kab/kota: Bogor

Mobil-motor Nunggak Pajak Dipasangi Hang Tag, Harus Gimana?

Jakarta –

Mobil-motor nunggak pajak bakal dipasangi hang tag. Hang tag itu rupanya bukan sanksi, melainkan hanya peringatan agar pemilik kendaraan melunasi kewajibannya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat akan memasang hang tag pada deretan mobil motor yang menunggak pajak. Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna mengatakan, pemasangan hang tag itu bertujuan untuk mengingatkan pemilik kendaraan agar menunaikan kewajibannya.

Asep menjelaskan hang tag tersebut hanya berisi informasi yang menjelaskan bahwa kendaraan menunggak pajak. Adapun identitas pemilik kendaraan tidak ditampilkan. Hang tag akan digantungkan di spion, stang motor, atau handle pintu mobil.

“Sifatnya hanya mengingatkan. Kami tidak memunculkan nama, TNKB, atau identitas lainnya. Ranah privasi tetap kami perhatikan,” tegas Asep dikutip laman Bapenda Jabar.

Kalaupun dipasangi hang tag, kamu nggak perlu panik. Karena sifatnya hanya memberitahu. Selain pendekatan persuasif melalui hang tag, Bapenda Jabar juga memperluas akses layanan Samsat guna memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan, terutama bagi warga yang harus menempuh jarak jauh.

“Awal Januari 2026, ada empat Samsat pembantu di wilayah Jawa Barat selatan yang statusnya naik sehingga bisa melayani pajak lima tahunan,” ungkap Asep.

Empat lokasi Samsat pembantu tersebut antara lain:

Kabupaten Garut di Kecamatan PameungpeukKabupaten Cianjur di Kecamatan CibinongKabupaten Bogor, dengan dua Samsat pembantu di Bogor Barat dan Bogor Timur, mengingat luas wilayahnya

Dengan berbagai kemudahan pembayaran dan peningkatan layanan, Asep berharap ke depan tidak ada lagi kendaraan yang perlu dipasangi hang tag.

“Kalau bisa jangan ada lagi kendaraan yang dipasang hang tag. Tapi kalau masih ada yang menunggak, terpaksa kami pasang sebagai pengingat,” ujarnya.

Asep mengimbau masyarakat yang menunggak PKB agar segera melakukan pembayaran melalui Samsat terdekat, outlet resmi, kanal daring, lokapasar, hingga pembayaran menggunakan kartu kredit.

“Harapannya, pemilik kendaraan segera melakukan daftar ulang dan pembayaran PKB agar tidak lagi ditemukan kendaraan menunggak pajak,” pungkas Asep.

(dry/lth)

18/12/2025 11:49
Nyamar Jadi Pembeli Domba, Polisi Tangkap Buron Perampok Lansia di Bogor

Bogor –

Polisi menangkap Emed alias Aki, pelaku perampokan pasangan suami istri lansia di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Emed ditangkap di wilayah Cianjur.

Kapolsek Cileungsi Kompol Edison mengatakan pelaku ditangkap pada hari Selasa (16/12). Pelaku ditangkap di kediamannya.

“Kasus ini bermula dari peristiwa perampokan yang terjadi pada 7 September 2025 dini hari di Kampung Kubang, Desa Jatisari,” kata Edison, Kamis (18/12/2025).

Saat menangkap Emed, Edison menyamar sebagai orang yang hendak membeli domba. Tak butuh lama, dia langsung meringkus pelaku dan membawanya ke kantor polisi.

Edison mengatakan pelaku beraksi bersama sejumlah orang lainnya saat merampok lansia pada September lalu. Para pelaku bahkan tega menganiaya korbannya yang sudah lansia.

“Para pelaku berhasil membawa kabur satu unit mobil Toyota Avanza, satu unit sepeda motor Honda Vario, dokumen BPKB, dan uang tunai senilai Rp 79 juta,” jelasnya.

