Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Mengapa Warga Tolak Perluasan TPA Cipayung Depok dan Minta Sampah Dipindah ke Bogor? Megapolitan 3 Agustus 2025

    Mengapa Warga Tolak Perluasan TPA Cipayung Depok dan Minta Sampah Dipindah ke Bogor? Megapolitan 3 Agustus 2025

    Mengapa Warga Tolak Perluasan TPA Cipayung Depok dan Minta Sampah Dipindah ke Bogor?
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga menolak rencana Wali Kota
    Depok
    , Supian Suri, yang ingin memperluas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.
    Rencana pelebaran lahan tersebut tercetus karena TPA Cipayung masuk dalam
    Proyek Strategis Nasional
    (PSN).
    Nantinya, tempat ini akan dikembangkan menjadi proyek berbasis pengelolaan
    sampah
    menjadi tenaga listrik.
    Namun, untuk mewujudkan pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik, Pemerintah Kota Depok harus memenuhi sejumlah syarat. Salah satunya adalah luas lahan yang harus mencapai lima hektare.
    “Sehingga kita butuh sekitar tiga hektare lagi untuk ditambahkan, untuk kita dapat bersurat ke kementerian bahwa kita, Kota Depok siap menjadi kota untuk dikelola pengelolaan sampah menjadi
    energi listrik
    ,” ucap Supian di TPA Cipayung, Selasa (29/7/2025).
    Sejauh ini, lahan TPA Cipayung baru mencakup sekitar dua hektare. Oleh karena itu, Supian berencana membebaskan lahan tambahan seluas tiga hektare di sekitar lokasi tersebut.
    Keputusan memperluas TPA Cipayung mendapat penolakan dari warga sekitar. Salah satunya datang dari Soleh (56), warga RW 04 Cipayung, yang rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari pintu utama TPA.
    Soleh menyatakan lebih mendukung jika TPA ditutup secara permanen karena dinilai mengganggu kenyamanan warga.
    “Kan rencananya juga dulu mau ditutup. Jadi, kalau ditanya lebih pilih mana, ya, sebetulnya ditutup, saya enggak mau (ada pelebaran TPA) lah,” kata Soleh saat ditemui Kompas.com di lokasi, Sabtu (2/8/2025).
    Alih-alih diperluas, warga lebih setuju agar TPA Cipayung ditutup dan sampah dipindahkan ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Kabupaten Bogor.
    “Rencananya TPA Cipayung katanya mau ditutup, dulu ada. Jadi mending ditutup, buat sampah juga ada pembuangan di Bogor (TPPAS Lulut Nambo),” ucap Soleh.
    Menurutnya, TPA Cipayung sudah tidak layak digunakan. Lokasinya yang dekat dengan permukiman kerap menimbulkan bau tak sedap, terutama saat proses pengolahan berlangsung.
    “Pokoknya pas sampah lagi dibalik sama pengelola buat dikasih obat (larutan khusus), itu bau seminggu bisa ada terus,” ujar Soleh.
    Bahkan, ia mengenang bahwa 10 tahun lalu warga sempat melarang truk sampah melintasi Jalan Kelurahan Cipayung karena baunya yang menyengat.
    Meski lebih ingin TPA ditutup, warga mengaku bersedia digusur jika memang tak ada pilihan lain, asalkan mendapat ganti rugi yang sesuai.
    Mereka menekankan sulitnya mencari hunian baru di tengah harga tanah yang semakin tinggi.
    “(Kalau pun mau), ya, tergantung bayarannya, kan bangun rumah tuh mahal. Di sini harga tanah satu meter sudah Rp 2 juta lebih,” ujar Soleh.
    Hal serupa disampaikan Ija, warga RW 07, yang mengaku telah mengetahui kemungkinan rumahnya akan digusur sejak dua hingga tiga tahun lalu.
    “Saya sudah pasti kena gusuran. Soalnya, sudah ada bahasan dari 2–3 tahun lalu. Saya siap saja asal dibayar, ya, sudah saya tinggal pindah rumah,” kata Ija.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KA Pangrango Tiba-Tiba Bunyikan Klakson Panjang dan Berhenti di Tengah Perjalanan, Ini Penyebabnya

