Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Bupati Bogor selaraskan arah kebijakan dengan Pemprov Jabar susun RKPD

    Bupati Bogor selaraskan arah kebijakan dengan Pemprov Jabar susun RKPD

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto menyelaraskan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sama-sama sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

    Penyelarasan itu dilakukan melalui pertemuan antara Rudy Susmanto dengan sembilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berangkat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, di Pendopo Bupati, Cibinong, Senin.

    “Sehingga kita menyampaikan beberapa program-program prioritas yang tentunya akan kita sinergikan dan kolaborasikan bersama-sama,” jelas Rudy.

    Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Bogor pada tahun 2026 antara lain pembangunan jalan khusus tambang, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung.

    Kemudian, penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, serta pembangunan ruang kelas baru dan perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

    Bupati Rudy juga menyatakan bahwa Pemkab Bogor berharap dapat berkolaborasi dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat untuk melaksanakan program-program prioritas tersebut.

    “Isya Allah dalam waktu dekat kita akan mengundang anggota DPR RI yang berangkat dari daerah pemilihan Jabar V yaitu Kabupaten Bogor,” ujarnya.

    Namun, Pemkab Bogor tidak akan menunggu dan telah membentuk tim untuk melakukan tahapan-tahapan terkait pengadaan lahan jalan khusus tambang dan jalur barat Rancabungur-Leuwiliang.

    “Kita telah membentuk tim yang diketuai oleh Wakil Bupati untuk melakukan tahapan-tahapan terkait pengadaan lahan,” kata Rudy.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi IV DPR serap aspirasi tentang RUU Pangan dari akademisi IPB

    Komisi IV DPR serap aspirasi tentang RUU Pangan dari akademisi IPB

    Pemerintah, dinilai harus terbuka dan aktif membangun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset tentang pangan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerap aspirasi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan dari akademisi melalui kunjungan kerja ke Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat (8/5).

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Adapun Komisi IV membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.

    “Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi dan mendengarkan pandangan para guru besar, dosen, serta mahasiswa IPB terkait pembahasan revisi UU Pangan yang saat ini sedang dibahas di Komisi IV DPR,” ujar Firman yang juga merupakan anggota Panitia Kerja RUU Pangan itu.

    Dia menuturkan pandangan dan saran yang telah disampaikan akan menjadi referensi penting bagi Panja dalam menyusun naskah akademik dan draf RUU.

    Harapannya, revisi tersebut menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan ketahanan serta kedaulatan pangan nasional ke depan.

    Di sisi lain, dirinya juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah dan perguruan tinggi dalam bidang riset dan kebijakan pangan.

    Pemerintah, dinilai harus terbuka dan aktif membangun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset tentang pangan.

    “Hasil riset tersebut harus menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait diversifikasi dan substitusi pangan,” ucap dia.

    Firman menyampaikan bahwa forum diskusi yang dibuka oleh Wakil Rektor IPB dan dihadiri delapan profesor, para dosen, serta mahasiswa itu berjalan dengan lancar dan penuh substansi.

    Selain RUU Pangan, kata dia, diskusi juga membahas sejumlah isu penting, seperti kedaulatan pangan, diversifikasi dan substitusi pangan, penormalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam undang-undang dengan standar tertentu, transformasi peran Perum Bulog, serta dorongan dalam menjadikan ikan sebagai salah satu alternatif utama pemenuhan gizi dan protein pada program MBG.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 9 Preman Berkedok "Matel" Ditangkap, 109 Kendaraan Rampasan Disita Bandung 9 Mei 2025

