Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Tak Pakai Helm saat Dibonceng Patwal, Segini Denda yang Harus Dibayar Dedi Mulyadi

    Tak Pakai Helm saat Dibonceng Patwal, Segini Denda yang Harus Dibayar Dedi Mulyadi

    Jakarta –

    Dedi Mulyadi siap bertanggung jawab usai kedapatan tak mengenakan helm saat dibonceng motor Patwal. Segini denda yang harus dibayar Dedi.

    Insiatif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar terhindar dari macet harus diiringi dengan denda. Ya, Dedi memilih untuk menumpang motor Patwal Dinas Perhubungan ketika terjebak macet saat harus menghadiri persemian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Bogor. Sayangnya, saat menumpang motor itu, Dedi tak menggunakan helm.

    “Maka saya mengambil inisiatif untuk ikut motor dinas perhubungan kabupaten bogor, dan di situ terjadi pelanggaran pada diri saya. Saya tidak menggunakan helm dan tentunya pengendara kendaraan bermotornya tidak menyiapkan helm untuk membonceng karena motor itu spesialisasi tanpa boncengan, motor patwal,” kata Dedi dalam laman Instagram pribadinya.

    Dedi kemudian meminta motor Patwal tersebut ditilang karena melakukan pelanggaran. Saat ditilang, pengendara motornya juga kata Dedi diminta untuk mengikuti sidang tilang sebagaimana prosedur penilangan pada umumnya. Kendati demikian, dia siap bertanggung jawab untuk membayar denda tilang yang dikenakan.

    “Ini yang ingin saya sampaikan, karena saya merasa setiap perbuatan yang salah harus ada hukuman dan saya bertanggung jawab untuk membayar denda tilang yang nanti dijatuhkan oleh hakim di pengadilan negeri Bogor atau pengadilan Cibinong,” lanjut Dedi lagi.

    Denda Tilang Tak Pakai Helm

    Helm memang wajib digunakan. Tak menggunakan helm merupakan pelanggaran. Dalam Undang-undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan, setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor.

    “Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia,” demikian dijelaskan pada pasal 57.

    Bagi yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 290. Pelanggar akan dikenakan denda paling banyak Rp 250 ribu atau denda kurungan paling lama satu bulan.

    Adapun kewajiban penggunaan helm bukan tanpa alasan. Kecelakaan yang melibatkan pengendara roda dua masih sering terjadi. Helm memiliki fungsi penting dalam melindungi kepala pemotor ataupun penumpangnya. Sebab, kepala merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Helm juga bisa melindungi mata dari kotoran hingga cahaya yang terlalu silau dan bisa berdampak mengganggu visibilitas pengendara.

    (dry/din)

  • Viral Leher Pria Cimandala Luka Robek Akibat Terjerat Kabel Semrawut di Jalan Raya Bogor

    Viral Leher Pria Cimandala Luka Robek Akibat Terjerat Kabel Semrawut di Jalan Raya Bogor

    GELORA.CO  – Kabel semrawut di Jalan Raya Bogor menyebabkan seorang pengendara sepeda motor mengalami luka robek di bagian leher.

    Peristiwa ini terjadi pada Rabu (11/6/2025) pukul 04.00 WIB di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Nanggewer Km 49, tepatnya di seberang PT Asalta Plan, Cibinong, Kabupaten Bogor.

    Kejadian ini pun viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @satrianurokta yang merupakan kakak korban.

    “Adik saya korban akibat kabel menjuntai di tengah jalan,” tulis akun tersebut.

    Satria mengungkapkan peristiwa itu terjsdi saat sang adik hendak berangkat ke Jakarta untuk suatu urusan.

    “Rabu, 11 Juni 2025, adik saya berangkat pukul 4.00 dini hari sebelum subuh dari rumah kami di Cimandala, Bogor, untuk suatu urusan di Jakarta. Dia lewat Jalan Raya Jakarta-Bogor,” ungkapnya.

