Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Segel SDN Utan Jaya Depok Dibuka, Gembok Dibongkar dan Spanduk Protes Dicopot Megapolitan 9 Mei 2025

    Segel SDN Utan Jaya Depok Dibuka, Gembok Dibongkar dan Spanduk Protes Dicopot Megapolitan 9 Mei 2025

    Segel SDN Utan Jaya Depok Dibuka, Gembok Dibongkar dan Spanduk Protes Dicopot
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Aktivitas di
    SDN Utan Jaya
    , Cipayung, Kota Depok, kembali normal, Jumat (9/5/2025), usai bangunan sempat disegel terduga ahli waris. 
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, dua gembok yang semula digunakan untuk menyegel pagar sekolah kini hanya dibiarkan menggantung di jeruji pagar besi. Terlihat bekas pengelasan di sekitar gembok yang digantung.
    Lalu, dua spanduk protes yang diduga dipasang ahli waris sejak penyegelan pertama pada Januari 2025 juga sudah dicopot dari dinding depan sekolah.
    Para murid pun terlihat berlalu-lalang di halaman sekolah. Beberapa di antaranya keluar masuk sekolah untuk membeli camilan dari pedagang kaki lima (PKL) di depan SDN Utan Jaya. 
    Alifah (57), salah seorang wali murid bercerita, aktivitas belajar mengajar di SDN Utan Jaya baru kembali normal pada hari ini.
    Sebelumnya, selama dua hari yakni Rabu dan Kamis, 7-8 Mei 2025, siswa hanya mendapat tugas untuk dikerjakan di rumah. 
    “Dari hari Rabu (7/5/2025) sudah diliburkan sekolahnya karena pagarnya dilas, terus pagar yang kecil juga digembok,” kata Alifah kepada
    Kompas.com
    di lokasi. 
    Oleh karena penyegelan ini tak sekali terjadi, Alifah sempat berpikir untuk memindahkan cucunya itu ke sekolah lain.
    “Cucu saya juga nanya ‘Kenapa sih kita pintunya masuk dari gerbang yang kecil?’. Saya cuma bisa jawab kalau motor lagi enggak bisa masuk ke sekolah,” terangnya.
    Sebagaimana diketahui, SDN Utan Jaya kembali disegel oleh terduga ahli waris pada Rabu (7/5/2025). Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, gerbang sisi paling kiri sekolah tampak digembok menggunakan rantai besi.
    Namun, sehari setelahnya atau Kamis (8/5/2025), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar segel tersebut.
    Adapun penyegelan pertama terjadi saat hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025). Saat itu, gerbang utama SDN Utan Jaya ditutup menggunakan bambu.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (8/1/2025), bambu menyilang dan kayu menutup gerbang utama sekolah tersebut.
    Namun, di samping gerbang berwarna hitam itu ada akses jalan kecil yang tak ditutup, sehingga bisa diakses para murid dan guru. Tampak siswa-siswi SDN Utan Jaya keluar melalui akses jalan tersebut.
    Sementara, di bagian depan gerbang utama yang terpasang bambu menyilang, terdapat spanduk putih besar bertuliskan “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini kompen (dibayar). Ngontrak tanah= X, Bayar tanah= X”. Tulisan itu dibuat menggunakan cat semprot.
    Tepat di atas gerbang utama juga terdapat dua spanduk yang memuat keterangan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik pemerintah Kota Depok.
    “Perhatian. Tanah dan bangunan ini dari tahun 1970 s/d 2024 bukan kepemilikan pemerintah Kota Depok. Masih murni kepemilikan tanah dan bangunan milik H Namid bin M Sairan pendiri yayasan SD swasta dari tahun 1970 s/d tahun 2024. Demi hukum belum pernah dihibahkan yang berbentuk apa pun kepada pemerintah,” bunyi spanduk tersebut.
    Di samping spanduk itu, terdapat spanduk lain yang memuat permohonan maaf ke seluruh siswa dan warga SDN Utan Jaya.
    “Kami tidak menyegel! Tapi menyatakan kembali kebenaran hak waris kami sesuai letter C No 603/836 Persil 156, atas nama H Namid bin Sairan yang tercatat dalam buku C desa/kelurahan Pondok Jaya Cipayung Depok”.
    “Kami harapkan pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan hal ini dengan lebih arif bijaksana dan keadilan restoratif. Dan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan warga sekolah atas keadaan ini. Dan mohon dibantu suarakan kebeneran ini demi keadilan yang hakiki,” bunyi spanduk itu.
    Adapun Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno, mengatakan, lahan SDN Utan Jaya awalnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
    Semula, sebelum Kota Depok lahir, wilayah tersebut masuk Kabupaten Bogor. Sejak dulu, lahan tersebut disebut sudah digunakan sebagai sekolah.
    Hal ini disampaikan Sutarno usai menggelar mediasi terkait sengketa lahan SDN Utan Jaya yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Depok, terduga ahli waris pemilik lahan, pihak sekolah, dan stakeholder terkait.
    “Hasil rapat tersebut adalah Bu Sekda memberi penjelasan kaitannya dengan sejarah sekolah tersebut,” ucap Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    Pada tahun 1999, Depok berdiri sendiri sebagai kota, hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kecamatan Cipayung pun masuk wilayah Kota Depok.
    Menyusul pemekaran ini, lahan SDN Utan Jaya dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ke pemerintah Kota Depok.
    “Maka status aset itu kan dilimpahkan ke Depok, hanya untuk status surat tanahnya itu kan dalam bentuk girik (letter C),” terang Sutarno.
    Menurut Sutarno, terjadi salah paham antara Pemkot Depok dengan pihak H Namid Bin M Sairan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut.
    Dalam mediasi, pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris masih bersikukuh mereka memiliki lahan tersebut.
    Meski begitu, terduga ahli waris tersebut bersedia untuk mencabut bambu yang menyegel gerbang SDN Utan Jaya, termasuk menurunkan atribut protes yang terpasang di gerbang sekolah.
    “Selanjutnya, kalau memang masih ada hal-hal yang belum clear, silahkan saja nanti ahli waris mengajukan gugatan,” jelas Sutarno.
    “Nanti bukan dari kita yang memutuskan, berarti nanti yang memutuskan adalah pengadilan,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Motor-Mobil Rampasan ‘Mata Elang’ di Bogor Disita Polisi

