kab/kota: Blitar

  • Telan Anggaran Rp1,7 Miliar, Sukhoi Blitar Klaim Jadi Ibukota Ikan Koi Indonesia

    Telan Anggaran Rp1,7 Miliar, Sukhoi Blitar Klaim Jadi Ibukota Ikan Koi Indonesia

    Blitar (beritajatim.com) – Sentra Usaha Ikan Hias dan Koi (SUKHOI) resmi dibuka untuk umum pada Sabtu (15/02/2025). Tempat yang dibangun dengan anggaran Rp1,7 miliar rupiah tersebut pun diklaim jadi Ibukota ikan hias dan koi Indonesia.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masitoh menyebut dengan adanya Sukhoi ini semakin memantapkan posisi Bumi Bung Karno sebagai ibukota ikan hias dan koi di Indonesia.

    “Sukhoi akan menjadi pusat transaksi untuk penjualan maupun lelang ikan hias dan juga ikan koi di Blitar. Dengan fasilitas yang semakin memadai serta tempat parkir yang luas,” uca Dewi Masitoh, Sabtu (15/02/2025).

    Sukhoi ini pun akan menjadi sentra jual beli ikan hias serta koi di Blitar. Lebih dari itu Sukhoi ini diharapkan bisa pusat kegiatan atau kontes koi di Indonesia.

    “Ini akan menjadi pusat dan ibukota untuk ikan koi di Indonesia,” tandasnya.

    Dalam peresmian ini juga digelar lomba ‘gede-gedean iwak nila’ yang diikuti oleh sejumlah kelompok kerja ikan (Pokjakan) di Kota Blitar. Puluhan ikan nila dengan ukuran yang besar, turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

    “Ikan nila ini dirawat di air sarapan ikan koi. Jadi ikan koi nya dapat, ikan konsumsinya juga dapat. Bahkan bisa menjadi indukan, ” ungkap Iswanto Pokjakan asal Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

    Sukhoi Blitar sendiri memang baru selesai dilakukan revitalisasi. Dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota Blitar sendiri tidak sedikit yakni mencapai Rp.1,7 miliar.

    Uang itu digunakan untuk membangun ulang pasar ikan hias yang dulunya dianggap kurang representatif dan perlu diberikan sentuhan. Kini Sukhoi telah jadi dan bisa digunakan masyarakat umum sebagai pusat jual beli ikan hias dan koi. [owi/ian]

  • Tampilkan Adegan Romantis, Drama Kolosal Perjuangan PETA Blitar Tuai Kritik

    Tampilkan Adegan Romantis, Drama Kolosal Perjuangan PETA Blitar Tuai Kritik

    Blitar (beritajatim.com) – Pertunjukan drama kolosal perjuangan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang digelar Pemerintah Kota Blitar pada Jumat (14/2/2025) menuai kritik dari berbagai pihak. Penyisipan adegan romantis, seperti dansa dengan noni-noni Belanda dan momen perpisahan Sudanco Supriyadi dengan kekasihnya, dinilai mengurangi nilai heroik dari kisah perjuangan tersebut.

    Sejumlah pihak menyoroti bahwa unsur romantisme dalam pertunjukan itu justru berpotensi mengaburkan pesan utama perjuangan PETA dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Lebih jauh, adegan tersebut dikhawatirkan lebih diingat oleh penonton daripada nilai-nilai patriotisme yang seharusnya diangkat.

    “Ekspektasi saya ya datang ke situ, ada penampilan kolosal perjuangan yang memang mengandung doktrin nasionalis ya. Apalagi momen pemberontakan PETA ini bertepatan dengan hari Valentine yang memang dikenal hari kasih sayang, kalau dengan drama kolosal yang memiliki unsur romance hingga larut malam yang dikhawatirkan justru akan memberikan stimulus pikiran bagi para pasangan belum menikah yang menonton, bagaimanapun hal ini pasti bisa berdampak,” kata Formateur Ketua HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz, Sabtu (15/2/2025).

    Drama kolosal PETA sejatinya memiliki tujuan baik untuk menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda. Melalui pementasan ini, anak-anak muda di Blitar diharapkan lebih mengenal perjuangan Sudanco Supriyadi dan rekan-rekannya dalam melawan penjajahan.

