Xcloud.id

kab/kota: Bireuen

  • Tinjau Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Korban Banjir soal Sanitasi-Air Bersih

    Tinjau Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Korban Banjir soal Sanitasi-Air Bersih

    Jakarta –

    Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meninjau lokasi banjir di Aceh. Riefky menerima aspirasi warga soal sanitasi dan air bersih yang masih minim.

    Riefky tiba di Tanah Rencong, pada Selasa (9/12/2025) pagi. Riefky memulai kunjungannya dengan meninjau Kabupaten Pidie dan melihat kondisi pengungsi di salah satu posko darurat.

    Kunjungan kemudian berlanjut ke Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen. Di daerah ini, Riefky blusukan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir.

    Riefky menyebut perjalanan kali ini tidak mudah, terlebih saat rombongan tiba di daerah dengan akses jalan yang terputus.

    “Tadi pukul tujuh malam WIB kami menyeberang menggunakan boat karena akses jalan terputus total. Tidak ada pilihan lain karena besok pagi pukul 04.00 WIB kami harus bergerak dari Lhokseumawe menuju Aceh Tamiang,” kata Riefky, dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

    “Mereka menitipkan aspirasi soal sanitasi, air bersih, kebersihan, serta peralatan untuk membersihkan lumpur dari rumah warga,” ucapnya.

    Riefky mengatakan pemerintah pusat akan melakukan tindak lanjut agar kebutuhan tersebut dapat segera dipenuhi. Riefky juga akan berkoordinasi dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait infrastruktur terdampak di Aceh.

    “Kami sangat prihatin dengan situasinya. Tapi kami tahu pemerintah daerah sedang berupaya menyambungkan jembatan alternatif agar mobilitas warga pulih,” ucap Riefky.

    Riefky menegaskan bahwa peninjauan lapangan ini merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia memastikan kehadiran pemerintah mendengar dan membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

    “Ini semua sesuai arahan Bapak Presiden untuk terus melihat, mendengarkan, dan membantu masyarakat yang tertimpa bencana, khususnya di Aceh,” tutupnya.

    (eva/fca)

  • Update Bencana Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Menjadi 969, Jumlah Pengungsi Meningkat

    Update Bencana Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Menjadi 969, Jumlah Pengungsi Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perkembangan korban bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. 

    Kapusdatinkom BNPB, Abdul Muhari menyampaikan data per Rabu (10/12/2025) pukul 17.00 WIB, jumlah korban bertambah sebanyak 5 jenazah. Dari yang sebelumnya 964 menjadi 969 korban jiwa.

    “Untuk korban meninggal dunia bertambah 5 jasad yang ditemukan dari jumlah 964 jiwa korban meninggal pada hari Selasa,9 Desember 2025. Pada hari ini Jadi 969 jiwa dengan ditemukannya 2 korban di Langkat Sumatra Utara dan 3 korban di Padang Pariaman, Sumatra Barat,” katanya saat konferensi pers dari akun YouTube @BNPB.

    Abdul mengatakan untuk korban hilang berkurang 12 orang 

    yang kemudian di rekapitulasi dan mutakhirkan dari 3 posko di tiga provinsi, di mana dari 264 jiwa yang masuk daftar pencarian orang, menjadi 252 jiwa.

    Abdul menjelaskan jumlah pengungsi per hari ini 894.501 orang dari sebelumnya 894.101 jiwa. Abdul menyebut jumlah pengungsi Provinsi Aceh terbanyak karena dari 894.501 jiwa, 831.000 jiwa berada di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Aceh menjadi fokus utama penyaluran logistik.

    “Jadi untuk distribusi logistik memang kita atensi dan optimalkan di Provinsi Aceh tanpa mengurangi tentu saja intensitas dan frekuensi yang sama di dua provinsi lainnya,” jelas Abdul.

    Abdul menuturkan total bantuan sejak 28 November 2025, sebanyak 448,6 ton dan terdistribusi sebanyak 334 ton. Per hari ini, katanya, logistik telah terdistribusi 9,85 ton menggunakan 5 truk dan via udara 4,93 ton.