    Penampakan Motor-Mobil Rampasan ‘Mata Elang’ di Bogor Disita Polisi

    Bogor –

    Sebanyak 108 kendaraan rampasan debt collector atau mata elang (matel) diamankan di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Sejumlah matel juga diamankan polisi.

    Ratusan motor tersebut ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar di Mako Polres Bogor, Jumat (9/5/2025). Berbagai jenis sepeda motor terlihat.

    Namun mayoritas motor hasil rampasan matel tersebut berjenis matic. Selain sepeda motor, satu unit mobil boks juga diamankan sebagai barang bukti. Motor rampasan tersebut merupakan barang bukti pengungkapan Polres Bogor dan Polresta.

    Ratusan Motor dari Mata Elang Disita Polisi Foto:(Rizky/detikcom)

    Awal Mula Terungkap

    Sebelumnya, polisi mengungkap awal mula terbongkarnya lokasi penyimpanan motor tarikan debt collector atau mata elang (matel) di Gunungputri, Bogor, Jawa Barat. Mulanya berawal dari laporan warga bahwa motornya ditarik oleh matel.

    “Dari awal itu ada laporan hotline Polri 110, pelapor atas nama Rayhan ini diberhentikan di tengah jalan sama matel ini,” kata Kapolsek Gunungputri AKP Aulia Robby kepada wartawan, Kamis (8/5).

    Robby mengatakan selanjutnya pihak kepolisian mendatangi lokasi yang dilaporkan. Setiba di lokasi, benar ditemukan terdapat matel di sana.

    Kemudian polisi mendatangi lokasi motor milik pelapor. Saat di lokasi, diketahui sudah ada 15 unit motor yang dicurigai merupakan hasil rampasan.

    “Sampai di tempat yang pertama itu ada korban lain ternyata itu melaporkan dia ditarik juga, kita kembangkan ke tempat kedua di situ ada 67 unit itu kita angkut semua sampai tadi malam itu. Totalnya 82 unit,” jelasnya.

    (rdh/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Brand Tas Lokal yang Mengusung Spirit Women Empowerment

    Brand Tas Lokal yang Mengusung Spirit Women Empowerment

    Jakarta: Brand tas lokal asal Bogor, Hody yang dibangun oleh seorang ibu rumah tangga, Mira Nur Gandaniati ini kental dengan spirit women empowerment atau pemberdayaan perempuan. Ini sudah terlihat sejak awal Mira merintis brang Hody.

    Ditemui di kantor operasional Hody yang berada di kompleks di kawasan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sosok yang akrab disapa Teh Mira itu membagikan kisah suksesnya membagun Hody. Kisah Mira merintis usahanya dimulai jauh sebelum Hody.

