Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Trio Komplotan Maling Pikap Sudah 7 Kali Beraksi di Bogor

    Trio Komplotan Maling Pikap Sudah 7 Kali Beraksi di Bogor

    Bogor –

    Tiga komplotan maling mobil pikap dan boks Marno cs sudah delapan kali beraksi di Kota Bogor. Dalam aksinya, ketiga pelaku mencari target mobil yang diparkir di lingkungan yang sepi.

    “Di samping TKP baranangsiang, hasil pengembangan ada 6 TKP lainnya yang dilakukan oleh ketiga tersangka,” kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Riznaldi di Polsek Bogor Timur, Jumat (3/7/2025).

    Selain TKP Baranangsiang, komplotan Marno Cs ternyata sudah dua kali beraksi di Cimahpar. Mereka mencuri mobil Pikap Grandmax dan Traga.

    Ketiga pelaku juga mencuri truk engkel atau L300 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Pikap Grandmax di Ciluar, Kota Bogor, dan truk engkel serta Pikap Grandmax di Dramaga, Kabupaten Bogor.

    Aji menambahkan, Marno Cs beraksi secara random dan mencari target mobil yang terparkir di lingkungan yang sepi. Aji meminta masyarakat untuk tetap waspada.

    “Saran dari kami agar membuat kunci ganda untuk mengamankan kendaraan. Karena sasaran dari pelaku ini adalah tempat-tempat yang sepi atau tidak ada aktivitas masyarakat,” kata Aji.

    (sol/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 6 Rute Transjabodetabek Diluncurkan, Bisakah Jakarta Bebas Macet? Megapolitan 3 Juli 2025

    6 Rute Transjabodetabek Diluncurkan, Bisakah Jakarta Bebas Macet? Megapolitan 3 Juli 2025

    6 Rute Transjabodetabek Diluncurkan, Bisakah Jakarta Bebas Macet?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah meluncurkan enam rute layanan
    Transjabodetabek
    untuk meningkatkan konektivitas antara wilayah penyangga dan pusat kota.
    Peresmian dilakukan secara bertahap sejak April 2025 oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. 
    Dalam catatan
    Kompas.com,
    koridor S61 Blok M–Alam Sutera menjadi rute pertama yang diresmikan Pramono bersama Gubernur Banten Andra Soni pada 24 April 2025. Rute ini menempuh perjalanan sekitar 95 menit sekali jalan. 
    Disusul kemudian rute B41 Vida Bekasi–Cawang yang diresmikan pada 15 Mei 2025 bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
    Jarak tempuh rute ini mencapai 42 km dengan durasi sekitar 1 jam 30 menit.
    Selanjutnya, koridor T31 PIK 2–Blok M diresmikan pada 22 Mei 2025 dengan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah. Rute ini memiliki durasi perjalanan hingga tiga jam dengan 24 titik pemberhentian.
    Kemudian, pada 5 Juni 2025, Pramono bersama Wali Kota Bogor Dedie Rachim meresmikan rute P11 Bogor–Blok M yang memiliki waktu tempuh sekitar 90 menit dengan 22 titik pemberhentian.
    Rute kelima, koridor D41 Sawangan–Lebak Bulus, diluncurkan pada 4 Juni 2025 oleh Wakil Gubernur Rano Karno dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah. Waktu tempuhnya sekitar 70 menit dan berhenti di 11 titik.
    Terbaru, B25 rute Galunggung (Dukuh Atas)-Terminal Bekasi yang diresmikan Pramono bersama Tri Adhianto pada Kamis (3/7/2025). Rute ini memiliki waktu temput 70 menit dengan 28 titik pemberhentian.
    Menurut Pramono, kehadiran Transjabodetabek mulai menunjukkan dampak positif.
    Merujuk data survei TomTom Traffic Index, klaim Pramono, peringkat kemacetan Jakarta turun dari posisi pertama menjadi kelima secara nasional.
    “Yang dulunya Jakarta selalu peringkat satu, sekarang sudah digeser oleh Bandung, Medan, Palembang, dan Surabaya,” kata dia.
    Bahkan, secara global, Jakarta yang biasanya masuk 10 besar kota termacet di dunia, sekarang sudah keluar dari daftar tersebut.
    Meski demikian, Pramono mengaku belum memiliki data resmi mengenai penurunan volume kendaraan atau kenaikan jumlah pengguna transportasi umum. Evaluasi secara menyeluruh dijadwalkan dilakukan pada akhir tahun 2025.
    “Kalau lihat antusiasme terutama di hari Rabu, itu secara signifikan menunjukkan adanya perubahan pola masyarakat,” kata Pramono.
    Ia juga menyebut semakin banyak tokoh publik dan pejabat, termasuk duta besar, yang mulai menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan Transjabodetabek.
    “Anak salah satu tokoh nasional yang biasa naik Ferrari, sekarang dia unggah naik Transjakarta. Bahkan sejumlah duta besar juga mulai pakai Transjabodetabek,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Targetkan Pengguna Transportasi Umum Jakarta Naik di Atas 31 Persen Megapolitan 3 Juli 2025

