Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Gedung Kesenian Kabupaten Bogor Bakal Disulap Jadi Ruang Kreatif

    Gedung Kesenian Kabupaten Bogor Bakal Disulap Jadi Ruang Kreatif

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor berencana melakukan revitalisasi Gedung Kesenian di Jalan Tegar Beriman, Cibinong.

    Rencana itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Teuku Mulya.

    Ia mangatakan, saat ini pihaknya tengah merancang Detail Engineering Design (DED) untuk pebaikan gedung yang tak terurus itu.

    Nantinya, bangunan yang menelan anggaran hingga Rp 8,8 miliar itu akan dikonsep ulang bukan hanya untuk kegiatan seni dan budaya saja.

    BACA JUGA: Kantor Gubernur Jabar Bakal Berganti Nama, Gedung Bakorwil Bogor Jadi Gedung Pakuan Pajajaran

    “Iya mau di revitalisasi, ini belum kita jalanin artinya mau di konsep ulang untuk jadi wadah kreatif, seni, budaya dan kreativitas lainnya,” ujarnya, Selasa (15/4).

    Saat ini, DPKPP Kabupaten Bogor sedang melakukan studi banding ke wilayah yang sudah terlebih dahulu membuat tempat kreatif, salah satunya Badung Creative Hub.

    “Ya kita lagi (studi bading) lebih dulu, ke Bandung, gedung kreatif Bandung. Kita padukan dengan kearifan lokal kita lah Kabupaten Bogor,” tuturnya.

    Revitalisasi Gedung Kesenian ini mendorong pada kreativitas yang general, bukan hanya soal seni dan budaya yang terlalu spesifik.

    Teuku menuturkan, konsep dari bangunan itu sendiri akan dijadikan gedung kreatif.

    BACA JUGA: KDM Puji Keberadaan Museum Pajajaran di Kota Bogor: Perkuat Literasi Peradaban Sunda

    Ia menerangkan, anggaran untuk pembuatan DED membutuhkan anggaran kurang daei Rp1 Miliar.

    Jika DED itu telah selesai DPKPP akan menyerajkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk ditindaklanjuti pembangunannya.

    “Belum pembangunan masih DED, tahun ini, DED nya dibawah Rp1 Milliaran, kalau bahan pembangunanya itu di instansi yang bersangkutan seperti misalnya disbudpar gitu, DEDnya dulu di kita,” pungkasnya.

  • 5 Kasus Uang Palsu Terbesar dan Paling Menghebohkan di Indonesia

    5 Kasus Uang Palsu Terbesar dan Paling Menghebohkan di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Peredaran uang palsu bukan sekadar kejahatan ekonomi biasa, melainkan juga ancaman serius terhadap stabilitas keuangan nasional.

    Sejumlah kasus besar terkait produksi dan peredaran uang palsu pernah menghebohkan publik Indonesia. Tak hanya karena jumlah uang yang fantastis, tetapi juga karena lokasi yang tak terduga hingga keterlibatan figur publik.

    Berikut deretan pengungkapan kasus uang palsu terbesar dan paling mencengangkan yang pernah terjadi di Indonesia:

    Kasus Uang Palsu yang Menggemparkan

    1. Penggerebekan pabrik uang palsu di Bogor (April 2025)

    Kasus ini menyita perhatian setelah polisi membongkar sebuah rumah di kawasan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat, yang dijadikan sebagai pabrik uang palsu. Pengungkapan berawal dari temuan tas misterius berisi tumpukan uang palsu di salah satu gerbong KRL jurusan Tanah Abang.

    Dari penyelidikan, diketahui rumah tersebut telah memproduksi lebih dari 23.000 lembar uang palsu pecahan Rp 100.000, dengan total nominal mencapai Rp 2,3 miliar, serta beberapa lembar dolar AS palsu pecahan USD 100. Polisi menangkap delapan tersangka dengan peran berbeda, mulai dari pencetak, pengedar, hingga perantara antar kota.

