kab/kota: Bogor

  • Para Pemenang Program FutureGen Terapkan Solusi Teknologi untuk Kota Bogor, Semarang, dan Palembang – Halaman all

    Para Pemenang Program FutureGen Terapkan Solusi Teknologi untuk Kota Bogor, Semarang, dan Palembang – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Enam startup teknologi yang ikut serta dalam program FutureGen for Change (FGC) terpilih menjadi yang terbaik dari ratusan pendaftar dalam acara Demo Day yang digelar di Jakarta, belum lama ini. 

    Sebagai informasi, program FGC ini didukung oleh the British Embassy Jakarta dalam kolaborasi dengan Pijar Foundation dan PoliPoli Inc.

    Para inovator terpilih akan melanjutkan ke fase proyek percontohan selama tiga bulan, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Bogor, Semarang, dan Palembang untuk menerapkan dan menguji solusi berbasis teknologi mereka guna mendukung kebijakan masa depan pemerintah daerah.

    Program FGC tahun ini menarik ratusan pendaftar dari Indonesia, Singapura, Filipina, dan Jepang.

    Sebanyak 25 startup diseleksi untuk mengikuti proses akselerasi dan business matching.

    Inovasi yang diusung berfokus pada tantangan keberlanjutan utama, seperti penurunan angka stunting, adaptasi terhadap banjir rob, pengelolaan sampah, dan optimalisasi pertanian perkotaan.

    Inisiatif ini selaras dengan strategi pembangunan daerah dan mendukung langsung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    “Kami membantu para inovator memahami sistem pemerintahan, perencanaan, dan pelayanan publik di dunia nyata,” ujar Cynthia Krisanti, Direktur Inovasi Pijar Foundation, dikutip Rabu (7/5/2025).

    “FutureGen for Change menjadi wadah langka di mana teknologi dan kebijakan saling terhubung, memungkinkan ide-ide brilian diuji, diimplementasikan, dan ditingkatkan skala dampaknya untuk membantu kota mencapai target strategisnya,” tambahnya.

    Masing-masing dari 6 startup terpilih akan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal mulai dari pemimpin kota hingga organisasi masyarakat sipil untuk menjalankan proyek percontohan dan menunjukkan dampak yang terukur.

    Proyek ini diharapkan mampu mendorong hasil sosial dan ekonomi yang signifikan, memberi manfaat bagi ribuan warga, dan berpotensi menjadi model yang dapat direplikasi di daerah dan negara lain di masa depan.

    Dengan selesainya Demo Day, FGC kini memasuki Fase Implementasi, di mana tim-tim terpilih akan mendapatkan pendampingan teknis yang disesuaikan, koneksi strategis, dan dukungan visibilitas untuk memaksimalkan kesuksesan proyek percontohan mereka.

    “PoliPoli bangga dapat bergabung bersama Pijar Foundation dan Kedutaan Besar Inggris untuk mendukung para inovator sosial visioner ini. Selamat kepada enam pemenang kami! Kami siap bermitra dengan kalian dalam proses co-creation kebijakan dan dukungan hibah saat solusi ini diimplementasikan di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Asuka Ishii, Direktur PoliPoli Inc.

    Enam startup luar biasa yang terpilih untuk melanjutkan ke fase implementasi adalah PrimaKu (penanganan stunting di Bogor), Lokatani (optimalisasi pertanian perkotaan di Bogor), Cexup (penanganan stunting di Semarang), ReservoAir (adaptasi terhadap banjir rob di Semarang), Parongpong (penguatan pengelolaan sampah di Semarang), dan Bantubumi (peningkatan pengelolaan sampah TPA di Palembang).

    Salah satu startup terpilih, PrimaKu, menghadirkan solusi digital yang memberdayakan kader kesehatan di Bogor untuk memantau pertumbuhan anak secara real-time, mendeteksi stunting sejak dini, dan berkoordinasi lebih efektif dengan dokter spesialis anak.

    “Kami merasa terhormat menjadi salah satu dari enam pemenang FutureGen for Change. Kesempatan ini memperkuat misi kami dalam memerangi stunting melalui proyek percontohan di Bogor dengan menyediakan alat pengelolaan kesehatan anak berbasis data yang mudah diakses,” ujar Didit, CEO PrimaKu.