    Pramono Targetkan Pengguna Transportasi Umum Jakarta Naik di Atas 31 Persen Megapolitan 3 Juli 2025

    Pramono Targetkan Pengguna Transportasi Umum Jakarta Naik di Atas 31 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI
    Jakarta

    Pramono Anung
    menargetkan peningkatan jumlah pengguna
    transportasi umum
    di Ibu Kota mencapai lebih dari 31 persen pada akhir 2025.
    Saat ini, tingkat penggunaan transportasi umum di Jakarta baru mencapai sekitar 21 persen.
    “Walaupun konektivitas kita sebenarnya sudah 91 persen, tapi belum digunakan secara maksimal. Saya mentargetkan dengan Dirut
    Transjakarta
    , mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa di atas 31 persen (kenaikan jumlah pengguna),” kata Pramono saat ditemui di Halte Galunggung, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).
    Menurut Pramono, jika penggunaan transportasi umum melebihi target, ini bisa menjadi landasan perencanaan Jakarta dalam mengatasi kemacetan secara lebih rinci ke depannya.
    Ia menambahkan, jumlah penumpang Transjakarta menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
    Pada 2022, jumlah penumpang mencapai 191 juta, kemudian naik menjadi 285 juta pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 371,4 juta pada 2024.
    “Semua yang sudah naik itu memberikan apresiasi karena bersih, rapi, nyaman dan dibandingkan dengan negara-negara manapun. Sebenarnya kita sudah tidak kalah di transportasi publik untuk menggunakan busnya,” kata Pramono.
    Meski demikian, Pramono mengakui bahwa konektivitas transportasi umum di Jakarta belum menyeluruh.
    Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov DKI adalah dengan memperluas rute Transjabodetabek, termasuk ke wilayah penyangga, salah satunya Bekasi.
    “Kami sungguh berharap mudah-mudahan warga Bekasi dengan adanya banyak alternatif ini termasuk nanti KRL ke jantung kota, ke Tanah Abang, mudah-mudahan ini akan membuat orang mau dan bersedia untuk naik transportasi publik,” kata Pramono.
    Adapun, sejauh ini, Pemprov Jakarta telah meluncurkan enam rute Transjabodetabek agar masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
    Koridor S61 Blok M–Alam Sutera menjadi rute pertama yang diresmikan Pramono pada 24 April 2025, bersama Gubernur Banten Andra Soni. Rute ini menempuh perjalanan sekitar 95 menit.
    Disusul kemudian rute B41 Vida Bekasi–Cawang, yang diresmikan pada 15 Mei 2025 bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
    Jarak tempuh rute ini mencapai 42 km dengan durasi sekitar 1 jam 30 menit.
    Selanjutnya, koridor T31 PIK 2–Blok M diresmikan pada 22 Mei 2025 dengan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah. Rute ini memiliki durasi perjalanan hingga tiga jam dengan 24 titik pemberhentian.
    Kemudian pada 5 Juni 2025, Pramono bersama Wali Kota Bogor Dedie Rachim meresmikan rute P11 Bogor–Blok Myang memiliki waktu tempuh sekitar 90 menit dengan 22 titik pemberhentian.
    Rute kelima, koridor D41 Sawangan–Lebak Bulus, diluncurkan pada 4 Juni 2025 oleh Wakil Gubernur Rano Karno dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah. Waktu tempuhnya sekitar 70 menit dan berhenti di 11 titik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Bekasi bersyukur karena Transjabodetabek bisa bantu warga

    Wali Kota Bekasi bersyukur karena Transjabodetabek bisa bantu warga

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono bersyukur dengan hadirnya Transjabodetabek ke arah Bekasi karena bisa membantu warganya dalam meringankan ongkos transportasi, khususnya bagi mereka yang sehari-hari bekerja ke Jakarta.

