Xcloud.id

kab/kota: Blora

  • Jelang Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, Khofifah Ziarah ke Makam Gubernur Soerjo di Magetan

    Jelang Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, Khofifah Ziarah ke Makam Gubernur Soerjo di Magetan

    Magetan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaksanakan ziarah ke Makam RMTA Soerjo, Gubernur Pertama Provinsi Jawa Timur, yang berlokasi di Magetan pada Minggu (5/10/2025). Ziarah ini merupakan agenda Khofifah dalam rangka peringatan jelang Hari Jadi ke-80 Jawa Timur yang jatuh pada 12 Oktober 2025.

    Dalam ziarah ini, Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur tetap tangguh menghadapi dinamika ekonomi global maupun nasional. Hal ini ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur semester I 2025 yang mencapai 5,23 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 5,12 persen.

    “Capaian ini adalah hasil sinergi dan kerja keras luar biasa dari semua elemen masyarakat, sektor swasta, hingga pemerintah kabupaten/kota. Investasi di Jawa Timur juga dalam satu dekade terakhir menjadi yang tertinggi,” ujar Khofifah usai berziarah di Makam Gubernur Soerjo, Jalan Salak, Magetan, Minggu (5/10/2025).

    Menurutnya, keberhasilan tersebut tak lepas dari kontribusi seluruh elemen, termasuk Forkopimda yang menjaga ketenangan, kedamaian, dan kondusivitas. Ia juga menekankan pentingnya produktivitas masyarakat dalam mendorong perekonomian daerah.

    Khofifah kemudian mengenang jasa Gubernur pertama Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo, yang dinilai telah meletakkan fondasi kuat bagi pembangunan daerah. “Enam tahun saya menjadi gubernur, enam kali pula saya berziarah ke makam beliau,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Khofifah menyampaikan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai penghubung antara Indonesia bagian barat dan timur. Dari 32 jalur tol laut nasional, 21 di antaranya melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. “Insyaallah konektivitas ini akan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penghubung Nusantara,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti kekuatan sumber daya manusia. Jawa Timur memiliki jumlah perguruan tinggi terbanyak dibanding provinsi lain di Indonesia. “Ini menjadi kekuatan besar yang akan menopang daya saing dan pembangunan, tidak hanya bagi Jawa Timur, tetapi juga untuk Indonesia,” tutupnya.

    Raden Soerjo dikenal sebagai sosok birokrat, pejuang, dan negarawan yang menjadi teladan bagi rakyat Jawa Timur. Ia adalah Gubernur pertama Jawa Timur yang memimpin di masa-masa awal kemerdekaan, saat situasi politik dan militer Indonesia tengah bergolak hebat.

    Lahir di Cepu, Blora, 9 Juli 1898, Raden Soerjo tumbuh dalam lingkungan priyayi Jawa yang menekankan pendidikan dan pengabdian. Setelah menamatkan pendidikan pamong praja, ia mengabdi di pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan meniti karier hingga menjabat sebagai Bupati Magetan sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

    Tidak lama setelah proklamasi, Presiden Soekarno menunjuk Raden Soerjo sebagai Gubernur Jawa Timur pada 31 Agustus 1945. Penunjukan ini menandai awal perannya dalam mengonsolidasikan kekuasaan Republik di wilayah yang masih banyak dikuasai pasukan Sekutu dan NICA.

    Sebagai gubernur, Soerjo menunjukkan ketegasan dan kemampuan diplomasi yang luar biasa. Ia mengoordinasikan pembentukan pemerintahan daerah, mengatur perbekalan bagi para pejuang, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan rakyat. Dalam Pertempuran Surabaya pada November 1945, Soerjo berperan penting dalam menjaga semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.

    Keberanian dan kebijaksanaan Soerjo menjadikannya sosok yang disegani oleh tokoh-tokoh nasional seperti Bung Tomo dan KH Hasyim Asy’ari. Ia dikenal tak hanya sebagai pejabat, tetapi juga sebagai pejuang yang dekat dengan rakyat dan selalu mendahulukan kepentingan bangsa.

