Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Kejagung Beberkan Alasan Suryo Utomo Diperiksa di Kasus Pajak

    Kejagung Beberkan Alasan Suryo Utomo Diperiksa di Kasus Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi manipulasi pajak periode 2016-2020.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Suryo diperiksa dalam kapasitasnya saat menjabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

    Pasalnya, Suryo sempat menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan di Bidang Kepatuhan Pajak pada 2015 dan Dirjen Pajak di Kemenkeu RI periode 2019-2025.

    “Kapasitas pengetahuannya yang bersangkutan terkait dengan jabatan apa yang diketahui saat itu atau apa yang dilakukan,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (26/11/2025).

    Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. 

    Anang mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkas Anang.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

    Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

  • Kasus Tewasnya Alvaro Kiano Disetop Usai Ayah Tiri Bunuh Diri? Ini Penjelasan Polisi

    Kasus Tewasnya Alvaro Kiano Disetop Usai Ayah Tiri Bunuh Diri? Ini Penjelasan Polisi

    Kasus hilangnya Alvaro Kiano Nugroho (6), akhirnya terungkap. Polres Metro Jakarta Selatan pun menetapkan Alex Iskandar alias AI, ayah tirinya sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan Alvaro.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, hasil pemeriksaan saksi dan analisis rekam digital mengarah pada Alex alias AI, yang diduga sebagai pelaku.

    “Adanya dugaan keterkaitan, hilangnya ananda AKN (Alvaro Kiano Nugroho) , yang diidentifikasi dilakukan oleh saudara AI,” kata dia saat konferensi pers, Senin (24/11/2025).

    Saat diamankan, penyidik juga menemukan percakapan bernada dendam di ponsel milik Alex. Kalimat bernada kemarahan itupun diungkap ke publik.

    “Dari handphone yang diamankan, terlapor setelah terang-terangan menuliskan kalimat, gimana caranya gue balas dendam. Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan, serta rasa sakit hati yang ia tunjukkan ke pihak tertentu,” ujar dia.

    Dalam pemeriksaan, AI mengakui menculik Alvaro Kiano Nugroho dari Masjid Jami Al-Muflihun di kawasan Pesanggrahan. Bocah itu disebut menangis terus sepanjang dibawa, hingga membuat Alex Iskandar membekapnya sampai tewas.

    “Pada saat korban dibawa, dalam kondisi menangis yang tidak berhenti, sehingga dibekap hingga meninggal dunia,” ucap dia.

    Dia mengatakan, tersangka kemudian membungkus jasad Alvaro Kiano Nugroho dengan plastik hitam dan membuangnya di bawah Jembatan Cilalay, Desa Singabraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 9 Maret 2025.

    “Atau tiga hari setelah diketahui AKN (Alvaro Kiano Nugroho) hilang,” ucap dia.

    Tak lama setelah itu, pada 20 November 2025, penyidik menerima informasi adanya temuan kerangka. Setelah kecocokan petunjuk dan prarekonstruksi, polisi menetapkan Alex Iskandar sebagai tersangka.

    Budi menyebut, kerangka yang ditemukan diduga kuat adalah Alvaro Kiano Nugroho. “Untuk kepastian secara ilmiah, scientific investigation, akan kita tunggu hasil uji DNA,” ujar dia.

     

  • Zulhas instruksikan kader PAN perbanyak kerja nyata bagi masyarakat

    Zulhas instruksikan kader PAN perbanyak kerja nyata bagi masyarakat

    “Rakyat tidak membutuhkan janji dan yang hanya ‘omon-omon’,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menginstruksikan kader partai tersebut untuk memperbanyak kerja nyata bagi masyarakat.

    Hal itu disampaikan Zulhas saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1 PAN tahun 2025 yang digelar pada tanggal 24-25 November 2025 di Bogor, Jawa Barat.

    Dilansir dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, Zulhas dalam pidatonya menegaskan bahwa seluruh kader PAN, baik yang ada di pemerintahan (eksekutif) maupun legislatif hingga pengurus partai di setiap tingkatan, harus fokus bekerja dengan program yang nyata manfaat serta berdampak bagi rakyat dan hasilnya dapat dirasakan rakyat.

