Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Bos Buzzer yang Jadi Tersangka di Kejaksaan Agung Bekas Ketum HMI

    Bos Buzzer yang Jadi Tersangka di Kejaksaan Agung Bekas Ketum HMI

    GELORA.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan obstruction of justice (OJ) penyelidikan perkara tindak pidana korupsi Timah dan impor gula. Tersangka kali ini adalah Ketua Cyber Army, Muhammad Adhiya Muzakki (MAM).

    Dalam paparannya, direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Abdul Qohar mengatakan, bahwa penetapan ketua tim pendengung (buzzer) sebagai tersangka dilakukan pihaknya usai menemukan alat bukti yang cukup.

    “Penyidik telah mengumpulkan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan satu tersangka, yang bersangkutan berinisial MAM selaku Ketua Cyber Army,” ujar Qohar dalam konferensi pers di Gedung Bundar, Rabu (7/5/2025) malam.

    Qohar menjelaskan upaya perintangan penyidikan itu dilakukan tersangka bersama Direktur Pemberitaan JakTV nonaktif Tian Bahtiar (TB), pengacara Marcella Santoso (MS), dan Junaidi Saibih (JS).

    “Untuk mencegah merintangi atau menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara a quo,” jelasnya.

    Berdasarkan perannya, Qohar menyebut Muzakki selaku Ketua Cyber Army memiliki anggota sebanyak 150 orang yang bertugas sebagai buzzer. Ratusan orang itu kemudian dibagi dalam lima tim buzzer bernama Mustofa 1 hingga Mustofa 5 yang memiliki tugas untuk memberikan komentar negatif terhadap penanganan perkara oleh Kejagung.

    “MAM atas permintaan MS bersepakat untuk membuat tim Cyber Army dan membagikan membagi tim tersebut menjadi 5,” ujarnya.

    “Bayaran sekitar 1,5 juta rupiah per buzzer untuk merespons dan memberikan komentar negatif terhadap berita-berita negatif dan konten negatif yang dibuat oleh tersangka TB,” imbuhnya.

    Sementara itu, sebagai imbalannya Muzakki selaku Ketua Tim Buzzer mendapatkan total bayaran hampir Rp1 miliar dari tersangka Marcella.

    “Jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak Rp864.500.000,” jelasnya.

    Qohar menyebut uang itu diterima tersangka Muzakki secara bertahap. Dan diketahui, bahwa Muzakki adalah mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Badan Koordinasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Banten (HMI Badko Jabodetabek-Banten) Periode 2021-2023.

    Kemudian, diketahui, bahwa penyerahan uang pertama dilakukan sebesar Rp697.500.000 dari Marcella melalui Indah Kusumawati yang merupakan staf di bagian keuangan kantor hukum AALF.

    “Dan yang (kedua) diberikan oleh Marcella melalui Rizki yaitu kurir di kantor hukum AALF sebanyak Rp167.000.000,” tuturnya.

    Sebelumnya Kejagung telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan (obstruction of justice) dalam penanganan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Ketiga tersangka itu merupakan Direktur Pemberitaan JakTV Non-aktif Tian Bahtiar serta pengacara Marcella Santoso dan Junaidi Saibih.

    Ketiganya disebut melakukan pemufakatan untuk membuat konten atau berita untuk menyudutkan institusi yang sedang menangani kasus korupsi timah importasi gula.

  • Animo Peserta Anniversary Liga Priangan di Lapak Sawargi Membludak

    Animo Peserta Anniversary Liga Priangan di Lapak Sawargi Membludak

    JABAR EKSPRES – Pagi itu tampak ramai di Lapak Sawargi Cileles, Kecamatan Jatinangor, Sumedang.

    Para pecinta merpati sibuk melatih ketangkasan burung jagoannya. Tujuannya: persiapan Anniversary Liga Priangan, Sabtu (10/5) mendatang.

    Lomba ini semakin menarik perhatian dengan hadiah yang cukup menggiurkan; total hadiah Rp15 juta.

    Tentunya, memotivasi para peserta untuk memberikan penampilan terbaik mereka dalam perlombaan yang penuh semangat ini.

    Terpantau dari Lapak Sawargi, animo pesertanya membludak. Banyak tim-tim besar dari berbagai daerah hadir untuk meramaikan. Seperti tim asal Linggar, kecamatan Rancaekek: Batrawali Jaya Team dan Riksa Jati.

