Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Kepala BPOM Bicara Potensi Herbal RI Mendunia, Mana yang Jadi Kandidat?

    Kepala BPOM Bicara Potensi Herbal RI Mendunia, Mana yang Jadi Kandidat?

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menyayangkan potensi herbal Indonesia yang belum banyak dimanfaatkan untuk menjadi obat. Ia menyebut ada 30 ribuan spesies tanaman di Indonesia yang sebenarnya berpotensi menjadi obat, tapi kurang penelitian.

    Dari 30 ribuan spesies tanaman tersebut, ada sekitar 17.246 yang diekstrak menjadi obat asli Indonesia seperti jamu-jamuan, tapi baru ada 78 produk yang naik kelas menjadi ‘obat herbal terstandar’. Menurut Taruna, ini perlu menjadi sorotan penting mengingat kebanyakan bahan baku obat diimpor dari luar negeri.

    “Terus challenge kita, 94 persen obat yang ada di Indonesia, itu banyak sekali ya, bahan bakunya impor,” kata Taruna ketika ditemui detikcom di Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/6/2025).

    “Untuk naik tingkat, itu lewat research and development. Setelah itu (tahap obat herbal terstandar), itu naik menjadi setingkat obat. Dari obat herbal terstandar yang naik jadi obat baru 21 produk sejak Indonesia merdeka,” sambungnya.

    Menurut Taruna, salah satu faktor masih kurangnya penelitian herbal di Indonesia disebabkan oleh biaya yang cukup tinggi. Ini meliputi proses penelitian yang panjang, sumber daya manusia, dan peralatan.

    Demi meningkatkan penelitian, BPOM mendorong kerjasama dengan produsen obat-obatan serta perguruan tinggi. Selain itu, ia mengharapkan nantinya mahasiswa kedokteran, pertanian, atau farmasi bisa meneliti herbal sebagai skripsi.

    Taruna menuturkan penelitian skripsi bisa menjadi awal yang baik untuk riset herbal di Indonesia, terlebih biaya penelitian ini juga tergolong lebih murah. Ia berharap setidaknya ada lebih banyak herbal yang bisa naik kelas menjadi obat herbal terstandar.

    “Karena untuk naik dari ‘obat asli Indonesia’ semacam jamu-jamuan menjadi ‘obat herbal terstandar’ itu cuma butuh uji praklinik. Uji praklinik tidak terlalu besar dan itu bisa dilakukan oleh mahasiswa S1,” katanya.

    “Kita kerjasama sekarang dengan 178 universitas yang mudah-mudahan ini bisa jadi langkah konkret dalam waktu dekat. Semuanya kita bisa eksplorasi sumber daya kita,” tandas Taruna.

    (avk/naf)

  • Lagi Banyak Dicari! Ini Daftar Mobil Bekas Terlaris Tahun Ini

    Lagi Banyak Dicari! Ini Daftar Mobil Bekas Terlaris Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Minat masyarakat terhadap mobil bekas semakin tinggi setiap tahunnya. Mobil second jadi alternatif untuk memiliki kendaraan pribadi dengan bujet terbatas.

    Data internal PT Balai Lelang Serasi (IBID) menunjukkan rata-rata pembeli mobil bekas sejak bulan Januari hingga Mei 2025 meningkat sebesar 30% dibandingkan bulan yang sama tahun 2024.

    Mobil pabrikan Jepang menjadi yang paling banyak dibeli konsumen, diantaranya Toyota, Daihatsu, dan Honda. 

    Untuk diketahui, Toyota Avanza mempertahankan titel sebagai mobil bekas terlaris di IBID. Penjualan MPV sejuta umat ini mencapai lebih dari 2.500 unit.

    Peringkat selanjutnya disusul Daihatsu Sigra dan Toyota Calya dengan catatan penjualan masing-masing lebih dari 1.000 unit.

    “Konsumen IBID tertarik dengan segmen MPV, mobil niaga, dan Hatchback. Baik stok maupun penjualannya cukup banyak,” ujar Presiden Direktur IBID Daddy Doxa Manurung dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6).

    Doxa percaya penjualan mobil bekas di IBID akan mengalami peningkatan terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.  

    Sebagai rincian, berikut daftar mobil bekas terlaris di seluruh cabang nasional IBID periode Januari–Mei 2025.