    “Rakyat tidak membutuhkan janji dan yang hanya ‘omon-omon’,” katanya dilansir dari keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Rakernas 1 PAN tahun 2025 ini juga memutuskan bahwa sebagai bagian dari pemerintahan, PAN akan terus berada di garis depan dalam mendukung Presiden RI Prabowo Subianto dan seluruh kebijakan pemerintah agar dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat membacakan keputusan rekomendasi Rakernas 1 PAN tahun 2025.

    “Mulai hari ini, berdasarkan rekomendasi hasil Rakernas bahwa tidak ada lagi yang setengah-setengah. PAN solid mendukung Presiden Prabowo Subianto dan semua program pemerintahan sampai akhir masa jabatan,” ucapnya.

    Hal-hal lain yang dibahas dalam Rakernas PAN ini adalah rekomendasi yang bersifat internal, di antaranya adalah penguatan ekosistem digital PAN, instruksi bagi seluruh kader agar bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, hingga rekomendasi perubahan logo partai yang akan melibatkan partisipasi masyarakat.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bibit Nanas di Sulsel Dikorupsi, Kejati Uber Jejak Pelaku hingga ke Bogor

    Bibit Nanas di Sulsel Dikorupsi, Kejati Uber Jejak Pelaku hingga ke Bogor

    Liputan6.com, Jakarta Pengadaan bibir nanas senilai Rp 60 miliar di Sulawesi Selatan (Sulsel) di tahun 2024 dikorupsi. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menggeledah kantor penyedia PT C di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa (25/11/2025).

    Sebelumnya, Kejati juga menggeledah Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHBun) Sulsel, kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel serta kantor rekanan di Kabupaten Gowa.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi menuturkan penggeledahan dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel Rachmat Supriady didampingi Kasi Penyidikan beserta Tim Penyidik.

    “Tim bergerak cepat mengikuti jejak digital dan alur anggaran hingga melakukan penggeledahan ke Kabupaten Bogor,” ucap Soetarmi via telepon, Rabu (26/11/2025).

    Penggeledahan tersebut untuk memastikan seluruh bukti-bukti terkait PT C sebagai salah satu penyedia terkumpul, guna memperjelas konstruksi hukum dan kerugian negara dalam proyek pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar tersebut.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, dari hasil penggeledahan di Kantor PT C, tim penyidik berhasil menyita beberapa dokumen penting yang sangat relevan dengan pengadaan bibit nanas tersebut, meliputi dokumen penawaran kontrak, dokumen transaksi keuangan, invoice atau faktur dan dokumen surat jalan terkait pengadaan bibit.

    “Penggeledahan berlangsung secara tertib dan transparan dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya staf Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor (Kejari Bogor), Sekretaris Desa, Babinsa, dan Linmas di desa tempat Kantor PT C berlokasi di Kabupaten Bogor,” terang Soetarmi.

  • KPK Lelang Emas Antam Rp379 Juta hingga Tas LV Rp19 Juta, Minat?

    KPK Lelang Emas Antam Rp379 Juta hingga Tas LV Rp19 Juta, Minat?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang aset rampasan koruptor dengan total Rp289 miliar. Lelang sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. 

    Lelang yang telah berlangsung 10 November 2025 dan pengumuman pemenang lelang 9 Desember 2025, melelang 176 lot dari 33 perkara yang diantaranya 73 lot aset bergerak senilai Rp6,6 miliar dan aset tak bergerak senilai Rp282 juta

    Sejumlah aset bergerak diantaranya perhiasan dan tas. Dari pantauan Bisnis di Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (26/11/2025), terdapat satu kotak berlogo Logam Mulia PT Antam yang berisikan 3 keping emas UBS yang masing-masing seberat 100 gram.

    Kemudian tas Louis Vuitton model LV051589 senilai Rp19,38 juta dan model Speedy Bandouliere senilai Rp19,12 juta.

