Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Kejagung Periksa Eks Dirjen Kemenkeu Suryo Utomo di Kasus Pajak

    Kejagung Periksa Eks Dirjen Kemenkeu Suryo Utomo di Kasus Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa mantan anak buah Menkeu Sri Mulyani dalam kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2020.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah memeriksa saksi berinisial SU.

    SU merupakan eks Staf Ahli Menkeu sekaligus eks Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasarkan penelusuran Bisnis, SU ini mengacu pada nama Suryo Utomo.

    “SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI diperiksa,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025) malam.

    Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan keduanya secara detail.

    Anang hanya mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkas Anang.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

    Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

  • Data Tidak Akurat, 20 Persen Penerima Bansos di Ciomas Bogor Dianggap Tak Layak Bandung 25 November 2025

    Data Tidak Akurat, 20 Persen Penerima Bansos di Ciomas Bogor Dianggap Tak Layak Bandung 25 November 2025

    Data Tidak Akurat, 20 Persen Penerima Bansos di Ciomas Bogor Dianggap Tak Layak
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Dinas Sosial Kabupaten Bogor menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial di Kecamatan Ciomas setelah melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah keluarga penerima manfaat.
    Dari total 2.088 penerima di wilayah tersebut, sekitar dua puluh persen di antaranya dinilai sudah tidak layak menerima bantuan karena kondisi ekonominya membaik.
    Temuan itu muncul setelah petugas diminta menguji kembali data penerima pasca viralnya video pemasangan stiker keluarga miskin di rumah warga yang memiliki mobil dan hunian layak.
    Pendamping Sosial Dinsos Kabupaten
    Bogor
    untuk wilayah
    Ciomas
    , Ramdan Ardi, mengatakan pengecekan dilakukan secara sampling dan mencocokkan data penerima dengan kondisi riil di lapangan.
    “Dari 2.088 penerima, ada sekitar 20 persen yang tidak sesuai. Mereka sebenarnya sudah sejahtera, tapi di sistem masih terbaca sebagai penerima,” ujar Ramdan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/11/2025).
    Ramdan menambahkan ketidaktepatan data tidak hanya terjadi pada satu kasus, tetapi juga ditemukan di sejumlah titik lain. Menurut dia, persoalan ini disebabkan data lama yang masih digunakan pada sistem pendataan.
    Ia menjelaskan ketidaktepatan sasaran
    bansos
    terjadi karena masih memakai data yang direkam pada masa pandemi Covid-19. Data tersebut, termasuk yang dihimpun melalui aplikasi
    Sapa Warga
    pada 2020, belum seluruhnya diperbarui meski kondisi ekonomi warga berubah.
    “Covid-nya sudah lewat, tapi bansosnya masih diterima. Ini data lama yang belum terbarui,” ucapnya.
    Data penerima bansos saat ini mengacu pada Data Tunggal Sejahtera Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ). Namun hasil verifikasi menunjukkan masih terdapat
    error
    pada pemetaan peringkat kesejahteraan sosial yang ditetapkan melalui sistem pendataan
    BPS
    .
    Sistem menempatkan sebagian warga pada kategori desil bawah, padahal kondisi ekonominya sudah meningkat. Ramdan mengatakan beberapa rumah yang dicek memiliki kendaraan dan tempat tinggal yang tidak mencerminkan kategori keluarga miskin.
    “Masih ada data yang tidak sesuai. Peringkat kesejahteraan sosialnya tidak menggambarkan kondisi (di lapangan),” tuturnya.
    Ramdan menyebut terbatasnya jumlah petugas pendamping sosial menjadi kendala dalam memperbaiki validasi data. Di Kecamatan Ciomas hanya terdapat tujuh petugas yang menangani ribuan keluarga penerima manfaat.
    “Kendala terbesar itu waktu dan personel. Petugas cuma tujuh orang, sedangkan penerimanya banyak,” kata Ramdan.
    Ia menilai pembaruan data seharusnya dilakukan lebih intensif oleh pemerintah pusat, mengingat data DTSEN menjadi acuan utama penyaluran bansos.
    Ramdan juga menekankan pentingnya sensus sosial ekonomi yang lebih akurat agar warga sejahtera tidak tetap tercatat sebagai keluarga miskin di sistem.
    Selain itu, ia meminta warga yang merasa ekonominya membaik agar sukarela melapor dan mengundurkan diri dari daftar penerima.
    “Seharusnya mereka datang dan menyampaikan bahwa sudah tidak layak menerima bansos, datang ke RT, RW, desa, atau kecamatan untuk mengundurkan diri,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Soroti Kampung Kumuh di Bantaran Rel, Siap Benahi Mulai Purwakarta–Gambir Megapolitan 25 November 2025