    Lulusan manajemen IPB ini awalnya berbisnis untuk mengisi waktu luangnya sebagai ibu rumah tangga. Bisnis pertamanya adalah jualan jam tangan pada 2011, ia menggunakan sistem reseller melalui platform BBM.

    Hingga pada 2014 bisnis suaminya bangkrut dan menyisakan utang hingga Rp8 miliar. Tidak menyerah dengan keadaan, Mira dan suami mencoba bounce back dengan membuat produksi tas kulit sapi. 

    Tas kulit sapi dengan merek Zola Leather ini menjadi bisnis tas pertama Mira. Zola Leather
    pasar menengah atas.

    “Ini brand tas pertama saya sebelum Hody. Zola Leather ini bahan bakunya kulit sapi asli secara harga di atas 700 ribuan,” kata Mira saat ditemui di kantornya, Kamis 8 Mei 2025.

    Namun pandemi Covid-19 membuat niat Mira untuk recovery dari hutang tidak berjalan lancar. Bukannya menyerah dengan ketangguhannya dan kelincahannya ia kemudian membuat brand tas Hody pada 2019.

    Nama merek yang diambil itu diambil dari anak keempat Mira, Hodijah ini hadir sebagai tas fungsional dengan harga terjangkau. Tas Hody berbahan sintetis dan dijual dengan harga mulai dari Rp100 ribuan.

     

    Melalui Hody ini juga Mira kemudian mempunyai misi pemberdayaan perempuan. Ia mengajak ibu-ibu rumah tangga ikutan menjual produk Hody melalui sistem reseller agar tetap bisa mendapat penghasilan. 

    “Waktu itu kami bikin campaign Recovery Together, jadi yuk ibu-ibu yang ingin berpenghasilan dari rumah itu bisa jadi resellernya Hody,” ungkapnya.

    Mira mengungkapkan para ibu-ibu yang menjadi reseller ini kemudian berhasil membantu ekonomi keluarga. “Ternyata ada yang bisa jadi succes story di reseller ada yang hasilin omset lumayan dari hasil jualan Hody,” jelasnya.

    Mira menyebut Hody saat punya lebih dari 10 ribu reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan sekitar 10 persennya aktif. 
    Masuk ke Marketplace

    Saat penjualan Hody melalui sistem reseller mulai menurun pasca-pandemi, Mira mengambil langkah strategis dengan masuk ke marketplace. Pada 2023 Hody membuka toko resmi di Shopee.

    “Sebagai leader harus memikirkan strategi dong. Bagaimana caranya penjualan kami masih tetap bagus. Akhirnya kamu mulai bukan channel di marketplace. Channel pertama yang kami buka adalah Shopee, jadi 2023 kami officially store di Shopee,” bebernya.

    Pemilih Shopee sebagai marketplace yang dipilih setelah melakukan riset. Mira menyebut Shopee sesuai dengan target market Hody perempuan berusia 25–45 tahun, dominan Gen Z dan milenial. 

    “Kami riset kalau perempuan belanja di mana sih? Di marketplace mana? rata-rata Shopee,” ucapnya.
     

     
    Setelah membuka toko resmi di Shopee, Mira kemudian membangun tim digital marketing untuk meningkatkan penjualan Hody. Kini, ia mempekerjakan 60 orang, termasuk host live dan advertiser khusus Shopee. 

    Penjualan dari marketplace bahkan menyumbang sekitar 70 persen dari total omzet miliaran rupiah per bulan.
    Mengusung Spirit Women Empowerment
    Mira mengungkapkan kekuatan terbesar Hody bukan cuma pada penjualan, tetapi bagaimana bisa meng-empowering perempuan. Untuk itu ia membangun sebuah komunitas pelanggan bernama Hodyctiv.

    Hodyctiv memiliki berbagai kegiatan pegembangan diri. Termasuk juga belajar cara jualan di marketplace.

    Anggota Hodyctiv dibagi ke dalam level silver, gold, dan platinum. Menariknya selain bisa mengikuti kelas pengembangan sebulan sekali, para anggota program afiliasi, mendapatkan komisi, dan mengikuti kelas pengembangan diri sebulan sekali.

