Xcloud.id

kab/kota: Bogor

  • Kejagung Sita Rumah Mewah Riza Chalid Seluas 6.570 m2 di Bogor

    Kejagung Sita Rumah Mewah Riza Chalid Seluas 6.570 m2 di Bogor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita satu rumah mewah seluas 6.570 m2 milik tersangka kasus, Riza Chalid (MRC) di Bogor, Jawa Barat.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan rumah yang disita itu berlokasi di Perumahan Rancamaya Golf Estate Jalan Bunga Raya Nomor 9, 10, dan 11 Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

    “Telah melakukan penyitaan. Selain mobil yang kemarin 2 kali penyitaan, kemarin sudah melakukan penyitaan terhadap satu bidang tanah yang diduga milik tersangka MRC,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (27/8/2025).

    Dia menambahkan, rumah tersebut memiliki tiga sertifikat Surat Hak Guna dan Bangunan (SHGB). Perinciannya, SHGB Nomor 01169 dengan luas tanah 2.591 m2; SHGB Nomor 01170 dengan luas tanah 1.956 m2; dan SHGB Nomor 01171 dengan luas tanah 2.023 m2.

    Lebih jauh, Anang menyampaikan bahwa rumah tersebut disita lantaran dibeli oleh Riza Chalid dengan mengatasnamakan perusahaan. Namun, dia tidak mengungkap perusahaan tersebut.

    “Ini atas nama salah satu perusahaan. Nanti tim penyidik juga melakukan pencarian terhadap aset-aset yang lain, selain aset ini,” imbuhnya.

    Adapun, Anang mengemukakan bahwa pihaknya telah menggeledah rumah tersebut pada Selasa (26/8/2025). Dari penggeledahan itu, korps Adhyaksa telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti dokumen hingga sertifikat.

    “Dokumen terkait ada, sertifikat segala [disita], ini berkaitan dengan TPPU dengan tindak pidana asalnya korupsi,” pungkasnya.

  • Demo Buruh Besar-besaran Kamis 28 Agustus 2025, Cek Daftar Kotanya – Page 3

    Demo Buruh Besar-besaran Kamis 28 Agustus 2025, Cek Daftar Kotanya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta  Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

    Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, di nasional, demo buruh akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

    Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain

    Serang – Banten,
    Bandung – Jawa Barat,
    Semarang – Jawa Tengah,
    Surabaya – Jawa Timur,
    Medan – Sumatera Utara,
    Banda Aceh – Aceh,
    Batam – Kepulauan Riau,
    Bandar Lampung – Lampung,
    Banjarmasin – Kalimantan Selatan,
    Pontianak – Kalimantan Barat,
    Samarinda-Kalimantan Timur,
    Makassar – Sulawesi Selatan,
    Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

    Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

    Salah satu tuntutan yang dibawa buruh dalam demo tersebut yaitu tolak upah murah. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5%–10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5%,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, Rabu (27/8/2025).

    Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

     

  • Buruh Demo Tuntut Kenaikan UMP 2026 Besok, Ini Jadwal dan Lokasinya

    Buruh Demo Tuntut Kenaikan UMP 2026 Besok, Ini Jadwal dan Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang terdiri dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi demonstrasi dengan tuntutan utama kenaikkan upah minimum (UMP) 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa demo buruh pada Kamis (28/8/2025) besok di Jakarta, akan berpusat di DPR RI atau Istana Kepresidenan. Aksi akan dimulai pukul 09.00 WIB dan akan diikuti sekitar 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang.

    “Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Said menjelaskan, unjuk rasa kali ini diberi nama HOSTUM alias Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Dia menyebut bahwa aksi ini akan dilakukan secara damai, dengan tujuan menyampaikan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

    Tuntutan pertama adalah penolakan terhadap upah murah dan tuntutan upah minimum 2026 sebesar 8,5%–10,5% pada 2026. Said menyebut perhitungan ini dilakukan berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    Menurutnya, rentang kenaikan upah minimum itu terbilang layak seiring inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 yang diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,1%–5,2%.

