Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Miris! Pemkab Bogor Nekat Belanja Mobil Dinas Baru di Tengah Efisiensi Anggaran

    Miris! Pemkab Bogor Nekat Belanja Mobil Dinas Baru di Tengah Efisiensi Anggaran

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali jadi sorotan di tengah efisiensi anggaran.

    Pasalnya, Pemkab Bogor kedapatan membagikan mobil dinas baru berjenis Jeep Suzuki Jimny kepada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    Bahkan, Mobil Suzuki Jimny keluaran tahun 2024 itu sudah dibranding sesuai nama dinas penerima.

    Salah satu dinas yang menerima kendaraan mewah tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bogor.

    Kepala Satpol-PP, Cecep Imam Nagarasid, membenarkan pengadaan ini. Ia mengaku bahwa pihaknya mendapat jatah dua unit.

    BACA JUGA: Kota Bogor Terpilih Jadi Lokasi Perdana Sentra Cipta Mandiri, Ini Target Besarnya!

    “Yang baru datang satu, satu lagi menyusul. Mobil ini penunjang kegiatan operasional kami di Kabupaten Bogor,” kata Cecep kepada wartawan, Senin (6/5).

    Menurutnya, kendaraan itu merupakan pemberian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, bukan hasil pengajuan ataupun permintaan dari SKPD.

    “Kami tidak memilih, tidak membeli. Mobil ini diberikan langsung oleh bagian Aset BPKAD untuk kebutuhan operasional,” tegas Cecep.

    Mobil-mobil itu sudah tampak di lingkungan Pemkab Bogor, lengkap dengan branding nama dinas seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Satpol-PP.

    BACA JUGA: Kasus Kekerasan di Sekolah Masih Marak, Raperda PPKLP DPRD Kota Bogor Siap Dievaluasi?

    Cecep menyebut, tidak semua dinas memperoleh fasilitas yang sama.

    “Itu bagian dari upaya memaksimalkan aset, termasuk milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Pembagian kendaraan ini diputuskan berdasarkan pertimbangan pimpinan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mobil yang diterima masih tergolong baru, dengan kilometer rendah.

    “Mobil ini keluaran 2024. Kilometernya masih sangat rendah, ada yang 6 ribu, ada yang 8 ribu,” tambahnya.

    Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, belum memberikan penjelasan detail terkait pengadaan mobil tersebut.

    “Saya cari data dulu ya,” singkatnya saat dihubungi.

    Dari informasi yang dihimpun, ada beberapa perbedaan harga Suzuki Jimny tipe tiga pintu alias 3 Door. Harga Suzuki Jimny tiga pintu itu kisaran setengah miliar.

    Berikut estimasi harga Suzuki Jimny di wilayah Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bogor:

  • Abaikan Larangan Dedi Mulyadi, Pelajar di Kota Depok Nekat Berangkat ke Sekolah Pakai Sepeda Motor – Halaman all

    Abaikan Larangan Dedi Mulyadi, Pelajar di Kota Depok Nekat Berangkat ke Sekolah Pakai Sepeda Motor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Masih banyak pelajar di Kota Depok, Jawa Barat, yang berangkat sekolah mengendarai sepeda motor.

    Padahal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah melarang pelajar mengendarai sepeda motor dan membawa handphone ke sekolah per 2 Mei 2025.

    Berdasarkan pantauan TribunnewsDepok.com pada Selasa (6/5/2025), di Jalan Raya Bogor-Jakarta, seorang pelajar perempuan terlihat mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm.

    Seorang pelajar pengguna sepeda motor, AH (15), mengaku menggunakan sepeda motor ke sekolah untuk mempercepat waktu.

    Meski belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), ia tetap nekat mengendarai sepeda motor ke sekolah.

    Kemudian, terkait larangan Dedi Mulyadi, ia menilai hanya diperuntukkan bagi siswa yang rumahnya dekat.

    “Alasan pakai motor karena membantu kita lebih cepat ke sekolah,” ungkap AH, Selasa.