    KA Pangrango Tiba-Tiba Bunyikan Klakson Panjang dan Berhenti di Tengah Perjalanan, Ini Penyebabnya

    Liputan6.com, Jakarta Kereta api (KA) Pangrango tiba-tiba membunyikan klakson panjang dan berhenti, saat dalam perjalanan dari Bogor menuju Sukabumi. Penyebabnya lantaran seorang warga bernama Ade Rahmat (62) tewas tersambar. Insiden nahas ini terjadi di Kampung Paledang, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi.

    Kapolsek Cibadak AKP Idji Djubaedi membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, saat ditemukan, korban sudah tergeletak di tengah rel dalam kondisi tak bernyawa.

    Meskipun tidak ada saksi mata yang melihat langsung detik-detik kecelakaan, informasi dari keluarga dan warga menyebutkan bahwa korban telah lama menderita penyakit.

    “Ketika ditemukan korban sudah terbaring, tidak ada yang melihat jelas kejadiannya. Info sementara korban sudah lama mengalami sakit,” kata Idji, Sabtu (2/8).

    Diduga, kondisi kesehatannya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ia berada di lokasi berbahaya tersebut.

    Sementara itu, Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan bahwa masinis KA Pangrango dengan nomor PLB 224A segera melaporkan insiden ini pada pukul 09.16 WIB.

    “Masinis menghentikan laju kereta untuk melakukan pengecekan sesuai prosedur keselamatan,” ujar Ixfan dalam keterangannya.

    Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kerusakan pada rangkaian kereta dan bahwa semua penumpang dalam keadaan aman.

    Setelah laporan diterima, pihak KAI langsung berkoordinasi dengan berbagai petugas terkait, termasuk PKD Stasiun Cisaat.

    Pemeriksaan menyeluruh oleh Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) memastikan bahwa rangkaian KA Pangrango dalam kondisi baik dan dapat melanjutkan perjalanan.

    “Kami pastikan kesigapan KAI dalam mengutamakan keselamatan dan mengikuti prosedur operasional yang telah ditetapkan,” jelasnya.

    Ixfan juga menegaskan bahwa insiden ini ditangani sesuai regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya Pasal 178.

    Pasal tersebut secara tegas melarang siapapun berada di ruang manfaat jalur kereta api, kecuali untuk kepentingan perkeretaapian.

    “Penegasan ini menjadi pengingat bagi masyarakat akan bahaya dan risiko yang sangat tinggi saat berada di area terlarang tersebut,” ungkapnya.

    Warga di sekitar lokasi kejadian tidak ada yang mengetahui pasti kronologi insiden. Mereka hanya mendengar klakson panjang kereta yang melaju dari arah barat ke timur.

    KA Pangrango yang membawa penumpang dari Bogor itu diketahui melintas dengan kecepatan normal. Setelah klakson panjang tersebut, warga segera menyadari telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan bergegas menuju rel kereta.

    Korban berasal dari Desa Cisande, namun sudah lama menetap di Kampung Ciawi, Desa Cimahi. Menurut warga, korban sering terlihat berjalan menyusuri rel dan berjemur di sana karena memiliki riwayat penyakit gula.

    Kebiasaan inilah yang diduga kuat menjadi penyebab tragis ia berada di tengah rel saat kereta melintas.

    Tak lama setelah kejadian, lokasi dipadati oleh petugas kepolisian, petugas keamanan stasiun, serta warga yang penasaran. Pemandangan ini juga menarik perhatian pengendara yang melintas.

    Setelah proses identifikasi dan penanganan di lokasi, tim Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukabumi segera mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Sekarwangi Cibadak.

