Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Dishub DKI Uji Coba Kamera AI Hitung Penumpang Transjabodetabek Rute Bekasi

    Dishub DKI Uji Coba Kamera AI Hitung Penumpang Transjabodetabek Rute Bekasi

    Jakarta –

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai menguji coba penggunaan kamera berbasis artificial intelligence (AI) untuk menghitung jumlah penumpang bus. Uji coba dilakukan pada layanan Transjabodetabek rute Dukuh Atas-Bekasi dan Cawang-Bekasi.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan kamera yang sudah tersedia di bus akan ditambahkan sistem khusus agar mampu menghitung kepadatan penumpang secara otomatis.

    “Ini model counting jumlah penumpang. Semacam survei on bus, tapi sekarang menggunakan AI. Kamera di dalam bus kan sudah ada, tinggal ditambahkan sistemnya untuk kalkulasi jumlah penumpang,” kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Menurutnya, tujuan utama teknologi ini adalah memantau kepadatan penumpang sehingga data yang terkumpul bisa digunakan untuk evaluasi dan pengembangan layanan Transjakarta.

    Syafrin menegaskan uji coba dipusatkan di Bekasi karena pola pergerakan penumpang dari wilayah tersebut dinilai lebih cocok sebagai proof of concept dibandingkan rute lain seperti Bogor. Dishub memastikan bila sistem ini terbukti efektif, teknologi kamera AI akan diterapkan secara bertahap di seluruh armada Transjakarta.

    “Bekasi lebih dekat dan pola pergerakannya mewakili urban dan super urban. Kalau Bogor kan seratusan kilometer. Karena sifatnya baru proof of concept, kita pilih Bekasi,” jelasnya.

    (bel/idn)

  • Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

    Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, menjadi anggota Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pertama yang terjaring OTT KPK.

    “Benar [KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer],” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Kendati demikian, Fitroh belum menyampaikan secara detail terkait perkara apa yang diduga menjerat Noel ini. Pimpinan KPK jilid VI itu juga belum memerinci siapa saja pihak yang diamankan komisi antirasuah pada operasi senyap itu.

    Arsip foto- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan (memegang pengeras suara) menyemangati para buruh PT Bumi Sari Mas Indonesia yang menuntut hak mereka di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (7/82025). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

    Profil Singkat Immauel Ebenezer 

    Lantas, bagaimana profil Immanuel Ebenezer?

    Dalam catatan Bisnis, saat ini Immanuel Ebenezer tercatat sebagai politisi Gerindra. Namun jauh sebelum itu, dia adalah tim pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    Kala itu, dia menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman), organisasi yang dia bentuk untuk mendukung Jokowi untuk maju sebagai Presiden RI. 

    Pada Juni 2021, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melantik Noel sebagai komisaris utama PT Mega Eltra, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero). Baru setahun lebih menjabat, Erick Thohir kemudian mencopot Noel dari posisinya pada Maret 2022.

    Pada Pilpres 2024, pria kelahiran 22 Juli 1975 itu diketahui menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania.

    Hanya saja, dukungan untuk ganjat tak berselang lama. Sebab, pada Februari 2023, dia menyatakan dukungannya terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dengan demikian, Noel resmi membubarkan relawan Ganjar Pranowo Mania dan secara penuh mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

    Immanuel Ebenezer Punya Harta Rp17,6 Miliar

    Noel telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK saat awal menjabat sebagai Wamenaker pada 17 Januari 2025. Dalam LHKPN-nya itu, Noel melaporkan total aset kekayaannya sebesar Rp17,6 miliar.

    Mayoritas, harta Noel berasal dari aset tanah dan bangunan sebesar Rp12,1 miliar. Aset Noel tersebut di Depok hingga Bogor.

    Kemudian, Noel memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp3,3 miliar. Perinciannya, Mitsubishi Pajero, Kia Picanto, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser, dan Yamaha N-Max.

    Selain itu, Noel juga memiliki aset harta bergerak lainnya sebesar Rp109,5 juta dan kas setara kas Rp2 miliar. Adapun, Noel tercatat tak memiliki utang.