Sore harinya, mobil korban terdeteksi di wilayah Tajur, Kota Bogor. Pihak dealer yang sempat merasa curiga dengan para pelaku membuat mereka melarikan diri.

“Titik terang muncul ketika salah satu pelaku bernama Kumis ditangkap oleh Opsnal Polres Batang. Ironisnya, Kumis ditangkap atas kasus berbeda, yakni pencurian hewan ternak sebanyak 60 ekor kambing,” pungkasnya.

(rdh/ygs)

18/12/2025 09:23
8 Ketika UMR Tak Cukup Hidup Layak, Pekerja Bertahan dari Gaji ke Gaji Megapolitan

Ketika UMR Tak Cukup Hidup Layak, Pekerja Bertahan dari Gaji ke Gaji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– UMR Jakarta 2025 yang hampir sebesar Rp 5,4 juta terlihat cukup secara nominal. Namun bagi banyak pekerja, angka itu tak cukup untuk hidup layak.
Sebagian besar gaji habis untuk kos, makan, dan transportasi, sehingga mereka harus hidup dari gaji ke gaji.
Di balik angka
UMR Jakarta
2025 itu, banyak pekerja terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dasar.
Putri Lestari (25) memahami betul ritme hidup itu. Perempuan asal Jawa Tengah ini sudah enam tahun merantau ke Jakarta.
Dua tahun terakhir, ia bekerja sebagai admin media sosial di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dengan gaji sekitar Rp 5,4 juta per bulan setara UMR Jakarta.
“Paling besar itu kos, makan, dan transportasi,” kata Putri saat ditemui di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
Kos Putri Rp 1,5 juta per bulan, transportasi Rp 500.000–700.000 per bulan. Sisa gaji dibagi untuk makan, pulsa, internet, kebutuhan harian, dan tabungan.
Kadang niat menabung, tapi begitu ada kebutuhan tak terduga, tabungan langsung habis.
Menjelang akhir bulan, Putri menekan pengeluaran, mengurangi makan di luar, dan menunda belanja.
“Rasanya gaji itu cepat banget habis, padahal baru pertengahan bulan,” ujarnya.
Hiburan dan rencana masa depan pun dikorbankan, termasuk rencana menikah yang ditunda.
Dilla (23), personal assistant di Jakarta Selatan, bergaji sedikit di atas UMR, sekitar Rp 6 juta.
Ia harus membayar kos Rp 2,2 juta di Kemang dan transportasi Rp 400.000–500.000 per bulan.
“Bisa nabung, tapi mepet banget. Nabungnya pelan-pelan,” kata Dilla.
Menjelang akhir bulan, ia mengurangi jajan, membawa bekal, dan mengandalkan fasilitas kos sebagai “healing” murah.
“Menurut aku, di atas Rp 10 juta baru bisa dibilang layak, apalagi kalau mau menabung lebih banyak,” ujarnya.
Dengan penghasilan saat ini, hiburan dan relasi sosial menjadi korban utama.
Aditya Riski Nugroho (28), sales di Jakarta Pusat, tinggal di Bogor bersama istri dan anaknya. Gajinya sekitar Rp 5 juta.
Pengeluaran terbesar untuk rumah tangga, anak, dan ongkos pulang-pergi Bogor–Jakarta Rp 700.000–1 juta per bulan.
“Bisa nabung itu kalau digabung sama penghasilan istri. Jadi tabungan kami itu tabungan keluarga,” kata Aditya.
Menurut dia, UMR hanya terasa cukup jika dua orang dalam rumah tangga bekerja.
Hiburan nyaris dihapus, liburan jarang, waktu istirahat sering dikorbankan, dan cicilan motor menjadi prioritas.
Pengamat ekonomi M. Rizal Taufikurahman menilai UMR Jakarta terlihat tinggi secara nominal, tapi belum mencerminkan hidup layak.
“Struktur biaya hidup didominasi oleh perumahan dan transportasi yang sulit dikompresi,” kata Rizal.
UMR lebih berfungsi sebagai batas minimum bertahan hidup, bukan jaminan hidup layak.
Kenaikan UMR sering habis menutup pengeluaran rutin, bukan untuk menambah kesejahteraan.
Konsumsi rumah tangga bersifat defensif, minim tabungan, dan kota tetap mahal tapi tidak sejahtera.
Rista Zwestika, perencana keuangan mengatakan, besaran UMR di Jakarta saat ini pada dasarnya hanya menutup kebutuhan sehari-hari.
Sekitar 30 persen untuk hunian, 25 persen buat makan, dan 10 persen adalah transportasi, sementara sisanya untuk tagihan, kesehatan, tabungan, dan kebutuhan fleksibel.
Di Jakarta, transportasi sering mendekati jutaan per bulan. Pola hidup paycheck-to-paycheck, kerja ganda, dan ketergantungan pada pinjaman konsumtif menjadi umum.
“Jika pengeluaran bulanan Rp 5 juta, dana darurat minimal enam kali untuk lajang, sembilan kali untuk menikah, dan 12 kali untuk menikah punya anak dari pendapatan per bulan,” ujar Rista.
Tekanan biaya hidup juga mendorong pekerja pindah ke wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang.
Bagi sebagian pekerja, itu strategi bertahan, bagi lainnya kompromi hidup di ibu kota tetap dipilih.
“Jadi kondisi upah rendah bisa mendorong keluarnya sebagian pekerja (atau memilih hunian lebih jauh), yang terlihat dari data perpindahan dan tren urban exodus/relokasi ke penyangga,” kata dia.
Putri dan Dilla menekan pengeluaran, menunda rencana masa depan, dan hidup hemat. Aditya dan keluarganya mengandalkan penghasilan ganda untuk bertahan.
Fenomena
hidup dari gajian ke gajian
mencerminkan realita pekerja Jakarta menghadapi biaya hidup tinggi dengan UMR yang belum layak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 06:26
Potensi Delay Tinggi Saat Nataru, InJourney Airports Pastikan Tak Ada Penumpukan Penumpang

