Xcloud.id

kab/kota: Blitar

  • Aki Meledak, Showroom Motor di Plosokerep Blitar Hangus Terbakar

    Aki Meledak, Showroom Motor di Plosokerep Blitar Hangus Terbakar

    Blitar (beritajatim.com) – Sebuah showroom jual beli sepeda motor di Jalan Veteran No. 138, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, ludes dilalap si jago merah pada Senin (15/12/2025). Kebakaran yang menghanguskan 2 unit sepeda motor di dalam ruangan itu diduga kuat dipicu oleh kelalaian saat proses pengisian aki .

    Kepala UPT Damkar Kota Blitar, Bayu Wijayanto, membenarkan insiden tersebut. Pihaknya menerima laporan darurat melalui WhatsApp pada sekitar pukul 09.33 WIB. Diduga kuat penyebab kebakaran tersebut adalah aki yang meledak.

    “Kami mendapati laporan dari masyarakat bahwa terjadi kebakaran di showroom jual beli motor di Jalan Veteran. Setelah validasi, dua unit armada pemadam kebakaran langsung kami luncurkan ke lokasi,” ujar Bayu Wijayanto.

    Penyebab Fatal:  Aki Dicas Tanpa Pengawasan

    Petugas pemadam kebakaran berhasil menguasai api dan melakukan proses pembasahan total. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Bayu Wijayanto mengungkapkan dugaan kuat penyebab kebakaran.

    “Penyebab kebakaran diduga dari pengisian/pengecasan aki motor yang tidak diawasi. Hal ini menimbulkan percikan api awal yang kemudian dengan cepat membakar 2 unit sepeda motor yang berada di dalam ruangan showroom,” jelasnya.

    Beruntung, dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun, kerugian material ditaksir cukup signifikan. Pihak Damkar Blitar memperkirakan total kerugian akibat insiden ini mencapai kurang lebih Rp10 juta.

    Insiden ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat dan pemilik usaha, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, agar selalu mengawasi proses pengecasan baterai atau listrik yang berpotensi menimbulkan korsleting atau percikan api. [owi/aje]

  • Aksi Eksibisionis Kembali Gegerkan Kanigoro Blitar, Pelaku Terekam Video

    Aksi Eksibisionis Kembali Gegerkan Kanigoro Blitar, Pelaku Terekam Video

    Blitar (beritajatim.com) – Aksi eksibisionis atau pamer alat kelamin kembali menggegerkan warga Kanigoro Blitar. Pelaku sempat terekam video amatir warga, yang kemudian viral di media sosial.

    Aksi tak senonoh itu terjadi di Jalan Raya Tlogo, Kanigoro, Blitar pada Minggu (14/12/2025), sekitar pukul 16.00 WIB. Korbannya seorang pedagang perempuan yang sedang berjaga di dekat rombong jualannya.

    Dalam video yang beredar, sang korban sempat merekam tampang pelaku pamer alat kemalin tersebut. Terlihat dalam video tersebut pelaku eksibisionis itu menggunakan baju merah dengan celana pendek dan sepeda motor lengkap dengan helm.

    Menurut keterangan korban, S, pelaku mulanya berhenti di dekat tempatnya berjualan selama hampir setengah jam. Pada awalnya, korban tidak menaruh curiga serius.

    Karena penasaran melihat pelaku tak kunjung beranjak, korban akhirnya memberanikan diri untuk mengamati. Korban pun terkejut, pria tersebut ternyata sudah mengeluarkan alat kelaminnya di tempat umum.

    Alih-alih menjauh, pelaku justru dilaporkan mendekati korban yang saat itu sudah berdiri gemetar di dekat gerobak jualannya. Dalam kondisi syok dan takut, korban secara refleks mengambil ponselnya dan mulai merekam aksi pelecehan tersebut.

    Video yang beredar menunjukkan detik-detik mencekam saat korban, dengan suara gemetar, meneriaki pelaku. Teriakan dan perekaman video inilah yang akhirnya membuat pelaku panik.

    “Tak Viralne Kowe (tak viralkan kamu),” jelas korban.

    Aksi eksibisionisme di tempat umum ini merupakan bentuk pelecehan seksual dan melanggar hukum, menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat, terutama perempuan. Jalan Raya Tlogo yang cukup ramai seharusnya menjadi area yang aman dari tindakan asusila.

