kab/kota: Bogor

  • Alasan Komunitas Ojol Jabodetabek Ogah Komisi 20 Persen Diubah – Page 3

    Alasan Komunitas Ojol Jabodetabek Ogah Komisi 20 Persen Diubah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Suara penolakan skema potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen untuk mitra pengemudi ojek online (ojol) terus bergulir. Penolakan ini disampaikan oleh sejumlah komunitas pengemudi ojol aktif di wilayah Bogor, Tangerang, dan Depok.

    Mereka menilai skema 20 persen yang saat ini diterapkan masih relevan, adil, dan memberikan keuntungan baik untuk mitra maupun perusahaan aplikasi.

    Ketua Relawan Driver Grab Bogor, Heri Dinata, mengatakan skema komisi yang ada masih bisa dinikmati manfaatnya oleh para mitra driver. Salah satunya dialokasikan untuk asuransi kecelakaan.

    “Kami memahami bahwa potongan 20 persen digunakan oleh aplikator untuk menjaga kestabilan layanan. Melalui skema ini, kami sebagai mitra masih mendapatkan aliran order yang stabil, promo-promo pelanggan tetap berjalan, dan driver mendapatkan asuransi, perlindungan keselamatan, serta layanan bantuan 24 jam. Itu semua membuat kami bisa bekerja lebih tenang,” kata Heri, Sabtu (19/7/2025).

    Melalui sistem saat ini, lanjut Heri, para pengemudi ojek online masih mendapatkan fasilitas seperti GrabBenefits yang menawarkan diskon layanan kesehatan, perawatan kendaraan, dan kebutuhan harian lainnya.

    “Potongan ini kembali ke kami dalam bentuk program-program yang jelas terasa manfaatnya. Yang penting kami bisa membawa pulang penghasilan yang layak untuk keluarga, tanpa harus khawatir dengan perubahan sistem yang justru bisa membuat semuanya kacau,” ujar Heri.

    Perwakilan dari komunitas ADGI Tangerang, Didik Ari Wibowo, menambahkan fokus utama para pengemudi ojol bukan semata-mata soal angka potongan, melainkan bagaimana skema itu berdampak terhadap keberlangsungan kinerja mereka.

    “Potongan ini sepadan dengan layanan dan dukungan yang kami dapatkan. Kami khawatir jika komisi diturunkan tanpa perhitungan matang, justru aplikator tidak sanggup lagi mempertahankan semua layanan itu,” ujar Didik.

    Pernyataan serupa disampaikan Heru Widigdo, Ketua KBGB Border Town Depok. Ia menyoroti pentingnya kontinuitas order sebagai indikator utama kesejahteraan driver.

    Menurutnya, keberadaan promo pelanggan yang disokong dari sistem komisi, justru membuat pendapatan driver menjadi stabil.

    “Kalau komisi dipaksakan turun jadi 10 persen, maka otomatis kemampuan perusahaan untuk memberikan promo dan bonus kepada pelanggan dan driver juga ikut menurun. Ini justru bisa berdampak menurunkan volume order, dan ujung-ujungnya merugikan kami juga. Maka itu kami mendukung komisi tetap 20 persen, asal transparan dan manfaatnya tetap kami rasakan,” ujar Heru.

     

    Massa pengemudi ojek dan kurir online menggelar unjuk rasa di Jakarta, dampaknya sejumlah pekerja mesti mencari moda transportasi lain untuk berangkat dan pulang kerja.

  • Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Rumpin Bogor, Amankan Dokumen dan Ponsel
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        19 Juli 2025

    Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Rumpin Bogor, Amankan Dokumen dan Ponsel Bandung 19 Juli 2025

    Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Rumpin Bogor, Amankan Dokumen dan Ponsel
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap seorang pria
    terduga teroris
    berinisial Y alias Jaka di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten
    Bogor
    ,
    Jawa Barat
    .
    Penangkapan
    tersebut terjadi pada Jumat (18/7/2025) sekitar pukul 03.30 WIB dan berlangsung hingga menjelang siang.
    Kapolsek Rumpin, AKP Suyoko, membenarkan
    penangkapan
    tersebut.
    “Iya benar dan sudah diamankan dan ditangani oleh
    Densus 88
    Mabes Polri,” kata Suyoko kepada Kompas.com, Sabtu (19/7/2025).
    Y alias Jaka diketahui merupakan warga Ciledug, Tangerang. Ia ditangkap di sebuah rumah di Rumpin, Kabupaten Bogor.
    Selama penggeledahan, aparat menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan telepon genggam milik terduga yang diduga terkait dengan aktivitas jaringan terorisme.
    Proses penangkapan berlangsung hingga sekitar pukul 11.30 WIB. Selama proses tersebut, situasi di lokasi kejadian dilaporkan aman dan kondusif.
    Penangkapan ini disaksikan sejumlah tokoh masyarakat setempat, termasuk Sekretaris Desa Kampung Sawah, Mad Enoh, Ketua RW 06, Rusli, dan Ketua RT 01, Nana.
    Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri mengenai jaringan teroris mana yang diduga melibatkan Y alias Jaka.
    Namun, pihak kepolisian setempat memastikan bahwa situasi pascapenangkapan tetap terkendali dan warga diminta untuk tetap tenang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Media Asing Soroti Sulitnya Cari Kerja di RI, Lulusan Sarjana Nganggur

    Media Asing Soroti Sulitnya Cari Kerja di RI, Lulusan Sarjana Nganggur

    Jakarta

    Isu ketenagakerjaan di Indonesia menjadi sorotan media asing. Al Jazeera, jaringan media internasional yang berpusat di Qatar mengangkat isu sulitnya anak muda di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak.

    Dikutip detikcom, Sabtu (19/7/2025), Al Jazeera menyebut Indonesia termasuk negara dengan tingkat pengangguran pemuda tertinggi di Kawasan Asia. Tercatat 16% dari 44 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori Gen Z tidak memiliki pekerjaan.

    Angka itu lebih dari dua kali lipat dibandingkan tingkat pengangguran pemuda di negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Optimisme kelompok pemuda terhadap kondisi ekonomi juga lebih rendah dibandingkan negara tetangga.

    Survei yang dirilis oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura pada Januari lalu menunjukkan bahwa anak muda Indonesia memiliki pandangan yang jauh lebih pesimistis terhadap kondisi ekonomi dan pemerintahan dibandingkan rekan-rekan mereka di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam.

    Hanya sekitar 58% anak muda Indonesia yang menyatakan optimis terhadap rencana ekonomi pemerintah. Angka ini jauh di bawah rata-rata 75% dari enam negara tersebut.

    Pada bulan Februari, keresahan ini sempat meluap ke jalanan ketika mahasiswa mendirikan gerakan Indonesia Gelap sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah memangkas anggaran untuk layanan publik.

    Ekonom menyebut tingginya pengangguran pemuda di Indonesia disebabkan oleh beberapa aturan. Misalnya, regulasi ketenagakerjaan yang kaku yang menyulitkan proses rekrutmen hingga upah rendah yang yang membuat para pencari kerja enggan menerima tawaran yang ada.

    “Banyak orang akhirnya memilih untuk tidak masuk ke pasar tenaga kerja daripada harus bekerja dengan gaji yang jauh di bawah ekspektasi,” kata Adinova Fauri, ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.

    “Pekerjaan yang baik juga tidak tersedia secara merata, sehingga banyak yang akhirnya terjun ke sektor informal, yang produktivitasnya rendah dan tanpa perlindungan sosial,” tambah dia.

    Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memang sudah lama menghadapi masalah pengangguran pemuda yang kronis. Meskipun angka ini mulai menurun dibandingkan satu dekade lalu saat seperempat pemuda Indonesia tidak memiliki pekerjaan.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan sekitar 56% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Artinya jutaan pekerja berada dalam kondisi rentan dan tanpa perlindungan jaminan sosial.