    Namun saat hendak salat subuh, dia mendapat telepon dari sang adik yang mengabarkan dirinya terlibat kecelakaan di Nanggewer.

    “Saat melintas di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Nanggewer Km 49, tepatnya di seberang PT Asalta Plan, adik saya tersabet kabel yang menjuntai di tengah jalan. Kabelnya tidak terlihat karena kondisi jalan yang gelap,” jelasnya.

    Satria mengungkapkan adiknya bukanlah tipe pengendara motor yang ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi.

    “Jadi kurang lebih kecepatannya 40 km/jam,” bebernya.

    Akibat sabetan kabel, helm sang adik terlepas dan tersangkut kabel tersebut.

    “Adik saya mengalami luka parah di leher sampai sobek seperti digorok,” imbuhnya.

    Tak hanya sang adik, pengendara lain di belakangnya juga terkena kabel yang sama hingga terjatuh.

    “Adik saya sempat menolong pengendara di belakangnya yang terjatuh karena belum sadar lehernya luka parah. Orang yang ditolong justru yang mengingatkan. Katanya, ‘Mas, itu lehernya!’ Sontak adik saya lemas dan shock,” lanjutnya.

    Dalam keadaan shock, korban kemudian menghubungi keluarga dan meminta  bantuan kepada satpam PT Asalta Plan yang berada di seberang lokasi kejadian tersebut.

    Korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit FMC Cibinong untuk mendapat penanganan medis.

    “Adik saya terkena luka sobek yang cukup parah di leher. Alhamdulilah, tidak kena trakea dan urat nadi. Adik saya mendapat 8 jahitan di leher,” ujar Satria.

    Dia berharap instansi terkait segera memperbaiki kabel semrawut tersebut agar tidak jatuh korban lebih banyak.

    “Untuk dinas terkait, saya tidak tahu apa itu kabel Telkom/PLN/PJU, dan ini aduan untuk Bupati dan bahkan Gubernur, jangan sampai ada korban lagi,” tandas Satria

  • Tak Pakai Helm saat Dibonceng, Dedi Mulyadi Minta Motor Patwal Ditilang

    Tak Pakai Helm saat Dibonceng, Dedi Mulyadi Minta Motor Patwal Ditilang

    Jakarta –

    Dedi Mulyadi mengakui dirinya melakukan pelanggaran saat menumpang motor patwal. Dia pun siap bertanggung jawab membayar denda tilangnya.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kedapatan tak menggunakan helm saat menumpang motor Patwal Dinas Perhubungan. Peristiwa itu terjadi saat Dedi hendak menghadiri acara peresemian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Bogor, Rabu (11/6/2025).

    Dedi dalam unggahan video di akun Instagramnya menyebut dirinya terjebak kemacetan hingga satu jam. Sebab pada saat itu juga banyak rombongan VVIP menuju acara serupa. Dedi kemudian berinisiatif untuk menumpang motor Patwal agar bisa lebih cepat sampai. Namun, saat menumpang motor Patwal itu, Dedi justru melakukan pelanggaran lalu lintas lantaran tak mengenakan helm.

    “Saya tidak menggunakan helm dan tentunya pengendara kendaraan bermotornya tidak menyiapkan helm untuk membonceng karena motor itu spesialisasi tanpa boncengan, motor patwal,” kata Dedi dikutip akun Instagramnya, Jumat (13/6/2025).

    Dia menyadari hal itu merupakan sebuah pelanggaran. Untuk itu, dia meminta jajaran kepolisian untuk menilang motor yang membonceng dirinya saat tak menggunakan helm. Dedi pun menyebut dirinya siap bertanggung jawab dengan membayar denda tilangnya.