    Adapun perbaikan Jembatan Kepin di Kabupaten Bireuen mencapai 53%, Jembatan Kepin Mane mencapai 25%, dan Jembatan Kutablang serta Jembatan Cerata di Aceh Tengah sedang berprogres.

    Abdul mengatakan Provinsi Aceh telah disokong 3.414 unit BTS untuk kebutuhan komunikasi dengan target pekan ini terpasang sebanyak 75%.

    Di Sumatra Utara, penyaluran logistik via udara hanya menjangkau wilayah Tapanuli Tengah karena kondisi cuaca. Pemerintah juga telah mengirimkan 3.000 kiloliter bisolar, 1.400 kiloliter Pertamax, dan 3.000 kiloliter Pertalite ke Sibolga.

    Sumatra Barat, telah disalurkan 20 sorti logistik melalui jalur darat baik makanan maupun non makanan. Penyaluran menggunakan 20 truk dengan total 29,7 ton. Untuk progres perbaikan Jembatan Sikabau mencapai 55%, Jembatan Bawah Kubang 50%, Jembatan Suoayang 25% dan Jembatan Padang Matuang memasuki tahap awal perbaikan.

    Akses komunikasi di Sumatra Barat telah terhubung ke 7 Kabupaten, 22 Kecamatan, 31 Nagari, dan 31 Jorong.

  • Wamenkomdigi Sebut Pungli Layanan Starlink Dilakukan Pengguna Pribadi

    Wamenkomdigi Sebut Pungli Layanan Starlink Dilakukan Pengguna Pribadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi kabar adanya pungutan liar (pungli) terhadap penggunaan layanan internet satelit Starlink di wilayah bencana Aceh dan Sumatra.

    Sebelumnya, beredar di media sosial klaim bahwa korban bencana membayar hingga Rp20 triliun untuk mendapatkan akses internet Starlink selama satu jam.

    Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menegaskan seluruh layanan Starlink yang dikirim pemerintah ke wilayah bencana diberikan secara gratis. Namun, dia tidak menampik kemungkinan adanya perangkat milik pribadi yang memungut biaya, karena hal tersebut berada di luar kewenangan Komdigi.

    “Starlink ini bukan cuma pemerintah saja. Ada juga pribadi-pribadi yang punya Starlink. Nah kalau dia mengut biaya ya itu di luar,” kata Nezar ditemui usai acara Desklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Dia menyebut layanan Starlink pada dasarnya diberikan gratis untuk wilayah bencana, sesuai kebijakan perusahaan SpaceX yang memang menyediakan bantuan serupa di berbagai daerah terdampak di seluruh dunia, tidak hanya di Aceh atau Sumatra.

    Nezar menambahkan layanan tersebut digratiskan selama satu bulan. Komdigi pun menyampaikan apresiasi atas kebijakan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

    Dia menambahkan, Komdigi telah mengirimkan beberapa perangkat Starlink untuk mendukung konektivitas di wilayah Aceh dan Sumatra. Koneksi tersebut membantu para korban bencana, meski sesekali mengalami latensi akibat faktor cuaca.

    “Karena semalam hujan deras di daerah timur Aceh gitu. Tapi overall dia bekerja dengan baik untuk memberikan pesan-pesan dan juga komunikasi antar warga,” ujarnya.

    Untuk Aceh, Nezar mengungkapkan perangkat yang dikirim pemerintah ditempatkan di sejumlah wilayah, termasuk Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon. Sebelumnya, Komdigi menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat. 

    Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. 

    “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

  • BSI Tunggu Arahan OJK soal Hapus KUR Petani di Aceh-Sumatera

    BSI Tunggu Arahan OJK soal Hapus KUR Petani di Aceh-Sumatera

    Jakarta –

    Pemerintah bakal melakukan hapus buku Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Saat ini, pemerintah dan perbankan penyalur KUR masih mendata jumlah penerima yang terdampak bencana.

    Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS atau BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengaku tengah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penghapusbukuan KUR petani. Koordinasi ini menjadi bagian dari pendataan kesanggupan nasabah penerima KUR yang terdampak bencana.

