Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Dadang Kosasih Cerita Alasan Menangis ke Dedi Mulyadi: Bukan karena Nyesel Potong Uang Sopir

    Dadang Kosasih Cerita Alasan Menangis ke Dedi Mulyadi: Bukan karena Nyesel Potong Uang Sopir

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bertanya alasan pejabat dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih menangis sesenggukan setelah ditelepon Dedi beberapa waktu yang lalu. 

    Video Dadang menangis viral di media sosial dan justru menimbulkan persepsi buruk di mata publik. 

    Tangisan Dadang dinilai publik sebagai ungkapan penyesalan karena terlibat minta ‘jatah preman’ dari sopir angkutan umum.

    Padahal, tidak demikian. 

    Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Kabupaten Bogor tersebut meluruskan alasan dirinya menitikkan air mata hingga menjadi viral. 

    Saat itu, Dadang mengaku terharu setelah memberikan klarifikasi via telepon dengan Dedi Mulyadi.

    Ia membantah bahwa anggota dishub Kabupaten Bogor terlibat dalam pemotongan kompensasi sopir angkot. 

    Mendengar itu, Dedi Mulyadi mengapresiasi tugas dan pekerjaan Dadang di lapangan.

    Karena itu lah, Dadang merasa terharu hingga menangis sesenggukan setelah berkomunikasi dengan Dedi. 

    “Jadi saya menerima apresiasi dari Pak Gubernur luar biasa, dalam keadaan tertekan siapapun akan merasa terobati sehingga di situ tersentuh hati saya,” ujar Dadang saat berbincang dengan Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan seperti dikutip dari Youtube Channelnya yang tayang pada Selasa (8/4/2025). 

    Apresiasi yang diberikan Dedi kepada Dadang dalam bentuk undangan acara makan malam pada tanggal 12 April besok di Gedung Pakuan, Bandung. 

    Dedi bakal mengundang ratusan personil dishub Kabupaten Bogor untuk menghadiri acara makan malam itu. 

    Ia akan menyiapkan sekitar 7 bus untuk transportasi mereka. 

    “Direspons oleh Pak Gubernur dengan memberikan suatu penghargaan. Silakan anggota dishub tanggal 12 datang ke Pakuan untuk makan bersama,” ujarnya. 

    Disaksikan oleh Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Emen, sopir angkutan umum yang memviralkan kasus tersebut meminta maaf kepada Dadang. 

    Pasalnya, Emen mengaku salah sebut nama sehingga Dadang terkena hujatan publik karena dinilai terlibat dalam kasus tersebut. 

    Emen ngaku salah sebut

    Sopir angkutan umum, Emen, meralat pelaku di balik kasus pemotongan uang kompensasi untuk lebaran 2025 bagi para sopir angkutan umum. 

    Sebelumnya, Emen menyebut bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor turut terlibat dalam kasus tersebut sehingga membuat pejabat dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, dihujat publik. 

    Namun, belakangan, ia meralatnya. 

    Emen mengatakan bahwa otak di balik kasus pemotongan itu ialah Ketua Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU), Nandar. 

    Hal itu diungkapkannya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, lewat sambungan telepon. 

    “Emen kemarin salah nyebut pak. Yang motong (uang kompensasi) itu KKSU. Cuma waktu itu Emen melihat Dishub sama Organda ada di lokasi pemberian uang kompensasi,” ujar Emen kepada Dedi dikutip dari Youtube Channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Senin (7/4/2025). 

    Saat penerimaan bantuan uang kompensasi senilai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu itu, Emen melihat anggota Dishub Provinsi Jawa Barat dan Organda turut hadir di lokasi. 

    Ia berasumsi uang kompensasi yang dipotong senilai Rp 200 ribu masuk ke kantong anggota KKSU, Dishub dan Organda yang hadir saat penyerahan. 

    Padahal, uang itu hanya masuk ke kantong KKSU. 

    “Pak Nandar Ketua KKSU (yang minta), bukan Dishub. Dishub enggak ada yang minta. Cuma Emen melihat saat penyerahan (uang) saat itu ada Dishub dan Organda sehingga mengira mereka juga dapat,” lanjutnya. 