    Toyota Avanza
    Daihatsu Sigra
    Toyota Calya
    Daihatsu Gran Max BV
    Toyota Innova
    Toyota Agya
    Daihatsu Xenia
    Daihatsu Ayla
    Daihatsu Gran Max PU
    Toyota Rush

    Demi mengoptimalkan layanan, khususnya area DKI Jakarta, Kantor Pusat IBID (IBID Head Office) dan IBID Jakarta berpindah alamat ke Jl. Raya Bogor Nomor 12, RT01/RW01, Pekayon, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13710. 

    Bagi Anda yang ingin membeli mobil bekas, ayo kunjungi lokasi baru tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi CS IBID melalui WhatsApp di 0812 8773 5544 atau Live Chat di situs web ibid.astra.co.id atau aplikasi IBID – Balai Lelang Astra. 

  • Kementan: Gapoktan tak gantikan kios pengecer salurkan pupuk subsidi

    Kementan: Gapoktan tak gantikan kios pengecer salurkan pupuk subsidi

    Yang kami lakukan adalah memperluas titik serah distribusi pupuk subsidi dengan menambahkan aktor-aktor seperti gapoktan, koperasi, dan pokdakan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan pelibatan gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam skema penyaluran pupuk bersubsidi tidak untuk menggantikan peran kios pengecer yang sudah ada selama ini.

    Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Pupuk Bersubsidi Kementan Sri Pujiati menyatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025, pemerintah menambah titik serah atau distributor pupuk bersubsidi yakni dengan melibatkan gapoktan dan koperasi.

    “Kios pengecer tetap eksis. Tidak ada penghapusan. Yang kami lakukan adalah memperluas titik serah distribusi pupuk subsidi dengan menambahkan aktor-aktor seperti gapoktan, koperasi, dan pokdakan (kelompok pembudi daya ikan), yang tentu dengan seleksi dan verifikasi ketat,” ujarnya di Bogor, Jabar, Rabu.

    Hal itu dikatakannya menanggapi keresahan kalangan kios pengecer yang khawatir keberadaan mereka dihapuskan dari skema penyaluran pupuk bersubsidi dengan terbitnya Permentan No 15 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana Perpres No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

    Saat ini, lanjutnya, lebih dari 27.000 kios pengecer masih aktif di seluruh Indonesia. Mereka memiliki surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan produsen pupuk dan itu tidak serta-merta batal hanya karena adanya permentan baru.

    “Kios tetap jalan. SPJB tetap berlaku. Penambahan titik serah ini adalah opsi, bukan pengganti,” katanya dalam focus group discussion (FGD) bertajuk “Tantangan dan Peluang Kebijakan Subsidi Pupuk pada Sektor Pertanian Pasca Terbitnya Permentan 15 Tahun 2025.”

    Menurut Sri Pujiati, maksud dari kebijakan ini bukan untuk menggeser siapa pun, melainkan untuk memperbaiki sistem agar distribusi pupuk semakin merata, cepat, dan tepat sasaran mengacu pada amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2025, yang kemudian diturunkan dalam Permentan 15/2025.

    Bila sebelumnya titik serah pupuk hanya berada di kios pengecer (KPL), kini pelaku tambahan seperti gapoktan, koperasi, dan pokdakan juga bisa menjadi titik distribusi resmi.

    Namun, Sri menekankan bahwa tambahan ini tidak serta-merta menggantikan peran kios, sistem baru ini adalah bentuk penguatan rantai distribusi untuk mempercepat dan memperluas jangkauan pupuk, terutama di wilayah yang belum optimal pelayanannya.

    Meski titik serah ditambah, lanjutnya, bukan berarti semua gapoktan dan koperasi bisa langsung menyalurkan pupuk subsidi, mereka harus melalui proses verifikasi kelayakan oleh penyuluh dan dinas pertanian setempat.

    Untuk mencegah kebocoran dan praktik penyelewengan, pengawasan distribusi pupuk juga ditingkatkan.

    Melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Kementan akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, hingga kejaksaan.

    “KP3 sekarang semakin solid. Kita berharap ini bisa jadi tembok pengaman agar distribusi benar-benar sampai ke tangan petani,” ujarnya dalam FGD yang digelar Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah (MMPD) Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University itu.

    Sementara itu, Ketua Kelompok Penyelenggara Penyuluhan Kementan Acep Hariri menuturkan gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani mulai disiapkan menjadi titik serah pupuk bersubsidi.