    Dedi Mulyadi Soroti Kampung Kumuh di Bantaran Rel, Siap Benahi Mulai Purwakarta–Gambir Megapolitan 25 November 2025

    Dedi Mulyadi Soroti Kampung Kumuh di Bantaran Rel, Siap Benahi Mulai Purwakarta–Gambir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan perjalanan dengan kereta api dari Stasiun Purwakarta menuju Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025) sore.
    Perjalanan itu dilakukan bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT KAI terkait komitmen pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat.
    Dedi mengaku perjalanan berjalan baik dan nyaman. Namun, sepanjang jalur rel, ia menyoroti banyaknya perubahan fungsi lahan di bantaran rel yang kini dipadati permukiman kumuh.
    “Ada hal yang harus dibenahi, yaitu
    bantaran rel kereta
    kan tanahnya banyak alih fungsi, sehingga ada kekumuhan yang harus segera dibenahi ke depan,” ujar Dedi saat ditemui Kompas.com di Stasiun Gambir, Selasa.
    Selain pembenahan
    kawasan kumuh
    , Pemprov Jabar dan KAI juga menyepakati sejumlah program kolaborasi.
    Salah satunya pengembangan kereta kilat Pajajaran yang akan menghubungkan Jakarta hingga Banjar, dengan estimasi waktu tempuh sekitar tiga jam.
    Sementara untuk jalur Jakarta–Bandung, ditargetkan waktu tempuh hanya 90 menit.
    Untuk proyek tersebut, Pemprov Jabar menyiapkan anggaran hingga Rp 8 triliun yang saat ini masih dalam proses penyusunan detail engineering design (DED).
    “Nah itu akan menjadi fokus prioritas kita, selain itu juga ada kereta barang pengangkut hasil pertanian dan hasil peternakan,” ucap Dedi.
    Kereta barang itu nantinya ditargetkan dapat menghubungkan Tasikmalaya–Jakarta, Banjar–Jakarta, dan Cirebon–Jakarta.
    Program berikutnya adalah rencana peluncuran kereta listrik yang menghubungkan Padalarang dan Cicalengka.
    Selain itu, kereta wisata juga akan diluncurkan pada 14 Desember untuk melayani rute Jakarta, Bogor, Sukabumi, hingga Cianjur.
    Sementara untuk Commuter Line, Pemprov Jabar memastikan akan ada peningkatan layanan khususnya pada lintas Nambo–Citayam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot dan Pemkab Bogor Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPAS Galuga

    Pemkot dan Pemkab Bogor Matangkan Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPAS Galuga

    BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mematangkan kerja sama dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga.

    Tak hanya terkait pengelolaan pembuangan sampah saja, tetapi juga mematangkan rencana pemerintah pusat dalam menerapkan pola Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

    Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, melakukan pematangan pembahasan tersebut bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor.

    “Kita bahas tentang perpanjangan MoU antara kota dan kabupaten. Karena selama ini Kota Bogor membuang sampah di Galuga, Kabupaten Bogor. Demi terciptanya kerja sama yang baik dan meminimalisir dampak yang terjadi, maka hari ini kita bahas perpanjangan itu,” kata Jenal Mutaqin, Senin 24 November.

    Selain pembahasan kerja sama, turut diperkuat juga intervensi anggaran ke depan, dengan harapan menghasilkan keputusan terbaik bagi Kota maupun Kabupaten Bogor.

    Pun dengan rencana PSEL di TPAS Galuga yang ditargetkan dapat diterapkan dalam dua tahun mendatang. Jenal Mutaqin juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak mengelola sampah secara mandiri.

    “Warga tetap pilah sampah, tangani sampah di tingkat rumah tangga,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Kota dan Kabupaten Bogor memiliki semangat yang sama dalam pengelolaan sampah.

    “Pada prinsipnya, kami Pemerintah Kabupaten Bogor tetap ingin bersinergi melanjutkan pengelolaan sampah bersama-sama, termasuk dampak dan kompensasi kepada warga,” jelas Rudy Susmanto.