    “Kualitas pekerjaan dan dominasi sektor informal masih menjadi masalah utama,” sebut Deniey Adi Purwanto, dosen Departemen Ekonomi di IPB University, Bogor.

    Bagi generasi muda, ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja menjadi tantangan yang sangat serius. Lulusan pendidikan menengah dan tinggi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan tingkat informalitas juga tinggi.

    “Indonesia memiliki jumlah anak muda yang sangat besar, sehingga tekanan terhadap pasar kerja jauh lebih besar. Kita juga mengalami peningkatan pesat dalam jumlah lulusan SMA dan perguruan tinggi,” tambah Purwanto.

    Menurutnya, banyak lulusan sarjana yang enggan bekerja di sektor informal atau menerima pekerjaan bergaji rendah, sehingga mereka memilih menunggu pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya berujung pada pengangguran.

    Ia juga menyoroti minimnya pelatihan vokasional dan program magang yang efektif di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam atau Malaysia.

    “Di Malaysia, misalnya, ada lebih banyak skema kerja sama antara industri dan universitas serta program penyerapan tenaga kerja untuk lulusan,” jelasnya.

    Ketimpangan antarwilayah semakin memperburuk keadaan. Anak muda yang tinggal di daerah terpencil dan pedesaan menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses pekerjaan yang layak, terutama di luar Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan dan tempat tinggal lebih dari separuh penduduk Indonesia.

    Al Jazeera juga mewawancarai pemuda sarjana hukum, Andreas Hutapea yang merasakan sulitnya mencari pekerjaan. Padahal, kata Andreas, awalnya ia tak pernah berpikir bahwa mencari pekerjaan akan sesulit itu.

    Namun kenyataannya, ia justru dihadapkan pada penolakan demi penolakan. Ia gagal menembus seleksi calon pegawai negeri sipil yang terkenal sangat kompetitif di Indonesia. Andreas tak berhasil pula saat mencoba peruntungan sebagai calon jaksa.

    Sebelum masuk kuliah, Andreas sempat bercita-cita menjadi tentara, tetapi gagal memenuhi syarat tinggi badan. Karena uangnya menipis, ia keluar dari tempat kos dan kembali tinggal bersama orang tuanya yang mengelola toko kelontong kecil yang menjual minyak, telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.

    Sejak itu, Andreas bekerja membantu toko milik orang tuanya, di sebuah kota kecil di pinggiran Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. “Aku buka toko buat mereka pagi-pagi, duduk di sana seharian melayani pembeli, lalu bantu tutup malamnya,” ujar Andreas, yang lulus SMA pada 2020.

    “Orang tuaku memang tidak menggaji aku, tapi aku tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka sudah memberiku makan dan tempat tinggal secara gratis,” tambah dia.

    Meskipun menyandang gelar sarjana hukum dan sangat ingin lepas dari pekerjaan membantu di toko keluarga, ia mendapati bahwa peluang kerja sangat terbatas. Andreas juga mengambil pekerjaan sampingan sebagai teknisi pemasangan sistem suara untuk acara pernikahan dan pesta.

    Andreas yang menyelesaikan sebagian mata kuliah hukumnya saat libur semester agar bisa lulus setahun lebih cepat, sulit menepis perasaan bahwa semua upayanya sia-sia.

    “Aku nggak mau jadi beban buat orang tuaku, yang sudah bayar semua biaya kuliahku,” ujar Andreas.

    “Tapi lihat aku sekarang,” tutup dia.

