kab/kota: Bogor

  • Presiden Prabowo rapat dengan BGN dorong percepatan operasional SPPG

    Presiden Prabowo rapat dengan BGN dorong percepatan operasional SPPG

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat bersama jajaran Badan Gizi Nasional membahas percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Rapat tersebut digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi Presiden Prabowo yang meminta laporan terkini terkait progres program MBG.

    Dalam pertemuan tersebut, Dadan melaporkan capaian hingga April 2025 serta rencana percepatan pembentukan satuan pelayanan baru.

    “Pada intinya dua hari yang lalu Presiden telepon terkait progres tentang makan bergizi. Kemudian kami sampaikan dan beliau bertanya terkait dengan target-target yang ingin dicapai,” ujar Dadan dalam keterangannya usai rapat.

    Dadan mengungkapkan bahwa program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat.

    Dia juga menyampaikan adanya potensi penambahan SPPG baru yang direncanakan mulai beroperasi pada tanggal 5 dan 14 Mei 2025.

    “Sehingga insyaallah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani lebih dari 4 juta penerima manfaat,” jelasnya.

    Dalam pengarahan kepada jajaran Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program ini.

    Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

    “Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan,” ungkap Dadan.

    Presiden Prabowo juga memberikan motivasi kepada para petugas di lapangan, khususnya para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi garda terdepan program ini.

    Sedangkan mengenai capaian program, Dadan mengatakan bahwa target layanan hingga April telah tercapai dan pihaknya optimistis dapat meningkatkan jumlah penerima manfaat secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

    “Sejauh ini sesuai dengan target karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani tiga juta. Nah itu alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani enam juta. Dan kita sedang mengejar itu sehingga nanti kami berharap pada akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai enam juta,” jelasnya.

    Dadan menambahkan bahwa setelah pendidikan SPPI batch 3 rampung, pelayanan akan semakin dipercepat dengan target lebih dari 20 juta penerima manfaat pada akhir Agustus 2025.

    Dadan turut menyampaikan harapannya agar seluruh jajaran Badan Gizi Nasional semakin termotivasi dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan program ini.

    “Insyaallah mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan,” jelas Dadan.

    Turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BGN Ungkap 30.000 Orang Siap Urus Dapur MBG

    BGN Ungkap 30.000 Orang Siap Urus Dapur MBG

    BGN Ungkap 30.000 Orang Siap Urus Dapur MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala
    Badan Gizi Nasional
    (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bakal lulus pada akhir Juli 2025.
    Dengan begitu, puluhan ribu calon kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ) itu bakal siap mengurus
    program MBG
    pada Agustus 2025.
    “Insya Allah (30.000 SPPI) akan selesai (pelatihan) di akhir Juli. Nah, makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” kata Dadan usai mengikuti rapat bersama yang dipimpin oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025).
    Dadan menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik calon Kepala SPPG tersbeut.
    Adapun SDM, kata Dadan, merupakan salah satu dari tiga kunci sukses pelaksanaan MBG.
    Saat ini menurutnya, terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.
    “Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri 6 sehingga SDM-nya baru ada 1.994,” jelasnya.
    Sementara dua kunci lainnya, adalah anggaran dan infrastruktur. Dari sisi anggaran, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk program MBG hingga akhir tahun.
    Adapun aspek infrastruktur, ia menyatakan bahwa jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.
    Oleh karena itu, Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.
    “Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujarnya.
    Meski demikian, Kepala BGN itu juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Untuk itu, pihaknya kini sedang menyusun dan mempertajam standar operasional prosedur (SOP) pemilihan, serta supervisi mitra.
    “Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rapat dengan Prabowo, BGN Targetkan Tak Ada Kasus Keracunan MBG