    Pihak kepolisian Blitar didesak untuk segera mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman video yang kini viral di media sosial. Kasus ini bukan hanya tentang penangkapan pelaku, tetapi juga tentang memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga Blitar yang mencari nafkah di ruang publik. [owi/beq]

  • Libur Nataru, KA Brantas Operasionalkan Tambahan Relasi Blitar-Pasar Senen

    Libur Nataru, KA Brantas Operasionalkan Tambahan Relasi Blitar-Pasar Senen

    Blitar (beritajatim.com) – Tingginya animo masyarakat untuk menikmati libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 direspons cepat oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun. Mengantisipasi tiket reguler yang mulai menipis, KAI Daop 7 resmi menerjunkan satu rangkaian kereta api ekstra, yakni Kereta Api (KA) Brantas Tambahan dengan relasi Stasiun Blitar – Madiun – Pasar Senen (PP).

    Langkah taktis ini diambil guna mengakomodasi mobilitas warga yang diprediksi akan membludak selama masa angkutan Nataru yang berlangsung 18 hari, terhitung mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul, menjelaskan bahwa penambahan ini bukan sekadar menambah jumlah kursi, melainkan juga menawarkan kenyamanan perjalanan jarak jauh.

    Rangkaian KA Brantas Tambahan ini membawa spesifikasi mumpuni yakni 5 kereta eksekutif dengan kapasitas total 4.500 tempat duduk per perjalanan. Serta 4 kereta ekonomi new Generation dengan kapasitas otal 5.184 tempat duduk per perjalanan.

    “Selain mengoperasikan kereta api reguler jarak jauh, KAI Daop 7 Madiun juga menambah perjalanan kereta api tambahan. Total kami menyediakan 4.500 kursi eksekutif dan 5.184 kursi ekonomi New Generation tambahan selama periode Nataru ini,” ungkap Zainul pada Minggu (14/12/2025).

    Penggunaan gerbong New Generation pada kelas ekonomi ini menjadi nilai tambah yang signifikan, menawarkan kenyamanan kursi yang lebih ergonomis bagi penumpang rute jauh seperti Blitar-Jakarta.

    Data Okupansi: Sinyal Kuning Bagi Pemudik Dadakan

    Urgensi penambahan kereta ini terlihat jelas dari data pemesanan tiket yang bergerak dinamis. Hingga Minggu (14/12), tercatat 46.866 tiket telah ludes terjual dari total 65.556 tempat duduk KA jarak jauh yang disediakan Daop 7.

    Artinya, lebih dari 71% kuota tiket telah terisi bahkan sebelum masa angkutan dimulai. Zainul membeberkan prediksi krusial terkait tanggal-tanggal padat yakni puncak arus mudik diiprediksi terjadi pada 24 Desember 2025. Sementara puncak arus balik: Diprediksi terjadi pada 28 Desember 2025.

    Selain Jakarta, tujuan favorit penumpang dari wilayah Daop 7 meliputi Semarang, Yogyakarta, Malang, dan Bandung. Sementara itu, KA reguler yang menjadi primadona dan tingkat keterisiannya sangat tinggi adalah KA Kahuripan (Blitar–Kiaracondong) dan KA Bangunkarta (Jombang–Pasar Senen).

    Imbauan: Rencanakan Perjalanan Sekarang

    Dengan sisa kuota yang terus menipis, Zainul mengingatkan masyarakat untuk tidak menunda pembelian tiket. KA Brantas Tambahan ini menjadi opsi penyelamat bagi mereka yang belum mendapatkan tiket di KA reguler.

    “Masyarakat kami imbau untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI atau kanal penjualan resmi lainnya,” tutup Zainul.

    Kehadiran KA Brantas Tambahan ini diharapkan mampu memecah kepadatan penumpang dan memastikan konektivitas Blitar menuju Jakarta tetap lancar di tengah euforia libur akhir tahun. [owi/aje]

  • 68 Peserta Gerak Jalan Bakung-Lodoyo Blitar Tumbang, Kini Dirawat di 5 Puskesmas

    68 Peserta Gerak Jalan Bakung-Lodoyo Blitar Tumbang, Kini Dirawat di 5 Puskesmas

    Blitar (beritajatim.com) – Euforia Gerak Jalan Tradisional Bakung-Lodoyo, yang dikenal sebagai salah satu agenda paling dinanti di Kabupaten Blitar, harus diwarnai dengan catatan kritis. Sebanyak 68 peserta dilaporkan tumbang dan gagal mencapai garis akhir, menyerah pada kelelahan fisik dan kram otot yang parah.