    “Kekuatan aku ke value brand untuk meng-empowering perempuan,” kata Teh Mira.
    100 Persen Lokal

    Di tengah maraknya merek yang mengklaim lokal padahal produksinya di luar Indonesia, Mira menegaskan produksi Hody 100 persen lokal. “Hody pabriknya di sini, pengerajin kami juga orang sini,” ucapnya.
    Masuk Pasar Ekspor
    Hody mulai merambah ke pasar ekspor seperti Malaysia, Brunei, dan Australia. Bahkan untuk Malaysia juga jualan di Shopee Malaysia.

    Jakarta: Brand tas lokal asal Bogor, Hody yang dibangun oleh seorang ibu rumah tangga, Mira Nur Gandaniati ini kental dengan spirit women empowerment atau pemberdayaan perempuan. Ini sudah terlihat sejak awal Mira merintis brang Hody.
     
    Ditemui di kantor operasional Hody yang berada di kompleks di kawasan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sosok yang akrab disapa Teh Mira itu membagikan kisah suksesnya membagun Hody. Kisah Mira merintis usahanya dimulai jauh sebelum Hody.
     
    Lulusan manajemen IPB ini awalnya berbisnis untuk mengisi waktu luangnya sebagai ibu rumah tangga. Bisnis pertamanya adalah jualan jam tangan pada 2011, ia menggunakan sistem reseller melalui platform BBM.

    Hingga pada 2014 bisnis suaminya bangkrut dan menyisakan utang hingga Rp8 miliar. Tidak menyerah dengan keadaan, Mira dan suami mencoba bounce back dengan membuat produksi tas kulit sapi. 
     
    Tas kulit sapi dengan merek Zola Leather ini menjadi bisnis tas pertama Mira. Zola Leather
    pasar menengah atas.
     
    “Ini brand tas pertama saya sebelum Hody. Zola Leather ini bahan bakunya kulit sapi asli secara harga di atas 700 ribuan,” kata Mira saat ditemui di kantornya, Kamis 8 Mei 2025.
     
    Namun pandemi Covid-19 membuat niat Mira untuk recovery dari hutang tidak berjalan lancar. Bukannya menyerah dengan ketangguhannya dan kelincahannya ia kemudian membuat brand tas Hody pada 2019.
     
    Nama merek yang diambil itu diambil dari anak keempat Mira, Hodijah ini hadir sebagai tas fungsional dengan harga terjangkau. Tas Hody berbahan sintetis dan dijual dengan harga mulai dari Rp100 ribuan.
     
     

     

    Melalui Hody ini juga Mira kemudian mempunyai misi pemberdayaan perempuan. Ia mengajak ibu-ibu rumah tangga ikutan menjual produk Hody melalui sistem reseller agar tetap bisa mendapat penghasilan. 
     
    “Waktu itu kami bikin campaign Recovery Together, jadi yuk ibu-ibu yang ingin berpenghasilan dari rumah itu bisa jadi resellernya Hody,” ungkapnya.
     
    Mira mengungkapkan para ibu-ibu yang menjadi reseller ini kemudian berhasil membantu ekonomi keluarga. “Ternyata ada yang bisa jadi succes story di reseller ada yang hasilin omset lumayan dari hasil jualan Hody,” jelasnya.
     
    Mira menyebut Hody saat punya lebih dari 10 ribu reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan sekitar 10 persennya aktif. 
    Masuk ke Marketplace
     
    Saat penjualan Hody melalui sistem reseller mulai menurun pasca-pandemi, Mira mengambil langkah strategis dengan masuk ke marketplace. Pada 2023 Hody membuka toko resmi di Shopee.
     
    “Sebagai leader harus memikirkan strategi dong. Bagaimana caranya penjualan kami masih tetap bagus. Akhirnya kamu mulai bukan channel di marketplace. Channel pertama yang kami buka adalah Shopee, jadi 2023 kami officially store di Shopee,” bebernya.
     
    Pemilih Shopee sebagai marketplace yang dipilih setelah melakukan riset. Mira menyebut Shopee sesuai dengan target market Hody perempuan berusia 25–45 tahun, dominan Gen Z dan milenial. 
     
    “Kami riset kalau perempuan belanja di mana sih? Di marketplace mana? rata-rata Shopee,” ucapnya.
     

     
    Setelah membuka toko resmi di Shopee, Mira kemudian membangun tim digital marketing untuk meningkatkan penjualan Hody. Kini, ia mempekerjakan 60 orang, termasuk host live dan advertiser khusus Shopee. 
     
    Penjualan dari marketplace bahkan menyumbang sekitar 70 persen dari total omzet miliaran rupiah per bulan.
    Mengusung Spirit Women Empowerment
    Mira mengungkapkan kekuatan terbesar Hody bukan cuma pada penjualan, tetapi bagaimana bisa meng-empowering perempuan. Untuk itu ia membangun sebuah komunitas pelanggan bernama Hodyctiv.
     