    Startup lain yang juga terpilih, ReservoAir, menjalankan proyek di Semarang dengan menyediakan sensor air, penghalang sampah, dan dashboard real-time untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum meningkatkan efisiensi pompa dan mengurangi risiko banjir.

    “Terpilih sebagai Top 6 FutureGen for Change adalah kehormatan besar. Proyek ini membantu kami memperkuat pengelolaan air yang berkelanjutan dan melindungi kawasan perkotaan yang rentan,” ujar Salsabila, CEO ReservoAir.

    Menurutnya, mlalui dukungan terhadap ide-ide segar dan solusi nyata, FutureGen for Change turut membantu kota-kota membangun masa depan yang lebih berkelanjutan—bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.  (*/)

  • KAI Commuter Ambil Langkah Hukum Soal Insiden KRL Tertemper Mobil Boks di Bojonggede
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Mei 2025

    KAI Commuter Ambil Langkah Hukum Soal Insiden KRL Tertemper Mobil Boks di Bojonggede Megapolitan 7 Mei 2025

    KAI Commuter Ambil Langkah Hukum Soal Insiden KRL Tertemper Mobil Boks di Bojonggede
    Tim Redaksi
    KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com –
     KAI Commuter akan memproses secara hukum terkait peristiwa mobil boks yang tertabrak KRL Commuter Line di jalur Bojonggede-Citayam, JPL 26 KM 42+100/200, Selasa (6/5/2025) malam.
    Langkah ini ditempuh sebagai tindak lanjut usai menimbang kerugian yang terjadi pada PT. KAI.
    “KAI Commuter memastikan untuk mengambil langkah hukum terkait kejadian tersebut, lantaran kerugian serius akibat tindakan penerobosan tersebut,” kata Manajer Humas KAI Commuter Leza Arlan dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).
    Leza menyebutkan, kejadian itu mengakibatkan kerusakan serius terhadap KA 1459, yakni berupa kaca kabin depan yang retak.
    Bahkan, rangkaian yang terdampak itu harus menukar rangkaian dengan KA 1117 YS 205 JR 130 demi menormalkan kembali pelayanan.
    “Kereta dengan
    trainset
    pengganti ini baru bisa kembali berangkat dari Jalur I Stasiun Depok pada pukul 22.46 WIB. Meskipun petugas kami sudah bekerja cepat, namun tentunya proses pelayanan penumpang jadi terhambat akibat penemperan itu,” ujar Leza.
    Gangguan itu dapat terlihat dari keterlambatan yang dialami tujuh rangkaian kereta lainnya dan baru diperkirakan beroperasi normal sejam setelahnya.
    Atas insiden ini, pihak KAI menduga bahwa pengendara mobil boks menerobos palang jalur perlintasan.
    “Dugaan sementara pengemudi kendaraan tersebut menerobos palang pintu perlintasan,” jelas Leza.
    “Maka itu, kami akan menyiapkan berbagai langkah diperlukan, dan memastikan akan menempuh jalur hukum. Untuk ini, tim legal KAI Commuter akan menangani ini nantinya,” lanjutnya.
    Sebelumnya diberitakan,
    mobil boks tertabrak KRL
    Commuter Line di jalur perlintasan Bojonggede-Citayam pada Selasa (6/5/2025) sekitar pukul 21.46 WIB.
    Kanit Reskrim Polsek Bojonggede AKP Teguh Prayitno menyebutkan mobil boks mengalami slip ban belakang hingga tersangkut di tengah lintasan.
    Meski demikian, baik pengendara dan kenek truk dipastikan selamat dan tidak ada korban lainnya selain kerusakan material.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ‘Saya Minta Motornya,Pak!’ Aksi Penumpang Sadis Habisi Ojol di Bogor, Kini Pelaku Jalannya Pincang

    ‘Saya Minta Motornya,Pak!’ Aksi Penumpang Sadis Habisi Ojol di Bogor, Kini Pelaku Jalannya Pincang

    TRIBUNJAKARTA.COM – Terkuak aksi penumpang sadis menghabisi nyawa driver ojek online di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (5/5/2025).