    “Untuk itu saya mohon kepala satuan lalu lintas Polres Bogor, untuk dilakukan penilangan terhadap motor yang membonceng saya tanpa helm karena itu sebuah pelanggaran dan terjadi pada hari kemarin dan yang membawa motornya harus mengikuti prosedur, mengikuti sidang tilang,” tutur Dedi.

    “Ini yang ingin saya sampaikan, karena saya merasa setiap perbuatan yang salah harus ada hukuman dan saya bertanggung jawab untuk membayar denda tilang yang nanti dijatuhkan oleh hakim di pengadilan negeri Bogor atau pengadilan Cibinong,” sambungnya lagi.

    Tak menggunakan helm merupakan pelanggaran. Dalam Undang-undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan, setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor.

    “Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia,” demikian dijelaskan pada pasal 57.

    Bagi yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 290. Pelanggar akan dikenakan denda paling banyak Rp 250 ribu atau denda kurungan paling lama satu bulan.

    (dry/din)

  • Kementerian PKP Gandeng Lippo Bangun Contoh Rumah Subsidi 14 Meter, Harga Mulai Rp100 Juta

    Kementerian PKP Gandeng Lippo Bangun Contoh Rumah Subsidi 14 Meter, Harga Mulai Rp100 Juta

    GELORA.CO – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Lippo Group membangun contoh rumah subsidi yang dipangkas luas bangunannya hanya seukuran 14 meter persegi (M2).

    Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan rumah subsidi dengan luas tanah 25 M2 itu dicanangkan bakal dibangun di wilayah-wilayah perkotaan seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang.

    Meskipun demikian, Ara belum dapat memastikan apakah konsep rumah subsidi dengan luas lahan 25 meter persegi itu dapat diterapkan di Jakarta atau tidak.

    “Saya nggak janji ya [apakah bisa dibangun di Jakarta], tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget,” kata Maruarar di lobi Nobu Bank, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2025).

    Melengkapi hal tersebut, Vice Chairman Lippo Group, James Riady juga menjelaskan pembangunan rumah tapak mini itu dapat dilaksanakan di wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

    Dia menjelaskan, harga rumah subsidi dengan luas lahan 25 M2 itu bakal dibanderol mulai dari Rp100 juta.

    “Harganya itu, ini mulai dari 100 juta untuk yang single. Tetapi tentu kalau dia lebih dekat ke kota pasti akan terus meningkat sampai Rp120 juta, Rp130 juta dan Rp140 juta,” tegasnya.

    James memberikan gambaran, apabila harga rumah tersebut dibanderol di angka Rp110 juta, masyarakat dapat mencicil mulai dari Rp600.000 untuk tenor 20 tahun.

    “Ingat ya kalau rumahnya ini Rp110 juta cicilannya cuma Rp600.000 per bulan fix 20 tahun,” tegasnya.

    Adapun, terdapat dua tipe rumah yang bisa dilihat yakni tipe 1 Kamar Tidur dengan Luas Tanah 25 meter persegi (2,6 x 9,6 meter) dan Luas Bangunan 14 meter persegi. 

    Sementara yang kedua adalah Tipe 2 Kamar tidur dengan Luas Tanah 26,3 meter persegi (2,6 x 10,1 meter) Luas Bangunan 23.4 meter persegi. 

  • ‘Siap Salah, Ndan!’ Naik Motor Tak Pakai Helm, Dedi Mulyadi Minta Ditilang Polisi

    ‘Siap Salah, Ndan!’ Naik Motor Tak Pakai Helm, Dedi Mulyadi Minta Ditilang Polisi

    Diberitakan Liputan6.com, lagu kebangsaan Palestina, Fida’i, berkumandang saat acara jamuan makan malam yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di kampus Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam (11/6/2025).

    Jamuan makan malam di kampus Universitas Pertahanan (Unhan) merupakan rangkaian dari acara peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika di kompleks kampus Unhan.

    Dalam acara itu, kadet-kadet Universitas Pertahanan, khususnya para kadet yang berasal dari Palestina, diminta oleh Presiden Prabowo untuk maju ke depan dan menyanyikan lagu kebangsaan negaranya. 