    Bus Sekolah untuk Pelajar di Depok

    Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 43/PK.03.04/KESRA yang secara khusus ditujukan ke seluruh satuan pendidikan dan siswa-siswi di wilayah Jawa Barat.

    “Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik,” bunyi surat tersebut.

    Wali Kota Depok, Supian Suri, meminta agar para siswa yang sekolahnya terjangkau angkutan umum agar memanfaatkannya.

    “Yang belum, nanti seiring waktu kita akan coba fasilitasi angkut ke sekolah-sekolah yang hari ini belum terfasilitasi dengan angkutan umum,” katanya, Selasa, dilansir TribunnewsDepok.com.

    Supian Suri lantas mengakui, peraturan larangan pelajar mengendarai sepeda motor masih terkendala ketersediaan angkutan umum yang menjangkau sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok.

    “Kita juga tahu bahwa enggak semua sekolah-sekolah kita itu terfasilitasi dengan kendaraan umum. Itu yang menjadi masalah kalau kita wajibkan seluruhnya enggak boleh naik motor,” jelasnya.

    Saat ini, Pemkot Depok hanya memiliki dua unit bus sekolah.

    Jumlah tersebut masih sangat terbatas untuk melayani semua pelajar.

    Sehingga, Pemkot Depok ingin memfasilitasi ketersediaan angkutan umum ke sekolah, sebelum peraturan tersebut benar-benar ditegakkan.

    “Sehingga tadi upaya kita mengajak anak-anak kita tidak menggunakan motor, ini benar-benar bisa kita fasilitasi dulu angkutannya,” imbuh Supian Suri.

    Kata Orang Tua Murid

    Seorang wali murid, Selassie, mengaku setuju dengan larangan pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah.

    Selassie mengatakan, larangan tersebut dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pelajar.

    Ia pun meminta agar Pemerintah Kota Depok mensosialisasikan program larangan pelajar mengendarai sepeda motor demi keselamatan.

    “Bagus, biar meminimalisir kecelakaan,” ujarnya di Kota Depok, Selasa, dikutip dari TribunnewsDepok.com.

    GUBERNUR JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa sepeda motor dan HP,” ujarnya setelah memimpin upacara Hardiknas di Lapangan Rindam III Siliwangi, Jumat (2/5/2025).

    “Untuk anak SMA itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor.”

    “Kan itu Undang-undang lalu lintas, selama ini penegakannya tidak bisa berjalan karena ada keraguan tindakan di lapangan,” jelasnya.

    Dedi Mulyadi menilai, anak-anak yang belum cukup umur tidak diberikan kebebasan mengendarai kendaraan bermotor karena berbahaya dan melanggar aturan.

    Sedangkan, larangan membawa handphone tersebut agar para pelajar fokus saat mengikuti kegiatan belajar mengajar.

    “Kami sedang mengkaji aturan dan akan segera menerapkan larangan membawa handphone ke ruang kelas, khususnya di tingkat SD dan SMP,” imbuhnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribundepok.com dengan judul Tak Pakai Helm, Ngerinya Pelajar Depok Kendari Motor ke Sekolah Meski sudah Dilarang Dedi Mulyadi

    (Tribunnews.com/Nuryanti) (TribunnewsDepok.com/M. Rifqi Ibnumasy)

    Berita lain terkait Dedi Mulyadi

  • 2 Gubernur Sebut Dedi Mulyadi Kepala Daerah Teladan: Ikuti Program hingga Langsung Kerja Sama

    2 Gubernur Sebut Dedi Mulyadi Kepala Daerah Teladan: Ikuti Program hingga Langsung Kerja Sama

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak hanya mencuri perhatian warganya, tapi juga kepala daerah lain.

    Gebrakannya yang prorakyat dan dinilai solutif menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengambil kebijakan.

    Bahkan, ada dua kepala daerah yang terang-terangan menyebut Dedi Mulyadi sebagai teladan.

    Mereka adalah Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

    Gubernur Bengkulu

    Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, terang-terangan menyatakan kagum dengan Dedi Mulyadi.