    BACA JUGA: Prof. Endeh Suhartini Dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UNIDA

    Joki Batrawali Jaya Team, Muhamad Rojak mengatakan siap mengikuti perlombaan Anniversary Liga Priangan yang digelar di Lapak Sawargi.

    Mesti terbilang Team baru, kata dia, dirinya mengaku sangat antusias terhadap gelaran ini.

    “Insya Allah siap. Iya, tadi dari rumah pukul 08.00, khawatir penuh jadi pagi,” katanya di lokasi, Kamis (8/5).

    Pada perlombaan ini, Team besutan asal Linggar ini bakal mengikutsertakan burung merpati handalannya sebanyak 4 pasang. 2 di ring, 2 di utama. Pasalnya, dari sekian banyak burung yang dia punya, hanya 4 yang dinilai layak mengikuti.

    “Kalau di kandang banyak, tapi nggak dibawa semua. Hanya 4 yang layak diikuti, sisanya masih piyikan dan istirahat,” ucap Rojak.

    BACA JUGA: Imbas Pelebaran Jalan, Perpustakaan Kota Cimahi Bakal Dibangun Ulang di Area MPP

    Dia pun mengatakan, perlombaan ini pasti diikuti oleh para tim besar dengan amunisinya yang super mewah. Mesti begitu, dirinya tetap optimis bisa memenangkan perlombaan ini.

    “Lawannya berat-berat. Tapi yaa optimislah, bismillah bisa,” bebernya.

    Ditempat yang sama, Joki Putra Riska Tezi mengatakan mengikuti perlombaan merupakan hobinya.

    Dia mengaku sudah tampil di perlombaan sejak lama. Baginya, event-event seperti merupakan ajang silaturahmi.

    “Sejak lama, ya intinya silaturahmi,” ujar Riaka.

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Tegur PUPR Bogor: Infrastruktur Lambat, Transparansi Dipertanyakan

    Diketahui, pada permainan Merpati Kolong ini lebih mengutamakan kemampuan merpati jantan untuk adu turun.

  • Prof. Endeh Suhartini Dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UNIDA

    Prof. Endeh Suhartini Dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UNIDA

    JABAR EKSPRES – Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor kembali mencatat sejarah akademik. Prof. Dr. Hj. Endeh Suhartini Syurdi, S.H., M.H., CCD., CIM., CBLC., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Ketenagakerjaan.

    Pengukuhan tersebut dilaksanakan dalam Sidang Terbuka Senat UNIDA pada Rabu (7/5/2025) di Aula Gedung C UNIDA, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No. 512/M/KPT.KP/2025.

    Momen bersejarah ini menjadikan Prof. Endeh sebagai Srikandi asli UNIDA pertama yang berhasil menapaki puncak karier akademik sebagai profesor,  setelah menempuh jenjang sarjana dan megister di UNIDA. Komitmennya terhadap ilmu pengetahuan membawa meraih gelar doktor di Universitas Sebelas Maret, Solo dengan predikat cum laude.

    “Bagi kami, Prof. Endeh adalah Srikandi UNIDA yang menjadi inspirasi dan teladan bagi seluruh insan UNIDA,” ujar Rektor UNIDA, Assoc. Prof. Dr. Hj. R. Siti Pupu Fauziah, M.Pd.I, dalam sambutannya.

    BACA JUGA: Raperda BUMD Bergulir di DPRD Jabar, Pasal Tegas Pemberhentian Direksi Menanti

    Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Anggota DPR RI Dr. H. Mulyadi, M.M.A, yang juga adik kandung Prof. Endeh.

    Dengan penuh haru, ia menyampaikan, “Hari ini saya menangis karena bahagia dan bangga. Kami anak-anak desa dari Jonggol, dan kakak saya kini menjadi profesor,” ucapnya.

    “Ini bukan hanya pencapaian pribadi, tapi kemenangan bagi semua rakyat kecil yang bermimpi besar,” tambahnya.

    Turut hadir pula Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja, PSCJ., M.M, perwakilan pemerintah daerah, alumni, serta para akademisi dari berbagai perguruan tinggi mitra.

    BACA JUGA: Imbas Pelebaran Jalan, Perpustakaan Kota Cimahi Bakal Dibangun Ulang di Area MPP

    Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Dinamika Kepastian Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Upaya Peningkatan Upah untuk Kesejahteraan, Prof. Endeh menekankan urgensi perlindungan hukum bagi pekerja migran.