  • Presiden beri arahan ke Kemhan dan TNI antisipasi gejolak global

    Presiden beri arahan ke Kemhan dan TNI antisipasi gejolak global

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) memberikan pengarahan kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BIN M. Herindra, Kepala BAIS TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo di kediaman pribadi Presiden RI, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Seskab: Presiden beri arahan ke Kemhan dan TNI antisipasi gejolak global
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memanggil petinggi di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Badan Intelijen Negara untuk memberikan arahan-arahan secara langsung mengenai gejolak global dan langkah-langkah antisipasinya.

    “Masalah pertahanan adalah masalah yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara,” kata Seskab Teddy dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, membagikan salah satu isi arahan Presiden dalam rapat terbatas soal pertahanan dan keamanan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8).

    Dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo berbicara langsung dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, yang tepat duduk di sebelah kanan Presiden, kemudian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang duduk tepat di sebelah kiri Presiden.

    Panglima TNI, sebagaimana ditunjukkan dalam foto-foto yang dibagikan oleh Sekretariat Presiden, terlihat mencatat poin-poin arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Kemudian, rapat itu juga dihadiri oleh pimpinan TNI dan petinggi Kementerian Pertahanan lainnya, yang duduk bersama-sama dalam format meja bundar. Di samping Panglima TNI, ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Wakil KSAD Letjen TNI Tandyo Budi Revita.

    Di sebelah Menhan Sjafrie, ada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, kemudian ada Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

    Di seberang kursi Presiden, ada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang juga mengikuti rapat dan mendengar langsung arahan-arahan Presiden Prabowo kepada jajaran pimpinan TNI, Kemhan, dan BIN.

    Seskab Teddy melanjutkan Presiden Prabowo dalam rapat tersebut juga menjelaskan arti kemerdekaan sejati, khususnya menjelang peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan pimpinan Kemhan, TNI, dan BIN itu. Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.

    “Jika sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, jika sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, termasuk untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada,” kata Seskab Teddy membagikan pesan Presiden Prabowo kepada pejabat negara bidang pertahanan dan keamanan saat rapat di Hambalang.

    Sumber : Antara

  • Dedie Rachim: Warga dari Puncak dan Sukabumi Tak Perlu Lewat Tajur Jika Jalan R3 Rampung Megapolitan 2 Agustus 2025

    Dedie Rachim: Warga dari Puncak dan Sukabumi Tak Perlu Lewat Tajur Jika Jalan R3 Rampung Megapolitan 2 Agustus 2025