    Kini, pelaku mengenakan baju tahanan hanya tertunduk saat dibawa dalam konferensi pers kasus pembunuhan driver ojek online bernama Rudy Suwandi (56) di Bogor, Selasa (7/5/2025). Tangannya terborgol.

    Pelaku bernama Roli Kurniawan (25) pincang saat berjalan. Polisi memberinya timah panas pada betis sebelah kiri.

    Kronologi Pembunuhan

    Wakapolres Bogor, Kompol Rizka Fadhila mengungkapkan kronologi pembunuhan driver ojol bernama Rudy Suwandi yang merupakan warga Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor pada pada Minggu (4/5/2025) dini hari.

    “RS ditemukan tewas bersimbah darah di Kampung Sukabakti, Desa Cibeber I, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor,” kata Rizka di Cibinong, Rabu (7/5/2025).

    Dia menjelaskan korban diduga dibunuh oleh penumpangnya sendiri bernama Roli Kurniawan.

    “Kejadian bermula saat pelaku RK memesan ojek online melalui aplikasi Grab dari RS Karyabakti Dramaga menuju Jalan Swadaya, Cibeber I, Leuwiliang,” ungkap Rizka.

    Di tengah perjalanan, pelaku mulai mengatur rencana jahatnya untuk menguasai sepeda motor milik korban.

    “Setibanya di lokasi, pelaku mengeluarkan pisau sepanjang 20 cm yang disembunyikan di saku sweter lalu menodong korban,” jelasnya. 

    RK menodong korban dengan pisau sambil berkata, “Saya minta motornya, Pak.” 

    Karena korban melawan, pelaku panik dan langsung menikam perut korban satu kali, menggores pipi kanan, lalu menusuk dada kiri korban tiga kali serta satu tusukan di punggung. 

    “Korban terkapar bersimbah darah dan tak sadarkan diri,” ungkap Rizka.

    Pelaku kemudian melarikan diri membawa motor, tas, dan ponsel milik korban. 

    “Motor jenis Honda A/T warna biru tahun 2024 bernopol F-5628-FKA tersebut tercatat atas nama Metty Susilawati, “ujar Kompol Rizka.

    Sepeda motor korban lalu dijual ke wilayah Tangerang kepada seseorang berinisial J (DPO). 

    “Motor korban kita dapatkan dari kontrakan pelaku penadah,” imbuhnya.

    Polisi berhasil menangkap Roli di di Kampung Cemplang, Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

    Selain satu unit sepeda motor, barang bukti yang berhasil diamankan polisi dalam kasus ini antara lain STNK asli, helm hitam Honda, jaket Ojol Grab, celana jeans, sandal gunung, dan sarung pisau.  Sementara senjata tajam masih dalam pencarian.

    Modus Begal

    Modus Roli Kurniawan melakukan begal dilakukan dengan cara memesan melalui aplikasi untuk diantarkan dari RS Karya Bakti Dramaga ke Jalan Swadaya Leuwiliang sekitar pukul 22.30 WIB, Sabtu (3/5/2025).

    Kompol Rizka Fadhila mengatakan bahwa pelaku memilih korbannya secara acak yang kebetulan orderan didapatkan oleh korban.

    “Korban mengantar pelaku dari titik jemput ke titik antar lokasi, saat akan sampai ke titik lokasi, pelaku mengarahkan untuk memutar mencari lokasi yang sekiraanya sepi dan tidak banyak lalu lalang masyarakat,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).

    Ketika melintas di tempat kejadian perkara (TKP) yang gelap dan sepi, pelaku menodongkan senjata tajam jenis pisau yang sudah dipersiapkan kepada korban.

    Korban yang mendapatkan ancaman pun berusaha memberikan perlawanan sehingga pelaku menusukan senjata tajam tersebut ke arah korban.

    “Berdasarkan pemeriksaan fisik luka ditelukan pipi kanan, tiga tusukan di dada, satu tusukan di punggung,” ungkapnya.

