Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Gojek Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Tarif Ojol 15%

    Gojek Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Tarif Ojol 15%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pihak GoTo buka suara soal rencana kenaikan tarif 15% yang sempat disampaikan pihak Kementerian Perhubungan belum lama ini. Menurut Director of Public Affairs and Communications GoTo, Ade Mulya, pihaknya tengah melakukan kajian dengan kementerian.

    “Gojek memastikan bahwa seluruh penerapan tarif mengikuti regulasi yang berlaku dari pemerintah. Terkait rencana perubahan tarif roda dua (2W), sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian Perhubungan pada Rapat dengan Komisi V DPR RI, saat ini kami sedang melakukan kajian menyeluruh bersama kementerian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil membawa dampak positif bagi keseluruhan ekosistem,” kata Ade dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (2/7/2025).

    Dia menjelaskan pihaknya berkomitmen memberikan tarif kompetitif dan sesuai regulasi. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat sesuai kondisi ekonomi.

    Hal tersebut penting agar bisa menjaga keberlanjutan ekosistem, memastikan peluang order atau menjaga permintaan tetap tinggi. Jadi dapat mendukung penghasilan mitra driver.

    “Gojek berkomitmen untuk terus memberikan tarif yang kompetitif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, memastikan peluang order atau permintaan tetap tinggi, sehingga mendukung penghasilan Mitra secara jangka panjang,” jelasnya.

    “Kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” Ade menambahkan.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat), Aan Suhanan mengonfirmasi rencana kenaikan tarif tersebut dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025). Namun, dia mengatakan tidak semua daerah mengalami kenaikan sebesar 15% dan akan ada penyesuaian tarif sesuai zona yang ditentukan sebelumnya.

    “Kami sudah melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif ojek online, terutama roda dua. Sesuai dengan zona yang sudah ditentukan, kenaikannya bervariasi, ada 8%, ada 15%,” kata Aan.

    Aan mengatakan akan ada konsultasi final dengan empat aplikator penyedia ride hailing besar di Indonesia terkait tarif baru. Pihak Kemenhub juga berencana memanggil para aplikator.

    “Besok kami akan memanggil para aplikator, tapi pada prinsipnya, kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator. Namun, untuk memastikan kami akan panggil kembali aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini,” ujar Aan.

    Berikut tiga zona untuk tarif ojol sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564/2022:

    Zona I meliputi Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali. Tarif di zona ini Rp1.850 hingga Rp2.300 per kilometer.
    Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tarif di zona ini Rp2.600 hingga 2.700 per kilometer.
    Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua. Tarif di zona ini Rp2.100 hingga 2.600 per kilometer.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wacana Kenaikan Tarif Ojek Online 15%, Pelanggan Waswas Ongkos Makin Mahal

    Wacana Kenaikan Tarif Ojek Online 15%, Pelanggan Waswas Ongkos Makin Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna ojek online mengaku cemas dengan rencana kenaikan tarif ojek daring hingga 15%. Mereka khawatir ongkos harian yang dikeluarkan membengkak. Sejumlah opsi disiapkan, termasuk berhenti menggunakan ojol.  

    Seorang pengguna jasa ojek online asal Bogor, Rizki menyayangkan kenaikan tarif tersebut. Kebijakan itu bahkan membuatnya memilih bepergian dengan transportasi umum atau layanan ojol lain yang lebih murah.

    “Saya tidak setuju. Naiknya tarif ojol berarti meningkatkan pengeluaran saat memakainya, mengingat transportasi umum tidak tersedia di semua tempat,” kata Rizk kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025). 

    Penolakan juga disampaikan pengguna lainnya bernama Rafa, yang khawatir ongkos yang dikeluarkan makin besar dengan adanya kebijakan tersebut. 

    Menurutnya, kenaikan tarif yang kemungkinan mencapai 15% akan memberatkan pelanggan, terkhusus para pelajar, siswa maupun mahasiswa.

    “Saya tidak setuju karena beban ke pelanggan terasa besar. Saya paham driver perlu penghasilan lebih baik, tapi kenaikan 8%-15% terlalu tinggi. Saya khawatir perusahaan ojol cuma mengambil keuntungan tanpa meningkatkan kesejahteraan driver,” kata Rafa.