    Helmi yang kerap dijuluki ‘Gubernur TikTok’ mirip seperti Dedi Mulyadi yang kini mendapat sebutan ‘Gubernur Konten’.

    Politikus PAN itu memang kerap membagikan aktivitas dan programnya sebagai orang nomor satu di Bengkulu di TikTok (@helmi_hasan).

    Helmi memiliki 230 ribu pengikut di TIkTok.

    Ia mengaku akan mengikuti sejumlah kebijakan Dedi, terutama di bidang pendidikan dan keselamatan pelajar.

    “Insya Allah, satu hal yang baik. Kita tidak akan hanya menduplikasi, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi daerah kita. Kita tahu bahwa Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, adalah gubernur yang inovatif dengan banyak gagasan positif,” kata Helmi kepada wartawan, Kamis (1/5/2025), dikutip dari Kompas.com. 

    Salah satu kebijakan yang siap diadopsi Helmi adalah larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah.

    Ia menilai, langkah itu tidak hanya efektif mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, tapi juga membawa banyak dampak positif bagi perkembangan anak-anak.

    Pada unggahan TIkToknya tiga hari lalu, Helmi menjawab pernyataan yang menyebut dirinya disama-samakan dengan Dedi Mulyadi.

    Dengan rendah hati, Helmi menjawab dirinya masih jauh dari sosok Dedi Mulyadi, bak bumi dan langit.

    “Itu bagaikan bumi dan langit. Kang Dedi itu langitnya, Helmi Hasan itu di bawah bumi.”

    “Jauh, tidak sama, tidak seimbang. Kebaikan Kang Dedi, inovasi-inovasi Kang Dedi, kecerdasan Kang Dedi, jauh melampaui Helmi Hasan”

    “Helmi Hasan harus banyak belajar tentunya, dan kita tidak usah anti terhadap kebaikan orang. Kalau ada orang punya kebaikan banyak. Justru kebaikan itu harusnya menjadi amal kita juga.”

    Ketika ada kebaikan amalkan, ketika ada keburukan tinggalkan,” kata Helmi.

    Gubernur Kaltim

    Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, juga menyatakan kekagumannya dengan Dedi Mulyadi.

    Sebagai informasi, pada rapat di DPR Selasa (29/4/2025), Rudy memberi julukan Dedi Mulyadi sebagia ‘Gubernur Konten’.

    Terkini, Rudy menyambangi langsung Dedi Mulyadi di kediamannya, di Jawa Barat, Senin (5/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Rudy dan Dedi membahas potensi kerja sama di sektor pertanian.

    “Di Kaltim itu sawahnya luas, lautnya luas, kebunnya luas, tapi orang yang ngurusnya sedikit,” kata Dedi, dikutip dari Antara, Senin (5/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Ia menyoroti kurangnya sumber daya manusia yang mengelola sektor-sektor tersebut, yang disebabkan oleh mayoritas masyarakat Kaltim yang bekerja di sektor pertambangan.

    Untuk mengatasi masalah ini, Dedi menawarkan solusi berupa penempatan warga Jawa Barat di desa-desa yang tersedia di Kaltim.

    Ia menyatakan kesiapan untuk mengirimkan petani dan nelayan guna mengelola sumber daya alam Kaltim yang kaya.

    Rudy Mas’ud menyambut baik tawaran kerja sama tersebut, memberikan apresiasi kepada Dedi Mulyadi, dan menegaskan kesiapan Kaltim untuk berkolaborasi.

    “Kami tunggu semuanya, Kang,” ungkap Rudy. 

    Lebih lanjut, Rudy Mas’ud menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

    Ia menyebutkan adanya program kelas khusus bidang pertanian yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad), yang diperuntukkan bagi mahasiswa Kaltim dan akan dibiayai oleh Pemprov Kaltim.

    Rudy juga menyebut dirinya banyak belajar dari Dedi Mulyadi.

    Pada program Retret Kepala Daerah beberapa waktu lalu, Rudy mengaku banyak mendapat ilmu soal efisiensi dari eks Bupati Purwakarta itu.