JAKARTA – Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi keterlambatan penerbangan atau delay pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), seiring terbatasnya jumlah armada pesawat yang beroperasi.

Direktur Utama InJourney Airports, Muhammad Rizal Pahlevi mengatakan, seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports memiliki kapasitas memadai untuk menampung penumpang apabila terjadi penundaan penerbangan.

Dengan begitu, kata dia, dapat dipastikan tidak menimbulkan penumpukan penumpang.

“Saya yakin kapasitas hari ini, termasuk Terminal 3 Soekarno-Hatta dan bandara-bandara besar lainnya, kita punya ruang untuk meng-holding penumpang satu sampai dua flight dalam waktu bersamaan. Saya pastikan itu bisa tersedia,” ujar Rizal dalam konferensi pers di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Rabu, 17 Desember 2025.

Dari total 37 bandara yang dikelola InJourney Airports, sambung Pahlevi, seluruhnya telah menyiapkan ruang-ruang penyangga yang dapat dimanfaatkan saat terjadi delay.

Pahlevi bilang, pemanfaatan area tersebut juga didukung oleh keberadaan gerai makanan dan minuman atau food and beverage (F&B) serta fasilitas penunjang lainnya.

Lebih lanjut, Pahlevi mengatakan jika penundaan berlangsung lebih lama, InJourney Airports akan melakukan koordinasi dengan maskapai untuk memastikan penanganan penumpang berjalan optimal melalui mekanisme service recovery.

“Kalau delay berlanjut, kami bekerja sama dengan airline. Seperti yang teman-teman media tahu, jika lebih dari enam jam pesawat di-hold, penumpang berhak mendapatkan mini stay atau penginapan terdekat dengan bandara,” ucapnya.

Selain itu, Pahlevi bilang bandara-bandara InJourney Airports juga menyiapkan area khusus yang lebih nyaman bagi penumpang yang terpaksa harus bermalam di bandara akibat gangguan operasional.