    9 Preman Berkedok "Matel" Ditangkap, 109 Kendaraan Rampasan Disita Bandung 9 Mei 2025

    9 Preman Berkedok “Matel” Ditangkap, 109 Kendaraan Rampasan Disita
    Tim Redaksi

    BOGOR, KOMPAS.com
    – Polisi menangkap sembilan orang yang terlibat dalam aksi
    premanisme
    dan pungutan liar (pungli) di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Modus yang digunakan para pelaku meliputi pemerasan serta perampasan sepeda motor dengan mengaku sebagai pihak
    leasing
    atau
    debt collector
    .
    Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, menyatakan bahwa sembilan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana premanisme.
    “Sebagian pelaku juga melakukan pungutan liar terhadap pedagang kaki lima di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor,” ujar Rio saat konferensi pers di Mapolres Bogor, Cibinong, Jumat (9/5/2025).
    Rio menjelaskan bahwa para pelaku preman berkedok
    debt collector
    ini memaksa pengendara motor untuk berhenti dan mengaku sebagai petugas
    leasing
    .
    Korban kemudian dipaksa untuk menandatangani surat serah terima kendaraan. Setelah sepeda motor berhasil dikuasai, para pelaku menyimpannya di gudang-gudang yang tersebar di wilayah Kecamatan Gunung Putri dan Bogor Utara.
    Sementara itu, aksi pungutan liar dilakukan oleh pelaku yang mengatasnamakan kelompok paguyuban atau ormas. Mereka memungut biaya secara paksa sebesar Rp 5.000 per hari dari pedagang kaki lima.
    Dari hasil pungutan tersebut, para pelaku berhasil mengumpulkan lebih dari Rp 40 juta selama satu tahun terakhir.
    Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita 109 unit kendaraan roda dua (R2) dan satu unit kendaraan roda empat (R4). Sebanyak 82 unit motor diamankan dari wilayah hukum Polres Bogor, sementara 26 unit motor dan satu unit mobil disita dari wilayah hukum Polresta Bogor Kota.
    Selain itu, polisi juga menyita berbagai barang bukti, seperti plat nomor kendaraan, kunci sepeda motor, kaca spion, senjata tajam jenis golok, laptop, dan uang hasil rampasan sebesar Rp 76,5 juta.
    Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam KUHP, yakni Pasal 335, 368, 363, 372, 378, 480 dan/atau 481 dengan ancaman hukuman penjara hingga 9 tahun.
    “Kasus ini akan terus dikembangkan untuk menangkap pelaku lain yang terlibat. Kami akan mengejar semua yang terlibat dan tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik premanisme di wilayah hukum kami,” tegas Rio.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono minta Pulau Kucing nantinya juga bisa tarik wisatawan

    Pramono minta Pulau Kucing nantinya juga bisa tarik wisatawan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta jika Pulau Kucing di Kepulauan Seribu, direalisasikan, maka nantinya tak hanya berfokus untuk kesejahteraan binatang itu tetapi juga bisa mendatangkan wisatawan.

    “Kalau memang kita putuskan punya Pulau Kucing seperti di Jepang, maka itu harus bisa mendatangkan wisatawan. Yang paling penting, memberikan kesejahteraan bagi kucing,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Jumat.

    Pramono mengatakan, saat ini laporan terbanyak di aplikasi JAKI adalah mengenai kucing. Salah satunya banyak masyarakat yang meminta sterilisasi kucing.

    Pada Jumat sore, Pramono juga menerima audiensi Animal Defenders.

    Dia mengatakan pertemuan itu juga turut membahas terkait Pulau Kucing.

    “Memang ada usulan dari Animal Defender untuk Pulau Kucing. Ini disambut secara positif oleh Pemda Jakarta,” kata Pramono.

    Pramono menyebut pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Pulau Seribu yang akan mendalami terkait rencana pembuatan Pulau Kucing.

    Tak hanya itu, hadir pula ahli kucing dari Universitas Brawijaya.

    Namun, Pramono meminta agar didatangkan juga ahli kucing dari universitas lain misalnya Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada.

    Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menargetkan peletakan batu pertama Pulau Kucing di Kepulauan Seribu dapat dilakukan pada Agustus 2025.