    Namun di sisi lain, ada pula pengguna jasa ojol yang menyetujui naiknya tarif layanan itu. Zahra, yang sudah memakai jasa ini sejak tahun 2016 mengatakan, bahwa kenaikan tarif sah untuk dilakukan. 

    Zahra mengatakan selama menggunakan ojek online, dia menemukan bahwa potongan biaya yang dibebankan perusahaan terhadap driver sangat besar hingga memotong pendapatan.

    “Pernah saya memesan ojol dalam jarak yang cukup jauh, pengemudi meminta untuk meng-cancel di aplikasi dan manual saja karena setelah dibandingkan tarif yang beliau dapatkan hanya 60% dari tarif yang dikenakan di aplikasi, kalau seperti itu kasihan kepada para driver karena mereka yang ada di lapangan” ujar Zahra

    Zahra sependapat Rafa, untuk mensejahterakan mitra pengemudi, seharusnya aplikator ojek online bersikap lebih adil terkait potongan biaya untuk driver, serta adanya transparansi soal kenaikan tarif layanan, alih-alih menaikan tarif layanan yang justru akan memberatkan pengguna.

    Bisnis coba menghubungi Grab Indonesia, Gojek, dan Maxim mengenai rencana kenaikan tarif. Hingga berita ini diturunkan ketiganya tidak memberi jawaban.

    Wacana soal kenaikan tarif ojek online merupakan respon lanjutan setelah sejumlah driver Ojol melakukan demonstrasi 20 Mei 2025, yang menuntut potongan biaya diubah menjadi 10% dan mendesak pemerintah agar segera menerbitkan UU Transportasi Online Indonesia.

    Dirjen Hubda Kemenhub, Aan Suhanan menjelaskan bahwa pihaknya telah mengkaji rencana kenaikan tarif Ojol, dan besarannya akan bervariasi sesuai zona yang ditentukan. Dia juga memastikan agar pihak aplikator segera memberikan persetujuan terkait kebijakan tersebut.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada yang naik 15%, ada yang 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, zona 1, 2, dan 3” Papar Aan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/06/25)

    Rincian terkait zona tarif Ojol sebelum kenaikan tarif diberlakukan nanti adalah sebagai berikut:

    Zona 1:

    Meliputi Sumatera, Jawa (Selain Jabodetabek), dan Bali

    Biaya jasa batas bawah: Rp1.850 per km

    Biaya jasa batas atas: Rp2.300 per km

    Biaya jasa jarak tempuh minimal: Rp9.250 hingga Rp11.500

    Zona 2:

    Meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

    Biaya jasa batas bawah: Rp2.600 per km

    Biaya jasa batas atas: Rp2.700 per km

    Biaya jasa jarak tempuh minimal: Rp13.000 hingga Rp13.500

    Zona 3:

    Meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, dan Papua

    Biaya jasa batas bawah: Rp2.100 per km

    Biaya jasa batas atas: Rp2.600 per km

    Biaya jasa jarak tempuh minimal: Rp10.500 hingga Rp13.000

    (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Penjelasan Dispenad Soal Insiden Bocah Jatuh dari Bus Mabes AD di Tol

    Penjelasan Dispenad Soal Insiden Bocah Jatuh dari Bus Mabes AD di Tol

    Jakarta –

    Pihak TNI Angkatan Darat (AD) buka suara terkait bocah yang jatuh dari bus bertulisan Mabes AD di Tol JORR Joglo. TNI AD menyebut bus tersebut digunakan dalam rangka takziah.

    “Bus yang ditumpangi tersebut adalah kendaraan dukungan kepada anggota dan keluarga untuk keperluan takziah, menjenguk anggota yang sedang mengalami musibah di wilayah Bogor,” kata Kasubdispenum Dispenad, Kolonel Mujahidin Alihwan, kepada detikcom, Selasa (1/7/2025).

    Mujahidin menjelaskan dalam perjalanan saat melintas di Tol JOR, bocah tersebut duduk di dekat pintu darurat. Tiba-tiba, pintu terbuka dan anak tersebut jatuh.