    “Kita lagi koordinasi dengan OJK juga. Karena kan kita sedang mendata seberapa banyak yang terdampak parah, seberapa banyak yang masih bisa. Pokoknya nanti kita data dulu, dan koordinasi pasti dengan OJK pasti,” ungkap Anggoro kepada wartawan di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Di sisi lain, Anggoro tak menampik dampak bencana terhadap kenaikan non-performing loan (NPL) atau rasio kredit macet BSI. Namun, tingkat dampaknya masih dihitung lebih lanjut, terutama di Aceh.

    “Kalau berdampak, tentu pasti akan berdampak. Karena masyarakat ada yang kesulitan untuk menunaikan kewajibannya. Tetapi berapa besar dampaknya? Itu nanti masih kita hitung. Terutama untuk Aceh, ya. Karena kan BSI dominan di Aceh,” jelasnya.

    Anggoro menambahkan, restrukturisasi KUR ini masih menunggu skema dari OJK. Sementara saat ini, BSI masih terus berkoordinasi dengan OJK dan pemerintah daerah terkait skema hapus buku tersebut.

    “Jadi di awal antara pemerintah daerah, kita, dan OJK pasti akan berkoordinasi. Regulasinya kan nanti OJK yang akan menentukan. Seperti apa bentuk programnya,” ujar dia.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penghapusbukuan KUR petani saat meninjau pengerjaan jembatan bailey di Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025). Ia pun meminta petani tak perlu khawatir.

    “Utang-utang KUR. Karena ini keadaan alam. Kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” ucap Prabowo dikutip dari detiknews.

    Demi menjaga ketahanan pangan di lokasi bencana, Prabowo menyebut pemerintah akan terus memberikan bantuan pangan dari berbagai wilayah memiliki ketersediaan pangan yang melimpah. “Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan-cadangan masih cukup banyak,” katanya.

    Sebelumnya OJK juga sempat menyebut tengah mengkaji penetapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan kemungkinan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022.

    Dalam ketentuan tersebut, keringanan kredit dapat diberikan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan pada debitur di wilayah terdampak. “Kami lihat nanti, kami lihat nanti kemungkinan-kemungkinannya di dalam POJK 19 Tahun 2022 sendiri ada berbagai kebijakan yang bisa diberikan dan tentu dilaksanakan oleh dalam hal ini perbankan terkait atau dalam kaitan dengan industri pembiayaan multifinance. Nanti kami akan lihat secara lengkapnya,” ungkap Mahendra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Lihat juga Video: Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir di Aceh: Ini Force Majeure

    (kil/kil)

  • Update Bencana di Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Bertambah jadi 964 Orang

    Update Bencana di Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Bertambah jadi 964 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kapusdatinkom BNPB, Abdul Muhari menjelaskan data per Selasa (9/12/2025) pukul 17.00 WIB, korban jiwa bertambah 3 orang atau menjadi 964 orang.

    “Dari total 961 korban meninggal dunia di hari Senin, 8 Desember 2025, pada hari ini [Selasa,9 Desember 2025] bertambah 3,” katanya dikutip pada Rabu (10/12/2025).

    Penambahan korban jiwa terjadi di Aceh sebanyak 2 orang atau menjadi 391 orang dan Sumatra Barat 1 orang menjadi 235 orang. Abdul mengatakan bagi korban hilang yang sebelumnya 1.057.480 jiwa berkurang menjadi 894.101.

    Penurunan jumlah pengungsi terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Abdul menjelaskan pada 7 Desember jumlah pengungsi sebanyak 316.634 jiwa. Kemudian pada 8 Desember menjadi 299.506 jiwa dan berkurang menjadi 166.920 jiwa pada 9 Desember.

    Terkait pengiriman logistik telah terdistribusi dengan total 31,62 ton di Provinsi Aceh. 3 sorti (14,08 ton) melalui jalur darat, 17 sorti (17,54 ton) jalur udara.

    “Jadi di sini kita bisa bandingkan bahwa tonase dari distribusi menggunakan jalur darat sangat signifikan karena tiga truk saja itu tonasenya sudah hampir sama dengan 17 sort menggunakan jalur udara,” jelasnya.