    Proyek ini menjadi salah satu program awal Kepala Dinas KPKP dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hewan di Jakarta.

    Pulau Kucing dirancang sebagai tempat penampungan bagi kucing-kucing telantar yang selama ini ditemukan di berbagai wilayah Jakarta.

    Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan populasi kucing liar di Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengobatan Korban Keracunan Menu Progam MBG di Bosowa Bina Insani Ditanggung Pemkot Bogor, Ini Kata Dedie Rachim!

    Pengobatan Korban Keracunan Menu Progam MBG di Bosowa Bina Insani Ditanggung Pemkot Bogor, Ini Kata Dedie Rachim!

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyatakan kesiapannya dalam menanggung seluruh biaya pengobatan bagi para korban keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani, Sukadamai, Tanah Sareal.

    Hal itu ditegaskan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Ia menuturkan, bahwa saat ini Pemkot Bogor tengah fokus melakukan pendataan terhadap para siswa yang terdampak.

    “Informasi sementara, biaya pengobatan kasus keracunan yang terjadi di beberapa sekolah di Kota Bogor akan ditanggung oleh Pemkot. Namun teknis pelaksanaannya masih akan terus dikoordinasikan,” ujarnya dikutip Jumat (9/5).

    BACA JUGA: Sidak Dapur MBG di Bosowa Bina Insani, Komisi IV DPRD Kota Bogor Temukan Fakta Mengejutkan!

    Dedie juga menyebut, pihaknya akan mempercepat proses uji sampel untuk memastikan penyebab keracunan dan mengevaluasi titik lemah dalam pelaksanaan program MBG.

    Sebab, sambung dia, pemkot masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium atas sampel muntahan siswa dan sampel makanan dari dapur MBG.

    Pemeriksaan dilakukan secara mikrobiologi oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor dan diperkirakan memakan waktu empat hari.

    “Pengujian dilakukan melalui empat tahap, yaitu Pra Pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out, dan Konfirmasi,” terang Dedie.

    Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor terus menjalin komunikasi dengan sekolah-sekolah terdampak.

    Untuk itu, Dedie meminta, jika terjadi penambahan kasus, agar segera dilakukan koordinasi dengan rumah sakit untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat.

    “Jika keluhan timbul setelah mengonsumsi makanan, masyarakat bisa segera mengakses layanan kesehatan di Puskesmas terdekat atau menghubungi call center PSC 119,” dorong dia.

    Diketahui, korban yang terindikasi keracunan usai menyantap makanan program MBG di Bosowa Bina Insani telah mendapatkan perawatan disejumlah rumah sakit. Adapun yang dirawat inap sebanyak 5 orang, rawat jalan 7 orang, dan keluhan ringan 24 orang.

    Sementara rincian pasien rawat inap adalah 2 siswa dan 3 guru dari TK Bina Insani, dan pasien rawat jalan terdiri dari 2 siswa dan 5 guru TK Bina Insani.

    Sedangkan yang mengalami keluhan ringan berjumlah 24 orang, terdiri dari 5 murid SMP Bina Insani, 18 guru SMP Bina Insani, dan 1 office boy SMP Bina Insani. (YUD)

  • Cerita Wawalkot soal Polresta Bogor Respons Cepat Aduan Warga Terkait Premanisme

    Cerita Wawalkot soal Polresta Bogor Respons Cepat Aduan Warga Terkait Premanisme

    Bogor –

    Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengapresiasi jajaran Polresta Bogor Kota dan Polres Bogor terkait pengungkapan premanisme berkedok mata elang (matel) atau debt collector. Dia mengapresiasi gerak cepat kepolisian dalam membantu masyarakat.

    “Saya saksi mata menyaksikan bahwa kinerja Polresta Bogor Kota yang kami lihat di lapangan cukup respons baik melalui keluhan Instagram ataupun nomor yang disediakan yaitu 110,” kata Jenal kepada wartawan saat konferensi pers, Jumat (9/5/2035).

    Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengapresiasi jajaran Polresta Bogor Kota dan Polres Bogor Foto: dok. istimewa

    Jenal mengatakan bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian saat ini menjawab keluhan masyarakat tentang keamanan. Salah satunya perampasan kendaraan berkedok matel.

    “Beberapa Instagram DM masuk melalui medsos ke kami Pak Wali, Bupati, dan saya. Keluhan yang sama tentang perampasan kendaraan di tengah jalan,” tuturnya.

    Dengan begitu, dia berharap masyarakat bisa kembali melaksanakan aktivitasnya dengan tenang. Jenal menyebut sinergitas akan terus dilakukan untuk mewujudkan harkamtibmas senantiasa kondusif.

    “Karena itulah peran stakeholders, peran masyarakat yang kami tunggu yang InsyaAllah sinergitas kami kota dan kabupaten menjaga kondusivitas menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh warga mudah-mudahan bisa terwujud,” bebernya.

    9 Orang Ditetapkan Tersangka

    “Dari pengungkapan kolaboratif, kami menetapkan sembilan tersangka yang telah kami tangkap dan tahan untuk diproses di penyidikan hingga pengadilan nanti,” kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, kepada wartawan saat konferensi pers.

    Polisi menjerat kesembilan tersangka dengan pasal berlapis. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.

    “Sebagaimana dimaksud Pasal 335 dan/atau Pasal 365 dan/atau Pasal 363 dan/atau 372 dan/atau Pasal 378 dan/atau Pasal 480 dan/atau Pasal 481 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun,” lanjut Rio.

    (hri/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Murid SDN Kedung Jaya Bogor Tidak Habiskan Menu MBG, Kepala Sekolah: Kelihatannya Trauma – Halaman all

    Murid SDN Kedung Jaya Bogor Tidak Habiskan Menu MBG, Kepala Sekolah: Kelihatannya Trauma – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Kepala SDN Kedung Jaya 1 Kota Bogor sekaligus Plt Kepala SDN Kedung Jaya 2 Kota Bogor Rudi Hartoni mengatakan sebagian menu makanan bergizi gratis (MGB) tidak dihabiskan murid.

    Hal itu diduga terkait adanya sebagian siswa yang keracunan MBG beberapa waktu lalu.

    “Bahkan siswapun kalau kita lihat sejak kejadian kemarin keliatannya trauma. Karena ada beberapa menu yang kelihatannya tidak habis,” kata Rudi Hartono kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

    Di SDN Kedung Jaya 1 sendiri yang diduga keracunan MBG ada empat orang dan Kedung Jaya 2 ada enam orang.

    Semuanya saat ini tengah dirawat di beberapa rumah sakit mulai dari RS Islam, Hermina dan di RS Salak.

    “Kami pun sudah berbagi tugas dengan guru untuk mengecek ke rumah sakit,” ujarnya.

    Sejauh ini, siswa di dua SDN ini sudah menerapkan cuci tangan sebelum MBG.

    “Memang sudah lama kita menerapkan cuci tangan dan berdoa dan itu jelas. Sebelum dan sesudah dilakukannya,” ujarnya.

    Rudi pun berharap kasus dugaan keracunan MBG ini menjadi pembelajaran.

    “Mudah mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua penyedia MBG khusunya untuk berhati hati dan menjadikan pembelajaran yang sangat sangat penting untuk mereka agar lebih baik lagi kedepannya,” tandasnya.

    Sementara itu, Korban dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor bertambah.

    Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat ada 171 orang siswa yang saat ini diduga mengalami keracunan MBG.

    Mereka mengonsumsi makanan MBG yang disiapkan oleh dapur MBG Sekolah Bosowa Bina Insani.

    Kadinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, penambahan paling banyak terjadi pada hari ini, Kamis (8/5/2025) yakni sebanyak 135 orang.