    Setelah korban tak berdaya, pelaku pun membawa kabur kendaraan roda dua jenis honda beat, handphone, serta tas milik warga Kecamatan Leuwisadeng tersebut.

    Sementara itu, korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan sekitar pukul 01.00 WIB, Minggu (4/5/2025).

    “Motifnya murni ingin menguasai barang-barang milik korban, pelaku tunggal,” terangnya.

    Atas ulah sadisnya, pelaku harus mendekam di balik jeruji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dipersangkakan dengan pasal 340 atau 338 atau 365 atau 351 KUHPidana.

    “Pelaku dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 340, 338, 365 ayat (3), atau 351 ayat (3) KUHP, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara,” kata Rizka. (TribunnewsBogor.com/TribunDepok)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPRD Minta Dedi Mulyadi Kaji Ulang soal Vasektomi Syarat Terima Bansos: Bisa Timbulkan Ketidakadilan

    DPRD Minta Dedi Mulyadi Kaji Ulang soal Vasektomi Syarat Terima Bansos: Bisa Timbulkan Ketidakadilan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, merespons terkait usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menyatakan bahwa vasektomi sebagai salah satu syarat penerimaan bantuan sosial (bansos). 

    Menurutnya, usulan tersebut perlu dilakukan pengkajian ulang. 

    Pasalnya, usulan itu berpotensi menimbulkan polemik dan ketidakadilan.  

    “Permasalahan penyaluran bansos harus diselesaikan dari hulu ke hilir agar tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat, sekaligus memastikan keadilan bagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan,” ungkap Iwan di Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/5/2025).

    Alih-alih vasektomi, menurut Iwan, ada sejumlah alternatif kebijakan yang bisa diterapkan.

    Misalnya, menyiapkan petugas konseling untuk mendampingi penerima bansos.

    Iwan menyebut, petugas konseling dapat memberikan edukasi soal manajemen keuangan, perencanaan keluarga, dan perkembangan usaha.

    Dengan begitu, sambung Iwan, program bansos tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian.

    “Adakan petugas konseling keluarga dan usaha. Datangi rumah-rumah warga, beri edukasi dalam berkeluarga dan berusaha,” tuturnya.

    Iwan mengungkapkan, polemik kebijakan vasektomi sebagai syarat bansos terjadi karena lemahnya sistem pengelolaan data serta kurangnya edukasi soal keluarga berencana di masyarakat.

    Padahal, jika sistem pendataan dan pendampingan sudah berjalan baik, angka kemiskinan bisa ditekan.

    “Niatnya Pak Gubernur mungkin baik, ingin mengurangi kemiskinan. 

    Tapi pengalaman saya di dewan, masalah bansos dan kemiskinan itu kompleks dan ada tahap krusial dari hulu ke hilir,” imbuh dia.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi bagi suami sebagai syarat utama.

    Dia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.

    Usulan tersebut kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram terkait syarat vaksetomi untuk bansos.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 3.000 pekerja perhotelan di Jabar dapat pengurangan jam kerja

    3.000 pekerja perhotelan di Jabar dapat pengurangan jam kerja

    Bandung (ANTARA) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat mencatat sekitar 3.000 pekerja perhotelan di Jawa Barat mendapatkan pengurangan jam kerjanya karena beratnya biaya operasional di tengah situasi saat ini.

    Ketua PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi mengatakan dengan situasi saat ini, di mana dengan tekanan global dan ditambah ada aturan penghematan anggaran pemerintahan untuk acara di hotel, okupansi di semua tingkatan hotel rata-rata 35 persen yang mana sangat berat untuk hotel beroperasi, sehingga diperlukan langkah strategis.

    “Idealnya untuk beroperasi normal itu okupansi 50 persen. Dengan kondisi saat ini yang paling bisa dilakukan (memodifikasi) pada aspek pekerja yang proporsinya 26 persen dari biaya operasional hotel,” kata Dodi di Bandung, Rabu.

    Rata-rata, kata Dodi, anggotanya memilih opsi untuk pengurangan jam kerja agar para pekerja tidak diberhentikan sepenuhnya dan tetap bisa mendapat upah mesti tidak seperti biasanya, di tengah minimnya orang menginap atau acara kedinasan. Namun itu untuk pekerja yang berstatus karyawan tetap.

    “Untuk saat ini, pekerja harian sudah tidak diperpanjang lagi kecuali saat ramai sekali. Kemudian pekerja kontrak juga ada yang sudah habis dan tidak dipekerjakan lagi. Nah sisanya ini yang pekerja tetap, mereka sekarang bergantian harinya,” kata Dodi.

    Dodi melanjutkan para pelaku usaha perhotelan melakukan kebijakan pengurangan jam kerja dengan sistem masuk tiga atau empat hari saja dalam sepekan, guna tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

    Namun demikian, kata Dodi, meski juga dilakukan inovasi dari para pelaku usaha perhotelan demi mempertahankan okupansi, ada beberapa hotel yang terpaksa harus tutup dan memberhentikan pekerjanya seperti di Bogor.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Commuter Ambil Langkah Hukum Soal Insiden KRL Tertemper Mobil Boks di Bojonggede
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Mei 2025

    Mobil Boks Diduga Terobos Palang Sebelum Tertabrak KRL di Bojonggede Megapolitan 7 Mei 2025

    Mobil Boks Diduga Terobos Palang Sebelum Tertabrak KRL di Bojonggede
    Tim Redaksi
    KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com –
    Sebuah mobil boks bermuatan bahan adonan piza diduga menerobos palang pintu perlintasan sebelum tertabrak
    KRL Commuter Line
    di jalur
    Bojonggede-Citayam
    , JPL 26 KM 42+100/200, pada Selasa (6/5/2025) malam.
    “Dugaan sementara pengemudi kendaraan tersebut menerobos palang pintu pelintasan,” kata Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).
    Insiden ini menimbulkan perhatian serius karena mengakibatkan kerusakan pada kaca kabin depan kereta dan mengganggu pelayanan kepada pengguna.
    “Selain itu, perjalanan kereta juga jadi terganggu, terjadi keterlambatan dalam pelayanan, tak bisa melayani pengguna Commuter Line dengan leluasa,” ungkap Leza.
    Tercatat, tujuh rangkaian kereta mengalami keterlambatan hingga 25 menit akibat insiden tersebut.
    Pihak KAI terpaksa menukar rangkaian dengan KA 1117 YS 205 JR 130 untuk menormalkan pelayanan.
    Kereta dengan
    trainset
    pengganti ini baru bisa kembali berangkat dari Jalur I Stasiun Depok pada pukul 22.46 WIB.
    “Meskipun petugas kami sudah bekerja cepat, namun tentunya proses pelayanan penumpang jadi terhambat akibat penemperan itu,” ujar Leza.
    Menanggapi insiden ini, pihak KAI berencana menempuh proses hukum yang adil.
    Leza juga mengimbau agar para pengendara mematuhi rambu-rambu yang berlaku.
    “Berhenti saat sinyal sudah berbunyi atau saat palang pelintasan mulai bergerak. Berikan hak utama kepada kereta yang akan melintas,” lanjutnya.
    Sebelumnya, kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 21.46 WIB, ketika mobil boks tertabrak KRL Commuter Line di jalur pelintasan Bojonggede-Citayam.
    Kanit Reskrim Polsek Bojonggede AKP Teguh Prayitno menyebutkan, mobil boks mengalami slip ban belakang hingga tersangkut di tengah lintasan.
    Beruntung, baik pengendara maupun kernet truk dipastikan selamat dan tidak ada korban jiwa, meskipun terjadi kerusakan material.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Bogor Beli 6 Unit Mobil Dinas Suzuki Jimny, Bupati Rudy Rusmianto: Akan Jadikan Mobil Patroli – Halaman all

    Pemkab Bogor Beli 6 Unit Mobil Dinas Suzuki Jimny, Bupati Rudy Rusmianto: Akan Jadikan Mobil Patroli – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membeli enam unit mobil dinas baru bermerek Suzuki Jimny menjadi sorotan publik.

    Pembelian mobil berharga fantastis ini menuai perbincangan di tengah upaya efisiensi anggaran negara yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Reaksi publik terlihat dalam unggahan Instagram @bogorplusid pada Selasa (6/5/2025).

    Di mana akun tersebut mengunggah video enam unit mobil Suzuki Jimny berjejer dilengkapi dengan nomor polisi pelat merah.

    Menyikapi respons publik, Bupati Bogor Rudy Rusmanto membantah melakukan pemborosan anggaran di tengah upaya efisiensi.

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, mobil Suzuki Jimny ini merupakan hasil pengadaan tahun anggaran 2023 untuk beberapa perangkat daerah.

    Rudy mengaku baru mengetahui adanya mobil Suzuki Jimny itu saat menghadiri apel kendaraan di Pakansari beberapa waktu yang lalu.

    “Itu bukan pengadaan baru, pajaknya habis 2028. Maka saya tarik dan jadikan mobil patroli,” kata Rudy di Cibinong, Rabu (7/5/2025).

    Sebagai informasi, Pemkab memiliki enam unit Jimny tiga pintu yang dibeli pada 2023 dan digunakan oleh para kepala bidang di sejumlah SKPD.

    Kendaraan dinas dengan harga pasar berkisar Rp400 juta hingga Rp500 juta itu sempat digunakan tidak pada fungsinya.

    Bahkan, ada beberapa pelat nomor mobil dinas Suzuki Jimny itu yang diganti dengan pelat hitam.

    Rudy menegaskan, enam mobil itu ditarik lalu akan dijadikan sebagai mobil patroli untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

    “Enam unit Jimny tersebut kita tarik dan akan dialihfungsikan untuk patroli Satpol PP, Dishub, taman DPKPP, Stadion Pakansari, sosialisasi Command Center 112, serta untuk BPBD atau Damkar,” ungkap Rudy.

    Senada, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika juga membantah hasil pengadaan tahun anggaran baru.

    “Bukan pengadaan tahun anggaran 2025. Kendaraan Jimny itu merupakan bagian dari pengadaan tahun anggaran 2023, yang kala itu dialokasikan untuk PUPR,” kata Ajat kepada wartawan, Rabu (6/5/2025).

    Dia menegaskan, realokasi dan efisiensi anggaran tetap menjadi komitmen Pemkab Bogor di tahun 2025, dengan total efisiensi sebesar Rp717 miliar.

    Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan sebagai berikut.

    Penanganan jalan, termasuk ruas Bojonggede-Kemang dan jalan di wilayah timur, barat, dan selatan sebesar Rp392 miliar.

    Sebanyak Rp44 miliar untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman.

    Kemudian, Rp62 miliar untuk sektor pendidikan.

    Urusan kesehatan dianggarkan sebesar Rp29 miliar dan Rp190 miliar untuk urusan lain seperti lingkungan hidup.

    “Dengan penataan dan efisiensi ini, Pemkab Bogor berkomitmen mengutamakan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur,” tandas Ajat.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsDepok.com dengan judul Mobil Dinas Pemkab Bogor Suzuki Jimny Seharga Rp 500 Juta Jadi Sorotan Publik.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunnewsDepok.com/Hironimus Rama)

  • Berita Foto : Potret Perjuangan Warga Pengguna Transportasi Umum Jakarta – Halaman all

    Berita Foto : Potret Perjuangan Warga Pengguna Transportasi Umum Jakarta – Halaman all

    Potret realita perjuangan warga pengguna transportasi umum di Jakarta untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

    Tayang: Rabu, 7 Mei 2025 11:57 WIB

    TRIBUNNEWS/HERUDIN

    TRANSPORTASI UMUM – Penumpang berdesakan di dalam kereta commuter line di Stasiun Manggarai Jakarta, Jumat (2/5/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – “Jangan memaksakan diri untuk masuk jika sudah padat, masih ada lagi rangkaian berikutnya menuju Bogor”, terdengar imbauan dari petugas melalui pengeras suara kepada penumpang yang berlarian untuk memasuki gerbong kereta commuter line di peron 12 Stasiun Manggarai Jakarta Selatan saat jam pulang kerja pada Jumat 2 Mei 2025.

    TRANSPORTASI UMUM – Penumpang berdesakan menunggu kereta commuter line di Stasiun Manggarai Jakarta, Jumat (2/5/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Begitulah potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi.

    TRANSPORTASI UMUM – Bus Transjakarta melintas membelah kemacetan di Jalan Sudirman Jakarta, Rabu (30/4/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. 

    TRANSPORTASI UMUM – Penumpang menunggu kedatangan kereta commuter line di Stasiun Manggarai Jakarta, Jumat (2/5/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Mereka memilih menggunakan transportasi umum karena tidak mau ikut menyumbang kemacetan dan polusi di Jakarta yang menimbulkan kerugian. Kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian yang signifikan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi.

    TRANSPORTASI UMUM – Penumpang berdesakan di dalam Transjakarta saat jam pulang kerja, Rabu (30/4/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Kerugian ekonomi meliputi biaya operasional kendaraan yang meningkat, serta kehilangan waktu dan produktivitas kerja akibat perjalanan yang lebih lama. Kerugian non-ekonomi mencakup dampak negatif terhadap kesehatan (polusi udara) dan stres akibat perjalanan yang tidak nyaman.

    TRANSPORTASI UMUM – Kepadatan lalu lintas saat jam pulang kerja di Jalan Sudirman Jakarta, Rabu (30/4/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2024 kerugian akibat kemacetan mencapai Rp 100 triliun per tahun yang didominasi kerugian kesehatan karena polusi dan Waktu yang hilang mencapai Rp 60 triliun. Sisanya, kerugian terjadi pada biaya operasi kendaraan yaitu bahan bakar yang terbuang di tengah kemacetan mencapai Rp 40 triliun.

    TRANSPORTASI UMUM – Warga melintas di pelican crossing menuju halte Transjakarta Tosari, Rabu (30/4/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    TRANSPORTASI UMUM – Suasana warga melintas di dekat halte Transjakarta Tosari Jakarta, Rabu (30/4/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    TRANSPORTASI UMUM – Penumpang bergegas memasuki Stasiun Sudirman Jakarta, Rabu (30/4/2025). Potret realita sebagian warga berdesak-desakan saat berangkat dan pulang kerja rela menggunakan transportasi umum di ibu kota, belum lagi harus merasakan kemacetan saat menaiki Transjakarta karena jalur yang harusnya steril malah direbut paksa kendaraan pribadi. Mereka sadar jika hanya untuk keperluan dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya atau memiliki pekerjaan yang mobilitasnya tidak tinggi maka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Lihat foto lainnya di sini :  Potret perjuangan warga pengguna transportasi umum jakarta

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kronologi Mobil Boks Tertemper Kereta di Jalur Bojonggede-Citayam

    Kronologi Mobil Boks Tertemper Kereta di Jalur Bojonggede-Citayam

    Bisnis.com, JAKARTA – Mobil boks tertemper kereta rel listrik (KRL) Commuter Line di jalur kereta Bojonggede-Citayam Jol 26 KM 42+100/200, pada Selasa (6/5/2025) pukul 21.46 WIB.

    Kanitreskrim Polsek Bojonggede AKP Teguh Prayitno menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, mobil boks  bernomor polisi B 9215 SCF mengalami selip ban belakang.

    “Sehingga mobil boks tersebut berhenti di tengah perlintasan kereta, tidak lama datang kereta api dari arah Bogor menuju Jakarta hingga menabrak bagian belakang mobil boks sebelah kiri hingga mobil terhempas ke arah pos perlintasan,” ujarnya kepada awak media dikutip Rabu (7/5/2025).

    Teguh juga menyampaikan bahwa kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dia juga memastikan bahwa truk bermuatan bahan adonan pizza ini tidak menerobos palang kereta.

    Kejadian ban selip di perlintasan kereta juga terjadi beberapa waktu lalu. Dilansir dari Antara, mobil Nissan Grand Livina mengalami ban selip di perlintasan Kelurahan Kedungbadak, Kota Bogor, Jawa Barat.

