kab/kota: Bogor

  • Truk Boks Terbalik di Km 24 Tol Jagorawi, Lalin Arah Jakarta Macet

    Truk Boks Terbalik di Km 24 Tol Jagorawi, Lalin Arah Jakarta Macet

    Jakarta

    Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk boks terjadi di Km 24 Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. Truk terbalik di lajur 2 dan 3 ruas tol sehingga membuat kepadatan lalu lintas.

    “#Kecelakaan_Jagorawi di Gunung Putri Km 24+900 arah Jakarta, ada kendaraan truk boks terbalik di lajur 2-3 atau tengah,” tulis Jasa Marga dalam akun X-nya @PTJASAMARGA, dilihat Jumat (8/8/2025).

    Pada pukul 10.00 WIB, dilaporkan melalui akun X tersebut bahwa terjadi kepadatan. Kepadatan terjadi sepanjang sekitar 4 Km mulai Km 28.

    “Citeureup Km 28 – Gunung Putri Km 24+900 padat,” sebutnya.

    Kepadatan terjadi lantaran ada penanganan truk yang terbalik tersebut. Penanganan masih dilakukan oleh petugas.

    (rdh/knv)

  • DKI Kemarin, 100 PPSU Jaksel cukur rambut hingga kampanye Gemarikan

    DKI Kemarin, 100 PPSU Jaksel cukur rambut hingga kampanye Gemarikan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa terjadi di Jakarta pada Kamis (7/8), mulai dari 100 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mendapatkan cukur gratis hingga kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Jakarta Pusat.

    Berikut lima pemberitaan yang bisa Anda simak kembali untuk menemani aktivitas pagi hari ini:

    100 PPSU kompak cukur rambut bareng di Jakarta Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 100 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mendapatkan layanan cukur rambut gratis di aula Kantor Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    “Ini bentuk apresiasi kecil kami terhadap kerja keras para petugas PPSU yang setiap hari menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan,” kata Lurah Pejaten Timur, Rocky Tarigan di Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya

    MRT Jakarta prioritaskan revitalisasi kawasan bersejarah untuk Fase 2A

    Jakarta (ANTARA) – PT MRT Jakarta (Perseroda) mengambil pendekatan berbeda dalam pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) di jalur Fase 2A dengan memprioritaskan revitalisasi aset-aset bersejarah di kawasan Glodok hingga Kota Tua, alih-alih membangun area komersial baru.

    Selengkapnya

    Dua kota ini punya biaya transportasi umum termahal di Bodetabek

    Jakarta (ANTARA) – Analis kebijakan transportasi dari FAKTA Indonesia, Azas Tigor Nainggolan mengatakan Depok dan Bekasi merupakan kota dengan biaya transportasi umum yang termahal di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), yakni di atas Rp1 juta per bulan.

    Selanjutnya

    Lebih dari 100 pelanggar perda di Jakarta Barat ditindak petugas

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat menindak sebanyak 102 pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam Operasi Bina Tertib Praja pada Kamis.

    Selengkapnya

    Kampanye Gemarikan untuk tingkatan konsumsi ikan di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta menyelenggarakan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Sekolah Dasar (SD) di Jakarta Pusat untuk meningkatkan konsumsi ikan di kota metropolitan ini.

    Selanjutnya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perjalanan Panjang Kasus Korupsi CSR BI-OJK, 2 Anggota DPR Jadi Tersangka
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Agustus 2025

    Perjalanan Panjang Kasus Korupsi CSR BI-OJK, 2 Anggota DPR Jadi Tersangka Nasional 8 Agustus 2025

    Perjalanan Panjang Kasus Korupsi CSR BI-OJK, 2 Anggota DPR Jadi Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan dua anggota DPR RI, Heri Gunawan dan Satori, sebagai tersangka korupsi.
    Heri merupakan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, sementara Satori dari Fraksi Nasdem.
    Keduanya disangka menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020-2023.
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya telah mengantongi bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka.
    “Menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu HG (Heri Gunawan) selaku Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 dan ST (Satori) selaku Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Praktik culas anggota dewan menerima aliran dana CSR BI sudah terendus KPK jauh sebelum nama Heri dan Satori diumumkan secara resmi.
    Sejak pertengahan 2024, sudah beredar isu bahwa lembaga antirasuah tengah mengusut dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK yang menyeret dua nama anggota dewan.
    Kabar dugaan korupsi penggunaan Dana CSR BI dan OJK saat itu sudah dikonfirmasi Asep.
    “Bahwa KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK tahun 2023,” kata Asep di Bogor, 13 September 2024.
    Kasus itu kemudian menjadi sorotan publik setelah KPK mulai menggelar upaya paksa penggeledahan pada Desember 2024.
    Saat itu, KPK telah meningkatkan status hukum Heri dan Satori sebagai tersangka.
    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK saat itu, Rudi Setiawan, mengatakan tim penyidik menggeledah beberapa ruang kerja di Kantor BI, termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.
    Ketika itu, penyidik menemukan bukti elektronik dan beberapa dokumen.
    Setelah operasi penggeledahan, KPK memanggil Heri dan Satori untuk menjalani pemeriksaan pada akhir Desember 2024.
    Pada 18 Februari 2024, penyidik memeriksa Satori.
    Pada kurun waktu tersebut, tenaga ahli Heri juga diperiksa.
    Satori kemudian kembali menjalani pemeriksaan penyidik pada 21 April 2024.
    Selang dua bulan kemudian, penyidik kembali memeriksa Heri dan Satori pada 18 Juni.
    Dalam perkara ini, Heri dan Satori diduga merekomendasikan yayasan yang akan menerima dana CSR BI-OJK.
    Yayasan itu dikelola oleh mereka sendiri yang duduk di Komisi DPR RI dengan bidang tugas terkait perbankan.
    Namun, yayasan yang mereka kelola itu tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana menjadi syarat dalam proposal bantuan dana CSR.
    KPK kemudian menduga, Heri menerima uang Rp 15,86 miliar dengan rincian Rp 6,26 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, senilai Rp 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta senilai Rp 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.
    Dana yang diterima yayasan itu kemudian dipindahkan ke rekening pribadi melalui transfer.
    Ia juga disebut meminta anak buahnya membuka rekening baru yang akan digunakan sebagai penampungan pencairan dana melalui metode setor tunai.
    “HG (Heri Gunawan) menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” ujar Asep.
    Sementara itu, Satori diduga menerima dana CSR Rp 12,52 miliar dengan rincian Rp 6,30 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, senilai Rp 5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta sejumlah Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lain.
    Uang yang diterima itu kemudian digunakan Satori untuk deposito dan pembelian aset.
    “Ia juga melakukan pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya,” tutur Asep.
    Kepada penyidik, Satori mengungkapkan sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI menerima dana CSR tersebut.
     
    “Bahwa menurut pengakuan ST (Satori), sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. KPK akan mendalami keterangan ST tersebut,” kata Asep.
    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, pihaknya menghormati langkah KPK menetapkan Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka.
    “Kita hormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK terkait penetapan tersangka dua anggota DPR RI yang berkaitan dengan Program Sosial Bank Indonesia,” kata Misbakhun, Kamis malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jabar tertinggi dalam penerima bansos bertransaksi judol

    Jabar tertinggi dalam penerima bansos bertransaksi judol

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemensos: Jabar tertinggi dalam penerima bansos bertransaksi judol
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 18:10 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi yang teridentifikasi penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) selama semester pertama 2025.

    “Jawa Barat ada 49.431 orang pemain judi oniline dengan transaksi senilai Rp199 miliar,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai pertemuan terbatas dengan Ketua PPATK di Jakarta, Kamis.

    Mensos Saifullah Yusuf memaparkan setelah Jawa Barat, juga ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 18.363 penerima bansos menjadi pemain judol senilai Rp83 miliar, serta Jawa Timur dengan 9.771 penerima bansos main judol dengan nilai transaksi Rp53 miliar.

    Provinsi Jakarta sebanyak 7.717 orang dengan nilai Rp36 miliar, Banten sebanyak 5.317 orang dengan nilai Rp25 miliar, dan Lampung sebanyak 5.039 orang dengan nilai Rp18 miliar.

    Sementara pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor mencatat jumlah tertinggi dengan 5.497 orang dengan nilai transaksi Rp22 miliar, diikuti oleh Kota Surabaya sebanyak 1.816 orang dengan nilai transaksi Rp9 miliar, dan Jakarta Pusat sebanyak 1.754 orang dengan nilai transaksi Rp9 miliar.

    Secara keseluruhan, kata dia, dari hasil penelusuran rekening penerima bansos oleh PPATK terdapat 132.557 yang teridentifikasi melakukan transaksi judi online selama semester pertama 2025 dengan total nominal transaksi mencapai Rp542,5 miliar.

    Adapun transaksi terbanyak dilakukan melalui dompet digital Dana sebanyak 303.124 kali, disusul BCA (52.727), BRI (12.993), BNI (4.320), dan Mandiri (2.788).

    “Ini menunjukkan pola yang perlu kita waspadai. Kita ingin bantuannya tepat sasaran, bukan diselewengkan untuk judi,” kata Mensos Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo.

    Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini sedang melakukan verifikasi dan pemadanan data lanjutan rekening penerima manfaat agar bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako ini tidak hanya sampai ke tangan yang berhak dan digunakan sesuai tujuan pengentasan kemiskinan.

    “Sisa ada 375 ribu-an, ya, mereka masih menerima bansos triwulan pertama dan kedua, tetapi dengan adanya temuan PPATK maka akan kita evaluasi apakah mereka masih layak untuk penyaluran triwulan ketiga nanti,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

    Sumber : Antara

  • Daftar 3 Insiden Kereta Api Anjlok dalam Sepekan, Apa Saja?

    Daftar 3 Insiden Kereta Api Anjlok dalam Sepekan, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Rentetan insiden kereta anjlok terjadi beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Dalam satu pekan ini saja, setidaknya terdapat tiga insiden kereta anjlok di tiga lokasi yang berbeda.

    Ketiga kereta tersebut yakni kereta api jarak jauh KA Bromo Anggrek pada 1 Agustus. Kemudian, pada 5 Agustus 2025 lalu, terdapat dua kereta yang anjlok, KRL di emplasemen Stasiun Jakarta Kota dan KA Kuala Stabas (KA S5) di Lampung.

    Meski tidak ada korban jiwa dalam ketiga insiden tersebut, tetapi penumpang mengalami dampaknya secara langsung. Mulai dari keterlambatan kereta, pembatalan perjalanan KRL maupun KA jarak jauh, hingga rekayasa rute yang harus dilakukan dan mengganggu rencana perjalanan penumpang.

    Pada insiden anjloknya KA Bromo Anggrek, KAI membatalkan 80 perjalanan dan 42 perjalanan lainnya dialihkan melalui jalur memutar via Purwokerto – Kroya – Bandung akibat kejadian tersebut.

    Sementara itu, imbas KRL anjlok, puluhan perjalanan dari arah Bogor/Depok/Nambo dari sekitar pukul 07.30 WIB hingga 12.00 WIB harus berhenti sebagian di Stasiun Jayakarta dan Manggarai. 

    Pemerintah pusat maupun pihak KAI dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) meminta maaf atas kejadian tersebut. 

    Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Didiek Hartantyo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas terganggunya layanan akibat anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Pegadenbaru, Subang, pada Jumat (1/8).  

    Didiek menyampaikan bahwa sejak kejadian, selama 19 jam lebih dari 200 personel teknis dan tim manajemen dikerahkan untuk melakukan evakuasi, perbaikan jalur, serta rekayasa pola operasi guna meminimalkan dampak bagi pelanggan. 

    “Kami menyadari sepenuhnya bahwa insiden ini berdampak besar terhadap rencana perjalanan banyak pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berterima kasih atas kesabaran serta pengertian yang telah diberikan,” ujar Didiek dalam keterangan pers dikutip Senin, (4/8/2025). 

    Bahkan dalam insiden tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi turun langsung ke lokasi kejadian dan membentuk tim audit independen untuk mengevaluasi penyebab anjloknya KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi – Gambir.

    Warganet pun mempertanyakan kejadian yang terjadi dalam waktu berdekatan tersebut. “Udah 3 kali anjlok dalam seminggu min [admin],” tulis akun @dxrkchocolx di platform X. 

    “Kemunduran jaman bahula min. Banyak anjlok, 1-2 kali musibah. Klo keseringan sarana prasarananya yg kudu dievaluasi,” tulis @john20894. 

    Berikut Daftar Insiden Kereta Anjlok dalam Sepekan Awal Agustus 2025:

    1. KA Argo Bromo Anggrek

    Kereta KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi–Gambir anjlok di emplasemen jalur sekitar Stasiun Pegadenbaru, Subang, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025) pukul 15.47 WIB.  

    Evakuasi rangkaian kereta selesai dilakukan pada Sabtu (2/8) pukul 07.00 WIB, sedangkan perbaikan jalur berlanjut hingga Minggu (3/8) pagi. Jalur kembali dapat digunakan sejak pukul 10.57 WIB dan dilewati pertama kali oleh KA Argo Lawu dengan kecepatan terbatas.

    2. KRL di Stasiun Jakarta Kota

    Commuter Line Bogor imbas anjloknya rangkaian Commuter Line No. 1189 relasi Bogor – Jakarta Kota pada Selasa pagi (5/8) sekitar pukul 07.17 WIB di emplasemen Stasiun Jakarta Kota. 

    Petugas terkait dan tim dari Kereta Bantuan NR yang berada di lokasi telah berhasil mengevakuasi kereta untuk mengembalikan posisi roda kereta di atas badan rel. Evakuasi selesai dilakukan pada pukul 09.57 WIB.

    Meski evakuasi sudah selesai, kereta belum dapat serta merta melaju sampai Jakarta Kota. Untuk tetap melayani pengguna, hingga pukul 09.50 WIB KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line Bogor hanya sampai Stasiun Jayakarta dan Stasiun Gondangdia untuk kembali ke arah Depok/Bogor.

    Berdasarkan pantauan Bisnis pada pukul 09.33 WIB, perjalanan dari Bogor ke Manggarai yang biasanya ditempuh sekitar 1 jam, tetapi dalam kurun waktu tersebut baru sampai Stasiun Depok Baru. 

    KAI Commuter masih memberlakukan rekayasa pola operasi  perjalanan Commuter Line Bogor untuk kereta keberangkatan pukul 11.38 WIB dari Universitas Indonesia. Di mana hanya sampai stasiun Manggarai yang kemudian kembali untuk arah Depok/Bogor.  

    Kemudian kereta berikutnya, juga memberlakukan pola yang sama. Namun, saat melewati Stasiun Tebet atau sekitar pukul 12.14 WIB, petugas/kondektur di dalam kereta menginformasikan bahwa terjadi perubahan jalur yang semula hanya sampai Manggarai, tetapi berlanjut sampai Jakarta Kota. 

    3. KA Kuala Stabas (KA S5) Lampung

    Perjalanan KA Kuala Stabas (KA S5), rute Baturaja-Tanjungkarang mengalami anjlokan di Kilometer 141+2, jalur hilir Negeriagung-Tulungbuyut, Kab. Way Kanan, Lampung, pada 5 Agustus 2025, pukul 16.20 WIB.

    Imbas dari kejadian ini mengakibatkan perjalanan KA S5 mengalami keterlambatan lebih dari 180 menit. Saat ini, proses evakuasi dan normalisasi jalur sedang dilakukan oleh unit terkait.

  • Ikut Gugat Dedi Mulyadi, Bamus Swasta Cianjur: Cegah Putus Sekolah Bukan Saat Penerimaan Siswa Baru
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        7 Agustus 2025

    Ikut Gugat Dedi Mulyadi, Bamus Swasta Cianjur: Cegah Putus Sekolah Bukan Saat Penerimaan Siswa Baru Bandung 7 Agustus 2025

    Ikut Gugat Dedi Mulyadi, Bamus Swasta Cianjur: Cegah Putus Sekolah Bukan Saat Penerimaan Siswa Baru
    Editor
    KOMPAS.com
    – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengungkap alas ikut menggugat Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) melalui penambahan rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas.
    Ketua BMPS Cianjur, Mohammad Toha, menegaskan, pihaknya turut melakukan upaya hukum ini demi memperjuangkan nasib sekolah swasta yang dirugikan oleh kebijakan tersebut.
    Dia pun memberikan pendapat tentang pencegahan anak putus sekolah.
    “Upaya pencegahan anak putus sekolah seharusnya dilakukan bukan saat penerimaan siswa baru, tetapi setelahnya,” ucap Toha, saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (6/8/2025).
    “Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah itulah yang perlu disisir dan didorong agar mau melanjutkan, baik ke sekolah negeri maupun swasta,” tuturnya.
    Menurut Toha, penambahan kuota rombel tidak serta-merta mampu mencegah anak putus sekolah.
    Sebaliknya, ia menilai kebijakan ini justru memunculkan masalah baru bagi sekolah swasta.
    “Dalam hal ini, sekolah swasta dirugikan. Pemerintah yang seharusnya mengayomi seluruh masyarakat justru dengan peraturan ini semakin menegaskan dikotomi antara sekolah negeri dan swasta,” ucapnya.
    Ia menambahkan, di lapangan sering terjadi kasus siswa yang sudah mendaftar di sekolah swasta kemudian ditarik kembali ke sekolah negeri demi memenuhi kuota rombel.
    Toha berharap langkah hukum ini bisa membatalkan kebijakan tersebut dan digantikan dengan regulasi yang lebih adil.
    “Kalau memang ingin mencegah anak putus sekolah secara nyata, ya jangan mendikotomikan sekolah negeri dan swasta. Kalau memang ingin menurunkan angka putus sekolah, ayo kita bersama-sama, baik negeri maupun swasta,” kata dia.
    Diketahui, delapan organisasi sekolah swasta di Jawa Barat telah menggugat Keputusan Gubernur Jabar tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 31 Juli 2025. Gugatan ini teregistrasi dengan nomor perkara 121/G/2025/PTUN.BDG dan dijadwalkan untuk pemeriksaan berkas pada Kamis (7/8/2025) pukul 10.00 WIB.
    * Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat
    * BMPS Kabupaten Bandung
    * BMPS Kabupaten Cianjur
    * BMPS Kota Bogor
    * BMPS Kabupaten Garut
    * BMPS Kota Cirebon
    * BMPS Kabupaten Kuningan
    * BMPS Kota Sukabumi
    (Penulis Kontributor Cianjur Kompas.com: Firman Taufiqurrahman)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rem Blong, Truk Tabrak Mobil di Bogor hingga Terguling
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Agustus 2025

    Rem Blong, Truk Tabrak Mobil di Bogor hingga Terguling Megapolitan 6 Agustus 2025

    Rem Blong, Truk Tabrak Mobil di Bogor hingga Terguling
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Dua kendaraan truk terlibat kecelakaan di Jalan Ence Sumantadireja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (6/8/2025).
    Akibat kecelakaan ini, dua orang sopir truk mengalami luka-luka.
    Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Santi Marintan mengatakan, penyebab kecelakaan diduga karena salah satu truk mengalami gagal fungsi rem alias blong.
    “Dua pengemudi truk luka ringan. Saat ini kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi,” kata Santi, saat dikonfirmasi.
    Kecelakaan ini berawal saat truk bernomor polisi B 9909 WRU melaju dari arah Cipaku menuju Batu Tulis.
    Di lokasi jalanan menurun, truk tersebut mengalami rem blong, sehingga menabrak truk bernomor polisi B 8026 GS yang muncul dari arah berlawanan.
    “Diduga mengalami gagal fungsi pengereman sehingga hilang kendali. Kemudian menabrak kendaraan truk lainnya yang berada di lajur berlawanan. Posisi truk yang mengalami rem blong kemudian terguling,” ujar Santi.
    Kasus kecelakaan tersebut saat ini telah ditangani oleh Unit Laka Lantas Polresta Bogor Kota.
    Sementara, dua pengemudi truk yang mengalami luka telah mendapat perawatan.
    “Kondisi kedua truk mengalami kerusakan. Sudah dievakuasi,” pungkas Santi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

    AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat segera melakukan investigasi mendalam imbas maraknya insiden kereta anjlok.

    AHY menyebut telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Di mana, orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar pemerintah memberikan atensi lebih pada keselamatan pelaksanaan transportasi umum.

    “Tadi saya sudah sampaikan juga dalam forum sidang Kabinet [kepada] Pak Presiden, atensi untuk keselamatan para penumpang berbagai moda transportasi, sekali lagi darat, laut, udara maupun kereta ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari kita semuanya,” jelasnya di Istana Merdeka, Rabu (6/8/2025).

    Sejalan dengan hal itu, AHY meminta agar kementerian teknis terkait dapat segera merampungkan proses investigasi secara penuh. Nantinya, hasil investigasi tersebut bakal dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh penyelenggara jaringan transportasi umum.

    “Harus diinvestigasi secara penuh. Apakah itu masalah teknis, masalah keretanya termasuk prasarana pendukungnya, termasuk juga untuk kapal, apakah karena kondisinya memang tidak layak atau juga ada faktor fatigue, human error dan lain sebagainya,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, AHY juga meminta agar pelaksana transportasi umum dapat mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi guna menghindari kejadian yang sama terus terjadi berulang.

    “Ini yang harus menjadi satu kesatuan sehingga kita bisa mencegah kecelakaan dan memanimalisir segala kerugian, apalagi korban jiwa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KA Argo Bromo Anggrek diketahui mengalami insiden anjlok tepat di Emplasemen Stasiun Pegadenbaru, daerah Subang, Jawa Barat pada 1 Agustus 2025.

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tengah melakukan investigasi lanjutan untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Meski demikian, dipastikan tidak Ada korban jiwa atas peristiwa tersebut.

    Tak berselang lama, insiden kereta anjlok kembali terjadi. Kali ini melibatkan rangkaian KRL Commuter Line 1189 (Bogor—Jakarta Kota) di jalur IX Stasiun Jakarta Kota sekitar pukul 08.00 WIB.

    PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyampaikan bahwa insiden itu berimbas pada gangguan perjalanan kereta yang berasal dari Bogor maupun Nambo yang tidak dapat melakukan mobilisasi sampai Stasiun Jakarta Kota. 

  • 3
                    
                        Dedi Mulyadi Digugat 8 Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN Buntut Aturan Rombel 50 Siswa
                        Bandung

    3 Dedi Mulyadi Digugat 8 Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN Buntut Aturan Rombel 50 Siswa Bandung

    Dedi Mulyadi Digugat 8 Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN Buntut Aturan Rombel 50 Siswa
    Editor
    KOMPAS.com –
    Sebanyak delapan organisasi sekolah swasta jenjang sekolah menengah atas (SMA) menggugat Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang petunjuk teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) melalui penambahan rombongan belajar (Rombel) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
    Adapun aturan itu dikeluarkan pada 26 Juni 2025.
    Gugatan tersebut diajukan pada 31 Juli 2025 dan sudah teregistrasi dengan nomor perkara: 121/G/2025/PTUN.BDG dan akan dilakukan pemeriksaan berkas pada Kamis 7 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.
    “Jadi, benar yang menjadi tergugatnya nanti adalah Gubernur dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nanti mereka biasanya akan diwakili ini oleh kuasa yang biasanya ini dari Biro Hukum,” ujar Humas PTUN Bandung, Enrico Simanjuntak, Rabu (6/8/2025).
    “Gugatannya ini diajukan tertanggal 31 Juli 2025 dan oleh ketua pengadilan telah ditetapkan majelisnya yang akan memeriksa, dan majelis hakim yang ditugaskan untuk mengadili perkara tersebut telah menetapkan jadwal persidangan,” katanya.
    PTUN Bandung, kata dia, akan melakukan pemeriksaan formalitas gugatan dari pihak penggugat untuk kemudian dimatangkan oleh majelis hakim.
    Selain itu, nantinya penggugat akan dimintai informasi atau data-data terkait dengan adanya objek sengketa ini.
    Pemeriksaan ini akan memakan waktu sekitar 30 hari, setelah itu masuk tahap pembacaan gugatan, jawaban dari tergugat, replik, duplik hingga pembuktian.
    “Pembuktian dimulai dari bukti surat, bukti elektronik, menghadirkan saksi, ahli, dan, alat bukti lainnya yang terkait. Setelah pembuktian nanti kesimpulan, baru setelah kesimpulan dilanjutkan dengan tahap akhir yaitu putusan begitu,” katanya.
    Adapun delapan organisasi sebagai penggugat dalam perkara ini yaitu:
    1.Forum Kepala Sekolah Sma Swasta Provinsi Jawa Barat

    2.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung

    3.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Cianjur

    4.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor

    5.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Garut

    6.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Cirebon

    7.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Kuningan

    8.Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Sukabumi.
    Sebelumnya diberitakan, aturan Dedi Mulyadi terkait rombongan belajar satu kelas 50 siswa menuai kritik dari sekolah swasta.
    Sejumlah sekolah swasta menyebut aturan ini membuat mereka tidak memiliki peminat. Sejumlah sekolah swasta bahkan terancam tutup karena kebijakan ini.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 8 Organisasi Sekolah Swasta Menggugat Dedi Mulyadi ke PTUN, Imbas Penambahan Rombel Program PAPS
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi sebut motif pencuri kalung berlian di Jakut karena gaya hidup

    Polisi sebut motif pencuri kalung berlian di Jakut karena gaya hidup

    Jakarta (ANTARA) – Pihak kepolisian menyebutkan motif wanita berinisial AM (49) yang mencuri kalung emas dengan liontin berlian di Toko Diamond Jewellery Mall Artha Gading (MAG) di Jalan Boulevard Artha Gading Selatan, Jakarta Utara, pada Jumat (26/7) karena tuntutan gaya hidup.

    “Pelaku ini sudah beberapa kali tertangkap melakukan aksi pidana yang sama di beberapa tempat,” kata Kepala Unit Reserse (Kanit Reskrim) Polsek Kelapa Gading Polres Metro Jakarta Utara AKP Kiki Tanlim ​​​​​​ di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan pelaku AM ini sebelumnya pernah tertangkap melakukan pencurian perhiasan di kawasan Bogor.

    “Kejadian ini sudah enam bulan yang lalu,” kata Kiki.

    Selain itu, wanita yang menggunakan tas mereka Hermes ini juga pernah tertangkap mencuri perhiasan di Surabaya.

    “Jadi aksi ini sudah berulang dan kali ini terjadi di Kelapa Gading,” ujarnya.

    Selain itu, pelaku juga telah memberikan barang bukti berupa kalung emas beserta liontin emas 18 karat seberat 4,09 gram dan berlian solitair 0,17 crt.

    “Barang bukti ini memang disimpan di apartemen pelaku dan pelaku mengaku serta menyerahkan barang bukti itu kepada kami,” katanya.

    Polsek Kelapa Gading masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus ini untuk mendalami apa ada pelaku lain.

    Sebelumnya, kepolisian telah menangkap seorang perempuan berinisial AM (49) yang diduga mencuri sebuah kalung emas dengan mata berlian di Toko Diamond Jewelrey Mall Artha Gading (MAG) di Jalan Boulevard Artha Gading Selatan pada Jumat (26/7).

    “Kami menangkap pelaku AM di Apartemen Altiz Bintaro Pondok Aren Tangerang Selatan pada Jumat (1/2) dengan sejumlah barang bukti setelah melakukan serangkaian penyelidikan,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Sabtu (2/8).

    Petugas Kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti berupa baju, celana dan tas yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian. Kemudian satu unit tas, dua unit telepon seluler dan rekaman video pemantau yang ada di toko tersebut sebagai barang bukti.

    Penangkapan ini dilakukan setelah adanya laporan kepolisian dari korban berinisial HER yang melaporkan kejadian pencurian ini kepada SPKT Polsek Kelapa Gading pada Sabtu (27/7). Korban mengalami kerugian sekitar Rp50 juta akibat aksi pidana itu.

    Korban mengatakan dirinya bekerja di Toko Diamond Jewellery dan pelaku datang seolah-olah ingin membeli. Pelaku meminta dirinya mengambil tiga barang berupa kalung dan cincin.

    Setelah itu pelaku melihat-lihat barang tersebut dan tanpa disadari pelaku ini mengambil satu kalung emas dengan liontin berlian.
    Saat korban merapikan barang, pelaku ini mencuri kalung dengan melilitkan kalung di tangan dan menutupinya dengan baju lengan panjang. Atas kejadian tersebut korban melapor ke Polsek Kelapa Gading.

    Barang bukti kalung emas dengan liontin berlian yang dicuri pelaku AM dari toko emas di Toko Diamond Jewellery Mall Artha Gading, Selasa (5/8/2027). ANTARA/Mario Sofia Nasution

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.