    2. Skandal uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar (Desember 2024)

    Salah satu kasus paling menggemparkan terjadi di lingkungan akademik, tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Seorang pejabat kampus yang menjabat sebagai Kepala Perpustakaan ditangkap karena diduga menjalankan sindikat uang palsu dari dalam institusi pendidikan.

    Fasilitas kampus digunakan sebagai tempat penyimpanan dan produksi uang palsu yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, meskipun sebagian besar belum sempat diedarkan.

    Kasus ini menyoroti lemahnya sistem pengawasan, bahkan di lembaga pendidikan tinggi. Masyarakat pun diimbau untuk selalu memeriksa keaslian uang menggunakan metode 3D, dilihat, diraba, diterawang.

    3. Sindikat pengedar uang palsu Rp 15 triliun di Pandeglang (Juli 2023)

    Di Pandeglang, Banten, lima orang ditangkap karena menjadi bagian dari sindikat pengedar uang palsu dengan nilai fantastis mencapai Rp15 triliun. Ini menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah penanganan uang palsu di Indonesia.

    Menurut Kapolres Pandeglang saat itu, uang tersebut belum seluruhnya dicetak dalam bentuk fisik, namun telah direncanakan untuk diproduksi dan diedarkan. Modusnya, Rp 1 juta uang palsu dijual dengan imbalan Rp 200 ribu uang asli. Sindikat ini menyasar masyarakat awam yang tergiur dengan keuntungan cepat.

    4. Mantan aktris Sekar Arum Widara (April 2025)

    Awal April 2025, publik dikejutkan dengan penangkapan Sekar Arum Widara, mantan artis drama kolosal, karena diduga terlibat dalam peredaran uang palsu. Ia ditangkap setelah kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

    Dari penangkapan itu, polisi menyita uang palsu senilai Rp 223,5 juta. Sekar diduga merupakan bagian dari jaringan pengedar yang lebih luas. Kasus ini memicu keprihatinan publik karena melibatkan figur yang pernah dikenal luas oleh masyarakat.

    5. Temuan dan pemusnahan uang palsu di Jawa Barat (2019–2024)

    Bank Indonesia kantor perwakilan Jawa Barat mencatat, selama periode 2019 hingga Juli 2024, telah ditemukan dan dimusnahkan sebanyak 93.967 lembar uang palsu dari hasil laporan masyarakat dan investigasi. Total nilai uang palsu yang diamankan mencapai Rp 7,1 miliar.

    Mayoritas uang palsu merupakan pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000. Fakta ini menunjukkan bahwa peredaran uang palsu masih tinggi dan menyebar luas. BI terus mengedukasi masyarakat agar lebih jeli membedakan uang asli dan palsu.

    Deretan kasus uang palsu di atas menunjukkan bahwa kejahatan uang palsu terus berkembang dan melibatkan berbagai kalangan, dari masyarakat umum, akademisi, hingga selebritas. Modus yang digunakan juga makin canggih seiring perkembangan teknologi percetakan dan distribusi.

  • Walhi Jabar Apresiasi Keberanian Gubernur Tutup Beberapa Wisata Perusak Alam

    Walhi Jabar Apresiasi Keberanian Gubernur Tutup Beberapa Wisata Perusak Alam

    JABAR EKSPRES  – Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang mengapresiasi sikap berani Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait penertiban sejumlah bangunan yang dinilai merusak lahan atau lingkungan di kawasan hutan ataupun puncak di Jabar.

    Wahyudin menuturkan, setidaknya sudah lebih dari 15 Walhi bersuara keras terkait berbagai upaya kerusakan atau alih fungsi lahan di Jawa Barat, mulai dari Kawasan Bandung Utara (KBU), Bogor, maupun daerah lainnya.

    Namun dalam perjalanannya belum ada sosok pemimpin yang cukup berani mengambil langkah tegas.

    “Baru kali ini, dan keberanian dari pak KDM itu cukup bagus, kami apresiasi,” cetusnya di sela Rapat Gabungan bersama DPRD Jabar dan beberapa Stakehokder terkait lainya, (15/4).