    Pasien yang masuk rawat inap hari ini 17 orang, sehingga jumlah total yang dirawat inap sebanyak 22 orang.

    “Secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 171 orang, dengan rincian 22 orang menjalani rawat inap, 29 orang menjalani rawat jalan, dan 120 orang mengalami keluhan ringan,” kata Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulisnya.

    Sebaran 22 korban yang menjalani rawat inap di RS Hermina tujuh orang, RS Azra empat orang, RS Islam enam oran, RS EMC satu orang, RS Graha Medika dua orang, dan RS Salak dua orang.

    Penulis: Rahmat Hidayat

     

  • MBG di SDN Utan Jaya Depok Disebut Macet Selama Sekolah Disegel Ahli Waris Megapolitan 9 Mei 2025

    MBG di SDN Utan Jaya Depok Disebut Macet Selama Sekolah Disegel Ahli Waris Megapolitan 9 Mei 2025

    MBG di SDN Utan Jaya Depok Disebut Macet Selama Sekolah Disegel Ahli Waris
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tak terdistribusi ke
    SDN Utan Jaya
    , Cipayung, Kota Depok selama beberapa hari lantaran bangunan sekolah sempat disegel terduga ahli waris. 
    Hal ini disampaikan salah seorang wali murid bernama Alifah (57) yang menyebut MBG tak terdistribusi sejak Selasa (6/5/2025).
    “Pas Selasa itu gerbang (sekolah) sudah dikunci, tapi yang pintu kecil masih kebuka, jjadi cucu masih sempat sekolah. Itu dia mulai enggak dapat MBG,” kata Alifah kepada
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat (9/5/2025). 
    Sehari setelahnya atau Rabu (7/5/2025), Alifah kembali mengantar cucunya ke SDN Utan Jaya. Pagi itu, akses masuk gedung sekolah sepenuhnya terblokir karena gerbang disegel. 
    Pihak sekolah pun terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar hari itu. Siswa diminta belajar dan mengerjakan tugas dari rumah melalui grup WhatsApp.
    “Rabu kan diliburkan ya karena pagarnya tertutup rapat, terus dilas juga. Jadi sekolah diliburkan sampai kemarin hari Kamis (8/5/2025),” tutur Alifah.
    Meski segel telah dibuka dan aktivitas belajar mengajar kembali normal pada Jumat hari ini, MBG disebut belum terdistribusi lagi.
    “Mungkin masih berisiko atau memang lagi ada masalah,” ujar Alifah.
    Oleh karena penyegelan bukan kali pertama terjadi, Alifah khawatir hal serupa terulang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
    “Bikin khawatirlah, apalagi bukan sekalinya kejadian. Kalau masih belum selesai (urusannya), kepikiran pindahin cucu ke sekolah lain,” lanjutnya.
    Sebagaimana diketahui, SDN Utan Jaya kembali disegel oleh terduga ahli waris pada Rabu (7/5/2025). Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, gerbang sisi paling kiri sekolah tampak digembok menggunakan rantai besi.
    Namun, sehari setelahnya atau Kamis (8/5/2025), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar segel tersebut.
    Adapun penyegelan pertama terjadi saat hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025). Saat itu, gerbang utama SDN Utan Jaya ditutup menggunakan bambu.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, Rabu (8/1/2025), bambu menyilang dan kayu menutup gerbang utama sekolah tersebut.
    Namun, di samping gerbang berwarna hitam itu ada akses jalan kecil yang tak ditutup, sehingga bisa diakses para murid dan guru. Tampak siswa-siswi SDN Utan Jaya keluar melalui akses jalan tersebut.
    Sementara, di bagian depan gerbang utama yang terpasang bambu menyilang, terdapat spanduk putih besar bertuliskan “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini kompen (dibayar). Ngontrak tanah= X, Bayar tanah= X”. Tulisan itu dibuat menggunakan cat semprot.