    Meski keuntungan yang diperoleh relatif kecil, menurut dia, peran gapoktan sangat strategis dalam membantu petani memperoleh akses pupuk.

    Dari jumlah gapotkan yang mencapai 64 ribu, tambahnya, baru 502 atau 0,7 persen yang dinilai mampu menyalurkan pupuk bersubsidi.

    Hal itu karena regulasi yang menaungi baru berjalan lebih kurang 5 bulan.

    “Kita akan dorong jumlahnya tembus ribuan agar semakin merata distribusinya,” ujar Acep.

    Menurut dia, lima kendala yang dihadapi gapoktan menjadi penyalur pupuk bersubsidi yakni aspek permodalan yang belum memadai, keterbatasan gudang dan SDM manajerial, persyaratan yang belum lengkap dan keraguan atas banyak kios yang lokasinya berdekatan.

    “Kami meminta penyuluh mendampingi agar bisa meningkatkan kompetensi para gapoktan,” ujar Acep.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Kasih Peringatan Banjir di Wilayah RI Juni 2025, Ini Lokasinya

    BMKG Kasih Peringatan Banjir di Wilayah RI Juni 2025, Ini Lokasinya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali merilis prakiraan daerah berpotensi banjir kategori tinggi untuk Juni 2025.

    Berdasarkan hasil monitoring dinamika atmosfer dan curah hujan, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode musim hujan. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir di sejumlah daerah.

    BMKG mencatat bahwa hingga pertengahan Juni 2025, sekitar 65% wilayah Zona Musim (ZOM) di Indonesia masih mengalami musim hujan, sedangkan hanya 19% wilayah yang telah memasuki musim kemarau.

    Berikut klasifikasi wilayah terdampak curah hujan tinggi menurut tingkat kewaspadaan, berlaku mulai 11-20 Juni 2025:

    Klasifikasi Awas

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan.

    Klasifikasi Siaga

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat.

    Klasifikasi Waspada

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan

    Berikut adalah pemetaan daerah di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan potensi banjir Dasarian II Juni 2025 menurut data BMKG:

    Aceh

    Potensi banjir rendah

    Aceh Tamiang: Tamiang Hulu, Tenggulun

    Aceh Tenggara: Babussalam, Badar, Bambel, Bukit Tusam, Darul Hasanah, Deleng Pokhkisen, Ketambe, Lawe Alas, Lawe Bulan, Lawe Sumur

    Sumatera Utara

    Potensi banjir rendah

    Langkat: Bahorok, Batang Serangan, Besitang, Sei Lepan

    Riau

    Potensi banjir rendah

    Bengkalis: Bantan, Bathin Solapan

    Indragiri Hilir: Kateman

    Indragiri Hulu: Lirik

    Kepulauan Riau

    Potensi banjir rendah

    Karimun: Meral, Meral Barat

    Kota Batam: Galang

    Lingga: Lingga Timur

    Sumatera Barat

    Potensi banjir rendah

    Kota Padang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar

    Jambi

    Potensi banjir: Tidak ada data

    Bengkulu

    Potensi banjir rendah

    Bengkulu Selatan: Ulu Manna

    Sumatera Selatan

    Potensi banjir rendah

    Ogan Komering Ilir: Cengal, Sungai Menang, Tulung Selapan

    Bangka Belitung

    Potensi banjir rendah

    Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur

    Lampung

    Potensi banjir rendah

    Lampung Timur: Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Pasir Sakti, Sekampung Udik

    Tulang Bawang: Dente Teladas

    Banten

    Potensi banjir menengah & rendah

    Lebak, Kota Tangerang Selatan, Pandeglang, Serang, Tangerang

    DKI Jakarta

    Potensi banjir rendah

    Jakarta Selatan: Jagakarsa

    Jawa Barat

    Potensi banjir menengah & rendah

    Wilayah luas di Kabupaten/Kota: Bogor, Sukabumi, Bandung, Garut, Cianjur, Pangandaran, Bekasi, Depok, Tasikmalaya

    Jawa Tengah

    Potensi banjir rendah

    Cilacap, Pemalang, Purbalingga

    Jawa Timur

    Potensi banjir menengah & rendah

    Banyuwangi, Lumajang, Jember, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Trenggalek

    Bali

    Potensi banjir rendah

    Bangli, Gianyar, Karangasem, Tabanan

    Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur

    Potensi banjir rendah

    Beberapa kecamatan di Belu, Kupang, Malaka, Manggarai, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat

    Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

    Potensi banjir menengah & rendah

    Hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki kecamatan dengan potensi banjir

    Sulawesi Utara

    Potensi banjir menengah, rendah

    Bolaang Mongondow, Kepulauan Talaud Kep, Siau Tagulandang, Kota Manado, Kota Tomohon, Minahasa, Kepulauan Sangihe.