    Tuntutan kedua adalah penghapusan outsourcing, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 dicabut. Pihaknya memandang praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

    Oleh karena itu, dia menyebut bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu di luar pekerjaan inti. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

    Tuntutan berikutnya berkaitan dengan reformasi pajak perburuhan, yang mana buruh menuntut adanya kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta meminta agar pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan pesangon dihapus.

    Berikutnya, buruh menuntut agar UU Ketenagakerjaan yang baru agar disahkan. Menurut Said, MK telah mengeluarkan Putusan No. 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI, yang menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law.

    “Karena itu, dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja mendesak agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Buruh tidak mau lagi janji hanya sebatas wacana, sementara praktik eksploitatif terus berlangsung,” ujar Said Iqbal.

    Selain isu HOSTUM, reformasi pajak, dan sahkan UU Ketenagakerjaan yang Baru, isu lain yang akan disuarakan dalam aksi 28 Agustus 2025 adalah pembentukan satuan tugas (satgas) PHK, sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029 mendatang.

    Berikut daftar kabupaten/kota yang menjadi titik demonstrasi buruh besok:

    – DKI Jakarta
    – Serang, Banten
    – Bandung, Jawa Barat
    – Semarang, Jawa Tengah
    – Surabaya, Jawa Timur
    – Medan, Sumatera Utara
    – Banda Aceh, Aceh
    – Batam, Kepulauan Riau
    – Bandar Lampung, Lampung
    – Banjarmasin, Kalimantan Selatan
    – Pontianak, Kalimantan Barat
    – Samarinda, Kalimantan Timur
    – Makassar, Sulawesi Selatan
    – Gorontalo

    Berikut daftar tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025:

    Hapus outsourcing dan tolak upah murah
    Naikkan upah minimum tahun 2026 8,5% – 10,5%
    Naikkan upah minimum sektoral plus 0,5% – 5% dari upah minimum 2026
    Setop PHK dan Bentuk Satgas PHK
    Reformasi pajak perburuhan (naikkan PTKP Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon/THR/JHT, hapus diskrimisasi pajak buruh perempuan menikah)
    Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    Sahkan RUU Perampasan Aset – Berantas Korupsi
    Revisi RUU Pemilu – Redesain sistem Pemilu 2029

  • Prospek Ekspor Biodiesel & Sawit saat Pasar Eropa Makin Terbuka

    Prospek Ekspor Biodiesel & Sawit saat Pasar Eropa Makin Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Terbukanya kembali peluang ekspor biodiesel ke Uni Eropa tak membuat goyah komitmen produsen lokal untuk memasok program mandatory B40 hingga B50 mendatang. Padahal, Eropa juga menjadi tujuan pasar ekspor yang sangat menggoda.

    Akses ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa tanpa tarif tambahan ini seiring dengan putusan World Trade Organization (WTO) yang memenangkan Indonesia terkait sengketa countervailing duties atau pengenaan bea masuk imbalan oleh Eropa.

    Dalam 1 dekade terakhir, ekspor biodiesel ke Eropa mengalami pasang surut dengan volume signifikan. Catatan dari Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), rata-rata pangsa pasar biodiesel di Eropa yakni 40% dari total ekspor Indonesia.

    Secara volume, merujuk data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), ekspor biodiesel ke Eropa pada 2024 tercatat sebesar 27.407 kiloliter (kl) atau terendah dalam 1 dekade terakhir.

    Adapun, pada 2015, ekspor biodiesel ke Eropa mencapai 32.183 kl, naik menjadi 49.425 kl setahun berikutnya. Pada 2017, ekspor melesat hingga 179.301 kl dan rekor tertinggi tercatat pada 2018 yang mencapai 939.582 kl.

    Namun, sejak 2018, ekspor biodiesel ke Eropa terus mengalami penurunan karena dimulainya penyelidikan untuk penerapan bea masuk imbalan. Pada 2019, turun menjadi 596.189 kl dan merosot hingga 30.291 kl pada 2020.