    Rudy juga mengatakan, konten Dedi Mulyadi menginspirasi para kepala daerah, khususnya soal cara meningkatkan pendapatan asli daerah.

    “Jadi konten-kontennya Kang KDM itu memberikan inspirasi buat kita semuanya khususnya kepala-kepala daerah se-Indonesia ini bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alam ini menjadi pendapatan asli daerah,” kata Rudy.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Viral Video Wamendagri Minta Wali dan Wawali Kota Blitar Tak Dipisahkan, Ada Apa?

    Viral Video Wamendagri Minta Wali dan Wawali Kota Blitar Tak Dipisahkan, Ada Apa?

    Blitar (beritajatim.com) – Belakangan ini viral video pidato Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat upacara hari pendidikan nasional di Balai Kota Blitar. Dalam potongan video viral itu memperlihatkan Wamendagri meminta agar Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba komitmen terus bersama hingga akhir masa jabatan.

    Video Wamendagri yang meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk terus bersama hingga akhir masa jabatan ini pun diunggah oleh akun tik tok @info_nasional9. Unggahan video itu pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen.

    “Jangan ada yang memisahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setuju,” ucap Wamendagri dalam video tersebut.

    Dalam video itu, Wamendagri meminta agar jangan ada orang yang memisahkan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba. Bima Arya pun meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim kompak hingga akhir masa jabatan.

    “Kalau tidak ada yang tidak setuju akan langsung berhadapan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.

    Bima Arya pun seolah ingin memberikan pesan agar tidak ada orang yang memecah belah Kota Blitar. Mantan Wali Kota Bogor itu ingin agar para pemimpin Kota Blitar kompak selalu.

    “Setuju kalau pemimpinnya kompak, setuju kalau pemimpinnya bersama-sama memikirkan warga. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar kita,” tegasnya.

    Selama ini Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar sendiri masih terlihat kompak. Sejauh ini tidak atau belum terdengar informasi soal keretakan hubungan antara Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba. [owi/beq]

  • 3 Mobil Kecelakaan Beruntun di Jl Raya Bogor-Sukabumi, 2 Orang Terluka

    3 Mobil Kecelakaan Beruntun di Jl Raya Bogor-Sukabumi, 2 Orang Terluka

    Bogor –

    Kecelakaan beruntun melibatkan tiga unit kendaraan terjadi di Jl Raya Bogor-Sukabumi, Bogor Selatan, Kota Bogor. Kecelakaan mengakibatkan dua orang luka-luka.

    “Kecelakaan melibatkan tiga kendaraan. Akibat kejadian tersebut pengemudi dan penumpang pikap mengalami luka-luka, serta ketiga kendaraan mengalami kerusakan,” kata kata Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan, Senin (5/5/2025).

    Kecelakaan terjadi ketika mobil jenis LGCG melaju dari arah Ciawi menuju Sukabumi, sekitar pukul 17.20 WIB. Di lokasi, sopir LGCG alami blackout sehingga oleng dan menabrak dua kendaraan di lajur berlawanan arah.

    “Diduga pengemudinya mengalami blackout sehingga oleng ke kanan, masuk ke jalur berlawanan kemudian menabrak bagian kanan belakang angkot, kemudian kembali menabrak bagian depan pikup yang ada di belakang angkot,” terang Santi.

    Tiga unit kendaraan terlibat kecelakaan beruntun sempat melintang di jalan raya dan menimbulkan kemacetan. Pada saat bersamaan, tim rescue Damkar Kota Bogor yang sedang perjalanan pulang usai evakuasi monyet liar di pemukiman warga, melintas di lokasi dan mengevakuasi mobil.

    “Petugas yang sedang di jalan mengarah pulang ke Mako Sukasari, selepas evakuasi monyet di Kelurahan Harjasari, berpapasan langsung (di TKP kendaraan). Dengan sigap, petugas evakuasi orang dan juga kendaraan yang menghalangi badan jalan,” kata anggota Rescue Damkar Kota Bogor Kristian Permana, dihubungi terpisah.