“Kami punya spot atau area yang bisa lebih nyaman untuk melayani penumpang yang dengan terpaksa harus bermalam di bandara. Namun ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh operator bandara, melainkan harus melalui kolaborasi dengan maskapai,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan jumlah penumpang udara bisa mencapai 5.050.194 orang pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Achmad Setiyo Prabowo bilang proyeksi penumpang tersebut terdiri dari penumpang rute domestik sebanyak 3.899.176 orang dan rute internasional 1.151.018 orang.

“Kalau tahun 2025, kita prediksikan naik dari 3,7 juta menjadi 3,8 juta. Memang kalau dilihat dari sisi angka, prediksi kami tidak begitu signitikan kenaikannya,” tuturnya dalam Media Gathering Angkasa Pura Indonesia, di Bogor, Kamis, 11 Desember.

Meski begitu, Setiyo mengaku optimistis akan tetap terjadi kenaikan mobilisasi atau kenaikan pergerakan penumpang di periode tersebut.

Terkait dengan rute domestik terpadat, sambung Setiyo, terjadi di Jakarta-Bali, Jakarta-Surabaya, dan Jakarta-Ujung Pandang. Sementara rute internasional yakni Jakarta-Singapura, Jakarta-Kuala Lumpur, Denpasar-Kuala Lumpur dan sebaliknya.

Lebih lanjut, Setiyo bilang, jumlah armada yang ditargetkan bisa digunakan untuk melayani angkutan Nataru kali ini sebanyak 368 dari 568 unit yang tersedia.

“Jadi memang yang dulu itu stok pesawat banyak di beberapa airline. Sekarang ini, hanya 568 unit. Tetapi serviceable itu adalah 368 unit. Maintenance-nya 200 unit,” ujarnya.

Karena itu, kata Setiyo, kalau ada keterlambatan penerbangan atau delay karena faktor cuaca karena kendala teknis akan membuat pesawat tertahan sehingga tidak bisa melakukan rotasi sesuai jadwal.

Dampaknya, jadwal penerbangan berikutnya ikut terganggu.

“Jadi misalkan ada delay karena cuaca, atau karena technical operation, ya karena rotasi pesawatnya memang agak berkurang,” katanya.

18/12/2025 04:14
Program Tanam Pohon Jabar Dinilai DPRD Bogor Penting untuk Perbaikan Hutan

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menilai program penanaman dan perawatan pohon yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat relevan untuk mendukung upaya pemulihan lingkungan.

Penilaian tersebut didasarkan pada kondisi hutan di Jawa Barat yang saat ini mengalami kerusakan cukup signifikan dan membutuhkan penanganan berkelanjutan

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom menyatakan, pemulihan fungsi ekologis hutan di Jawa Barat memerlukan program yang konkret dan terstruktur.

“Mengingat kondisi hutan di Jabar yang masih berfungsi baik saat ini hanya sekitar 20 persen, sedangkan sisanya dalam keadaan rusak,’ kata Aan, melansir Antara, Rabu (17/12/2025).

Program penanaman pohon yang dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melibatkan peran aktif masyarakat secara langsung.

Warga tidak hanya dilibatkan dalam proses penanaman bibit pohon, tetapi juga bertanggung jawab dalam merawat dan memastikan pertumbuhan tanaman tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan warga, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp50 ribu per hari bagi setiap warga yang menanam sekaligus merawat pohon.

Pendekatan ini tidak hanya mendorong partisipasi aktif masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi tambahan, terutama bagi warga di sekitar kawasan hutan dan wilayah yang terdampak kerusakan lingkungan.

Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Senin, 15 Desember 2025. Prabowo memanggil semuan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat secara tegas telah mencabut 22 izin setara 1 juta hektar penggunaan lahan hutan. …

17/12/2025 15:00
Pria Ditangkap Usai Curi 3 Sepatu di Masjid Balai Kota Bogor

Bogor –

Seorang pria diamankan karena diduga berulangkali mencuri sepatu di masjid At-taqwa yang berada di lingkungan Balai Kota Bogor. Aksi pelaku sempat terekam CCTV, hingga akhirnya ditangkap sekuriti ketika kembali ke lokasi.