    Data terbaru dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar mencatat angka signifikan. Hingga pukul 05.25 WIB, sebanyak 68 peserta harus menghentikan langkah dan memerlukan penanganan medis darurat.

    Kepala Dinkes Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati, membenarkan kejadian ini dan menegaskan kesiapan timnya di sepanjang rute.

    “Kami menyiagakan tim kesehatan di sepanjang rute. Peserta yang mengalami kelelahan langsung mendapatkan penanganan dan observasi,” ujar dr. Christine, pada Sabtu (13/12/2025).

    Menurut dr. Christine Indrawati, sebanyak 68 peserta yang tumbang tersebut mayoritas mengeluhkan kelelahan dan kram otot. Meski tak sampai menjalani rawat inap namun para peserta itu harus dilakukan perawatan medis.

    “Sudah pulang semua, mayoritas mengalami kelelahan dan kram otot,” tegasnya.

    Sebelumnya, sebanyak 68 peserta tersebut harus dirawat di 5 puskesmas yang ada di Kabupaten Blitar. Rinciannya, Puskesmas Wonotirto merawat 9 peserta, Puskesmas Suruhwadang merawat 10 peserta, Puskesmas Kademangan merawat 9 peserta, Puskesmas Sutojayan merawat 1 peserta serta RSUD Srengat 1 peserta.

    Namun semua peserta yang dirawat tersebut sudah membaik. Keseluruhan peserta yang tumbang pun kini sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. (owi/ian)

  • HMI Blitar: Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional Sumut-Aceh, Diduga Lindungi Tangan-Tangan Elit

    HMI Blitar: Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional Sumut-Aceh, Diduga Lindungi Tangan-Tangan Elit

    Blitar (beritajatim.com) – Keputusan pemerintah pusat yang dinilai lamban dalam menetapkan status bencana nasional terhadap peristiwa banjir bandang di Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh memicu reaksi keras.

    Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar turun ke jalan, menggelar aksi panggung bebas di bawah Patung Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno di Pertigaan Herlingga, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

    Selain mengkritisi kebijakan pemerintah pusat, HMI Cabang Blitar juga melakukan penggalangan dana. Aksi yang dipenuhi nuansa perlawanan ini menampilkan serangkaian lagu kritik, puisi, hingga bentangan banner bekas yang dihiasi tulisan-tulisan tajam. Ini adalah bentuk dukungan moril yang kuat, bukan hanya sekadar penggalangan dana.

    “Aksi ini bukan hanya galang dana semata, namun dukungan moril agar pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional,” tegas Ketua HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz pada Sabtu (13/12/2025).

    Lebih lanjut, Qithfirul Aziz tidak segan melontarkan spekulasi yang mengejutkan. Menurutnya, kelambanan pemerintah dalam menetapkan status bencana justru menimbulkan dugaan kuat adanya keterlibatan pihak elit yang ingin kasus ini tenggelam.

    “Kita bisa gali lebih dalam siapa yang memiliki atau mendapat hak guna paling banyak dari hutan yang ada disana, sehingga muncul dugaan sejumlah elit politik khawatir ini akan terbongkar media internasional,” imbuhnya dengan nada skeptis.

    HMI Cabang Blitar berkeyakinan penuh, jika status bencana nasional ditetapkan, peristiwa ini akan menarik perhatian media internasional. Sorotan global inilah yang dikhawatirkan akan memicu terkuaknya dalang hingga pihak-pihak yang turut andil dalam menyebabkan bencana alam tersebut, terutama yang terkait dengan isu deforestasi dan penguasaan lahan.

    Panggung Perlawanan dan Solidaritas

    Di tengah aksi, spanduk-spanduk berisi pesan-pesan kritis terpampang jelas menghadap jalan raya, menarik perhatian para pengguna jalan. Sejumlah kader HMI dengan sigap juga membawa kardus donasi, mendatangi setiap pengguna jalan yang hendak menyumbang. Aksi ini menjadi simbol solidaritas masyarakat Blitar terhadap korban bencana di ujung barat Indonesia.