    Dedie Rachim: Warga dari Puncak dan Sukabumi Tak Perlu Lewat Tajur Jika Jalan R3 Rampung
    Editor
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot)
    Bogor
    terus melanjutkan pembangunan Jalan R3 sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan di kawasan
    Tajur
    dan sekitarnya.
    Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, betonisasi jalan sepanjang 350 meter dari Katulampa Bulet hingga Katulampa Ciliwung akan dikerjakan pada tahun ini.
    “Tahun ini kami lanjutkan betonisasinya kurang lebih 350 meter. Kemudian tahun depan kami upayakan sampai dengan batas jembatan Ciliwung,” kata Dedie Rachim, dilansir dari
    Tribun Bogor,
    Sabtu (2/8/2025).
    Dedie menjelaskan, selain betonisasi, proses pembebasan lahan juga akan dilakukan secara bertahap hingga ke wilayah Wangun–Tugu Kuntum melalui Sindangrasa.
    Ia menyebutkan bahwa total luas lahan yang belum dibebaskan mencapai sekitar 1,47 hektar.
    “Secara keseluruhan, kalau yang di Katulampa Bulet sampai batas Katulampa Ciliwung itu sudah selesai. Yang belum itu dari Sindangrasa sampai Wangun, sekitar 1,47 hektar dan terdiri dari beberapa bidang,” ucap Dedie.
    “Mudah-mudahan keuangan daerahnya sehat dan bisa kita alokasikan untuk pembebasan lahannya,” ujar dia.
    Dedie menegaskan, Jalan R3 merupakan jalur strategis yang sangat penting untuk mendukung mobilitas warga dan konektivitas antarwilayah di Bogor.
    Jalan ini dirancang sebagai rute alternatif bagi kendaraan dari arah Puncak dan Sukabumi, sehingga tidak perlu lagi melintasi kawasan Tajur dan Pajajaran.
    “Kalau ini terwujud, maka beban Jalan Tajur yang selama ini langsung menusuk ke Pajajaran bisa diurai. Masyarakat yang datang dari wilayah Puncak, Sukabumi tidak perlu masuk ke Sisesa, tapi bisa langsung ke Warung Jambu,” ucapnya.
    Selain pembangunan jalan, proyek ini juga mencakup pembangunan jembatan dua jalur di atas Sungai Ciliwung, yang dinilai sebagai bagian krusial dari keseluruhan proyek. Jembatan tersebut dirancang dengan lebar 32 meter dan bentangan lebih dari 60 meter.
    “Tantangan kami adalah membangun jembatan dengan lebar 32 meter dan bentangan lebih dari 60 meter. Itu tentunya butuh anggaran yang tidak sedikit. Maka kita sedang review DED-nya,” ujarnya.
    Dedie menambahkan, setelah dokumen perencanaan teknis (DED) rampung, pihaknya akan meminta rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA).
    Sebagai bagian dari upaya percepatan, Pemkot Bogor juga membuka peluang untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat.
    “Kami mencari peruntungan, siapa tahu pemerintah pusat bisa membiayai. Tapi yang penting, seluruh proses administrasi dan syarat teknis kita selesaikan lebih dulu. Setelah itu baru kita ajukan untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pusat,” ucap Dedie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kerap Minta Uang dan Masuk Rumah Warga, Pria ODGJ di Bogor Dilarikan ke RSJ Megapolitan 2 Agustus 2025

    Kerap Minta Uang dan Masuk Rumah Warga, Pria ODGJ di Bogor Dilarikan ke RSJ Megapolitan 2 Agustus 2025

    Kerap Minta Uang dan Masuk Rumah Warga, Pria ODGJ di Bogor Dilarikan ke RSJ
    Editor
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Sebuah video yang menampilkan pria diduga mengalami gangguan kejiwaan dan meresahkan warga beredar luas di media sosial.
    Pria tersebut tampak mengenakan kemeja kotak-kotak dan disebut kerap memaksa meminta uang serta masuk ke rumah warga maupun warung kelontong tanpa izin.
    Peristiwa itu terjadi di Kampung Sindangsari, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan
    Bogor
    Utara, Kota Bogor, pada Jumat (1/8/2025).
    Menanggapi keresahan warga, polisi bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor segera menindaklanjuti laporan tersebut.
    Petugas gabungan yang terdiri dari Bhabinkamtibmas, Kasi Kemas, anggota Linmas, serta Ketua RT setempat langsung mengamankan pria paruh baya itu dan membawanya ke Kantor Kelurahan Tanah Baru.
    “Diamankan oleh Bhabinkamtibmas Tanah Baru, Kasi Kemas Tanah Baru, Linmas, dan RT,” ujar Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Eko Agus, dilansir dari
    Tribun Bogor
    , Sabtu (2/8/2025).
    Setelah ditangkap, pria tersebut kemudian dijemput oleh petugas dari Dinsos Kota Bogor.
    Selanjutnya, pria yang dikategorikan sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (
    ODGJ
    ) itu dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Marzoeki Mahdi (RSJMM) untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
    “Selama kegiatan berlangsung berjalan dengan aman dan tertib,” kata Eko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BRI meyakini Desa BRILiaN akan ciptakan desa wisata berkelanjutan

    BRI meyakini Desa BRILiaN akan ciptakan desa wisata berkelanjutan

    Program Desa BRILiaN tahun ini merupakan bagian dari langkah BRI dalam menggerakkan ekonomi lokal dan mendorong terciptanya desa-desa tangguh serta berdaya.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk meyakini program “Desa BRILiaN” akan berhasil menciptakan desa wisata tidak hanya menarik sebagai destinasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan wirausaha lokal, memperkuat struktur desa, dan menciptakan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.