Dalam rekaman CCTV yang dilihat detikcom, Rabu (17/12/2025), seorang pria dengan kemeja panjang dan celana hitam datang ke mesjid Balai Kota Bogor. Pria dengan kemeja panjang biru dan celana hitam tersebut, sempat duduk di teras mesjid.

Dalam rekaman CCTV pria tersebut tampak mengambil kaos kaki dari sepatu milik korban dan sempat menciumnya. Pria tersebut kemudian memakai sepatu korban dan pergi meninggalkan sepatu miliknya sendiri di teras mesjid.

Pengurus Dewan Keamanan Masjid (DKM) Attaqwa Cecep mengatakan, aksi pencurian terjadi pada Selasa (16/12) pagi. Bermodal rekaman CCTV, pengurus DKM bekerjasama dengan sekuriti melakukan pemantauan.

“Kami memantau melalui CCTV yang terpasang di beberapa titik. Di monitor terlihat pelaku mengambil sepatu. Pelakunya mengenakan baju yang rapi. Modusnya, dia menukar sepatu, sepatu miliknya ditinggal, dan dia memakai sepatu korban,” kata Cecep di lokasi, Rabu (17/12).

Pengurus Dewan Keamanan Masjid (DKM) Attaqwa Cecep (Foto: dok. Istimewa)

“Sepatu miliknya kami simpan di area yang terlihat. Benar saja, menjelang waktu salat Isya, pelaku kembali lagi. Kemungkinan dia kembali untuk dua alasan, antara mau mengambil sepatunya yang tertinggal atau mencari target pencurian berikutnya,” kata Cecep.

“Berdasarkan pengakuannya, dia baru melakukan aksi kali ini, namun dalam satu hari yang sama dia berhasil mengambil tiga pasang sepatu, tiga kejadian,” imbuhnya.

“Betul kejadiannya malam, saya dapat informasi dari Bhabinkamtibmas. Pelakunya diamankan dan pemeriksaan,” kata Kanit Reskrim Polsek Bogor Tengah Ipda Budi Setiawan.

(lir/lir)

17/12/2025 14:17
Krisis Sampah Membayangi Kabupaten Bogor, Bupati Arahkan Pengelolaan Sampah dari Desa Regional 17 Desember 2025

