kab/kota: Bogor

  • Operator Buldoser Tewas Tertimbun Longsor di TPA Galuga Bogor PNS

    Operator Buldoser Tewas Tertimbun Longsor di TPA Galuga Bogor PNS

    Bogor

    Longsor menimbun tiga orang dan tewaskan operator alat berat bernama Agus Haris Mulyana di TPA Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, korban tewas berstatus Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang sudah lama mengabdi di Kota Bogor.

    “Tentu bagi kami ini kehilangan, karena yang bersangkutan, almarhum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah mengabdikan dirinya di Pemerintah Kota Bogor cukup lama,” kata Dedie, Senin (11/8/2025).

    “Jadi kita sangat prihatin, yang pertama menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban,” imbuhnya.

    Selidiki Penyebab Longsor

    Dedie mengatakan, Pemerintah Kota Bogor masih menyelidiki penyebab longsor yang tewaskan operator alat berat di TPA Galuga. Harapannya agar peristiwa tersebut tidak terulang dan penanganan sampah sesuai proaedur.

    “Artinya sedang kita selidiki apakah bentuknya adalah longsor atau memang karena tumpukan yang terlalu tinggi, sehingga terkena pergeseran dan mengakibatkan tiga orang ini tertimbun dan salahsatunya meninggal dunia,” kata Dedie.

    “Tentu saya tadi sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk segera melakukan tinjauan ke lokasi, kemudian menangani korban. Tentunya ke depan hal ini tidak boleh terjadi,” kata Dedie.

    (sol/isa)

  • TPA Galuga Bogor Longsor, Operator Alat Berat Tewas Tertimbun Sampah

    TPA Galuga Bogor Longsor, Operator Alat Berat Tewas Tertimbun Sampah

    Bogor

    Longsor terjadi di Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Satu orang operator alat berat tewas tertimbun.

    “Dilaporkan terjadi sampah longsor di TPA Galuga mengakibatkan satu orang meninggal,” kata Kapolsek Cibungbulang Kompol Heri Hermawan, Senin (11/8/2025).

    “Korban sudah dievakuasi, sudah dibawa ke rumah sakit,” imbuhnya.

    Peristiwa terjadi pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB. Korban tewas seorang operator alat berat bernama Agus Hari Mulyana (49) yang sedang melakukan pekerjaan rutin meratakan tumpukan sampah.

    “Iya memang terkena musibah, (korban) sedang bekerja rutin melakukan perataan sampah di TPA Galuga,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor Deni Wismanto dihubungi terpisah.

    Dalam video beredar dilihat detikcom, tampak satu alat berat tertimbun gunungan sampah. Dalam video itu dinarasikan satu orang ikut tertimbun bersama alat berat tersebut.

    Video beredar kemudian menayangkan sekelompok orang mengevakuasi seseorang dari timbunan sampah. Di sekitar lokasi, tampak sejumlah orang menyaksikan proses evakuasi tersebut.

    (sol/mea)

  • Datang ke Balai Kota Jakarta, ini tuntutan 30 Ketua PPPSRS

    Datang ke Balai Kota Jakarta, ini tuntutan 30 Ketua PPPSRS

    Massa datangi Balai Kota Jakarta, Senin (11/8/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Datang ke Balai Kota Jakarta, ini tuntutan 30 Ketua PPPSRS
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 11:58 WIB

    Elshinta.com – Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) berjumlah 30 orang dari berbagai wilayah Jakarta mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025). Mereka menuntut Gubernur Jakarta Pramono Anung menuntaskan persoalan tarif air bersih di rumah susun.

    Ketua Umum P3RSI, Adjit Lauhatta, mengungkapkan bahwa janji pertemuan telah disampaikan Staf Khusus Gubernur, Wisnu P., saat mediasi aksi unjuk rasa besar pada 21 Juli lalu. Namun, hingga kini janji tersebut belum terealisasi.