    “Kemudian pada saat melintas di jalan Tol JORR, terdapat satu orang anak yang cukup aktif duduk di dekat pintu darurat. Karena tidak mengetahui prosedur keamanan, tiba-tiba pintu terbuka dan anak tersebut terjatuh,” terang Mujahidin.

    Pengemudi bus segera berhenti setelah mengetahui adanya bocah yang terjatuh. Mujahidin menyebutkan bocah tersebut dalam kondisi sehat.

    “Sesaat setelah terjatuh, pengemudi Bus segera berhenti. Kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat, tidak terdapat luka serius hanya luka lecet ringan,” imbuhnya.

    Kronologi Singkat Kejadian

    “Kami telah melakukan pengecekan di TKP, kemudian memeriksa dan mencari identitas pengemudi dan kendaraan, serta menghubungi Senkom PJR, dan melakukan koordinasi dengan Danton Rantis Mabes AD,” kata Dhanar Dono dalam keterangannya, Selasa (1/7).

    Dhanar menjelaskan kronologi singkat insiden jatuhnya bocah tersebut. Ia menyebutkan korban terjatuh dari bus bertuliskan Mabes AD.

    Pengemudi mobil kemudian mendapati bus bertuliskan Mabes AD itu tengah menepi di KM 14 A. Selanjutnya, pengemudi pun menyerahkan bocah tersebut untuk dibawa kembali oleh bus.

    (mea/mea)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Aksi Maling Panjat Pagar Rumah di Bojonggede, Gasak Spion Fortuner Megapolitan 1 Juli 2025

    Aksi Maling Panjat Pagar Rumah di Bojonggede, Gasak Spion Fortuner Megapolitan 1 Juli 2025

    Aksi Maling Panjat Pagar Rumah di Bojonggede, Gasak Spion Fortuner
    Tim Redaksi
    KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com
    – Komplotan pencuri memanjat pagar sebuah rumah demi menggasak spion mobil Toyota Fortuner yang terparkir di halaman rumah warga di Perumahan Gaperi, Bojonggede, Kabupaten
    Bogor
    , Sabtu (29/6/2025).
    Insiden ini terekam kamera CCTV rumah tersebut dan diunggah akun Instagram @infodepok_id.
    Dalam video, tampak pelaku pertama mengenakan
    sweater
    berwarna kuning dan celana cokelat muda. Pria itu memanjat pagar kayu rumah bercat putih sambil sesekali mengintip ke arah dalam rumah.
    Sementara, pelaku kedua berjaga di depan pagar dan bersiaga menunggangi sepeda motor.
    Pelaku pertama lantas mengambil satu spion. Sambil naik ke kap mobil, pria itu menyerahkan spion pertama ke temannya yang menunggu di luar pagar.
    Lalu, pelaku mengambil spion kedua dan secepat kilat memanjat pagar untuk keluar. Kedua pelaku lantas kabur berboncengan naik sepeda motor. 
    Terpisah, Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah membenarkan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (29/6/2025) sekitar pukul 04.27 WIB.
    “Iya (betul). (Korban) sudah membuat laporan,” ungkap Abdullah saat dikonfirmasi, Selasa (1/7/2025).
    Saat ini, polisi tengah menyelidiki kasus tersebut sambil melacak keberadaan kedua pelaku.
    “(Sudah masuk) dalam tahap penyelidikan kami,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabut Tipis Diprediksi Masih Selimuti Jabodetabek, BMKG Bilang Gini

    Kabut Tipis Diprediksi Masih Selimuti Jabodetabek, BMKG Bilang Gini

    Jakarta –

    Fenomena kabut tipis tak hanya terlihat di Bekasi, tapi juga menyelimuti sejumlah wilayah lain di Jabodetabek seperti Jakarta, Depok, dan Tangerang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kondisi ini masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan.

    Menurut Ketua Tim Prediksi Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani, kabut muncul akibat dinamika atmosfer yang cukup aktif, khususnya di wilayah barat Pulau Jawa. Kelembapan udara yang tinggi serta tutupan awan tebal menyebabkan suhu udara tetap rendah dan menghambat sinar matahari mencapai permukaan.

    “Situasi ini umumnya terjadi menjelang malam hingga pagi hari. Karena aktivitas awan dan kelembapan masih tinggi, suhu udara tidak cepat menghangat,” jelas Ida, ditulis Selasa (1/7/2025).