    Pada 2021, ekspor biodiesel sempat kembali naik menjadi 37.320 kl dan naik ke level 82.728 kl pada 2020. Namun, tren penurunan kembali terjadi pada 2023 yang hanya mencapai 40.484 kl.

    Wakil Ketua Aprobi Catra de Thouars mengatakan, dengan adanya putusan WTO yang memenangkan Indonesia atas sengketa biodiesel dengan Eropa, maka potensi perluasan ekspor ke wilayah tersebut kembali terbuka lebar dengan harga yang lebih bersaing.

    Kendati demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk memastikan program mandatory campuran solar dan bahan bakar nabati (BBN) 40% atau biodiesel B40 berjalan optimal tahun ini.

    “Kami pastinya akan fokus dalam pemenuhan dalam negeri terlebih dulu dengan kapasitas kita saat ini di B40,” ujar Catra kepada Bisnis, dikutip Rabu (27/8/2025).

    Indonesia disebut memiliki kapasitas produksi biodiesel yang terpasang sebesar 19,96 juta kl per tahun. Sebanyak 90%-95% digunakan untuk program mandatory B40 dan sisanya ekspor.

    Catra menuturkan, jika kebutuhan sudah mampu terpenuhi dengan optimal dan masih tersisa pasokan maka baru akan dieskpor. Namun, Aprobi juga perlu memastikan pabrik berjalan optimal agar produksi tetap terjaga.

    “Namun, kami sangat antusias dengan terbukanya pasar baru untuk Indonesia, di mana Uni Eropa juga merupakan pasar yang penting untuk industri sawit dalam upaya menopang devisa,” jelasnya.

    Di sisi lain, pihaknya menilai keputusan dari WTO untuk mendukung Indonesia di dalam tuduhan countervailing duties (cvd) biodiesel merupakan berita dan langkah positif agar Indonesia mendapatkan keadilan terkait perdagangan internasional.

    Pasalnya, dia melihat saat ini ada banyak tudingan dan tekanan dari pihak luar lewat black campaign atas berbagai produk sawit RI. Kendati demikian, putusan WTO bukan segalanya, langkah Eropa untuk menjegal produk sawit dan turunannya masih harus diwaspadai.

    “Perjuangan kita di industri sawit juga masih banyak dengan adanya EUDR dan sebagainya. Namun, dukungan dari WTO ini bisa menjadi momentum positif untuk industri sawit melakukan positive campaign dan menambah semangat, bahwa sedikit demi sedikit kita bisa memperjuangkan keadilan untuk industri kita,” tuturnya.

    Sementara itu, Catra menyebut, pihaknya masih dihadapkan tantangan serius dalam menopang program mandatory B40 dan rencana penerapan B50. Aprobi membutuhkan dukungan dari sisi pasokan bahan baku minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk dapat tersedia.

    “Dan paling penting kami butuh dukungan dari pemerintah dalam kepastian berusaha kami agar bisa menarik investasi pembangunan pabrik biodiesel dan juga pabrik yang beroperasi bisa bekerja dengan maksimal. Untuk penyaluran domestik seperti program B40 dan seterusnya maupun untuk ekspor,” pungkasnya.

    Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung juga sependapat bahwa biodiesel lokal mesti dioptimalkan untuk swasembada energi nasional. Namun, Tungkot menyarankan agar mandatory biodiesel dibuat lebih fleksibel. Sebab, tak bisa dipungkiri bahwa harga jual biodiesel ke pasar global lebih menarik di beberapa waktu tertentu.

    “Jadi, jika harga biodiesel dunia lebih menarik, diperbesar ekspor. Jika kurang menarik harga dunia, dipasarkan domestik,” imbuhnya. 

    Dia menilai, dari segi bisnis konsep tersebut bisa dibenarkan, kendati dari sisi pemerintahan akan ditentang karena harus berkomitmen untuk mengurangi konsumsi impor solar guna menekan emisi dan membangun ketahanan energi domestik. 