    Menurut keterangan resmi BRI yang diterima di Jakarta, Sabtu, program Desa BRILiaN tahun ini merupakan bagian dari langkah BRI dalam menggerakkan ekonomi lokal dan mendorong terciptanya desa-desa tangguh serta berdaya, salah satunya melalui pengembangan pariwisata lokal melalui penguatan kapasitas, kapabilitas serta kolaborasi seluruh elemen dalam ekosistem desa.

    BRI telah menyelesaikan seluruh rangkaian program pemberdayaan Desa BRILiaN tema Desa Wisata yang telah berlangsung sejak 26 Mei 2025. Inisiatif pemberdayaan ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam mendorong pertumbuhan perekonomian desa dengan harapan peserta dapat memahami potensi pariwisata sesuai kearifan lokal.

    Selain itu, peserta juga diharapkan mampu mengelola desa wisata secara berkelanjutan serta melakukan pemasaran secara digital, sehingga bisa dapat dikenal dan diakses oleh masyarakat secara lebih luas.

    Selama dua bulan, lebih dari 100 desa wisata dari berbagai wilayah Indonesia telah mengikuti pelatihan dan pendampingan secara intensif dalam rangka pengembangan desa, sehingga dapat menyusun dan memasarkan paket wisata yang sesuai dengan karakter dan kearifan lokal masing-masing desa, serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas akses pasar melalui saluran digital.

    Sebagai bentuk penghargaan dari BRI, ditetapkan 10 desa wisata terbaik berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, di antaranya aktivitas digital, kualitas produk wisata, serta konsistensi dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan. Desa wisata terpilih akan memperoleh berbagai manfaat tambahan, seperti kolaborasi pemasaran dan pembuatan desain promosi wisata, iklan digital melalui Meta Ads.

    Berikut daftar desa wisata terbaik:
    1.Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupatan Ciamis, Jawa Barat
    2.Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
    3.Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
    4.Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
    5.Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
    6.Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
    7.Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
    8.Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
    9.Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
    10.Desa Silalahi III, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara

    Pemberdayaan Desa BRILiaN kali ini memunculkan semangat para peserta dan perasaan bangga bagi para peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan pendampingan, seperti yang disampaikan oleh Arifin dari Desa Hendrosari, salah satu desa yang masuk dalam 10 besar.

    “Saya dari Desa Hendrosari mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada BRI dan Atourin. Alhamdulillah desa kami masuk ke 10 besar di kegiatan ini. Semoga teman-teman lain yang belum berkesempatan bisa juga masuk di (posisi) yang lebih baik,” ujar Arifin.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Perintahkan Perluas Jaringan Bandara internasional

    Prabowo Perintahkan Perluas Jaringan Bandara internasional

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk memperluas jaringan bandara internasional di berbagai daerah.

    Hal itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas secara virtual dari kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 1 Agustus, guna mengevaluasi perkembangan sejumlah program kerja kementerian di Kabinet Merah Putih.

    “Presiden memerintahkan dibuka sebanyak-banyaknya bandara internasional di berbagai daerah,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dilansir ANTARA.

    Menurut Teddy, arahan untuk memperluas jejaring bandara internasional di daerah itu guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata di daerah.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menetapkan tiga bandara di Indonesia sebagai bandara internasional, yakni Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Bandara H.A.S. Hanandjoeddin (Bangka Belitung), dan Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang).

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pembukaan kembali status internasional ini didasari oleh peningkatan trafik pasca pandemi serta sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kegiatan keagamaan.

    Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan juga mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan agar penerbangan rute Pontianak-Kuching, Malaysia, dapat kembali dibuka.

    Dalam ratas yang digelar seusai ibadah Jumat, Presiden juga memerintahkan agar otoritas terkait melakukan pencegahan potensi timbulnya kebakaran hutan akibat cuaca panas, serta meningkatkan perkembangan di sektor ekonomi, pertanian dan kelautan.