    Prabowo lantas menekankan bangsa Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat.

    “Di sini juga ada mahasiswa dari Palestina. Silakan maju ke depan mahasiswa Palestina untuk menyanyikan lagu kebangsaan Palestina, karena kita menghormati perjuangan Palestina merdeka,” kata Presiden Prabowo Subianto kepada kadet Unhan asal Palestina, dilansir Antara.

    Perwakilan mahasiswa Palestina yang diminta maju itu kemudian menyanyikan lagu kebangsaannya dengan lantang. Kadet lainnya, termasuk para tamu kehormatan, mendengarkan dengan khidmat.

    Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menyebut peristiwa itu sebagai simbol solidaritas dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia.

    Tidak hanya lagu kebangsaan Palestina, lagu kebangsaan Pakistan juga dikumandangkan pada urutan pertama saat acara jamuan makan. Lagu itu dinyanyikan untuk menghormati Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif, yang datang sebagai tamu kehormatan.

    “Hari ini kita mendapat kehormatan, hadir di tengah-tengah kita Menteri Pertahanan dari Pakistan. Untuk menghormati tamu kita, marilah kita semuanya berdiri dan saya minta kita dengarkan lagu kebangsaan Pakistan,” kata Presiden Prabowo.

    Menteri Pertahanan Pakistan yang berdiri di sisi Presiden Prabowo pun menunjukkan gestur terharu, dan dia berterima kasih atas penghormatan yang diberikan kepadanya.

    Di ruang makan kampus Unhan, tiga lagu kebangsaan yaitu dari Pakistan, Indonesia, dan Palestina dikumandangkan dalam satu acara yang sama.

    Peristiwa yang jarang terjadi itu merupakan simbol penghormatan mendalam dari pemerintah Indonesia kepada para tamu dari negara-negara sahabat, sekaligus sebagai simbol persaudaraan dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka.

    Indonesia dan Pakistan merupakan dua dari banyak negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, sekaligus mendesak Israel membuka blokade dan menghentikan genosida di Gaza.

  • Event Olahraga Ini Targetkan 2.500 Pasang Sepatu Baru untuk Anak-anak Tidak Mampu

    Event Olahraga Ini Targetkan 2.500 Pasang Sepatu Baru untuk Anak-anak Tidak Mampu

    Liputan6.com, Tangerang – Sebanyak seribu pasang sepatu, berhasil dikumpulkan para pelari dalam GRID Cardio Rush 2025, yang diadakan JHL Collection, bersama GRID Fitness Hub, Minggu (8/6/2025). Ajang ini pun tak berhenti di sini, sebab ditargetkan akan ada 2.500 pasang sepatu yang akan ditargetkan terkumpul hingga akhir Juni.

    Ajang larinya sendiri sudah digelar untuk jarak 5K dan 10K, yang berawal dan berakhir di depan kawasan Carstensz Mall Serpong. Ribuan pelari memenuhi kawasan Gading Serpong, untuk berlari menyalurkan hobi, dan juga berbagi untuk sesama.

    “JHL Collection menghadirkan makna baru dalam dunia olahraga, mengubah setiap langkah peserta menjadi kontribusi nyata bagi masa depan anak-anak Indonesia. Dengan mengusung tema “Run with Mission”, ajang ini berhasil menggalang dukungan dari ribuan pelari yang ikut ambil bagian dalam kategori 5K dan 10K,”ungkap Kay Tadjoedin, Direktur Marketing JHL Collection.

    Menurutnya, sedari awal event olahraga ini diumumkan, setiap pelari yang berpartisiasi mengkonversikan menjadi sepasang sepatu baru yang akan disalurkan kepada siswa siswi dari berbagai sekolah kurang mampu. Seperti di Tangerang, Bogor, Bali, Maluku, Sumba, Kupang hingga Papua.