    “Jadi, dengan adanya Transjakarta dari Terminal Bekasi sampai Dukuh Atas, saya kira menjadi salah satu solusi dalam rangka untuk membantu warga masyarakat kota Bekasi yang hari ini memang menggunakan tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu),” kata Tri saat dijumpai di Halte Transjakarta Galunggung, Kamis.

    Sebelumnya, selain rute baru Terminal Bekasi – Galunggung (Dukuh Atas), telah tersedia rute VIDA Bekasi – Cawang.

    Menurut Tri, warga yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja dari Bekasi menuju Jakarta harus mengeluarkan dana yang lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum.

    Ia menjelaskan, jika menggunakan mobil, masyarakat perlu membayar tol seharga Rp24.000 dan apabila dikalikan dua saat pulang menjadi Rp48.000 dalam sehari.

    Oleh karenanya, dengan Transjabodetabek, Tri berharap masyarakat bisa beralih ke transportasi umum yang lebih hemat.

    Tarif Transjabodetabek dari pukul 05.00 sampai 07.00 WIB sebesar Rp2.000. Kemudian di atas pukul 07.00 hingga 22.00 WIB dikenakan Rp3.500.

    “Hanya saja, sampai hari ini, kita masih menghadapi proyek strategis nasional sehingga memang yang akan dikejar adalah waktu. Ya ‘time trip’ (durasi perjalanan)-nya memang akan bertambah sekitar 20 menit,” kata Tri.

    Namun dia meyakini, nantinya ketika proyek-proyek tersebut telah selesai, waktu perjalanan transportasi umum khususnya Transjabodetabek bisa menurun dan menjadi lebih efisien.

    Tri juga mengatakan, hadirnya Transjabodetabek ini mengurangi beban Pemerintah Kota Bekasi.

    “Ini menjadi salah satu solusi terkait dengan pola perjalanan yang memang sudah baku menggunakan KRL. Ada stasiun Jatinegara, ada stasiun Manggarai dan terakhir adalah stasiun Dukuh Atas. Sehingga pola mobilisasi akan semakin mudah, semakin ringan,“ kata Tri.

    Saat ditanyai terkait subsidi, Tri mengatakan hal ini merupakan tanggungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Sementara, tugas Pemerintah Kota Bekasi sendiri adalah menyiapkan lahan parkir untuk bus dan halte-halte yang nyaman.

    “Kalau subsidi, saya kira semua ditanggung oleh Gubernur DKI Jakarta. Tugas kita (Pemkot Bekasi) adalah menyiapkan ‘park and ride’ (fasilitas parkir) kemudian juga halte-halte yang kemudian berada di Kota Bekasi,” kata Tri.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah meluncurkan lima rute Transjabodetabek yakni rute Alam Sutera–Blok M, Vida Bekasi–Cawang, PIK 2 – Blok M, Sawangan – Lebak Bulus, Bogor – Blok M.

    Pada Kamis ini, Jakarta kembali menambah rute menuju Bekasi yakni Terminal Bekasi-Galunggung karena wilayah tersebut dinilai memberikan kontribusi perpindahan orang paling besar ke Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub, KCI operasikan “skybridge” Bogor-Paledang permudah mobilitas

    Kemenhub, KCI operasikan “skybridge” Bogor-Paledang permudah mobilitas

    Jakarta (ANTARA) – Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengoperasikan skybridge Bogor-Paledang sebagai peningkatan konektivitas transportasi yang aman, nyaman dan berkelanjutan guna memudahkan mobilitas masyarakat.