    Terkait rencana PSEL, Rudy Susmanto menyebut hal itu juga memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitar TPAS Galuga. Sehingga seluruh komitmen yang disepakati harus benar-benar direalisasikan baik oleh Pemkab maupun Pemkot Bogor.

    “Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Lahan TPAS Galuga kita kelola bersama dengan regulasi dan aturan undang-undang yang kita tempuh dan selesaikan bersama,” tegas Rudy Susmanto.

  • Kejagung Buka Suara soal Peluang Periksa Sri Mulyani di Kasus Pajak

    Kejagung Buka Suara soal Peluang Periksa Sri Mulyani di Kasus Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal peluang eks Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diperiksa di kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan saat ini kans memeriksa Sri Mulyani masih belum ada.

    “Sementara tidak ada [opsi memeriksa mantan Menkeu Sri Mulyani]. Sementara,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (25/11/2025).

    Dia menekankan kembali bahwa kasus ini tidak berkaitan dengan kebijakan pengampunan pajak alias Tax Amnesty yang sudah dilakukan di era pemerintahan sebelumnya.

    “Ini kan tidak terkait dengan kebijakan Tax Amnesty, enggak ada. Ini di luar itu konteks ya,” Imbuhnya.

    Sementara itu, Anang mengungkap pihaknya telah memeriksa total 40 saksi dalam perkara ini. Namun, dia tidak menjelaskan pihak yang sudah diperiksa terkait ini.

    Anang hanya menyatakan bahwa 40 saksi itu ada yang berasal dari internal pemerintah atau birokrat dan di luar pemerintah yakni swasta, termasuk orang yang dicekal dalam perkara ini.

    “Yang dicekal ya? Yang dicekal sudah. Sudah diperiksa. Tapi saya tidak bilang lima atau berapa ya. Cuman yang dicekal itu sudah ada diperiksa,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

    Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

  • Infografis Jalan Panjang Alvaro Hilang hingga Ditemukan Meninggal Dunia

    Infografis Jalan Panjang Alvaro Hilang hingga Ditemukan Meninggal Dunia

    Liputan6.com, Jakarta – Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun itu dinyatakan hilang sejak Kamis sore, 6 Maret 2025. Tak patah arah, keluarga terus mencari keberadaan Alvaro.

    Alvaro diketahui tinggal bersama kakek dan neneknya di kawasan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Jaksel). Kejadian bermula pada Kamis 6 Maret 2025 usai Alvaro sempat menemani sang nenek berobat di RSUD Pesanggrahan. Sepulangnya, ia meminta dibelikan susu kepada kakeknya, Tugimin (71).

    “Terus saya bilang, ‘Dek, kan puasa.’ ‘Puasa mah anak kecil setengah hari boleh, Pak,’” kata Tugimin.

    Saat azan Ashar berkumandang, Alvaro langsung bergegas menuju Masjid Jami Al Muflihun. Ia terlihat berada di masjid tersebut hingga menjelang waktu berbuka puasa, yang mana saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan.

    Namun pada momen itu, seorang pria datang ke masjid dan mengaku sebagai ayah Alvaro. Hal itu berdasarkan pengakuan marbot masjid. Belakangan diketahui, ia adalah ayah tiri Alvaro bernama Alexander Iskandar.

    Sementara itu, kakek Alvaro, Tugimin panik lantaran sang cucu tak kunjung pulang. Saat itu sudah pukul 21.30 dan Tugimin memutuskan untuk lapor polisi. Sayangnya laporan Tugimin ditolak polisi karena belum 1×24 jam.

    Keesokan harinya Jumat 7 Maret 2025, Tugimin ke Polres Metro Jakarta Selatan dan membuat laporan dengan Nomor LP/1186/B/III/2025/PMJ/Res Jaksel. Sejak saat itu, aparat kepolisian juga turut mencari dimana keberadaan Alvaro.

    Namun kisah pilu terjadi. Alvaro yang terus menangis saat dibawa sang ayah tiri pada Kamis sore 6 Maret 2025 dibekap hingga meninggal dunia. Sang ayah tiri pun sempat menyimpan jasad Alvaro di kediamannya di Bogor, Jawa Barat.