    “Bukan hanya itu, masyarakat juga didorong untuk menyumbangkan sepatu layak pakai setelah kotak donasi yang disediakan di area Carstensz Mall. Kami percaya, setiap langkah memiliki hati, melalui Jejak Hati Langkahmu, kami ingin menunjukan bahwa hospitility bisa menjadi kendaraan untuk menciptakan dampak sosial yang nyata,”tuturnya.

    Kay juga memastikan, tahun ini GRID Cardio Rush berhasil menyalurkan lebih dari seribu pasang sepatu untuk anak-anak yang membutuhkan. Lalu, pihaknya akan terus melanjutkan program ini hingga akhir Juni mendatang, dengan target bisa mengumpulkan lebih dari 2.500 pasang sepatu.

    Sebagai payung inisiatif CSR JHL Collection, Jejak Hati Langkahmu adalah platform yang konsisten menghadirkan program-program berdampak positif di bidang sosial dan lingkungan. Tahun lalu, inisiatif ini membantu membangun Shine School di Muara Angke. Tahun ini, program donasi sepatu menjadi langkah berikutnya dalam perjalanan membawa perubahan atau Purpose in Every Step.

  • Soroti Kasus Pengoplosan Gas Subsidi, Puan: Kejahatan Terhadap Rakyat Kecil!

    Soroti Kasus Pengoplosan Gas Subsidi, Puan: Kejahatan Terhadap Rakyat Kecil!

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait Kembali ditemukannya kasus pengoplosan gas subsidi di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Puan menyebut, tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap rakyat kecil dan pemerintah tidak boleh menutup mata terkait hal ini.

    Menurut Puan, praktik ilegal tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan jutaan warga yang menggunakan gas subsidi untuk kebutuhan rumah tangga.

    “Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (12/6/2025). 

    “Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil,” imbuh cucu Proklamator RI Sukarno itu.
     

     

    Kronologi Penggerebekan Lokasi Pengoplosan Gas Subsidi di Cileungsi
    Seperti diberitakan, polisi menggerebek tiga lokasi pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Selasa, (10/6) sore. Dari lokasi, polisi menyita ratusan tabung gas ukuran 12 dan 3 kilogram (kg). 

    Sayangnya dari tiga lokasi tersebut, tidak satu pun pelaku yang bisa ditangkap karena diduga sudah mengetahui kedatangan petugas. Pasalnya, para pelaku atau pengoplos gas subsidi sengaja memelihara anjing untuk menjaga gudang pengoplosan.

    Puan pun menyebut kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kebijakan subsidi justru dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab yang mencari untung dengan membahayakan nyawa masyarakat.

    Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak hanya reaktif setelah kejadian terungkap. 

    “Pengoplosan gas subsidi sangat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini,” tegas Puan.
     
    Pemerintah Tak Bisa Tinggal Diam
    Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menilai akar masalah kasus pengoplosan gas bersubsidi terletak pada rapuhnya sistem pengawasan lintas sektor. Puan merinci mulai dari distribusi Pertamina, pengawasan Kementerian ESDM, hingga deteksi dini oleh aparat penegak hukum di lapangan.

    “Kalau bisa sampai ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu artinya mereka sudah merasa nyaman beroperasi. Artinya juga, pengawasan kita terlalu longgar, atau bahkan ada pembiaran,” ujarnya.

    Puan juga mendesak adanya reformasi total dalam pengawasan LPG subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan, dan transparansi data distribusi hingga tingkat pengecer. 

    “Saya sering mendengar laporan dan keluhan masyarakat mereka beli gas tapi isinya tidak sesuai, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka mau tak mau hanya menerima saja, dan ini sangat mengkhawatirkan baik dari sisi keadilan dan keselamatan buat rakyat,” tutur Puan.

    “Pemerintah tidak bisa diam saja saat keselamatan rakyat dipertaruhkan. Harus ada penanganan yang berkesinambungan dari persoalan ini,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.
     