    “Kami sudah resmikan pada 28 Juni lalu, peresmian skybridge ini merupakan tindak lanjut dari masa uji coba yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendukung integrasi antar layanan, yakni KRL Bogor Line dengan KA Pangrango dengan rute Bogor-Sukabumi,” kata Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Endang Setiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan selama dilakukan uji coba sebelumnya dalam kurun waktu 18-24 Juni 2025, tercatat rata-rata penumpang yang melintas menggunakan skybridge itu mencapai 1.500 hingga 2.500 penumpang per hari.

    Menurut dia, tingginya animo masyarakat selama uji coba tersebut menjadi indikator positif bahwa kehadiran skybridge Bogor-Paledang memberikan manfaat signifikan bagi kelancaran dan kenyamanan perjalanan penumpang, sekaligus mendukung integrasi antar layanan, yakni KRL Bogor Line dengan KA Pangrango dengan rute Bogor – Sukabumi.

    Pengoperasian fasilitas skybridge Bogor-Paledang akan dibagi menjadi dua tahapan, di mana tahap I dilaksanakan tanggal 28 Juni 2025 sedangkan tahap II dilaksanakan pada Agustus setelah tersedianya mesin “tap in” atau “tap out”.

    Kendati demikian berkaitan dengan fasilitas lift yang berada di Stasiun Bogor menuju skybridge, untuk sementara belum dapat beroperasi hingga menunggu ketersediaan dan proses instalasi mesin “tap in” dan “tap out”.

    “Bagi penumpang teman-teman difabel, pengguna kursi roda atau lansia yang akan melintas menggunakan skybridge, untuk sementara waktu mohon agar dapat menggunakan eskalator yang tersedia dengan pendampingan bantuan dari petugas yang berada di stasiun,” kata Endang.

    Ia juga mengatakan DJKA bersama PT KCI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang terintegrasi, demi mendukung kemudahan mobilitas masyarakat serta mewujudkan sistem perkeretaapian nasional yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

    “Kami tentunya berharap masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga berperan secara aktif dalam berupaya untuk menjaga serta merawat fasilitas ini demi kepentingan dan kenyamanan kita bersama,” kata Endang.

    Sementara itu, Corporate Secretary Vice President KAI Commuter Joni Martinus mengatakan kemudahan dan kenyamanan pengguna merupakan hal yang penting dalam membangun ekosistem transportasi publik yang berkelanjutan.

    Ia mengatakan integrasi Stasiun Bogor sebagai stasiun pemberhentian terakhir commuter line dan Stasiun Paledang sebagai stasiun keberangkatan Kereta Pangrango memberikan dampak positif antar pengguna yang akan melanjutkan perjalanan.

    “‘Skybridge’ Bogor-Paledang sangat membantu untuk mobilisasi pengguna yang akan berpindah kereta api,” kata Joni.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Dampak Buruk Andai Tarif Ojol Naik 8-15 Persen di Indonesia

    Ini Dampak Buruk Andai Tarif Ojol Naik 8-15 Persen di Indonesia

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengungkap dampak buruk seandainya tarif jasa benar-benar naik 8-15 persen. Menurut mereka, akan ada inflasi besar-besaran dan penurunan minat konsumen menggunakan jasa ‘pasukan hijau’.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menegaskan, pihaknya menolak keras rencana kenaikan ojol yang digaungkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia berharap, rencana tersebut tak benar-benar direalisasikan.

    “Berdasarkan pernyataan dari Wamenhub bahwa Kementerian Perhubungan RI akan menaikkan tarif penumpang (ride hailing) ojol mulai 8% sampai 15% sesuai zona wilayah yang tercantum dalam Permenhub PM Nomor 12 tahun 2019,” ujar Igun kepada detikOto, dikutip Rabu (2/7).

    “Sebaiknya itu dikaji lebih mendetail lebih dahulu sebelum memberikan keputusan konkret karena pastinya akan berdampak pada para pengemudi maupun kepada para pelanggan dan merchant UMKM yang masuk pada ekosistem transportasi online ini,” tambahnya.

    Driver ojol Grab di Tendean, Jakarta Selatan. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Selain itu, seperti yang telah disampaikan di awal, keputusan menaikkan tarif ojol juga akan berdampak ke inflasi di sektor transportasi. Bahkan, dampaknya bisa ke mana-mana jika tetap dibiarkan.