    Sempat ada upaya mendorong mobil oleh warga di sekitar perlintasan tetapi tak membuahkan hasil. Tidak ada laporan korban jiwa pada peristiwan nahas itu.

  • Dianggap Buat Gaduh, Wamendagri Dilaporkan Warga Kota Blitar ke Prabowo

    Dianggap Buat Gaduh, Wamendagri Dilaporkan Warga Kota Blitar ke Prabowo

    Blitar (beritajatim.com) – Seorang warga Blitar bernama Haryono melaporkan Wakil Menteri Dalam Negeri (wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Haryono merasa kecewa atas ucapan Bima Arya yang dianggapnya membuat gaduh masyarakat Kota Blitar.

    Ucapan yang dianggap membuat gaduh masyarakat Kota Blitar tersebut terjadi kala Bima Arya berpidato di Balai Kota Blitar saat peringatan Hari Pendidikan Nasional beberapa waktu lalu. Kala itu, Bima Arya meminta agar tidak ada pihak yang berupaya untuk memisahkan Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar hingga akhir masa jabatan.

    Ungkapan itulah yang dianggap Haryono justru membuat keruh suasana di Kota Blitar. Menurutnya selama ini hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar baik-baik saja, namun dengan adanya ucapan itu masyarakat kini justru membuat opini publik semakin liar berbahaya.

    “Ini menimbulkan pertanyaan publik di kepala masyarakat Blitar selama ini, Kota Blitar adem-adem saja, kita sering melihat Wali Kota dan Wakil Wali Kota turun bareng, rapat bareng itu kan harmonis-harmonis saja tapi ketika pak Wamendagri mengancam pihak-pihak yang tidak setuju Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu kompak terus kemudian dia nantang akan berhadapan dengan Wamendagri ini masyarakat akhirnya tanda tanya ada apa sebenarnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini,” ungkap Haryono, Rabu (7/5/2025).

    Hal itulah yang membuat Haryono kemudian melaporkan aksi Wamendagri tersebut ke Prabowo. Laporan itu pun sudah dikirimkan secara tertulis pada Rabu (7/5/2025). Bukan hanya ke Presiden, Haryono juga melaporkan aksi Wamendagri tersebut ke Menteri Dalam Negeri serta Komisi II DPR RI dan juga ke Ketua Umum PAN.

    “Ini kan menurut saya tidak pantas dan tidak etis, oleh sebab itu saya sebagai warga negara ikut peduli ikut mengawal pemerintahan dan kontrol sosial, saya yang juga sebagai praktisi hukum melaporkan tindakan Wamendagri yang membuat gaduh di Kota Blitar, saya mohon kepada bapak presiden sebagaimana surat kami, kepada Pak Mendagri, kepada Komisi II DPR-RI, Kepada Ketum PAN supaya ini dilakukan penyelidikan yang serius dan kemudian menyampaikan kepada publik hasilnya,” tegasnya.

    Belakangan ini viral video pidato Wamendagri Bima Arya saat upacara hari pendidikan nasional di Balai Kota Blitar. Dalam potongan video viral itu memperlihatkan Wamendagri meminta agar Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba komitmen terus bersama hingga akhir masa jabatan.

    Video Wamendagri yang meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk terus bersama hingga akhir masa jabatan ini pun diunggah oleh akun tik tok @info_nasional9. Unggahan video itu pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen.

    “Jangan ada yang memisahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setuju,” ucap Wamendagri dalam video tersebut.

    Dalam video itu, Wamendagri meminta agar jangan ada orang yang memisahkan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba. Bima Arya pun meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim kompak hingga akhir masa jabatan.

    “Kalau tidak ada yang tidak setuju akan langsung berhadapan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.

    Bima Arya pun seolah ingin memberikan pesan agar tidak ada orang yang memecah belah Kota Blitar. Mantan Wali Kota Bogor itu ingin agar para pemimpin Kota Blitar kompak selalu.

    “Setuju kalau pemimpinnya kompak, setuju kalau pemimpinnya bersama-sama memikirkan warga. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar kita,” tegasnya. [owi/beq]