    Respons Cepat Pemerintah
    Untuk itu, Puan mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang bisa merespons cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi tersebut. Ia meminta praktik-praktik nakal pengoplosan gas bersubdisi segera diakhiri.

    “Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi,” sebut Puan.

    “Kalau tidak segera diperbaiki, praktik seperti ini akan terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil,” tutupnya.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait Kembali ditemukannya kasus pengoplosan gas subsidi di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Puan menyebut, tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap rakyat kecil dan pemerintah tidak boleh menutup mata terkait hal ini.
     
    Menurut Puan, praktik ilegal tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan jutaan warga yang menggunakan gas subsidi untuk kebutuhan rumah tangga.
     
    “Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (12/6/2025). 

    “Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil,” imbuh cucu Proklamator RI Sukarno itu.
     

     

    Kronologi Penggerebekan Lokasi Pengoplosan Gas Subsidi di Cileungsi
    Seperti diberitakan, polisi menggerebek tiga lokasi pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Selasa, (10/6) sore. Dari lokasi, polisi menyita ratusan tabung gas ukuran 12 dan 3 kilogram (kg). 
     
    Sayangnya dari tiga lokasi tersebut, tidak satu pun pelaku yang bisa ditangkap karena diduga sudah mengetahui kedatangan petugas. Pasalnya, para pelaku atau pengoplos gas subsidi sengaja memelihara anjing untuk menjaga gudang pengoplosan.
     
    Puan pun menyebut kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kebijakan subsidi justru dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab yang mencari untung dengan membahayakan nyawa masyarakat.
     
    Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak hanya reaktif setelah kejadian terungkap. 
     
    “Pengoplosan gas subsidi sangat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini,” tegas Puan.
     

    Pemerintah Tak Bisa Tinggal Diam

    Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menilai akar masalah kasus pengoplosan gas bersubsidi terletak pada rapuhnya sistem pengawasan lintas sektor. Puan merinci mulai dari distribusi Pertamina, pengawasan Kementerian ESDM, hingga deteksi dini oleh aparat penegak hukum di lapangan.
     
    “Kalau bisa sampai ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu artinya mereka sudah merasa nyaman beroperasi. Artinya juga, pengawasan kita terlalu longgar, atau bahkan ada pembiaran,” ujarnya.
     
    Puan juga mendesak adanya reformasi total dalam pengawasan LPG subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan, dan transparansi data distribusi hingga tingkat pengecer. 
     
    “Saya sering mendengar laporan dan keluhan masyarakat mereka beli gas tapi isinya tidak sesuai, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka mau tak mau hanya menerima saja, dan ini sangat mengkhawatirkan baik dari sisi keadilan dan keselamatan buat rakyat,” tutur Puan.
     
    “Pemerintah tidak bisa diam saja saat keselamatan rakyat dipertaruhkan. Harus ada penanganan yang berkesinambungan dari persoalan ini,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.
     

    Respons Cepat Pemerintah

    Untuk itu, Puan mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang bisa merespons cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi tersebut. Ia meminta praktik-praktik nakal pengoplosan gas bersubdisi segera diakhiri.
     
    “Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi,” sebut Puan.
     
    “Kalau tidak segera diperbaiki, praktik seperti ini akan terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ACF)

  • Lippo Bangun Contoh Rumah Subsidi 14 Meter, Harga Mulai Rp100 Juta

    Lippo Bangun Contoh Rumah Subsidi 14 Meter, Harga Mulai Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Lippo Group membangun contoh rumah subsidi yang dipangkas luas bangunannya hanya seukuran 14 meter persegi (M2).

    Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan rumah subsidi dengan luas tanah 25 M2 itu dicanangkan bakal dibangun di wilayah-wilayah perkotaan seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang.