    BMKG juga mencatat adanya peningkatan pembentukan awan hujan yang dipicu oleh beberapa faktor atmosfer, seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby, serta masuknya udara kering dari selatan Jawa. Meskipun kabut tampak cukup tebal di pagi hari, BMKG menegaskan bahwa hal ini tidak secara langsung menandakan kualitas udara yang buruk.

    “Kabut di wilayah padat aktivitas manusia tidak selalu menandakan kualitas udara sedang tidak sehat,” tambahnya.

    BMKG juga memastikan bahwa fenomena ini tidak membahayakan aktivitas harian. Jarak pandang masih berada dalam batas aman bagi kendaraan dan penerbangan. Meski begitu, masyarakat tetap diminta berhati-hati saat berkendara pada malam dan pagi hari, mengingat jarak pandang bisa sedikit terganggu.

    Dalam sepekan ke depan, cuaca di Jabodetabek diprediksi masih akan didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Beberapa wilayah seperti Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang Selatan bahkan berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat.

    (naf/naf)

  • BPS catat jumlah wisman capai 1,31 juta pengunjung pada Mei 2025

    BPS catat jumlah wisman capai 1,31 juta pengunjung pada Mei 2025

    wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan ada sebanyak 145.783 kunjungan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman pada Mei 2025 mencapai 1,31 juta pengunjung atau naik 14,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,14 juta pengunjung.

    “Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama adalah sebanyak 1.160.217 kunjungan. Sementara wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan ada sebanyak 145.783 kunjungan,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Selasa.

    Secara kumulatif, sepanjang Januari-Mei 2025, total kunjungan wisman mencapai 5,63 juta kunjungan atau meningkat 7,44 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

    Kunjungan wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan berkebangsaan Malaysia (18,26 persen), Australia (11,33 persen) dan Singapura (9,68 persen).

    Dibandingkan April 2025, terjadi peningkatan kunjungan wisman dari Malaysia dan Singapura sedangkan kunjungan wisman dari Australia mengalami penurunan.

    Sementara itu, kunjungan wisman dari ketiga negara tersebut dibandingkan bulan Mei 2024 mengalami peningkatan.

    Dari sisi wisatawan nusantara atau wisnus, jumlah perjalanan yang dilakukan pada Mei 2025 mencapai 97,67 juta perjalanan atau turun 24,04 persen secara bulanan dan naik 17,81 persen secara tahunan.

    Secara kumulatif sepanjang Januari-Mei 2025, jumlah perjalanan wisnus mencapai 508,67 juta perjalanan atau meningkat sebesar 16,13 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Pudji mengatakan perjalanan wisnus antar kabupaten/kota antar provinsi mencapai 27,43 juta perjalanan.

    Angka ini menurun dibandingkan April 2025, tetapi meningkat dibandingkan Mei 2024.

    “Sepuluh besar kabupaten/kota tujuan utama perjalanan wisatawan Nusantara berada di Pulau Jawa. Kabupaten Bogor menjadi peringkat pertama kabupaten/kota tujuan utama perjalanan wisnus pada April dan Mei 2025,” kata Pudji.

    Adapun 10 kabupaten/kota yang menjadi tujuan utama perjalanan wisnus adalah Bogor, Bandung, Jakarta Selatan, Surabaya, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Tangerang, Jakarta Barat, Bekasi dan Sleman.

    BPS juga melaporkan terdapat sebanyak 585.800 perjalanan wisatawan nasional atau wisnas yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

    Angka tersebut mengalami penurunan baik secara bulanan yaitu 36,78 persen, maupun secara tahunan yaitu sebesar 6,52 persen.