    Namun, dalam pertunjukan kali ini, terdapat sejumlah adegan tambahan yang tidak sesuai dengan kisah nyata perjuangan tentara PETA. Salah satunya adalah adegan perpisahan Supriyadi dengan seorang perempuan yang berdandan ala noni Belanda. Adegan ini dianggap tidak memiliki dasar historis dan menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi sejarah yang disajikan dalam pementasan tersebut.

    Adegan romantis dalam drama ini menjadi sorotan utama dan memunculkan pertanyaan besar di kalangan penonton dan pengamat sejarah. Apakah benar Supriyadi memiliki kekasih yang diperankan sebagai noni Belanda? Jika tidak, maka penyisipan adegan ini berpotensi menyesatkan pemahaman generasi muda mengenai sejarah perjuangan bangsa.

    “Ada lagi momen ketika berpamitan dengan pacar ini lebih diprioritaskan daripada berpamitan dengan sang ibu, justru ini dapat memantik hasrat, menjadikan standar pengorbanan baru bagi anak muda. Bagaimanapun Supriyadi adalah tokoh besar, yang mana itu bisa menjadi patokan atau tolak ukur bagi masyarakat. Lantas dalam cerita pamitan itu, bukankah ini juga menjadi sebuah pertanyaan mungkinkah pacar Supriyadi ini mata-mata penjajah? Bukankah terlihat bagaimana kelemahan seorang pejuang adalah sang perempuan pada drama tersebut,” tegas Qithfirul Aziz.

    Drama kolosal PETA rutin digelar setiap tanggal 14 Februari sebagai upaya Pemkot Blitar untuk menggantikan perayaan Valentine dengan refleksi perjuangan nasional. Namun, penyisipan adegan yang tidak memiliki dasar sejarah menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana naskah dan skenario drama ini telah melalui penyaringan yang ketat.

    “Terutama yang menjadi catatan penting adalah sisi heroik dan perjuangan laskar PETA yang seharusnya itu adalah hari untuk kita lebih mengenal Supriyadi. Banyak cerita yang seharusnya diangkat, seperti sisi magis, sisi keberanian, sisi religius dan masa pendidikannya,” tambahnya.

    Dengan kritik yang muncul, pertanyaan besar kini mengarah pada bagaimana pengawasan terhadap naskah drama ini dilakukan. Apakah ada kajian sejarah yang mendalam sebelum pementasan dilakukan? Ataukah unsur romansa justru dimasukkan untuk menarik minat penonton muda? Isu ini menjadi perdebatan yang layak diperhatikan dalam penyelenggaraan drama kolosal di tahun-tahun mendatang. [owi/beq]

  • Ekonomi Lesu, Blitar Malah Genjot Target Retribusi Pasar Hingga Rp4,8 M

    Ekonomi Lesu, Blitar Malah Genjot Target Retribusi Pasar Hingga Rp4,8 M

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memasang target tinggi sektor retribusi pasar pada 2025 ini. Target retribusi pasar pada tahun ini cukup besar yakni mencapai Rp4,8 miliar.

    Target retribusi pasar ini meningkat Rp55,4 juta dibandingkan 2024 kemarin. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar pun harus kerja keras untuk mewujudkan target retribusi tersebut.

    Tentu bukan hal mudah mewujudkan retribusi pasar ini. Pasalnya ekonomi khususnya di pasar tradisional kini tengah lesu akibat gempuran pasar modern dan digitalisasi.

    “Kami optimistis target 2025 bisa tercapai jika penerapan e-retribusi bisa diterapkan di seluruh pasar,” kata Kabid Pasar Disperindag Kabupaten Blitar, Sri Supartiningsih, Sabtu (15/2/2025).

    Meski optimis, nampaknya Disperindag Kabupaten Blitar akan menghadapi masalah serius soal realisasi target retribusi pasar ini. Pasalnya pada tahun 2024 kemarin, capaian realisasi retribusi pasar hanya mencapai 65,19 persen atau sekitar Rp3,1 miliar dari target yang ditetapkan.

    Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk banyaknya kios dan los yang kosong serta penerapan sistem e-retribusi yang belum maksimal. Data Disperindag Kabupaten Blitar menunjukkan ada sekitar 20-30 kios yang kosong atau ditinggalkan oleh pedagang di setiap pasar tradisional.