    Hadir dalam kegiatan itu di antaranya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi, Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

  • Minta TPA Cipayung Ditutup, Warga Minta Sampah di Depok Dibuang ke Lulut Nambo

    Minta TPA Cipayung Ditutup, Warga Minta Sampah di Depok Dibuang ke Lulut Nambo

    Minta TPA Cipayung Ditutup, Warga Minta Sampah di Depok Dibuang ke Lulut Nambo
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com —
    Sejumlah warga yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung,
    Kota Depok
    , meminta agar sampah kota tidak lagi dibuang ke wilayah tersebut.
    Mereka menyarankan agar sampah dialihkan ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor.
    Salah satu warga, Soleh (56), yang tinggal sekitar 500 meter dari pintu gerbang
    TPA Cipayung
    , mengungkapkan harapannya agar tempat pembuangan sampah itu ditutup.
    “Rencananya (TPA Cipayung) katanya mau ditutup, dulu ada. Jadi mending ditutup, kan buat sampah juga sudah ada pembungan di Bogor (TPPAS Lulut Nambo),” kata Soleh saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu (2/8/2025).
    Menurut Soleh, TPA Cipayung sudah tidak layak untuk digunakan. Selain lokasi yang dekat dengan permukiman, bau menyengat dari sampah bisa bertahan hingga berhari-hari, terutama saat proses pengolahan dilakukan.
    “Pokoknya pas sampah lagi dibalik sama pengelola buat dikasih obat (larutan khusus), itu bau bisa seminggu ada terus,” ungkapnya.
    Soleh juga mengingat kembali peristiwa sekitar 10 tahun lalu, saat warga sempat melarang truk pengangkut sampah melintasi Jalan Kelurahan Cipayung karena baunya mengganggu.
    “Mobil dulu juga pernah lewat sini tapi sama warga enggak boleh (lewat lagi), melarang dan enggak kasih. Jadinya mereka buat jalan sendiri (Jalan TPA) buat antrean mobil sampah,” jelasnya.
    Keluhan serupa juga disampaikan Ija, warga RW 07 Kelurahan Cipayung.
    Ia menyebutkan, kendaraan pengangkut sampah hampir selalu melintas di depan rumahnya, yang berada hanya sekitar 100–150 meter dari gerbang TPA Cipayung.
    “Ya, setiap lewat itu
    bau sampah
    pasti ada, mobil lewat sini 24 jam. Apalagi kalau angin kencang ya, bau tuh ada,” ungkap Ija.
    “Sudah terbiasa sebenarnya sama bau sampah, hari-hari kayak gini,” sambungnya.
    Meski begitu, Ija menyatakan kesiapannya jika rumahnya digusur untuk proyek
    perluasan TPA
    , asalkan ada kompensasi yang layak dari pemerintah.
    “Keluarga saya juga yang di sini pada kena gusuran tapi ya sudah. Selagi ada kompensasi yang sesuai dengan luas tanah (kecil atau besar), saya enggak apa-apa,” jelasnya.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan rencana
    perluasan TPA Cipayung
    .
    Langkah ini diambil karena TPA tersebut menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berbasis pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
    Supian mengatakan, agar memenuhi syarat proyek nasional tersebut, Pemerintah Kota Depok membutuhkan lahan minimal lima hektar untuk TPA.
    “Sehingga kami butuh sekitar tiga hektar lagi untuk ditambahkan. Untuk itu, kami bisa bersurat ke kementerian bahwa kami, Kota Depok, siap menjadi kota untuk dikelola pengelolaan sampah menjadi energi listrik,” kata Supian di TPA Cipayung, Selasa (29/7/2025).
    Saat ini, TPA Cipayung baru memiliki luas sekitar dua hektar. Oleh karena itu, Pemkot Depok berencana melakukan pembebasan lahan tambahan seluas tiga hektar.
    Proses perluasan ini akan difokuskan pada beberapa titik yang sudah dipetakan dan tinggal menunggu penyusunan anggaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri: Pemerintah belum berencana buka moratorium daerah otonomi

    Wamendagri: Pemerintah belum berencana buka moratorium daerah otonomi

    kebijakan pemerintah pusat saat ini masih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

    Mataram (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah pusat belum ada rencana untuk membuka kebijakan moratorium bagi pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

    “Moratorium belum ada rencana dibuka sama sekali,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.