    Permintaan uang senilai Rp 200 ribu itu bermula ketika Emen didatangi oleh Nandar setelah menerima bantuan pada hari Jumat.

    Nandar meminta kepada Emen untuk mengumpulkan uang senilai Rp 200 ribu dari teman-temannya sesama sopir angkutan umum. 

    Pada hari yang sama, Emen pun akhirnya mengumpulkan sebanyak Rp 4 juta rupiah dari para anggotanya dan menyerahkan kepada Nandar.

    “Dikumpulkan uang senilai Rp 200 ribu per sopir. Jadi saya mengumpulkan Rp 4 juta ke KKSU,” katanya. 

    Setelah kasus ini diketahui publik dan viral, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, lalu meminta agar KKSU mengembalikan lagi uang tersebut. 

    Dadang juga sempat menjadi sasaran hujatan netizen gara-gara Emen yang menyebut anggota dishub terlibat.

    Emen memastikan bahwa dishub dan organda tidak terlibat dalam kasus pemotongan itu. 

    Dadang sempat meradang

    Dadang Kosasih sempat meradang begitu mengetahui instansinya disebut-sebut di dalam kasus pemotongan uang kompensasi Lebaran 2025 untuk sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor. 

    Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor langsung mencari batang hidung Emen, sopir angkot yang menyebut nama instansi itu. 

    Hal itu diceritakan oleh Dadang kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menanyakan terkait dugaan keterlibatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam pemotongan uang kompensasi. 

    “Saya sebagai penindak (di lapangan) agak sedikit emosional. Udah bekerja sesuai arahan Pak Gubernur, tahunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Emen, tertuanglah (nama) Dinas Perhubungan, Kabupaten lagi,” ujar Dadang seperti dikutip dari Youtube Dedi Mulyadi yang tayang pada Minggu (6/4/2025). 

    Saat nama instansinya disebut-sebut, Dadang yang emosi langsung mencari Emen. 

    “Dari situ agak sedikit ini (emosi), mana namanya Emen?! Waktu itu. Tapi (Emen) kooperatif, saya kejar ini (bisa) bahaya. Saya jujur Pak Gubernur namanya pemotongan (uang) itu menghinakan diri Pak Gubernur, saya tidak akan melakukan hal yang tercela,” jelas Dadang. 

    “Saya sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ langsung. Tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu sama saya,” tambahnya. 

    Sebut KKSU yang minta jatah

    Dadang Kosasih, menjelaskan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor. 

    Sebelumnya, sejumlah sopir angkot mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.

    Lewat video yang diunggah di akun Youtube Dedi Mulyadi, Dadang membantah anggota Dishub Bogor memotong uang kompensasi seperti isu yang beredar.

    Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.  

    Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

    “Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) ‘kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi’. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU,” ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

    “Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

    “KKSU,” jawab Dadang.

    Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.

    Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.

    Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.

    “KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan,” ujar Dadang.

    Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

    Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.

    “Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi,” ujar Dadang.

    Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.

    “Ada oknum dishub kabupaten motong?” tanya Dedi.

    “Saya pastikan tidak ada, clear and clean karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir,” ujar Dadang.

    Hanya keikhlasan sopir

    Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    Dadang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. (TribunJakarta.com/Kompas.com).

     

     

     

     

     

  • Dedi Mulyadi Tunggu Kajian Pakar soal Proyek Eiger, Lanjut atau Dibongkar? Bandung 8 April 2025

    Dedi Mulyadi Tunggu Kajian Pakar soal Proyek Eiger, Lanjut atau Dibongkar? Bandung 8 April 2025