    “Pekerjaan bukan hanya kewajiban atau ibadah, tetapi juga hak konstitusional untuk meraih kehidupan yang layak,” tegasnya.

    Chancellor UNIDA, Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H., menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi Prof. Endeh.

  • Komisi III DPRD Tegur PUPR Bogor: Infrastruktur Lambat, Transparansi Dipertanyakan

    Komisi III DPRD Tegur PUPR Bogor: Infrastruktur Lambat, Transparansi Dipertanyakan

    JABAR EKSPRES – Komisi III DPRD Kota Bogor menyampaikan sejumlah catatan penting untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kota Bogor.

    Hal itu disampaikan saat jajaran Komisi III melakukan kunjungan kerja ke kantor PUPR Kota Bogor, Rabu (7/5).

    Ketua Komisi III, Heri Cahyono, menyoroti persoalan klasik yang tak kunjung selesai, yaitu keberadaan bangunan liar di atas saluran sungai.

    Hal ini dinilainya menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air dan berkontribusi terhadap banjir di beberapa titik Kota Bogor.

    BACA JUGA: Raperda BUMD Bergulir di DPRD Jabar, Pasal Tegas Pemberhentian Direksi Menanti

    “Sudah sering terjadi dan ini perlu ketegasan. Koordinasi harus dilakukan lintas sektor, dari PUPR hingga kelurahan dan kecamatan,” kata Heri Cahyono dikutip Kamis (8/5).

    Heri menambahkan bahwa kunjungan kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk melihat manajemen internal Dinas PUPR secara langsung.

    Menurutnya, sebagai dinas teknis yang paling bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, Dinas PUPR harus memiliki manajemen yang tertib, SDM yang mencukupi, serta perencanaan kerja yang sistematis dan akuntabel.

    “Kami ingin melihat bagaimana manajemen PUPR bekerja, apa saja kendalanya, bagaimana beban kerja SDM-nya, dan seperti apa rencana ke depan. Ini penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga,” papar Heri.

    Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menekankan perlunya percepatan pembangunan jembatan dan tembok penahan tebing (TPT) sebagai langkah antisipatif terhadap bencana alam, terutama longsor.

    BACA JUGA: Bupati Bogor Warning Soal Alih Fungsi Lahan di Tengah Panen Raya Leuwisadeng

    Untuk itu ia mendorong agar alokasi anggaran infrastruktur dapat ditingkatkan guna menghindari keterlambatan pekerjaan di lapangan.

    Politisi PDIP ini juga kembali menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembebasan lahan.

    Atty mengingatkan agar Dinas PUPR berhati-hati dan tidak membuka ruang untuk praktik mark-up harga tanah yang dapat merugikan keuangan daerah.

    “Jangan ada main-main mark up yang bisa merugikan keuangan daerah. Itu harus diperhatikan atau berurusan dengan APH,” tegas dia.

  • Diskominfo Kota Bekasi Terima 102 Laporan Warga yang Scan Retina di WorldID Megapolitan 8 Mei 2025

    Diskominfo Kota Bekasi Terima 102 Laporan Warga yang Scan Retina di WorldID Megapolitan 8 Mei 2025

    Diskominfo Kota Bekasi Terima 102 Laporan Warga yang Scan Retina di WorldID
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Dinas Komunikasi dan Informasi (
    Diskominfo
    ) Kota Bekasi telah menerima 102 laporan warga yang memindai data retina di
    WorldID
    .
    “Sudah ada 102 laporan yang kami terima sejak dibukanya layanan pelaporan warga yang
    scan
    mata,” kata Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Kota Bekasi, Fitri Ningsih, kepada
    Kompas.com
    , Kamis (8/5/2025).
    Adapun layanan pelaporan ini bertujuan agar pemerintah mengantongi data diri warganya yang telah memindai data retina. Dengan begitu, pemerintah bisa memitigasi apabila terdapat data retina warganya yang disalahgunakan.
    Fitri mengungkapkan  terdapat sejumlah warga luar Kota Bekasi yang turut melapor ke instansinya di antaranya warga Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, hingga Jakarta.
    “Ada dari Kabupaten Bekasi, dari Duren Sawit (Jakarta), terus juga ada dari Gunung Putri (Kabupaten Bekasi),” ujarnya.
    Meski begitu, Fitri menyampaikan bahwa warga luar Kota Bekasi tetap boleh melapor ke pihaknya karena mereka memindai data retinanya di gerai WorldID Kota Bekasi.
    “Warga luar boleh soalnya mereka melakukan perekamannya di Kota Bekasi,” jelasnya.
    Bagi warga yang ingin melapor, mereka dapat langsung mendatangi Kantor Diskominfo Kota Bekasi di Plaza Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur.
     