    “Jika tarif penumpang yang akan diputuskan naik terlebih dahulu maka dampak signifikan akan sangat dirasakan pelanggan dan pastinya juga akan terjadi efek domino, dampak ekonomi dan inflasi khususnya pada transportasi dan UMKM,” ungkapnya.

    Berkaca dari kenyataan tersebut, Igun menolak keras rencana pemerintah menaikkan tarif ojol di Indonesia.

    “Kami menolak adanya kenaikan tarif, kenaikan tarif seharusnya melibatkan seluruh pihak yang ada pada ekosistem transportasi online agar mendapatkan suatu keputusan yang berkeadilan bagi semua pihak,” tuturnya.

    “Harus dibuka ruang kajian terbuka dan survei sampling apabila terjadi kenaikan tarif sehingga akan menghasilkan prosentase kenaikan yang tepat tidak memberatkan salah satu pihak khususnya pelanggan pengguna jasa penumpang ojek online ride hailing,” kata dia menambahkan.

    Ojol Foto: Agung Pambudhy

    Sebelumnya, rencana pemerintah menaikkan tarif ojol disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan pada rapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Menurutnya, rencana tersebut sudah masuk babak final.

    “Kami sudah melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif, terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan. (Besarannya) bervariasi, kenaikan yang disebut ada 15 persen, ada 8 persen tergantung dari zona yang kami tentukan,” kata Aan.

    Sebagai catatan, tarif ojol saat ini masih merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 564/2022. Tarif layanan tersebut ditentukan berdasarkan tiga zona.

    Zona I meliputi Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali. Tarif di zona ini Rp 1.850 hingga Rp 2.300 per kilometer.

    Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tarif di zona ini Rp 2.600 hingga Rp 2.700 per kilometer.

    Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua dengan tarif Rp 2.100 hingga Rp 2.600 per kilometer.

    (sfn/din)

  • Polisi tangkap seorang pria bawa sabu seberat 1,9 Kg di Bogor

    Polisi tangkap seorang pria bawa sabu seberat 1,9 Kg di Bogor

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial PV (31) dengan barang bukti sabu seberat 1,9 kilogram (Kg) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    “Pelaku bersama barang bukti diamankan di wilayah Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu (25/6),” kata Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Indra Tarigan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Indra menjelaskan pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di kawasan Bojong Gede.

    “Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku di dua TKP yang berada di wilayah Bojong Gede,” katanya.

    Dari lokasi pertama, kata dia, polisi menyita 12 paket kecil sabu. Kemudian dari interogasi awal, pelaku mengarah ke sebuah rumah di Perumahan Bojong Gede Indah, yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang haram tersebut.

    “Kemudian, melakukan pengembangan dan penggeledahan di lokasi kedua membuahkan hasil signifikan dan menemukan paket besar sabu dengan seluruh berat total mencapai 1.907 gram,” kata Indra.

    Berdasarkan keterangan pelaku, kata dia, pelaku mendapatkan barang narkotika tersebut dari seorang DPO berinisial OM.

    “Saat ini, pelaku telah diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif dan pengembangan kasus,” ucapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Daop 1 operasikan KA Pangrango ekonomi new generation

    KAI Daop 1 operasikan KA Pangrango ekonomi new generation

    ANTARA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mulai mengoperasikan kereta ekonomi tipe new generation untuk layanan Pangrango relasi Bogor-Sukabumi sejak 1 Juli 2025 lalu. Perbaikan sarana ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan mutu layanan kepada pelanggan.(Fadzar Ilham Pangestu/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhut: Penertiban tambang ilegal untuk selamatkan lingkungan

    Kemenhut: Penertiban tambang ilegal untuk selamatkan lingkungan

    Kabupaten Bogor, Jabar (ANTARA) – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan operasi gabungan penertiban pertambangan ilegal dalam rangka penyelamatan lingkungan dan hutan.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, tindakan pemanfaatan perizinan di bidang kehutanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran hukum yang serius dan akan ditindak secara tegas.