    BACA JUGA: WALHI Jabar: Degradasi Lahan Hulu Jadi Biang Banjir Bandung Timur

    Tetapi, lanjut Wahyudin, sikap dan keberanian itu memang perlu diperkuat dengan landasan hukum atau regulasi. Sehingga upaya menjaga lahan di Jabar ini benar – benar optimal.

    Menurut Wahyudin, beberapa lahan di Jabar memiliki fungsi penting dalam keberlanjutan lingkungan ataupun masyarakat, misalnya KBU yang berfungsi sebagai daerah resapan dan pencegah banjir, termasuk kawasan Puncak Bogor.

    Kawasan – kawasan itu akan berdampak sistemik jika keberadaanya beralih fungsi atau tergerus.

    “KBU penting, ketika degradasi meningkat maka kawasan di bawah akan terancam,” terangnya.

    BACA JUGA: Aktivitas Pengerukan Tanah di Desa Cihaur Sukabumi Dinilai Merusak Alam, Walhi Jabar: Pemerintah Perlu Tegas

    KBU itu sebenarnya dilindungi dengan berbagai payung hukum, misal Perda No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU, ataupun Perda RTRW Jabar.

    Tapi sayangnya penegakkannya kurang, tidak sedikit perizinan yang dikeluarkan kota kabupaten kurang sejalan.

    Wahyudin menambahkan, aspek lain yang perlu jadi perhatian adalah konsep pengembangan wisata alam yang keliru. Dalam desainnya, sejumlah pihak berupaya membangun di kawasan hutan atau alam dengan konsep wisata alam, tapi nyatanya banyak bangunan beton. (son)

  • Kantor Gubernur Jabar Bakal Berganti Nama, Gedung Bakorwil Bogor Jadi Gedung Pakuan Pajajaran

    Kantor Gubernur Jabar Bakal Berganti Nama, Gedung Bakorwil Bogor Jadi Gedung Pakuan Pajajaran

    JABAR EKSPRES – Salah satu tempat yang bakal dijadikan kantor oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yakni gedung Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) I Bogor bakal berganti nama.

    Hal ini disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Ia menjelaskan, dalam kunjungan Gubernur Jawa Barat, Senin (14/4), Dedi Mulyadi memberikan nama baru untuk Bakorwil Bogor, yaitu Gedung Pakuan Pajajaran.

    “Kalau di Bandung namanya Gedung Pakuan, di Bogor ditambahkan ‘Pajajaran’. Ini menunjukkan hubungan emosional dan historis yang kuat antara Bogor dan Kerajaan Pajajaran, sehingga menurut beliau, Bogor memang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jawa Barat,” kata Dedie dikutip Selasa (15/4).

    Terkait penggunaan Gedung Bakorwil yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, sebagai kantor orang nomor satu di Jawa Barat, Dedie Rachim menilai bahwa secara fisik bangunan sudah tersedia, namun belum ditunjang fasilitas perkantoran yang memadai.

    Karena itu, Gubernur Jawa Barat meminta agar gedung yang berdekatan dengan Istana Kepresidenan Bogor ini bisa segera dijadikan tempatnya berkantor.

    Analis Kebijakan Ahli Utama di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, Raden Iip Hidayat, menambahkan, bahwa gedung yang semula bernama Bakorwil dan kini menjadi Gedung Pakuan Pajajaran merupakan salah satu kantor yang akan digunakan oleh Dedi Mulyadi.

    “Karena beliau nantinya akan berkantor di lima lokasi, di Bandung, Bogor, Purwakarta, Cirebon, dan Garut. Ini adalah bekas kantor-kantor karesidenan pada zaman dulu,” terangnya.

    Saat ini, kantor tersebut masih dalam proses penataan, karena tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Saat ini ada pembicaraan mengenai bagaimana gedung ini bisa difungsikan, termasuk penataan ruangan. Tadi, seperti yang disampaikan, ada kemungkinan pagarnya atau tembok di luar bangunan yang dekat Samsat dibuka agar menyatu antara pelayanan dan kantor gubernur,” jelas Raden Iip.

    Untuk ruang berkantor Gubernur Jawa Barat yang nantinya akan berada di lantai dua, saat ini masih dalam tahap konsepsi oleh Biro Umum Provinsi Jawa Barat.