    Secara kumulatif, jumlah perjalanan wisnas selama Januari-Mei 2025 mencapai 3,84 juta perjalanan atau meningkat 7,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transjabodetabek Terus Berkembang, Warga Rasakan Manfaatnya – Page 3

    Transjabodetabek Terus Berkembang, Warga Rasakan Manfaatnya – Page 3

    Komitmen Jakarta dalam mengembangkan transportasi terlihat dari banyaknya rute-rute baru Transjabodetabek yang telah diresmikan. Sebut saja rute S61 Alam Sutera-Blok M yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 24 April 2025 lalu, bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dalam memperluas akses transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk semua kalangan. Selain itu, peluncuran ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap kawasan Blok M sebagai pusat ASEAN, serta menjadi bagian dari rencana aksi Quick Wins dalam program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    “Trayek ini kami yakin akan sangat diminati, dengan panjang lintasan mencapai 59,7 km dan 26 halte yang akan dilalui. Karena tingkat kepadatan di jalur ini cukup tinggi, maka disiapkan 24 bus yang akan melayani 60 perjalanan setiap hari. Dengan demikian, interval waktu antarbus sekitar 20 menit,” ujar Gubernur Pramono saat peluncuran di Terminal Bus Blok M.

    “Saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Direktur Utama Transjakarta untuk mempersiapkan Transjabodetabek dengan rute ke Bekasi, Depok, Bogor, dan sebagainya. Termasuk menghubungkan daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau, bahkan kawasan yang dianggap elit dan tertutup juga akan kami sambungkan,” tambahnya.

    Selain rute S61, Pemprov DKI Jakarta juga meluncurkan rute baru, seperti rute B41 (Cawang-Vida Bekasi) pada 15 Mei 2025 lalu. Diresmikan langsung oleh Gubernur Pramono, peluncuran ini merupakan langkah penting dalam integrasi transportasi publik di kawasan Jabodetabek. 

    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, menyampaikan terima kasihnya atas realisasi rute transportasi yang mengintegrasikan kawasan megapolitan Jakarta-Bekasi dan sebaliknya. 

    “Kami bersyukur hari ini Kota Bekasi menikmati salah satu transportasi modern yang terintegrasi. Ini sangat efisien, dan saya kira merupakan bagian dari pengembangan modernisasi jaringan transportasi publik di daerah megapolitan. Warga Bekasi merasa senang karena mendapatkan layanan transportasi yang aman, mudah, dan terjangkau. Mudah-mudahan layanan ini bisa terus berkembang dan mampu mengentaskan masalah kemacetan di kawasan Jabodetabek,” ujar Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono.

    Rute lain Transjabodetabek T31 Blok M-Pantai Indah Kapuk juga diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada 22 Mei 2025 lalu. 

    “Sudah disiapkan 20 unit layanan Transjabodetabek T31. Saya yakin layanan ini akan menjadi primadona karena mobilisasi keluar masuk ke PIK 2 dan PIK 1 sangat tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Jakarta bersama Pemerintah Banten membuka trayek ini,” papar Gubernur Pramono.

    Ia menambahkan, rute layanan ini menghubungkan wilayah Jakarta dan Banten dengan total panjang lintasan mencapai 72,8 kilometer, serta melintasi 24 titik pemberhentian, 11 titik berada di Jakarta dan 13 titik lainnya di Banten. Estimasi waktu tempuh untuk perjalanan pulang-pergi (PP) adalah sekitar 180 menit pada jam sibuk, dan 165 menit saat jam tidak sibuk.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan, setelah melakukan uji coba rute pada 14–23 Maret 2025, pihaknya memutuskan untuk menyesuaikan jalur menjadi Blok M–PIK 2. Uji coba lanjutan dilakukan pada 17–23 Mei 2025, dan hasilnya menunjukkan bahwa rute ini memiliki potensi lebih besar serta mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat. Rute ini mempermudah akses menuju pusat aktivitas di Jakarta karena terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti MRT.

    “Layanan Transjabodetabek T31 ini menghubungkan pusat Kota Jakarta dengan kawasan permukiman dan bisnis yang berkembang di Tangerang dan sekitarnya. Dengan demikian, telah tersedia alternatif moda angkutan umum yang nyaman, aman, berkeselamatan, dan ramah lingkungan bagi warga yang bekerja atau beraktivitas lintas kota. Hal ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta menurunkan tingkat kemacetan dan polusi udara,” papar Syafrin.

    Dua rute baru juga diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta pada bulan Juni 2025 ini. Yang pertama adalah rute Transjabodetabek Lebak Bulus-Sawangan yang diresmikan pada 4 Juni 2025 dan juga rute P11 Blok M-Kota Bogor.