    Selain itu, warga juga dapat menghubungi
    call center
    112 atau mengakses
    barcode
    pelaporan yang tersedia di akun Instagram resmi
    @
    diskominfobekasi.
    “Pelapor cukup mengisi nama, alamat lengkap, nomor ponsel, lokasi pemindaiannya, serta besaran uang yang mereka terima,” ungkap Fitri.
    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik
    Worldcoin
    dan WorldID.
    Pembekuan dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan berkenaan dengan layanan digital tersebut.
    Kemkomdigi akan memanggil pejabat PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara.
    Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik di layanan Worldcoin dan WorldID.
    Menurut hasil penelusuran awal, PT Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dan tidak memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (TDPSE), sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
    Sementara itu, perusahaan pengembang layanan atau induk dari Worldcoin dan WorldID, Tools for Humanity (TFH), memberikan respons terkait pembekuan layanannya di Indonesia.
    Pembekuan ini dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sebagai langkah preventif untuk pencegah potensi risiko terhadap keamanan data masyarakat Indonesia.
    TFH menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya mencari kejelasan terkait persyaratan izin dan lisensi yang relevan.
    Perusahaan juga menegaskan kesiapan mereka apabila ditemukan kekurangan atau kesalahpahaman dalam proses perizinan tersebut.
    “Kami berharap dapat terus melanjutkan dialog konstruktif dan suportif yang telah terjalin selama setahun terakhir dengan pihak pemerintah terkait,” ungkap pihak TFH dalam pernyataan resminya, dikutip KompasTekno dari Antaranews, Selasa (6/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 36 Orang Keracunan, DPRD Temukan Lalat Hinggapi Makanan di Dapur MBG Bosowa Insani Bogor – Halaman all

    36 Orang Keracunan, DPRD Temukan Lalat Hinggapi Makanan di Dapur MBG Bosowa Insani Bogor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 36 orang yang terdiri dari siswa hingga guru di Sekolah Bosowa Insani Mandiri, Kota Bogor, Jawa Barat, merasakan gejala keracunan setelah menyantap menu program makan bergizi gratis (MBG).

    Imbas kasus tersebut, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melakukan sidak ke Sekolah Bosowa Insani Mandiri.

    Di sana, DPRD mendapati beberapa kejanggalan, terutama di dapur MBG Bosowa Insani Mandiri.

    Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, mengatakan dapur MBG ini tidak higienis dan dikerubungi lalat.

    Dapur tersebut, juga kurang begitu bersih.

    “Pertama lantai kurang bersih, yang kedua ada tempat sampah di dekat makanan.” 

    “Terus juga ada lalat yang saya temui hinggap ke makanan,” kata Rezky Kartika kepada Tribunnews Bogor setelah melakukan sidak, Kamis (8/5/2025).

    Selain itu, meja-meja yang dipakai sebagai tempat menyimpan makanan berbahan dasar kayu.

    “Terus juga meja meja tidak sesuai yah, harusnya stenlis tapi itu masih kayu, dan itu kan penghantar bakteri,” ujarnya.

    Rezky berharap, temuan Komisi IV DPRD bisa segera menjadi bahan evaluasi bagi Yayasan Bosowa.

    “Saya sudah panggil pembina yayasan, saya kasih lihat ini dihinggapi lalat. Tapi kita tidak tahu apakah makanan yang dihinggapi lalat, akan dibuang kita belum tahu.” 

    “Mereka kan punya CCTV harusnya mereka bisa ngecek apa yang terjadi dari CCTV itu,” ungkapnya.

    Keracunan Bukan Hanya di Bosowa Insani

    Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti mengatakan, korban dugaan keracunan MBG di Kota Bogor tidak hanya terjadi di Sekolah Bosowa saja.

    Berdasarkan laporan, jelasnya, korban dugaan keracunan juga terjadi di SDN Kedung Waringin.