    “Sedang merencanakan penataannya. Mungkin bulan depan atau pekan depan penataan ini sudah bisa dimulai. Pak Gubernur sudah memberikan arahan agar setiap kantor ini bisa dijadikan tempat pelayanan yang dekat dengan masyarakat,” tuturnya.

  • KDM Puji Keberadaan Museum Pajajaran di Kota Bogor: Perkuat Literasi Peradaban Sunda

    KDM Puji Keberadaan Museum Pajajaran di Kota Bogor: Perkuat Literasi Peradaban Sunda

    JABAR EKSPRES – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun gedung Museum Pajajaran ‘Bumi Ageung Batutulis’ tuai pujian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Menurut KDM, sapaan Dedi Mulyadi, meski belum terwujud alias masih belum dilengkapi fasilitas penunjang maupun kelengkapan koleksi, dirinya sangat mengapresiasi.

    Hal itu disampaikan oleh Dedi Mulyadi saat di ajak melihat Situs Prasasti Batutulis dan Bumi Ageung Batutulis oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Senin (14/4).

    “Semangat membangun museum juga sudah luar biasa. Tinggal nanti ada sentuhan arsitekturnya supaya lebih mengesankan sebagai sebuah museum sejarah masa lalu,” puji Dedi Mulyadi di lokasi Situs Prasasti Batutulis setelah meninjau longsor di Jalan Saleh Danasasmita yang tak jauh dari situs.

    BACA JUGA: KDM Tegaskan Siap Bantu Pembebasan Lahan Akses Jalan Baru di Batutulis Bogor, Tahun Ini Harus Terealisasikan!

    KDM juga memberikan masukan untuk bangunan Prasasti Batutulis yang kini dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Jawa Barat, UPTD Kementerian Kebudayaan, agar disesuaikan dengan keberadaan Batutulis itu sendiri, sehingga memiliki nilai estetika dan sejarah yang tinggi.

    “Karena bangunannya tidak menunjang sebagai bangunan kebudayaan. Kalau diperbolehkan oleh Kementerian Kebudayaan, saya akan bangun tahun ini juga, dengan desain arsitektur yang disesuaikan dengan peradaban Sunda,” dorong dia.

    Pihaknya juga berencana akan meminta tim ahli geologi, ahli bahasa, ahli sejarah, dan filologi untuk menyusun buku yang dapat menjelaskan Batutulis secara akademis.

    “Sehingga saat kita berkunjung ke tempat bersejarah, kita bisa memahami bahwa dulu pernah ada peradaban. Raja itu dilantik dengan membuat tulisan di batu yang abadi. Ini menunjukkan bahwa orang Sunda punya leluhur yang cerdas, pintar, dan hebat pada masanya,” tutur KDM.

    Dengan begitu, sambung dia, ke depan siapapun yang menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota bisa menceritakan sejarah peradaban Sunda dan Pakuan Pajajaran.

    Hal itupun disambut baik Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Dirinya melihat antusiasme tinggi dari KDM saat berkunjung ke Batutulis dan Bumi Ageung.

  • Warga Kota Bogor Keluhkan Jalan di Batutulis Sudah Sebulan Lebih Ditutup Akibat Longsor – Page 3

    Warga Kota Bogor Keluhkan Jalan di Batutulis Sudah Sebulan Lebih Ditutup Akibat Longsor – Page 3

    Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menturukan, pembebasan lahan membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar. Sementara untuk pembangunan infrastruktur jalan antara Rp10 miliar sampai dengan Rp15 miliar.

    Menurutnya, untuk pembangunan infrastruktur jalan baru, direncanakan dari anggaran Kementerian PUPR.

    “Tapi menurut pemerintah pusat, lahan harus disiapkan terlebih dahulu oleh daerah,” ujar Dedie Rachim.

    Karena itu, ia belum bisa memastikan kapan pembangunan jalan akan dimulai, karena harus melakukan beberapa tahapan, mulai menyiapkan anggaran, proses pembebasan lahan, studi kelayakan jalan yang akan dibangun hingga, lelang.