    “Donasi dari masyarakat Blitar untuk warga Aceh dan Sumatera terdampak banjir kami lakukan di jalan serta online yang akan kami salurkan Senin mendatang,” pungkas Qithfirul.

    Aksi ini jelas mengirimkan pesan keras: penetapan status bencana bukan sekadar masalah administrasi, melainkan kunci pembuka transparansi dan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang diduga melibatkan ‘tangan-tangan’ tersembunyi. Publik kini menanti, apakah desakan mahasiswa ini akan menggoyahkan sikap pemerintah pusat. (owi/ian)

  • Terdesak Ekonomi, Honorer RSUD Blitar Curi Emas Rp65 Juta Milik Warga

    Terdesak Ekonomi, Honorer RSUD Blitar Curi Emas Rp65 Juta Milik Warga

    Blitar (beritajatim.com) – Seorang pegawai honorer RSUD Mardi Waluyo, MJP (29), ditangkap oleh Satreskrim Polres Blitar Kota karena terbukti mencuri emas milik warga Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Meskipun MJP diketahui rutin menerima gaji sebesar Rp3 juta setiap bulan, ia nekat melakukan aksi pencurian yang merugikan korbannya, Yulistichiawati.

    Total emas yang berhasil dibawa kabur oleh pria yang bekerja sebagai pendorong pasien ini mencapai 44,22 gram. Jika dihitung berdasarkan harga pasaran, kerugian korban ditaksir mencapai Rp65 juta. Setelah berhasil mencuri, seluruh perhiasan emas tersebut langsung dijual oleh pelaku melalui media sosial Facebook.

    “Dijual di Tulungagung lewat facebook,” ungkap pelaku MJP, Jumat (12/12/2025).

    Emas seberat 44,22 gram tersebut dijual oleh pelaku dengan harga jauh di bawah nilai aslinya, yakni Rp29 juta. Harga jual yang anjlok ini disebabkan perhiasan tersebut tidak dilengkapi dengan surat resmi. Uang hasil kejahatan tersebut kemudian digunakan pelaku untuk membeli barang pribadi.

    “Total 29 juta dibelikan iphone dan cincin,” imbuhnya.

    MJP mengakui dirinya sudah menjadi pegawai honorer di RSUD Mardi Waluyo Blitar selama 3 hingga 4 tahun terakhir. Pelaku berdalih terdesak kebutuhan ekonomi hingga akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan aksi kriminalitas.

    “Kurang 3-4 tahun, honorer di RSUD Mardi Waluyo sebagai pendorong pasien,” bebernya.

    Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiyantana, menjelaskan bahwa modus operandi yang digunakan pelaku adalah acak atau hunting rumah kosong. MJP secara random memasuki sejumlah rumah yang terlihat tidak berpenghuni.

    “Secara acak hunting rumah kosong, kalau ada barang berharga ya dibawa kalau tidak ada ya cari lagi,” bebernya.

    Kini, MJP telah resmi ditahan di Mapolres Blitar Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. [owi/beq]

  • Bandara Dhoho Kediri Jadi Titik Awal Keberangkatan Umrah dengan Skema Feeder Domestik

    Bandara Dhoho Kediri Jadi Titik Awal Keberangkatan Umrah dengan Skema Feeder Domestik

    Kediri (beritajatim.com) – Bandar Udara Internasional Dhoho Kediri kini telah difungsikan sebagai titik awal keberangkatan jemaah umrah. Hari ini, Jumat (12/12/2025) biro perjalanan umrah PT Madina Wisata Muslim Kediri memberangkatkan jemaahnya melalui skema feeder domestik menuju Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, sebelum melanjutkan penerbangan internasional.

    Ahmad Nurudin, Pimpinan PT Madina Wisata Muslim mengatakan, biro perjalanan umrah lokal yang berdomisili di Dusun Sumberurip, Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, menegaskan komitmennya dalam mendukung optimalisasi Bandara Dhoho. Biro yang beroperasi di bawah naungan El Hadi Internasional Grup ini sukses memberangkatkan rombongan jemaah umrah.