    (sol/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rumah Ibu Tunggal di Sukaraja Ambruk Dihantam Hujan Deras, Butuh Bantuan Perbaikan

    Rumah Ibu Tunggal di Sukaraja Ambruk Dihantam Hujan Deras, Butuh Bantuan Perbaikan

    JABAR EKSPRES – Sebuah rumah milik Dede Aisyah, janda dengan tiga anak, ambruk akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kampung Pasir Jambu, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Minggu (4/5) dini hari.

    Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, insiden terjadi sekitar pukul 01.00 WIB. “Bangunan memang sudah rapuh karena lama tidak diperbaiki. Hujan dan angin mempercepat kerusakannya,” jelas Adam, Senin (5/5).

    Kerusakan meliputi dinding dan atap di bagian kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Meski tidak ada korban jiwa, rumah dikategorikan rusak sedang dan tidak layak huni. Dede dan ketiga anaknya kini mengungsi di rumah tetangga.

    Petugas BPBD telah mendatangi lokasi untuk asesmen serta menyalurkan bantuan sembako.

    Dede mengisahkan saat kejadian, ia terbangun karena mendengar suara retakan. “Saya langsung bangunin anak-anak dan keluar rumah buat selamatin diri,” ujarnya.

    Suaminya meninggal dunia saat bertugas sebagai petugas KPPS pada Pemilu 2024 lalu. Kini, Dede hanya mengandalkan pekerjaan serabutan dan berharap ada bantuan dari pemerintah.

    “Harapan saya, rumah ini bisa dibangun kembali. Saya sendiri tidak punya biaya untuk perbaikan,” ungkapnya dengan pasrah.

  • IAP: Perlu Ada Pusat Ekonomi Baru agar Beban Jakarta Tak Makin Berat

    IAP: Perlu Ada Pusat Ekonomi Baru agar Beban Jakarta Tak Makin Berat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia atau IAP menekankan pentingnya menciptakan pusat-pusat ekonomi baru agar beban Jakarta tidak semakin berat.

    Sekretaris Jenderal IAP Adriadi Dimastanto mengatakan meski laju ekonomi ibu kota melambat, Daerah Khusus Jakarta diprediksi tetap jadi magnet utama bagi pencari kerja dan pusat aktivitas ekonomi. 

    Dia menilai pamor Jakarta tidak akan hilang. Kesenjangan atau gap dengan kota lain masih terlalu jauh, bahkan dengan kota besar seperti Surabaya dan Medan sekalipun. Namun, ketergantungan pada satu kota dinilai tidak sehat dalam jangka panjang.

    “Yang dibutuhkan Indonesia adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi lewat pengembangan kota-kota besar di tiap pulau,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (5/5/2025).

    Dia mencontohkan kota-kota yang mulai berperan sebagai pusat ekonomi regional yakni Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung di Sumatera, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, dan Malang di Jawa, Makassar dan Manado di Sulawesi, hingga Balikpapan dan Samarinda yang mendukung IKN di Kalimantan.

    Pertumbuhan ini, lanjutnya, harus didorong melalui pengembangan potensi lokal.

    “Jakarta akan difokuskan sebagai kota bisnis global, sementara kota lain bisa punya orientasi berbeda industri, jasa, atau agroindustri,” lanjutnya.

    Misalnya, lanjut dia, yakni kawasan industri seperti Kendal, Batang, dan Subang sudah mulai tumbuh, begitu juga dengan pusat industri agro di Medan dan sekitarnya.

    Selanjutnya untuk menjadikan kota-kota ini menarik bagi investasi dan penduduk, pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif. Dimulai dari memperbaiki iklim investasi harus, proses perizinan dipermudah, tata ruang diperjelas, dan yang paling penting, kota harus layak huni.

    Sejumlah indikator kota layak huni mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, ruang terbuka hijau, transportasi publik yang nyaman, dan lingkungan yang sehat. Tanpa hal ini, urbanisasi ke Jakarta tak akan terbendung.

    Tidak hanya kota inti, kota-kota penyangga juga harus dikembangkan. Saat ini, kota satelit seperti Bogor, Depok, dan Bekasi lebih banyak berfungsi sebagai tempat tinggal pekerja Jakarta. Akibatnya, muncul kemacetan karena pergerakan komuter harian yang memakan waktu hingga dua jam.

    “Pemerintah daerah kota penyangga harus siap menerima investasi dan bisnis. Perusahaan juga perlu didorong memindahkan kantor pusat ke pinggiran agar mobilitas warga lebih efisien. Contoh nyata, kawasan BSD kini mulai dipilih perusahaan multinasional sebagai lokasi kantor utama, mengurangi tekanan di pusat Jakarta,” jelasnya.

    Dia optimistis apabila kolaborasi lintas wilayah tercapai, Indonesia bisa punya banyak Jakarta kecil di berbagai pulau yang pada mengurangi kesenjangan, membuka lapangan kerja, dan menciptakan kehidupan yang lebih seimbang.

  • Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan konsep kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah gelombang kedua telah rampung. Pelaksanaannya pun tinggal menunggu waktu.

    Sejauh ini, lanjutnya, ada dua opsi tempat retret kepala daerah yaitu antara Magelang, Jawa Tengah atau di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Jawa Barat.

    “Namun untuk waktunya kami masih menyesuaikan karena kita ingin selaraskan juga dengan agenda-agenda para Kepala Daerah,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Bima menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan hadir dalam acara retret Kepala Daerah mendatang.

    “Jadi ini tinggal menentukan waktunya saja, tapi konsepnya sudah selesai. Kalaupun kemudian perintahnya minggu depan, minggu depan juga siap, semuanya sudah siap kok tinggal masih membicarakan waktunya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, eks Wali Kota Bogor ini berujar retret Kepala Daerah ini akan dilangsungkan tanpa harus menunggu kepala-kepala daerah yang sudah dan akan berkontestasi di pemungutan suara ulang (PSU).

    “Yang PSU itu kan masih panjang. Jadi ini gelombang kedua ini yang tidak berlanjut di MK dan yang kemarin Kepala Daerah di Bali yang tidak ikut jumlahnya ada sekitar 25 daerah atau sekitar 50-an,” jelasnya.

    Adapun, dia turut menyebut durasi untuk retret kepala daerah jilid II nantinya akan seperti retret sebelumnya, yaitu kurang lebih satu minggu.

    Sebelumnya, Bima juga memastikan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua akan berlangsung usai Lebaran 2025. 

    Retret kepala daerah ini akan diikuti oleh para kepala daerah terpilih yang lolos gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di Mahakamah Konstitusi (MK), meskipun mereka belum dilantik. 

    “Iya, nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran. Lokasinya nanti masih kita pertimbangkan, bisa di Magelang, bisa di IPDN misalnya, tapi dalam skala yang tentunya lebih kecil. Tapi sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya,” katanya dikutip Selasa (11/3/2025).