    “Ya secepatnya, tapi kan ada proses. Uangnya harus dicari dulu, aturannya disesuaikan, timnya dibentuk, gambar teknis,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Akan Evaluasi Ketentuan Usia Maksimal dan Ijazah sebagai Syarat Kerja

    Pemerintah Akan Evaluasi Ketentuan Usia Maksimal dan Ijazah sebagai Syarat Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengevaluasi ketentuan batas usia maksimal dan ijazah pendidikan sebagai syarat diterima kerja. 

    Rencana ini merupakan respons atas penyusutan angka pendatang ke Jakarta pascaLebaran – yang dinilai mengindikasikan terjadinya pemerataan perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia.

    Sekadar informasi, data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKJ merekam jumlah pendatang usai Lebaran pada 2022 lalu sebanyak 27.478 orang, kemudian turun menjadi 25.918 pada warsa selanjutnya, dan tahun lalu hanya sebanyak 16.207 orang.

    Pada momentum Lebaran tahun ini pun, jumlah pendatang diestimasi menyusut menjadi 10.000—15.000 orang, terendah dalam lima warsa terakhir.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan pemerintah sudah memiliki sedikitnya 3 strategi menyangkut ihwal tersebut.

    Pertama, melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam mendapatkan pekerjaan. Termasuk, ketentuan mengenai batas usia maksimal dan persyaratan berupa ijazah pendidikan.

    Terkait dengan ihwal batas usia, dia menilai ketentuan tersebut tidak relevan serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ke depan, kata dia, pemerintah akan memberikan perintah kepada pemberi kerja untuk menghapus ketentuan tersebut.

    “Kami akan perintahkan pelaku industri menghapus ketentuan tersebut karena bertentangan dengan undang-undang. Paradigma bahwa di umur tertentu seseorang tidak lagi bisa bekerja tidak relevan. Makanya, ada orang yang sudah pensiun meninggal dunia. Harus diubah. Kita bisa menyontoh Jepang, Singapura, dan negara-negara di Eropa,” kata dia kepada Bisnis baru-baru ini.

    Menyoal evaluasi ketentuan-ketentuan akademik, tambanya, negara bakal mempertimbangkan sertifikasi sebagai syarat bekerja untuk profesi tertentu alih-alih ijazah pendidikan.

    Kedua, meningkatkan pengembangan kawasan industri di luar area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Termasuk, pengembangan kawasan-kawasan industri lain di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di antaranya Karawang, Sukabumi, Cianjur, serta Batang.

    Menurut hemat dia, kawasan-kawasan tersebut cukup efektif menjadi kanal anyar bagi masyarakat urban yang merantau demi mencari sumber penghidupan baru, serta cukup ampuh dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

    “Kenapa? Karena kawasan-kawasan industrial memiliki salary yang juga lumayan,” kata pria yang akrab dipanggil Noel itu.

    Ketiga, menggaungkan kembali substansi aturan tentang laporan lowongan pekerjaan memeratakan peluang kerja di Tanah Air. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

    Sebagaimana diatur dalam beleid tersebut, pemberi kerja wajib melaporkan setiap slot pekerjaan yang tersedia kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

    “Selama ini, regulasi tersebut tidak pernah digaungkan. Pemberi kerja manapun harus lapor ke kami agar pencari kerja tidak lagi kesulitan dalam mencari pekerjaan, atau menghadapi para calo yang pasti merugikan,” kata Noel.

    Lebih jauh, Kemenaker akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dalam waktu dekat. Tujuannya, kata Noel, membentuk komunikasi serta koordinasi antarlembaga yang lebih baik dalam meng-handle ketersediaan peluang kerja, di sektor formal maupun informal.

    Menyinggung pergeseran dari pekerjaan formal ke sektor informal, dia melihat hal ini sebagai fenomena temporer. Selain itu, juga mengindikasikan adanya peningkatan wawasan angkatan kerja di Tanah Air mengenai peluang kerja di luar sektor formal.