    Hodyctiv memiliki berbagai kegiatan pegembangan diri. Termasuk juga belajar cara jualan di marketplace.
     
    Anggota Hodyctiv dibagi ke dalam level silver, gold, dan platinum. Menariknya selain bisa mengikuti kelas pengembangan sebulan sekali, para anggota program afiliasi, mendapatkan komisi, dan mengikuti kelas pengembangan diri sebulan sekali.
     
    “Kekuatan aku ke value brand untuk meng-empowering perempuan,” kata Teh Mira.
    100 Persen Lokal

    Di tengah maraknya merek yang mengklaim lokal padahal produksinya di luar Indonesia, Mira menegaskan produksi Hody 100 persen lokal. “Hody pabriknya di sini, pengerajin kami juga orang sini,” ucapnya.
    Masuk Pasar Ekspor
    Hody mulai merambah ke pasar ekspor seperti Malaysia, Brunei, dan Australia. Bahkan untuk Malaysia juga jualan di Shopee Malaysia.
     

     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Sempat Viral Minta THR Rp 165 Juta, Kades Klapanunggal Bogor Disorot Lagi, Kini Anaknya yang Berulah – Halaman all

    Sempat Viral Minta THR Rp 165 Juta, Kades Klapanunggal Bogor Disorot Lagi, Kini Anaknya yang Berulah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin lagi-lagi menjadi sorotan.

    Pak Kades di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) itu sempat viral karena meminta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 165 juta kepada pengusaha.

    Ia kembali diperbincangkan karena kini giliran anaknya yang berulah.

    Putra dari Ade, LR (26) ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan penganiayaan terhadap warga berinisial MWM (27).

    Penetapan status tersangka terhadap LR ini dilakukan oleh Polsek Klapanunggal kurang dari sepekan setelah korban melaporkan kasus tersebut.

    Meski antara korban dengan pelaku bersepakat untuk menyelesaikan persoalan ini melalui musyawarah, tetapi proses hukum di kepolisian tetap berlanjut.

    “Kami tetap menjalankan proses sesuai prosedur, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut terkait masalah pengajuan permohonan Restorative Justice yang telah diajukan oleh pelapor yang juga merupakan korban,” kata Kapolsek Klapanunggal, AKP Silfi Adi Putri, Rabu (7/5/2025), dilansir TribunnewsBogor.com.

    Penetapan tersangka oleh Polsek Klapanunggal ini dilakukan pada Senin (5/5/2025), setelah memeriksa saksi-saksi dan gelar perkara.

    Pelaku LR dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

    Sementara itu, korban mengalami luka sobek dan memar di bagian wajah akibat dianiaya oleh pelaku menggunakan tangan kosong.

    “Korban mengalami luka sobek pada pelipis kiri dan memar di pelipis kanan, kemudian menjalani pengobatan di RSIA Kenari Graha Medika. Korban baru melapor keesokan harinya, tanggal 30 April,” ungkap Silfi Adi.

    Kasus Pak Kades Klapanunggal

    Mengulik kembali pada momen lebaran 2025, saat Ade sang Kades Klapanunggal mendapat kecaman karena surat edarannya yang meminta THR senilai Rp 165 juta viral di media sosial (medsos) beberapa waktu lalu.

    Bahkan Ade sampai kena semprot oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi imbas surat edaran meresahkan itu.

    Surat permintaan THR itu ditandatangani Ade selaku Kades Klapanunggal.

    Dalam surat tertera rencana anggaran THR untuk aparatur desa yang mencapai Rp 165 juta, dengan rincian 200 paket bingkisan, 200 amplop THR, 200 paket kain sarung, dan 200 paket konsumsi.

    Kemudian ada biaya untuk penceramah, pembaca ayat suci Alquran, sewa sound system, dan tambahan biaya tak terduga.

    Uang THR yang terhimpun tersebut nantinya akan digunakan untuk menggelar halal bi halal pada Jumat (21/3/2025) di Kantor Desa Klapanunggal.

    Ade berdalih bahwa surat edaran yang viral di medsos itu hanya bersifat imbauan.

    “Maksudnya hanya bersifat imbauan,” ujar Ade, dilansir TribunnewsBogor.com.

    Ade pun meminta maaf atas tindakannya meminta THR kepada perusahaan dan pabrik di Klapanunggal, Bogor.