    Gubernur Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah di sekitarnya, seperti Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, Depok, dan wilayah lain, untuk membuka jalur-jalur baru Transjabodetabek. Ia berharap kehadiran layanan ini dapat semakin mempermudah mobilitas warga di kawasan suburban maupun Jakarta, serta menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.

    Gubernur Pramono menambahkan, sebanyak 16 unit bus Transjabodetabek disiapkan untuk melayani trayek baru Blok M–Kota Bogor. Estimasi waktu tempuh perjalanan satu arah mencapai sekitar 110 menit saat jam sibuk (total 220 menit pulang-pergi) dan sekitar 90 menit di luar jam sibuk (total 180 menit pulang-pergi), dengan jarak antarkedatangan bus (headway) setiap 15 menit.

  • 4 Nyanyian Tom Lembong di Sidang Impor Gula: Sebut Nama Jokowi hingga Penunjukan Importir Nasional

    4 Nyanyian Tom Lembong di Sidang Impor Gula: Sebut Nama Jokowi hingga Penunjukan Importir Nasional

    Nyanyian Tom Lembong di Sidang Impor Gula: Sebut Nama Jokowi hingga Penunjukan Importir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, akhirnya bisa “bernyanyi” dalam sidang dugaan
    korupsi
    importasi gula.
    Tom memiliki kesempatan yang cukup leluasa dan panjang untuk memberikan keterangan dari sudut pandangnya sendiri saat diperiksa sebagai saksi mahkota, Senin (30/6/2025).
    Pada kesempatan itu, ia bersaksi untuk eks Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), terdakwa lain dalam kasus
    impor gula
    .
    Dalam kesaksiannya, Tom mengungkap bagaimana awal mula penugasan pembentukan stok dan pengendalian harga gula nasional.
    Menurut Tom, awal mula pihaknya membuka keran impor dan operasi pasar gula berasal dari perintah Presiden RI Ke-7
    Joko Widodo
    (Jokowi).
    Pada kurun Agustus sampai September 2015, pemerintahan Jokowi dihadapkan pada gejolak harga bahan pangan.
    Jokowi lalu memprioritaskan sektor perdagangan agar harga komoditas bahan pokok itu bisa dikendalikan.
    “Kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut,” ujar Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
    Adapun perintah Jokowi disampaikan melalui sidang kabinet maupun pertemuan bilateral.
    Tidak hanya itu, Tom bahkan mengungkapkan ia beberapa kali dihubungi Jokowi melalui sambungan telepon.
    Presiden menanyakan perkembangan upaya mengendalikan harga pangan, termasuk gula pada 2015.
    Menurutnya, Jokowi memang biasa menelepon menteri melalui ajudannya.
    Kadang-kadang telepon dilakukan saat tengah malam.
    “Dan dalam beberapa kali beliau menelepon saya, beliau juga mengecek status upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya,” kata Tom.
    Menurut Tom, Jokowi bahkan beberapa kali memintanya untuk bertemu empat mata guna membicarakan masalah perdagangan.
    Pertemuan biasanya dilakukan di Istana Bogor, Jawa Barat.
    Jika pun pertemuan dihadiri orang lain, paling banyak sekitar empat orang.
    “Saya biasanya berbincang langsung, termasuk empat mata atau hanya bertiga berempat dengan Bapak Presiden saat itu sekali setiap bulan atau sekali setiap dua bulan,” tutur Tom.
    Pada kesempatan yang sama, Tom mengaku tidak cawe-cawe atau ikut campur dalam penunjukan delapan perusahaan swasta yang menjadi importir gula.
    Menurut Tom, kewenangan penunjukan itu berada pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
    Penunjukan delapan importir merupakan aksi korporasi dan bukan wilayah Kementerian Perdagangan.
    Jika terdapat kementerian yang bisa ikut campur, adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Sebab, PT PPI merupakan perusahaan pelat merah yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN.
    “Itu adalah keputusan manajemen dan kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan tidak boleh intervensi ke
    corporate action
    atau keputusan transaksi komersial,” ujar Tom.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Blak-blakan Tom Lembong, Seret Nama Jokowi hingga Rachmat Gobel

    Blak-blakan Tom Lembong, Seret Nama Jokowi hingga Rachmat Gobel

    Bisnis.com, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi importasi gula yang menyeret Tom Lembong menyeret sejumlah nama besar di negeri ini.