    Namun, masa pengabdiannya berakhir tragis. Pada 10 November 1948, Raden Soerjo diculik dan dibunuh oleh kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan PKI Musso di hutan Kedungjati, Ngawi. Bersama dua pengawalnya, Raden Koesnadi Kertonegoro dan Soelaiman, ia gugur dalam tugas sebagai Gubernur Jawa Timur.

    Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1964. Namanya diabadikan sebagai Jalan Gubernur Soerjo di banyak kota di Indonesia dan pada Monumen Gubernur Soerjo di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, yang menjadi simbol penghormatan bagi pejuang kemerdekaan.

    Selain itu, di Kabupaten Ngawi berdiri Museum dan Monumen Gubernur Soerjo, di lokasi tempat ia gugur. Setiap tahun, masyarakat dan pemerintah daerah Jawa Timur memperingati jasanya, terutama bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November.

    Sosok Raden Soerjo menjadi cerminan pemimpin yang teguh, patriotik, dan berintegritas. Dalam sejarah Jawa Timur, namanya tidak sekadar dikenang sebagai gubernur pertama, tetapi juga sebagai pelita perjuangan yang menerangi jalan kemerdekaan dan pemerintahan di masa awal Republik Indonesia. [fiq/beq]

  • Dalam Waktu Satu Jam, Dua Kecelakaan Motor di Ngawi Tewaskan Dua Orang

    Dalam Waktu Satu Jam, Dua Kecelakaan Motor di Ngawi Tewaskan Dua Orang

    Ngawi (beritajatim.com) – Dalam rentang kurang dari satu jam, dua kecelakaan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Rabu (24/9/2025). Insiden maut tersebut menewaskan dua orang pengendara, sementara tiga lainnya mengalami luka-luka.

    Satu Tewas, Dua Luka di Desa Tempuran

    Kecelakaan pertama berlangsung sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Geneng, tepatnya masuk Desa Tempuran, Kecamatan Geneng. Peristiwa ini melibatkan dua sepeda motor dan sebuah mobil.
    Korban tewas diketahui bernama Wahyu Pratama (22), warga Desa Ngelang, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan.

    Saat kejadian, Wahyu melaju dari arah Ngawi menuju Maospati dan berusaha menyalip kendaraan lain. Namun, karena terlalu mengambil haluan kanan, motornya bertabrakan dengan mobil dari arah berlawanan yang dikemudikan Muhamad Fakhrul (24), warga Surabaya.

    Nahasnya, setelah terjatuh ke jalan, Wahyu kembali tertabrak oleh pengendara motor di belakangnya, Ahmad Bagus Puji (19), warga Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, yang membonceng seorang rekannya. Akibat kecelakaan ini, satu orang tewas di lokasi, sementara dua lainnya mengalami luka.

    Motor Tabrak Truk di Desa Bayem Kalang

    Sekitar 30 menit kemudian, kecelakaan kedua kembali terjadi di Jalan Raya Geneng, masuk Desa Bayem Kalang, Kecamatan Geneng, pukul 21.00 WIB. Sebuah sepeda motor berboncengan menabrak truk bermuatan genting yang hendak berbelok ke kanan masuk jalan desa.

    Korban tewas adalah Katon (63), warga Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Saat itu, ia dibonceng oleh Darsono (56), warga satu desa. Sepeda motor keduanya melaju dari arah Maospati menuju Ngawi dan mencoba menyalip antrean kendaraan dari lajur kanan. Karena kurang hati-hati, motor menabrak truk bermuatan genting yang dikemudikan Deden Purna Irawan (29), warga Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, bersama seorang keneknya.

    Deden, sopir truk, menjelaskan bahwa saat hendak berbelok, seluruh kendaraan di belakang sudah berhenti. “Saya mau belok, tapi motor dari lajur kanan menabrak. Satu tewas, satu luka,” katanya.