    “Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang kurang berkenan,” tuturnya.

    Ade juga mengatakan akan menarik kembali surat edaran yang meresahkan tersebut.

    “Mohon kepada para pengusaha untuk menghiraukan yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik surat himbauan tersebut, dan saya akan menarik kembali surat imbauan tersebut,” jelasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Anak Kades Kalapanunggal Bogor Jadi Tersangka Penganiayaan, Terancam 5 Tahun Penjara

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

  • Diduga Keracunan MBG, 36 Siswa di Bogor Alami Gejala Serius

    Diduga Keracunan MBG, 36 Siswa di Bogor Alami Gejala Serius

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 36 siswa dari Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor mengalami gejala yang mengarah pada keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Para siswa tersebut mengeluhkan keluhan seperti mual, muntah, diare, sakit perut, demam, dan pusing tak lama setelah menyantap hidangan makan siang di sekolah.

    Makanan tersebut diketahui berasal dari dapur milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di dalam kompleks sekolah, tepatnya di wilayah Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

    Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa sekolah melalui pemberian makanan bergizi secara rutin.

    Menanggapi laporan dugaan keracunan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyatakan bahwa pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan di lokasi.

    “Kami baru menerima informasi siang ini (7/5/2025), dan tim langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan serta pengambilan sampel makanan,” ujar Sri dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Pemeriksaan laboratorium terhadap makanan yang disajikan sedang berlangsung. Sampel dari dapur SPPG telah diamankan untuk diuji, guna memastikan sumber dari gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa.

    Retno juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan jumlah total siswa yang terdampak secara pasti.

    “Saya belum bisa menyebutkan jumlah pastinya karena tim masih bekerja. Jika datanya sudah lengkap, akan saya sampaikan. Sekarang saya juga sedang memimpin rapat,” tuturnya.

  • Sidak Dapur MBG Bina Insani, Komisi IV DRPD Kota Bogor Temukan Lalat Hinggap di Makanan – Page 3

    Sidak Dapur MBG Bina Insani, Komisi IV DRPD Kota Bogor Temukan Lalat Hinggap di Makanan – Page 3

    Sebelumnya, puluhan siswa keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan dari SPPG Bosowa Bina Insani. Mereka mulai merasakan gejala mual, muntah, demam, dan diare pada Selasa (6/5/2025) siang. Namun, kejadian ini baru dilaporkan keesokan harinya, Rabu (7/5/2025) siang.

    Data terbaru per Kamis (8/5/2025) jumlah korban keracunan bertambah. Dari semula 36 orang bertambah menjadi lebih 40 orang.

    “Tahap 1 ada 42 laporan kasus (keracunan). (Jumlah) laporan korban masih terus berlanjut. Saya duga angkanya di atas 10 persen, berarti masuk KLB (Kejadian Luar Biasa),” kata Rezky.

    Namun demikian, pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan yang dialami puluhan siswa tersebut.

    Diketahui, SPPG Bosowa Bina Insani ini menyajikan 2.997 porsi MBG bagi 13 sekolah di Kota Bogor. 

  • Anggota DPR RI: Pengurus BUMN tidak kebal hukum

    Anggota DPR RI: Pengurus BUMN tidak kebal hukum

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menyatakan bahwa pengurus dan manajemen BUMN tidak kebal hukum sehingga aparat penegak hukum tetap menindaklanjuti jika ada laporan penyimpangan atau pelanggaran hukum.

    Asep di Cibinong, Kamis, menjelaskan bahwa direksi, komisaris, dan pengawas BUMN tetap bisa kena delik tindak pidana korupsi jika melakukan penyimpangan atas uang negara yang mereka kelola.

    Uang negara yang diberikan kepada PLN dan Pertamina sebagai subsidi untuk rakyat, misalnya, tetapi mereka melakukan penyimpangan atas uang negara itu, mereka bisa kena delik tipikor.

    Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu menyatakan bahwa pengurus dan manajemen BUMN yang tidak mengelola uang negara secara langsung tetap bisa kena delik pidana jika melanggar prinsip-prinsip business judgement rule.

    Prinsip ini, kata dia, menuntut agar direksi dan komisaris BUMN dalam mengambil keputusan dan kebijakannya harus diambil dengan iktikad baik untuk kemajuan perusahaan, berhati-hati, dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan.

    Jika BUMN tersebut mengalami kerugian karena melanggar prinsip-prinsip tersebut, lanjut dia, direksi, komisaris, dan pengawas BUMN tersebut bisa kena delik hukum juga.