    (ily/hns)

  • Terindikasi Langgar Keimigrasian, 6 WNA di Bogor Terancam Dideportasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Juli 2025

    Terindikasi Langgar Keimigrasian, 6 WNA di Bogor Terancam Dideportasi Megapolitan 19 Juli 2025

    Terindikasi Langgar Keimigrasian, 6 WNA di Bogor Terancam Dideportasi
    Tim Redaksi

    BOGOR, KOMPAS.com –
     Kantor
    Imigrasi
    Kelas I Non-TPI
    Bogor
    mengamankan sembilan warga negara asing (
    WNA
    ) dalam Operasi Pengawasan Orang Asing bertajuk Wirawaspada yang digelar pada 15–16 Juli 2025.
    Dari sembilan orang tersebut, enam WNA diduga melakukan pelanggaran dokumen keimigrasian dan terancam dideportasi.
    Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ritus Ramadana, menyampaikan bahwa para WNA tersebut berasal dari Nigeria, Ghana, dan Tiongkok.
    “Hasil pengawasan mencatat total ada sembilan WNA asal Nigeria, Ghana, dan Tiongkok. Enam orang terindikasi atau berpotensi melakukan pelanggaran keimigrasian,” ujar Ritus, Sabtu (19/7/2025).
    Tiga WNA lainnya tidak ditemukan adanya pelanggaran, namun pemeriksaan lanjutan tetap dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian.
    Operasi Wirawaspada melibatkan 31 petugas
    imigrasi
    dan menyasar tiga titik lokasi di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu Tajurhalang, Cibungbulang, dan Klapanunggal.
    Ketiga lokasi tersebut meliputi dua kawasan perumahan dan satu area perusahaan.
    “Mereka diamankan di tiga lokasi berbeda. Ada di Perumahan Deparis 2, Perumahan Puri Arraya, serta satu perusahaan yaitu PT Indo Global Bangun Technology,” jelas Ritus.
    Pengawasan dilakukan secara terbuka melalui metode wawancara, pengumpulan informasi dari masyarakat, serta pendataan WNA di lokasi sasaran.
    Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Bogor, Danil Rachman, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan WNA di wilayah Bogor merupakan bagian dari strategi berkelanjutan.
    “Kami ingin memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku,” tegas Danil.
    Ia menambahkan bahwa upaya ini tidak hanya untuk menjaga ketertiban administratif, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem pelayanan keimigrasian yang adil, tertib, dan berkelanjutan.
    “Ini penting bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga demi menciptakan ekosistem pelayanan yang adil, tertib, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harta Hakim Ketua Vonis Tom Lembong Rp 4,3 Miliar, PN Jakpus Klarifikasi

    Harta Hakim Ketua Vonis Tom Lembong Rp 4,3 Miliar, PN Jakpus Klarifikasi

    Harta Hakim Ketua Vonis Tom Lembong Rp 4,3 Miliar, PN Jakpus Klarifikasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Harta Ketua Majelis Hakim di sidang vonis Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yakni
    Dennie Arsan Fatrika
    menjadi sorotan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyampaikan klarifikasinya.
    Jumlah harta hakim Dennie dapat dilihat di situs web LHKPN KPK, jumlah harta dari LHKPN Dennie tahun 2024 adalah 4.313.850.000 alias Rp 4,3 miliar.
    “LHKPN hakim Dennie Arsan Fatika adalah jumlah kekayaan hakim Dennie Arsan Fatika dengan istri,” kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, dalam siaran persnya, Sabtu (19/7/2025).
    Harta Dennie yang tercatat di LHKPN dinyatakannya merupakan gabungan antara harga Dennie dengan istrinya yang merupakan pengacara.
    “Hakim Dennie Arsan Fatrika memiliki seorang istri yang bekerja sebagai advokat,” kata Andi.
    Jumlah harta Dennie yang tercatat di LHKPN, selain merupakan akumulasi dengan jumlah harta istri Dennie, juga merupakan akumulasi dari harta warisan yang didapat Dennie.
    “Sumber perolehan kekayaan tersebut, selain dari penghasilan sendiri juga ada yang sebagian didapatkan dari warisan,” kata Andi.
    Andi juga menyampaikan riwayat dinas hakim Dennie Arsan Fatrika, sebagai berikut:
    • Calon Hakim PN Karawang 1999

    • Hakim PN Mamuju 2003

    • Hakim PN Lubuk basung 2007-2010

    • Hakim PN Lubuk linggau 2010-2013

    • Hakim PN Bogor 2013-2015

    • Wakil Ketua PN Sabang 2015-2016

    • Wakil Ketua PN Baturaja 2016-2018

    • Ketua PN Baturaja 2018-2020

    • Hakim PN Bandung 2020-2021

    • Wakil Ketua PN Bogor 2021

    • Ketua PN Karawang 2021-2023

    • Hakim PN Jakarta Pusat 2023 sampai sekarang.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Empat korban tewas kebakaran Tebet masih diidentifikasi di RS Polri

    Empat korban tewas kebakaran Tebet masih diidentifikasi di RS Polri

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati sampai saat ini masih identifikasi empat korban tewas kebakaran di Jalan Kutilang, RW 02, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

    “Ada empat korban kebakaran yang saat ini masih diidentifikasi oleh kesehatan di RS. Polri Kramat Jati,” kata Camat Tebet Dyan Airlangga kepada wartawan di lokasi pengungsian Bukit Duri, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Dyan memastikan seluruh prosesnya hingga pemakaman akan berjalan dengan baik dan sudah dikoordinasikan kepada unsur terkait.

    “Ada empat korban, yang satu akan dibawa oleh keluarganya ke Bogor. Kemudian yang tiga korban lainnya akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Menteng Dalam, Tebet,” ucapnya.

    Kemudian, lanjut dia, agar kejadian kebakaran seperti ini tidak terulang kembali, ia meminta seluruh jajarannya dan pengurus lingkungan untuk menggencarkan terkait kepemilikan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap RT ataupun masing-masing rumah.

    Pihaknya juga akan melakukan pemantauan terhadap rumah kos-kosan atau kontrakan di wilayah permukiman padat penduduk, terutama terkait instalasi listrik dan perlengkapan lainnya.

    “Intinya kami tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali, apalagi permukiman padat penduduk seperti ini terkadang sangat menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Jadi, kami akan gencarkan kepemilikan APAR untuk memudahkan penanganan dini kebakaran,” ucapnya.

    Korban empat tewas akibat kebakaran tiga rumah di Jalan Kutilang 28, RW02, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan adalah anak-anak.

    Empat korban jiwa yakni perempuan inisial PL (13), perempuan K (3), laki-laki A (7) dan perempuan A (4).

    Mereka termasuk dalam korban terdampak yakni 10 kepala keluarga (KK) atau 27 jiwa.

    Kemudian, dua orang ibu-ibu terluka inisial A dan M yang bersama dengan empat orang korban jiwa dibawa ke Rumah Sakit Polri.

    Penyebab kebakaran pada area luas yang terbakar sebesar 200 meter persegi (m2) itu diduga karena korsleting aliran listrik dengan taksiran kerugian sekitar Rp674 juta.

    Sebelumnya, kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu pagi pukul 06.21 WIB.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI targetkan rute Transjakarta Ancol–Blok M beroperasi Agustus

    DKI targetkan rute Transjakarta Ancol–Blok M beroperasi Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan rute Transjakarta Ancol – Blok M untuk beroperasi pada Agustus 2025.

    “Tentu itu sedang didesain ya. Kita nggak mau sporadis juga. Ancol itu memang sedang ada penggarapan. Kita harus atur betul jalurnya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Rano menjelaskan, pembukaan rute tersebut tengah didesain agar berjalan dengan matang.

    Dikatakan, kawasan Ancol saat ini juga sedang dilakukan penataan dan pembangunan infrastruktur penunjang.

    Lebih lanjut, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Ancol menjadi salah satu pertimbangan utama, mengingat proyek pembangunan Jalan Tol Harbour Road II tahap 2B yang masih berlangsung di Jalan RE Martadinata dan Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara.