    “Pagi ini masuk lagi dari beberapa sekolah terutama di tingkat SD, seperti SDN Kedung Waringin,” kata Endah saat ditemui setelah sidak dapur MBG di Sekolah Bosowa, Kamis.

    SDN Kedung Waringin tercatat masih satu dapur MBG dengan Sekolah Bosowa.

    Namun, Endah belum bisa memastikan jumlah korban yang diduga keracunan di SDN tersebut.

    “Ini masih berlanjut proses laporan korban. Saya duga lebih dari angka 10 persen, sebab masih terus berkembang,” ucapnya.

    Menurutnya, Dinas Kesehatan sedang melakukan uji laboratorium terhadap makanan setelah 36 orang diduga keracunan.

    Ia menyebut, uji laboratorium ditargetkan rampung pada hari Minggu mendatang.

    Kesaksian Siswa

    Sebelumnya, sejumlah siswa di Bosowa Insani mengalami mual setelah menyantap menu MBG.

    “Tadi banyak yang sakit perut. Di kelas saya ada 4 orang. Terus langsung di bawa ke UKS,” kata salah seorang siswa berinisial MG saat berbincang di depan sekolah.

    Ketika menyantap menu tersebut, menurut MG rasanya sudah asam.

    “Makanannya basi, susunya asam,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).

    Alhasil, MG pun diperbolehkan pulang ke rumahnya sebelum jam sekolah selesai.

    Namun, dirinya tak mengetahui pasti berapa total siswa yang merasakan gejala yang sama.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Komisi IV DPRD Temukan Lalat di Dapur MBG Sekolah Bosowa Insani Mandiri, 36 Guru dan Siswa Keracunan.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • Mobil Dinas Suzuki Jimny Disalahgunakan hingga Tuai Sorotan

    Mobil Dinas Suzuki Jimny Disalahgunakan hingga Tuai Sorotan

    Jakarta –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memiliki mobil SUV off road Suzuki Jimny. Namun belakangan jadi sorotan lantaran mobil itu disalahgunakan ASN Pemkab Bogor.

    Bupati Bogor Rudy mengatakan mobil dinas Suzuki Jimny itu dibeli pada tahun 2023. Mobil itu bukan masuk dalam anggaran baru. Bahkan kendaraan dinas dengan harga pasar Rp400-500 juta itu digunakan tidak semestinya. Beberapa unit diketahui telah diganti pelat nomornya yang seharusnya pakai pelat merah menjadi pelat hitam.

    “Saat apel kendaraan di Pakansari, saya baru tahu ada mobil Jimny. Itu bukan pengadaan baru, pajaknya habis 2028. Maka saya tarik dan jadikan mobil patroli,” ungkap Rudy Susmanto dikutip Antara, Kamis (8/5/2025).

    Enam mobil Jimny tersebut kini dialihfungsikan untuk patroli Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), taman DPKPP, Stadion Pakansari, sosialisasi Command Center 112, serta untuk BPBD atau Damkar.

    “Mobil itu dibeli pakai uang rakyat. Tidak etis kalau hanya digunakan kepala bidang. Harusnya untuk pelayanan publik,” ujar Bupati Rudy.

    Stiker bertuliskan “mobil patroli” pun dipasang untuk menandai peruntukannya. Kebijakan ini juga mengikuti arahan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK agar kendaraan dinas digunakan sesuai tugas dan Surat Keputusan (SK) penempatan.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh peran semua pihak untuk memajukan pelayanan, infrastruktur, dan citra daerah,” kata Bupati Rudy Susmanto.

    Terlihat mobil yang dibeli adalah Suzuki Jimny 3-door. Berdasarkan catatan detikOto harga Suzuki Jimny pada 2023 berkisar Rp 446 juta hingga Rp 460 jutaan.

    Mobil ini begitu ikonik dengan desain yang serba kotak. Terkenal untuk kalangan pecinta off road.

    Secara dimensi Suzuki Jimny memiliki panjang 3.265 mm, lebar 1.645 mm dan tinggi 1.720 mm, berkapasitas 4 penumpang. Dengan ground clearance 210 mm dan ukuran ban 195/80 R15.

    Beberapa fitur off road yang digunakan saat medan menanjak/menurun sudah terbenam seperti Hill Hold Control dan Hill Descent Control bisa digunakan untuk menjaga kendaraan agar tidak meluncur.