    Dari 13 pasar yang ada di Kabupaten Blitar hanya 3 pasar dengan capaian retribusi tertinggi pada 2024 lalu. Ketiga pasar tersebut adalah Pasar Gandusari (72,92 persen), Pasar Wlingi (71,15 persen), dan Pasar Lodoyo (61,47 persen). Pasar Wlingi menjadi pasar dengan target retribusi tertinggi, mencapai Rp.1,6 miliar, disusul Pasar Lodoyo dengan Rp626 juta dan Pasar Kesamben dengan 65,11 persen capaian realisasi.

    Disperindag Kabupaten Blitar sendiri tidak menutup mata soal hal itu. Pihaknya juga paham bahwa pasar tradisional kini kian ditinggalkan oleh konsumen. Namun target retribusi telah diketok, Disperindag Blitar pun mau tidak mau harus kerja keras merealisasikannya.

    “Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar, tetapi juga di banyak daerah lain di Indonesia,” imbuhnya.

    Salah satu sisi yang akan memungkinkan untuk mewujudkan target retribusi itu adalah pengoptimalan e-retribusi. Pasalnya selama ini e-retribusi belum bisa optimal dan belum diterapkan di semua pasar.

    “Kami optimistis target 2025 bisa tercapai jika penerapan e-retribusi bisa diterapkan di seluruh pasar,” pungkasnya. [owi/beq]

  • 220 Kades dan Perangkat Desa di Blitar Belum Terima Gaji 2 Bulan

    220 Kades dan Perangkat Desa di Blitar Belum Terima Gaji 2 Bulan

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 220 kepala desa (kades) beserta perangkat desa se-Kabupaten Blitar belum menerima gaji. Ratusan kades dan perangkat desa itu belum menerima Penghasilan Tetap (Siltap) sejak bulan Januari hingga Februari 2025 ini.

    Bambang Dwi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Blitar keterlambatan pencairan penghasilan tetap itu lantaran terganjal Peraturan Bupati (Perbup) soal Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum terbit hingga kini. Akibatnya, sampai saat ini ADD belum bisa dicairkan karena menunggu terbitnya Perbup.

    “Betul (memang belum cair) Perbup sudah on progres kami terus berupaya untuk bisa segera disalurkan ADD tahun ini,” ungkap Bambang, Sabtu (15/2/2025).

    Dari informasi yang diperoleh DPMD Kabupaten Blitar saat ini Perbup sedang diproses. Diharapkan Perbup tersebut bisa segera diketok sehingga ADD bisa segera dicairkan untuk penghasilan tetap ratusan kepala desa serta perangkatnya.

    “Mekanisme pencairannya nanti juga ada berkas pengajuan dulu,” imbuhnya.

    Hingga kini belum ada kepastian waktu soal kapan Perbup tersebut diketok. Namun DPMD Kabupaten Blitar memperkirakan Perbup ADD bisa terbit di bulan ini.

    Sehingga ADD bisa disalurkan ke desa untuk pembayaran Siltap Kades dan Perangkat Desa yang belum terbayarkan sejak bulan Januari hingga Februari 2025 ini. DPMD Kabupaten Blitar pun akan terus mengevaluasi penyaluran ADD.

    “Semoga bisa segera tersalurkan,” tandasnya.

    Pemerintah Kabupaten Blitar sendiri akan mengupayakan Perbup bisa terbit pada awal tahun untuk tahun 2026 mendatang. Sehingga tidak ada lagi kasus molornya penerimaan Siltap Kades dan Perangkat.

    Sekadar diketahui ADD Kabupaten Blitar tahun 2025 ini mencapai Rp.144 miliar. Nilai sama dengan ADD Kabupaten Blitar tahun 2024 kemarin. [owi/beq]

  • Efisiensi Anggaran, Kemenkum HAM Jatim Terapkan WFA

    Efisiensi Anggaran, Kemenkum HAM Jatim Terapkan WFA

    Surabaya (beritajatim.com) – Pola kerja Work From Anywhere (WFA) menjadi pilihan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dalam rangka efisiensi anggaran seperti yang dicadangkan Presiden Prabowo.