    Gorontalo

    Potensi banjir menengah, rendah

    Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Pohuwato

    Sulawesi Tengah

    Potensi banjir menengah, rendah

    Banggau, Morowali Utara, Buol, Donghala, Poso, Toli Toli

    Sulawesi Barat

    Potensi banjir menengah, rendah

    Mamuju, Polewali Mandar, Majene

    Sulawesi Selatan

    Potensi banjir tinggi, menengah, rendah

    Bone, Sinjai, Bantaeng, Gowa Kepulauan Selayar, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Waji

    Sulawesi Tenggara

    Potensi banjir mengengah, rendah

    Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton, Kolaka, Bombana, Muna

    Maluku & Maluku Utara

    Potensi banjir menengah & rendah

    Kota Ambon, Seram Bagian Barat/Timur, Maluku Tengah, Buru, Halmahera, Ternate, Tidore

    Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan

    Potensi banjir menengah & rendah

    Deiyai, Jayapura, Mimika, Nabire, Keerom, Kota Jayapura, Kota Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Mappi, dan lainnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bupati Bogor lantik 25 pejabat untuk akselerasi pembangunan daerah

    Bupati Bogor lantik 25 pejabat untuk akselerasi pembangunan daerah

    Bupati Bogor Rudy Susmanto melantik 25 pejabat di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/6/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor

    Bupati Bogor lantik 25 pejabat untuk akselerasi pembangunan daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto melantik 25 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bagian dari upaya penguatan organisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Pelantikan yang digelar di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa, meliputi 22 pejabat struktural eselon III dan IV serta tiga pejabat fungsional.

    “Mutasi, rotasi, dan promosi merupakan dinamika organisasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan struktural dan meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi,” kata Rudy.

    Pelantikan tersebut berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 100.2.2.6/3341/Otda tanggal 10 Juni 2025 tentang pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Rudy menjelaskan, dari total 126 pejabat yang akan dilantik, sebanyak 25 orang dilantik pada tahap pertama. Sisanya akan menyusul pada tahap berikutnya.

    Menurut dia, percepatan pembangunan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia, menjadi prioritas utama. Karena itu, pengisian jabatan yang kosong dinilai penting agar roda organisasi dapat berjalan optimal.

    “Pengisian jabatan ini bukan akhir, akan ada pelantikan lanjutan dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Ia mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk menjaga nama baik pemerintah daerah, membangun kolaborasi positif dengan seluruh perangkat daerah, serta memperkuat sinergi dengan DPRD Kabupaten Bogor.

    “Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh soliditas dan kerja sama antarlembaga,” kata Rudy.

    Rudy menegaskan bahwa pergantian jabatan tidak berarti pejabat sebelumnya tidak mampu. Justru mereka yang berpengalaman tetap diberikan tanggung jawab strategis sesuai kompetensi masing-masing.

    “Mereka tetap kami tempatkan di posisi yang membutuhkan keahlian dan pengalaman untuk terus membimbing dan berkontribusi,” katanya.

    Daftar pejabat fungsional yang dilantik:

    1. Syam Sriono – Auditor Ahli Muda, Inspektorat Kabupaten Bogor

    2. Amir Mahmud – Auditor Ahli Muda, Inspektorat Kabupaten Bogor

    3. Sri Nindita Harmelinda Kusumaningrum – Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Setda Kabupaten Bogor

    Daftar pejabat eselon III dan IV yang dilantik:

    4. Syaripudin – Kasubag Keuangan, Sekretariat Dinas PUPR

    5. Robie Apriansa Zakaria – Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah IV, Dinas PUPR

    6. R. Handri Sukmawijayaguna – Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Ciamis

    7. Esda Permana Lukman – Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah V, Dinas PUPR

    8. Ita Shiamita – Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Ciawi

    9. Ade Novie Mahyati – Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelas A, Dinas PUPR

    10. Unu Nur’iman – Sekretaris, Dinas Pemadam Kebakaran

    11. Ismambar Fadli – Kabid Penanggulangan Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran

    12. Agus Budiarso – Kabid Pengelolaan Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup

    13. Sri Endah Setiyani – Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Bapenda

    14. Ferry Ardiansyah – Kabid Penataan Ruang, Dinas PUPR

    15. Hendra Yatna – Kasi Penguatan Kapasitas, Dinas Pemadam Kebakaran

    16. Raden Deniar Kustiawan – Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin, Bapenda

    17. Adi Mora Tunggal – Kasubbid Keberatan, Bapenda

    18. Yudi Mariadi – Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan Cibungbulang

    19. Kiki Rizki Fauzi – Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas, Bapenda

    20. Teguh Budiono – Kabid PSU, Dinas Perumahan dan Permukiman

    21. Rani Siti Nur’aini – Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMD

    22. Dadan Nurdiansyah – Kabid Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur, BKPSDM

    23. Doni Junia Darmasakti – Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan Leuwiliang

    24. Eko Suharanto – Kabid Aset Daerah, BPKAD

    25. Roby Ruhyadi – Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup

    Sumber : Antara

  • Kapolda Jabar Resmikan Pos Gadog Hoegeng, Berharap Jadi Simbol Pelayanan Humanis di Puncak Bogor Bandung 17 Juni 2025

    Kapolda Jabar Resmikan Pos Gadog Hoegeng, Berharap Jadi Simbol Pelayanan Humanis di Puncak Bogor Bandung 17 Juni 2025

    Kapolda Jabar Resmikan Pos Gadog Hoegeng, Berharap Jadi Simbol Pelayanan Humanis di Puncak Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan meresmikan nama jalan dan Pos Polisi (Pospol) Gadog Hoegeng di Simpang Gadog, Ciawi, Puncak Bogor, pada Selasa (17/6/2025).
    Peresmian ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok Kapolri legendaris,
    Jenderal Hoegeng
    Iman Santoso.
    Inisiatif perubahan nama Pospol ini diusulkan oleh Polres Bogor dan mendapat dukungan penuh dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
    Pospol Gadog Hoegeng
    kini dibangun dengan megah, terdiri dari empat lantai, serta dilengkapi berbagai sarana dan prasarana.
    Dalam sambutannya, Irjen Rudi mengapresiasi upaya Kapolres Bogor yang tidak hanya merenovasi fisik pospol, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keteladanan.
    “Saya mengapresiasi Kapolres Bogor atas inisiasinya mengubah wajah dan nama Pospol Gadog menjadi Pos Gadog Hoegeng. Ini bukan sekadar perbaikan fisik, tapi juga semangat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Rudi.
    Rudi menjelaskan bahwa Pospol Gadog Hoegeng memiliki peran strategis, karena terletak di jalur utama antara Puncak Bogor dan Cianjur yang sering kali padat saat akhir pekan maupun libur nasional.
    Pos ini berfungsi sebagai pusat pengaturan lalu lintas dan tempat berkoordinasinya petugas kepolisian di kawasan wisata Puncak.
    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bogor dan masyarakat setempat yang telah mendukung pembangunan pos tersebut, baik dari segi tenaga, pikiran, maupun dana.
    “Tadi saya sudah melihat langsung, sekarang ada ruang rapat, ruang VIP, dan tempat istirahat yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini membanggakan dan tentu akan sangat bermanfaat,” ujarnya.
    Terkait penamaan Pospol, Rudi menekankan bahwa tujuan tersebut adalah untuk mengenang keteladanan Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Imam Santoso sebagai sosok yang jujur dan berintegritas.
    Mantan Deputi Penindakan KPK ini menegaskan bahwa peningkatan fasilitas harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan.
    Ia berharap Pospol Gadog Hoegeng dihuni oleh polisi-polisi yang profesional, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada
    pelayanan masyarakat
    .
    “Kita semua tahu siapa almarhum Bapak Hoegeng. Sosok penuh integritas, sederhana, dan melayani. Harapannya, nilai-nilai ini tecermin dalam sikap para petugas di sini. Kalau sudah bangunannya baru, namanya penuh inspirasi, maka tuntutannya adalah bekerja lebih baik. Polisi harus lebih manusiawi, lebih humanis, agar jalur Jakarta–Puncak–Gadog jadi lebih lancar,” tegasnya.
    Mengakhiri sambutannya, Irjen Rudi berpesan agar seluruh fasilitas yang telah dibangun ini dijaga dengan baik.
    “Ini bukan hal yang mudah, perlu perjuangan dan investasi besar. Jadi tolong dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Temukan 4 Ton Limbah Medis Ilegal Dekat Permukiman di Pekanbaru Regional 17 Juni 2025