    Hadir di pasar Indonesia, Suzuki Jimny 3-door tersedia dalam satu pilihan mesin berkode K15B, 4-Wheel Drive. Namun konsumen dapat memilih transmisi matic 4 percepatan dan manual 6 percepatan. Mesin Jimny berkapasitas 1.462 cc ini mampu memuntahkan tenaga 102 PS di 6.000 rpm serta torsi maksimal 130 Nm di 4.000 rpm.

    (riar/rgr)

  • Jadi Tersangka, Penganiaya Pedagang Pisang di Bogor Terancam 9 Tahun Bui

    Jadi Tersangka, Penganiaya Pedagang Pisang di Bogor Terancam 9 Tahun Bui

    Jakarta –

    Polisi menetapkan pria berinisial Y, pelaku penganiayaan pedagang pisang keliling yang sedang berjualan di wilayah Bogor, Jawa Barat, sebagai tersangka. Pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.

    “Pasal yang kami kenakan Pasal 53 juncto Pasal 368 dan atau Pasal 351 (KUHP) dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara,” kata Kapolsek Bogor Barat Kompol Ariani kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

    Ariani mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku baru melakukan aksi tersebut satu kali. Namun, saat ini polisi masih mendalami keterangan tersebut.

    “Tidak, baru satu kali yang dilakukan pelaku. Tapi masih dalam pengembangan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, video seorang pria yang menganiaya pedagang pisang keliling yang sedang berjualan di wilayah Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Polresta Bogor Kota yang mendapatkan aduan tersebut langsung bertindak dan menangkap pelaku.

    “Kami mendapatkan aduan masyarakat tentang penganiayaan pedagang pisang keliling. Tim Satreskrim Polresta Bogor Kota sudah bertindak dan pelaku sudah kami amankan,” ujar Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo, saat dihubungi.

    (rdh/amw)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Banyak Usia Muda Hipertensi, Kolesterol Tinggi hingga Diabetes, Jangan Abaikan Cek Kesehatan – Halaman all

    Banyak Usia Muda Hipertensi, Kolesterol Tinggi hingga Diabetes, Jangan Abaikan Cek Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Potensi penyakit kronis tak hanya jadi alarm bagi usia tua. Karena itulah sangat penting cek kesehatan. 

    Kini yang masih berusia 20 tahun pun banyak mengalami gejala penyakit kronis, mulai dari hipertensi hingga gula darah dan kolesterol tinggi. 

    Terkadang keluhan muncul tanpa gejala karena tak pernah ada pemeriksaan kesehatan sebelumnya. 

    Dokter Patricia dari RS Mulia Pajajaran mengatakan  kesadaran warga terhadap pentingnya cek kesehatan masih perlu terus ditingkatkan.

    “Banyak banget orang yang tensinya tinggi, gula darah tinggi, tapi mereka gak sadar karena tidak ada gejalanya,” jelas dr. Patricia saat ditemui dalam Program skrining kesehatan gratis Cek Segitiga kembali digelar oleh Dexa Medica di Bogor. 

    Ia mengatakan tensi, gula darah dan kolesterol tinggi bisa jadi alarm penyakit kronis ini 

    “Apalagi sekarang banyak banget usia 20-an yang tensinya, gula darah, dan kolesterolnya mulai tinggi. Mungkin karena makanan kita banyak banget yang tidak sehat sekarang. Makanya penting banget untuk kita lakukan tes skrining kesehatan, jadi ketahuan jangan sampai kita terkena penyakit kronis.”

    Kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini ini terlihat kurang. 

    Saat 490 warga mengikuti skrining gratis untuk tiga penyakit silent killer utama: hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi.

    Dalam kegiatan yang merupakan bagian dari Corporate Social Initiative Dharma Dexa ini hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 80 persen peserta memiliki potensi risiko terhadap salah satu dari tiga penyakit tersebut. 

    Tercatat, 59,2 persen memiliki kadar kolesterol dalam darah di atas normal (>199 mg/dL).

    Sebanyak 45,1 persen terdeteksi tekanan darah tinggi.

    Lalu 12,9 persen memiliki kadar gula darah sewaktu di atas 130 mg/dL.

    Selain itu, sebanyak 354 peserta (72persen) mengaku belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelumnya, dan hanya 136 orang yang pernah memeriksakan diri dalam 6 bulan terakhir.