    Namun, Kemenkum HAM memastikan pelayanan publik di bidang hukum tetap berjalan normal. Pelayanan secara tatap muka di Loket Pusat Pelayanan Terpadu Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur tetap buka dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seusai jam kerja pelayanan.

    “Meski sudah dua kali Hari Jumat menerapkan Work From Anywhere atau WFA, pelayanan publik secara langsung masih kami buka dan dapat dimanfaatkan masyarakat Jawa Timur,” ujar Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto saat melakukan peninjauan ke loket pelayanan, Jumat (14/2/2025).

    Haris menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan penyesuaian jam kerja di kantor yang terletak di Jalan Kayoon 50-52 itu sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-2.OT.02.02 Tahun 2025 Tanggal 05 Februari 2025 Tentang Pola Kerja Fleksibel Bagi Pegawai Dalam Rangka Efisiensi Penggunaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Hukum.

    “Untuk pegawai bagian administratif dan tidak melakukan pelayanan secara langsung ke masyarakat, maka akan melaksanakan pekerjaannya dengan mekanisme WFA, hal ini untuk mengurangi beban operasional kantor seperti penggunaan listrik dan air,” urai Haris.

    Sebagai bentuk pengendalian, para pegawai diminta untuk mengikuti apel pagi secara virtual dan harus menjawab pesan/ tugas dari atas maksimal 15 menit setelah pesan dikirimkan.

    “Untuk kegiatan penyuluhan hukum ataupun harmonisasi Raperda, perlahan-lahan sudah kami arahkan untuk dilakukan secara daring,” jelasnya.

    Meski menjelang akhir pekan, masih banyak warga Jawa Timur yang memanfaatkan pelayanan di Kanwil Kemenkum Jatim. Salah satunya adalah Sutini. Dia berangkat jauh-jauh dari Ponorogo untuk memanfaatkan pelayanan Apostille untuk keperluan pernikahan campur beda kewarganegaraan.

    “Alhamdulillah meskipun WFA, loketnya tetap buka, sehingga kami tetap bisa dilayani dengan baik oleh petugas loket,” terang Sutini.

    Sebenarnya, Sutini bisa memanfaatkan AHU Online untuk pelayanan Apostille. Namun, karena ada beberapa teknis yang tidak dia pahami, maka dia memilih untuk datang langsung ke Kanwil Kemenkum Jatim.

    “Kalau di loket, kami sangat terbantu karena dari awal kami sudah dibantu untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan,” terangnya.

    Senada dengan Sutini, Putri Amanda Sari dari Kantor Notaris Erseto Prasetyo Hidayat Kota Blitar juga mengaku awalnya dirinya tidak mengetahui jika Kemenkum menerapkan WFA. Sehingga, dirinya berangkat dari Blitar dengan harapan bisa mendapatkan solusi atas permasalahan akun notaris.

    “Terima kasih walau yang pegawai lain bekerja dari rumah atau di mana saja, loket pelayanan tetap buka, tentu masyarakat akan sangat terbantu,” urainya. [uci/ted]

  • Mobil KPU dan Bawaslu Blitar Ditarik, Ada Apa?

    Mobil KPU dan Bawaslu Blitar Ditarik, Ada Apa?

    Blitar (berijatim.com) – Sebanyak 6 unit mobil dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar ditarik kembali. Penarikan ini dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

    Keenam kendaraan yang ditarik ini adalah 5 mobil yang biasa digunakan untuk komisioner KPU Kota Blitar, serta 1 lainnya adalah yang biasa dipakai oleh sekretaris KPU.

    Sebenarnya sudah ada rencana perpanjang sewa untuk 6 kendaraan mobil dinas KPU tersebut, namun karena ada kebijakan penghematan anggaran maka hal itu urung dilakukan.

    “Masa sewanya sebenarnya tahun ini masih ada rencana itu, tapi karena dampak efesiensi kebijakan pemerintah Pak Prabowo kemudian dipercepat untuk pengembaliannya,” kata Rangga Bisma Aditya, Jumat (14/2/2025).

    Penarikan mobil dinas KPU ini merupakan imbas dari kebijakan penghematan anggaran yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Meski ada penarikan kendaraan, namun KPU Kota Blitar mengaku tidak masalah.