    Dedi Mulyadi Tunggu Kajian Pakar soal Proyek Eiger, Lanjut atau Dibongkar?
    Editor
    KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta para pakar untuk segera melakukan kajian dampak lingkungan terhadap proyek kawasan wisata yang dibangun oleh Eiger, baik di kaki Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Bandung Barat, maupun di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
    Menurut Dedi, audit tersebut penting untuk menilai dampak perubahan tata ruang dan pembangunan di daerah resapan terhadap aspek ekonomi dan ekologi.
    “Kami sudah bersurat (pada pihak terkait). Agar pakar melakukan pemeriksaan dampak dari perubahan tata ruang, dampak dari pembangunan di daerah resapan itu. Implikasinya apa terhadap ekonomi maupun ekologi,” kata Dedi di Gedung Sate, Bandung, Selasa (8/4/2025) dikutip dari
    Antara
    .
    Ia menegaskan bahwa hasil kajian para pakar nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang akan diambil oleh Pemprov Jabar.
    Meski begitu, Dedi menyebut bahwa ia telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar untuk menyegel proyek Eiger Camp di kaki Tangkuban Parahu.
    “Tapi kalau Eiger sudah saya tetapkan tidak boleh dilanjutkan,” ujarnya.
    Sementara itu, untuk proyek Eiger Adventure Land di kawasan Puncak, Dedi juga meminta dilakukan kajian serupa.
    Namun ia menyebut bahwa kewenangan di kawasan tersebut berada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
    “Kementerian Lingkungan Hidup sudah berjanji setelah Lebaran akan dilakukan pembongkaran secara bersama-sama dan Pemprov Jabar sangat siap untuk mendampingi,” kata dia.
    Dedi mengungkapkan bahwa pembongkaran di kawasan Puncak akan menyasar banyak lokasi, meski ia belum mengetahui jumlah pasti bangunan yang akan ditertibkan.
    Ia menegaskan bahwa Pemprov Jabar bersikap tegas terhadap semua pelanggaran tata ruang, sebagaimana yang telah dilakukan pada kasus Hibisc Fantasy.
    “Semua dong, yang melanggar enggak usah lagi (membangun). Kita ini kan enggak ada lagi cerita A B C D enggak lah. Pak Presiden Prabowo itu sudah jelas ngomongnya yang melanggar aturan tindak, itu aja,” tuturnya.
    Secara khusus, Dedi menyoroti pentingnya penanganan serius di Kawasan Bandung Utara, yang menurutnya harus dikembalikan pada fungsi konservasinya.
    “Ya, nanti kita kaji secara bersama. Saya katakan itu bukan kesalahan pengusaha, tapi kesalahan pemerintah. Tetapi kan kita ingin menyelamatkan lingkungan, tidak bicara lagi salah dan benar. Bicara dalam manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dan itu daerah situ kan (Eiger Camp) di sebelah sana Situ Lembang. Daerah untuk latihan Kopassus,” katanya menambahkan.
    Sebelumnya, proyek pembangunan Eiger Camp di Kabupaten Bandung Barat mencuat ke publik setelah foto-fotonya tersebar di media sosial.
    Sementara itu, proyek Eiger Adventure Land di Puncak menjadi sorotan setelah terjadinya banjir besar di kawasan Depok, Bekasi, dan Jakarta yang diduga dipicu oleh alih fungsi lahan di daerah resapan, termasuk proyek milik Eiger.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bayar Pajak di Samsat Kota Bogor, Warga Bandung Ini Terpaksa Menginap di Musala – Halaman all

    Bayar Pajak di Samsat Kota Bogor, Warga Bandung Ini Terpaksa Menginap di Musala – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR-  Warga membludak di Samsat Kota Bogor hendak membayar pajak kendaraan usai libur lebaran 2025, Selasa (8/4/2025).

    Warga pun rela antre berjam-jam sejak pagi hari.

    Andi, seorang wajib pajak mengaku harus menginap dari kemarin dan tidur di musala Samsat Kota Bogor, Jawa Barat.

    Andi adalah warga Kota Bandung dan di Samsat Kota Bogor ia hendak membayar pajak tahunan.

    Selain itu, ia juga hendak mencabut berkas data kendaraannya

    “Iya saya ikut antre. Tapi, saya dari kemarin jam 10 malam. Kalau antre saya tadi jam 6 pagi,” kata Andi di Samsat Kota Bogor.

    Ia sengaja menginap agar mempercepat waktu antreannya.

    “Nginep supaya permudah karena tadi jam 6-7 pagi sudah ngantri panjang. Kalau datang siang aduh nggak kebayang antriannya,” ujarnya.

    Ia tidak meminta tolong kepada siapapun dalam mengurus pajak ini.

    “Saya mengurus sendiri karena pengen tahu gimana susahnya ngurus begini. Lika likunya seperti apa. Kemudian ada pengalaman baru supaya tau mengurus tidak mudah,” ujarnya.

    Warga lainnya Sudarmono asal Kedung Halang Kota Bogor rela antre sejak pukul 07.00 WIB.

    Sampai pukul 11.00 WIB ia belum sama sekali sampai ke dalam Samsat Kota Bogor.

    Meski begitu, ia akan menunggu sampai selesai.

    “Saya sudah pasti nyangka antre gini. Tapi gamasalah. Namanya juga dibebaskan kan pajaknya. Pasti ramai,” kata Sudarmono.

    Ia pun mengapresiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang telah mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak.

    “Pokoknya hidup KDM. Kang Dedi Mulyadi. Terimakasih karena sudah menghapus pajak ini. Sehingga saya bayar pajak,” ujarnya.

    Penulis: Rahmat Hidayat

  • Retret Kades Belum Jadi Prioritas, Bupati Rudy Susmanto Fokus Perbaiki Jalan Rusak

    Retret Kades Belum Jadi Prioritas, Bupati Rudy Susmanto Fokus Perbaiki Jalan Rusak

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa rencana untuk menggelar retreat kepala desa (Kades) saat ini belum menjadi prioritasnya.

    Fokus utama Rudy saat ini adalah menyelesaikan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Bogor yang masih berlangsung, meski progresnya belum mencapai 100 persen.

    “Saat ini, kita masih fokus pada pemulihan bencana di Kabupaten Bogor. Jadi, untuk rencana retreat Kades itu belum menjadi perhatian utama,” ujarnya Selasa (8/4).

    BACA JUGA: Bupati Bogor Pastikan Universal Health Coverage 100 Persen Terealisasi di 2026

    Selain itu, Rudy berencana untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di seluruh Kabupaten Bogor. Perbaikan jalan akan menjadi program prioritas pemerintah daerah dalam tahun 2025.

    “Kami sudah mendata dan mengevaluasi seluruh jalan di Kabupaten Bogor. Khususnya untuk jalan-jalan yang kondisinya rusak berat, sedang, dan ringan, ini akan menjadi prioritas utama perbaikan kami,” katanya.

    Ia meminta seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor untuk segera melaporkan data mengenai jalan rusak, dengan batas waktu hingga pukul 24.00 WIB pada hari yang sama.

    BACA JUGA: Gelar Halal Bihalal, Dedie Rachim Tekankan Komitmen Pemkot Bogor Ciptakan Ruang Publik yang Aman untuk Masyarakat

    Rudy melanjutkan, Pemkab Bogor sudah mengirimkan surat ke semua kecamatan untuk segera menginventarisir data jalan rusak.

    “Mereka diminta mengirimkan laporan sebelum tengah malam,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah menuturkan, pihaknya siap melaksanakan retreat Kades jika Bupati Rudy memberikan instruksi.

    Retret ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara kepala daerah dan para kepala desa serta memberikan edukasi agar Kades menghindari tindakan yang kontroversial.

    “Kami akan mendukung penuh jika rencana tersebut menjadi kebijakan Bupati,” pungkasnya.

  • Prabowo Soal RUU Polri: Polisi Harus Diberi Wewenang yang Cukup

    Prabowo Soal RUU Polri: Polisi Harus Diberi Wewenang yang Cukup

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku akan mempelajari dan memberikan perhatian khusus terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang tengah disorot publik lantaran bakal memberikan wewenang yang lebih luas.

    Dalam wawancara eksklusif bersama tujuh jurnalis dari tujuh media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025), orang nomor satu Indonesia ini berpendapat sebenarnya bila polisi memang sudah diberikan kewenangan yang cukup untuk melaksanan tugasnya, tidak perlu ada penambahan lagi.

    “Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu,” katanya.

    Dia merincikan, wewenang yang cukup adalah ketika polisi bisa melaksanakan tugasnya dalam memberantas kriminalitas, penyelundupan narkoba dan sebagainya, serta melindungi masyarakat, dan menjaga kemanan ketertiban masyarakat.

    Prabowo menuturkan dirinya percaya sepenuhnya terhadap sistem yang ada di Menkopolkam, Polri, dan Kompolnas. Dia pun percaya akan sistem politik yang ada di Indonesia bahwa semua UU yang dibahas itu dilakukan oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat.

    Lebih jauh, dia mengungkap bahwa dirinya memiliki nilai takaran sebelum menindak internal Polri. Bukan hanya dilihat dari banyaknya kasus yang menarik perhatian publik, tetapi juga keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya menjadi penilaian tersendiri.

    “Saya umpamanya akan menilai apakah penyelundupan narkoba berkurang, kedua apakah penyelundupan barang-barang berkurang. Intinya itu yang saya sampaikan ke semua Aparat Penegak Hukum, narkoba harus kita perangi, sangat berbahaya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Very dangerous is narkoba,” urainya.

    Sebab itu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya menangkap concern masyarakat soal RUU Polri tersebut. Dia juga mengaku akan berbicara dari hati ke hati.

    “Saya nangkep concern masyarakat dan saya akan bicara dari hati ke hati, keberhasilan negara yang kuat antara lain keberhasilan daripada tentara dan polisi menjadi baik menjadi unggul, negara itu jadi kuat,” ucapnya.

    Perlu diketahui, saat ini RUU Polri menjadi sorotan publik seusai RUU TNI disahkan pada beberapa waktu lalu. Meski demikan, RUU Polri nyatanya hingga kini belum resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas yang siap dibahas di DPR.

  • Bupati Bogor Pastikan Universal Health Coverage 100 Persen Terealisasi di 2026

    Bupati Bogor Pastikan Universal Health Coverage 100 Persen Terealisasi di 2026

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor, Rudy Susmanto memastikan visi-misi dirinya soal Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor 100 persen akan terealisasi di tahun 2026 mendatang.

    Rudy mengatakan, UHC  adalah salah satu visi-misi dirinya bersama wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi saat kampanye kepada masyarakat.

    “Ini sebetulnya berjalan setelah RPJMD ditetapkan, kita akan bahas bersama, sepertinya akan berjalan di tahun 2026,” katanya usai sidak di SMPN 2 Cibinong, Selasa (8/4).

    BACA JUGA: Gelar Halal Bihalal, Dedie Rachim Tekankan Komitmen Pemkot Bogor Ciptakan Ruang Publik yang Aman untuk Masyarakat

    Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) saat ini sedang dimatangkan oleh Pemkab Bogor bersama DPRD.

    Ia menyampaikan, pembahasan RPJMD di tahun 2025 merupakan landasan pondasi awal untuk arah kebijakan pembangunan 5 tahun kedepan.

    “Yang paling utama adalah kita ingin Kabupaten Bogor 2026 UHC 100 persen untuk seluruh lapisan elemen masyarakat,” katanya.

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, UHC 100 persen di 2026 itu sudah melalui kajian-kajian yang matang dan anggaran yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA: Kesal Disuruh Cuci Piring, Pria di Bogor Tega Habisi Nyawa Tante

    “Kalau untuk UHC 100 persen dengan jumlah penduduk 5,6 juta jiwa kita butuh Rp724 miliar, tetapi apalah arti sebuah angka karena itu adalah kebutuhan masyarakat yang harus kita penuhi oleh pemerintah,” pungkasnya.

  • Akui Komunikasi Pemerintah Kurang Baik, Prabowo Nyatakan Bertanggung Jawab Sebagai Presiden

    Akui Komunikasi Pemerintah Kurang Baik, Prabowo Nyatakan Bertanggung Jawab Sebagai Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bertanggung jawab atas komunikasi dari pemerintahannya yang dinilai kurang sejak beberapa pekan lalu atas berbagai isu yang berkembang. 

    Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan sambutan pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Prabowo mengevaluasi bahwa pemerintahannya harus lebih komunikatif dan proaktif dalam memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi Indonesia terkini. 

    “Saya kemarin sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya dan saya ingin memberi penjelasan kenapa,” ujarnya di Menara Mandiri, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4//2025). 