    Namun, Direktur Labuksi KPK Mungki Hadipratikto mengatakan lelang termahal untuk aset bergerak adalah mobil Lexus seharga Rp878 juta. Sedangkan untuk aset tidak bergerak berupa pabrik di Bogor senilai Rp60 miliar. Aset termurah adalah laptop yang bernilai Rp667 ribu. 

    Tak hanya itu, pada kesempatan kali ini KPK melelang aset eks terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. Aset yang dilelang merupakan satu bidang tanah seluas 550 m2 dengan nilai limit Rp2,1 miliar dan uang jaminan Rp1 miliar berlokasi di Kupang, NTT.

    Mungki menjelaskan periode lelang kali ini terbanyak dari sebelumnya. Pada Maret 2025, total lot 82; Juni 2025, total lot 81; dan September 2025, total lot 83.

    Adapun, nantinya harga lelang dapat meningkat sesuai penawaran dari peserta lelang KPK. Lalu, barang lelang akan dikenakan bea.

    “Nah, bea lelang itu hanya 2 persen untuk barang tidak bergerak, sedangkan barang bergerak bea lelangnya 3% dari nilai lelang,” katanya kepada jurnalis di Gedung Rupbasan KPK, Cawang, Rabu (26/11/2025).

    Pelaksanaan lelang berlangsung di 22 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL Jakarta III menjadi lokasi yang menampung barang lelang terbanyak dibandingkan KPKNL lainnya.

    Selanjutnya uang hasil lelang terlebih dulu ditransfer ke KPK oleh KPKNL untuk dialirkan ke kas negara. Informasi lebih detail dapat mengunjungi website https://lelang.go.id/ 

  • KPK Lelang Tanah Milik Eks Terpidana Korupsi e- KTP Setya Novanto Senilai Rp2,1 Miliar

    KPK Lelang Tanah Milik Eks Terpidana Korupsi e- KTP Setya Novanto Senilai Rp2,1 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan lelang untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2025. Lelang berasal dari 33 perkara kasus korupsi.

    Salah satunya adalah aset eks terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. Aset yang dilelang merupakan satu bidang tanah seluas 550 M2 dengan nilai limit Rp2,1 miliar dan uang jaminan Rp1 miliar.

    “Jadi kalau untuk Setya Novanto kebetulan barangnya ada di Kupang, di NTT,” kata Direktur Labuksi KPK Mungki Hadipratikto kepada jurnalis di Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (26/11/2025).

    Dari dokumen yang dipaparkan Mungki, aset Setya Novanto berkode ETF62G. Mungki menjelaskan, KPK melelang 176 lot dengan total lebih dari Rp289 miliar. 73 lot merupakan aset bergerak seperti mobil, tas, perhiasan, hingga robot senilai Rp6,68 miliar.

    Kemudian 103 lot merupakan barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, serta apartemen senilai Rp282 miliar.

    Mungki mengatakan pengadaan lot kali ini lebih banyak dibandingkan lelang-lelang sebelumnya. Lelang termahal untuk aset bergerak adalah mobil Lexus seharga Rp878 juta.

    Sedangkan untuk aset tidak bergerak berupa pabrik di Bogor senilai Rp60 miliar. Aset termurah adalah laptop yang bernilai Rp667.000. 

    Mungki menyampaikan bahwa ada sejumlah aset yang tidak laku di periode sebelumnya yang kemudian di lelang pada periode ini.

    “Di antaranya adalah tanah dan bangunan di daerah Halim Perdanakusuma, kemudian tanah dan bangunan yang ada di Kecamatan Kemang,” ujarnya.

    Lebih lanjut di Kabupaten Bogor, 12 bidang tanah di Riau, sampai tanah dan bangunan di Kompleks Golf Mediterania, Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, KPK kembali melelang robot disinfection seinlai Rp78 juta dan 10 buah face recognition.

    Pelaksanaan lelang berlangsung di 22 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL Jakarta III menjadi lokasi yang menampung barang lelang terbanyak dibandingkan KPKNL lainnya.

    Barang lelang telah diumumkan sejak 10 November 2025 dan penetapan lelang pada 9 Desember 2025. Proses aanwijzing dilakukan pada 2 Desember 2025.

    Selanjutnya uang hasil lelang terlebih dulu ditransfer ke KPK oleh KPKNL untuk dialirkan ke kas negara. Informasi lebih detail dapat mengunjungi website https://lelang.go.id/ 

  • KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor Total Rp200 miliar, Ada Emas Antam hingga Tas Branded

    KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor Total Rp200 miliar, Ada Emas Antam hingga Tas Branded

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi membuka lelang dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2025. Barang lelang telah diumumkan sejak 10 November 2025 dan penetapan lelang pada 9 Desember 2025.

    Lembaga antirasuah melelang 176 lot dari 33 perkara dengan total lebih dari Rp289 miliar. 73 lot merupakan aset bergerak seperti mobil, tas, perhiasan, hingga robot senilai Rp6,68 miliar.

    Kemudian 103 lot merupakan barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, serta apartemen senilai Rp282 miliar. Direktur Labuksi KPK, Mungki Hadipratikto menjelaskan, harga lelang dapat meningkat sesuai penawaran dari peserta lelang. Barang lelang akan dikenakan bea.

    “Nah, bea lelang itu hanya 2% untuk barang tidak bergerak, sedangkan barang bergerak bea lelangnya 3% dari nilai lelang,” katanya kepada jurnalis di Gedung Rupbasan KPK, Cawang, Rabu (26/11/2025).

    Mungki mengatakan pengadaan lot kali ini lebih banyak dibandingkan lelang-lelang sebelumnya. Lalu, lelang termahal untuk aset bergerak adalah mobil Lexus seharga Rp878 juta.

    Sedangkan untuk aset tidak bergerak berupa pabrik di Bogor senilai Rp60 miliar. Aset termurah adalah laptop yang bernilai Rp667 ribu. 

    Lebih lanjut, pelaksanaan lelang berlangsung di 22 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL Jakarta III menjadi lokasi yang menampung barang lekang terbanyak dibandingkan KPKNL lainnya.

    Adapun, proses lelang berlangsung pada Selasa, 2 Desember 2025. Selanjutnya uang hasil lelang terlebih dulu ditransfer ke KPK oleh KPKNL untuk dialirkan ke kas negara.

    Untuk informasi lebih detail, Anda dapat mengunjungi website https://lelang.go.id/ 

  • RS Islam Bogor Perkuat Layanan Kesehatan Berbasis Wakaf untuk Masyarakat

    RS Islam Bogor Perkuat Layanan Kesehatan Berbasis Wakaf untuk Masyarakat

    Jakarta –

    Masyarakat semakin membutuhkan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Sebagai rumah sakit syariah berbasis wakaf, Rumah Sakit Islam Bogor (RSIB) tak hanya hadir memberikan pelayanan medis, namun juga menjalankan amanah sosial.

    Rumah sakit ini lahir dari gagasan para tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan muslim dan tenaga kesehatan Bogor yang dipelopori oleh KH Sholeh Iskandar melalui Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor (YARSIB). RSIB memadukan standar pelayanan medis dengan nilai-nilai Islam yang menekankan amanah dan kepedulian.

    Selama 30 tahun, RSIB menjalani program pembiayaan layanan kesehatan untuk warga yang tidk mampu. Hingga akhir tahun 2025, lebih dari 500 pasien telah menerima layanan pembebasan biaya pelayanan melalui mekanisme dana wakaf dengan nilai bantuan lebih dari Rp 2 miliar.

    Data rumah sakit juga menunjukkan kenaikan kunjungan pasien secara signifikan, dari 57.816 di tahun 2021 menjadi 97.148 di tahun 2024. Ketua Pembina Yayasan RS Islam Bogor, Prof Dr KH Didin Hafidhuddin MS menilai keberadaan RSIB hari ini tidak terlepas dari kontribusi umat.

    “Perkembangan RS Islam Bogor, baik dari bangunan maupun pelayanan, merupakan karunia Allah dan hasil dukungan melalui wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf adalah karunia Allah dan hasil dukungan melalui wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf adalah pewakaf telah wafat. Semoga wakaf yang disalurkan menjadi keberkahan dan pewakaf telah wafat. Semoga wakaf yang disalurkan menjadi keberkahan dan menopang keberlanjutan pelayanan bagi umat,” kata Prof Didin, dikutip dari siaran pers, Rabu (26/11/2025).

    Sementara, Ketua Yayasan RS Islam Bogor, Dr Ir H Dwi Sudharto, M.Si mengatakan bahwa wakaf bukan hanya sekedar sumber pendanaan, tapi juga mandat moral.

    “Wakaf yang diberikan kepada RS Islam Bogor bukan sekadar dana operasional, tetapi amanah dari umat. Karena itu, pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. InsyaAllah, penguatan fasilitas dan pengadaan alat kesehatan akan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya,” katanya.

    Direktur RS Islam Bogor, dr Saptono Saharjo, MARS menambahkan, rumah sakit yang didirikan dengan visi besar ini harus dimajukan. RSIB terus melakukan inovasi, menguatkan profesionalisme, dan memastikan bahwa rumah sakit ini menjadi institusi kesehatan yang dapat dipercaya dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    Kini, rumah sakit berbasis wakaf dengan registrasi resmi ini membuka kesempatan wakaf produktif untuk pengadaan peralatan medis dalam meningkatkan kemampuan diagnostik, seperti CT Scan 64 Slice, X Ray Panoramic, X Ray C Arm, peralatan laboratorium klinik, serta untuk meningkatkan peningkatan layanan insentif dan kedaruratan medis. Kebutuhan yang diajukan diperkirakan mencapai Rp 28 miliar.

    RS Islam Bogor mengajak masyarakat, perusahaan, hingga lembaga filantropi untuk mendukung program Wakaf Kesehatan Umat. Dana wakaf akan dialokasikan untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, pemeliharaan alat, hingga pembiayaan layanan sosial untuk pasien yang membutuhkan.

    (elk/up)

  • Menhan Sjafrie Ungkap Arahan Prabowo Usai Dipanggil Rapat di Hambalang

    Menhan Sjafrie Ungkap Arahan Prabowo Usai Dipanggil Rapat di Hambalang

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan terdapat pertemuan belum lama ini dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban kawasan hutan dan praktik tambang ilegal.

    Hal tersebut disampaikan Sjafrie melalui unggahan di akun Instagram resminya, @sjafrie.sjamsoeddin, yang dikutip Rabu (26/11/2025).

    Dalam unggahan itu, Sjafrie menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung pada Minggu (23/11/2025) tersebut membahas hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

    “Pertemuan bersama Presiden Prabowo membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban tambang ilegal, termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat,” tulisnya dalam akun tersebut.

    Sjafrie menyebut Presiden Ke-8 RI itu pun kembali menegaskan amanat konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam.

    “Presiden menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945: ‘Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.’ Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan bersama kementerian dan lembaga terkait berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara konsisten.

    “Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” ujar Sjafrie.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025). Pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

    Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

  • Kejagung Sita Mobil Mewah dan 2 Moge pada Kasus Korupsi Pajak 2016-2020

    Kejagung Sita Mobil Mewah dan 2 Moge pada Kasus Korupsi Pajak 2016-2020

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) sita satu Toyota Alphard dan dua motor gede (Moge) terkait kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak 2016-2020.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan kendaraan bermotor itu disita dari penggeledahan pada Minggu (25/11/2025).

    “Ya, sementara itu aja [Toyota Alphard dan 2 Moge disita],” ujar Anang di Kejagung, Selasa (25/11/2025).

    Dia menambahkan, penggeledahan itu dilakukan di delapan tempat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

    Anang tidak menjelaskan secara spesifik itu berkaitan dengan siapa. Dia hanya mengemukakan bahwa penggeledahan dilakukan di kantor pajak dan rumah pribadi.

    “Ada memang kantor, ada juga rumah ya,” imbuhnya.

    Selain penyitaan mobil dan motor, penyidik Jampidsus Kejagung RI juga mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara pajak. 

    “[Mobil dan motor] oleh Pidsus atau penyidik diamankan di tempat yang sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.