    “Alhamdulillah dalam satu tahun kita sudah bisa memberangkatkan kurang lebih enam rombongan, setiap bulan hampir rata – rata di musim umroh tahun 2025. Dan hari ini puncaknya di Desember, kita membuat dua program,” ujar Ahmad Nurudin.

    Di puncak musim umrah Desember 2025, pihaknya menjalankan dua program. Program Promo hari ini dengan memberangkatkan 50 jemaah melalui Bandara Dhoho Kediri menuju Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, dengan paket khusus 9 hari. Keberangkatan lanjutan rombongan pada tanggal 16 Desember diberangkatkan melalui Bandara Juanda.

    Pemberangkatan perdana melalui Bandara Dhoho ini mendapat sambutan hangat dari PT Surya Dhoho Investama (SDHI), anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Mohamad Solikin.

    Harapan Rute Langsung Kediri-Jeddah

    Meskipun saat ini masih berupa penerbangan feeder (transit) di Jakarta, Ahmad Nurudin berharap Bandara Dhoho mampu menyediakan rute langsung Kediri ke Jeddah di masa mendatang. Dia menjelaskan bahwa penerbangan langsung akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi efisiensi biaya jemaah.

    “Sebenarnya bagi masyarakat Kediri, kalau Bandara Dhoho sudah benar-benar beroperasi dan menyediakan penerbangan dari Kediri ke Jeddah, kita sebagai masyarakat Kediri dan pada umumnya jamaah itu berangkatnya dari Dhoho, lebih dekat dan kita bangga,” tegasnya.

    Jemaah umrah dibawah naungan biro perjalanan PT Madina Wisata Muslim bersiap berangkat dari Bandara Dhoho Kediri.

    Keberangkatan dari Juanda mengharuskan jemaah mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi domestik. Dengan berangkat dari Dhoho, jemaah dapat menekan biaya tersebut secara substansial. PT Madina Wisata Muslim berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan kualitas kegiatan umrah bagi masyarakat Kediri.

    Ini bukan kali pertama Madina Wisata Muslim mewarnai operasional Bandara Dhoho. Sebelumnya, saat bandara dibuka, perusahaan di bawah naungan El Hadi, yakni PT Al Tour Wisata Mulia, juga telah melakukan inisiasi serupa.

    “Harapannya ke depan bersama-sama mampu untuk membawa Bandara Dhoho ini menjadi ikon maskapai atau penerbangan di Kota Kediri. Kita sebagai warga Kediri bangga ketika nanti Bandara Dhoho benar-benar menjadi salah satu bandara yang mampu memberikan fasilitas para jemaah umroh khususnya di Kota Kediri,” harapnya.

    Terpisah, Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDHI), Maksin Arisandi, menegaskan bahwa Bandara Dhoho memiliki daya tarik pasar yang kuat di mata maskapai internasional. Ia mencatat bahwa maskapai besar seperti Saudi Arabian Airlines, Singapore Airlines, All Nippon Airways (ANA), Malaysia Airlines, serta maskapai dari Australia, China, Brunei, Thailand, Turki, Iran, dan Eropa menunjukkan minat. “Maskapai selalu menilai dari sisi potensi, jadi minat mereka merupakan sinyal positif,” kata Maksin.

    Menurutnya, salah satu maskapai yang paling potensial membuka rute umrah perdana adalah Flyadeal, maskapai low-cost dari Saudi Arabian Airlines. Proses izin penerbangan disebut tinggal menunggu finalisasi di Kementerian Perhubungan.

    “Target kami, awal tahun depan, Januari atau Februari sudah ada penerbangan umrah sebagai tahap uji coba,” tegas Maksin Arisandi.

    Diketahui, Bandara Dhoho Kediri mulai beroperasi kembali, pada bulan ini. Selain Madina Wisata Muslim, PT Kampung Coklat Internasional asa Blitar juga melakukan pemberangkatan jemaah umrahnya dari Bandara DHX dengan skema serupka. [nm/kun]

  • Dilema Galian C Blitar: Cuan Masuk Kas Daerah, Lumpur Masuk Sawah Warga

    Dilema Galian C Blitar: Cuan Masuk Kas Daerah, Lumpur Masuk Sawah Warga

    Blitar (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berencana menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau yang lazim disebut galian C pada tahun 2026 mendatang. Rencana ini muncul usai target PAD tahun 2025 ini mencapai Rp 2 miliar, melebihi target yang ditetapkan yakni Rp 1,8 miliar.