    Tepat di atas gerbang utama juga terdapat dua spanduk yang memuat keterangan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik pemerintah Kota Depok.
    “Perhatian. Tanah dan bangunan ini dari tahun 1970 s/d 2024 bukan kepemilikan pemerintah Kota Depok. Masih murni kepemilikan tanah dan bangunan milik H Namid bin M Sairan pendiri yayasan SD swasta dari tahun 1970 s/d tahun 2024. Demi hukum belum pernah dihibahkan yang berbentuk apa pun kepada pemerintah,” bunyi spanduk tersebut.
    Di samping spanduk itu, terdapat spanduk lain yang memuat permohonan maaf ke seluruh siswa dan warga SDN Utan Jaya.
    “Kami tidak menyegel! Tapi menyatakan kembali kebenaran hak waris kami sesuai letter C No 603/836 Persil 156, atas nama H Namid bin Sairan yang tercatat dalam buku C desa/kelurahan Pondok Jaya Cipayung Depok”.
    “Kami harapkan pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan hal ini dengan lebih arif bijaksana dan keadilan restoratif. Dan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan warga sekolah atas keadaan ini. Dan mohon dibantu suarakan kebeneran ini demi keadilan yang hakiki,” bunyi spanduk itu.
    Adapun Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno, mengatakan, lahan SDN Utan Jaya awalnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
    Semula, sebelum Kota Depok lahir, wilayah tersebut masuk Kabupaten Bogor. Sejak dulu, lahan tersebut disebut sudah digunakan sebagai sekolah.
    Hal ini disampaikan Sutarno usai menggelar mediasi terkait sengketa lahan SDN Utan Jaya yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Depok, terduga ahli waris pemilik lahan, pihak sekolah, dan stakeholder terkait.
    “Hasil rapat tersebut adalah Bu Sekda memberi penjelasan kaitannya dengan sejarah sekolah tersebut,” ucap Sutarno kepada
    Kompas.com
    , Kamis (9/1/2025).
    Pada tahun 1999, Depok berdiri sendiri sebagai kota, hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kecamatan Cipayung pun masuk wilayah Kota Depok.
    Menyusul pemekaran ini, lahan SDN Utan Jaya dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ke pemerintah Kota Depok.
    “Maka status aset itu kan dilimpahkan ke Depok, hanya untuk status surat tanahnya itu kan dalam bentuk girik (letter C),” terang Sutarno.
    Menurut Sutarno, terjadi salah paham antara Pemkot Depok dengan pihak H Namid Bin M Sairan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut.
    Dalam mediasi, pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris masih bersikukuh mereka memiliki lahan tersebut.
    Meski begitu, terduga ahli waris tersebut bersedia untuk mencabut bambu yang menyegel gerbang SDN Utan Jaya, termasuk menurunkan atribut protes yang terpasang di gerbang sekolah.
    “Selanjutnya, kalau memang masih ada hal-hal yang belum clear, silahkan saja nanti ahli waris mengajukan gugatan,” jelas Sutarno.
    “Nanti bukan dari kita yang memutuskan, berarti nanti yang memutuskan adalah pengadilan,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SDN Utan Jaya Disegel Ahli Waris, Wali Murid Akan Pindahkan Anaknya ke Sekolah Lain Megapolitan 9 Mei 2025

    SDN Utan Jaya Disegel Ahli Waris, Wali Murid Akan Pindahkan Anaknya ke Sekolah Lain Megapolitan 9 Mei 2025

    SDN Utan Jaya Disegel Ahli Waris, Wali Murid Akan Pindahkan Anaknya ke Sekolah Lain
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –

    Wali murid
    berencana memindahkan anaknya ke sekolah lain imbas 
    SDN Utan Jaya
    ,
    Cipayung
    , Kota Depok diduga disegel ahli waris. 
    Salah satu
    wali murid
    Alifah (57) mengatakan
    SDN Utan Jaya disegel
    terduga ahli waris bukan pertama kali. Penyegelan tersebut juga membuat kegiatan belajar mengajar siswa terganggu. 
    “Bikin khawatir lah ibu, apalagi bukan sekalinya kejadian. Kalau masih belum selesai (urusannya), kepikiran pindahin cucu ke sekolah lain,” kata Alifah kepada Kompas.com di lokasi, Jumat.
    Dirinya mengaku sudah mendiskusikan rencana pindah sekolah bersama orangtua anak tersebut. 
    Saat gerbang utama SDN Utan Jaya disegel pada Selasa (6/5/2025), sang anak bertanya alasan masuk sekolah lewat pintu kecil.
    “Cucu saya juga nanya ‘kenapa sih kita pintunya masuk dari gerbang yang kecil?’. Saya cuma bisa jawab kalau motor lagi enggak bisa masuk ke sekolah,” jelasnya.
    Selain itu, menurut dia, Pemerintah Kota Depok juga tidak serius menyelesaikan konflik lahan tersebut dengan ahli waris. 
    “Sudah kejadian dua kali, tapi ya saya mikirnya sebagai orang awam kenapa pemerintah enggak bisa menyelesaikannya,” tutur Alifah.
    Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SDN Utan Jaya di Jalan Utan Jaya, Cipayung, Kota Depok sempat terhambat pada hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025).
    Pasalnya, gerbang utama akses masuk sekolah tersebut sempat ditutup menggunakan bambu.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (8/1/2025), bambu menyilang dan kayu menutup gerbang utama sekolah tersebut.
    Namun, di samping gerbang berwarna hitam itu ada akses jalan kecil yang tak ditutup, sehingga bisa diakses para murid dan guru.
    Tampak siswa-siswi SDN Utan Jaya keluar melalui akses jalan tersebut.
    Sementara, di bagian depan gerbang utama yang terpasang bambu menyilang, terdapat spanduk putih besar bertuliskan “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini kompen (dibayar). Ngontrak tanah= X, Bayar tanah= X”. Tulisan itu dibuat menggunakan cat semprot.
    Tepat di atas gerbang utama juga terdapat dua spanduk yang memuat keterangan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik pemerintah Kota Depok.
    “Perhatian. Tanah dan bangunan ini dari tahun 1970 s/d 2024 bukan kepemilikan pemerintah Kota Depok. Masih murni kepemilikan tanah dan bangunan milik H Namid bin M Sairan pendiri yayasan SD swasta dari tahun 1970 s/d tahun 2024. Demi hukum belum pernah dihibahkan yang berbentuk apa pun kepada pemerintah,” bunyi spanduk tersebut.
    Di samping spanduk itu, terdapat spanduk lain yang memuat permohonan maaf ke seluruh siswa dan warga SDN Utan Jaya.
    “Kami tidak menyegel! Tapi menyatakan kembali kebenaran hak waris kami sesuai letter C No 603/836 Persil 156, atas nama H Namid bin Sairan yang tercatat dalam buku C desa/kelurahan Pondok Jaya Cipayung Depok”.
    Adapun Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno, mengatakan, lahan SDN Utan Jaya awalnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
    Semula, sebelum Kota Depok lahir, wilayah tersebut masuk Kabupaten Bogor.
    Sejak dulu, lahan tersebut disebut sudah digunakan sebagai sekolah.
    Hal ini disampaikan Sutarno usai menggelar mediasi terkait
    sengketa lahan
    SDN Utan Jaya yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Depok, terduga ahli waris pemilik lahan, pihak sekolah, dan stakeholder terkait.
    “Kami harapkan pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan hal ini dengan lebih arif bijaksana dan keadilan restoratif. Dan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan warga sekolah atas keadaan ini. Dan mohon dibantu suarakan kebenaran ini demi keadilan yang hakiki,” ucap Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    Pada tahun 1999, Depok berdiri sendiri sebagai kota, hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kecamatan Cipayung pun masuk wilayah Kota Depok.
    Menyusul pemekaran ini, lahan SDN Utan Jaya dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ke pemerintah Kota Depok.
    “Hasil rapat tersebut adalah Bu Sekda memberi penjelasan kaitannya dengan sejarah sekolah tersebut,” terang Sutarno.
    Menurut Sutarno, terjadi salah paham antara Pemkot Depok dengan pihak H Namid Bin M Sairan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut.
    Dalam mediasi, pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris masih bersikukuh mereka memiliki lahan tersebut.
    Meski begitu, terduga ahli waris tersebut bersedia untuk mencabut bambu yang menyegel gerbang SDN Utan Jaya, termasuk menurunkan atribut protes yang terpasang di gerbang sekolah.
    “Maka status aset itu kan dilimpahkan ke Depok, hanya untuk status surat tanahnya itu kan dalam bentuk girik (letter C),” jelas Sutarno.
    “Selanjutnya, kalau memang masih ada hal-hal yang belum clear, silakan saja nanti ahli waris mengajukan gugatan,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bicara Macet di Jakarta, Pramono Anung Paparkan 15 Golongan yang Digratiskan Naik Transportasi Umum – Halaman all