    CPO untuk Biodiesel RI dan Ekspor Harus Seimbang

    Putusan WTO dapat berdampak pada terbukanya kembali akses biodiesel Indonesia ke Eropa tanpa hambatan bea masuk tambahan. Tak hanya itu, secara luas ekspor produk sawit, termasuk CPO juga dapat makin bersaing di pasar internasional.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong keseimbangan antara kebutuhan CPO untuk swasembada energi nasional, tanpa membatasi pasokan untuk ekspor.

    Pasalnya, program biodiesel yang ada terbantu dengan adanya pungutan ekspor CPO yang kemudian digunakan untuk mendanai insentif selisih harga solar dan biodiesel.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, ekspor komoditas tersebut tidak bisa menurun karena sumber pendapatan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berasal dari hasil perdagangan ke luar negeri.

    Sebagai catatan, rata-rata ekspor CPO Indonesia mencapai 26 juta ton per tahun. Pasar terbesar yakni India 5 juta ton, disusul China 3,8 juta ton, Pakistan 2,8 juta ton, dan Eropa 2,3 juta ton.

    “Pasar domestik saat ini di B40 khususnya, tidak mengganggu ekspor dan masih terkendali dan dengan penggunaan pungutan ekspor CPO untuk insentif PSO B40,” tuturnya kepada Bisnis, dihubungi terpisah.

    Ke depannya, pemerintah juga tengah mengkaji penerapan B50 yang tengah diteliti lebih dalam oleh Ditjen EBTKE dan BPDP untuk memastikan keberlanjutan program ini. Kendati demikian, Eniya belum bisa memastikan terkait rencana implementasi tahun depan.

    “Arahan menteri ESDM adalah melanjutkan program biodiesel, tanpa mengganggu ekosistem yang terbentuk saat ini,” tuturnya.

    Dalam hal ini, Eniya mengingatkan target produksi di hulu on-farm atau produksi pertanian yang perlu ditingkatkan sehingga dapat mengimbangi permintaan ekspor dan persiapan menuju B50.

    Pekerja menata kelapa sawit saat panen di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor. Bisnis/Arief Hermawan P

    Kesiapan Petani

    Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, dengan terbukanya akses pasar Eropa maka akan meningkatkan peluang pasar CPO global bagi Indonesia.

    “Peluang penguasaan pasar minyak nabati sawit yang selama ini 58%-60% minyak nabati sawit global berasal dari Indonesia, akan semakin meningkat,” jelasnya, saat dihubungi Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Namun, pihaknya mengkhawatirkan produksi CPO nantinya sulit untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebab, produksi CPO tahun ini diproyeksi akan turun karena sejumlah alasan.

    Pertama, tanaman sawit khususnya petani paling tidak sudah masuk masa replanting dan bibitnya tidak bagus (tidak hybrid) ada sekitar 3 juta hektare. Sementara yang berhasil ikut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting baru berkisar 340.000 hektare sejak program ini diluncurkan pada 2017.

    “Lambatnya PSR ini karena dukungan regulasi terkait pasar negatif,” imbuhnya.

    Kedua, produksi terancam turun karena harga pupuk yang mahal dan langka sejak tahun lalu. Alhasil, efeknya disebut akan terasa pada 2025-2026.

    Ketiga, kebun sawit yang disita ambil alih oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan diserahkan ke Agrinas. Jika tidak dirawat dengan baik sesuai GAP maka akan turut menyumbang anjloknya produksi CPO Indonesia 2025.

    “Jadi sangat miris ketika pasar semakin terbuka, serapan domestik semakin meningkat terkhusus karena implementasi B50 tahun depan yang akan menyerap 16 juta -18 juta ton CPO, tidak diiringi dengan produksi yang meningkat malah saya prediksi turun di 2025 ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) juga memproyeksi produksi CPO tumbuh stagnan 3% tahun ini. Total produksi minyak sawit relatif stagnan selama 5 tahun terakhir, yakni di kisaran 51,2 juta—54,8 juta ton.