    Menurutnya, jalur Ancol–Blok M akan mendukung aktivitas masyarakat yang menuju Jakarta International Stadium (JIS) yang kini menjadi markas Persija.

    Hal ini mengingat Pemprov DKI juga telah menyiapkan 30 unit bus Transjakarta dengan merek Persija untuk mendukung mobilitas suporter.

    “Karena JIS-nya akan hidup. Apalagi Persija sudah ‘home base’ di situ. Jadi, tugas Transjakarta harus bisa menyalurkan itu,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap jalur ini bisa mempermudah akses mobilitas penggunaan transportasi publik, khususnya suporter sepak bola menuju ke kawasan Ancol dan stadion.

    Adapun hadirnya rute baru ke wilayah penyangga Jakarta, akan melengkapi rute Transjabodetabek yang sudah diresmikan sebelumnya yakni PIK 2-Blok M, Vida Bekasi-Cawang, Alam Sutera-Blok M, Bogor-Blok M, Depok-Lebak Bulus, dan Terminal Bekasi – Galunggung (Dukuh Atas).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKSAP DPR RI usulkan gugus tugas ASEAN hadapi tantangan digital

    BKSAP DPR RI usulkan gugus tugas ASEAN hadapi tantangan digital

    “Pertemuan kemarin sangat strategis. Kami dorong adanya task force khusus di AIPA yang bisa membahas secara teknis dan terfokus terkait perkembangan teknologi digital, termasuk keamanan siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan, hingga perlindungan dat

    Bogor (ANTARA) – BKSAP DPR RI mengusulkan pembentukan gugus tugas antar parlemen ASEAN untuk menghadapi tantangan digital dan memperkuat kerja sama regulasi, usai mengikuti Kaukus AIPA ke-16 di Phnom Penh.

    Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga menyampaikan hal tersebut di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, usai kembali dari pertemuan tahunan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang digelar pada 14–17 Juli 2025 di Kamboja.

    “Pertemuan kemarin sangat strategis. Kami dorong adanya task force khusus di AIPA yang bisa membahas secara teknis dan terfokus terkait perkembangan teknologi digital, termasuk keamanan siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan, hingga perlindungan data pribadi,” ujar legislator asal daerah pemilihan Kabupaten Bogor itu.

    Ia menyoroti meningkatnya ancaman siber di kawasan ASEAN sebesar 40 persen dalam tiga tahun terakhir, yang menurutnya membutuhkan respons kolektif dan kerangka minimum keamanan digital antarnegara ASEAN.

    “Negara-negara ASEAN harus punya standar minimum infrastruktur keamanan digital dan sistem pelaporan insiden siber yang saling terhubung. Ini bisa jadi langkah konkret parlemen dalam menjaga stabilitas kawasan,” katanya.

    Selain itu, Ravindra juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI), agar tidak melahirkan diskriminasi atau bias sistemik, seperti dalam kasus rekrutmen berbasis AI yang memprioritaskan laki-laki pada satu perusahaan.

    Secara output AI tersebut mengutamakan optimalisasi produktivitas dan memperhitungkan “cuti melahirkan” sebagai kehilangan produktivitas, tentu ini tidak baik. Data pelatihan AI dan algoritma yang dihasilkan harus dipastikan sudah melalui ethical assesment.

    “AI punya potensi besar, regulasi regional harus memastikan tidak ada pelanggaran hak atau ketimpangan yang disebabkan sistem otomatisasi,” tegasnya.

    Ia menyebut AIPA sebagai forum penting untuk berbagi praktik terbaik dan menyusun kerangka regulasi bersama di tingkat ASEAN, termasuk terkait etika AI dan keamanan digital.

    Delegasi juga membahas kerja sama kawasan terkait isu maritim, pencegahan kejahatan lintas batas, serta peran diplomasi parlemen dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan antarnegara ASEAN.