    Lantas, seperti apa perjalanan panjang Alvaro yang sempat dinyatakan hilang hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Kejagung Periksa 40 Saksi di Kasus Korupsi Pajak, Siapa Saja?

    Kejagung Periksa 40 Saksi di Kasus Korupsi Pajak, Siapa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa sekitar 40 saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2022.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan puluhan saksi itu berasal dari pihak birokrasi dan swasta.

    “Udah 40-an. 40 [orang] lebih mungkin, hampir 40-an [saksi],” kata Anang, di Kejagung, Selasa (25/11/2025).

    Namun, Anang tidak mengungkap secara detail terkait dengan sosok yang telah diperiksa penyidik Jampidsus Kejagung di perkara pajak ini.

    Termasuk, ketika dikonfirmasi apakah ada pejabat tinggi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dalam perkara itu.

    “Pokoknya dari birokrasi ada, unsur birokrasi ada, dari unsur swasta juga ada,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

    Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

  • Kejagung Geledah 8 Titik di Jabodetabek Terkait Kasus Pajak, Sejumlah Dokumen Disita

    Kejagung Geledah 8 Titik di Jabodetabek Terkait Kasus Pajak, Sejumlah Dokumen Disita

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah delapan titik di kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

    Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan delapan titik penggeledahan itu tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Ya lebih dari lima, mungkin delapan titik ada. Keseluruhan ya,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (15/11/2025).

    Namun, Anang tidak menjelaskan secara detail delapan titik yang digeledah oleh penyidik pada Direktorat Jampidsus Kejagung RI. Dia hanya mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan pada Minggu (23/11/2025).

    Di samping itu, Anang mengemukakan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah dokumen terkait perkara pajak hingga satu Toyota Alphard dan dua motor gede alias Moge.

    “Dari beberapa tempat di sekitar Jabodetabek. Di mana penggeledahan lebih daripada lima titik. Dan diperoleh di antaranya ada kendaraan dan roda dua yang disita, selain dokumen,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

  • Peringati Hari Guru Nasional, BRI Peduli Beri Apresiasi dan Salurkan Bantuan di SDN Sukamahi 02 Megamendung

    Peringati Hari Guru Nasional, BRI Peduli Beri Apresiasi dan Salurkan Bantuan di SDN Sukamahi 02 Megamendung

    FAJAR.CO.ID, BOGOR- Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional pada 25 November 2025, BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli menggelar kegiatan bertajuk “Ini Sekolahku – Persembahan untuk Guru”. Kegiatan ini dilaksanakan di SDN Sukamahi 02, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kegiatan “Ini Sekolahku – Persembahan untuk Guru” dilaksanakan dengan berbagai agenda, di antaranya pentas seni guru, penyaluran paket sembako, serta pemberian dana apresiasi bagi para pendidik. Kegiatan ini disambut antusias oleh para guru sebagai ruang untuk mengekspresikan diri sekaligus mendapatkan dukungan nyata atas kontribusinya dalam dunia pendidikan.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi nyata bagi para guru yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa, khususnya di tingkat Sekolah Dasar.

    “Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November menjadi momentum untuk menghargai dedikasi para guru. Melalui kegiatan ini, BRI Peduli berupaya memberikan pengalaman yang lebih bermakna dengan menghadirkan rangkaian kegiatan apresiasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh para guru,” ungkapnya.

    “Harapannya, peringatan Hari Guru Nasional ini menjadi pengalaman bermakna bagi para guru, tidak hanya melalui perayaan seremoni, tetapi juga melalui pemberian apresiasi nyata, inspirasi, serta dukungan terhadap kesejahteraan mereka,” imbuhnya.

    Di lain pihak, Heri Jaya Subrata, salah seorang guru di SDN Sukamahi 02 mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan Hari Guru Nasional di sekolah tersebut memberikan semangat dan motivasi bagi para guru untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan, khususnya bagi pendidikan di SDN Sukamahi 02.