  • Respons Usul Dedi Mulyadi, Cak Imin: Vasektomi Tak Boleh Dipaksakan

    Respons Usul Dedi Mulyadi, Cak Imin: Vasektomi Tak Boleh Dipaksakan

    Respons Usul Dedi Mulyadi, Cak Imin: Vasektomi Tak Boleh Dipaksakan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan, keputusan seseorang melakukan
    vasektomi
    seharusnya dilandaskan kerelaan, bukan paksaan demi mendapatkan bantuan sosial (bansos).
    Hal ini disampaikan
    Cak Imin
    , sapaan akrabnya, merespons usul Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    agar vasektomi dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan bansos.
    “Ya, tidak ada satu pun yang boleh memaksakan vasektomi.
    Vasektomi
    bagian dari hak asasi manusia. Vasektomi itu kerelaan,” kata Cak Imin di Bogor, Senin (5/5/2025).
    Cak Imin menegaskan, tidak ada aturan yang mengatur vasektomi sebagai syarat mendapatkan bansos.
    Ia memastikan, program
    bansos
    harus menjangkau semua warga tak mampu tanpa syarat tambahan yang melanggar hak asasi.
    “Karena itu tidak ada aturan satu pun yang mensyaratkan bansos itu tertentu sebagai vasektomi,” ujar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.
    Cak Imin pun menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto agar tidak boleh ada warga yang tertinggal untuk mendapatkan bansos.
    “Presiden sudah memerintahkan, tidak boleh ada yang berhak menerima tidak mendapatkan bantuan,” ujar dia.
    Kendati demikian, Cak Imin mengakui bahwa perlu ada kesadaran di tengah publik untuk merencanakan jumlah anak.
    “Karena itu, mari kita lakukan penyadaran pentingnya keluarga berencana,” kata dia.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.
    Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
    Dedi bilang, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi, Selasa (29/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Ingin Terapkan AI untuk Sektor Pertanian, Tiru Belanda

    Pemerintah Ingin Terapkan AI untuk Sektor Pertanian, Tiru Belanda

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) berencana menerapkan kecerdasan buatan (AI) di sektor pertanian dengan  mengintegrasikan data. Teknologi terbaru itu telah digunakan di Belanda.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan Belanda yang merupakan negara eksportir produk pertanian terbesar kedua mampu mengelola pertanian melalui rumah kaca (green house) maupun metode pertanian vertikal (vertical farming) yang diolah ke dalam bentuk AI.

    “Bagaimana Belanda mengintegrasikan semua komponen data, BMKG, kontur tanah, kesuburan, dan seterusnya dikumpulkan, di-AI-kan sehingga rekomendasi-rekomendasi itu bisa langsung diterima oleh petani-petani mereka,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Sudaryono menjelaskan data yang berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga tingkat kesuburan pertanian nantinya bisa memprediksi kapan dan di mana petani harus menanam sayur maupun buah. Bahkan, dia menyebut integrasi data ke AI ini bisa mengukur tingkat nutrisi suatu tanaman.

    Untuk green house, misalnya, Sudaryono menjelaskan Belanda membuat iklim buatan (artificial climate) untuk menciptakan kelembapan suhu sehingga ongkos produksi tak membengkak.

    Namun, dia menekankan pemerintah tak akan serta-merta meniru 100% teknologi AI di sektor pertanian seperti Belanda, melainkan akan membuatnya jauh lebih sederhana.

    “Tentu saja kita tidak mungkin plek-plek [seperti Belanda] kita bikin di Indonesia, kita akan lebih sederhana, karena kita tidak perlu ada [green house], kita kan tidak ada musim dingin yang di mana green house butuh pemanas, tidak butuh pendingin atau AC pada saat musim panas, jadi kita kan relatif stabil,” terangnya.

    Lebih lanjut, Sudaryono menuturkan Universitas Wageningen yang berlokasi di Belanda dan merupakan universitas agrikultur terbaik di dunia itu telah bekerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Dia juga mengeklaim IPB, Kementan melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Pupuk Indonesia, hingga Perum Bulog tinggal selangkah lagi mengintegrasikan data di sektor pertanian ke AI.

    “Sesuai dengan rencana Pak Menteri [Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman], kami di Pusdatin sudah berusaha, karena memang membuat AI itu butuh waktu, karena kan harus belajar terus,” ujarnya.

    Dengan begitu, Sudaryono menyebut sistem pendataan itu akan digunakan untuk petani melalui penyuluh pertanian terkait masa tanam hingga volume pupuk.

    Lebih lanjut, Sudaryono juga menyatakan Kementan juga membawa delegasi Rektor IPB, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas), Dekan Fakultas Perikanan Universitas Padjajaran (Unpad).

    Selain itu, ungkap dia, Kementan juga membawa tiga Agro Industri Nasional (Agrinas) milik pelat merah, seperti Agrinas Palma, Agrinas Pangan, dan Agrinas Jaladri atau Agrinas Perikanan.