    Dalam kesaksian di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor di Jakarta, pada Senin (30/6/2025), dia membeberkan bahwa kasus yang menjeratnya tersebut tidak terlepas dari menjelankan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Dia menuturkan, penugasan melakukan impor gula itu dipicu oleh sejumlah bahan pangan yang mengalami gejolak harga pada 2015. Oleh sebab itu, dia mendapatkan penugasan dari Jokowi untuk meredam persoalan tersebut.

    “Sebagai menteri menteri bidang perekonomian yang bertanggungjawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak,” ujar Tom.

    Dia menambahkan, penugasan itu muncul lantaran Jokowi bercerita soal pengalamannya saat diteriaki warga yang protes harga pangan melonjak.

    Dalam hal ini, Tom mengaku beberapa kali dihubungi Jokowi melalui sambungan telepon untuk mengecek upaya Kemendag dalam meredam persoalan tersebut.

    Tom menjabarkan perintah dari Jokowi itu dilakukan secara langsung di Istana. Selain itu, penugasan juga disampaikan melalui Menko Perekonomian. 

    “Dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, jadi kadang-kadang juga di Istana Bogor. Dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian,” tambahnya.

    Tidak hanya Jokowi, kesaksian Tom pada sidang tersebut turut menyeret nama mantan Menteri Perdagangan sebelum dia menjabat yakni Rachmat Gobel.

    Awalnya, Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika menanyakan soal pemberian izin atau persetujuan impor gula kepada PT PPI. Namun, Tom membantah telah memberikan pemberian izin.

    Selanjutnya, Tom mengakui bahwa dirinya hanya menindaklanjuti penugasan importasi gula yang sebelumnya dilakukan oleh eks Mendag Rachmat Gobel.

    “Menindaklanjuti. Saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, Pak Rachmat Gobel,” jawab Tom.

    Dia menekankan bahwa dirinya hanya menindaklanjuti izin Impor atas persetujuan juga dari Menteri BUMN untuk menstabilkan harga dan stok gula nasional 

    “Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI, dalam rangka upaya Pemerintah untuk menstabilkan harga dan untuk stok gula nasional,” pungkasnya.

    Peluang Jokowi jadi Saksi

    Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra menyatakan Jokowi harus hadir di persidangan impor gula Tom Lembong.

    Jokowi, harus dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi impor gula, dengan terdakwa Menteri Perdagangan 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, untuk memberikan keterangan.

    Menurutnya, dalam fakta persidangan, terdapat salah satu saksi yang menyatakan bahwa ada arahan presiden yang menunjuk Induk Koperasi Kepolisian (INKOPPOL) untuk membantu proses pemenuhan gula.

    “Kalau memang ada arahan Presiden dan Menteri melaksanakan tugas, perintah arahan Presiden. Maka sebaiknya ada bukti, bahwa memang Presiden membuat arahan, apakah mungkin ada nota dinas dan seterusnya. Kalau tidak, sebaiknya Presiden dihadirkan, Pak, untuk memberikan keterangan di sini bahwa memang dia memberikan arahan. Itu lebih clear, lebih objektif dan juga nanti akan jelas pertanggungjawabannya,” ujar Wiryawan saat menjadi saksi di PN Tipikor, Senin (23/6/2025).

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan kepada hakim soal pemanggilan Jokowi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula.

    Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung atau Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemanggilan saksi di tengah persidangan sudah menjadi kewenangan penuh dari majelis hakim.

    “Itu berpulang kepada dari sikap majelis hakim. Karena ini kan sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan,” ujarnya di Kejagung, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Dia menambahkan, apabila hakim memang sudah menetapkan untuk memanggil Jokowi dalam persidangan. Maka, jaksa penuntut umum (JPU) dipastikan bakal menjalankan ketetapan hakim tersebut.

    “JPU menjalankan penetapan, jaksa menjalankan putusan, nanti bagaimana terkait dengan itu, ya kita serahkan bagaimana pertimbangan majelis, apa yang menjadi perintah atau penetapan,” jelasnya.

  • Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?

    Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?

    Ditarget Selesai 17 Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Sudah Sampai Mana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Penulisan ulang sejarah
    Indonesia ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2025 mendatang, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    Kini, progres
    penulisan ulang sejarah
    sudah hampir selesai.
    Menurut Menteri Kebudayaan (Menbud)
    Fadli Zon
    , progres proyek itu sudah mencapai 80 persen.
    “Itu kan para sejarawan yang nulis ya, jadi progresnya sekitar 80 persen. Penulisan sejarah itu yang menulis adalah para sejarawan yang memang profesional,” kata Fadli Zon di Cibinong, Kabupaten Bogor, dilansir ANTARA, Senin (30/6/2025).
    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, penulisan sejarah melibatkan para sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui pendekatan ilmiah dan faktual.
    Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia telah lebih dari dua dekade tidak melakukan penulisan sejarah secara menyeluruh.
    Ia menyebut era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak yang belum tercatat secara utuh dalam narasi sejarah nasional.
    Oleh karenanya, Fadli menegaskan revisi sejarah bukan bertujuan untuk mengubah fakta, melainkan untuk memperbarui dan melengkapinya.
    Selain itu, penulisan ulang ini juga akan memuat temuan arkeologis dan dokumentasi yang selama ini terabaikan.
    Ia mencontohkan temuan penting seperti situs Bongal yang mengindikasikan masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7, serta sejumlah prasasti dan artefak yang belum banyak diteliti secara serius.
    “Jadi enggak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi kita justru meng-
    update
    yang belum ada, tadi seperti temuan-temuan situs Bongal apalagi yang prasejarahnya,” ujarnya.
    “Ini bagian dari kerja peradaban. Kita ingin sejarah kita tidak stagnan, tapi terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan kajian ilmiah,” ujarnya.
    Senada, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Restu Gunawan, menjelaskan buku sejarah nasional Indonesia butuh pembaruan.
    Sebab, terakhir kali buku sejarah nasional Indonesia diperbaharui adalah 25 tahun lalu.
    Meski rencana penulisan ulang sejarah ini menimbulkan pro dan kontra, Restu menyebut bahwa penggarapan akan terus dilanjutkan hingga rampung pada Agustus 2025.
    Restu lantas mengatakan bahwa sebelum buku tersebut terbit, akan ada uji publik dan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat.
    Namun, Restu belum merinci bagaimana mekanisme uji coba buku penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini.
    “Kalau itu sih secara teknis kayak gitu. Kalau uji publiknya gitu. Tunggu saja nanti kita lakukan. Pasti kita lakukan lah,” kata dia.
    Adapun program ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk soal tone positif dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.
    Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam
    Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia
    (AKSI) juga menolak penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah.
    Alasannya, AKSI menilai proyek itu adalah sarana untuk merekayasa masa lalu dengan menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah.
    Bagi AKSI, pengalaman pahit bangsa Indonesia merupakan pengalaman penting yang tak boleh diselewengkan.
    Bukan hanya itu, ada juga sejumlah kejanggalan yang disampaikan Arkeolog Profesor Harry Truman Simanjuntak.
    Beberapa di antaranya terkait target penyelesaian penulisan sejarah yang terlalu singkat hingga proses yang disusun tanpa melibatkan seminar atau diskusi mendalam dengan para sejarawan.
    Pihak Istana pun membela Fadli Zon atas munculnya kritikan yang ada soal penulisan ulang sejarah Indonesia.
    Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan ada puluhan sejarawan yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah.
    Hasan meyakini para sejarawan tersebut tidak akan menggadaikan integritas dan profesionalitasnya.
    “Orang-orang ini tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan,” kata Hasan di tayangan YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Senin (30/6/2025).
    Oleh karenanya, ia meminta publik menunggu hasil dari penulisan ulang sejarah tersebut.
    Dia menambahkan pihak yang mengkritik proyek penulisan ulang sejarah juga harus punya kompetensi untuk memberikan penilaian.
    “Kita yang mengkritik ini juga harus tahu diri nih, kita punya kompetensi dan literatur profesionalitas dalam menilai sebuah tulisan sejarah apa tidak,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.