    “Saat mediasi Unjuk Rasa Akbar ribuan Warga Rumah Susun, 21 Juli 2025 di Balai Kota, Pak Wisnu dengan yakin mengatakan bisa mempertemukan kami dengan Gubernur. Katanya, (waktu itu) Gubernur sangat sibuk sehingga belum bisa bertemu,” kata Adjit Lauhatta.

    Adjit menilai pascapertemuan tersebut, komunikasi menjadi sulit. Bahkan, Wisnu disebut ikut beralasan sibuk. “Maaf Pak, kegiatan padet dengan segala permasalah DKI Jakarta sebagai ibu kota dan permasalahan,” demikian pesan singkat Wisnu yang dibacakan Adjit.

    Menurutnya, hal ini membuat warga merasa Gubernur tidak menganggap penting persoalan tarif air yang mereka hadapi. “Kami merasa Bapak Gubernur tidak menganggap penting masalah yang dihadapi puluhan ribu warga rumah susun di Jakarta terhadap ketidakadilan penggolongan pelanggan air PAM Jaya,” tegasnya.

    Adjit menuturkan, permintaan mereka hanya ingin bertemu dan menyampaikan keberatan terkait penggolongan pelanggan air bersih yang dianggap tidak adil. Saat ini, rusun dikategorikan sebagai pelanggan Kelompok III, setara pusat bisnis dan industri, padahal fungsi utamanya adalah hunian.

    “Kami merasa persoalan ini berlarut-larut, biar ada keputusan yang pasti, warga rumah susun berencana melakukan gugatan terhadap persoalan ini. Kami sudah berkonsultasi dengan kuasa hukum. Paling lambat akhir bulan ini akan didaftarkan,” jelasnya.

    Keluhan serupa datang dari Ketua PPPSRS Kalibata City, Musdalifah Pangka, yang menyoroti beban tarif bagi warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di rusunami subsidi. “Warga MBR harus bayar Rp12.500 per meter kubik, padahal seharusnya hanya Rp7.500. Ini jelas keliru,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan janji kampanye pasangan Pramono–Rano. “Kalau tarif air saja tidak adil, bagaimana bisa bicara kesejahteraan? Saya sangat kecewa Gubernur masih tidak mau berkomunikasi dengan warga rusunami. Jelas-jelas program Pemerintah yang ingin menyediakan tempat tinggal yang layak huni,” ungkapnya.

    Ketua PPPSRS Royal Mediterania Garden Residences, Yohannes, menambahkan keberatan serupa. Ia merujuk pada Pergub DKI Jakarta No. 37 Tahun 2024 yang menyebut Kelompok II sebagai kategori pelanggan rumah tangga dengan kebutuhan dasar air minum. “Kelompok III itu untuk mal, pabrik, dan pelabuhan. Kami bukan itu. Kami tinggal di rusun, bukan menjalankan bisnis,” tegasnya.

    Mereka mendesak Gubernur meninjau ulang kebijakan penggolongan pelanggan air PAM Jaya, dan mengingatkan fungsi sosial BUMD tersebut. “Sebagai BUMD, PAM Jaya harus tetap menjalankan fungsi sosialnya. Jangan korbankan warga MBR demi keuntungan,” tutup Yohannes.

     

    Sebelumnya, pernyataan Gubernur yang menyebut tarif air Jakarta “paling murah” dibanding kota lain menuai kritik. Data P3RSI menunjukkan tarif di Bogor dan Bekasi justru lebih rendah, dengan kategori pelanggan yang lebih sederhana: rumah tangga, industri, dan sosial, tanpa pembedaan rumah susun dan rumah tapak.

    Praktisi hukum rumah susun, Erlangga Kusuma, mengingatkan pejabat publik untuk berbicara berdasarkan data. “Polemik ini bukan cuma soal tarif, tapi soal ketidakadilan sistemik, mulai dari monopoli PAM Jaya hingga larangan air tanah yang membuat warga kehilangan pilihan,” tegasnya.

    Pengamat kebijakan publik, Sujoko, juga menilai klasifikasi pelanggan berdasarkan IMB sebagai kekeliruan logis. “Yang sah itu sertifikat dan pertelaan setelah bangunan selesai. IMB itu ibarat akta lahir yang belum ada namanya,” pungkasnya.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Momen Menteri LH Terjun Langsung Segel 4 Hotel di Puncak Bogor

    Momen Menteri LH Terjun Langsung Segel 4 Hotel di Puncak Bogor

    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) dan penyegelan empat hotel di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). “Tidak ada kompromi untuk pencemar lingkungan. Penyegelan ini adalah langkah tegas menyelamatkan Ciliwung dari hulu dan memastikan setiap pelaku usaha taat pada aturan,” ujar Hanif seperti dikutip dari siaran pers Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH, Senin (11/8/2025). (Dok. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup)

  • 3
                    
                        Cuti Bersama 18 Agustus 2025, Antara Euforia Libur ASN dan Keluhan Pekerja Swasta
                        Megapolitan

    3 Cuti Bersama 18 Agustus 2025, Antara Euforia Libur ASN dan Keluhan Pekerja Swasta Megapolitan

    Cuti Bersama 18 Agustus 2025, Antara Euforia Libur ASN dan Keluhan Pekerja Swasta
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suasana menjelang perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI tahun ini sedikit berbeda. Pemerintah menetapkan pada Senin (18/8/2025) sebagai cuti bersama bersama.
    Bagi aparatur sipil negara (ASN), kebijakan ini berarti libur panjang bertambah. Namun, bagi banyak karyawan swasta, rutinitas tetap berjalan seperti biasa.
    Karyawan di sebuah perusahaan keluarga di Bogor, Wiwi (32), menilai kebijakan ini terasa tidak adil. Ia berharap tanggal tersebut ditetapkan sebagai libur nasional agar berlaku serentak.
    “Harusnya serentak, putuskan saja jadi libur nasional. Karena ada beberapa perusahaan yang merasa milik sendiri, jadi tidak mewajibkan untuk libur para karyawannya,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    , Minggu (10/8/2025).
    Wiwi menuturkan, di perusahaannya, cuti bersama tidak otomatis berlaku.
    “Seperti saya, karena perusahaan milik perorangan, kalau cuma cuti bersama tetap masuk. Yang libur mah cuma orang pemerintah kali, dia mah enak. Mereka (pegawai di pemerintahan) udah siap-siap libur panjang, kita yang buruh mah kerja aja udeh,” tambahnya.
    Pandangan serupa datang dari Kojek (29), karyawan swasta lainnya. Ia menilai cuti bersama hanya menguntungkan pegawai pemerintah atau aparatur sipil nagara (APN)
    “Untuk urusan libur saja pilih-pilih. Klaim cuti bersama itu hanya berlaku bagi instansi pemerintah. Cuma dia-dia orang yang ngerasain libur, kalau kita bukan kerja di pemerintahan mana ada libur, susah,” kata Kojek.
    Bahkan, Wiwi mengusulkan agar kebijakan ini dibatalkan jika hanya menguntungkan segelintir pihak.
    “Lagian bukan hal mendesak untuk libur, kalau ada yang ketimpangan, hanya menguntungkan satu pihak batalin aja liburnya,” ujarnya.
    Rahmat (27), pekerja dengan sistem upah harian, juga mengkritisi kebijakan tersebut.
    Ia menilai jumlah cuti bersama pada 2025 sudah terlalu banyak dan berdampak pada produktivitas.
    “Ada baiknya tidak usah cuti bersama karena kalau dihitung-hitung terlalu banyak libur cuti bersama di tahun 2025, ini enggak produktif. Lagian demen banget cuti bersama,” katanya.
    Rahmat menambahkan, libur tambahan justru merugikan secara finansial.
    “Enggak perlulah cuti bersama karena sulit bagi kami yang hanya mendapatkan penghasilan harian. Sebaiknya jangan terlalu banyak libur, kantong kempes ini,” ungkapnya.
    Meski begitu, tak semua pihak menolak. Zahra (25), karyawan swasta di Jakarta Pusat, menyambut positif kebijakan tersebut.
    “Habis lomba (memperingati HUT RI) biasanya capek ya, nah cuti bersama ini bisa menjadi waktu tambahan untuk beristirahat. Tentunya ini juga berdampak positif untuk kesehatan,” ujarnya.
    Namun, Zahra mengakui tidak semua sektor usaha dapat menerapkan kebijakan ini.
    “Jadi, saya kira fleksibilitas dari masing-masing perusahaan tetap diperlukan,” tambahnya.
    Pemerintah menetapkan cuti bersama 18 Agustus 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PANRB Rini Widyantini pada 7 Agustus 2025.
    Di sektor swasta, penerapan cuti bersama bersifat fakultatif sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/MEN/XII/2016, sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing perusahaan.
    Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi, menjelaskan, penambahan libur ini bertujuan memberi masyarakat waktu lebih panjang untuk merayakan kemerdekaan.
    “Penambahan hari libur ini memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” ujar Imam, Kamis (7/8/2025).
    Sementara itu, Rini mengatakan, instansi pemerintah dapat mengatur penugasan pegawai secara proporsional sesuai karakteristik layanan masing-masing.
    Tujuannya adalah kebijakan itu agar masyarakat dapat merayakan HUT Kemerdekaan dengan penuh kegembiraan tanpa mengurangi kelancaran layanan publik.
    “Kita ingin masyarakat dapat merayakan HUT Kemerdekaan dengan penuh kegembiraan, tanpa mengurangi kelancaran layanan publik yang menjadi kebutuhan bersama,” kata Rini, Jumat (8/8/2025).
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Fitria Chusna Farisa)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Cuti Bersama 18 Agustus 2025, Antara Euforia Libur ASN dan Keluhan Pekerja Swasta
                        Megapolitan

    6 Protes Karyawan yang Tak Libur Cuti Bersama 18 Agustus: Dinilai Pilih-pilih dan Usul Batal Megapolitan

    Protes Karyawan yang Tak Libur Cuti Bersama 18 Agustus: Dinilai Pilih-pilih dan Usul Batal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keputusan pemerintah menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai hari cuti bersama nasional memunculkan beragam respons dari kalangn pekerja.
    Bagi aparatur sipil negara (ASN), kebijakan ini berarti akhir pekan panjang setelah perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Namun, bagi banyak karyawan swasta, tanggal tersebut tetap menjadi hari kerja seperti biasa.
    Wiwi (32), karyawan di sebuah perusahaan keluarga, menilai, 18 Agustus 2025 seharusnya ditetapkan sebagai libur nasional agar berlaku serentak di semua perusahaan.
    Perempuan asal Bogor ini mengatakan, ada perusahaan yang tidak mewajibkan karyawannya libur karena status cuti bersama yang tidak mengikat sektor swasta.
    “Harusnya serentak, putuskan saja jadi libur nasional. Karena ada beberapa perusahaan yang merasa milik sendiri, jadi tidak mewajibkan untuk libur para karyawannya,” ucap Wiwi kepada
    Kompas.com
    , Minggu (10/8/2025).
    Menurut Wiwi, di tempat ia bekerja, cuti bersama tidak otomatis berlaku.
    “Seperti saya, karena perusahaan milik perorangan, kalau cuma cuti bersama tetap masuk. Yang libur mah cuma orang pemerintah kali, dia mah enak. Mereka (pegawai di pemerintahan) udah siap-siap libur panjang, kita yang buruh mah kerja aja udeh,” lanjut Wiwi.
    Senada dengan Wiwi, Kojek (29), karyawan swasta lainnya, menyebut, cuti bersama hanya menguntungkan pegawai pemerintah.
    Bagi Kojek, istilah “cuti bersama” pada praktiknya hanya berlaku bagi instansi pemerintah dan jarang diterapkan di perusahaan swasta.
    “Untuk urusan libur saja pilih-pilih. Klaim cuti bersama itu hanya berlaku bagi instansi pemerintah. Cuma dia-dia orang yang ngerasain libur, kalau kita bukan kerja di pemerintahan mana ada libur, susah,” ucapnya.
    Ia meminta kebijakan cuti bersama berlaku menyeluruh, bukan hanya untuk sebagian pihak.
    Wiwi pun mengusulkan agar kebijakan cuti bersama 18 Agustus 2025 dibatalkan jika hanya menguntungkan segelintir pihak.
    “Lagian bukan hal mendesak untuk libur, kalau ada yang ketimpangan, hanya menguntungkan satu pihak batalin aja liburnya,” lanjut Wiwi.
    Pandangan serupa datang dari Rahmat (27) yang menilai jumlah cuti bersama di 2025 sudah terlalu banyak sehingga bisa berdampak pada penurunan produktivitas kerja.
    “Ada baiknya tidak usah cuti bersama karena kalau dihitung-hitung terlalu banyak libur cuti bersama di tahun 2025, ini enggak produktif. Lagian demen banget cuti bersama,” kata Rahmat.
    Rahmat yang bekerja dengan sistem upah harian menilai, libur tambahan justru merugikan secara finansial.
    “Enggak perlulah cuti bersama karena sulit bagi kami yang hanya mendapatkan penghasilan harian. Sebaiknya jangan terlalu banyak libur, kantong kempes ini,” kata dia.
    Berbeda dari yang lain, Zahra (25), karyawan swasta di Jakarta Pusat, justru menyambut baik cuti bersama tersebut.
    “Habis lomba (memperingati HUT RI) biasanya capek ya, nah cuti bersama ini bisa menjadi waktu tambahan untuk beristirahat. Tentunya ini juga berdampak positif untuk kesehatan,” kata Zahra.
    Namun, Zahra juga memahami tidak semua sektor usaha dapat menerapkan cuti bersama.
    “Jadi, saya kira fleksibilitas dari masing-masing perusahaan tetap diperlukan,” lanjut Zahra.
    Sebelumnya, pemerintah menetapkan cuti bersama 18 Agustus 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini pada 7 Agustus 2025.
    Kebijakan ini merevisi SKB sebelumnya (SKB No. 1017/2024, Nomor 2/2024, dan Nomor 2/2024) tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.
    Di sektor swasta, libur tersebut bersifat fakultatif sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/MEN/XII/2016. Pemberlakuan cuti bersama sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing perusahaan dan tidak memengaruhi hak cuti tahunan karyawan maupun pembayaran upah.
    Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi, menyebut, cuti bersama ini bertujuan memberi waktu lebih panjang bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan.
    “Penambahan hari libur ini memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” ujar Imam dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025).
    Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan, meskipun cuti bersama ditetapkan, pelayanan publik yang esensial tetap harus berjalan optimal.
    “Instansi pemerintah dapat mengatur penugasan pegawai secara proporsional sesuai karakteristik layanan masing-masing. Kita ingin masyarakat dapat merayakan HUT Kemerdekaan dengan penuh kegembiraan, tanpa mengurangi kelancaran layanan publik yang menjadi kebutuhan bersama,” tutur Rini, Jumat (8/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG: Awal Pekan Senin 11 Agustus 2025, Cuaca Indonesia Berpotensi Hujan Disertai Petir – Page 3

    BMKG: Awal Pekan Senin 11 Agustus 2025, Cuaca Indonesia Berpotensi Hujan Disertai Petir – Page 3

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, hujan masih akan turun di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan, walaupun saat ini musim kemarau.

    BMKG mencatat, pada beberapa hari terakhir hujan intensitas lebat hingga ekstrem terjadi di sejumlah wilayah, antara lain di Amahai (74,2 mm/hari), Bogor (129 mm/hari), Jambi (122,7 mm/hari), Riau (122,3 mm/hari), Papua Barat (121,0 mm/hari), dan Kepulauan Riau (99,6 mm/hari).

    “Peningkatan curah hujan ini terpantau secara signifikan di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua, yang mencerminkan adanya dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan dan aktivitas konvektif di wilayah tersebut,” demikian pernyataan BMKG mengenai prospek cuaca mingguan periode 8 – 14 Agustus 2025, yang dikutip pada Sabtu 9 Agustus 2025.

    BMKG menyampaikan, dinamika atmosfer yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berskala regional hingga global, termasuk aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) secara spasial, gelombang tropis seperti Gelombang Kelvin, Mixed Rossby-Gravity dan Low-Frequency.

    Selain itu, keberadaan sirkulasi siklonik di sekitar wilayah Indonesia turut memperkuat proses konveksi dan mendukung pertumbuhan awan hujan secara signifikan. Kombinasi dari berbagai dinamika atmosfer ini berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dalam beberapa hari terakhir.

    “Meskipun musim kemarau masih berlangsung, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya cuaca ekstrem, seperti hujan lebat yang disertai angin kencang,” tulis BMKG.

    Untuk mengantisipasi hal tersebut, pastikan untuk selalu memantau informasi cuaca dari BMKG, menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari risiko bencana, serta menyiapkan langkah-langkah preventif guna menghadapi perubahan cuaca yang signifikan dan tiba-tiba.

     

  • BMKG: Cuaca Jakarta Berpotensi Hujan Sepanjang Hari Saat Awal Pekan Senin 11 Agustus 2025 – Page 3

    BMKG: Cuaca Jakarta Berpotensi Hujan Sepanjang Hari Saat Awal Pekan Senin 11 Agustus 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah di Jakarta pada awal pekan, Senin (11/8/2025) mengalami hujan ringan pada pagi, siang, dan malam hari dengan suhu udara rata-rata berkisar 26–27 derajat Celcius.

    Dikutip dari akun Instagram BMKG @infobmkg, cuaca berawan tebal diprediksi bakal terjadi pada pagi dan siang hari, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi pada pagi, sore, dan malam hari.

    “Wilayah Jakarta Pusat diramalkan berawan tebal pada pagi dan siang hari, berawan pada sore hari, serta hujan ringan pada pagi dan malam hari,” kata BMKG, melansir Antara, Senin (11/8/2025).

    Kemudian, Jakarta Selatan diperkirakan berawan tebal sejak pagi hingga siang, sedangkan hujan ringan berpeluang turun pada sore dan malam hari.

    Di Jakarta Timur, cuaca berawan tebal berpotensi terjadi pada pagi hingga siang, dan hujan ringan berpotensi terjadi pada pagi, sore, dan malam hari.

    Cuaca Jakarta Utara diprakirakan berawan tebal pada pagi dan siang, berawan pada sore hari, serta hujan ringan pada pagi dan malam hari.

    Sementara, di Kepulauan Seribu cuaca berawan tebal diprediksi terjadi hampir sepanjang hari, dengan potensi hujan ringan pada pagi hari.

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, hujan masih akan turun di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan, walaupun saat ini musim kemarau.

    BMKG mencatat, pada beberapa hari terakhir hujan intensitas lebat hingga ekstrem terjadi di sejumlah wilayah, antara lain di Amahai (74,2 mm/hari), Bogor (129 mm/hari), Jambi (122,7 mm/hari), Riau (122,3 mm/hari), Papua Barat (121,0 mm/hari), dan Kepulauan Riau (99,6 mm/hari).

    “Peningkatan curah hujan ini terpantau secara signifikan di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua, yang mencerminkan adanya dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan dan aktivitas konvektif di wilayah tersebut,” demikian pernyataan BMKG mengenai prospek cuaca mingguan periode 8 – 14 Agustus 2025, yang dikutip pada Sabtu 9 Agustus 2025.

     

    Diperkirakan curah hujan lebat akan terus terjadi hingga bulan Maret nanti sebelum memasuki musim pancaroba atau musim panas.

  • Potret Keseruan Kirab Merah Putih di Bogor sampai Bikin Stafsus Menhan Deddy Corbuzier Terpukau: Luar Biasa! – Page 3

    Potret Keseruan Kirab Merah Putih di Bogor sampai Bikin Stafsus Menhan Deddy Corbuzier Terpukau: Luar Biasa! – Page 3

    Deddy mengaku bangga dan terharu bukan hanya karena kemeriahan acaranya. Tetapi semangat masyarakat yang konsisten merayakan HUT ke-80 RI secara mandiri.

    “Yang bikin saya makin bangga, ini semua bukan karena perintah pemerintah pusat, bukan karena dana APBN, bukan juga karena instruksi siapa pun. Ini murni karena kebanggaan teman-teman di Bogor. Ini luar biasa,” ungkapnya.

    Deddy mengungkapkan, ia diberi tugas untuk hadir di berbagai kota mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan RI. Namun, Kota Bogor menjadi kunjungan perdananya.

    “Saya bertanya-tanya, kenapa tugas saya pertama di bulan kemerdekaan ini justru ke Bogor? Kan banyak kota lain. Tapi ternyata Kota Bogor adalah kota yang menjadi acuan nasional dalam merayakan Hari Kemerdekaan. Bukan hanya karena sejarahnya, tapi juga karena semangat warganya,” jelasnya.

    Meski dalam kondisi kurang sehat, namun setelah melihat warga Kota Bogor begitu semangat mengobarkan energi nasionalisme, Deddy mengaku penyakitnya pun mendadak hilang.

    “Saya lagi flu. Tapi lihat semangat begini, flunya langsung hilang. Jadi saya enggak mau ngomong panjang lebar. Kadang kebanyakan bicara justru gak ada aksi. Tapi hari ini saya lihat, aksi nyata ada di sini,” imbuhnya.

  • Tiket Sold Out, BTV Semesta Berpesta 2025 Sukses Digelar di Jakarta

    Tiket Sold Out, BTV Semesta Berpesta 2025 Sukses Digelar di Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – Pergelaran festival BTV Semesta Berpesta 2025 telah sukses diselenggarakan di enam kota besar di Indonesia. Perhelatan penutup di Plaza Parkir Timur Senayan, Jakarta mendapatkan antusiasme luar biasa dari masyarakat ditandai dengan jumlah tiket masuk yang ludes terjual atau sold out.

    Managing Director B-Universe Apreyvita Wulansari menjelaskan tiket masuk ke dalam acara BTV Semesta Berpesta Jakarta 2025 telah habis terjual. Hal itu menunjukkan bahwa festival ini sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya para rakyat semesta.

    “Memang Jakarta selalu menjadi daya tarik tersendiri ya, crowd-nya juga pasti akan lebih banyak, kemudian antusiasme dari penonton juga luar biasa,” kata Apreyvita kepada Beritasatu.com.

    Pelaksanaan BTV Semesta Berpesta 2025 juga dinilai sangat sukses, melihat seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini sangat profesional dalam menjaga kelancaran dari festival. Antusias masyarakat yang ingin menyaksikan konser bertajuk “Sound of The Universe” juga terasa sangat besar, bahkan terlihat ada antrean panjang sejak pagi di pintu masuk.

    Selain sukses diselenggarakan di Kota Jakarta, BTV Semesta Berpesta juga telah sukses digelar di lima kota besar lain di Indonesia, mulai dari Palembang, Bandung, Bogor, Malang, dan Yogyakarta. Apreyvita berharap tur festival akbar tahunan ini bisa selalu dinantikan oleh masyarakat.

    “Kebetulan enam kota di tahun ini semuanya sold out, semuanya lancar, semuanya sesuai harapan. Jadi BTV Semesta Berpesta ini sangat dinanti-nantikan kehadirannya di semua kota,” imbuh Apreyvita.

    Selaku pihak penyelenggara, Apreyvita mengaku mendapatkan saran dan masukan terkait konser musik Sound of The Universe ini. Dia menjelaskan banyak yang meminta nama-nama musisi yang bisa dihadirkan dalam BTV Semesta Berpesta selanjutnya.

    “Tentunya tadi kita juga minta masukan dari teman-teman yang ada di sini, pengen siapa sih yang datang untuk band tahun depan. Nah itu menjadi masukan buat kami B-Universe,” pungkasnya.