    Rapat dengan Prabowo, BGN Targetkan Tak Ada Kasus Keracunan MBG

    Rapat dengan Prabowo, BGN Targetkan Tak Ada Kasus Keracunan MBG
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menggelar rapat bersama jajaran
    Badan Gizi Nasional
    (BGN) dan menargetkan zero accident atau tidak ada lagi kasus keracunan
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ).
    Hal tersebut diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana usai rapat yang digelar di kediaman pribadi Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (3/5/2025).
    “Insyaallah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan,” ujar Dadan lewat keterangannya, Sabtu (3/5/2025).
    Adapun rapat pada akhir pekan ini menegaskan keseriusan Prabowo dalam mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) gunna memperluas cakupan program MBG.
    Dadan mengungkapkan, Prabowo dalam rapat tersebut menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.
    Hal tersebut penting, mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
    “Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan,” ujar Dadan.
    Dalam pertemuan tersebut, Dadan juga melaporkan capaian hingga April 2025 dan rencana percepatan pembentukan satuan pelayanan baru.
    “Pada intinya dua hari yang lalu Presiden telepon terkait dengan progres tentang makan bergizi. Kemudian kami sampaikan, dan beliau bertanya terkait dengan target-target yang ingin dicapai,” ujar Dadan.
    Ia menjelaskan, program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat. Selain itu, ia mengungkap adanya potensi penambahan SPPG baru yang direncanakan mulai beroperasi pada 5 dan 14 Mei 2025.
    “Sehingga Insyaallah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani kurang lebih, lebih dari 4 juta penerima manfaat,” ujar Dadan.
    Sebelumnya, terdapat dua kasus terbaru terkait dugaan
    keracunan MBG
    yang terjadi di Jawa Barat. Pertama, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami keracunan makanan usai menyantap menu MBG.
    Peristiwa keracunan MBG lainnya juga baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rapat dengan Prabowo, BGN Targetkan Tak Ada Kasus Keracunan MBG

    Rapat dengan BGN, Prabowo Tekankan Ketelitian dalam Pelaksanaan MBG

    Rapat dengan BGN, Prabowo Tekankan Ketelitian dalam Pelaksanaan MBG
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menggelar rapat bersama jajaran
    Badan Gizi Nasional
    (BGN) di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (3/5/2025).
    Rapat pada akhir pekan ini menegaskan keseriusan Prabowo dalam mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperluas cakupan Program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ).
    Dalam rapat tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Prabowo menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.
    Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
    “Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan,” ujar Dadan dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).
    Prabowo juga memberikan motivasi kepada para petugas di lapangan, khususnya para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi garda terdepan program MBG.
    Sedangkan terkait capaian program, Dadan menyebutkan bahwa target layanan hingga April telah tercapai dan pihaknya optimistis dapat meningkatkan jumlah penerima manfaat secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.
    “Sejauh ini sesuai dengan target, karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani 3 juta. Nah itu Alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta. Dan kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta,” ujar Dadan.
    Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa setelah pendidikan SPPI batch 3 rampung, pelayanan akan semakin dipercepat dengan target lebih dari 20 juta penerima manfaat pada akhir Agustus 2025.
    Dadan turut menyampaikan harapannya agar seluruh jajaran BGN semakin termotivasi dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan program ini.
    “Insyaallah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan,” tandas Dadan.
    Turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kakek Penjual Pisang di Bogor Dipukul Pemotor hingga Hidung Berdarah, Polisi: Pelaku Warga Bekasi – Halaman all

    Kakek Penjual Pisang di Bogor Dipukul Pemotor hingga Hidung Berdarah, Polisi: Pelaku Warga Bekasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah video cuplikan CCTV di Kota Bogor, Jawa Barat merekam aksi seorang pemotor yang menganiaya penjual pisang menjadi viral di media sosial.

    Tampak kakek penjual pisang yang sedang memikul dagangannya dengan berjalan kaki dihentikan oleh pria yang mengendarai motor.

    Saat berhenti, pemotor itu menghampiri penjual pisang itu dan aksi pemukulan tersebut terjadi.

    Namun sayangnya, tindakan penganiayaan itu tidak terekam jelas karena terhalang papan.

    Akibatnya, hidung korban mengeluarkan darah setelah dipukul pelaku.

    Pelaku pun tampak santai meninggalkan korban meski dihampiri beberapa warga.

    Korban kemudian dibantu seorang wanita yang berada di lokasi kejadian.

    Wanita itu membantu korban dengan mengelap hidung korban dengan tisu agar darah berhenti mengalir.

    Video itu menjadi viral di Instagram setelah diunggah oleh akun Instagram @mamahakushop. 

    Setelah viralnya video tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin berkunjung ke rumah korban.

    Diketahui, peristiwa itu terjadi di wilayah Gunungbatu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Kamis (1/5/2025).

    Korban bernama Ogan (78) yang tinggal di Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

    Jenal bersama Polresta Bogor Kota langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) setelah mendapatkan laporan dari warganet.

    “Saya meluncur ke toko tersebut berbarengan dengan Polresta Bogor Kota,” kata Jenal.

    Pihaknya kemudian menyerahkan penyelidikan penganiayaan ini ke Polresta Bogor Kota. 

    “Kami menyerahkan sepenuhnya ke Polresta Bogor Kota. Kita sudah laporkan ke Kapolresta. Saat ini tahap penyelidikan dan pengejaran pelaku,” tandasnya.

    Kasie Humas Polresta Bogor Kota Ipda Eko Agus membenarkan telah menyelidiki peristiwa itu.

    “Sudah dalam penyelidikan dan saat ini ditangani oleh Polsek Bogor Barat,” kata Ipda Eko saat dihubungi Jumat (2/5/2025).

    Identitas pelaku

    Pelaku pemukulan tersebut bukan warga Bogor tetapi berasal dari Bekasi.

    Aji melanjutkan, pihaknya saat ini sedang melakukan pengejaran.

    Hal ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi Nugroho.

    “Pelaku sudah teridentifikasi. Pelaku bukan warga Bogor melainkan warga Bekasi,” kata Aji saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Jumat (2/5/2025).

    “Saat ini kami masih melakukan pengejaran,” sambungnya.

    Meski demikian, Aji belum membeberkan identitas dari pelaku tersebut.

    Nantinya pelaku pun terancam terjerat Pasal 351 KUHP terkait penganiayaan.

    “Kita masih lakukan penyelidikan. Sementara berdasarkan LP pelaku terancam dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan,” tandasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Terungkap Sosok Pelaku yang Pukul Kakek Penjual Pisang di Gunung Batu Bogor, Rupanya Warga Bekasi.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • Presiden Prabowo Minta Anggaran Pendidikan Tidak Boleh Salah Alamat

    Presiden Prabowo Minta Anggaran Pendidikan Tidak Boleh Salah Alamat

    BOGOR – Ada yang menarik dari pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jumat, 2 Mei. Presiden Prabowo meminta agar pengelolaan anggaran pendidkan harus sampai ke yang membutuhkan.

    Presiden meminta semua pihak jujur, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pendidikan di Indonesia memiliki anggaran yang paling besar dibandingkan beberapa negara lain, mencapai 22 persen APBN.

    Karena itu, Presiden Prabowo meminta agar pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan dengan jujur dan tidak dikorupsi.

  • Dulu Siswi, Kini Ibu Murid: Haru Ibu Santi Lihat Sekolah Anaknya Dipugar Berkat Prabowo – Halaman all

    Dulu Siswi, Kini Ibu Murid: Haru Ibu Santi Lihat Sekolah Anaknya Dipugar Berkat Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR — Di tengah gegap gempita perayaan Hari Pendidikan Nasional 2025, ada satu momen yang begitu membekas di hati seorang ibu, Santi namanya.

    Ia bukan hanya hadir sebagai orang tua murid, tapi juga sebagai saksi sejarah: bagaimana sekolah masa kecilnya yang dulu sederhana, kini berdiri lebih layak dan membanggakan, berkat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah… saya senang sekali, terharu. Sekarang sekolah anak saya dapat bantuan dari Presiden. Terima kasih banyak, Pak Prabowo, sudah bantu kami,” ujar Santi dengan mata berkaca-kaca, usai menyaksikan langsung peresmian program PHTC di SDN Cimahpar 5, Bogor, Kamis (2/5).

    Santi adalah lulusan SDN Cimahpar 5. Ia mengenang betapa dulu ruang kelas dan fasilitas sekolahnya serba terbatas. Kini, saat anaknya Lilis Nurjanah duduk di kelas 3B, ia menyaksikan transformasi nyata: ruang kelas yang nyaman, ruang guru yang lebih layak, serta lingkungan belajar yang bersih dan menyenangkan.

    “Dulu mah seadanya, sekarang ruangannya bagus-bagus. Saya jadi tenang anak sekolah di sini,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Lilis kini juga mendapat manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Menu makan siang bergizi tak hanya mengisi perut anak-anak, tapi juga membawa kebahagiaan hingga ke rumah.

    “Kadang Lilis suka sisain buat adiknya di rumah. Katanya, ‘Mamah, Teteh tadi dapat ini di sekolah.’ Saya bersyukur sekali. Terima kasih Pak Prabowo,” tutur Santi dengan suara bergetar.

    Dalam momen yang penuh haru itu, Ibu Santi dan putrinya kompak menyampaikan doa terbaik untuk sang Presiden.

    “Semoga panjang umur, sehat selalu, dan terus jadi presiden yang baik buat Indonesia. Terima kasih banyak, Pak Presiden!”

  • Putra Try Sutrisno Nyaris Terdepak, Said Didu Beri Sinyal Jokowi Masih Pegang Tombol Militer

    Putra Try Sutrisno Nyaris Terdepak, Said Didu Beri Sinyal Jokowi Masih Pegang Tombol Militer

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti isu dua matahari dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Isu ini kembali mencuat setelah beredarnya kabar pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra Jenderal (Purn) Try Sutrisno, yang dikaitkan dengan gelombang desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut Said Didu, upaya pencopotan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I, meski akhirnya dibatalkan, menunjukkan adanya tarikan kekuatan internal di tubuh militer dan pemerintahan.

    Ia menilai bahwa loyalis Jokowi berada di pusat pusaran dinamika tersebut.

    “Panglima TNI, Dandim Surakarta (Solo) 2009-2011, Danrem Bogor 2020, Komandan Paspampres 2020-2021, Panglima TNI 2023 diangkat oleh Jokowi,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (3/5/2025).

    Tak hanya itu, ia juga menyoroti Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) saat ini, yang disebut sebagai menantu tokoh kuat lingkaran istana, Luhut Binsar Pandjaitan.

    “KSAD 2023-sekarang diangkat oleh Jokowi,” cetusnya.

    Kata Said Didu, KSAD juga memiliki jejak karier yang erat dengan Jokowi, mulai dari Komandan Grup A Paspampres hingga KSAD 2023.

    “Laksda Hersan (rencana pengganti Kunto), Ajudan Presiden Jokowi 2014-2016, Sekmilpres Jokowi 2022-2023,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat bicara soal batalnya pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I.

    Refly menyebut, dinamika ini adalah ujian loyalitas di tubuh TNI yang semakin menunjukkan adanya dua matahari di lingkar kekuasaan.

  • Singgung Publikasi Standar Pelayanan Minimal, Anggota Komisi V DPR Soroti Badan Pengatur Jalan Tol – Halaman all

    Singgung Publikasi Standar Pelayanan Minimal, Anggota Komisi V DPR Soroti Badan Pengatur Jalan Tol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Sofwan Dedy Ardyanto mengungkap adanya dugaan pelanggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

    Ia menduga ada upaya menutup-nutupi informasi publik terkait evaluasi SPM.

    “Sejak RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan BPJT pada tanggal 19 Februari 2025, saya sudah membaca gelagat ada yang tidak beres dengan tata kelola jalan tol,” kata Sofwan Dedy Ardyanto, Sabtu (3/5/2025).

    Dugaan Sofwan muncul dari temuan bahwa BPJT tidak mengunggah hasil evaluasi SPM Jalan Tol ke laman resmi mereka.

    Padahal Pasal 51A ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan menyatakan bahwa hasil evaluasi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi publik.

    Dalam RDP pada bulan Februari lalu, Sofwan menyatakan dirinya bahkan menunjukkan langsung kepada pihak BPJT dan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) bahwa laman evaluasi di situs BPJT kosong.

    “Website BPJT yang memuat halaman hasil evaluasi SPM tersebut kosong. Tidak ada satupun dokumen hasil evaluasi SPM yang di-upload,” tuturnya.

    “Padahal UU dan PP menyatakan dokumen tersebut merupakan informasi publik, yang bisa diakses oleh siapapun,” lanjut Sofwan.

    Sepekan dari RDP bersama Komisi V DPR itu, website BUJT disebut malah tidak bisa diakses hingga saat ini.

    Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada perwakilan BPJT yang hadir dalam kegiatan kunjungan spesifik Komisi V DPR ke Tol Ciawi Bogor pada 27 Februari 2025, Sofwan menilai, jawabannya kurang memuaskan.

    “Sangat tidak masuk akal, pegawai BPJT menjawab bahwa website mereka terpaksa tidak dapat diakses untuk sementara karena alasan efisiesi anggaran,” ungkapnya.

    Dua bulan kemudian, menurut Sofwan, halaman website BPJT masih tidak bisa diakses.

    Hal itu turut disinggungnya dalam forum Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada 30 April 2025.

    “Pak Menteri, apakah sesulit itu mengaktifkan website resmi BPJT. Atau jangan-jangan ada kecurangan yang disembunyikan? Saya ingatkan bahwa ini sudah melanggar UU dan PP, karena menutup akses informasi publik terhadap hasil evaluasi SPM jalan tol,” kata Sofwan kepada Menteri PU dalam rapat kerja tersebut.

    Jika mengacu pada PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, dijelaskan Sofwan, pemenuhan SPM menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah melalui Kementerian PU untuk menyetujui usulan kenaikan tarif dari para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

    Bahkan dalam Pasal 64 PP 23/2024 itu disebutkan setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi SPM Jalan Tol akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penundaan penyesuaian tarif, denda administratif, dan/atau pembatalan perjanjian pengusahaan tol.

    Untuk diketahui, BUJT mempunyai hak untuk mendapatkan kenaikan tarif setiap dua tahun sekali. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 48 ayat (3) dan (4) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

    Melalui regulasi tersebut, evaluasi kenaikan tarif jalan tol mempertimbangkan dua aspek, yaitu pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol.

    “Sebagai Anggota Komisi V DPR, kami punya fungsi pengawasan untuk mengawasi apakah tarif jalan tol yang sudah naik dan akan naik, sudah memenuhi syarat SPM atau belum? Bagaimana mau mengawasi, untuk mengakses dokumennya saja sulit,” tukas Sofwan.

    Oleh karena itu, Sofwan mendukung keputusan Komisi V DPR yang akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol dan berharap Panja dapat mengusut tuntas dugaan yang ada.

    “Kita akan mainkan jurus detektif parlemen. Saya akan kejar terus urusan ini sampai tuntas,” ujarnya.

    “Di sana ada hak rakyat, hak masyarakat untuk mendapatkan layanan jalan tol sesuai amanat undang-undang. Ingat ada uang rakyat di sana, duit rakyat juga ada yang dipakai buat bangun jalan tol,” kata Sofwan.

     

  • Tak Hanya Bali, Pulau Jawa dan Sumatera Pernah Terjadi Blackout, Jokowi Sampai Marah di Kantor PLN – Halaman all

    Tak Hanya Bali, Pulau Jawa dan Sumatera Pernah Terjadi Blackout, Jokowi Sampai Marah di Kantor PLN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Listrik padam secara massal atau blackout di Bali pada Jumat (2/5/2025) sore, bukan merupakan peristiwa yang pertama kali di Indonesia.

    Blackout pernah terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Presiden RI pernah marah-marah di kantor PLN pusat, Jakarta.

    Adapun blackout di Bali setidaknya berlangsung selama 11 jam, di mana aliran listrik baru kembali ke seluruh pelanggan di Bali pada pukul 03.30 WITA pada Sabtu (3/5/2025).

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkap penyebab gangguan yang terjadi di wilayah Bali bukan merupakan serangan siber.

    “Secara teknis, indikasi gangguan terpantau terjadi pada sistem penyaluran kabel laut, namun kepastian penyebabnya masih terus ditelusuri dan bukan akibat dari serangan siber atau yang lainnya,” tutur Darmawan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).

    Berikut catatan peristiwa blackout:

    Listrik Padam Kawasan Jawa-Bali pada 1997

    Pada 13 April 1997, terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali. 

    Saat itu, blackout terjadi sekitar pukul 10.15 WIB dan berlangsung selama tiga jam. 

    Setelah listrik menyala, pemadaman kembali terjadi selama kurang lebih tiga jam pada pukul 17.00 WIB. 

    Saat itu, pasokan listrik ke Jawa dan Bali terhambat karena adanya gangguan pada saluran tegangan ekstra tinggi di PLTU Suralaya. 

    Akibat dari peristiwa tersebut, lampu lalu lintas tidak berfungsi dan menimbulkan kemacetan panjang. 

    Aktivitas di pusat perbelanjaan juga terhenti karena tidak adanya listrik menyebabkan fasilitas-fasilitas tidak bisa beroperasi. 

    Pemutusan Aliran Listrik di Jakarta dan Sekitarnya pada 2002 

    Mengutip dari Kompas.com, pemadaman aliran listrik berlangsung selama dua hari sejak tanggal 12-13 September 2002. 

    Putusnya aliran listrik terjadi akibat hubungan pendek di Gardu Induk Tegangan Ekstra (GITET) Cibinong sehingga transmisi ke arah Bekasi, Cawang, dan Gandul rusak. 

    Layanan publik seperti Kereta Rel Listrik (KRL) arah Tangerang, Bogor, dan Bekasi terganggu akibat pemadaman ini. 

    Selain layanan publik, PLN juga mencabut power supply yang digunakan Base Transceiver Station (BTS) dan Base Station Control (BSC) Jabodetabek, sehingga menimbulkan hambatan dalam layanan seluler. 

    Penggunaan lilin selama blackout yang terjadi di tahun 2002 memicu kebakaran di 13 lokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Pada proses pemadaman, dua orang meninggal dunia.  

    Listrik Padam di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat 

    Pemadaman di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) berlangsung selama kurang lebih 8-18 jam. 

    Padamnya listrik disebabkan oleh gangguan pada transmisi SUTET 500kV PLN di Jawa Barat.  

    Kerugian dari pemadaman ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Aktivitas industri seperti konveksi, transportasi online, dan SPBU terkena imbas besar dari peristiwa ini. 

    Selain itu, pelayanan publik seperti MRT, commuter line, ATM, dan pintu tol juga turut dirugikan. 

    Hingga Senin (5/8/2019), sejumlah lokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya kembali mengalami pemadaman listrik. 

    Selama peristiwa ini berlangsung, pihak PLN tidak memberi kejelasan mengenai kapan listrik akan kembali menyala. 