     

  • DKI pastikan arus lalin tetap lancar usai libur Lebaran

    DKI pastikan arus lalin tetap lancar usai libur Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus memastikan arus lalu lintas tetap lancar usai libur Lebaran 2025, salah satunya dengan tetap melakukan pengaturan dan pengawasan di berbagai ruas jalan Jakarta secara rutin.

    “Guna meminimalisir kepadatan lalu lintas, kami juga mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan peraturan lalu lintas yang berlaku dan menggunakan angkutan umum dalam beraktivitas,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Tak hanya itu, Dishub DKI juga menempatkan petugas di lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas.

    Seiring berakhirnya masa Lebaran Idul Fitri 1446 H, aktivitas masyarakat di Jakarta kembali meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kembali berjalannya kegiatan-kegiatan perkantoran, bisnis dan sekolah yang sebelumnya sempat libur selama periode cuti bersama Lebaran.

    Selain itu, masyarakat yang sebelumnya mudik ke kampung halaman juga kembali beraktivitas di wilayah Jakarta.

    Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, volume lalu lintas pada ruas–ruas jalan pada Kamis (10/4) tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan volume lalu lintas pada hari-hari biasa.

    Selain itu, berbagai peraturan lalu lintas yang sebelumnya ditiadakan pun kini diberlakukan kembali. Di antaranya peraturan Sistem Ganjil Genap (Gage) dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

    “Setelah libur Lebaran 2025, ganjil genap kembali diberlakukan mulai 8 April 2025 dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dimulai kembali pada 13 April 2025,” ujar Syafrin.

    Dia pun mengingatkan bahwa saat ini sejumlah pekerjaan konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pekerjaan konstruksi lainnya di Jakarta masih berlangsung.

    Oleh karena itu, pihaknya memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah lokasi konstruksi, sehingga masyarakat dapat menghindari ruas-ruas jalan tersebut untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat adanya penyempitan ruas jalan.

    Berbagai pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung di Jakarta, antara lain pekerjaan konstruksi Stasiun dan Jalur MRT Jakarta Fase 2A (HI – Kota) sepanjang 5,8 km di Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Barat, Jalan M.H Thamrin, Jalan Suryopranoto.

    Kemudian terdapat pekerjaan konstruksi Stasiun dan Jalur LRT Fase 1B (Velodome – Manggarai) sepanjang 6,4 km di Jalan Pemuda, Jalan Manggarai, dan Jalan Pramuka.

    Selain itu, ada juga pekerjaan konstruksi Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sepanjang 159,783 km di Jalan Raya Bogor, Jalan Pondok Gede, Gunung Sahari dan berbagai ruas wilayah Jakarta lainnya.

    Terakhir, ada pekerjaan konstruksi Jaringan Perpipaan Jakarta yakni Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 sepanjang 75,93 km di berbagai ruas wilayah Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • KDM Tegaskan Siap Bantu Pembebasan Lahan Akses Jalan Baru di Batutulis Bogor, Tahun Ini Harus Terealisasikan!

    KDM Tegaskan Siap Bantu Pembebasan Lahan Akses Jalan Baru di Batutulis Bogor, Tahun Ini Harus Terealisasikan!

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat siap membantu proses pembebasan lahan akses pembangunan jalan baru di kawasan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

    Hal itu disampaikan KDM, sapaanya, saat melakukan kunjungan ke lokasi amblasnya Jalan R. Saleh Danasasmita di kawasan Batutulis, Kota Bogor pada Senin (14/4) Sore.

    Kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, KDM memastikan bahwa proses pembangunan jalan baru harus dilakukan secepatnya dan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar segera menuntaskan polemik terputusnya akses jalan di kawasan Stasiun Batutulis tersebut.

    “Sudah pak aman pak, beresin pak. Targetnya adalah di perubahan anggaran Provinsi Jawa Barat harus segera di bangun. Anggaplah pembebasan jalan sudah selesai anggaplah pengecekan sudah. Itung berapa rencana biayanya. Itu di perubahan anggaran artinya tahun ini harus sudah di bangun,” kata KDM saat berkomunikasi dengan Dedie A. Rachim saat meninjau Jalan R. Saleh Danasasmita.