Krisis Sampah Membayangi Kabupaten Bogor, Bupati Arahkan Pengelolaan Sampah dari Desa
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mengalihkan penanganan sampah dari hilir ke hulu melalui penguatan pengelolaan sampah di tingkat desa.
Hal ini seiring disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan
Sampah
yang akan mulai diterapkan pada 2026.
Kebijakan tersebut diambil menyusul terus meningkatnya volume sampah di
Kabupaten Bogor
yang berdampak pada kesehatan dan
pencemaran lingkungan
.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menuturkan, penanganan dari hulu ini juga untuk menekan ancaman penumpukan dan gunungan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga, Cibungbulang.
”
Pengelolaan sampah
harus berangkat dari hulu, yaitu dari masyarakat. Masyarakat itu berada di desa, sehingga pengelolaan sampah harus bisa dilakukan di tingkat desa,” kata Rudy usai melaksanakan rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pengelolaan Sampah, Selasa (16/12/2025).
Rudy menjelaskan, Perda Pengelolaan Sampah menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mendorong desa-desa mengelola sampah secara mandiri, termasuk melalui pembentukan dan penguatan bank sampah.
Menurut dia, sampah yang tidak dapat dikelola di tingkat desa barulah akan dibuang ke tempat pembuangan akhir, salah satunya ke TPA Galuga.
Dengan skema tersebut, beban TPA diharapkan dapat berkurang secara signifikan.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkab Bogor menyiapkan pembiayaan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur Desa yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Bogor dan akan mulai berlaku pada 2026.
“Payung hukumnya ada, salah satunya melalui pembiayaan yang kami siapkan dalam bantuan keuangan infrastruktur desa yang disepakati bersama antara DPRD, Pemkab, dan mulai berlaku pada 2026,” katanya.
Selain itu, akan ada Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan sampah di tingkat desa.
Ia menambahkan, aspek teknis pengelolaan sampah di hulu, termasuk mekanisme operasional dan besaran dukungan anggaran telah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Rudy menegaskan, penguatan pengelolaan sampah dari hulu menjadi langkah strategis untuk menekan dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan yang selama ini muncul akibat peningkatan volume sampah.
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya dilihat dari aspek teknis pengolahan sampah semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan.
Karena itu, pengesahan Perda Pengelolaan Sampah sekaligus menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Jika dari hulu bisa ditangani, maka tekanan di TPA bisa berkurang sehingga persoalan sampah tidak terus menumpuk di hilir.
“Kami melihat TPA Galuga bukan hanya dari sisi lokasinya, tetapi juga dampaknya. Ada jalan provinsi dan jalan kabupaten yang dilalui, ada beberapa kecamatan dan desa terdampak,” ujarnya.
Masyarakat berharap sarana prasarana air bersih yang layak, penerangan jalan umum di seluruh ruas jalan, serta layanan kesehatan yang mencukupi bagi masyarakat sekitar TPA Galuga.
Maka, tujuan adanya perda pengelolaan sampah demi melindungi masyarakat Kabupaten Bogor.
Sebelumnya, Kabupaten Bogor menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah.
Setiap hari, timbulan sampah di wilayah ini mencapai sekitar 2.000 ton, sementara kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga sudah tak lagi mampu menampung.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyebut kondisi ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diantisipasi.
“Jumlah sampah di Kabupaten Bogor 2.000 ton sehari yang masuk ke Galuga dan sudah tidak sebanding dengan kapasitas,” kata Teuku usai rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut sudah melebihi kapasitas dan berisiko menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 06:24
KRL Baru CLI 225 Mulai Beroperasi di Lintas Bogor, Cek Jadwalnya!

Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter resmi mengoperasikan dua rangkaian KRL baru seri CLI-225 produksi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA untuk lintas Bogor, mulai hari ini, Selasa (16/12/2025).

Direktur Utama KAI Commuter Mochamad Purnomosidi menyampaikan bahwa pengoperasian sarana KRL baru ini dilakukan setelah sertifikasi kelayakan dan keselamatan diperoleh dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Mulai Selasa, 16 Desember 2025, KAI Commuter mulai melaksanakan pengoperasian secara reguler sarana KRL baru CLI-225 produksi PT INKA pada lintas Bogor,” jelas Purnomosidi melalui keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Pada tahap awal, sarana KRL baru tersebut akan dioperasikan pada TS loop 20 dan TS loop 22 relasi Depok/Bogor—Manggarai/Jakarta Kota. Secara total sebanyak delapan perjalanan per harinya akan dilayani dengan sarana KRL CLI-225 pada lintas tersebut.

Purnomosidi mengatakan, pengoperasian sarana KRL baru ini menjawab harapan masyarakat untuk optimalisasi layanan Commuter Line Jabodetabek dan sebagai pengganti rangkaian sarana KRL yang sudah masuk masa konservasi.

Alhasil, kini KAI Commuter mengelola sebanyak 100 rangkaian KRL dengan sebanyak 1.064 unit kereta tiap harinya. Jumlah tersebut untuk memenuhi jadwal perjalanan sebanyak 1.063 perjalanan di seluruh lintas layanan.

Untuk diketahui, nomor seri KRL CLI-225 ini lanjutan penomoran seri dari pengoperasian sarana KRL baru sebelumnya yaitu CLI-125.

CLI merupakan akronim dari Commuter Line Indonesia, sedangkan angka 1 atau 2 menunjukkan sarana KRL baru generasi pertama dan generasi kedua yang dimiliki KAI Commuter, dan angka 25 merupakan tahun pabrikasi sarana KRL tersebut.