    Atas peristiwa blackout pada akhir pekan, Jokowi pada esoknya Senin (5/8/2019) mendatangi kantor pusat PT PLN untuk mendapat penjelasan langsung dari jajaran direksi. 

    Saat itu, ia didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. 

    Jokowi dan rombongan langsung masuk ke dalam salah satu ruangan. Di sana sudah ada jajaran direksi PLN. 

    “Pagi hari ini saya datang ke PLN. Pertama saya ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total minggu kemarin,” kata Jokowi dikutip dari Kompas.com.

    Jokowi mengaku heran saat PLN terlihat tidak dapat berbuat banyak saat listrik padam. Padahal, PLN terbilang sebuah perusahaan besar. 

    Ia juga mengingatkan peristiwa padamnya listrik seperti ini juga pernah terjadi pada 2002 lalu di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa jadi pelajaran bersama. 

    “Dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan, backup plan (rencana cadangan). Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik,” kata Jokowi. 

    Jokowi menyebut, pemadaman listrik ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, tapi juga merugikan masyarakat. 

    Setelah itu, Jokowi langsung memberi kesempatan Direksi PLN untuk berbicara dan memberi penjelasan. 

    “Tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa masa yang akan datang,” kata Jokowi.

    Blackout di Pulau Sumatera

    Blackout di Pulau Sumatera terjadi pada Senin (3/6/2024), di mana warga Aceh hingga Lampung merasakan gangguan pasokan listrik.

    Sejumlah pelanggan, terutama di Banda Aceh dan Aceh Besar mengeluhkan listrik padam yang berkepanjangan, bisa sampai 3 jam lebih.

    Bahkan hingga Selasa (4/6/2024) siang, masalah suplai listrik di Aceh juga belum selesai.

    Sejumlah pelanggan di beberapa desa masih mengalami pemadaman listrik berkepanjangan.

    Seorang warga di Limpok Aceh Besar, Ica mengaku listrik di rumahnya sudah padam sejak pukul 10:00 WIB, Selasa (4/6/2024).

    “Sudah dari jam 10 tadi, sampai sekarang belum hidup” ujarnya, saat ditanya Serambinews.com pukul 13:30 WIB.

    Dampak pemadaman listrik di Sumatera Selatan (Sumsel) turut berimbas pada aktivitas masyarakat tak terkecuali moda transportasi LRT Palembang, Selasa (4/6/2024).  

    Operasional LRT di Palembang terhenti total karena third Rail off/mati dampak dari gangguan listrik tersebut. 

    Akibatnya, penumpang yang terjebak dalam perjalanan LRT tidak dapat melanjutkan perjalanannya dan dievakuasi melalui walkway.
     
    “Namun sebelum dilakukan evakuasi, petugas kami telah memastikan kondisi power sistem di jalur sudah aman atau safety, dan ada petugas kami yang memandu proses tersebut, ” kata Manager Humas PTKAI Divre III Palembang Aida Suryanti, dikutip dari TribunSumsel.

    PLN Lampung membenarkan terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah di Sumatera pada saat itu.

    Asisten Manager Komunikasi PT PLN UID Lampung, Darma Saputra mengatakan, pihaknya membenarkan adanya pemadaman listrik sejak beberapa jam lalu.

    “Benar padam listrik sebagian Sumatera, saat ini sedang ditangani petugas,” kata Asisten Manager Komunikasi PT PLN (Persero) UID Lampung Darma Saputra saat dihubungi Tribun Lampung, Selasa (4/8/2024).

    Ia mengatakan, padam listrik tersebut sehubungan dengan gangguan transmisi SUTT 275kV Lubuk Linggau – Lahat.

    Ia mengatakan, padam listrik tersebut bukan hanya di Provinsi Lampung saja, tetapi hampir sebagian Sumatera mengalami pemadaman listrik.

    “Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan gangguan tersebut,” kata Darma.

    “Terkait informasi kelistrikan di Lampung kami sampaikan kepada pelanggan PLN yang terhormat kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” kata Darma.