    Abdul menyampaikan bahwa akan memaksimalkan pengiriman jalur darat karena memuat tonase yang cukup banyak. Sedangkan jalur udara difokuskan menjangkau wilayah yang terisolir.

    Adapun dari data tersebut, pemerintah telah mengirimkan BBM Solar sebanyak 20 drum atau 4 ton menggunakan pesawat CN TNI-AU dan 10 ton bahan makanan menggunakan Hercules TNI-AU untuk didistribusikan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah.

    Sejumlah penanganan jalur transportasi dan jembatan di Provinsi Aceh juga tengah dikebut, diantaranya Jalan Nasional Kab. Aceh Utara ke Kab. Bener Meriah sudah dapat diakses roda empat hingga KM 4 Bener Meriah. 

    Lalu, Jalan Nasional Kab. Pidie Jaya ke Kab. Bireuen ditargetkan rampung pada 12 Desember 2025.

    Di Sumatra Barat, revitalisasi Jembatan Sikabau yang menghubungkan Jalan Sikabau dengan Lembah Melintang telah berprogres 18%; Jembatan Bawa Kubang 20%; Jembatan Supayang 3%; dan Jembatan Padang Mantuang 0%.

  • Jembatan Teupin Mane Putus, Ribuan Warga Aceh Tengah Terisolasi

    Jembatan Teupin Mane Putus, Ribuan Warga Aceh Tengah Terisolasi

    Bireuen, Beritasatu.com – Ribuan warga di Aceh Tengah terpaksa hidup dalam keterisolasian setelah Jembatan Teupin Mane putus akibat banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025. Putusnya jembatan penghubung utama tersebut memutus akses vital dari Aceh Tengah menuju Kabupaten Bireuen maupun sebaliknya.

    Kerusakan parah terjadi setelah fondasi dan badan jembatan dihantam arus deras luapan sungai. Banjir bandang tersebut tidak hanya menyeret material batu dan kayu, tetapi juga merusak struktur utama hingga jembatan ambruk sepenuhnya. Akibatnya, jalur transportasi darat terhenti total selama beberapa hari.

    Tanpa akses jembatan, warga di beberapa desa terpaksa menggunakan tali sling untuk menyeberangi sungai. Metode penyeberangan darurat ini sangat berisiko, terutama bagi anak-anak, lansia, dan perempuan. Meski demikian, tidak ada pilihan lain karena jalur alternatif membutuhkan waktu tempuh berjam-jam dan kondisi medan sangat sulit.

    Situasi ini juga berdampak langsung pada distribusi bantuan logistik. Sejumlah relawan kemanusiaan melaporkan terhambatnya penyaluran makanan, air bersih, dan obat-obatan. Beberapa warga yang mengalami sakit pun sulit dievakuasi karena alat penyeberangan tidak memungkinkan membawa pasien dalam kondisi darurat.

    Pelayanan kesehatan di desa-desa sekitar pun nyaris lumpuh. Tenaga medis kesulitan menjangkau warga, sementara fasilitas puskesmas pembantu kekurangan pasokan obat-obatan akibat terputusnya jalur distribusi.

    Melihat kondisi semakin mendesak, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama TNI Angkatan Darat menurunkan tim untuk memasang jembatan bailey sebagai solusi sementara. Jembatan darurat itu ditargetkan dapat berfungsi dalam waktu dekat guna memulihkan akses transportasi serta memperlancar distribusi bantuan bagi warga terdampak.

    Pemerintah daerah berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direncanakan, mengingat jalur tersebut merupakan satu-satunya akses utama menuju wilayah pegunungan dan pusat logistik di Aceh Tengah.

  • Pemulihan Akses Jalan di Aceh Terus Dikebut, Begini Progresnya

    Pemulihan Akses Jalan di Aceh Terus Dikebut, Begini Progresnya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terus mempercepat pemulihan akses jalan nasional di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak banjir. Sejumlah ruas kini mulai pulih secara bertahap setelah dilakukan penanganan darurat.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah bergerak cepat untuk mengembalikan konektivitas dan memperlancar distribusi logistik di wilayah terdampak.

    “Penanganan darurat kami lakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan fokus utama memulihkan konektivitas guna memperlancar distribusi bantuan dan aktivitas masyarakat,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (10/12/2925).