  • Update Terkini Gempa Bekasi: 106 Orang Terdampak, BPBD Terus Lakukan Pendataan

    Update Terkini Gempa Bekasi: 106 Orang Terdampak, BPBD Terus Lakukan Pendataan

    Berdasarkan data dari situs resmi BPBD Jabar, sepanjang Januari-Agustus 2025 bencana alam berupa gempa bumi terjadi empat kali dalam periode tersebut terjadi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

    Kejadian bencana alam paling dominan hingga Kamis, 21 Agustus 2025 yakni akibat cuaca ekstrem mencapai 509 kejadian, tanah longsor 295 kejadian, banjir 198 kejadian, kebakaran lahan 6 kejadian dan kekeringan empat kejadian.

    BPBD Jabar mencatat akibat bencana alam itu sebanyak 564.842 orang terdampak dan 68 orang diantaranya meninggal dunia.

    Sedangkan untuk kerugian materi berakibat 1.320 bangunan rusak berat, 2.808 rusak sedang, 5.261 rusak ringan dan 119.704 terendam.

    Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,9 skala mengguncang Bekasi dan sekitarnya Rabu malam. Gempa diikuti sejumlah gempa susulan yang menimbulkan kerusakan di beberapa titik.

  • Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

    Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

    Bisnbbis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu (20/8/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama lebih dari empat jam. Menurut Seskab Teddy, agenda pertemuan membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

    “Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari empat jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” ujar Teddy melalui rilisnya, Kamis (21/8/2025).

    Teddy pun menegaskan bahwa arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Ke-8 RI yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan saat HUT ke-80 RI. 

    Saat itu, kata Teddy, Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan dan aparat penegak hukum. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

    Selain para menteri, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

  • Nafa Urbach Dukung Tunjangan DPR Rp50 Juta, Warganet Murka

    Nafa Urbach Dukung Tunjangan DPR Rp50 Juta, Warganet Murka

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus artis Nafa Urbach menjadi sorotan publik setelah pernyataannya membela kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Namun, alih-alih mendapat dukungan, pernyataan tersebut memicu kemarahan warganet.

    Dalam video yang diunggah di Instagram,Nafa menjelaskan bahwa banyak anggota DPR berasal dari luar kota, sehingga memerlukan tunjangan untuk menyewa tempat tinggal di sekitar kompleks parlemen Senayan.

    “Dewan itu tidak dapat rumah jabatan, dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu, banyak yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka ke DPR,” ujar Nafa.

    Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem ini juga mengeluhkan kemacetan parah yang ia hadapi dari kediamannya di Bintaro, Tangerang Selatan, menuju Senayan. “Saya aja yang tinggal di Bintaro, macetnya tuh luar biasa,” tambahnya.

    Pernyataan ini justru menjadi bumerang. Warganet menilai argumen Nafa tidak sensitif terhadap realitas masyarakat biasa yang menghadapi tantangan serupa tanpa tunjangan

    “Nafa urbach kok ignorant banget sih kamu, gatau ya ada yg kerja pp dari bogor ke bekasi. Atau dari purwakarta ke bekasi. NAPAK MAKANYA 💢,” ujar @yudachuu.

    “Shame on you nafa urbach! Lu gatau gimana kita harus berangkat 3 jam sebelum jam kerja biar bisa on time dan ga kena macet????? Emg kita ribut minta rumah sm bos kita??? Yg milih dia siapa pantek?????? Tolol,” kata @caokyoot.

    “nafa urbach kata gue lo coba sesekali dah naik krl atau tije pas rush hour, biar napak tanah tuh moncong lo kalo ngomong,” ujar @haechantique_.

    “Aku resign (now fulltime florist) dari kerjaan selain jobdescnya ampun ampunan, jarak tempat kerja jauh dan lembur sampai jam set 12 malam. Dan kita ga ngeluh tuh nuntut 50jt. Cetek amat mental pejabat perkara macet doang,” kata @petalice_id.

    “@nafaurbach15 anda sebagai anggota @DPR_RI tidak menghargai @KAI121 @CommuterLine yang telah susah payah menyediakan sarana transportasi masal dan nyaman. Akan lebih mulia bila anda bisa ikut merasakan seperti para-para komuter daerah Tangerang menuju Jakarta. Tersedia KRL dari jam 04 pagi sampai jam 01 malam. Belum lagi @PT_Transjakarta @TransJakarta,” ujar @syueb2011.

    “Yaelaaah nafa, gw jg ngantor dr bintaro, pondok jaya dianter suami ke scbd naik motor pulang pergi santai bae, ujan yaa keujanan, panas yaa keringetan, pulang naek mrt ke lebak bulus nyambung dijemput suami motoran ke bintaro, buset dah,” ungkap @moonbae18.

    Bagaimana tanggapan detikers dengan pernyataan Nafa Urbach terkait tunjangan DPR Rp 50 juta?

    (afr/afr)

  • 28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    JAKARTA – Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi nasional serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka menuntut kenaikan upah, penghapusan outsourcing, serta menyuarakan isu gaji DPR yang mencolok.

    Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, aksi ini akan berlangsung di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” katanya secara daring, Rabu, 20 Agustus.

    Selain Jakarta, aksi serupa juga akan berlangsung serentak di kota-kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan berbagai daerah lainnya.

    Dalam aksinya, buruh membawa sejumlah tuntutan utama. Pertama, menolak upah murah dengan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada 2026. Perhitungan tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 yang menggunakan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2 persen. Dengan demikian, kenaikan yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen,” jelas Said Iqbal.

    Kedua, lanjut Said Iqbal, menghapus praktik outsourcing yang dinilai semakin merugikan buruh. Putusan MK menegaskan outsourcing hanya boleh dilakukan pada jenis pekerjaan tertentu. Namun di lapangan, praktik ini masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegasnya.

    DPR Hidup Mewah, Buruh Upahnya Murah

    Selain dua tuntutan utama, buruh juga menyoroti kesenjangan penghasilan antara anggota DPR dengan rakyat kecil. Said Iqbal mengungkapkan, gaji anggota DPR beserta tunjangan rumah mencapai Rp 154 juta per bulan atau lebih dari Rp 3 juta per hari.

    “Bandingkan dengan buruh kontrak di Jakarta yang hanya menerima Rp 5 juta per bulan atau Rp 150.000 per hari. Bahkan, pekerja informal seperti ojol rata-rata hanya Rp 600.000 per bulan, artinya Rp 20.000 per hari. Jauh dari cukup untuk hidup layak,” ungkapnya.

    Menurut Iqbal, kondisi ini mencederai rasa keadilan rakyat. “DPR kerja lima tahun dapat pensiun seumur hidup. Sementara buruh mudah di-PHK tanpa jaminan sosial, dan hidup dengan upah murah. Ketidakadilan ini melukai hati rakyat,” ucapnya.

  • Daftar Tuntutan Buruh yang Mau Gelar Aksi Gede-gedean 28 Agustus

    Daftar Tuntutan Buruh yang Mau Gelar Aksi Gede-gedean 28 Agustus

    Jakarta –

    Aksi serempak di pusat kota Jakarta bakal dilakukan puluhan ribu buruh pekan depan. Buruh menuntut beberapa hal kepada pemerintah, salah satunya adalah menaikkan upah minimum hingga 10%.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta, pada 28 Agustus 2025 mendatang. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

    Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Banda Aceh, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Gorontalo, dan lain-lain. Gerakan ini diberi nama HOSTUM yang merupakan kepanjangan ‘Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.’

    “Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).

    Tuntutan paling besar yang akan disuarakan adalah menolak upah murah. Kaum buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.

    “Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Said Iqbal.

    Tuntutan kedua adalah menghapus pola kerja outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.

    Isu Lain yang Akan Disuarakan:

    1. Bentuk Satgas PHK
    2. Naikkan PTKP Buruh Rp 7,5 juta/bulan
    3. Hapus pajak pesangon
    4. Hapus pajak THR
    5. Hapus pajak JHT6. Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah
    7. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    8. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
    9. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029

    (hal/ara)

  • Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, membahas situasi ekonomi terkini dan perkembangan investasi nasional.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti pertemuan tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat terbatas dengan para menteri itu merupakan yang terakhir dari rangkaian tiga rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

    “Terakhir, rapat bersama para menteri, (rapat) terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional,” kata Seskab Teddy.

    Dalam rapat terakhir di Hambalang hari ini, Seskab Teddy menyebutkan, jajaran menteri yang hadir, memberikan laporan dan mendengarkan arahan-arahan Presiden, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Percepatan investasi merupakan salah satu sasaran prioritas Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan dalam pidatonya mengenai RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangannya pada 15 Agustus 2025. Dalam pidatonya itu, Presiden Prabowo optimistis Danantara, yang menjadi sovereign wealth-nya Indonesia dapat menjadi katalisator.

    “Kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” kata Presiden Prabowo.

    “Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif, dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan, didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel,” kata Presiden Prabowo menambahkan.

    Presiden kemudian melanjutkan bahwa pemerintah juga akan mempercepat berbagai proyek hilirisasi.

    “Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar (AS) akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan,” sambung Presiden dalam pidato yang sama.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp7,45 kuadriliun agar perekonomian nasional dapat mencapai pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun 2026.

    “Untuk mencapai 5,4 persen pertumbuhan kita di tahun 2026 dibutuhkan Rp7.450 triliun dari total investment (investasi) di dalam GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto/PDB) kita,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, minggu lalu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo pimpin ratas bahas izin tambang komoditas strategis

    Presiden Prabowo pimpin ratas bahas izin tambang komoditas strategis

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, membahas tata kelola dan perizinan tambang untuk komoditas-komoditas strategis.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti rapat tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat terbatas mengenai tata kelola tambang itu merupakan ratas kedua dari tiga rangkaian ratas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

    “Rapat kedua, yang dihadiri para direktur utama (dirut) BUMN bidang pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya,” kata Seskab Teddy.

    Walaupun demikian, Teddy tidak dapat menjelaskan lebih lanjut isi rapat, termasuk arahan-arahan Presiden Prabowo yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan BUMN bidang pertambangan serta jajaran menteri terkait yang mengikuti rapat.

    Dalam rapat mengenai tata kelola dan izin pertambangan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Presiden Prabowo sehari sebelumnya (19/8) juga memimpin rapat terbatas di Hambalang membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal. Rapat itu berlangsung selama kurang lebih 4 jam, diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Tata kelola tambang komoditas-komoditas strategis menjadi salah satu perhatian Presiden mengingat Indonesia memiliki hampir semua mineral langka (unsur tanah jarang/rare earth) yang bernilai tinggi, dan saat ini beberapa dari mineral langka itu menjadi bahan baku dari produksi teknologi-teknologi tinggi.

    Dalam pidatonya di hadapan para wakil rakyat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menyebutkan Indonesia memiliki semua rare earth yang saat ini dibutuhkan banyak negara di dunia.

    “Alhamdulillah yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi, untuk kehidupan modern, dan juga untuk pertahanan modern,” kata Presiden Prabowo.

    “Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya,” sambung Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai Gempa Bekasi, Kepala BNPB Perintakan Jajaran Cek Kondisi ke Lapangan Nasional 20 Agustus 2025

    Usai Gempa Bekasi, Kepala BNPB Perintakan Jajaran Cek Kondisi ke Lapangan Nasional 20 Agustus 2025

    Usai Gempa Bekasi, Kepala BNPB Perintakan Jajaran Cek Kondisi ke Lapangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memerintahkan jajarannya untuk mengecek ke lapangan usai adanya gempa bumi berkekuatan 4,9 magnitudo di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8/2025).
    Suharyanto memerintahkan jajaran untuk melakukan koordinasi awal untuk monitoring lapangan dan kaji cepat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di Provinsi Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya.
    “Segera cek dan laporkan,” pinta Kepala BNPB dalam keterangan pers yang diterima, Rabu malam.
    Hasil analisis data seismik sementara, pusat gempa bumi tersebut berada di darat pada titik koordinat 6.48 LS dan 107.24 BT atau 14 kilometer sebelah tengara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 kilometer.
    Hampir sebagian besar masyarakat Jakarta juga ikut merasakan akibat guncangan tersebut. Banyak warga bahkan berhamburan keluar rumah.
    Sementara itu, guncangan gempa bumi juga dirasakan dengan intensitas sedang hingga kuat oleh masyarakat di sejumlah wilayah seperti Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang hingga Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
    “Sampai siaran pers ini diturunkan, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
    Muhari memastikan, perkembangan situasi dan kondisi di lapangan akan disampaikan dalam beberapa waktu ke depan secara berkala.
    “Masyarakat diharapkan tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan untuk potensi gempa bumi susulan,” ucapnya.
    Adapun, hingga pukul 20.35 WIB terjadi satu kali gempa susulan dengan magnitudo (M) 2,1.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.