    “Langkah tersebut menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan dalam mengambil langkah-langkah tegas dalam penyelamatan lingkungan dan hutan Indonesia”, ujar Dwi Januanto di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Rabu.

    Satgas Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan melakukan operasi gabungan penertiban pertambangan ilegal tanpa izin pada Hulu DAS Bekasi di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama Ditjen Planologi Kehutanan, Puspom TNI, Korwas PPNS, Brimob, dan Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

    Dari hasil investigasi, kawasan hutan tersebut diduga dimanfaatkan untuk pertambangan tanpa izin yang sah berupa galian batu kapur (karst). Dalam operasi tersebut Ditjen Gakkumhut mengamankan 9 alat berat eksavator dan 3 dump truck serta 9 saksi pekerja di lapangan.

    Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Rudianto Saragih Napitu menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan respons cepat Kementerian Kehutanan terhadap penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan untuk mencegah dampak kerusakan hutan yang lebih besar seperti banjir yang terjadi di Jabodetabek di awal tahun 2025.

    Terdapat empat titik tambang ilegal di hulu DAS Bekasi telah menyebabkan kerusakan lingkungan seluas 50 hektare dimana kedalaman galian mencapai 10–20 meter, mengubah kontur gunung hingga hampir rata.

    Gakkum Kehutanan akan mendalami pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan untuk meminta pertanggungjawaban hukum.

    Dalam hal berdasarkan hasil pendalaman terpenuhi unsur perbuatan pidana berupa penggunaan kawasan hutan secara ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (3) jo. angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (UU Cipta Kerja).

    “Ancaman hukum terhadap pelanggaran tersebut adalah maksimal pidana penjara 10 tahun dan pidana denda maksimal Rp7,5 Miliar, PPNS Ditjen Gakkum akan menindaklanjuti dengan langkah yustisi,” ujar Rudi.

    Gakkum Kehutanan akan terus melakukan usaha-usaha perlindungan kawasan hutan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jabar Tertibkan Tambang Ilegal: 118 Ditutup, 58 dalam Proses Bandung 2 Juli 2025

    Pemprov Jabar Tertibkan Tambang Ilegal: 118 Ditutup, 58 dalam Proses Bandung 2 Juli 2025

    Pemprov Jabar Tertibkan Tambang Ilegal: 118 Ditutup, 58 dalam Proses
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 118
    tambang ilegal
    di 16 kabupaten/kota di
    Jawa Barat
    telah ditutup, sedangkan 58 lainnya dalam proses.
    Adapun tambang ilegal tersebut setidaknya mengeksploitasi 11 komoditas, mulai dari pasir, batu gamping, tanah urug, emas, dan lain sebagainya.
    Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar,
    Bambang Tirtoyuliono
    , menerangkan bahwa jumlah tambang ilegal di wilayahnya hingga Desember 2024 sebanyak 176 lokasi.
    “Pelaku Pertambangan Tanpa Izin atau PETI didominasi 130 perseorangan dan 46 badan usaha,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (2/7/2025).
    Ia menyebutkan, lokasi tambang ilegal paling banyak berada di Kabupaten Sumedang sebanyak 31, Subang 24 lokasi, Kabupaten Bogor 23, Kabupaten/Kota Sukabumi 20 lokasi, dan sisanya di Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Kuningan.
    Dinas ESDM
    Jabar menegaskan bahwa telah menindak seluruh tambang ilegal berdasarkan laporan dari masyarakat, dengan diberikan surat peringatan hingga penutupan.
    “Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus diperkuat untuk melindungi lingkungan dan mendorong pertambangan yang sesuai kaidah,” kata Bambang.
    Bambang mengatakan, beberapa waktu lalu, pihaknya juga melakukan studi lapangan ke dua lokasi di Cimalaka, Kabupaten Sumedang, untuk memperkuat pengawasan tambang di wilayahnya.
    Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, akan memperkuat pemahaman dan kemampuan pegawai dalam melakukan pengawasan tambang sehingga lebih efektif.
    “Harapannya, dengan semakin kuatnya kapasitas internal, Dinas ESDM Jabar bisa terus memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan di wilayah Jawa Barat berjalan dengan aman, sesuai aturan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ucap Bambang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.