    Kinerja KPU Kota Blitar pun tidak terganggu dengan adanya penarikan 6 kendaraan dinas tersebut. Meski tanpa kendaraan dinas, KPU Kota Blitar pun akan tetap bekerja secara maksimal.

    “Secara prinsip tidak mengganggu aktivitas dari KPU Kota Blitar sendiri,” tegasnya.

    Meski ada penarikan kendaraan, namun KPU Kota Blitar sejatinya masih memiliki 4 mobil dinas lain. Keempat kendaraan ini merupakan milik KPU RI.

    “Dengan begitu KPU Kota Blitar tinggal ada 4 Mobil Operasional plat Merah saja untuk setiap aktivitas Tahapan (Hingga April 2025) dan Non Tahapan,” tandasnya.

    Bukan hanya KPU, mobil dinas milik Bawaslu Kota Blitar juga akan ditarik. Total ada 3 mobil dinas ditarik itu adalah yang biasa digunakan untuk komisioner Bawaslu Blitar.

    Penarikan kendaraan dinas Bawaslu Kota Blitar ini akan dilakukan tanggal 19 Februari 2025. Saat ini surat penarikan sudah diterima oleh Bawaslu Kota Blitar.

    “Kemarin ada surat yang masuk bahwasanya tanggal 19 besok ada 3 mobil akan dikembalikan,” ucap Roma Hudi, Komisioner Bawaslu Kota Blitar. [owi/beq]

  • KAI Tetap Operasikan 13 Kereta Ekonomi Subdisi Jarak Jauh, Ini Rute dan Harga Tiketnya – Halaman all

    KAI Tetap Operasikan 13 Kereta Ekonomi Subdisi Jarak Jauh, Ini Rute dan Harga Tiketnya – Halaman all

    KAI mengoperasikan 13 kereta api ekonomi subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) tahun 2025, simak rute dan harga tiketnya.

    Tayang: Jumat, 14 Februari 2025 11:53 WIB

    TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda

    KERETA EKONOMI BERSUBSIDI – Kereta Ekonomi Subdisi KA Bengawan jurusan Jakarta-Solo masih sepi penumpang, Selasa (23/6/2020). KAI tetap mengoperasikan 13 kereta api ekonomi subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) tahun 2025, simak rute dan harga tiketnya. (Foto Arsip Tahun 2020) 

    TRIBUNNEWS.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengoperasikan 13 kereta api ekonomi subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) di tahun 2025 ini.

    Sebagai bentuk pelayanan publik yang sejalan dengan Asta Cita, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub tetap menyediakan sejumlah KA PSO jarak jauh dengan tarif yang terjangkau di berbagai rute di Jawa dan Sumatera.
     
    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan, layanan KA PSO merupakan bagian dari upaya KAI dalam mendukung perekonomian rakyat dengan menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan ekonomis.
     
    “Kereta api ekonomi bersubsidi ini memberikan akses mobilitas yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan moda transportasi yang efisien dan hemat biaya. KAI terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang berkualitas,” ujar Anne, dikutip dari Siaran Pers KAI, Jumat (14/2/2025). 

    Lebih lanjut, dengan adanya KA PSO, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat menikmati layanan transportasi yang andal dan nyaman.

    Tak hanya itu, keberadaan KA PSO juga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dilaluinya serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
     
    “Selain itu, KA PSO juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas. Dengan tarif yang lebih murah, pelajar, pekerja, dan pelaku usaha kecil dapat bepergian dengan lebih hemat sehingga dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lain. Ketersediaan kereta ekonomi yang berkualitas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih ramah lingkungan,” kata Anne. 
     
    Sebagai informasi, sepanjang tahun 2024, total pelanggan KA PSO mencapai 16.492.750 penumpang.

    Sementara itu, selama Januari 2025, jumlah pelanggan KA PSO tercatat sebanyak 1.469.309 penumpang, mengalami kenaikan sebesar 11,49 persen dibandingkan periode Januari tahun 2024 sebanyak 1.317.833 penumpang.

    Angka tersebut tentunya menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta ekonomi bersubsidi yang tetap memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan.