    Diketahui, untuk pembangunan jalan baru tersebut, Pemkot Bogor membutuhkan anggaran sekitar Rp45 miliar sebagai konvensasi pembebasan lahan sekitar 4500 meter persegi atau Rp10 juta per meter persegi.

    Dalam hal ini, KDM menyampaikan bahwa dari total tersebut pihaknya siap membantu anggaran setengahnya.

    “Solusinya nanti jalannya dipindah alokasinya dibagi dua, setengah provinsi setengah Kota Bogor. Tahun ini harus segera sudah dibebaskan dan tahun ini harus segera dibangun,” tegasnya kepada wartawan.

    KDM juga menyebut bahwa nantinya lokasi jalan ambruk akses dari Jalan Lawang Gintung menuju Stasiun Batutulis, akan didorong untuk dibangun lokasi kawasan penghijauan (hutan) dan tidak akan dipergunakan kembali sebagai akses jalan.

    “Kemudian ini dirubah menjadi Leuweung (Hutan) Batutulis. Terkait akses jalan yang baru sesuai dengan trase yang awal (Rumusan Pemkot Bogor). Tapi nanti dicek dulu, tentu ada kajiannya dulu dan kontur tanahnya dicek dulu,” ucap KDM.

    Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengapresiasi upaya bantuan dari Pemprov Jawa Barat dalam menyikapi kondisi dan keluhan yang dirasakan masyarakat Kota Bogor.

  • Kerusakan Alam Kian Serius, FK3I Soroti Pemerintah Pemberi Izin hingga UU Cipta Kerja Pengaruhi UU PPLH

    Kerusakan Alam Kian Serius, FK3I Soroti Pemerintah Pemberi Izin hingga UU Cipta Kerja Pengaruhi UU PPLH

    JABAR EKSPRES – Forum Komunikasi Kader Konservasi (FK3I) menyoroti secara serius atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Kawasan Bandung Utara (KBU).

    Koordinator FK3I Nasional, Dedi Kurniawan mengatakan, pihaknya akan menelusuri regulasi dan pemberi izin pembukaan lahan di Lereng Tangkuban Perahu, tepatnya berada di wilayah Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    “Pasca viral foto pembukaan lahan di KBU, kami akan melakukan telaah izin yang terbit atas pembukaan lahan, yang nampak perkebunan teh yang berbatasan dengan kawasan hutan,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Senin (14/4).

    Dedi menerangkan, langkah yang diambil oleh pihaknya, yakni pertama atas viralnya video tersebut, mereka dokumentasikan dengan beberapa pembukaan lahan di kawasan lainnya.

    Pembukaan lahan lain yang turut disoroti itu, yakni yang terjadi di beberapa daerah baik di Bandung Selatan, Bogor dan juga KBU.

    “Kami melihat setelah UUCK (Undang-Undang Cipta Kerja) terdapat persoalan serius, soal regulasi yang harus FK3I kaji. Baik terkait kebijakan di Perhutani termasuk juga PT Perkebunan Nusantar (PTPN),” terangnya.

    Yang mana lokasi-lokasi pembukaan lahan yang terjadi itu, terindikasi banyak di dua titik wilayah pengelolaan oleh perusahaan BUMN tersebut.

    Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK/UU Cipta Kerja), telah mengubah beberapa konsep dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

    Perubahan ini, dinilai cukup menimbulkan permasalahan hukum, khususnya mengenai lingkungan hidup yang perlu dievaluasi dan diatasi.

    Salah satu poin penting terkait perubahan UU Cipta Kerja terhadap UU PPLH yang cukup menjadi perhatian, yaknu UU Cipta Kerja mengurangi definisi dan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal (Analisis Dampak Lingkungan).

    Selain itu, UU Cipta Kerja juga dinilai merubah prosedur penyusunan dan fungsi, dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

    “Kalo foto viral di KBU itu, begitu kami cek di citra satelit, di bawahnya sudah ada juga wisata terbangun dan kita berkaca ke kasus viral wisata di Bogor,” beber Dedi.