    Meskipun demikian, Ara belum dapat memastikan apakah konsep rumah subsidi dengan luas lahan 25 meter persegi itu dapat diterapkan di Jakarta atau tidak.

    “Saya nggak janji ya [apakah bisa dibangun di Jakarta], tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget,” kata Maruarar di lobi Nobu Bank, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2025).

    Melengkapi hal tersebut, Vice Chairman Lippo Group, James Riady juga menjelaskan pembangunan rumah tapak mini itu dapat dilaksanakan di wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

    Dia menjelaskan, harga rumah subsidi dengan luas lahan 25 M2 itu bakal dibanderol mulai dari Rp100 juta.

    “Harganya itu, ini mulai dari 100 juta untuk yang single. Tetapi tentu kalau dia lebih dekat ke kota pasti akan terus meningkat sampai Rp120 juta, Rp130 juta dan Rp140 juta,” tegasnya.

    James memberikan gambaran, apabila harga rumah tersebut dibanderol di angka Rp110 juta, masyarakat dapat mencicil mulai dari Rp600.000 untuk tenor 20 tahun.

    “Ingat ya kalau rumahnya ini Rp110 juta cicilannya cuma Rp600.000 per bulan fix 20 tahun,” tegasnya.

    Adapun, terdapat dua tipe rumah yang bisa dilihat yakni tipe 1 Kamar Tidur dengan Luas Tanah 25 meter persegi (2,6 x 9,6 meter) dan Luas Bangunan 14 meter persegi. 

    Sementara yang kedua adalah Tipe 2 Kamar tidur dengan Luas Tanah 26,3 meter persegi (2,6 x 10,1 meter) Luas Bangunan 23.4 meter persegi. 

  • Tiap 5 Menit, 2 Warga di RI Meninggal karena TBC

    Tiap 5 Menit, 2 Warga di RI Meninggal karena TBC

    Jakarta – Penyakit tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman mematikan di Indonesia. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengingatkan dua orang meninggal akibat TBC setiap lima menit di Indonesia. Artinya, dalam satu jam, ada 24 nyawa yang melayang karena TBC.

    “Setiap lima menit ada dua yang wafat. Kita bicara di acara ini, yang wafat karena TBC mungkin sudah 20 lebih,” katanya, dalam dialog bersama warga di Kabupaten Bogor, Rabu (11/6/2025).

    TBC, yang sejatinya dapat disembuhkan dengan pengobatan rutin, justru menjadi penyebab kematian tertinggi dari penyakit menular di Indonesia. Penundaan diagnosis, kurangnya kesadaran, serta pengobatan tidak tuntas disebut sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ini.

    “Masalahnya, selesainya (konsumsi obat) itu enam bulan. Minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari empat. Tapi kita harus sabar, tidak apa-apa, daripada tidak sembuh,” jelas Menkes.

    Menkes menegaskan penyakit ini mematikan bila tidak diobati dengan benar. Ia mengingatkan masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan pengobatan lengkap, serta menyerukan empat langkah penting untuk pemerintah daerah, yakni menemukan kasus, segera diobati, menyelesaikan pengobatan, dan memberikan terapi pencegahan pada orang yang kontak erat.

    “Kalau tidak ditemukan dan diobati sampai sembuh, dia menular, dia mematikan,” tegas Menkes.

    Program penanggulangan TBC ini juga menjadi bagian dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Beliau terkejut melihat kematian TBC ini tinggi sekali,” ujar Budi.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, juga menyoroti bahaya laten TBC yang terus menelan korban jiwa. Ia mendorong masyarakat untuk aktif melapor dan mendukung program Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS), sembari menepis hoaks yang menghambat penanganan.

    Menkes mengakhiri dialog dengan wanti-wanti TBC bisa dicegah dan diobati, tetapi jika diabaikan, bisa membawa kematian.

    “Begitu ketahuan, dikasih obat, dia berhenti kok penularannya. Obatnya ada, dan kalau selesai, dia sembuh,” pungkasnya.