    Mantan Wali Kota Bogor itu mengatakan kebijakan pemerintah pusat saat ini masih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

    “Sekarang keuangan negara diprioritaskan dulu untuk sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat yang paling mendasar,” ucap Bima Arya.

    Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mencatat sampai dengan April 2025 setidaknya ada 341 usulan daerah untuk dimekarkan, baik itu mencakup provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

    Jumlah itu terdiri dari 42 usulan pembentukan provinsi, 252 usulan pembentukan kabupaten, 36 usulan pembentukan kota, dan enam usulan daerah istimewa, dan lima daerah otonomi khusus.

    Permintaan masyarakat kian meningkat setelah pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua dengan dasar Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta penyesuaian atas Undang-Undang pembentukan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

    Pembentukan provinsi baru di Papua tersebut dibahas dalam tiga tahun yang diinisiasi oleh pemerintah dan DPR dengan pertimbangan DPD RI, sesuai kewenangannya.

    “Belum ada rencana untuk membuka moratorium daerah otonomi baru. DOB belum ada,” pungkas Bima Arya.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri tak persoalkan warga kibarkan bendera One Piece

    Wamendagri tak persoalkan warga kibarkan bendera One Piece

    Kalaupun ada ekspresi (pengibaran bendera) One Piece, maka kami lihat ekspresi atau ekspektasi sebagai bahan masukan tentunya

    Mataram (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto tak mempersoalkan pengibaran bendera serial manga dan animasi One Piece karena aksi itu bagian dari ekspresi dan kreativitas warga yang memuat harapan serta refleksi.

    “Menurut saya dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar, sejauh itu tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.

    Bima Arya menegaskan bendera yang harus berkibar ke seluruh penjuru Nusantara saat perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025 hanya bendera Merah Putih.

    Menurutnya, Presiden Prabowo sudah meminta para menteri untuk berada di perbatasan negara dan mengibarkan bendera Merah Putih.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti aksi warga mengibarkan bendera One Piece dalam sesi wawancara cegat

    di Pendopo Gubernur NTB, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/8/2025). (ANTARA/Sugiharto Purnama)

    “Kalaupun ada ekspresi (pengibaran bendera) One Piece, maka kami lihat ekspresi atau ekspektasi sebagai bahan masukan tentunya,” ucap Mantan Wali Kota Bogor tersebut.

    Baginya, pengibaran bendera One Piece mungkin saja merupakan bentuk kritikan terhadap kondisi negara, namun ia mengingatkan agar penyampaian kritikan juga jelas melalui ekspektasi maupun aspirasi.

    Bima Arya menilai aksi pengibaran bendera Once Piece sama halnya seperti pengibaran bendera-bendera organisasi yang sering dilakukan oleh masyarakat, seperti bendera pramuka, bendera Palang Merah Indonesia (PMI), maupun bendera cabang olahraga.

    “Tidak ada yang melarang mengibarkan bendera, kecuali bendera-bendera organisasi yang dilarang. Ideologi yang dilarang itu enggak boleh,” pungkasnya.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, warga dari berbagai daerah ramai mengibarkan bendera One Piece menjelang perayaan hari kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia.

    One Piece merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Seri manga yang menceritakan petualangan Monkey D. Luffy menjadi raja bajak laut itu terbit sejak 22 Juli 1997 sampai sekarang.

    Setahun kemudian, manga itu lantas diadaptasi menjadi serial animasi video dan tayang sampai sekarang. Kisah One Piece tidak hanya tentang pencarian harta karun, tetapi juga tentang impian dan kebebasan.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.