    “Kejaksaan dan kepolisian bisa saja menindaklanjuti temuannya, dan Kementerian BUMN, DPR, dan siapa pun bisa melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum,” kata Asep.

    Pewarta: M. Fikri Setiawan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memperluas akses rehabilitasi melalui peningkatan jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) milik Kementerian Kesehatan pada 2025.

    “Jumlahnya pada tahun lalu kurang lebih 900 IPWL. Tahun ini Kementerian Kesehatan menambah menjadi 1.494 IPWL,” ungkap Marthinus kepada wartawan dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Menurut Marthinus, bertambahnya jumlah IPWL juga sebagai bukti kehadiran negara untuk menyembuhkan para pecandu narkoba.

    “Artinya ada peningkatan kemauan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan rehabilitasi,” ujar mantan Kepala Detesemen Khusus 88 itu.

    Marthinus memastikan pengguna narkoba yang hendak melapor untuk mendapatkan rehabilitasi tidak bakal dihukum.

    Hal itu disampaikan Marthinus menyusul banyak pengguna narkoba yang sebenarnya ingin direhabilitasi, namun enggan melapor atau menghubungi lembaga seperti BNN lantaran takut dihukum.

    “Hukum atau undang-undang narkotika itu mengatur pengguna harus direhabilitasi. Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum. Jadi tolong ditulis, tidak akan dihukum kalau orang itu melapor,” ungkap Marthinus dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Selain karena takut dihukum, kata Marthinus, para pengguna juga takut dimarjinalkan atau terkena sanksi sosial jika melapor untuk menjalani rehabilitasi.

    “Ketika melapor, stigma masyarakat terhadap orang yang menggunakan narkoba ini, stigma negatif. Akhirnya mereka termarjinalkan,” ucap Marthinus.

    Lebih lanjut, Marthinus mengungkap BNN memiliki enam unit pusat pelayanan rehabilitasi yang bisa diakses secara gratis oleh pengguna narkoba.

    “Yang pertama adalah Balai Besar Rehabilitasi BNN yang ada di Lido, Bogor. Itu menampung sekitar 500 orang per hari. Kemudian ada Balai Rehabilitasi di Tanah Merah, Samarinda bisa 200 orang lebih. Kemudian ada Loka di tiga tempat, yakni Lampung, Batam, dan Medan,” ujar Marthinus.

    Martinus menambahkan, sebanyak 15 ribu masyarakat mengikuti program rehabilitasi setiap tahunnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Kota Bogor Selidiki Peristiwa Pelajar Keracunan Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Pemerintah Kota Bogor Selidiki Peristiwa Pelajar Keracunan Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor terus melakukan penyelidikan terhadap peristiwa keracunan makanan makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (7/5/2025).

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan Puskesmas.

    “Kami telah berkooordinasi dengan Rumah Sakit tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap,” kata Retno di Bogor, Kamis (8/5/2025). 

    Dinkes Kota Bogor juga telah berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, sampel air minum isi ulang sebanyak 2 liter, sampel usap tray 1 buah, sampel usap wadah makanan 1 buah dan sampel usap dubur penjamah makanan sebanyak 2 orang.

    “Kami terus berkoordinasi dengan sekolah jika terdapat penambahan kasus serta melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit se-Kota Bogor tentang pelaporan penambahan kasus dan penanganan pasien dengan baik,” jelas Retno.

    Hingga saat ini, kata dia total siswa korban dugaan keracunan MBG menjadi 171 orang.

    Dengan rincian 22 orang menjalani rawat inap, 29 orang menjalani rawat jalan, dan 120 orang mengalami keluhan ringan. 

    “Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang. Pasien yang masuk rawat inap hari ini 17 orang, sehingga jumlah total yang dirawat inap sebanyak 22 orang,” jelas Retno.

     
    Korban rawat inap menjalani pengobatan di RS Hermina (7 orang), RS Azra (4 orang), RS Islam (6 orang), RS EMC (1 orang), RS Graha Medika (2 orang), dan RS Salak (2 orang).

    Sementara berdasarkan sekolah, korban berasal dari enam sekolah yang telah melaporkan kejadian, yaitu TK Bina Insani (18 orang), SD Bina Insani (2 orang), SMP Bina Insani (82 orang), SDN Kukupu 3 (9 orang), SDN Kedung Jaya 1 (16 orang), dan SDN Kedung Jaya 2 (43 orang).