    “Iya, insyaallah targetnya akan lebih tinggi,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Asmaning Ayu pada Jumat (12/12/2025).

    Target PAD dari pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan ini memang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 diketahui PAD dari pajak MBLB hanya mencapai Rp 340 juta.

    PAD dari sektor tambang ini kemudian meningkat tajam pada tahun 2025 ini, di mana nilai pajak yang ditarik oleh Bapenda Kabupaten Blitar mencapai Rp 2 miliar. Nilai yang ditarik ini tidak sepenuhnya optimal, karena masih ada kebocoran di sejumlah pos pengawasan. “Saya harapannya di tahun 2026 ini kinerja kita lebih optimal,” imbuhnya.

    Meningkatnya target PAD dari sektor tambang ini menjadi berkah bagi Pemkab Blitar. Namun di sisi lain, kondisi ini mengindikasikan adanya eksplorasi sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau lazim disebut galian C di Kabupaten Blitar kian masif.

    Bapenda Kabupaten Blitar pun tak menampik bahwa tambang yang beroperasi di Bumi Penataran jumlahnya cukup banyak. Pihaknya pun tak ingin tambang-tambang tersebut hanya mengeruk isi bumi, namun juga harus ada sumbangsih untuk Pemerintah Kabupaten Blitar berupa pajak.

    “Bisa jadi seperti itu (jumlah pertambangan di Blitar cukup tinggi), cuma kami belum bisa memasang target yang cukup tinggi karena kita baru mulai ini di bulan Juli kemarin,” tegasnya.

    Keberhasilan mencapai target PAD hingga miliaran rupiah dari sektor pertambangan ini menegaskan bahwa Blitar memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama untuk kebutuhan material konstruksi. Dana segar Rp 2 miliar ini diperkirakan akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat.

    Namun, pengawasan ketat terhadap dampak ekologis menjadi sorotan utama. Masyarakat dan pemerhati lingkungan mulai menyuarakan kekhawatiran serius. Eksplorasi tambang yang masif, terutama di kawasan yang berdekatan dengan daerah aliran sungai atau lereng perbukitan, membawa risiko tinggi.

    Konflik tambang di Blitar pun kini kerap kali muncul. Pada Kamis (13/03/2025), ratusan petani dan warga menggeruduk tambang pasir dan batu yang beroperasi di Kali Putih, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Massa meminta agar tambang pasir yang beroperasi di aliran sungai lahar Gunung Kelud tersebut tutup.

    Demo ini merupakan bentuk kekesalan warga atas aktivitas tambang pasir di Kali Putih. Menurut warga, sejak tambang pasir itu beroperasi, sumber air dan irigasi yang mengalir ke sawah petani menjadi terganggu.

    Akibatnya tanaman petani pun tidak bisa maksimal. Bahkan tidak jarang tanaman petani rusak akibat air sungai yang telah tercampur dengan berbagai material tambang. “Kami minta agar tambang ini tutup sekarang juga, pokoknya alat berat harus pergi dari sini sekarang,” ungkap Arinal, petani.

    Keberadaan tambang pasir di Kali Putih ini pun membuat warga resah. Pasalnya, sejak adanya tambang pasir, sumber air warga dan irigasi ke pertanian menjadi terganggu.

    Para petani pun sudah muak dan enggan untuk diajak berkomunikasi. Mereka hanya memiliki satu tuntutan yakni tambang pasir itu ditutup dan seluruh alat berat pergi dari aliran lahar Gunung Kelud.

    “Karena adanya penggalian ini sangat merugikan petani, khususnya pengairan baik jumlah debit air, sedimen-sedimennya, juga masalah zat-zat yang ditimbulkan dari penggalian ini sangat merugikan petani,” ungkap Muji.

    Kondisi ini tentu menjadi gambaran ironi, di satu sisi Pemkab Blitar mendapatkan keuntungan berupa pajak dari tambang, namun di sisi lain masyarakat mengeluh akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. (owi/kun)

  • 60 Pemdes di Bondowoso Tak Bisa Cairkan Dana Non-Earmark, Akankah Menkeu Purbaya Melunak?

    60 Pemdes di Bondowoso Tak Bisa Cairkan Dana Non-Earmark, Akankah Menkeu Purbaya Melunak?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 60 desa di 19 kecamatan se Kabupaten Bondowoso hingga saat ini tidak dapat mencairkan Dana Desa (DD) tahap II non-earmark tahun 2025, setelah pemerintah pusat menetapkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2025.

    PMK tersebut merupakan revisi atas regulasi mengenai pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pengetatan syarat pencairan dana non-earmark—dana yang tidak terikat peruntukan tertentu—yang harus diajukan lengkap sebelum 17 September 2025.

    Bagi desa yang tidak mengajukan berkas tepat waktu, dana non-earmark tidak akan disalurkan sama sekali. Ketentuan ini mulai berlaku setelah PMK 81/2025 ditetapkan pada 19 November 2025 dan diundangkan pada 25 November 2025.

    Selain batas waktu pengajuan, PMK juga memunculkan syarat baru: desa diwajibkan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai komponen penyaluran dana.

    Berdasarkan laporan internal, Bondowoso termasuk dalam daerah yang belum bisa mencairkan dana non-earmark bersama sejumlah kabupaten lain di Indonesia. Untuk Jawa Timur, Bondowoso berada di daftar yang sama dengan antara lain Sidoarjo (127 desa), Mojokerto (117 desa), Blitar (70 desa), Lamongan (102 desa), Banyuwangi (92 desa), dan Malang (118 desa).

    Di Bondowoso sendiri, 51 desa tidak bisa mencairkan dana non-earmark, sementara 9 desa bahkan tidak dapat mencairkan earmark maupun non-earmark. Satu desa, yakni Padasan, tercatat belum menerima DD sejak tahap awal karena kepala desanya tersangkut kasus hukum.

    Kepala Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Bambang Suhartono, mengakui desanya gagal mencairkan dana non-earmark karena keterlambatan administrasi.

    “Dana yang belum kami jalankan itu sekitar Rp290 juta. Rencananya untuk paving di dua titik, tembok penahan tanah, dan program pemberdayaan masyarakat. Karena belum bisa cair, tekanan sosial-politik di masyarakat cukup terasa,” ujarnya, Kamis, 11 Desember 2025.

    Bambang menambahkan dirinya belum menyampaikan persoalan ini kepada warga karena masih berharap ada perubahan kebijakan. “Informasinya, syarat pengajuan bukan lagi 17 September, tetapi 17 Desember. Semoga pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi para kepala desa,” katanya.

    Hal serupa dialami Desa Mengen, Kecamatan Tamanan. Kepala Desa Mengen, Fauzan, menyebut dana non-earmark desanya sekitar Rp100 juta.

    “Rencananya untuk pemberdayaan masyarakat, mungkin mesin rajang tembakau atau dukungan untuk UMKM. Saya sudah sampaikan ke warga apa adanya, bahwa kami terhambat aturan itu,” ujarnya.

    Ketua APDESI Bondowoso, Mathari, mengonfirmasi bahwa sekitar 15 kepala desa dari Bondowoso turut mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025. Aksi tersebut mendesak pemerintah pusat meninjau ulang PMK 81/2025.

    “PMK ini sangat membebani kepala desa. Mereka punya janji kepada masyarakat untuk membangun. Dana non-earmark yang tidak bisa cair di Bondowoso rata-rata Rp200–400 juta per desa,” ujarnya.

    Mathari, yang juga Kades Bukor di Kecamatan Wringin, mengaku desanya sendiri tidak terdampak aturan ini, namun ia hadir untuk menyampaikan aspirasi kolektif para kepala desa.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Bondowoso, melainkan di banyak daerah lain.

    “Ada 60 desa di Bondowoso yang belum salur dana non-earmark. Satu di antaranya adalah Padasan yang memang bermasalah sejak awal. Sisanya karena terlambat melengkapi persyaratan hingga batas waktu 17 September 2025,” terangnya.

    Mahfud menyebut pihaknya telah melakukan sosialisasi mengenai aturan pusat tersebut. Di Jawa Timur saja, ada 1.261 desa yang serupa Bondowoso. “Ini terjadi di banyak tempat, bukan hanya Bondowoso,” tambahnya.