    Menurut Gunawan, Senior Sales Manager OGB Dexa, temuan ini menjadi pengingat akan pentingnya pemeriksaan berkala, terutama bagi masyarakat usia produktif.

    “Sebanyak 490 orang telah menjalani skrining kesehatan, dan 72 persen di antaranya belum pernah memeriksakan diri terkait tiga penyakit kronis tersebut. Ini menjadi masukan penting bagi kita semua bahwa edukasi harus terus dijalankan agar masyarakat dapat melakukan pencegahan sejak dini,” ujarnya.

    Program Cek Segitiga yang mendapat dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, yang menilai kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan yang terjangkau dan edukatif.

    “Acara semacam ini harapannya dapat digelar minimal satu bulan dua kali. Untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan hidup sehat tapi terkendala biaya dalam menjalankan pemeriksaan kesehatan,” ungkap Bapak Gunawan dari Dispora Kota Bogor.

    Sementara itu, Mateus Ramidi, Manager Dharma Dexa, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat akar rumput dengan pendekatan yang praktis dan berdampak langsung.

    “Kami percaya bahwa langkah sederhana seperti cek kesehatan dapat memberikan perubahan besar dalam kualitas hidup seseorang—dan inilah bentuk nyata Expertise for the Promotion of Health yang menjadi nilai inti kami,” ujar Mateus.

  • Fakultas Teknologi Pertanian USM Gelar Lokakarya Kurikulum OBE, Libatkan Akademisi dan Industri

    Fakultas Teknologi Pertanian USM Gelar Lokakarya Kurikulum OBE, Libatkan Akademisi dan Industri

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Semarang (USM) menggelar Lokakarya Peninjauan Kurikulum 2021 Menuju Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) secara hybrid di Ruang Teleconference Lantai 8 Gedung USM pada Rabu, 7 Mei 2025.

    Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dekan FTP USM, Prof Dr Ir Haslina MSi dan dihadiri oleh Perwakilan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, BBPOM Semarang dan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri.

    Peserta lainnya berasal dari kalangan dunia pendidikan, seperti Kaprodi dari sejumlah Universitas, pimpinan SMK serta dari industri, seperti PT Perkebunan Teh Tambi Wonosobo, Yuasafood Wonosobo, Mie Ongklok Instan dan Sriboga Flour Mill Semarang.

    Dan dihadiri pula Ketua Badan Penjaminan Mutu USM beserta tim, Ketua Gugus Kendali Mutu FTP USM, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan perwakilan mahasiswa. Dan juga dihadiri peserta dari berbagai instansi, mitra industri, serta akademisi.

    Lokakarya ini menghadirkan dua narasumber dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Ir Feri Kusnandar MSc dan Prof Dr Eko Hari Purnomo STP MSc, yang dipandu oleh Antonia Nani C MSi.

    Dalam sambutannya, Prof Haslina menjelaskan bahwa narasumber dari IPB dihadirkan untuk memberikan masukan konstruktif terhadap draft kurikulum OBE FTP USM.

    “Lokakarya ini sangat penting untuk mengevaluasi dan menyamakan persepsi dan makana dalam menyusun kurikulum berbasis OBE, agar selaras dengan kebutuhan industri dan menjadi acuan utama dalam akreditasi. Insya Allah, implementasi kurikulum OBE pada FTP USM akan mulai dilaksanakan pada semester gasal 2024/2025,” ungkapnya.

    Prof. Haslina berharap bahwa hasil dari kegiatan ini dapat menghasilkan kurikulum yang lebih baik, relevan, dan adaptif terhadap dinamika dunia kerja.

    Dalam wawancaranya Prof Feri Kusnandar menilai bahwa diskusi dalam lokakarya yang diselenggarakan FTP USM sangat menarik karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, hingga mitra industri.

    “Diskusi tentang bagaimana kurikulum dikembangkan, bagaimana proses pembelajaran harus dilakukan dan bagaimana prosesnya.

    Sangat menarik dan semua aktif, baik dari dosen maupun mahasiswa, lulusan, dan mitra. Semua aktif memberikan masukan, dan tentu saja masukan ini akan sangat penting bagi program studi untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan proses penyelenggaraan pendidikan,” ujar Prof Feri.

    Prof Feri berharap bahwa Fakultas Teknologi Pertanian USM terus maju, dan saya berharap teman-teman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa semakin bersemangat untuk menjadikan Prodi THP unggul dan kompetitif.