    Jika menengok periode 2024, produksinya hanya mencapai 52,76 juta ton. Perinciannya, sebanyak 4,59 juta ton produksi palm kernel oil (PKO), sedangkan 48,16 juta ton produksi CPO.

  • 5 Buruh Gelar Aksi 28 Agustus di Jakarta, Ini Titik Kumpul dan Rute Pergerakannya Nasional

    5 Buruh Gelar Aksi 28 Agustus di Jakarta, Ini Titik Kumpul dan Rute Pergerakannya Nasional

    Buruh Gelar Aksi 28 Agustus di Jakarta, Ini Titik Kumpul dan Rute Pergerakannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak, pada Kamis (28/8/2025).
    Aksi nasional ini diprakarsai Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan Jakarta.
    “Dari Cikarang (massa demonstrasi) lewat tol, dari Cikupa-Balaraja lewat tol, dari Bogor-Depok lewat Jalan Raya Bogor, dan dari Pulo Gadung-Sunter lewat jalan biasa arah DPR RI,” kata Said Iqbal, kepada Kompas.com, Rabu (27/8/2025).
    Selain Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan sejumlah daerah lain.
    Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).
    Said Iqbal menegaskan, aksi dilakukan secara damai dan menjadi momentum bagi buruh menyampaikan aspirasi.
    Beberapa tuntutan utama yang akan disuarakan yakni:
    1. Naikkan upah minimum 8,5-10,5 persen pada 2026
    Menurut Said, angka tersebut sejalan dengan formula yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 168, dengan mempertimbangkan inflasi 3,26 persen dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1-5,2 persen.
    2. Hapus sistem outsourcing
    Buruh menolak praktik
    outsourcing
    yang dinilai kian meluas, termasuk di BUMN, meskipun putusan MK sudah membatasinya hanya untuk pekerjaan penunjang.
    3. Reformasi pajak
    Buruh menuntut kenaikan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak atas THR dan pesangon.
    4. Sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru
    Said menegaskan, setahun setelah putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2024, DPR dan pemerintah belum menunjukkan kemajuan signifikan. Padahal, aturan baru harus disahkan maksimal dua tahun setelah putusan keluar.
    Selain empat isu utama tersebut, buruh juga akan menyoroti persoalan perlindungan pekerja digital platform, pekerja medis, transportasi, tenaga pengajar, hingga jurnalis.
    Dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja juga membawa isu lain, di antaranya pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, dan revisi RUU Pemilu untuk desain sistem pemilu 2029.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Buruh Gelar Aksi 28 Agustus di Jakarta, Ini Titik Kumpul dan Rute Pergerakannya Nasional

    7 Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini Nasional

    Buruh Bakal Demo di DPR dan Istana Besok, Bawa 5 Tuntutan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Elemen buruh disebut bakal mengikuti demo di depan gedung DPR atau Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8/2025). 
    Para buruh ini berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal kepada
    Kompas.com
    , Selasa (26/8/2025).
    Ada lima isu yang dibawa di dalam aksi demo besok, apa saja:
    Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
    Menurut Said, inflasi diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen dalam kurun Oktober 2024 hingga September 2025.
    “Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen,” kata dia.
    Said juga mengungkit klaim pemerintah yang menyebut angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Dengan demikian, pemerintah semestinya berani menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Menurut Said, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
    Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.
    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.
    Menurut Said, masyarakat di sejumlah daerah menjerit karena beban pajak meningkat. Di Pati, Jawa Tengah, misalnya, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah memicu perlawanan warga.
    “Di tengah kondisi daya beli yang terus melemah, kebijakan menaikkan pajak justru melukai masyarakat. Konsumsi rumah tangga menurun, ekonomi melambat, sementara rakyat dipaksa menanggung beban tambahan. Ironisnya, orang kaya justru diampuni lewat tax amnesty,” ujar Said Iqbal.
    “Di sinilah Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja, termasuk KSPI, menyerukan perlunya reformasi pajak perburuhan,” tegasnya.
    Buruh, kata dia, menuntut menaikkan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp 4,5 juta per bulan, menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
    Menurutnya, dengan selisih itu, masyarakat bisa memakainya untuk hal-hal konsumtif yang bisa mendorong perputaran uang dan daya beli di masyarakat.
    Selain itu, Said Iqbal juga meminta hapus pajak atas THR dan pesangon. Selama ini, THR yang diterima buruh sebagian besar habis untuk ongkos mudik, biaya sekolah anak, atau kebutuhan pokok lainnya.
    “Jika pajak THR dan pesangon dihapus, uang itu tidak hilang dari perputaran ekonomi. Justru akan kembali ke pasar dalam bentuk konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya menghasilkan PPN untuk negara. Artinya, negara tidak benar-benar kehilangan penerimaan, hanya cara pungutnya yang lebih adil,” ujarnya.
    Ia menegaskan, reformasi pajak bukan hanya sekadar menjadi kepentingan buruh pabrik atau karyawan kantor, tapi juga pekerja di sektor informal lain yang selama ini kerap terbebani.
    Menurut Said Iqbal, dengan reformasi pajak perburuhan, keadilan fiskal bisa lebih terasa. Sehingga, pajak tidak lagi menjadi alat negara untuk menarik uang dari masyarakat, tapi juga menjadi instrumen untuk menjaga daya beli dan menggerakkan roda ekonomi. 
    “Ketika daya beli rakyat terjaga, produksi meningkat, PHK bisa ditekan, bahkan ada peluang penyerapan tenaga kerja baru.
    Said mengatakan, panitia kerja di DPR tak kunjung membahas secara serius, usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 168/PUU-XXI/2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI.
    Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa paling lama dalam dua tahun harus lahir undang-undang ketenagakerjaan baru yang keluar dari jeratan Omnibus Law.
    “Karena itu, dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja mendesak agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Buruh tidak mau lagi janji hanya sebatas wacana, sementara praktik eksploitatif terus berlangsung,” ujar Said Iqbal.
    Ada tujuh isu yang menjadi dasar gugatan para buruh ke MK, yaitu upah layak yang melindungi pekerja, penghapusan outsourcing, pembatasan karyawan kontrak, prosedur PHK yang adil, pesangon yang layak, pembatasan tenaga kerja asing terutama unskilled workers, hingga hak cuti melahirkan, cuti hamil dan cuti panjang.
    Selain tujuh poin di atas, ada beberapa isu baru yang semakin penting. Misalnya, perlindungan pekerja digital platform seperti Gojek, Grab, Blibli, dan Tokopedia.
    Selama ini mereka disebut “mitra”, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja. Konferensi ILO pada Juni 2025 bahkan sudah menegaskan pentingnya regulasi untuk melindungi pekerja platform.
    “Kami berharap Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal peduli pada orang kecil—petani, buruh, nelayan, dan guru—dapat mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Undang-undang ini bukan sekadar payung hukum, tetapi benteng perlindungan bagi pekerja di seluruh sektor,” pungkasnya.
    Said menilai, para perawat, bidan, dan dokter di banyak rumah sakit besar menerima upah minim dengan jam kerja tinggi. Sementara, beban kerja mereka sangat vital bagi keselamatan orang lain.
    Begitu juga pekerja transportasi yang dipaksa mengejar target dengan sistem ritase, hingga mengancam keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan.
    Buruh juga menuntut perlindungan bagi pekerja kampus dan sekolah swasta, dosen, guru, jurnalis, hingga pekerja media yang kerap mengalami PHK sepihak dengan pesangon dicicil.
    Semua ini menegaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan baru harus hadir untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia tanpa terkecuali.
    “Kami meyakini, dua tahun adalah waktu yang cukup untuk melahirkan undang-undang baru. Kini tinggal satu tahun tersisa sebelum tenggat MK berakhir. Jika tidak, maka pemerintah dan DPR akan mencederai keadilan hukum sekaligus mengkhianati jutaan buruh,” ujar Said Iqbal.
    Selain di Jakarta, aksi serupa juga digelar serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar di Indonesia.
    Wilayah itu meliputi Serang, Banten; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Surabaya, Jawa Timur; Medan, Sumatera Utara; Banda Aceh, Aceh; Batam, Kepulauan Riau; Bandar Lampung, Lampung; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Pontianak, Kalimantan Barat; Samarinda, Kalimantan Timur; Makassar, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhub batasi angkutan barang selama libur panjang Maulid

    Kemenhub batasi angkutan barang selama libur panjang Maulid

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan angkutan barang bakal dibatasi guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada 4-7 September 2025.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Selasa, menjelaskan pengaturan lalu lintas selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad, dilakukan terhadap angkutan barang dan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas.

    “Pengaturan lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan nasional dan tol, mulai 4 hingga 7 September 2025,” kata Aan.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU serta Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 3760, Kep/143/VIII/2025, 62/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Libur Panjang Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2025.

    Dia menyampaikan pemerintah akan melakukan pengaturan lalu lintas jalan. Hal itu sebagai komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan hingga kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, juga untuk mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas di ruas jalan nasional.

    “Kami telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang diatur di dalam SKB, di antaranya melalui pembatasan operasional angkutan barang dan sistem jalur/lajur pasang atau tidal flow (contra flow),” jelas Aan.

    Disebutkan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Serta mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

    Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni Jalan Tol JORR 1, Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh Muktiharjo, dan Semarang-Solo.

    Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai Kamis, 4 September 2025, pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat.

    Kedua, Jumat, 5 September 2025 pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat, ketiga Minggu, 7 September 2025 pukul 06.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Ia melanjutkan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM, pengantaran uang, keperluan penanganan bencana, hewan ternak, pakan ternak, dan pupuk.

    Pembatasan juga tidak berlaku pada angkutan barang pangan atau kebutuhan pokok seperti beras, tepung, jagung, gula, sayur, buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, kedelai, bawang, dan cabai.

    Kendati diperbolehkan, angkutan barang yang melintas tetap harus mematuhi ketentuan untuk keamanan dan keselamatan di jalan.

    “Tidak menggunakan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, ini harus dibuktikan dengan dokumen perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan,” katanya.

    Selain itu, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, dan nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Lebih lanjut, Dirjen Aan mengatakan pemerintah juga akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas berupa sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) yang akan diberlakukan pada dua ruas jalan tol yakni Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Bogor-Ciawi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sempat Ditutup Imbas Longsor, Akses Jalan Batu Tulis Bogor Sudah Bisa Dilintasi Motor Megapolitan 26 Agustus 2025

    Sempat Ditutup Imbas Longsor, Akses Jalan Batu Tulis Bogor Sudah Bisa Dilintasi Motor Megapolitan 26 Agustus 2025

    Sempat Ditutup Imbas Longsor, Akses Jalan Batu Tulis Bogor Sudah Bisa Dilintasi Motor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Akses sementara kendaraan roda dua di Jalan Saleh Danasasmita, Batu Tulis, Kota Bogor, sudah mulai bisa dilintasi oleh pengguna jalan pada Selasa (26/8/2025).
    Pembukaan akses jalan di kawasan tersebut dipercepat dari jadwal sebelumnya Rabu (27/8/2025).
    Berdasarkan pemantauan Kompas.com dari lokasi, sejumlah kendaraan roda dua tampak sudah bisa melintas di jalur tersebut.
    Sejumlah petugas Dinas Perhubungan (Dishub) juga ditempatkan di lokasi untuk memantau laju kendaraan roda dua yang melintas.
    Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, dipercepatnya jadwal pembukaan akses sementara kendaraan roda dua di kawasan Batu Tulis itu dilakukan setelah pihaknya melakukan uji coba.
    “Sementara untuk kendaraan roda dua, mulai sekarang sudah dibuka. Resminya hari Rabu. Setelah kami lakukan uji coba ternyata sudah bisa dilintasi per sore ini,” kata Dedie, Selasa.
    Dedie menyampaikan, akses sementara kendaraan roda dua ini memiliki lebar jalan 2,5 meter.
    Sebab itu, ia mengimbau pengendara untuk tetap berhati-hati.
    Dedie menambahkan, fasilitas penunjang jalan seperti lampu penerangan (PJU) dan marka jalan sudah terpasang.
    “Saya mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, karena lebar jalan rata-rata sekitar 2,5 meter dengan kondisi tanah yang masih labil,” tuturnya.
    Dedie menyebut, pengerjaan penguatan tebing menggunakan bronjong serta pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di area Istana Batutulis masih terus dilanjutkan.
    Ia memastikan, meski masih ada tahapan pengerjaan struktur penguatan tebing tidak akan berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan.
    “Pekerjaan penguatan tebing dengan bronjong dan pengerjaan TPT di area Istana Batutulis tetap berjalan. Semua dilakukan agar aspek keselamatan dapat benar-benar terpenuhi,” kata dia.
    Sebelumnya, akses Jalan Saleh Danasasmita, di kawasan Batu Tulis, terpaksa ditutup akibat longsor pada Maret 2025.
    Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat setempat.
    Mereka terpaksa harus mencari jalan alternatif lain untuk menuju pusat kota yang memiliki rute perjalanan yang terbilang jauh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPAI jamin anak yang terlibat aksi di DPR tak dikeluarkan dari sekolah

    KPAI jamin anak yang terlibat aksi di DPR tak dikeluarkan dari sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjamin 196 anak yang terlibat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI dan ditangkap aparat kepolisian tidak dikeluarkan dari sekolah.

    “Kita akan koordinasi ke Dinas terkait (Dinas Pendidikan) dan sekolah-sekolah untuk memastikan mereka tidak dikeluarkan,” kata Komisioner KPAI Sylvana Maria merespons keluhan para orang tua yang takut anak-anak mereka dikeluarkan dari sekolah di Mapolda Metro Jaya, Selasa.

    Pihaknya juga akan mendatangi beberapa sekolah yang sejumlah muridnya terlibat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

    Upaya itu dilakukan untuk menelusuri akar terlibatnya anak-anak sekolah dalam aksi kekerasan, termasuk aksi demonstrasi yang destruktif.

    “Kami tentu akan terus “follow up”. Saya sudah mencatat misalnya beberapa nama sekolah yang jumlah muridnya (yang terlibat dalam aksi) lumayan signifikan lebih dari 5, lebih dari 10. Untuk mengetahui kira-kira apa yang akan dikerjakan oleh sekolah itu untuk mencegah keberulangan murid-muridnya ikut dalam aksi-aksi yang mereka tidak tahu,” kata Sylvana.

    Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya akhirnya memulangkan sebanyak 196 anak di bawah umur yang ditangkap saat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8), kepada orang tuanya.

    “Anak-anak yang ditangkap kemarin, sudah kita pulangkan hari ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, ia menambahkan, mereka terlibat perusakan fasilitas umum serta tidak termasuk klaster massa yang menyampaikan pendapat di depan DPR.

    “Mereka datang karena ajakan dari media sosial. Kemarin, di jam pelajaran kejadiannya, anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada juga dari Sukabumi,” katanya.

    Untuk menangani anak-anak itu, Polda Metro Jaya menugaskan Sub Direktorat Remaja, Anak dam Wanita (Renakta).

    “Selain itu, karena ini pembinaan spesifik anak, kita libatkan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta dan Dinas Sosial,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bogor Inner Ring Road diharapkan jadi jalur strategis baru Kota Bogor

    Bogor Inner Ring Road diharapkan jadi jalur strategis baru Kota Bogor

    ANTARA – Pemerintah Kota Bogor menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan Bogor Inner Ring Road (BIRR) sepanjang 7 kilometer yang ditargetkan rampung pada 2030. Proyek jalan strategis ini diharapkan mampu mengurai kemacetan, sekaligus membuka akses ekonomi baru di wilayah Bogor Selatan. (Fadzar Ilham Pangestu/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.