    “Dinas Kesehatan tengah melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel, dan edukasi kepada masyarakat,” papar Retno.

    Untuk rencana tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kota Bogor akan memantau kasus keracunan sampai tidak ditemukan kembali.

    “Kami melakukan pengobatan dan rujukan ke RS sesuai indikasi, pemeriksaan sampel muntahan dari rawat Inap di Rumah Sakit dan pengambilan sampel dari dapur MBG,” imbuhnya. 

    Retno menuturkan pengujian berbagai sampel yang telah didapatkan dilakukan secara mikrobiologi di Labkesda Kota Bogor.

    Pengujian membutuhkan waktu 4 hari meliputi 4 tahap yaitu Pra pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out dan Konfirmasi.

    “Kami terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang terpapar jika ada penambahan kasus dan koordinasi dengan Rumah Sakit untuk penanganan pasien dengan baik,” tandas Retno.

    Penulis: Hironimus Rama

  • Gerbang Digembok Ahli Waris yang Kecewa Dijanjikan Jadi PNS, Siswa SD di Depok Tak Bisa Sekolah – Halaman all

    Gerbang Digembok Ahli Waris yang Kecewa Dijanjikan Jadi PNS, Siswa SD di Depok Tak Bisa Sekolah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Utan Jaya di Kota Depok, Jawa Barat tidak bisa bersekolah imbas gerbang yang digembok oleh ahli waris.

    Akibatnya, para murid dan guru tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) sejak Rabu hingga Kamis(8/5/2025).

    Aktivitas sekolah ini mandek karena polemik sengketa lahan sekolah di Kecamatan Cipayung yang belum menemukan titik terang antara ahli waris bernama Namit bin Sairan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

    Usut punya usut, persoalan sengketa lahan SDN Utan Jaya Depok dengan ahli waris sudah terjadi sejak lama.

    Ahli waris mengaku kecewa lantaran dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Konflik ini bermula ketika Namit menghibahkan tanahnya untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

    Pada tahun 1990, Kecamatan Cipayung masih menjadi bagian dari wilayah Pemkab Bogor.

    Sebelumnya, keluarga Namit telah mendirikan yayasan sekolah Islam, Madrasah Ibtidaiyah (MI) karena di lingkungan tersebut belum ada sekolah.

    Keluarga Namit diminta agar menghibahkan sebagian lahan dan membayar bangunan.

    Hal ini diungkapkan perwakilan pihak ahli waris, Mochtar.

    Menurut Mochtar, lahan dan bangunan SDN Utan Jaya resmi milik keluarganya dengan bukti Letter C No 603/836 Persil 156 atas nama Namit bin Sairan.

    “Mereka menjanjikan keluarga saya untuk diangkat pejabat, empat orang, pegawai PNS,” kata Mochtar.

    “Nah ternyata setelah keluarga kami diminta KTP, selama dua tahun belum ada jawaban,” sambungnya.

    Namun, hingga yayasan MI berubah menjadi SDN Utan Jaya, ahli waris mengaku tidak mendapatkan apa-apa.

    Pihak pemerintah kala itu berdalih, keluarga Namit bin Sairan tidak lulus tes PNS. 

    Padahal menurut Mochtar, keluarganya sama sekali tidak pernah mengikuti tes PNS.

    Untuk itu, pihak ahli waris meminta agar Pemkot Depok membeli lahan seluas dengan harga Rp20 miliar.

    Dibongkar Satpol PP

    Satpol PP akhirnya membongkar gembok rantai yang menutup gerbang SDN Utan Jaya pada Kamis (8/5/2025).

    Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah menegaskan, proses KBM tidak boleh terhambat lagi.

    “Pol PP sudah melakukan pembukaan gembok, intinya proses belajar mengajar tidak boleh terhambat,” kata Chandra.

    “Dan kami meminta tidak boleh ada lagi aksi-aksi serupa dikarenakan nih ternyata sudah yang kesekian kali, enggak boleh ada,” sambungnya.

    Chandra meminta agar ahli waris menggugat persoalan sengketa lahan ke pengadilan dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

    “Sehingga kami mempersilahkan mereka untuk menempuh jalur hukum,” ungkapnya.

    Usai pembongkaran gembok gerbang SDN Utan Jaya, kegiatan KBM kembali berjalan normal.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsDepok.com dengan judul Kasus Sengketa Lahan SDN Utan Jaya Depok, Ahli Waris Ngaku Kena PHP Dijanjikan Jadi PNS.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunnewsDepok.com/M. Rifqi Ibnumasy)