    Daftar 13 Kereta Ekonomi Subdisi Jarak Jauh Tahun 2025

    Melansir informasi resmi KAI, daftar kereta api ekonomi bersubsidi tarif KA PSO sebagai berikut:

    KA Kahuripan rute Blitar-Kiaracondong (pulang pergi/PP), harga tiket Rp 84.000
    KA Bengawan rute Purwosari-Pasar Senen (PP), harga tiket Rp 74.000
    KA Sri Tanjung rute Lempuyangan-Ketapang (PP), harga tiket 94.000
    KA Airlangga rute Surabaya Pasarturi-Pasar Senen (PP), harga tiket Rp 104.000
    KA Serayu rute Purwokerto-Kroya-Pasar Senen (PP), harga tiket Rp 67.000
    KA Kutojaya Selatan rute Kutoarjo-Kiaracondong (PP), harga tiket Rp 62.000.
    KA Tawang Alun rute Ketapang-Bangil-Malang Kota Lama (PP), harga tiket Rp 62.000
    KA Bukit Serelo rute Kertapati-Lubuklinggau (PP), harga tiket 32.000
    KA Ekspres Rajabasa rute Kertapati-Tangjungkarang (PP), harga tiket Rp 32.000
    KA Putri Deli rute Tanjungbalai-Medan (PP), harga tiket Rp 27.000
    KA Probowangi rute Ketapang-Probolinggo-Surabaya Gubeng (PP), harga tiket Rp 56.000
    KA Kuala Stabas rute Baturaja-Tanjungkarang (PP), harga tiket Rp 29.000
    KA Cikuray rute Garut-Pasar Senen (PP), harga tiket Rp 45.000

    (Tribunnews.com/Latifah)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Pembangunan Ecopark Joko Pangon Blitar Terancam Dihentikan

    Pembangunan Ecopark Joko Pangon Blitar Terancam Dihentikan

    Blitar (beritajatim.com) – Pembangunan tahap 2 Ecopark Joko Pangon Kota Blitar terancam dihentikan. Hal itu terpaksa dilakukan karena imbas kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

    Padahal sebenarnya Pemerintah Kota Blitar telah menganggarkan dana sebesar Rp800 juta rupiah untuk pembangunan tahap 2 Ecopark Joko Pangon. Namun, Pemerintah Kota Blitar belum berani untuk menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembangunan tahap 2 Ecopark Joko Pangon.

    “Sudah ada alokasi anggaran untuk pembangunan tahap dua taman Ecopark Joko Pangon ini. Nilainya Rp 800 juta,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar, Jajuk Indihartati, Jumat (14/2/2025).

    Saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar yang membidangi pembangunan Ecopark Joko Pangon masih menunggu apakah dana Rp.800 juta itu kena efesiensi atau tidak. Maka sebab itu untuk sementara waktu pembangunan tahap 2 Ecopark Joko Pangon dihentikan sementara.

    “Alokasi sudah ada, tapi ya tunggu dulu. Apakah kena efisiensi atau tidak,” tegasnya.

    Sebelumnya pembangunan Ecopark Joko Pangon tahap pertama sudah selesai dibangun. Anggaran yang dikucurkan untuk tahap 1 pembangunan ecopark ini pun tidak sedikit yakni senilai Rp.2,5 miliar rupiah.

    Kini kondisi Ecopark Joko Pangon sendiri sudah setengah jadi. Meski begitu pembangunan Ecopark Joko Pangon terancam dihentikan setelah ada instruksi penghematan anggaran dari pemerintah pusat.

    “Kalau bangunan ini sudah sesuai dengan master plan yang dibangun secara bertahap ya. Tidak langsung dalam satu tahapan terus selesai,” urainya.

    Pada tahap 1 pembangunan Ecoprak Joko Pangon meliputi pembangunan gerbang bagian barat, ikon taman, jalan akses untuk parkir, dan jembatan. Nantinya, Ecopark Joko Pangon ini bukan hanya sekedar taman, namun juga sebagai tempat rekreasi dan konservasi bagi satwa langka. [owi/beq]

  • Konvoi Motor dengan Suara Knalpot Meraung-raung, Puluhan Remaja Pendekar Silat Diciduk Polisi – Halaman all

    Konvoi Motor dengan Suara Knalpot Meraung-raung, Puluhan Remaja Pendekar Silat Diciduk Polisi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, BLITAR – Puluhan remaja yang diduga anggota perguruan silat meringkuk di depan polisi ketika aksi konvoi mereka tertangkap razia polisi dari Polres Blitar, Jawa Timur.