    Sebagai catatan, gejala TBC relatif bervariasi, tetapi wajib waspada bila mengeluh batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu, berdahak maupun tidak, pada kasus lanjut batuk bisa berdarah. Keluhan ini juga disertai demam berkepanjangan yang umumnya muncul pada sore atau malam hari.

    Berkeringat di malam hari meski tanpa aktivitas berat, penurunan berat badan drastis tanpa sebab jelas, nafsu makan menurun, cepat lelah atau merasa lemah.

    (naf/kna)

  • UI Waspadai Persaingan dengan Kampus Asing di Indonesia

    UI Waspadai Persaingan dengan Kampus Asing di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Reputasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan global seperti QS World University Ranking kini menjadi salah satu indikator penting dalam menarik minat publik. Seiring hal tersebut, perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia mulai mewaspadai potensi persaingan dari kehadiran universitas asing yang membuka cabang di Tanah Air.

    Kehadiran kampus luar negeri dinilai dapat menarik minat masyarakat kelas menengah ke atas—segmen yang selama ini menjadi pasar utama bagi kampus dalam negeri.

    Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Direktur Humas Media, Pemerintah, dan Internasional Universitas Indonesia (UI), Emir Chairullah, dalam diskusi bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Menurut Emir, masuknya universitas asing dapat menggeser preferensi masyarakat, terutama dari kalangan mampu, ke institusi luar negeri yang memiliki modal dan fasilitas yang lebih unggul.

    “Pasarnya orang Indonesia yang punya kemampuan finansial akan berpindah ke kampus asing. Modal mereka kuat dan bisa menawarkan banyak hal,” jelasnya.

    Emir juga menyinggung momentum diplomatik saat Utusan Khusus Perdana Menteri Inggris Bidang Pendidikan, Sir Steve Smith, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menemui Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, akhir Mei lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah Inggris menyampaikan ketertarikannya untuk mendirikan universitas asal Inggris di Indonesia.

    Menanggapi tantangan tersebut, Emir menekankan perlunya inovasi dari PTN untuk tetap kompetitif. Salah satunya melalui kolaborasi internasional dalam bentuk program double degree, yang memungkinkan mahasiswa memperoleh dua gelar dari dua universitas berbeda.

    “Yang paling mungkin dilakukan UI saat ini adalah kolaborasi, bikin double degree, supaya tidak semua devisa langsung ke kampus-kampus asing itu,” ujar Emir.

    Ia juga mengingatkan, tanpa pengelolaan yang tepat, kehadiran kampus asing berpotensi menjadi pintu keluar devisa dalam jumlah besar.

    “Kalau semua orang memilih kuliah di institusi asing, entah di luar negeri atau kampus asing yang buka di Indonesia, otomatis devisanya lari ke mereka,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Emir menyampaikan PTN tidak bisa terus-menerus bergantung pada uang kuliah tunggal (UKT) sebagai sumber utama pendanaan. Inovasi dalam sistem pembiayaan pendidikan tinggi sangat diperlukan agar operasional kampus tetap berjalan optimal.

    “Kalau cuma mengandalkan UKT atau SPP itu, kampus sudah tidak bisa hidup. Makanya mungkin ada yang bilang ini komersialisasi, padahal sebenarnya tidak juga. Jalur reguler tetap ada, tidak diabaikan. Tapi kampus harus mampu berinovasi,” jelasnya.

    Sebagai penutup, Emir menekankan bahwa peran negara tetap krusial, bahkan untuk universitas elite dunia seperti Harvard. Ia mencontohkan bagaimana Harvard pun menerima subsidi dari pemerintah Amerika Serikat, termasuk saat menghadapi pemotongan dana hibah pada era Presiden Donald Trump.

    “Artinya, peran negara tetap penting, tidak bisa semuanya dibebankan ke kampus,” pungkas Emir.