    Sementara itu, seorang warga setempat, Nugroho, menyebut malam itu kecelakaan terjadi dua kali.

    “Hanya dalam setengah jam ada dua kecelakaan motor. Yang pertama satu tewas dua luka, yang kedua satu tewas satu luka. Semua karena kurang hati-hati saat berkendara,” ujarnya.

    Kedua korban tewas dievakuasi ke RSUD dr. Soeroto Ngawi, sementara tiga korban luka dirawat di RS Widodo Ngawi. Seluruh kendaraan yang terlibat dalam dua insiden ini telah diamankan Unit Gakkum Satlantas Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut. [fiq/ian]

  • Dua Penjala Ikan Terseret Arus di Sungai Rolag Surabaya, Satu Ditemukan Tewas

    Dua Penjala Ikan Terseret Arus di Sungai Rolag Surabaya, Satu Ditemukan Tewas

    Surabaya (beritajatim.com) – Dua orang pria penjala ikan bernama Sumarno (25) dan Galang (35), dilaporkan hilang tenggelam terseret arus saat hendak menebar jala di Sungai Rolag Gunungsari, Surabaya, pada Senin (22/9/2025) siang.

    Kejadian tenggelamnya para penjala ikan ini dilaporkan oleh rekan mereka, Suedy Rahayu (30), yang menunggu di daratan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 11.00 WIB.

    “Mereka berdua bermaksud memeriksa kedalaman sungai ke titik tengah area pondasi kolong jembatan Tol Gunungsari (dengan berenang). Di situ nanti rencananya akan dilempar jaring, namun mereka tiba-tiba hilang,” kata Suedy, Senin (22/9/2025).

    Laporan peristiwa orang tenggelam ini kemudian direspon oleh Tim SAR Gabungan, BPBD dan Kantor Basarnas Surabaya dengan dilakukan pencarian.

    Setelah dilakukan pencarian hingga pukul 13.30 WIB, satu korban bernama Sumarno (25) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.

    Kapolsek Wiyung, Kompol Slamet Agus Sumbono mengatakan bahwa identifikasi korban tenggelam dan yang ditemukan meninggal dunia adalah Sumarno (25). Ia merupakan warga Blora, Jawa Tengah, yang baru pertama kali mencari ikan di sungai Rolag Gunungsari. “Penemuan dari Tim SAR tidak jauh dari lokasi kejadian (sekitar 5 meter dari tempat tenggelam),” kata Kompol Slamet.

    Slamet menjelaskan, korban meninggal dunia kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RS Bhayangkara. Sementara untuk satu korban tenggelam lain, Galang (35), masih dilakukan pencarian. “Korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit (Bhayangkara) Polda Jatim. Untuk korban satunya, pencarian masih berlanjut,” ucapnya. (rma/kun)

  • Beredar Perjanjian Rahasiakan Keracunan MBG, Waka BGN: Tidak Ada Surat Itu, Kami Terbuka Nasional 21 September 2025

    Beredar Perjanjian Rahasiakan Keracunan MBG, Waka BGN: Tidak Ada Surat Itu, Kami Terbuka Nasional 21 September 2025

    Beredar Perjanjian Rahasiakan Keracunan MBG, Waka BGN: Tidak Ada Surat Itu, Kami Terbuka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan, pihaknya sangat terbuka jika masyarakat ingin melapor adanya temuan atau insiden lain dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Nanik pun membantah beredarnya surat perjanjian yang mewajibkan penerima manfaat merahasiakan informasi jika terjadi dugaan keracunan MBG.
    “Surat itu enggak ada. Kami terbuka, masa keracunan enggak boleh diberitakan? Boleh dong. Kan kalau ditutup-tutupi, kalau ada masalah bagaimana? Boleh (lapor), terbuka. Kita akan terbuka, transparan,” ucap Nanik saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/9/2025).
    Nanik menuturkan, BGN tidak pernah berniat untuk membungkam masyarakat yang ingin melapor apabila terjadi kejadian luar biasa atau
    force majeure.
    “Jadi bukan membungkam, bukan apa, sama sekali. Saya jawab, tidak ada poin itu, dan tidak dilakukan oleh BGN,” imbuhnya.
    Ia menegaskan bahwa BGN tidak pernah mengeluarkan surat perjanjian kesepakatan dengan penerima manfaat untuk merahasiakan apabila terjadi keracunan.
    Hal ini diketahui setelah Nanik berkomunikasi dengan Wakil Kepala BGN Brigjen Pol Sony Sanjaya untuk mengecek kebenaran surat itu ke seluruh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
    “Ternyata poin itu tidak ada, tulis yang besar, tidak ada. Poin yang ada itu hanya bersifat koordinasi untuk distribusi dan pengawasan peralatan atau alat-alat untuk MBG,” ucapnya.
    Nanik justru meminta seluruh penerima manfaat untuk menghubungi SPPI daerah masing-masing jika ditemukan kasus keracunan agar segera ditangani oleh pemerintah.
    “Maksudnya biar kita bantu untuk mengambil tindakan ke puskesmas, ke rumah sakit, semua ditanggung negara. Tapi kalau enggak menghubungi SPPI, SPPI enggak tahu,” ucapnya.
    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora mempertanyakan isi perjanjian kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pihak penerima manfaat.
    Dalam foto yang beredar, terdapat sembilan poin dari surat perjanjian kerja sama antara SPPG dengan pihak penerima manfaat, yang juga dibubuhi meterai dan stempel instansi pendidikan.
    Pada poin ketujuh, dituliskan kedua belah pihak sepakat apabila terjadi kejadian luar biasa atau force majeure, seperti keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau kondisi lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program ini, pihak kedua berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi hingga pihak pertama menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
    Di Sleman, beredar foto surat perjanjian yang mewajibkan penerima manfaat merahasiakan informasi jika terjadi dugaan keracunan.
    Dokumen bertanggal 10 September 2025 itu disebut sebagai perjanjian kerja sama antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat.
    Di bagian atas surat tercantum kop resmi Badan Gizi Nasional (BGN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG Nasional 20 September 2025

    Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG Nasional 20 September 2025

    Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih saja terjadi di berbagai daerah.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, kasus keracunan tersebut bukanlah sebuah hal yang diharapkan.
    “Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2025).
    “Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” ucap dia.
    Sejak program MBG dijalankan hingga pertengahan September 2025, lembaga pemantau pendidikan mencatat ada 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan akibat program ini.
    Kasus-kasus keracunan MBG terjadi di beberapa wilayah sejak program tersebut dijalankan, di antaranya Tasikmalaya, Pamekasan, Garut, Sumbawa, Blora, Banggai Kepulauan, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, Wonogiri, Bengkulu, Muba, hingga Ambon.
    Atas kasus keracunan MBG yang terjadi, Prasetyo memastikan kejadian-kejadian ini akan menjadi evaluasi bagi BGN dan pihak terkait lainnya.
    “Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah,” tuturnya.
    Selain itu, Prasetyo juga meminta agar korban terdampak mendapat penanganan cepat.
    “Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujar dia.
    Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak asal mengobral izin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur penyedia MBG untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal.
    “Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” kata Edy kepada
    Kompas.com
    , Jumat (19/9/2025).
    Politikus PDI-P ini berpandangan, akar masalah keracunan massal tidak terlepas dari langkah BGN yang terlalu mengejar kuantitas pembangunan dapur demi serapan anggaran, ketimbang memastikan standar mutu.
    Menurut Edy, izin SPPG seharusnya diberikan setelah melalui akreditasi atau verifikasi dari lembaga independen di luar BGN.
    “Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi, ada yang belum memenuhi standar,” kata Edy.
    Di tengah sorotan publik, BGN terus berjuang mengejar satu target besar yaitu
    zero accident
    .
    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, program MBG akan terus dievaluasi dan dilakukan pengetatan SOP.
    “Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG. Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan pada April lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmi Jadi Wamenkop, Farida Farichah Siap Bangkitkan Koperasi – Page 3

    Resmi Jadi Wamenkop, Farida Farichah Siap Bangkitkan Koperasi – Page 3

    Farida Farichah, seorang kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Koperasi dalam Kabinet Merah Putih jabatan 2024-2029. Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Rabu (17/9/2025) siang.

    Pengangkatannya tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 96P Tahun 2025 yang diteken pada 17 September 2025.

    “Mengangkat sabagai menteri dan wakil menteri dalam sisa masa jabatan 2024-2029, yakni… Lima, Farida Farichah sebagai wakil menteri koperasi,” demikian bunyi Keputusan Presiden (Kepres) tersebut.

    Sebelum menjabat posisi wakil menteri, Farida Farichah telah memiliki rekam jejak yang panjang dalam organisasi, baik di partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Saat ini, ia diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keterlibatannya dalam dunia politik tidak berhenti di situ. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu, Farida pernah mencoba peruntungannya sebagai calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III yang meliputi Grobogan, Rembang, Blora, dan Pati.

    Tak hanya aktif di ranah politik, Farida juga memiliki keterlibatan yang kuat di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Ia merupakan anggota Pimpinan Pusat Fatayat NU. Sebelumnya, ia juga pernah memimpin organisasi pelajar NU sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) periode 2012-2015.

    Pengalaman kepemimpinannya juga terentang di organisasi pemuda. Dalam profil Instagramnya, @faridafarichah, ia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk periode 2018-2021.

  • 5 Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo Nasional

    5 Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo Nasional

    Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
    Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
    Lantas, bagaimana latar belakang nama-nama yang dilantik Prabowo? Berikut profil singkatnya:
    Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI kelahiran Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan AKABRI pada 1971.
    Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kemiliteran, seperti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999.
    Setelah itu, Djamari Chaniago menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999 hingga 1 Maret 2000.
    Namanya juga pernah mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000 sampai 16 Maret 2004.
    Nama Erick Thohir sebelumnya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Posisi tersebut didudukinya sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Prabowo kembali menunjuknya sebagai Menteri BUMN setelah terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    Namun, nama Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih hanya bertahan kurang dari setahun.
    Kini, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu ditunjuk Prabowo sebagai Menpora, menggantikan Dito Ariotedjo.
    Kompas.com / Rahel Menko Polkam Djamari Chaniago
    Afriansyah Noor sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) era Yusril Ihza Mahendra.
    Namanya juga pernah mengisi posisi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) pada era Presiden ke-7 RI Jokowi.
    Kini di kancah politik, Afriansyah Noor menduduki posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat.
    Rohmat Marzuki yang dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) diketahui merupakan Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.
    Ia merupakan anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Gerindra periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Grobogan dan Blora.
    KOMPAS.com/Rahel Presiden RI Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
    Farida Farichah diketahui merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) oleh Prabowo.
    Di PKB periode 2024-2029, Farida Farichah menduduki posisi Sekretaris DPP PKB. Namanya juga merupakan anggota Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, organisasi perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).
    Angga Raka Prabowo sebelumnya menduduki posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi). Kini, politikus Partai Gerindra itu ditunjuk Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
    Angga Raka tercatat sebagai politikus Partai Gerindra dan merupakan loyalis Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto.
    Dia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Lalu, sempat dipercaya mengemban posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) sekaligus Ketua Badan Komunikasi.
    Muhammad Qodari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Setelah dilantik Prabowo pada Rabu (17/9/2025), ia dipercaya menjadi Kepala KSP.
    Namanya pernah menjadi Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia pada 2005. Berbekal pengalamannya di beberapa lembaga riset, Qodari memutuskan untuk mendirikan Indo Barometer pada 2006.
    Indo Barometer didirikan sebagai lembaga riset yang berfokus pada kajian perilaku sosial-politik masyarakat Indonesia secara berkala.
    Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S Deyang resmi dilantik Prabowo menjadi Wakil Kepala BGN, yang fokusnya adalah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Sosok Nanik tidak dapat dilepaskan dari industri media massa. Selama menjadi wartawan, ia dikenal sosok perempuan yang kritis terhadap berbagai isu baik sosial, politik, dan ekonomi.
    Di dunia politik, Nanik memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hubungan ini tampak saat Pilpres 2019 lalu, dimana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur.
    Hubungan tersebut pun terus terjaga, hingga pada Oktober 2024 Nanik dilantik sebagai Wakil I Badan Pengentasan Kemiskinan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Prabowo.
    Nama mantan Wakapolri Ahmad Dofiri ditunjuk Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
    Sebelum menjabat sebagai Wakapolri dan pensiun pada Juni 2025, ia pernah menduduki posisi sebagai Kapolda Banten (14 April 2016-5 Oktober 2016), Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (4 November 2016-6 Desember 2019), dan Asisten Logistik Kapolri (6 Desember 2019-16 November 2020).
    Setelah itu, Ahmad Dofiri pernah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Barat (16 November 2020-31 Oktober 2021), Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (31 Oktober 2021-26 Februari 2023), dan Inspektur Pengawasan Umum Polri (26 Februari 2023-11 November 2024).
    Sony Sonjaya merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 20 Oktober 1967. Ia diketahui adalah lulusan Akademi Polisi pada 1991.
    Namanya pernah mengisi posisi sebagai Kapolres Simalungun, Kapolres Majalengka dan Kapolres Bandung.
    Setelah itu, ia diketahui pernah menjabat sebagai Wadirreskrimsus Polda Jabar, Kabag Anev Bareskrim Polri, dan Direskrimum Polda Aceh.
    Dilansir dari laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 1992. Ia kemudian mengambil S2 Master of Science Northeastern University dan lulus pada 1999.
    Namanya pernah mengisi sejumlah posisi di LKPP, seperti Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, dan Direktur Direktorat Pelatihan Kompetensi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Farida Farichah, Aktivis NU yang Dilantik Jadi Wakil Menteri Koperasi – Page 3

    Profil Farida Farichah, Aktivis NU yang Dilantik Jadi Wakil Menteri Koperasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Farida Farichah, seorang kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Koperasi dalam Kabinet Merah Putih jabatan 2024-2029. Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Rabu (17/9/2025) siang.

    Pengangkatannya tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 96P Tahun 2025 yang diteken pada 17 September 2025.

    “Mengangkat sabagai menteri dan wakil menteri dalam sisa masa jabatan 2024-2029, yakni… Lima, Farida Farichah sebagai wakil menteri koperasi,” demikian bunyi Keputusan Presiden (Kepres) tersebut.

    Sebelum menjabat posisi wakil menteri, Farida Farichah telah memiliki rekam jejak yang panjang dalam organisasi, baik di partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Saat ini, ia diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keterlibatannya dalam dunia politik tidak berhenti di situ. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu, Farida pernah mencoba peruntungannya sebagai calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III yang meliputi Grobogan, Rembang, Blora, dan Pati.

    Tak hanya aktif di ranah politik, Farida juga memiliki keterlibatan yang kuat di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Ia merupakan anggota Pimpinan Pusat Fatayat NU. Sebelumnya, ia juga pernah memimpin organisasi pelajar NU sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) periode 2012-2015.

    Pengalaman kepemimpinannya juga terentang di organisasi pemuda. Dalam profil Instagramnya, @faridafarichah, ia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk periode 2018-2021.