    Polisi Temukan 4 Ton Limbah Medis Ilegal Dekat Permukiman di Pekanbaru Regional 17 Juni 2025

    Polisi Temukan 4 Ton Limbah Medis Ilegal Dekat Permukiman di Pekanbaru
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta
    Pekanbaru
    , Riau, menemukan empat ton limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diduga dikelola secara ilegal.
    Penemuan ini berlokasi di sebuah gudang milik PT GTP yang terletak di Jalan Beringin, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, yang berdekatan dengan permukiman warga.
    Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Pekanbaru,
    Kompol Bery Juana Putra
    , menjelaskan bahwa pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai keberadaan gudang tersebut.
     
    “Gudang tersebut milik PT GTP, perusahaan yang mengelola limbah medis B3 diduga ilegal. Pemiliknya bernama Muhammad Irfan Silaban,” ungkap Bery saat diwawancarai di kantornya pada Selasa (17/6/2025).
    Bery melanjutkan, pada 26 Mei 2025, tim Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim melakukan pengecekan di lokasi.
    Dari hasil pemeriksaan administrasi, perusahaan tersebut baru memperoleh rekomendasi tetapi belum mendapatkan izin resmi untuk mengelola
    limbah B3
    .
    “Hasil dari pengecekan, kami menemukan 2 ton limbah B3 yang masih berada di gudang. Seharusnya sudah dilakukan pemusnahan oleh pengelola,” jelasnya.
    Selain itu, pihaknya juga menemukan limbah medis B3 yang telah dikubur di bawah kebun singkong di area gudang.
    “Ternyata, sebagian limbah tersebut sudah dikubur di bawah tanaman singkong dengan jumlah sekitar 2 ton. Gudang itu sangat luas dan juga banyak tanaman singkong,” tambah Bery.
    Setelah penemuan tersebut, petugas memasang garis polisi di area gudang dan mengamankan sejumlah dokumen.
    Bery menyebutkan bahwa gudang tersebut telah beroperasi hampir satu tahun dan diduga telah menjalin kerja sama dengan hampir seluruh puskesmas yang ada di Riau.
    “Kita akan melakukan pemanggilan semua puskesmas tersebut. Kita cek bagaimana SOP terkait MoU perusahaan ini dengan puskesmas,” kata Bery.
    Limbah medis B3 yang ditemukan termasuk jarum suntik yang masih mengandung sisa darah, bekas infus, dan obat-obatan.
    “Keberadaan limbah medis B3 ini bisa berdampak bahaya kepada lingkungan, apalagi di sekitar gudang banyak perumahan warga,” ujar Bery.
    Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk pemilik perusahaan dan salah satu puskesmas, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.
    “Kami sudah menerbitkan LP (laporan polisi), memeriksa 12 orang saksi, termasuk dari puskesmas dan pemilik perusahaan,” kata Bery.
    Polisi juga meminta penjelasan dari Ahli Kerusakan Lingkungan dan Tanah serta Ahli Lingkungan Hidup dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
    Dari hasil pengecekan ahli ke lokasi, keberadaan limbah medis B3 ini dinyatakan sangat membahayakan lingkungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Sebut Kerusakan Parung Panjang Akibat Proyek Jakarta dan Tangerang

    Dedi Mulyadi Sebut Kerusakan Parung Panjang Akibat Proyek Jakarta dan Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti rusaknya infrastruktur di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang menurutnya merupakan dampak langsung dari pembangunan masif di Jakarta dan Tangerang.

    Pernyataan tersebut disampaikan Dedi dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025), di hadapan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni.

    “Tumbuh lah hotel-hotel, area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjang-nya mengalami problem,” jelas Dedi. 

    Dia menjelaskan bahwa Parung Panjang menjadi sumber utama material bahan bangunan untuk proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang. 

    Namun, aktivitas distribusi tersebut menyebabkan seperti kerusakan jalan parah dan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).  “Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA,” tuturnya. 

    Menurut Dedi, diperlukan dana sekitar Rp1,2 triliun untuk membangun ulang infrastruktur di wilayah itu secara layak. Dia mengakui anggaran sebesar itu sulit ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Namun, tidak mungkin Jawa Barat 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan, karena kita sangat luas kecamatannya lebih dari 600 kecamatan,” lanjutnya.

    Karena itu, Dedi menilai perlu adanya solusi bersama antarwilayah, khususnya dengan Pemerintah Jakarta dan Banten. 

    “Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dengan DKI, pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar,” pungkas Dedi.

  • Lippo Berencana Bangun Rumah Subsidi Minimalis di Cikampek hingga Purwakarta

    Lippo Berencana Bangun Rumah Subsidi Minimalis di Cikampek hingga Purwakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang belum dapat memastikan bahwa rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan 18 meter persegi (m2) dan luas tanah 25 m2 dapat dibangun di wilayah perkotaan.

    Lippo Group melalui PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) selaku penginisiasi desain rumah subsidi minimalis menyebut bahwa rencananya perseroan bakal melakukan konstruksi di koridor timur Kota Jakarta.

    Head of Project Management LPKR Fritz Atmodjo mengungkap, berdasarkan kalkulasi Perseroan, rumah subsidi minimalis itu akan dibangun di daerah Cikampek hingga Purwakarta.

    “Terkait lokasi sih sebenarnya kemarin kami sempat hitung-hitung gitu ya dengan harga yang kemarin kami set up itu, ada di koridor timur, Cikampek, dan Purwakarta,” jelasnya saat ditemui di Lobi Bank Nobu, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

    Selain itu, Fritz juga menyebut, pihaknya mungkin saja melakukan pembangunan di wilayah Bogor. Akan tetapi, realisasi pembangunan rumah subsidi itu hanya mungkin dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor.

    Kemudian, dia juga menyebut, Lippo Group turut berencana untuk membangun hunian rumah subsidi di wilayah Tangerang. 

    Meski tergolong jauh dari Jakarta, Fritz menegaskan pengembangan rumah subsidi itu akan diterapkan menggunakan konsep transit oriented development (TOD) sehingga dapat memperlancar mobilitas masyarakat.

    “Ya justru kita tentu utamakan dekat dengan TOD. Jadi maksudnya sekarang itu kan dia agak jauh dari tempat kerja. Nah, sekarang dengan kolaborasi ini bisa lebih dekat lagi ke area kerja sehingga sistem model TOD itu enggak harus selalu dekat stasiun karena sudah dekat area kerja,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memang sempat mengungkap bahwa rumah subsidi minimalis itu akan dibangun di wilayah kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang. 

    Pada saat yang sama, Ara juga belum dapat memastikan apakah konsep rumah subsidi dengan luas lahan 25 meter persegi itu dapat diterapkan di Jakarta atau tidak.

    “Saya enggak janji ya [apakah bisa dibangun di Jakarta], tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget,” kata Ara di Jakarta, Kamis (12/5/2025).

  • Polisi Selidiki Gubuk di Tanah Merah Depok yang Diduga Jadi Lokasi Pelecehan Anak – Page 3

    Polisi Selidiki Gubuk di Tanah Merah Depok yang Diduga Jadi Lokasi Pelecehan Anak – Page 3

    Dari pemeriksaan sementara, antara korban dan tersangka saling kenal dan polisi masih menggali keterangan tersangka. Saat disinggung terkait tersangka merupakan guru taman kanak-kanak, Made belum dapat menjelaskan lebih jauh profesi tersangka.

    “Saat ini masih kami dalami proses pemeriksaannya, apakah yang bersangkutan seorang guru atau wiraswasta ya,” terang Made.

    Made meminta kepada masyarakat atau korban lain untuk segera melapor ke Polres Metro Depok. Nantinya Polres Metro Depok akan melakukan pengungkapan dari laporan masyarakat atau korban lainnya.

    “Kami harap apabila ada warga atau teman-teman yang mempunyai info terkait perbuatan asusila yang dilakukan tersangka, silahkan datang ke PPA untuk membuat laporan,” ucap Made.

    Sebelumnya, Warga menggeruduk dan menangkap tersangka berinisial AF di wilayah Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Diketahui, tersangka melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

    Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi membenarkan adanya penangkapan tersangka pelecehan seksual. Saat ini, tersangka telah diamankan Polres Metro Depok untuk dimintai keterangan terkait perbuatannya.

    “Informasinya tersangka ini sudah melakukan pelecehan sebanyak empat kali kepada korban yang berusia 11 tahun,” ujar Made, Senin (16/6/2025) malam.