Penampakan KRL seri baru CL1 225 buatan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA yang resmi beroperasi untuk Lintas Bogor, Selasa (16/12/2025)/Dok. Istimewa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Allan Tandiono menyampaikan, pihaknya berkomitmen penuh untuk memastikan aspek keselamatan dan kelaikan operasional setiap sarana perkeretaapian di Indonesia, termasuk KRL baru produksi dalam negeri ini.

Allan menjelaskan bahwa penambahan sarana KRL merupakan bagian dari strategi peningkatan kapasitas layanan Commuter Line Jabodetabek yang terus berkembang.

DJKA telah mendampingi dan melakukan sertifikasi terhadap berbagai penambahan sarana, baik impor maupun sarana produksi dalam negeri hasil karya INKA.

Dia menegaskan bahwa dua rangkaian KRL CLI-225 telah melalui rangkaian pengujian menyeluruh, mulai dari uji statis hingga uji dinamis dengan jarak tempuh lebih dari 4.000 kilometer.

Seluruh proses pengujian tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri, serta diawasi langsung oleh DJKA.

“Ini jaminan bahwa sarana KRL CLI-225 ini aman, nyaman, andal, dan layak dioperasikan untuk angkutan penumpang Commuter Line Jabodetabek. Ini juga merupakan wujud sinergi yang baik antara regulator, operator, dan industri manufaktur dalam negeri,” tegasnya.

Pada awal pengoperasian sarana KRL CLI 225 baru ini, KAI Commuter akan tetap didampingi oleh tim dari INKA dalam operasional sehari-harinya

Berikut Jadwal Keberangkatan CLI 225 di Lintas Bogor:

No.1021 Bogor—Manggarai, pukul 09.12 WIB

No.1022 Manggarai—Bogor, pukul 10.28 WIB

No.1299 Bogor—Jakarta Kota, pukul 11.42 WIB

No.1296 Jakarta Kota—Bogor, pukul 13.24 WIB

No.1251 Bogor—Jakarta Kota, pukul 09.07 WIB

No.1248 Jakarta Kota—Bogor, pukul 10.49 WIB

No.1027 Bogor—Manggarai, pukul 12.25 WIB

No. 1028 Manggarai—Bogor, pukul 13.36 WIB

16/12/2025 23:20
Pria yang Tewas Dililit Kawat di Bojonggede Alami Luka Tusuk di Kepala dan Dada Megapolitan 16 Desember 2025

