenya, Minggu (6/4/2025), Dedi meminta penjelasan ke Dadang terkait pemotongan kompensasi untuk sopir angkot.
    Kepada Dedi, Dadang membantah bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.
    Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.
    Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.
    “Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) ‘kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi’. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU,” ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.
    “Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.
    “KKSU,” jawab Dadang.
    Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.
    Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.
    Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.
    “KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan,” ujar Dadang.
    Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.
    Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.
    “Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi,” ujar Dadang.
    Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.
    “Ada oknum dishub kabupaten motong?” tanya Dedi.
    “Saya pastikan tidak ada,
    clear and clean
    karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir,” ujar Dadang.
    Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.
    Dadang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.
    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).
    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.
    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.
    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • JRP Insurance Hadir Berikan Perlindungan di Destinasi Wisata

    JRP Insurance Hadir Berikan Perlindungan di Destinasi Wisata

    Bisnis.com, YOGYAKARTA – Mendukung kelancaran dan keamanan mudik Lebaran 2025, PT Jasaraharja Putera atau JRP Insurance tahun ini kembali menghadirkan asuransi perlindungan di tempat wisata dengan menjalin kerja sama bersama 616 destinasi wisata di Indonesia.

    Direktur Utama JRP Insurance, Abdul Haris menegaskan bahwa JRP Insurance terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan menyeluruh dalam rangka kenyamanan mudik dan libur Lebaran.

    “Melalui kerja sama dengan berbagai pengelola tempat wisata, JRP Insurance menghadirkan JRP-Aman (Asuransi Mudik Lebaran), yang memberikan asuransi public liability guna melindungi pengunjung dari risiko kecelakaan di area wisata,” kata Abdul Haris kepada Bisnis, dikutip Kamis (3/3/2025).

    Contoh komitmen JRP Insurance dalam memberikan perlindungan asuransi pada wisawatan adalah pada peristiwa kecelakaan laut yang terjadi di Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta pada Jumat 4 April 2025.

    Abdul Haris menjelaskan, PT Jasaraharja Putera berkomitmen untuk memberikan santunan asuransi kepada ahli waris korban kecelakaan laut tersebut. Kejadian tragis tersebut melibatkan tiga wisatawan yang terseret ombak saat bermain di area rip current sekitar pukul 10.00 WIB. 

    Ketiga wisatawan yang menjadi korban, yakni Abdul Ansori Erare (19), Alloisius Juniar Jati Harjanto (22) dan Andreas Julian Pranata Putra (18). Setidaknya sampai berita ini ditulis, telah dikonfirmasi bahwa dua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat sementara satu korban atas nama Andreas Julian Pranata Putra masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

    Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, lanjut Abdul Haris, PT Jasaraharja Putera menyerahkan santunan asuransi kepada para korban. Sesuai ketentuan, korban luka-luka mendapatkan santunan maksimal Rp7 juta untuk biaya perawatan dan apabila terjadi korban meninggal dunia santunan sebesar Rp25 juta akan diberikan kepada ahli waris. 

    “Kami turut prihatin atas musibah yang terjadi di Pantai Parangtritis. Santunan ini merupakan wujud nyata komitmen Jasaraharja Putera dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban dan keluarga,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Branch Manager PT Jasaraharja Putera Yogyakarta, Wahyu Ariwigati, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mempercepat proses administrasi penyerahan santunan.

    “Kami berupaya memastikan proses ini berjalan cepat dan lancar, sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam melindungi para wisatawan,” ujarnya. 

    Sebagai informasi, perlindungan asuransi public liability di tempat wisata yang disediakan JRP Insurance ini kencakup perlindungan meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, serta biaya perawatan yang terjadi di lokasi wisata.

    Beberapa tempat wisata yang telah bekerja sama dengan JRP Insurance antara lain Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Safari Indonesia Group, Kebun Raya Bogor, Jawa Timur Park dan berbagai tempat wisata lainnya.

  • 8 Pemred Kompas Bongkar Isi Pertemuan dengan Prabowo: Bahas Demo Besar hingga Aparat Represif Nasional

    8 Pemred Kompas Bongkar Isi Pertemuan dengan Prabowo: Bahas Demo Besar hingga Aparat Represif Nasional

    Pemred Kompas Bongkar Isi Pertemuan dengan Prabowo: Bahas Demo Besar hingga Aparat Represif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemimpin Redaksi (Pemred) Harian
    Kompas
    Sutta Dharmasaputra
    mengungkapkan, ada sejumlah isu terkini yang dibahas antara pemimpin redaksi (pemred) dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
    Diketahui, pertemuan dengan para pemred itu terlaksana pada Minggu (6/4/2025).
    Sutta menuturkan, wawancara terbatas dengan Prabowo ini merupakan program
    Meet the Press
    , yang digagas oleh Prabowo sebagai tindak lanjut atas pertemuannya dengan sejumlah pemred beberapa waktu lalu.
    Dia menyebutkan, pertanyaan diajukan secara spontan tanpa diminta menulis daftarnya terlebih dahulu.
    Kepala Negara juga menjawab secara spontan atas berbagai pertanyaan pemred kepadanya.
    “Kita juga menanyakan tentang hal-hal yang terkait demokrasi. Bagaimana Presiden merespons tentang kegelisahan dari
    civil society
    dan yang lain-lain, ada berbagai macam demonstrasi yang sedemikian besar, kemudian ada tindakan dari aparat juga cukup represif, itu seperti apa,” kata Sutta, dikutip dari siaran
    Kompas TV
    , Senin (7/4/2025).
    “Jadi banyak sekali tema, dan terakhir juga termasuk olahraga, bagaimana peluang timnas kita ke depan,” imbuhnya.
    Ia menyampaikan, Prabowo juga lebih dulu berbicara mengenai kegiatan dan program yang dijalankan selama 130 hari pertama kepemimpinannya.
    Setelah paparan selesai, barulah para pemred dipersilakan mengajukan pertanyaan.
    Pertanyaan yang diajukan bervariasi, ada soal ekonomi termasuk tarif resiprokal kebijakan terbaru Presiden AS Donald Trump, isu-isu domestik, dan persoalan politik.
    “Kalau persoalan politik lebih ke bagaimana komunikasi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kepada seluruh pemangku kepentingan di negeri ini yang dirasa masih banyak kekurangan,” ucap dia.
    Sementara di bidang ekonomi, pertanyaan seputar penciptaan lapangan kerja, peran sektor swasta ke depan, dan hilirisasi.

    Ia mengakui, Prabowo memiliki paradigma bahwa Indonesia harus menguasai semua cabang produksi sehingga memberikan kontribusi besar kepada masyarakat.
    “Artinya, peran negara menjadi sangat besar. Oleh karena itu, banyak memang dieksplor upaya-upaya negara untuk terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
    Kemudian, pertemuan juga membicarakan seputar program makan bergizi gratis, tes kesehatan gratis, pendirian sekolah, pendirian BPI Danantara, pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dan lain-lain.
    Ke depan, menurut Sutta, Prabowo ingin sektor swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya, yang harus berdampingan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    “Tetapi ada juga isu yang lain, yaitu soal penegakan hukum. Jadi bagaimana pertanyaan-pertanyaan kita yang kritis, bagaimana upaya Presiden untuk, Pak Presiden berkali-kali menyampaikan negara yang maju itu adalah bebas dari isu korupsi,” tandasnya.
    Sebagai informasi, para pemred yang hadir yaitu Pemred
    Detik
    Alfito Deannova Ginting, Pemred
    TVOne
    Lalu Mara Satriawangsa, Pemred
    IDN Times
    Uni Lubis, Founder
    Narasi
    Najwa Shihab, Pemred Harian
    Kompas
    Sutta Dharmasaputra, dan Pemred
    SCTV
    Retno Pinasti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalan Kaki ke Sekolah, Gagasan Visioner atau Sensasi?

    Jalan Kaki ke Sekolah, Gagasan Visioner atau Sensasi?

    loading…

    Erwin Novriyanto – Mahasiswa Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan Bogor. Foto/Dok Pribadi.

    Erwin Novriyanto

    Mahasiswa Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan Bogor

    Gubernur Jawa Barat terpilih, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengenai kewajiban siswa untuk berjalan kaki ke sekolah. Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kebijakan ini, jika diterapkan dengan baik sesungguhnya memiliki potensi manfaat besar.

    Manfaat tersebut ditinjau baik dari segi kesehatan, lingkungan, maupun kedisiplinan siswa. Namun, beberapa hal tampaknya perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana viral sesaat tanpa adanya dampak nyata di lapangan ketika diterapkan.

    Peraturan Gubernur: Ada atau Tidak?
    Salah satu pertanyaan mendasar adalah apakah sudah terdapat regulasi resmi yang mengatur penerapan siswa jalan kaki ke sekolah di seluruh wilayah Jawa Barat? Ditengarai bahwa hingga saat ini, informasi yang tersedia lebih banyak berasal dari pemberitaan media sosial dan pernyataan singkat dari Gubernur.

    Tanpa adanya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengikat, kebijakan ini berisiko hanya menjadi tren sesaat tanpa implementasi yang jelas. Secara teori, kebijakan yang kuat memerlukan landasan hukum yang jelas.

    Di samping itu juga diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum.

    Jika hanya berbentuk imbauan tanpa instruksi teknis, program ini akan sulit berjalan efektif, apalagi di daerah dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang berbeda-beda.

    Ketiadaan regulasi juga akan menyulitkan sekolah dan orang tua dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan ini.

    Jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius menindaklanjuti kebijakan ini, diperlukan adanya koordinasi yang matang dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya regulasi yang mengikat agar pelaksanaannya berjalan optimal.

    Perbandingan dengan Jepang dan Australia
    Beberapa negara seperti Jepang dan Australia telah sukses menerapkan kebijakan serupa. Di Jepang, anak-anak terbiasa berjalan kaki ke sekolah sebagai bagian dari pendidikan disiplin dan kemandirian.

    Di Australia, program walking school bus diterapkan dengan mendampingi anak-anak berjalan kaki bersama dalam kelompok yang dipantau oleh orang dewasa.

    Namun, keberhasilan program ini di Jepang dan Australia tidak terlepas dari dukungan infrastruktur yang memadai. Hal itu ditunjukkan dengan adanya trotoar yang aman, rambu-rambu lalu lintas khusus pejalan kaki, serta pengawasan dari masyarakat dan pihak berwenang.

  • Beda Dulu dan Sekarang, Begini Nyamannya Jadi Penumpang Commuter Line Jabodetabek

    Beda Dulu dan Sekarang, Begini Nyamannya Jadi Penumpang Commuter Line Jabodetabek

    Beda Dulu dan Sekarang, Begini Nyamannya Jadi Penumpang Commuter Line Jabodetabek
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, yang dulu dikenal dengan momok ketidaktepatan waktu dan fasilitas seadanya, kini telah bertransformasi menjadi
    moda transportasi
    publik yang andal dan nyaman. Namun, di balik reputasi tersebut, KRL memiliki perjalanan panjang yang tidak banyak diketahui publik. 
    Transformasi KRL bukan terjadi dalam semalam. Moda ini telah menjadi bagian dari denyut kehidupan kota sejak lebih dari satu abad silam. Tepatnya pada 6 April 1925, kereta listrik pertama kali melintasi jalur Tanjung Priok–Meester Cornelis (sekarang Jatinegara), menandai dimulainya era elektrifikasi perkeretaapian di Indonesia.
    Kala itu, kehadiran KRL merupakan terobosan besar dalam dunia transportasi urban. Meski masih terbatas jangkauannya, moda ini menjadi solusi mobilitas masyarakat di Batavia dan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, jaringan KRL terus berkembang, mengikuti pertumbuhan kota-kota satelit dan kebutuhan masyarakat yang makin dinamis.
    Kini, setelah lebih dari 100 tahun melaju, wajah KRL telah berubah drastis. Dari yang dulu kerap dipandang sebelah mata karena jadwal yang tak menentu dan fasilitas seadanya,
    KRL Commuter Line
    kini menjelma menjadi moda transportasi massal modern yang semakin digemari, terutama di wilayah Jabodetabek.
    Putri (33) adalah salah satu dari banyak penumpang yang merasakan transformasi KRL. Tinggal di Depok, Jawa Barat, ia menjadikan KRL Commuterline sebagai moda transportasi andalan untuk berangkat dan pulang kerja setiap hari.
    Padahal, perempuan yang bekerja di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, tersebut punya kendaraan pribadi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
    “Pilih KRL Commuter Line karena tarifnya terjangkau dan pastinya bebas macet, apalagi di jam-jam sibuk. Jadwalnya juga kan tepat waktu, jarang telat,” ujar Putri.
    Namun, bukan hanya itu yang membuat Putri betah menggunakan layanan transportasi massal tersebut.
    “Sekarang banyak fasilitas pendukung ya, seperti stan makanan dan minuman. Ini sangat membantu (pekerja seperti saya) kalau pagi belum sempat sarapan atau sekadar mengganjal perut saat pulang,” tambahnya.
    Pengalaman Putri hanyalah satu dari sekian banyak cerita pengguna KRL Commuter Line yang merasakan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penumpang lain yang telah menggunakan KRL selama satu dekade, Utie Adnu, menegaskan hal serupa.
    “Commuter Line sudah seperti kendaraan andalan bagi saya. Jadwal keberangkatannya tepat, fasilitas lengkap, dari toilet bersih hingga
    charging port
    . Bahkan sekarang ada
    water station
    gratis di beberapa stasiun,” tuturnya dalam unggahan di Instagram pribadinya, Kamis (11/7/2024).
    Uti juga mengaku senang karena tiket KRL Commuter Line kini bisa diakses lewat berbagai metode
    cashless
    selain Kartu Multi Trip (KMT) dan uang elektronik (
    e-money
    ), yaitu pindai QR Code dari platform
    ride-hailing
    .
    Perjalanan dengan KRL Commuter Line pun semakin menyenangkan karena ada petugas yang selalu siap membantu.
    Transformasi layanan KRL Commuter Line tak lepas dari peran
    PT KAI Commuter
    sebagai operator. Upaya ini pun berbuah manis dalam bentuk peningkatan jumlah penumpang.
    Berdasarkan data KAI Commuter, total volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sepanjang 2024 mencapai 328.153.923 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 13 persen dari tahun sebelumnya yang mencatatkan 290.890.677 pengguna. Rata-rata jumlah pengguna harian selama pada 2024 tercatat sebanyak 1.014.934 orang.
    Sementara itu, hingga Maret 2025, rata-rata pengguna Commuter Line Jabodetabek tercatat sebanyak 991.290 orang pada hari kerja (weekday), dan 645.798 orang pada akhir pekan (
    weekend
    ). Total volume pengguna dari Januari hingga minggu keempat Maret 2025 mencapai 76.680.215 orang.
    Vice President (VP) Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna.
    Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, KAI Commuter melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah skema rekomposisi sarana untuk menjaga headway antar kereta. Hal terpenting, beragam fasilitas dan sarana terus disempurnakan pihaknya. Inovasi pun terus digalakkan.
    “KAI Commuter juga terus menambah fasilitas baru, seperti
    water station
    atau dispenser air minum gratis yang tersedia di Stasiun Juanda, Jakarta Kota, Manggarai, Tanah Abang, dan Bekasi,” paparnya kepada Kompas.com, Kamis (26/7/2024).
    Inovasi lain yang dihadirkan KAI Commuter adalah Commuter Shelter Bike, area parkir sepeda gratis di beberapa stasiun, seperti Stasiun Bogor, Depok, Lenteng Agung, Tebet, dan Duri. Fasilitas ini sejalan dengan program Green Commuter yang digalakkan oleh perusahaan.
    “Nantinya, fasilitas tersebut juga bakal tersedia di Stasiun Bekasi, Kranji, Matraman, Cikarang, Kemayoran, Pondok Ranji, Tanjung Priok, Buaran, Cisauk, Daru, Kebayoran, dan Stasiun Palmerah,” kata Joni.
    Sebagai bagian dari upaya menyediakan layanan yang lebih inklusif, KAI Commuter terus meningkatkan fasilitas bagi perempuan, ibu hamil, dan pengguna berkebutuhan khusus.
    Untuk penumpang perempuan, tersedia
    Kereta Khusus Wanita
    (KKW) yang dioperasikan pada rangkaian tertentu. Sementara itu, ibu menyusui dapat menggunakan ruang laktasi yang telah tersedia di 27 stasiun.
    Bagi ibu hamil, KAI Commuter menyediakan PIN khusus guna memudahkan mereka mendapatkan prioritas tempat duduk di dalam kereta.
    Sementara bagi pengguna penyandang disabilitas, selain toilet khusus dan nomor bantuan 081296605747, KAI Commuter juga menghadirkan Kartu Disabilitas. Kartu ini bisa diambil di Stasiun Juanda, Bogor, Sudirman, Tanah Abang, Duri, dan Bekasi.
    Aspek keamanan turut menjadi prioritas. KAI Commuter memasang Sistem CCTV Analytic di setiap stasiun. Sistem ini dapat memproses dan menganalisa setiap data foto atau video untuk mengidentifikasi potensi tindak kriminal.
    Sementara itu, untuk memudahkan pengguna, KAI Commuter meluncurkan aplikasi
    C-Access
    , hasil
    rebranding
    dari KRL Access dengan fitur-fitur terbaru. Lewat sistem ini, pengguna dapat mengecek jadwal dan posisi kereta dengan mudah.
    Melihat tren peningkatan pengguna yang diprediksi berlanjut, bahkan mencapai 2 juta penumpang per hari pada 2025-2026 mendatang, KAI Commuter pun sudah menjalankan sekaligus mempersiapkan sejumlah strategi.
    Salah satu strategi yang sedang berjalan adalah melakukan rekomposisi sarana dengan mengubah beberapa rangkaian kereta menjadi 8 kereta (SF8) dari sebelumnya 12 kereta (SF12) dan 10 kereta (SF10).
    Meski demikian, KAI Commuter tetap mengoperasikan rangkaian KRL SF12 dan SF10 untuk melayani pengguna setiap harinya. Langkah ini diambil untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi operasional dan kenyamanan penumpang.
    “Rekomposisi (dilakukan dengan) mempertimbangkan okupansi,
    headway
    , dan
    peak hour
    pada perjalanan Commuter Line di setiap lintas layanannya,” terang Joni.
    Mengoptimalkan sarana yang ada saat ini dengan melakukan maintenance secara berkala dan intensif agar sarana tetap optimal dalam operasionalnya.
    Langkah tersebut tidak lain dilakukan untuk menjaga performa sarana dan
    headway
    perjalanan Commuter line sampai nanti sarana baru dari INKA dan CRRC dapat dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari seluruh wilayah penyangga di Jabodetabek.
    Tidak hanya soal transportasi, Commuter Line kini juga menjadi penghubung ke berbagai destinasi menarik di sekitar stasiun, memperkuat posisinya sebagai bagian integral dari gaya hidup urban.
    “Karena KRL Commuter Line sudah jadi andalan, sebisa mungkin kalau ada agenda
    nongkrong
    di Jakarta, saya pilih tempat yang tidak jauh dari stasiun. Untungnya, beberapa stasiun dikelilingi
    spot-spot nongkrong
    keren. Misalnya, dari Stasiun Sudirman, bisa jalan kaki ke Grand Indonesia,” kata Putri kembali membagikan pengalamannya.
    Penumpang KRL Commuter Line lainnya, Vieri Muhammad, juga menyampaikan hal serupa.
    Ia bahkan merekomendasikan beberapa tempat menarik di sekitar stasiun, seperti Sunyi Coffee dekat Stasiun Kebayoran, kuliner di belakang Masjid Cut Mutia dekat Stasiun Gondangdia, dan Kongsi 8 dekat Stasiun Jatinegara.
    Cerita Putri, Utie, dan Vieri mewakili jutaan pengguna KRL Commuterline Jabodetabek lainnya. Dari yang dulu dianggap sebagai “momok”, kini moda transportasi ini telah bertransformasi menjadi sahabat setia kaum urban.
    Dengan berbagai inovasi dan peningkatan layanan, KAI Commuter telah membuktikan bahwa
    transportasi publik
    bisa nyaman, efisien, dan ramah lingkungan.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Dedi Mulyadi Tanya Siapa Potong Kompensasi Sopir, Ini Jawaban Dadang Dishub Bandung

    1 Dedi Mulyadi Tanya Siapa Potong Kompensasi Sopir, Ini Jawaban Dadang Dishub Bandung

    Dedi Mulyadi Tanya Siapa Potong Kompensasi Sopir, Ini Jawaban Dadang Dishub
    Editor
    KOMPAS.com –
    Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menjelaskan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor.
    Sebelumnya, sejumlah sopir angkot mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.
    Lewat video yang diunggah di akun Youtube Dedi Mulyadi, Dadang membantah anggota Dishub Bogor memotong uang kompensasi seperti isu yang beredar.
    Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi. 
    Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.
    “Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) ‘kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi’. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU,” ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.
    “Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.
    “KKSU,” jawab Dadang.
    Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.
    Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.
    Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.
    “KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan,” ujar Dadang.
    Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.
    Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.
    “Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi,” ujar Dadang.
    Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.
    “Ada oknum dishub kabupaten motong?” tanya Dedi.
    “Saya pastikan tidak ada,
    clear and clean 
    karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir,” ujar Dadang.
    Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.
    Dadang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.
    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).
    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.
    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.
    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KAI Commuter tambah perjalanan malam layani arus balik Bandara Soetta

    KAI Commuter tambah perjalanan malam layani arus balik Bandara Soetta

    KAI Commuter tambah dua perjalanan malam layani arus balik Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah melalui Bandara Soekarno-Hatta. ANTARA/HO-Humas KAI

    KAI Commuter tambah perjalanan malam layani arus balik Bandara Soetta
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 07 April 2025 – 00:01 WIB

    Elshinta.com – PT KAI Commuter menambah dua perjalanan malam Commuter Line Basoetta untuk mengakomodasi arus balik Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, hingga tengah malam.

    “KAI Commuter mengambil inisiatif ini karena menimbang kebutuhan masyarakat di masa arus balik agar dapat berjalan lancar,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Menurut Joni, angkutan Lebaran banyak pemudik kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang menuju Bandara Soekarno-Hatta.

    Atas hal itu, pihaknya mengambil berbagai langkah antisipasi, termasuk menambah jumlah perjalanan Commuter Line Basoetta hingga menjelang tengah malam, sejak Minggu.

    “KAI Commuter menambah dua perjalanan Commuter Line Basoetta sepanjang 6-9 April 2025,” ujarnya.

    Joni menyebutkan bahwa sebelumnya KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 64 perjalanan kereta yang melayani perjalanan dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta selama masa angkutan Lebaran 2025.

    “Untuk melayani pemudik yang akan berangkat atau tiba di Bandara Soetta untuk menuju Jakarta hingga tengah malam pada akhir libur Lebaran ini, maka KAI Commuter menambah dua perjalanan Commuter Line pada malam hari,” tuturnya.

    Joni menambahkan bahwa kedua keberangkatan Commuter Line Basoetta tambahan tersebut antara lain, Commuter Line Basoetta No. D1/10661-10666 pemberangkatan dari Stasiun Manggarai pukul 22.45 WIB, dan Commuter Line Basoetta No. D1/10659-10664 pemberangkatan dari Stasiun Soetta pukul 23.50 WIB.

    Ia menambahkan, sepanjang masa angkutan Lebaran 2025 periode 21 Maret hingga 5 April, KAI Commuter melayani sebanyak 95.813 orang atau rata-rata sebanyak 5.381 orang per hari.

    Lebih lanjut, Joni mengatakan bahwa hingga 13 April 2025, Commuter Line Basoetta juga memberlakukan tarif subclass yang memungkinkan pengguna memilih tiket yang lebih murah selama kuota masih tersedia tanpa mengurangi layanannya.

    Layanan Commuter Line Basoetta juga terintegrasi dengan layanan Commuter Line Jabodetabek sehingga masyarakat yang akan mudik atau balik ke Jakarta melalui Bandara Soetta dari wilayah Bekasi, Bogor, dan Banten dengan mudah bisa menggunakan integrasi transportasi tersebut.

    KAI Commuter juga mengimbau untuk selalu berhati-hati dalam menjaga barang bawaan, letakkan barang bawaan di atas rak bagasi, dan pastikan selalu terpantau. Terus jaga dan awasi anak kecil saat di dalam kereta maupun di stasiun.

    “Cek kembali barang-barang bawaan dan tidak terburu-buru saat turun dari kereta serta dahulukan pengguna yang akan turun dari Commuter Line,” kata Joni.

    Sumber : Antara

  • KP2C Pastikan Kabar Siaga 1 Banjir Cileungsi-Cikeas Malam Ini Hoaks

    KP2C Pastikan Kabar Siaga 1 Banjir Cileungsi-Cikeas Malam Ini Hoaks

    Jakarta –

    Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C) menepis informasi tinggi muka air (TMA) di titik pantau hulu Sungai Cileungsi berada pada posisi 450 cm atau siaga 1 pada Minggu malam. KP2C memastikan hal itu sebagai kabar bohong alias hoaks.

    “Kami pastikan informasi tersebut hoaks. Informasi tersebut membuat masyarakat resah dan panik, karena masih trauma dengan banjir besar yang terjadi pada 4 Maret lalu yang melanda Bekasi dan Bogor,” kata Ketua KP2C Puarman dikonfirmasi di Jakarta, dilansir Antara, Senin (7/4/2025).

    Pelaku yang mengedarkan kabar bohong itu menyatakan bahwa TMA Sungai Cileungsi yang menjadi hulu Kali Bekasi berada di level 450 cm pada pukul 19.15 WIB dengan kondisi cuaca hujan. TMA tersebut melampaui ambang batas normal pada kisaran TMA 100 cm.

    Puarman sangat menyesalkan beredarnya informasi menyesatkan yang beredar via WhatsApp di ponsel warga yang kini tinggal di sekitar bantaran sungai tersebut.

    Informasi tersebut disebarluaskan kepada masyarakat oleh oknum tidak bertanggungjawab dengan melakukan editing atas info tinggi muka air yang biasa disebarluaskan secara resmi oleh KP2C.

    “Padahal, posisi TMA pada Ahad malam ini hanya 60 cm,” ujarnya.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pembunuhan di Taman Cimanggu, Cekcok Memicu Tragedi, Keamanan Perumahan Mewah Jadi Sorotan – Halaman all

    Pembunuhan di Taman Cimanggu, Cekcok Memicu Tragedi, Keamanan Perumahan Mewah Jadi Sorotan – Halaman all

    Berita Ringkasan 

    Warga Perumahan Taman Cimanggu, Bogor, digemparkan dengan dugaan kasus pembunuhan yang terjadi pada Minggu (6/4/2025). 

    Kejadian ini diduga dipicu oleh cekcok antara penghuni rumah yang terjadi sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Amarilis 1.

    Perumahan yang dikenal sebagai kawasan elit ini kini mendapat sorotan terkait keamanan setelah tragedi tersebut. 

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Warga Perumahan Taman Cimanggu, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, digemparkan dengan dugaan kasus pembunuhan yang terjadi pada Minggu (6/4/2025).

    Kejadian ini mengungkapkan ketegangan yang terjadi di lingkungan yang dikenal sebagai perumahan mewah, setelah cekcok yang diduga menjadi pemicu utama tragedi tersebut.

    Menurut keterangan salah satu warga setempat, Erika, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Amarilis 1, Perumahan Taman Cimanggu.

    Erika mengatakan, kawasan tersebut mulai ramai sejak sore hari, dengan kehadiran polisi yang tampak jelas di lokasi.

    Cekcok yang Memicu Tragedi

    Sejauh ini, informasi yang diterima menyebutkan bahwa ada ribut-ribut yang terjadi di dalam sebuah rumah yang berada di lokasi tersebut.

    Meski belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab dari cekcok itu, kejadian tersebut diduga menjadi pemicu bagi tragedi pembunuhan yang mencengangkan warga.

    Hasil penyelidikan sementara belum mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, namun ketegangan yang melibatkan penghuni rumah sepertinya berujung pada kejadian yang tragis.

    Kejadian tersebut menjadi semakin mencolok karena terjadi di sebuah perumahan yang dikenal sebagai kawasan elit dan aman.

    Keamanan Perumahan Mewah Dipertanyakan

    Perumahan Taman Cimanggu merupakan salah satu kawasan mewah di Tanah Sareal, Bogor, yang selama ini dianggap sebagai lingkungan yang cukup aman.

    Namun, dengan adanya tragedi pembunuhan ini, banyak pihak mulai mempertanyakan seberapa efektif sistem keamanan yang ada di kawasan tersebut.

    Para warga yang tinggal di sekitar lokasi merasa khawatir dan meminta pihak berwenang untuk segera mengevaluasi tingkat pengamanan di perumahan mewah ini, mengingat ini bukan pertama kalinya terjadi peristiwa yang menimbulkan kecemasan di kawasan tersebut.

    Bagi para penghuni, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan yang lebih ketat.

    Meskipun Taman Cimanggu dikenal memiliki fasilitas keamanan yang mumpuni, insiden ini menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat sepenuhnya menanggulangi potensi ancaman yang bisa muncul kapan saja.

    Kapolresta Bogor Kota yang dikonfirmasi mengenai kejadian ini hingga saat berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan.

    Meski begitu, banyak warga yang berharap agar pihak kepolisian segera mengungkapkan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, termasuk penyebab pasti dari cekcok yang terjadi sebelum tragedi pembunuhan itu berlangsung.

    Proses penyelidikan yang transparan diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi warga dan pihak terkait mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

    Dampak Jangka Panjang bagi Warga

    Insiden ini jelas akan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap keamanan perumahan-perumahan mewah di Bogor dan kota-kota besar lainnya.

    Masyarakat mulai menilai bahwa meskipun ada sistem keamanan dan fasilitas penunjang, perumahan dengan status elit sekalipun rentan terhadap ketegangan sosial yang bisa memicu kejadian-kejadian tragis.

    Warga berharap agar kejadian ini menjadi pembelajaran untuk memperkuat sistem pengawasan dan keamanan di lingkungan mereka.

    Mereka juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih terbuka antara pengelola perumahan dan warga untuk menciptakan atmosfer yang lebih aman dan nyaman di masa depan.

    Seperti yang diketahui, perumahan elit sering kali menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan antar penghuni, yang memerlukan perhatian lebih.

    Dengan terus berkembangnya informasi mengenai kasus ini, masyarakat berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkapkan penyebab pasti kejadian dan memastikan keadilan bagi korban serta menjawab kecemasan yang kini dirasakan oleh warga Taman Cimanggu dan sekitarnya.

  • Sosok Emen, Bongkar Pemotongan Uang Kompensasi Sopir Angkot di Puncak, Kini Buat Surat Pernyataan – Halaman all

    Sosok Emen, Bongkar Pemotongan Uang Kompensasi Sopir Angkot di Puncak, Kini Buat Surat Pernyataan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Dugaan pemotongan uang kompensasi kepada sopir angkot di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terungkap berkat pengakuan Emen.

    Emen adalah sopir angkot di wilayah Puncak, Bogor yang viral lantaran membongkar pemotongan uang bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Awalnya garang membongkar praktek pungli tersebut, Emen kini mendadak menciut.

    Emen bahkan meralat ucapannya tentang pemotongan dana bantuan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Walau begitu Dedi Mulyadi secara tegas meminta agar pelaku pemotongan uang bantuan untuk sopir angkot Puncak tetap diproses secara hukum.

    Uang itu diberikan karena Dedi meminta agar sopir angkot tak beroperasi selama satu minggu libur lebaran 2025 supaya arus lalu lintas di Puncak lancar.

    Emen awalnya mengaku menyerahkan uang Rp200 ribu bersama dengan anggota komunitasnya pada KKSU.

    Totalnya dari komunitas Emen menyerahkan sebanyak Rp4 juta.

    Sosok Emen

    Emen memiliki nama asli Eman Hidayat.

    Dia tinggal di Kampung Sukabilus RT 1 RW 1, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

    Emen sudah menjadi sopir angkot Puncak sejak tahun 1995.

    Setelah lantang membongkar soal pemotongan uang bantuan, Emen kini justru membuat surat pernyataan menarik ucapannya.

    “Dengan ini menyatakan dana kompensasi dari Gubernur bapak Dedi Mulyadi,” katanya.

    Ada tiga point yang ditulis Emen dalam surat pernyataannya.

    Pertama dia menyatakan bahwa Organda dan Dishub Kabupaten Bogor tidak terlibat dalam pemotongan dana bantuan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    “Adapaun pihak terkait Organda dan Dishub itu tidak terkait dengan program tersebut hanya ada di lokasi yang memberikan kompensasi tersebut tidak ada keterkaitan dengan masalah tersebut,” katanya.

    Point berikutnya, Emen menyatakan ada 430 angkot Puncak yang menerima bantuan Gubernur Jabar.

    Menurutnya total hasil pemotongan bantuan sebanyak Rp11.200.000.

    “Dana kompensasi tersebut sudah dibagikan ke sopir-sopir angkot Cisarua Kabupaten Bogor berjumlah 430 unit dan ada yang dipotong ada yang tidak, ada yang ngasih ada yang tidak. Jumlahnya Rp 11.200.000 yang dipinta,” kata Emen.

    Terakhir Emen menyatakan bahwa masalah pemotongan dana tersebut sudah selesai.

    Dia juga meralat ucapannya saat ditelepon Dedi Mulyadi.

    “Alhamdulillah dari ini semua udah clear dengan semuanya dan apa yang dibicarakan dengan Gubernur Dedi Mulyadi itu hanya klarifikasi saja maka dengan ini saya ralat, demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandat tangani tanpa ada paksaan dari manapun. Dan saya mohon maaf sebesarnya terutama pada Organda dan Dishub Kabupaten Bogor,” kata Emen sopir angkot Puncak.

    Tapi nampaknya upaya Emen menjadi sia-sia.

    Pasalnya Dedi Mulyadi berkukuh tetap memproses hukum pelaku pemotongan dana bantuan untuk sopir angkot Puncak.

    “Sopirnya sudah menyampaikan pernyataan sudah dibalikin,” katanya.

    Dedi menganggap meski uang hasil ‘sunat’ bantuan itu sudah dikembalikan, namun proses hukum harus tetap berjalan.

    “Saya sih selidiki saja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan soal lain, tapi BAP-nya (Berita Acara Perkara) harus tetap ada,” kata Dedi Mulyadi.

    Penulis: Sanjaya Ardhi