    Pada koridor wilayah timur dan utara Aceh, pemulihan menunjukkan perkembangan positif. Pekerjaan penimbunan oprit di ruas Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen diharapkan membuat akses kembali fungsional pada 12 Desember 2025. Pemasangan jembatan bailey di ruas Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara juga dikebut dengan target rampung 14 Desember 2025.

    Kondisi di wilayah tengah Aceh lebih rumit karena banyak jembatan terputus. Meski begitu, perbaikan di ruas Kota Bireuen-Batas Bener Meriah terus berjalan, dengan pemasanganbailey di Jembatan Teupin Mane ditargetkan selesai 15 Desember 2025. Enam jembatan putus menuju Aceh Tengah juga sedang dipulihkan secara bertahap hingga akhir Desember 2025.

    Di wilayah selatan, penimbunan titik amblas di ruas Blangkejeren-Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara ditargetkan selesai 28 Desember 2025. Sementara itu, pemasangan jembatan bailey dan penanganan longsoran di tiga titik pada ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane menunjukkan progres yang cukup signifikan.

    Hingga saat ini, sejumlah ruas strategis telah kembali dapat dilalui. Ruas-ruas seperti Batas Aceh Tengah/Nagan Raya-Lhok Seumot-Jeuram serta Geumpang-Pameue-Genting Gerbang-Sp. Uning telah menunjukkan perkembangan pemulihan.
    Meski demikian, masih diperlukan penanganan lanjutan, terutama pada titik jembatan putus dan longsoran besar. Material bronjong, armco, dan geotekstil telah tersedia di lokasi dan pemasangan dilakukan secara bertahap.

    Akses Banda Aceh-Meureudu kini sudah kembali terhubung. Lalu lintas di koridor Lhokseumawe-Langsa dan Langsa-Kuala Simpang juga pulih setelah pembersihan sedimen. Ruas Kota Kuala Simpang-Batas Sumatera Utara juga telah fungsional untuk semua jenis kendaraan.

    Di samping itu, pemulihan jalur lintas tengah Aceh masih menghadapi tantangan besar karena keterbatasan akses imbas 13 jembatan putus. Pemulihan dilakukan melalui pemasangan jembatan bailey dan rehabilitasi badan jalan yang rusak akibat gerusan sungai.

    Kementerian PU menegaskan seluruh pekerjaan pemulihan akan terus dikebut agar konektivitas kembali normal sesuai target. Pemerintah berharap percepatan ini dapat memulihkan aktivitas masyarakat dan mempercepat pemulihan wilayah pascabencana.

    Lihat juga Video Longsor Bikin Akses Jalan Perbatasan Jambi-Sumbar Terputus

    (acd/acd)

  • Kondisi Terkini Pasokan BBM ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Kondisi Terkini Pasokan BBM ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan di tengah pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Distribusi pasokan BBM di 3 provinsi tersebut mulai kembali normal.

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, menegaskan distribusi BBM tidak boleh terputus. Saat ini, pasokan BBM Kota Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen, telah kembali normal dengan pengalihan suplai melalui Fuel Terminal (FT) Krueng.

    Sementara untuk kawasan dengan kerusakan berat di Aceh Tamiang, terdapat tiga SPBU dioperasikan secara terbatas menggunakan Portable Tank Operasional (PTO) dan drum sambil dilakukan pembersihan serta renovasi fasilitas. Kemudian untuk wilayah terisolir seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dilayani melalui distribusi multimoda dan jalur udara untuk memenuhi kebutuhan BBM alat berat, evakuasi, serta dapur umum.

    “Sejak awal arahan Bapak Menteri sangat jelas, pasokan energi untuk kebutuhan dasar masyarakat dan penanganan bencana tidak boleh terputus, meskipun akses darat belum sepenuhnya pulih,” ujar Rudy dalam keterangan tertulisnya dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa (9/12/2025).

    Kemudian untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Aceh, pasokan juga mulai pulih melalui jalur laut Lhokseumawe-Banda Aceh dengan dukungan suplai Sumatera Utara (Sumut) melalui barat Aceh. Sementara untuk wilayah terisolir, distribusi LPG difokuskan melalui jalur udara secara terbatas.

    Sementara untuk di Sumatera Utara, pasokan BBM di Kota Medan kembali normal dan tidak ditemukan antrean panjang. Seluruh SPBU di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah juga telah beroperasi normal.

    Untuk delapan kabupaten/kota yang sebelumnya mendapatkan suplai dari FT Sibolga, Pertamina melakukan alih suplai dari Dumai, Siantar, dan Teluk Kabung. Distribusi dilakukan dengan penambahan mobil tangki (MT) dan awak mobil tangki (AMT), peningkatan ketahanan stok di titik suplai alternatif, serta pengalihan jalur distribusi untuk mengoptimalkan ketahanan pasokan.

    “Penguatan suplai ini adalah bentuk tindak lanjut konkret atas hasil tinjauan lapangan Menteri ESDM, agar tidak terjadi kelangkaan maupun gejolak di masyarakat,” jelasnya.

    Penanganan khusus juga dilakukan untuk SPBU dengan tingkat kebutuhan tinggi, termasuk SPBU Batang Toru di Tapanuli Selatan, dengan tambahan distribusi Pertalite dan Biosolar secara bertahap sejak 5 hingga 7 Desember 2025.

    Sementara itu, pasokan LPG di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang masih terisolir disalurkan melalui kapal dari Teluk Kabung, Sumatera Barat, serta dukungan pengiriman tabung dari SPBE Pakpak Bharat.

    Kemudian untk Sumatera Barat, pasokan BBM dan LPG relatif aman. Namun, gangguan distribusi masih terjadi akibat putusnya jalan nasional Lembah Anai dan kemacetan di Sitinjau Lauik.

    Kementerian ESDM mendorong percepatan pemulihan akses darat, serta percepatan pemulihan kelistrikan dan jaringan komunikasi. “Kami terus berkoordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum, untuk memastikan distribusi BBM dan LPG ke wilayah terisolir berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran,” pungkasnya.

    (ahi/hns)

  • Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

    Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

    GELORA.CO -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan permohonan maaf buntut jaringan listrik di Aceh masih mengalami hambatan pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan Bahlil setelah masih banyaknya wilayah Aceh yang terisolasi dan gelap gulita. Hal ini berbeda dengan laporan yang Bahlil sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau ada yang memang belum maksimal kami memberikan pelayanan, kami memohon maaf,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Selasa 9 Desember 2025.

    Bahlil menambahkan, pemerintah akan mengerahkan seluruh kapasitas negara untuk mempercepat pemulihan di sektor energi Aceh. Meski upaya tersebut membutuhkan waktu dan kerja teknis yang tidak mudah.

    “Kami pemerintah akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi khususnya di Provinsi Aceh,” kata Bahlil.

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo juga menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa kondisi kerusakan jaringan di wilayah terdampak jauh lebih parah dari perkiraan awal.

    “Untuk itu, saya memahami betul kekecewaan dan kesulitan masyarakat. Tidak ada alasan apa pun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” ujar Darmawan.

    Sebelumnya banyak keluhan yang beredar di media sosial terkait laporan Bahlil kepada Presiden Prabowo Subianto yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Banyak warganet yang menyebut bahwa Menteri ESDM itu melakukan prank terkait pemulihan listrik di wilayah bencana.

    Diketahui, Presiden Prabowo sempat menanyakan langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal perkembangan pemulihan listrik pascabencana. Pertanyaan itu diajukan Prabowo setelah meninjau jembatan bailey di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu 7 Desember 2025.

    “Kementerian ESDM, lampu menyala sudah?” tanya Prabowo.

    “Siap, malam ini nyala semua, Pak,” jawab Bahlil.

    “Seluruh Aceh?” tanya Prabowo.

    “Seluruh Aceh, 93 persen malam ini semua Aceh nyala,” tegas Bahlil.

  • PLN Minta Maaf Pemulihan Listrik di Aceh Terhambat, Tetap Berkomitmen Percepat Penormalan

    PLN Minta Maaf Pemulihan Listrik di Aceh Terhambat, Tetap Berkomitmen Percepat Penormalan

    Banda Aceh: PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor hingga kini masih belum sepenuhnya pulih.

    Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam agenda Laporan dan Rapat Koordinasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan secara daring dari Banda Aceh, Selasa 9 Desember 2025.

    Sebelumnya di Bireuen pada Minggu (7/12), Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93% pada Minggu malam. Namun kesulitan di lapangan, putusnya akses dan masifnya kerusakan, membuat proses pemulihan listrik terhambat. 

    “Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan di Aceh,” jelas Darmawan.

    Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.

    PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.

    Dalam proses pemulihan, PLN harus mengerahkan upaya luar biasa, termasuk mengangkut material berat melalui jalur udara karena akses darat terputus.

    “Material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli, satu persatu, satu persatu,” tambahnya.

    Namun demikian Darmawan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemulihan di tengah tantangan berat di lapangan. PLN memastikan proses sinkronisasi terus diupayakan secara bertahap dengan pengamanan sistem yang lebih ketat agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan.
     

    PLN juga telah berhasil menyalakan kembali empat kabupaten yang sebelumnya sempat gelap total, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Namun, masih terdapat desa-desa dan jaringan tegangan rendah yang membutuhkan waktu lanjutan untuk dipulihkan. 

    Selain itu, kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa–Pangkalan Brandan, di mana lima tower mengalami roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.

    Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas. Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 MW. 

    Atas kondisi tersebut, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.

    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik, seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko posko pengungsian dan infrastruktur telekomunikasi.

    Di sisi lain, PLN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta PUPR untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi, mempercepat perbaikan infrastruktur, serta mengantisipasi potensi longsor susulan melalui penyisiran menyeluruh di seluruh jalur terdampak.

    Darmawan juga menegaskan komitmen penuh PLN untuk menuntaskan pemulihan kelistrikan Aceh.

    “Kami terus berkomitmen mengerahkan seluruh pasukan kekuatan kami agar sistem kelistrikan Aceh bisa pulih kembali.” pungkas Darmawan.

    Banda Aceh: PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor hingga kini masih belum sepenuhnya pulih.
     
    Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam agenda Laporan dan Rapat Koordinasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan secara daring dari Banda Aceh, Selasa 9 Desember 2025.
     
    Sebelumnya di Bireuen pada Minggu (7/12), Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93% pada Minggu malam. Namun kesulitan di lapangan, putusnya akses dan masifnya kerusakan, membuat proses pemulihan listrik terhambat. 

    “Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan di Aceh,” jelas Darmawan.
     
    Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.
     
    PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.
     
    Dalam proses pemulihan, PLN harus mengerahkan upaya luar biasa, termasuk mengangkut material berat melalui jalur udara karena akses darat terputus.
     
    “Material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli, satu persatu, satu persatu,” tambahnya.
     
    Namun demikian Darmawan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemulihan di tengah tantangan berat di lapangan. PLN memastikan proses sinkronisasi terus diupayakan secara bertahap dengan pengamanan sistem yang lebih ketat agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan.
     

     
    PLN juga telah berhasil menyalakan kembali empat kabupaten yang sebelumnya sempat gelap total, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Namun, masih terdapat desa-desa dan jaringan tegangan rendah yang membutuhkan waktu lanjutan untuk dipulihkan. 
     
    Selain itu, kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa–Pangkalan Brandan, di mana lima tower mengalami roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.
     
    Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas. Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 MW. 
     
    Atas kondisi tersebut, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh.
     
    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.
     
    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik, seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko posko pengungsian dan infrastruktur telekomunikasi.
     
    Di sisi lain, PLN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta PUPR untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi, mempercepat perbaikan infrastruktur, serta mengantisipasi potensi longsor susulan melalui penyisiran menyeluruh di seluruh jalur terdampak.
     
    Darmawan juga menegaskan komitmen penuh PLN untuk menuntaskan pemulihan kelistrikan Aceh.
     
    “Kami terus berkomitmen mengerahkan seluruh pasukan kekuatan kami agar sistem kelistrikan Aceh bisa pulih kembali.” pungkas Darmawan.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)