    PMK 81/2025 diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menggantikan Sri Mulyani pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di kalangan kepala desa, muncul harapan agar Menkeu memberikan kelonggaran atau masa transisi.

    Sejumlah desa, termasuk di Bondowoso, berharap pemerintah pusat mempertimbangkan perubahan jadwal pengajuan menjadi 17 Desember 2025 seperti informasi yang beredar. Jika kebijakan tidak berubah, dana non-earmark ratusan juta rupiah di puluhan desa akan hangus dan program desa terpaksa dihentikan. (awi/ian)

  • Bayi Sempat Dibuang di Udanawu Blitar Akhirnya Kembali ke Pelukan Ibu Masih SMK

    Bayi Sempat Dibuang di Udanawu Blitar Akhirnya Kembali ke Pelukan Ibu Masih SMK

    Blitar (beritajatim.com) – Bayi laki-laki yang sempat menjadi korban pembuangan di teras rumah warga Udanawu, Blitar, akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya yang masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Momen haru ini terjadi setelah pihak kepolisian dan dinas terkait resmi menyerahkan pengasuhan sang bayi kepada keluarga orang tuanya pada Kamis (11/12/2025).

    Kapolsek Udanawu, AKP Achmat Rochan, memastikan bahwa bayi tersebut telah dalam kondisi sehat setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Keputusan pemulangan ini diambil demi kepentingan terbaik sang anak, meski kedua orang tuanya tengah berhadapan dengan hukum.

    “Untuk bayi dari pihak RSUD Srengat sudah diserahkan kepada keluarga orang tua bayi, dengan didampingi / disaksikan pihak Dinas Sosial Kabupaten Blitar, penyidik PPA Satreskrim Polres Blitar Kota, Polsek Udanawu, Puskesmas Udanawu,” terang AKP Achmat Rochan, Kamis (11/12/2025).

    Meski sang bayi telah bersatu kembali dengan keluarga dan ibunya yang berinisial VM (16), kepolisian menegaskan bahwa status pidana para pelaku tidak berubah.

    Kedua orang tua bayi, yakni VM (16) dan kekasihnya MAZ (16)—yang juga masih berstatus pelajar kelas XI—tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penanganan kasus ini telah diambil alih oleh unit yang memiliki spesialisasi dalam menangani anak.

    “Terkait proses hukum pelakunya sudah kita limpahkan dan ditangani unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota,” tegas Kapolsek.

    Sebelumnya, nasib bayi malang ini sempat menjadi teka-teki setelah ditemukan warga di Desa Ringinanom pada Minggu (30/11/2025). Unit Reskrim Polsek Udanawu akhirnya berhasil mengungkap identitas orang tua bayi enam hari pasca-penemuan.

    Fakta di lapangan menunjukkan pelaku pembuangan adalah pasangan kekasih di bawah umur. MAZ diketahui merupakan siswa SMK di Udanawu, sementara VM adalah siswi SMA asal Wonodadi.

    “Pelakunya ini adalah ayah dan ibu dari bayi yang dibuang di teras rumah warga, keduanya masih berstatus pelajar,” ungkap AKP Achmat Rochan pada rilis sebelumnya, Jumat (5/12/2025).

    Kasus ini terungkap berkat informasi dari perangkat desa yang mendengar pengakuan warga bahwa anaknya, MAZ, adalah ayah biologis bayi tersebut. Polisi langsung bergerak cepat mengamankan MAZ di kediamannya.

    “Berdasarkan informasi tersebut, anggota Reskrim Polsek Udanawu bergerak cepat dan mengamankan MAZ di rumahnya di salah satu desa di Kecamatan Udanawu. MAZ tidak berkutik dan mengakui perbuatannya,” jelasnya.

    Dari pengakuan MAZ, polisi kemudian menjemput VM yang sempat bersembunyi di rumah temannya di kawasan Kebonagung, Wonodadi.

    Dalam pemeriksaan, terungkap alasan pilu di balik tindakan nekat tersebut. MAZ mengaku sengaja meletakkan bayinya di rumah warga yang pintunya terbuka karena panik dan bingung, namun tetap berharap anaknya segera ditemukan dan diselamatkan oleh pemilik rumah yang dikiranya belum tidur. [owi/beq]