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya enggan berbicara mengenai performa maupun kinerjanya sebelum ada bukti nyata. Oleh sebab itu, dia mengaku selalu meminta agar penyampaian hasil kinerja yang dilakukannya untuk ditunda.

    Tidak hanya itu, dia turut menyampaikan prinsip tersebut juga diterapkan untuk memilih para pembantunya yakni menteri maupun kepala badan. 

    “Saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil ya. Saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek. Dan saya suka, saya bilang saya tidak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa itu? Jadi populer ya dipakai di seluruh Indonesia,” terang Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Sebelumnya, publik sempat mengkritik komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai buruk dalam merespons sejumlah isu terkini. 

    Salah satunya yaitu respons dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menanggapi soal teror berbentuk kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo. Respons Hasan sempat disoroti oleh Prabowo saat diwawancarai enam pemimpin media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025). 

  • Kesibukan Stasiun Pasar Senen Belum Berhenti, Ada 35 Ribu Orang Tiba dan Berangkat – Halaman all

    Kesibukan Stasiun Pasar Senen Belum Berhenti, Ada 35 Ribu Orang Tiba dan Berangkat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat terpantau masih diramaikan oleh para pemudik yang baru kembali dari arus balik Lebaran 2025 pada Selasa (8/4/2025) siang.

    Ini selaras dengan banyaknya mobil jemputan baik pribadi, taksi konvensional maupun taksi online yang juga terpantau mengantre panjang untuk gantian mengangkut penumpang  yang banyak menunggu di area tunggu sisi luar ataupun pinggiran jalan.

    Banyak dari penumpang juga terlihat menyeret koper, membawa bingkisan yang dikemas dalam kardus, maupun menenteng tas tangan.

    Meskipun banyak penumpang baru tiba di Stasiun Pasar Senen, pada area keberangkatan juga tak kalah banyaknya penumpang yang hendak memasuki area peron lantaran kereta yang ditumpanginya sudah boarding atau sekedar menunggu keberangkatannya.

    Seorang penumpang bernama Gading (49) yang ditemui Tribunnews.com di area keberangkatan mengaku dirinya baru selesai bertemu serta bersilaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara di rumah orang tuanya di Bogor, Jawa Barat.

    Ia sengaja kembali H+8 ke rumah keluarga istri di Pekalongan karena selain pertimbangan masih adanya acara keluarga yang diurus di Bogor, menunggu harga tiket turun juga menjadi alasan utama.

    “Sengaja pulang hari ini karena nunggu harga tiket turun. Kalau H plus dekat-dekat Hari Lebaran mahal, kalau pulang sekarang harga tiketnya turun sekitar 20 persen, lumayan,” kata Gading kepada Tribunnews.com.

    Terpisah, Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan berdasarkan data, penumpang yang baru berangkat hari ini dari Stasiun Pasar Senen sebesar 17.372 orang. 

    Angka ini tidak beda jauh dengan ketibaan penumpang yang sebesar 17.945 orang. 

    Meski secara umum tren pergerakan penumpang disebutnya mulai menurun, aktivitas kedatangan masih terpantau tinggi terutama pada periode 4–7 April 2025, dengan rata-rata kedatangan harian di atas 50 ribu penumpang.

    “Kami berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan arus balik dengan aman, nyaman, dan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku,” ungkap Ixfan kepada Tribunnews.com.

    Adapun hingga Selasa ini, total ada 875.491 tiket telah terjual dari 1.048.610 tempat duduk yang disediakan KAI Daop 1 Jakarta selama masa Angkutan Lebaran periode 21 Maret – 11 April 2025, dengan tingkat okupansi mencapai 83 persen. 

  • Demi Stabilitas Harga Pangan, Prabowo Telepon Mentan Amran Tiap Malam

    Demi Stabilitas Harga Pangan, Prabowo Telepon Mentan Amran Tiap Malam

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hampir setiap malam ia menelepon Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, guna memastikan harga pangan tetap stabil di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam wawancara eksklusif bersama tujuh pimpinan media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    “Hampir tiap malam saya telepon Menteri Pertanian. Saya tanya, ‘Bagaimana harga daging hari ini? Gabah kering panen berapa?’,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, ketahanan dan keamanan pangan adalah aspek krusial dalam pembangunan nasional, terutama mengingat sejarah krisis pangan yang pernah terjadi pada era 1960-an. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga, khususnya selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Alhamdulillah, saya sebagai presiden di lebaran pertama ini merasa bahagia karena harga-harga aman. Dalam 150 hari, pencapaian kita sudah banyak. Bahkan saya sendiri kaget. Ini semua hasil kerja keras tim saya,” ungkapnya.

    Presiden juga menyampaikan rasa bangganya terhadap semangat para menteri yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Menurutnya, kolaborasi dan saling melengkapi antar anggota kabinet telah menghasilkan kinerja yang memuaskan.

    “Saya merasa ada semangat dari menteri-menteri yang saya pilih untuk berprestasi dan saling mengisi,” tambahnya.

    Wawancara tersebut berlangsung di perpustakaan pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Minggu (6/4/2025), dan berlangsung selama hampir empat jam. Dalam kesempatan itu, Prabowo membuka ruang diskusi on the record dengan pertanyaan spontan dari para jurnalis.

    Para pimpinan media yang hadir antara lain, Pemimpin Redaksi TvOne Lalu Mara Satriawangsa, Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis, Founder Narasi Najwa Shihab, Pemimpin Redaksi Detikcom Alfito Deannova Gintings, Pemimpin Redaksi SCTV-Indosiar Retno Pinasti, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra.

    Dalam perbincangan tersebut, Prabowo menjawab puluhan pertanyaan dengan beragam topik, mulai dari kondisi ekonomi nasional, pergerakan IHSG, hingga isu seputar revisi Undang-Undang TNI.

  • Presiden nilai teror kepala babi ke Tempo upaya adu domba

    Presiden nilai teror kepala babi ke Tempo upaya adu domba

    Saya kira yang melakukan itu ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana yang tidak baik.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai aksi teror terhadap redaksi Tempo merupakan upaya adu domba.

    Dalam sesi wawancara Presiden dengan tujuh jurnalis, sebagaimana siaran TVRI yang diakses di Jakarta, Selasa, Presiden menunjukkan keprihatinannya terhadap aksi teror dan intimidasi yang ditujukan kepada Tempo.

    “Saya kira yang melakukan itu ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana yang tidak baik,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan Pemimpin Redaksi (Pemred) Detik.com Alfito Deannova Gintings saat sesi wawancara di perpustakaan pribadi kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4).

    Dalam pertemuan yang sama, Presiden menilai respons jajarannya yang menyebut memasak kepala babi kiriman itu sebagai kekeliruan.

    “Itu ucapan yang menurut saya teledor. Itu ya keliru itu. Saya kira beliau menyesal,” kata Presiden merujuk pada pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

    Redaksi Tempo pada tanggal 20 Maret 2025 menerima teror berupa kiriman kepala babi dari orang tidak dikenal, kemudian disusul dengan kiriman tikus-tikus tanpa kepala.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat diminta responsnya oleh wartawan mengenai insiden kepala babi itu menyebut: “Dimasak saja.”

    Respons Hasan lantas menuai reaksi dari banyak pihak, termasuk dari koalisi masyarakat sipil, aktivis, komunitas pers, dan publik.

    Hasan kemudian menjelaskan maksud dari komentarnya itu. Dia menyebut dirinya menggunakan kata-kata “dimasak saja” agar tujuan pelaku teror yang ingin menebarkan ketakutan tak tercapai.

    Terlepas dari itu, teror yang ditujukan kepada Tempo masih diusut oleh kepolisian. Bareskrim Polri bersama penyidik dari Polda Metro Jaya telah menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan informasi, termasuk rekaman CCTV dari sekitar lokasi kejadian.

    Terkait dengan gaya komunikasi jajarannya yang dinilai kerap memicu reaksi publik, Presiden menilai jajarannya itu kemungkinan kurang waspada dan kurang berhati-hati.

    Presiden menjelaskan sikap kurang hati-hati itu kemungkinan karena banyak anggota Kabinet Merah Putih yang terbilang baru masuk ke dalam struktur pemerintahan.

    “Banyak yang baru, jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati, dalam mengucap,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025