  • Mahasiswa Surabaya Curi Saldo ATM Belasan Juta Rupiah, Ditangkap Polres Gresik

    Mahasiswa Surabaya Curi Saldo ATM Belasan Juta Rupiah, Ditangkap Polres Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Seorang mahasiswa perempuan berinisial OL (24), asal Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, hanya bisa tertunduk lesu setelah ditangkap Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik. OL terbukti melakukan pencurian saldo belasan juta rupiah di konter BRI Link Dua Putri, Jalan Sunan Prapen, Gresik.

    Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Abid Uais Al Qarni, menjelaskan peristiwa itu bermula pada Selasa (9/9/2025) sekitar pukul 07.30 WIB. Pemilik konter berinisial L, warga Desa Pengkolrejo, Japah, Blora yang berdomisili di Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Gresik, mendapat laporan dari karyawannya bahwa saldo di mesin ATM BRI Link serta M-Banking MyBCA dan Seabank tiba-tiba hilang.

    Saat dicek, korban mendapati mutasi rekening mencurigakan:

    1. Transfer Rp600 ribu melalui BRI Link ke rekening atas nama R.

    2. Transfer Rp12,8 juta dari MyBCA ke akun Dana milik OL.

    3. Sejumlah transaksi lain dari Seabank ke rekening OL.

    Total kerugian korban mencapai Rp14,5 juta. Ketika mencoba menghubungi OL, nomor ponselnya sudah tidak aktif sehingga kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Gresik.

    “Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka OL diketahui berada di kosnya di kawasan Dukuh Pakis, Surabaya. Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan,” kata Abid, Minggu (14/9/2025).

    Dalam penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp2,32 juta sisa hasil pencurian, satu unit motor, dan satu unit ponsel.

    “Tersangka OL sudah kami tetapkan sebagai tersangka, ditahan, dan dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian,” pungkas Abid. [dny/but]

     

     

  • Diizinkan Kemenkeu, Pemkab Blora Gunakan Utang Rp 215 Miliar untuk Perbaiki Jalan Regional 13 September 2025

    Diizinkan Kemenkeu, Pemkab Blora Gunakan Utang Rp 215 Miliar untuk Perbaiki Jalan Regional 13 September 2025

    Diizinkan Kemenkeu, Pemkab Blora Gunakan Utang Rp 215 Miliar untuk Perbaiki Jalan
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Blora segera memulai perbaikan 41 ruas jalan setelah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pinjaman daerah sebesar Rp 215 Miliar dari Bank Jateng.
    Bupati Blora, Arief Rohman, mengonfirmasi bahwa izin dari Kemenkeu telah diterima.
    “Izin Kemenkeu yang untuk pinjaman sudah oke. Terus yang inpres jalan daerah dari Menteri PU ini insyaallah sudah oke,” ungkapnya saat ditemui wartawan di Pendopo Rumah Dinasnya, Sabtu (13/9/2025).
    Dengan keluarnya izin tersebut, Pemkab Blora dapat segera memanfaatkan dana pinjaman untuk memperbaiki jalan rusak.
    “Izinnya sudah keluar
    clear
    semua enggak ada masalah,” tambahnya.
    Sebelumnya, Pemkab Blora telah menandatangani kesepakatan pinjaman daerah dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) pada Mei 2025.
    Pinjaman tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk 41 ruas jalan. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat penyelesaian permasalahan infrastruktur di daerah.
    Penandatanganan kesepakatan pinjaman dilakukan di Kantor Bank Jateng pusat, dihadiri oleh Bupati Blora, Wakil Bupati, Ketua DPRD beserta wakilnya, Sekretaris Daerah, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
    Namun, proses ini sempat terhambat karena beberapa berkas yang belum dilengkapi, sehingga pinjaman daerah tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
    Kini, dengan izin yang telah diperoleh, Pemkab Blora siap melanjutkan langkah selanjutnya dalam perbaikan infrastruktur yang sangat dibutuhkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.