    Pertemuan Kaukus AIPA ke-16 ditutup dengan komitmen bersama untuk menyusun agenda legislatif bersama sesuai prinsip Piagam ASEAN demi keamanan dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Razia Warung di Bogor yang Jual Miras Ilegal, Sita Puluhan Botol Ciu

    Polisi Razia Warung di Bogor yang Jual Miras Ilegal, Sita Puluhan Botol Ciu

    Jakarta

    Polisi menggelar razia minuman keras (miras) ilegal di wilayah Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Puluhan botol ciu disita dalam razia tersebut.

    “Barang bukti yang di amankan total 41 botol miras,” kata Kasi Humas Polresta Bogor Kota Ipda Eko Agus, Sabtu (19/7/2025).

    Razia digelar pada hari Jumat (18/7) malam. Eko mengatakan razia dilakukan berdasarkan adanya aduan masyarakat terkait peredaran miras ilegal.

    “Rincian yang disita satu botol ciu ukuran satu liter, lima botol ciu ukuran 600 ml (mililiter), 35 botol leci,” ungkapnya.

    Dalam razia tersebut, polisi menyisir warung yang disinyalir menjual miras ilegal. Dalam razia tersebut, penjual miras tidak memberikan perlawanan dan berlangsung kondusif.

    “Giat (kegiatan) telah selesai dan selama giat berlangsung situasi kondusif,” pungkasnya.

    (rdh/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Profil Hakim Ketua di Sidang Vonis Tom Lembong: Dennie Arsan Fatrika

    Profil Hakim Ketua di Sidang Vonis Tom Lembong: Dennie Arsan Fatrika

    Profil Hakim Ketua di Sidang Vonis Tom Lembong: Dennie Arsan Fatrika
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Hakim yang mengetok palu vonis 4,5 tahun penjara untuk
    Tom Lembong
    kemarin adalah
    Dennie Arsan Fatrika
    . Ini profil Dennie.
    Dilansir situs web Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses Kompas.com pada Sabtu (19/7/2025), Dennie Arsan Fatrika bergelar Sarjana Hukum (SH) dan Magister Hukum (MH).
    Berikut adalah keterangan yang tercantum di situs web PN Pusat:
    Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

    NIP: 197509211999031004

    Jabatan: Hakim Madya Utama

    Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
    Berdasarkan situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, terlihat urutan jabatan yang pernah diemban Dennie sejak 2008.
    Pada 2008, Dennie tercatat sebagai hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
    Selang sembilan tahun kemudian, Dennie melapor LHKPN lagi. Tahun 2017, dia menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Setahun kemudian, Dennie menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palembang.
    Tahun 2020, dia menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Bandung dan setahun kemudian menjadi Ketua di Pengadilan Tinggi Bandung.
    Tahun 2022, dia pindah ke Jakarta menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta sampai 2024.
    Dennie Arsan Fatrika selaku hakim mengisi LHKPN pada 31 Desember 2024 dengan total kekayaan Rp 4.313.850.000 alias Rp 4,3 miliar.
    Tahun 2024, Dennie punya tiga bidang tanah dan bangunan senilai Rp 3.150.000.000 yang ada di Bogor.

    Dia juga punya alat transportasi dan mesin senilai Rp 900.000.000, terdiri dari mobil Toyota Innova, Mitsubishi Pajero Sport, dan sepeda motor Yamaha XMAX.
    Dia punya harga bergerak lainnya senilai Rp 153.850.000, serta kas dan setara kas Rp 460.000.000, juga hutang Rp 350.000.000.
    Total harta Dennie pada 2024 senilai Rp 4,3 miliar, dan pada tahun sebelumnya senilai Rp 4,2 miliar.
    Pada 2022, hartanya adalah Rp 1,952.041.864. Mundur ke tahun 2008 saat Dennie masih menjadi hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dia berharta Rp 192.000.000.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.