    Bicara Macet di Jakarta, Pramono Anung Paparkan 15 Golongan yang Digratiskan Naik Transportasi Umum – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan upaya mengatasi macet di Jakarta yang sudah menjadi masalah sejak dulu.

    Dia bercerita soal digratiskannya 15 golongan naik transportasi umum hingga perlunya penambahan Transjabodetabek.

    “Kalau dulu hanya 14, sekarang jadi 15. Kalau dulu hanya naik Transjakarta, sekarang naik seluruh moda, kecuali KRL, karena KRL kan KAI. Naik MRT, LRT, Transjakarta, semuanya gratis,” kata Pramono dalam acara Mata Lokal Fest 2025 yang diadakan Tribun Network, di Hotel Shangrilla, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Adapun ke-15 golongan tersebut yakni :

    Penerima Layanan Gratis dengan kartu Jakcard Combo meliputi golongan-golongan berikut:

    1. Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya
    2. Tenaga Kontrak yang bekerja di Pemprov DKI
    3. Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP)
    4. Karyawan Swasta tertentu/Pekerja (Gaji sesuai UMP melalui Bank DKI)
    5. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa
    6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

    Berikut penerima Layanan Gratis dengan TJ Card:

    1. Lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia)
    2. Penyandang disabilitas
    3. Anggota Veteran Republik Indonesia
    4. Penerima Raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera)
    5. Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu
    6. Pengurus masjid (marbot)
    7. Pendidik dan tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    8. Larva monitor
    9. Anggota TNI/Polri.

    Tak hanya itu, Pramono menilai bahwa jika ingin masalah macet di Jakarta benar teratasi, harus ada yang melihat pola pergerakan warga Jakarta dan sekitarnya.

    “Persoalan macetnya pagi hari 3,5 juta orang masuk, sore hari 3,5 juta orang pulang, ditambah dengan orang warga Jakarta sendiri, itulah sumber kemacetan yang utama. Maka untuk itu tidak bisa lagi Transjakarta. Harus Transjabodetabek,” kata dia.

    Bahkan dia menilai bahwa Jak Lingko seharusnya bukan melayani warga di Jakarta saja.

    “Harusnya Jak Lingko itu lebih diutamakan di Bekasi, di Tangerang, di Depok, di Bogor, bahkan sampai Cianjur. Intinya, untuk menyelesaikan macet di Jakarta, enggak bisa parsial, harus melakukan banyak. Bahkan saya bersedia untuk 15 golongan tadi, bukan hanya untuk warga Jakarta, tetapi untuk warga Jabodetabek,” pungkasnya.