  • Perjalanan Baru Siswa SD di Klender, Kini Tak Perlu Naik KRL Sendiri dari Tangerang Megapolitan 25 November 2025

    Perjalanan Baru Siswa SD di Klender, Kini Tak Perlu Naik KRL Sendiri dari Tangerang Megapolitan 25 November 2025

    Perjalanan Baru Siswa SD di Klender, Kini Tak Perlu Naik KRL Sendiri dari Tangerang
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    —
    Hafithar
    (8) kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh setiap pagi dari Tangerang menggunakan kereta rel listrik (KRL). Siswa kelas 1 SDN Klender 04, Duren Sawit, Jakarta Timur, itu sementara menumpang di rumah temannya, Gibran, yang tinggal dekat dengan sekolah.
    “Akhirnya mamanya menerima tawaran dari salah satu orangtua murid kebetulan teman akrabnya Hafithar bernama Gibran untuk menampung Hafithar selama mungkin kurang lebih dua mingguan,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SDN Klender 04, Dwiyanti Lestari, saat ditemui, Senin (24/11/2025).
    Dwiyanti menuturkan, Hafithar mulai tinggal di rumah Gibran sejak Minggu (23/11/2025). Pihak sekolah bersama Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur menjemput Hafithar dan orangtuanya langsung ke Tangerang.
    “Maka kami pihak sekolah berinisiatif untuk membersamai, menjemput Hafithar dan orangtuanya ke sana, ke daerah Tangerang. Kami sudah jemput kemarin,” ungkapnya.
    Senin pagi menjadi hari pertama Hafithar berangkat sekolah bersama Gibran, dari rumah yang hanya beberapa menit jaraknya dari SDN Klender 04.
    Kondisi Hafithar ini mencuri perhatian sejak video seorang
    siswa SD di Klender
    harus berangkat sekolah sendiri menggunakan KRL sejak subuh diunggah ke media sosial.
    Dalam video yang diunggah aku Instagram @Jabodetabek24info, siswa SD itu menaiki KRL dari waktu subuh. Ia berangkat sekolah dengan jarak yang cukup jauh.
    Hafithar tidak langsung dilepas berangkat sendiri dari Tangerang. Sejak awal September 2025, sang ibu masih rutin mengantar-jemputnya.
    “Naiknya itu setelah awal-awal September tapi awal-awalnya memang diantar, diantar jemput sama orang tuanya. Ke sininya mungkin karena memang anaknya mandiri Hafithar ya berani anaknya,” jelas Dwiyanti.
    Baru sekitar satu minggu terakhir, Hafithar diizinkan berangkat sendiri. Sebelumnya, orangtuanya memastikan Hafithar hafal rute KRL dan tetap mendapat pendampingan.
    “Jadi mungkin mamanya sudah merasa, ‘oke kamu bisa nak’ dengan diajarkan oleh orang tuanya dan sebagainya, dititipkan juga di setiap petugas-petugas stasiun kemudian ditulis nomor HP dan nomor WA orang tuanya ditaruh juga di tasnya gitu, seperti itu,” ujarnya.
    Sebuah kiriman dibagikan oleh Jabodetabek24info (@jabodetabek24info)
    Meski kini menumpang di rumah temannya, Hafithar dipastikan akan pindah sekolah ke kawasan Parung, Kabupaten Bogor.
    Keputusan itu diambil karena ibunya yang sebelumnya bekerja di Tangerang kini mendapat pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Parung.
    “Akhirnya mama Hafithar dan Hafithar itu bersedia untuk pindah di semester dua di dekat rumahnya (Parung), karena pada saat sekarang mamanya sudah mendapatkan pekerjaan di daerah Parung sebagai asisten rumah tangga,” ungkap Dwiyanti.
    Di Parung, Hafithar akan bersekolah bersama anak majikan ibunya.
    “Kebetulan bosnya itu baik ya dan mencarikan sekolah untuk Hafithar nanti bersama-sama dengan anak-anaknya bosnya nanti untuk di semester 2,” ujar Dwiyanti.
    Hafithar dikenal sebagai anak cerdas dan mandiri oleh teman-teman serta guru di sekolahnya.
    “Dia dibanding dengan teman-teman yang lain, dia lebih aktif dalam komunikasi,” ujar Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) Pendidikan Kecamatan Duren Sawit, Farida Farhah.
    Tak hanya itu, Hafithar juga kerap menunjukkan kepeduliannya kepada teman-teman, misalnya mengingatkan mereka untuk menghabiskan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan pemerintah.
    “Contoh, dia dapat MBG, kan. Teman-teman, ayo nih kita dapat MBG, dimakan dong, pemerintah sudah mengusahakan lo, gitu kan, masa kita nggak mau makan, gitu,” kata Farida.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.