Pria yang Tewas Dililit Kawat di Bojonggede Alami Luka Tusuk di Kepala dan Dada
Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com –
Pria berinisial AN (25) mengalami lima luka tusukan pisau di beberapa bagian tubuhnya saat dianiaya oleh tiga pelaku berinisial MEO, MFR, dan AS di sebuah kontrakan di Bojonggede, Kabupaten Bogor.
Temuan itu terungkap setelah polisi menggelar rekonstruksi dengan 21 adegan di Aula Polsek Bojonggede pada Selasa (16/12/2025).
“(Yang pakai pisau) dua pelaku saja. Kalau melihat lukanya itu sekitar 3-4 tusukan di kepala dan satu lagi di dada,” kata Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah kepada wartawan, Selasa.
Abdullah menjelaskan, luka-luka itu diperoleh setelah korban juga menerima
penganiayaan
menggunakan benda tumpul, seperti gelas kaca dan gitar listrik.
Kedua benda itu digunakan untuk memukul kepala korban sehingga menimbulkan luka memar.
Kematian korban baru terjadi setelah tersangka MEO melilitkan tali kawat bendrat ke leher AN.
“(Penyebab kematian) cekikan pakai kawat,” ujarnya.
Kondisi itu diketahui berdasarkan pernyataan salah satu tersangka yang menyebut korban masih bernafas saat dianiaya menggunakan benda tumpul.
Selanjutnya, MEO meraih tali kawat bendrat dan melilitkannya ke leher korban.
“Saya tanyakan kepada tersangka itu pada saat dikawatin, (katanya) korban sudah enggak berdaya tapi masih hidup,” kata Abdullah.
Rekonstruksi mencakup 21 adegan, dimulai dari korban yang hendak meninggalkan lokasi namun dicegat para pelaku. Tindakan penganiayaan berlangsung dari adegan 6 hingga 19 sebelum korban diseret dari ruang tamu ke dapur.
Tersangka AS juga sempat berupaya membersihkan darah korban di lokasi kejadian menggunakan baju korban.
Kasus ini bermula ketika AN menemui MEO melalui grup obrolan Facebook.
“Mereka
chatting
di grup Facebook dan bersepakat untuk bertemu bersama-sama atau nongkrong di rumah salah satu tersangka, yang juga menjadi TKP
pembunuhan
,” ungkap Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Made Gede Oka dalam jumpa pers, Rabu (5/11/2025).
Pada Minggu (2/11/2025), korban mendatangi kontrakan yang ternyata milik salah satu tersangka lainnya.
Korban dan ketiga pelaku mulai mengobrol sekitar pukul 22.00 WIB sebelum MEO hendak meminjam uang Rp 4 juta dari korban untuk biaya persalinan pacarnya.
“Tersangka MEO meminjam uang Rp 4 juta kepada korban dengan alasan untuk persalinan ataupun biaya persalinan pacarnya,” kata Kompol Oka.
Permintaan itu tidak dipenuhi korban, sehingga memicu pertengkaran yang membuat korban sempat berusaha melarikan diri. Setelahnya, korban dianiaya hingga tewas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 22:27
Program MBG di SMPN 01 Tamansari Bogor Berjalan Baik, Kepsek: Berdampak pada Pertumbuhan Siswa

Liputan6.com, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak Juli 2025 di SMP Negeri 01 Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) disebut membawa dampak positif terhadap kondisi fisik siswa.

Kepala SMPN 01 Tamansari, Ermaini mengatakan, kendati pihak sekolah masih belum memiliki data kuantitatif terkait perubahan berat badan maupun penurunan angka stunting karena MBG, secara kasat mata guru-guru melihat perubahan fisik siswa setelah beberapa bulan menerima MBG di sekolah.

“Anak-anak sekarang tuh tambah gede-gede, dulu ini kan anak itu kecil-kecil yang masuk itu, terus udah keluar dari taman sari itu anaknya jadi gede-gede,” ujar Ermaini di SMPN 01 Tamansari, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/12/2025).

Menurut dia, pengamatan tersebut bersifat umum dan tidak dilakukan secara individual. Ermaini menegaskan pihak sekolah tidak melakukan pencatatan khusus terhadap siswa tertentu yang mengalami perubahan signifikan.

“Kalau kita ngamatin satu-satu tidak ya, tapi hanya secara keseluruhan aja seperti itu,” terang dia.

Meski begitu, Ermaini menyebut sekolah sendiri bekerja sama dengan Puskesmas setempat dalam program sekolah sehat, termasuk penimbangan berat badan siswa yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Kegiatan tersebut juga berkaitan dengan upaya pencegahan stunting.

“Kerja sama dengan Puskesmas karena kita juga adalah sekolah sehat, jadi kita bekerja sama, bersinergi dengan Puskesmas, tidak hanya melakukan penimbangan, tapi untuk pencegahan stunting, itu dan segala rupanya juga dilakukan di sini,” jelasnya.

Meski demikian, Ermaini mengakui hingga saat ini pihak sekolah belum memegang data resmi terkait perkembangan stunting di lingkungan sekolah maupun wilayah Tamansari, termasuk sejak program MBG berjalan.

“Kalau saya kan nggak punya data itu, yang punya data tentang bagaimana perkembangan stunting di sekolah ini, itu mungkin Puskesmas,” kata dia.

Setahun berjalan program makan bergizi gratis tak selancar jalan tol. Muncul kasus keracunan usai para pelajar menyantap makan bergizi gratis. Menteri Kesehatan mengusulkan pengawasan dini melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) bisa menjadi solusi menc…

16/12/2025 17:00