    Razi tersebut bermula dari aksi konvoi mereka menggunakan motor berkeliling jalanan di Kota Blitar. 

    Saat arak-arakan mereka melintas ruas jalan di timur Mapolres Blitar, Kamis (13/2/2025) sore remaja tersebut memainkan tarikan gas motornya hingga membuat suara knalpot motor meraung-raung (blayer-blayer) sembari berteriak-teriak tidak jelas.

    Sejumlah polisi kemudian berinisiatif merazia mereka karena aksinya dianggap mengganggu ketertiban umum dan menyebabkan macet.

    “Pada Kamis ini sekitar pukul 17.00 WIB, kami mengamankan sekelompok pemuda diduga dari perguruan silat yang mengganggu ketertiban umum,” kata Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman.

    Arif menjelaskan, kronologi peristiwa itu bermula ada sekelompok pemuda yang berjumlah sekitar 100 orang dengan menggunakan sepeda motor melakukan konvoi dan arak-arakan dari arah Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar mengarah ke timur.

    Anggota piket fungsi dan pejabat utama Polres Blitar berusaha membubarkan dan menertibkan rombongan konvoi, karena mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban.

    Namun, saat massa diimbau agar membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing, terdapat provokator yang mengakibatkan massa menjadi berhamburan melarikan diri.

    Polisi kemudian mengamankan beberapa orang rombongan konvoi beserta sepeda motornya.

    “Jumlah orang yang kami amankan ada 45 orang. Sedangkan sepeda motor yang ikut diamankan ada 43 unit,” ujarnya.

    Dikatakan Arif, sampai saat ini sejumlah orang maupun kendaraan yang diamankan masih menjalani pendataan dan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Blitar.

    Untuk sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak dilengkapi surat dilakukan penindakan tilang oleh Satlantas Polres Blitar.

    “Rencana, malam ini, mereka akan kami inapkan semalam di aula Polres. Besok mereka dapat dijemput oleh keluarga atau walinya masing-masing,” katanya.

    Laporan Reporter: Samsul Hadi | Sumber: Tribun Jatim

  • Hari Peringatan Pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA), Sejarah dan Maknanya

    Hari Peringatan Pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA), Sejarah dan Maknanya

    FAJAR.CO.ID — Setiap tahun, Indonesia memperingati Hari Pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA) sebagai salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa.

    Pemberontakan PETA di Blitar pada 14 Februari 1945 menjadi simbol keberanian pemuda Indonesia dalam melawan penjajahan Jepang. Peristiwa ini menjadi titik awal kesadaran nasional bahwa Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kolonialisme.

    Lantas, bagaimana latar belakang pemberontakan PETA, siapa tokoh-tokoh yang terlibat, dan apa dampaknya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia? Berikut ulasan lengkapnya.

    Latar Belakang Pemberontakan PETA

    Pembela Tanah Air (PETA) adalah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 sebagai bagian dari strategi perang mereka melawan Sekutu. Jepang yang sedang menghadapi kekalahan dalam Perang Dunia II membutuhkan tenaga tambahan untuk mempertahankan wilayah jajahannya, termasuk Indonesia.

    Meskipun awalnya dibentuk sebagai pasukan pro-Jepang, semangat nasionalisme para anggota PETA semakin tumbuh. Mereka mulai menyadari bahwa Jepang sebenarnya hanya memanfaatkan rakyat Indonesia tanpa benar-benar memberikan janji kemerdekaan.

    Kekecewaan terhadap perlakuan Jepang yang kejam, serta eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja, memicu semangat perlawanan. Akhirnya, pada 14 Februari 1945, pemberontakan meletus di Blitar, dipimpin oleh Shodanco Supriyadi dan beberapa perwira PETA lainnya.

    Jalannya Pemberontakan PETA di Blitar

    Pemberontakan ini diawali dengan perencanaan matang oleh Supriyadi dan rekan-rekannya. Mereka menargetkan markas Jepang di Blitar dan berusaha merebut persenjataan untuk melawan penjajah. Namun, beberapa faktor menyebabkan pemberontakan ini tidak berlangsung lama: