Xcloud.id

kab/kota: Bintaro

  • Rumah Sri Mulyani Dijarah Massa, Kini Dijaga Tentara

    Rumah Sri Mulyani Dijarah Massa, Kini Dijaga Tentara

    Jakarta –

    Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menjadi sasaran amukan massa saat aksi ricuh Minggu dini hari (31/8/2025). Sejumlah fasilitas di sekitar kediaman mengalami kerusakan akibat penjarahan. Kini, situasi di lokasi sudah berangsur kondusif.

    Pantauan terbaru detikFinance pagi ini, rumah Sri Mulyani, kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, sudah dijaga ketat oleh personel TNI Angkatan Darat. Sejumlah prajurit bersenjata lengkap tampak berjaga di depan rumah dan area sekitarnya. Penjagaan dilakukan untuk memastikan keamanan pasca-kericuhan yang sempat terjadi.

    Rumah Menkeu Sri Mulyani Dijaga Aparat TNI. Foto: Rumah Menkeu Sri Mulyani Dijaga Aparat TNI. Foto: Andi Hidayat/detik.com

    Akses masuk ke kediaman Sri Mulyani juga terpantau diportal. “Benar itu rumah Ibu Sri Mulyani,” ujar salah satu petugas.

    Rumah Menkeu Sri Mulyani Dijaga Aparat TNI. Foto: Rumah Menkeu Sri Mulyani Dijaga Aparat TNI. Foto: Andi Hidayat/detik.com

    Terpantau pula kerumunan warga yang menyaksikan kondisi terkini di sekitaran rumah Sri Mulyani. Warga yang menyaksikan juga berasal dari semua usia.

    Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Sri Mulyani terkait insiden tersebut. Namun, pihak aparat memastikan akan melakukan pengamanan maksimal untuk mencegah terulangnya aksi serupa.

    (rrd/rrd)

  • Imbauan untuk Anggota DPR Agar Jaga Kata-kata Tak Melukai Rakyat

    Imbauan untuk Anggota DPR Agar Jaga Kata-kata Tak Melukai Rakyat

    Jakarta –

    Gelombang demonstrasi terjadi di Ibu Kota hingga daerah dalam beberapa hari terakhir. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meminta anggota DPR agar menjaga kata-kata tak melukai rakyat.

    Dirangkum detikcom, Minggu (31/8/2025), seperti diketahui, beberapa hari terakhir masyarakat menggelar demonstrasi terkait gaji dan tunjangan DPR. Terakhir, pada Jumat (29/8) masyarakat menggelar aksi di sejumlah titik, seperti Polda Metro Jaya, gedung DPR, hingga Markas Brimob di Kwitang.

    Adi menilai demonstrasi ini akumulasi kemarahan rakyat terhadap pemerintah dan DPR. Kata Adi, unjuk rasa di mana mana terjadi karena tunjangan anggota DPR naik di saat rakyat susah mencari pekerjaan.

    “Ini akumulasi dari kemarahan rakyat terhadap situasi saat ini. Di saat rakyat susah nyari kerja, tunjangan Dewan dinaikkan. Di saat rakyat berkelahi dengan hidupnya, malah banyak yang rangkap jabatan dan pajak rakyat naik,” kata Adi kepada wartawan.

    Adi pun mengingatkan anggota DPR untuk menjaga cara bicaranya di depan publik. Adi mengatakan seharusnya, saat rakyat marah, anggota DPR dapat menenangkannya.

    “Dewan wajib jaga omongan dan perilakunya. Saat rakyat susah, malah ada yang joget-joget. Ketika rakyat protes, dituding dengan bahasa kasar. Itu tak mencerminkan perilaku yang baik,” tegasnya.

    Adi lantas menyoroti pernyataan sejumlah anggota DPR yang merasa kurang dengan tunjangan yang diberikan. Seharusnya, kata dia, anggota DPR sebagai wakil rakyat lebih peduli terhadap rakyat dan lingkungan.

    “Salah satunya itu (bahasa kasar kepada rakyat) pemantiknya. Termasuk pernyataan Dewan yang merasa kurang dengan tunjangan Rp 50 juta untuk sewa rumah. Juga pernyataan Dewan jarak tempuh Bintaro-Senayan macet, makanya butuh tunjangan rumah,” tuturnya.

    “Dewan itu pejabat publik. Kata-katanya mesti dijaga. Jangan melukai rakyat, jangan nantang rakyat,” imbuh dia.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/whn)

  • Kediaman Menkeu di Bintaro dijarah, ini kesaksian warga

    Kediaman Menkeu di Bintaro dijarah, ini kesaksian warga

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dijarah orang-orang tak dikenal, Minggu dini hari.

    Berdasarkan kesaksian sejumlah warga di sekitar jalan itu kepada ANTARA pada Minggu dini hari, penjarahan itu berlangsung dalam dua gelombang.

    “Gelombang pertama sekitar jam satu (dini hari), gelombang kedua terjadi sekitar jam tiga (dini hari),” kata Joko Sutrisno, staf pengamanan di rumah itu kepada ANTARA pada Minggu sekitar jam 05.00 WIB..

    Kesaksian Joko sejalan dengan keterangan beberapa warga termasuk seorang warga yang meminta disapa dengan Renzi saja.

    Keterangan sama disampaikan tiga tenaga satuan pengamanan di mulut komplek Mandar dan seberang jalan komplek itu, yang berjarak sekitar 150-160 meter dari rumah yang dijarah.

    “Tapi Bu Sri (Mulyani) tidak ada di rumah kok,” kata Renzi, yang diamini Joko Sutrisno.

    Joko mengaku yang ada di rumah, hanya dirinya dan satu keluarga dari kerabat.

    Kerabat itu diungsikan ke rumah tetangga sebelah sebelum massa menjarah rumah tersebut.

    Tampak di depan rumah yang dijarah itu, masih terdapat tumpukan barang-barang yang hendak dijarah, tapi belum sempat diangkut oleh para penjarah.

    Rumah itu sendiri terletak persis di ujung jalan, dan kini dijaga ketat oleh personel TNI dalam jumlah yang lebih banyak lagi.

    Dari keterangan Joko dan warga lain, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa di rumah itu. Pun tak ada kendaraan roda empat yang dirusak, karena memang sedang tidak ada di sana.

    Menurut para saksi mata, penjarahan gelombang kedua adalah yang paling mengerikan karena melibatkan ratusan orang, bahkan mungkin seribuan orang.

    “Saya hanya bisa menyaksikan dari balik tirai rumah saya saja, tak berani keluar, karena banyak sekali orang-orang yang datang,” kata seorang tetangga yang meminta namanya tak disebutkan.

    Dia, dan juga Joko serta Renzi memberikan keterangan yang sama bahwa para pelaku masih sangat muda.

    “(Usia) paling tua mungkin 25 tahun, kebanyakan masih remaja,” kata Ali, yang dibenarkan Jayadi.

    Kedua tenaga Satpam menjaga pintu gerbang masuk Jalan Mandar, tepat di depan jalan utama, Jalan Bintaro Utama 3.

    Jejak-jejak massa tak dikenal yang melakukan penjarahan di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani terlihat di dekat gerbang utama komplek Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan. Jarak gerbang ini ke rumah korban penjarahan sekitar 150-200 meter. ANTARA/Jafar Sidik

    Ali dan Jayadi adalah dua tenaga Satpam yang menjaga gerbang utama yang menjadi pintu masuk ke Jalan Mandar, yang menjadi satu-satunya akses pada malam hari ke komplek Mandar.

    Menurut sejumlah saksi lainnya di sana, gerakan masa terlihat berpola. Mereka berkumpul dahulu sekitar jam 12.30 dini hari, di depan komplek Jalan Mandar”.

    “Jumlahnya ratusan, mungkin mendekati seribuan orang,” kata Ali.

    Seorang saksi lain yang juga meminta namanya tidak disebutkan menyatakan, seperti ada aba-aba terlebih dahulu sebelum massa masuk komplek.

    “Aba-aba itu adalah kembang api, karena segera setelah bunyi kembang api, massa merangsek masuk komplek,” kata saksi itu, seraya berkata bahwa sang pemberi komando juga berseru kepada massa tak dikenal agar jangan ada yang membawa motor ke dalam komplek.

    “Kami tak kuasa mencegahnya, terlalu banyak,” kata Jayadi.

    Hanya menenangkan

    Menurut Renzi, Joko, dan seorang prajurit TNI yang diturunkan sebagai tenaga bantuan untuk menjaga rumah itu, massa memang terlalu banyak, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah menenangkan massa agar tidak berbuat lebih jauh lagi, terutama membakar rumah.

    Renzi mengatakan, sebenarnya para tetangga sudah berjaga-jaga, setelah mengetahui lingkungan mereka tiba-tiba bising di tengah malam.

    Beberapa dari orang-orang yang dipastikan bukan warga sekitar tersebut, bernyanyi-nyanyi saat dalam keadaan dini hari buta.

    “Jumlah mereka banyak sekali, dan ada yang membawa senjata tajam,” kata Renzi.

    Kesaksian Renzi dibenarkan oleh video yang diambil oleh Joko Sutrisno.

    Seorang saksi malah mengatakan di antara para penjarah ada yang membawa drone.

    Berita penjarahan rumah Sri Mulyani di Bintaro ini awalnya muncul dari unggahan media sosial milik warga sekitar jam 1 dini hari.

    Dari beberapa tayangan, dan video yang juga diambil Joko, warga mengambil apa saja yang ada di rumah itu, termasuk televisi, isi lemari, dan banyak lagi.

    Kini situasi di sekitar Mandar dan rumah yang disebut-sebut rumah Menkeu Sri Mulyani itu sudah kembali normal dan dijaga puluhan tentara.

    Pewarta: Jafar M Sidik
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 JK Sebut Penyebab Demo: Anggota DPR Bicara Asal-asalan dan Hina Rakyat Nasional

    3 JK Sebut Penyebab Demo: Anggota DPR Bicara Asal-asalan dan Hina Rakyat Nasional

    JK Sebut Penyebab Demo: Anggota DPR Bicara Asal-asalan dan Hina Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menilai bahwa pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang asal bicara menjadi penyebab utama demo pecah sejak Senin (25/8/2025) hingga hari ini.
    Oleh karenanya, ia meminta anggota dewan sebagai wakil rakyat untuk tidak berbicara sembarangan ketika menanggapi kritik dan keresahan masyarakat akibat sejumlah kebijakan.
    “Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah,” kata Jusuf Kalla dalam keterangan resmi dalam sebuah video yang disampaikan kepada
    Kompas.com
    , Jumat (29/8/2025).
    JK meminta para pejabat dan anggota DPR untuk menahan diri.
    Ia menyampaikan bahwa demo yang terjadi pada Senin awal pekan ini dan dua hari belakangan harus menjadi pelajaran yang besar.
    “Tentunya bagi para penjabat, para anggota DPR, untuk menahan diri, menjadi pelajaran yang besar,” tuturnya.
    Tak hanya itu, JK juga meminta masyarakat untuk turut menahan diri.
    Ia memahami bahwa masyarakat, termasuk pengemudi ojek online, merasa marah karena salah seorang temannya, Affan Kurniawan (21), tewas dilindas rantis barracuda yang dikendarai polisi.
    Namun, jika demo meluas karena tidak menahan diri, ekonomi akan terhenti dan pekerjaan setiap orang untuk memenuhi nafkah keluarga akan terganggu.
    “Kalau kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Bisa menimbulkan juga pendapatannya berkurang dan tentu berakibat jauh pada kehidupan masing-masing,” bebernya.
    Lebih lanjut, JK meminta masyarakat untuk menjaga ketertiban lingkungan.
    “Agar masyarakat menjaga lingkungan masing-masing. Karena masalah begini akan berakibat banyak. Kita memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah,” tandas JK.
     
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPR RI menjadi sorotan saat merespons masyarakat yang memberikan kritik lewat media sosial maupun aksi demonstrasi di depan DPR RI.
    Kritikan masyarakat itu awalnya merespons isu gaji dan tunjangan jumbo anggota Dewan yang menjadi perdebatan publik.
    Beberapa anggota Dewan memberikan klarifikasi soal tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan yang diterimanya, tetapi justru memanaskan suasana.
    Sebut saja anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Nafa Urbach, yang mendukung pemberian tunjangan tersebut supaya bisa mengontrak rumah di sekitar Gedung DPR.
    Dia bahkan membandingkan dengan dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.
    Publik menilai Nafa gagal membaca situasi lewat pernyataannya itu hingga akhirnya meminta maaf.
    Kemudian, muncul pernyataan pedas Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, kepada publik yang mengkritik DPR.
    Sahroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di media sosial.
    “Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
    Pernyataan para anggota dewan ini ditengarai memantik kemarahan publik sehingga menggelar sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai daerah, termasuk di Gedung DPR pada Senin (25/8/2025) dan Kamis (28/8/2025).
    Kondisi ini semakin bergejolak setelah insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta pada Kamis malam kemarin.
    Aksi unjuk rasa ini pun meluas tidak sekadar memprotes tunjangan para anggota dewan, melainkan juga menuntut keadilan atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Jakarta –

    Pemprov DKI Jakarta masih mencari solusi mengatasi macet parah di Jalan TB Simatupang imbas proyek galian. Rencana alih fungsi trotoar batal.

    Rencana alih fungsi trotoar untuk mengatasi macet TB Simatupang sempat disampaikan Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (21/8). Dia menerangkan rencana itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Dia menyebutkan Pramono meminta agar arus lalu lintas di kawasan TB Simatupang bisa kembali minimal dua lajur. Hal itu dikarenakan bedeng proyek galian memakan sebagian jalan hingga terjadi penyempitan.

    “Kami dengan Dinas Bina Marga akan mengambil sedikit trotoar, khususnya di TB Simatupang area Cibis Park, sehingga lebar lajur lalu lintas paling tidak bisa kembali dua lajur,” kata Syafrin di Balai Kota, Kamis (21/8/2025).

    Pada saat itu, Syafrin memastikan penyesuaian trotoar tidak akan mengabaikan aspek keselamatan pejalan kaki. Dishub bersama Bina Marga akan menghitung ulang desain safety work agar fungsi trotoar tetap ada meski sebagian lahannya dipakai untuk kendaraan.

    Pramono sendiri sudah menyampaikan minta maaf proyek galian menyebabkan macet. Pramono sudah meminta proyek tersebut dikebut agar selesai November 2025.

    Rencana Alih Fungsi Trotoar 7 Titik

    Mantan Seskab ini sempat menyampaikan pemanfaatan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hanya di 7 titik, bukan sepanjang jalan. Menurutnya, kebijakan ini bersifat sementara sebagai rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan imbas proyek.

    “Trotoar yang dimanfaatkan itu bukan sepanjang trotoar, hanya ada 7 titik pendek, dan memang di titik itu sedang ada pembangunan. Kalau tidak dipakai, trotoarnya juga sudah tidak bisa digunakan karena sedang digali,” kata Pramono di Balai Kota, Senin (25/8/2025).

    Pramono juga menambahkan, Pemprov DKI masih mengkaji solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan menambah akses keluar dari jalan tol di kawasan TB Simatupang. Namun ia menegaskan, opsi pembangunan flyover atau underpass belum masuk tahap pembahasan.

    “Rencana jangka panjang pasti ada, tapi yang sekarang kita lakukan hanya rekayasa sementara. Saya termasuk yang pasti tidak mau trotoar digunakan untuk kendaraan kalau tidak terpaksa,” ujarnya.

    Alih Fungsi Trotoar Batal

    Rencana alih fungsi trotar TB Simatupang ini menimbulkan pro kontra sebab dinilai mengorbankan hak pejalan kaki. Akhirnya, rencana memangkas trotoar dibatalkan.

    Syafrin menerangkan, setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga, rencana pemangkasan trotoar dinyatakan tak memungkinkan. Hasil evaluasi teknis menunjukkan lebar trotoar yang tersisa kurang dari satu meter. Ditambah lagi, lokasi trotoar dipenuhi jaringan utilitas vital.

    “Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi existing trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelasnya.

    Meski pemangkasan trotoar batal dilakukan, pemerintah tetap mengambil langkah mitigasi agar kemacetan di kawasan itu tak semakin parah. Beberapa langkah darurat yang dilakukan antara lain memotong pagar area kerja dari 35 meter menjadi hanya 20 meter, menambah jumlah pekerja serta jam kerja kontraktor agar proyek lebih cepat rampung, hingga menambah jumlah flagman di lapangan.

    “Petugas pengatur lalu lintas dari Dishub maupun kepolisian juga sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” ungkapnya.

    Dia pun mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum selama pekerjaan galian berlangsung. Selain itu, pengendara yang tidak memiliki keperluan di sekitar Jalan TB Simatupang diimbau mencari jalur alternatif.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari Jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut,” ucapnya.

    Pramono pun menggelar rapat khusus siang kemarin untuk mencari cara mengurai macet parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dia mengaku ingin mencari solusi yang menyeluruh.

    “Siang ini jam 2 ada rapat khusus yang ketiga tentang TB Simatupang. Saya tidak mau penyelesaiannya parsial, harus menyeluruh,” kata Pramono di Taman Ismail Marzuki.

    Pramono mengatakan dirinya sudah mengecek situasi di jalan TB Simatupang. Dia memutuskan rencana alih fungsi trotoar tak jadi dilakukan.

    “Baik di kiri, di kanan (jalan) setelah dilakukan pengecekan secara detail yang trotoar yang apa, yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu,” ujarnya.

    Penambahan Armada TransJakarta

    Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mengurai kemacetan di Jalan TB Simatupang dengan cara lain. Salah satunya lewat penambahan armada TransJakarta.

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi. Beliau telah mengarahkan beberapa langkah yang akan segera ditindaklanjuti,” jelas Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo.

    Dia mengatakan, setidaknya ada 17 rute yang armadanya ditambah. Adapun rute tersebut yakni D21 (UI-Lebak Bulus), D41 (Lebak Bulus-Sawangan via Tol Desari), 7A (Lebak Bulus-Kampung Rambutan), 7E (Ragunan-Kampung Rambutan), S21 (Ciputat-CSW), S22 (Ciputat-Kampung Rambutan), 6H (Lebak Bulus-Senen), 1E (Pondok Labu-Blok M), Koridor 8 (Lebak Bulus-Pasar Baru), S21 (BSD-Fatmawati), S14 (Summarecon Serpong-Lebak Bulus), S31 (Bintaro-Fatmawati), JAK102 (Blok M-Lebak Bulus), JAK49 (Lebak Bulus-Cipulir), JAK95 (Lebak Bulus-Pasar Minggu), JAK93 (Jeruk Purut-Kebayoran), JAK31 (Blok M-Andara).

    “Kami juga akan menambah Transjakarta yang melewati TB Simatupang,” kata Pramono di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025).

    “Harapannya apa? Orang menggunakan transportasi publik yang melewati TB Simatupang akan bertambah,” lanjutnya.

  • 9 Tingkah Laku dan Pernyataan Anggota DPR yang Buat Rakyat Marah… Nasional

    9 Tingkah Laku dan Pernyataan Anggota DPR yang Buat Rakyat Marah… Nasional

    Tingkah Laku dan Pernyataan Anggota DPR yang Buat Rakyat Marah…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suara-suara kritik terhadap lembaga legislatif memenuhi jagat media sosial sepanjang Agustus 2025.
    Seruan seperti “Bubarkan DPR!” pun berseliweran di lini masa.
    Kondisi ini menggambarkan kepercayaan publik pada “wakil rakyat” di Senayan yang mulai memudar karena kekecewaan yang dirasakan.
    Gelombang kritik terhadap DPR sebenarnya bukan hal baru.
    Isu soal gaji dan tunjangan jumbo anggota Dewan bahkan sudah lebih dulu memicu perdebatan publik.
    Namun, kontroversi itu semakin menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan pernyataan yang keliru mengenai kenaikan drastis tunjangan para legislator.
    Pada Selasa (19/8/2025), Adies menyebut tunjangan beras untuk anggota Dewan mencapai Rp 10 juta dan naik menjadi Rp 12 juta per bulan.
    Dia juga menyatakan tunjangan bensin meningkat dari Rp 3 juta menjadi Rp 7 juta.
    Pernyataan itu langsung menyulut amarah publik. Angka fantastis tersebut dirasa terlalu besar di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
    Keesokan harinya, Adies buru-buru mengklarifikasi pernyataannya.
    Dia mengaku salah menyampaikan data mengenai tunjangan bagi anggota DPR.
    “Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti yang saya sampaikan,” ujar Adies, di Gedung DPR RI, Rabu (20/8/2025).
    Dia mengatakan, tunjangan beras sejatinya hanya Rp 200.000 per bulan dan tidak berubah sejak 2010.
    Begitu pula tunjangan bensin yang tetap Rp 3 juta.
    Gaji pokok pun, kata dia, sekitar Rp 6,5 juta per bulan, tak naik dalam 15 tahun terakhir.
    Namun, penjelasan itu tidak serta-merta meredakan kemarahan publik yang telah lebih dulu menghitung nominal besar “
    take home pay
    ” para anggota DPR.
    Terlebih lagi, Adies tak menampik bahwa anggota DPR kini mendapat tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan, sebagai pengganti fasilitas rumah dinas anggota DPR yang tak lagi didapatkan.
     
    Tak lama setelah klarifikasi Adies, giliran Nafa Urbach yang menuai sorotan.
    Artis yang kini duduk sebagai anggota DPR Komisi IX dari Fraksi NasDem itu menyampaikan dukungannya terhadap tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.
    “Anggota Dewan itu kan enggak orang Jakarta semua, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia. Nah, mereka diwajibkan kontrak rumahnya dekat-dekat Senayan supaya memudahkan menuju DPR,” kata Nafa, dalam siaran langsung di media sosial.
    Dia bahkan membandingkan dengan dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.
    Namun, bukannya mendapat dukungan publik, pernyataannya justru mengundang hujan kritik.
    Publik menilai, Nafa gagal membaca situasi. Dia pun akhirnya meminta maaf.
    “
    Guyss maafin aku yah klo statement aku melukai kalian
    ,” tulisnya di Instagram Story, Jumat (22/8/2025).
    Nafa berjanji akan menjadikan kritik sebagai pengingat agar lebih sungguh-sungguh bekerja.
    Kemudian, muncul pernyataan pedas Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Syahroni kepada publik yang mengkritik DPR.
    Syahroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di media sosial.
    “Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
    “Kenapa? Kita ini memang orang pintar semua? Enggak. Bodoh semua kita, tetapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita,” sambung dia.
    Ucapan itu sontak memicu gelombang kecaman baru.
    Publik menilai, Syahroni merendahkan rakyat yang tengah meluapkan kekecewaan.
    Sahroni memahami bahwa publik memang memiliki hak untuk menyampaikan kritik, tetapi jangan berlebihan.
    Sebab DPR tetap bekerja dan berempati kepada rakyat.
    “Kami memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak, tetapi minimal kami mewakili kerja-kerja masyarakat,” ucap Syahroni.
     
    Belum reda amarah publik, tingkah anggota DPR sekaligus mantan komedian, Eko Patrio, kembali memancing kritik.
    Bukannya menahan diri, Eko malah mengunggah parodi sebagai operator Sound Horeg.
    Unggahan ini pun dianggap menantang rakyat yang tengah mengkritik pedas DPR.
    Terlebih lagi, video Eko yang berjoget dalam Sidang Tahunan MPR 2025 sudah lebih dulu viral di jagat maya.
    “Enggak ada (maksud apa-apa). Malah jauh banget itu (tafsirnya). Seandainya ada yang bagaimana-bagaimana, ya saya sebagai pribadi minta maaf lah,” ujar Eko, di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8/2025) malam.
    Eko menekankan dirinya tidak memiliki maksud apa pun dengan membuat video tersebut.
    Dia mengeklaim pembuatan video itu hanya dalam rangka pembubaran panitia 17 Agustus-an.
    “Enggak ada maksud apa-apa. Memang itu kemarin kan kita acara pembubaran panitia 17 Agustus-an,” ucap Eko.
    Meski akhirnya Eko meminta maaf, warganet telanjur menilai sikapnya jauh dari empati.
    Puncak kekecewaan publik terjadi Senin (25/8/2025), saat ribuan demonstran memenuhi kawasan Senayan.
    Poster-poster tuntutan bertuliskan “DPR: Dewan Pembeban Rakyat”, “Bubarkan DPR”, “Sahkan RUU Perampasan Aset”, hingga “Stop Komersialisasi Pendidikan” dibentangkan.
    Orasi berisi kritik soal penolakan tunjangan besar DPR disuarakan dengan lantang.
    Aksi yang awalnya berlangsung damai berujung ricuh setelah aparat memukul mundur massa dari depan Gedung DPR/MPR.
    Tindakan represif aparat yang menyemprotkan air hingga menembakkan gas air mata, membuat massa terpencar menjadi kelompok-kelompok kecil di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda hingga kawasan Pejompongan.
    Kerusuhan pun tak terhindarkan. Sejumlah fasilitas umum dirusak, motor dibakar, dan pos polisi juga menjadi sasaran amukan massa.
    Bagi banyak demonstran, aksi itu bukan hanya soal gaji dan tunjangan jumbo DPR, tetapi juga tentang perasaan ditinggalkan dan dipermalukan oleh wakilnya sendiri.
     
    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, sikap anggota DPR yang menyetujui tunjangan perumahan menjadi bukti bahwa mereka telah kehilangan
    sense of crisis
    .
    “Kalau DPR punya
    sense of crisis
    , memilih prihatin dengan menggunakan fasilitas rumah dinas yang masih bagus akan menjadi pilihan. Sehingga uang tunjangan Rp 50 juta per orang itu diperuntukkan bagi rakyat saja,” ujar Lucius, kepada Kompas.com.
    Bahkan, Lucius menilai besarnya tunjangan dan gaji DPR RI tak berbanding lurus dengan kinerja lembaga legislatif.
    Dia pun menyoroti capaian DPR periode 2024-2029 yang dinilai masih minim.
    Dari 42 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk daftar prioritas tahun 2025, DPR baru mengesahkan satu RUU, yaitu revisi UU TNI.
    Sementara 13 RUU lain yang berhasil disahkan, lanjut Lucius, justru berasal dari daftar kumulatif terbuka.
    Misalnya, RUU tentang pembentukan provinsi atau kabupaten/kota, serta tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni RUU BUMN dan RUU Minerba.
    “Jadi yang benar-benar menampakkan visi politik legislasi DPR baru satu RUU saja,” ujar Lucius.
    Dengan tunjangan besar yang diterima, seharusnya tak ada hambatan bagi DPR bekerja maksimal demi rakyat.
    “Sayangnya, tunjangan itu malah memanjakan anggota DPR,” pungkas Lucius.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transjakarta tambah bus yang lewati Jalan TB Simatupang

    Transjakarta tambah bus yang lewati Jalan TB Simatupang

    Ilustrasi – Bus Transjakarta. PT Transjakarta mengoperasikan 17 rute yang melintasi jalan TB Simatupang dan bisa dimanfaatkan oleh pelanggan yang beraktivitas di wilayah tersebut. ANTARA/HO-PT Transportasi Jakarta (Transjakarta)

    Transjakarta tambah bus yang lewati Jalan TB Simatupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 17:10 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoperasikan 14 unit bus tambahan di beberapa rute yang melewati Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk menjadi pilihan masyarakat yang beraktivitas di kawasan itu.

    “Untuk kenyamanan di jalan, khususnya di sekitar TB Simatupang, kami mengajak masyarakat menggunakan layanan Transjakarta,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani di Jakarta, Senin.

    Saat ini, Transjakarta mengoperasikan 17 rute yang melintasi Jalan TB Simatupang dan bisa dimanfaatkan oleh penumpang yang beraktivitas di kawasan tersebut.

    Ke- 17 rute yang dioperasikan ini terdiri dari layanan Bus Rapid Transit (BRT), non-BRT, royaltrans dan Mikrotrans. BRT terdiri dari Koridor 8 (Lebak Bulus-Pasar Baru).

    Lalu, non-BRT, yakni D21 (UI-Lebak Bulus), D41 (Sawangan-Lebak Bulus via tol Desari), 7A (Kampung Rambutan-Lebak Bulus) e7E (Kampung Rambutan – Ragunan).

    Kemudian, S21 (Ciputat-CSW), S22 (Ciputat-Kampung Rambutan), 6H (Senen-Lebak Bulus) dan 1E (Pondok Labu-Blok M).

    Berikutnya Royaltrans S21 (Terminal BSD-Fatmawati), S14 (Summarecon Serpong-Lebak Bulus) dan S31 (Bintaro-Fatmawati).

    Sementara untuk Mikrotrans, yaitu JAK102 (Blok M-Lebak Bulus), JAK49 (Lebak Bulus-Cipulir), JAK95 (Terminal Lebak Bulus-Terminal Pasar Minggu), JAK93 (Jeruk Purut-Kebayoran Lama) dan JAK 31 (Blok M-Andara).

    Transjakarta bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan peran petugas di jalur sebagai upaya mendukung pekerjaan sejumlah proyek infrastruktur dan mengatasi kepadatan di sekitar TB Simatupang.

    Terdapat tujuh titik yang menjadi konsentrasi Transjakarta dan sudah ditempatkan petugas pada pukul 06.00- 22.00 WIB, di antaranya lampu merah (traffic light) Fatmawati arah Pasar Rebo, tikungan Selapa arah Pondok Pinang dan lampu merah Pondok Pinang.

    Lalu lampu merah Simpang Ragunan arah Pasar Rebo, Simpang Ragunan arah Lebak Bulus, Cilandak KKO arah Lebak Bulus dan Cilandak Arah Pasar Rebo

    “Selain itu bus yang dioperasikan kerap dilakukan penjagaan terkait jeda waktu tunggu atau ‘headway’,” ujar Ayu.

    Sumber : Antara

  • Intip Garasi Nafa Urbach yang Dukung Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta

    Intip Garasi Nafa Urbach yang Dukung Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta

    Jakarta –

    Nafa Urbach banjir kritikan usai mendukung kenaikan tunjangan rumah Rp 50 juta anggota DPR. Menilik sisi lain, intip garasi Nafa Urbach.

    Anggota DPR RI Nafa Urbach membela kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. Dalam video yang beredar di media sosial, Nafa menjelaskan bahwa banyak anggota DPR berasal dari luar kota, sehingga memerlukan tunjangan untuk menyewa tempat tinggal di sekitar kompleks parlemen Senayan. Tak cuma itu, Nafa juga mengeluhkan kemacetan yang dia hadapi sehari-hari saat menuju ke Senayan.

    “Banyak sekali anggota Dewan yang dari luar kota, maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya saja yang tinggal di Bintaro itu macetnya luar biasa, ini sudah setengah jam di perjalanan masih macet,” ungkap anggota DPR Komisi IX itu.

    Komentar itu membuat Nafa dihujani banyak kritik dari warganet. Menurut warganet, komentar Nafa itu tidak tepat dengan situasi masyarakat Indonesia saat ini. Usai dihujani kritik, kini mantan istri Zack Lee itu buka suara. Dalam unggahan di Instagram Storiesnya, dia menerima kritik dan masukan dari masyarakat.

    “Saya memahami kekecewaan masyarakat, di tengah kondisi masyarakat hari ini dan bagi saya kepentingan rakyat selalu diutamakan. Masukan dan kritik dari masyarakat akan menjadi pengingat agar saya bekerja lebih sungguh-sungguh, amanah, dan berpihak pada rakyat. Salam Hormat dari saya untuk masyarakat semua,” tulis Nafa.

    Di luar urusan hujan kritik buat Nafa, sisi lainnya menarik untuk disimak. Khususnya terkait harta kekayaan yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR. LHKPN itu disetor Nafa pada 28 Juni 2024. Dalam LHKPN tersebut, Nafa diketahui memiliki harta kekayaan sebesar Rp 20.201.480.026 (20 miliaran).

    Isi Garasi Nafa Urbach

    Hartanya terdiri dari lima aset berupa tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas. Khusus alat transportasi dan mesin, Nafa melapor memiliki dua unit mobil yang bernilai Rp 1,15 miliar. Berikut rincian isi garasi Nafa Urbach.

    1. Mobil Honda HR-V Prestige tahun 2015, hasil sendiri senilai Rp 215 juta
    2. Mobil Mercedes-Benz E200 tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 935 juta

    Selain itu, harta lainnya punya nilai bervariasi. Paling besar berupa harta bergerak lainnya senilai Rp 13,5 miliar, kas dan setara kas Rp 3.701.480.026 (3 miliaran), tanah dan bangunan Rp 1,55 miliar, dan surat berharga Rp 300 juta.

    (dry/din)

  • Viral! Jerome Polin Bongkar Hitungan Salah Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta

    Viral! Jerome Polin Bongkar Hitungan Salah Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta

    Jakarta –

    Nama Jerome Polin kembali menjadi sorotan publik setelah mengkritik pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, terkait tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @jeromepolin
    pada Kamis (21/8/2025), lulusan Universitas Waseda, Jepang, ini mempertanyakan logika berhitung Adies yang dianggap keliru. Video tersebut kini telah ditonton lebih dari 11 juta kali dan memicu gelombang komentar pedas dari warganet.

    Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Adies Kadir menyebutkan bahwa tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan masih kurang untuk menutupi biaya kos di sekitar kawasan Senayan. Ia menjelaskan, jika biaya kos Rp 3 juta per bulan dikalikan dengan 26 hari kerja, maka totalnya menjadi Rp 78 juta.

    Menurut Adies, anggota DPR bahkan harus menambah biaya dari kantong pribadi karena tunjangan tersebut tidak mencukupi. “Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan Rp 3 juta per bulan, didapatkan Rp 50 juta per bulan. Kalau dikalikan 26 hari kerja, berarti Rp 78 juta per bulan,” ujar Adies.

    Pernyataan ini langsung mengundang reaksi dari Jerome Polin, yang dikenal sebagai influencer pendidikan dan pakar matematika. Dalam videonya, Jerome dengan nada santai namun tegas menjelaskan kekeliruan dalam perhitungan Adies.

    “Selamat datang di kelas matematika, inilah pentingnya kita belajar matematika,” kata Jerome sambil menuliskan perhitungan di papan tulis kecil.

    Ia menegaskan bahwa jika biaya kos Rp 3 juta per bulan dikurangi dari tunjangan Rp 50 juta, maka anggota DPR masih memiliki sisa Rp 47 juta per bulan.

    “Bulan sama hari enggak boleh dikali. Kalau Rp 3 juta dikali 26 hari, itu artinya Rp 3 juta per hari. Kalau Rp 3 juta per hari, itu bukan kos, itu hotel bintang lima, Pak,” sindir Jerome, disambut tawa oleh warganet.

    Jerome juga menyinggung ketimpangan antara tunjangan besar yang diterima anggota DPR dengan kondisi rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

    “Rp 50 juta per bulan buat tunjangan rumah, sementara di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes, nggak tahu makan di mana besok, tinggal di mana, hidup atau nggak, nggak tahu,” tegasnya.

    Menanggapi kritikan yang viral, Adies Kadir akhirnya meralat pernyataannya pada 19 Agustus 2025. Ia mengklarifikasi bahwa biaya kos Rp 3 juta adalah per bulan, bukan per hari, dan menghitungnya dengan 12 bulan, bukan 26 hari kerja. “Rp 3 juta kali dua belas bulan,” ujarnya di Kompleks Senayan. Namun, klarifikasi ini tidak cukup meredam kemarahan publik, terutama karena isu tunjangan DPR ini dianggap timpang dengan realitas ekonomi rakyat.

    Kontroversi ini juga menyeret nama anggota DPR lainnya, seperti Nafa Urbach, yang mencoba menjelaskan tunjangan tersebut melalui siaran langsung di TikTok. Namun, pernyataannya justru memicu reaksi negatif lebih lanjut dari warganet yang merasa keluhan tentang kemacetan dari Bintaro ke Senayan tidak sebanding dengan kesulitan rakyat. Akibat hujatan yang membanjiri media sosialnya, Nafa bahkan menutup kolom komentar di akun Instagram pribadinya.

    Komentar Pedas Warganet ke DPR

    Adies Kadir Foto: Dok. DPR RI

    Unggahan Jerome Polin sontak dapat dukungan warganet di kolom komentar. Banyak netizen yang ikut mengkritik kebijakan tunjangan DPR yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

    “Ngitung gini aja gak bisa apa lagi ngitung anggaran..👏,” ujar @yohanesadhijaya.

    “@jeromepolin ajarin mereka ngitung dong. Soalnya yg 3jt/hari biasanya hotel bintang 5 mungkin dengan layanan room service ya 😢😢😢 sementara rakyat, rumah aja ga punya. Makan aja kadang bisa kadang enggak,” kata @rikaekawati.

    “Peuunteenn pak moon maap Kost d mana yg perbulan 78jt😭 itu kost apa villa mewah pak?😭🤏🏻 Negara ini masih banyak loh pak “masyarakat” yg membutuhkan😭🙏🏻 jd tolong jangan mempermainkan rakyat dengan drama itu pak,” ungkap @ayas_laras96.

    “Cuma bisa istighfar lihat dan denger cuitan para elit bangsa saat ini. Semoga Allah SWT membalas dg sebaik2nya balasan yg setimpal dg kerusakan yg mereka perbuat. Aamiin,” doa @thammy.gani.

    “Saran kami sebagai netizen, harusnya bang jer buka les matematika buat DPR🙏🏻,” usul @arroyanpram.

    Simak Video “Video: Jerome Polin Gemas Hitung-hitungan Tunjangan Rumah Anggota DPR”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Dikeluhkan Nafa Urbach Macet, Begini Cara Naik Transum dari Bintaro ke Senayan

    Dikeluhkan Nafa Urbach Macet, Begini Cara Naik Transum dari Bintaro ke Senayan

    Jakarta –

    Belum lama ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Nafa Urbach mengeluh soal lalu lintas dari rumahnya di Bintaro, Jakarta Selatan, ke Gedung DPR di Senayan, Jakarta Selatan, yang terlalu macet. Padahal, lokasi tersebut bisa ditempuh dengan cepat menggunakan transportasi umum.

    Bintaro merupakan kawasan yang cukup strategis untuk menggunakan transportasi umum (transum) sebagai moda raya harian. Sebab, selain terletak di pusat kota, Bintaro juga punya sejumlah layanan transum yang akomodatif.

    Pertama, ada commuter line atau KRL. Anggota dewan yang tinggal di kawasan setempat bisa naik dari Stasiun Pondok Ranji dan turun di Stasiun Palmerah. Kabar baiknya, kedua titik tersebut hanya terpaut satu stasiun! Sementara estimasi jarak tempuhnya hanya berkisar 15 menit saja.

    Kereta KRL kalau mau ke Senayan dari Bintaro. Foto: kai commuter

    Nah, dari Stasiun Palmerah ke Gedung DPR, kita hanya tinggal naik TransJakarta (TJ) koridor 1F atau 1B. Namun, kalau mau buru-buru, bisa naik ojek online (ojol) dengan jarak tempuh 900 meter. Bahkan, sebenarnya, ditempuh dengan jalan kaki juga memungkinkan.

    Perjalanan naik kereta api dari Stasiun Pondok Ranji ke Gedung DPR RI benar-benar terjangkau, yakni Rp 3 ribu sekali jalan. Sedangkan jika dilanjut dengan naik ojol, maka ada tambahan dana sekira Rp 10-12 ribu. Meski demikian, angka tersebut masih termasuk murah.

    Selain KRL, ada pilihan transum lain, yaitu MRT. Mereka yang tinggal di Bintaro hanya tinggal naik dari Stasiun MRT Lebak Bulus, kemudian turun di Stasiun Istora Mandiri atau Senayan. Sementara dari titik pemberhentian bisa naik ojol atau TransJakarta.

    Gaya Nafa Urbach ngantor di DPR RI. Foto: Instagram/@nafaurbach

    Sebelumnya, Nafa Urbach membuat huru-hara setelah mendukung pengadaan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta. Dia mengklaim, banyak anggota DPR berasal dari luar kota, sehingga memerlukan tunjangan untuk menyewa tempat tinggal di sekitar kompleks parlemen Senayan.

    Di kesempatan sama, dia juga mengeluhkan kemacetan parah yang harus dihadapinya saat berangkat ke Senayan dari rumahnya di Bintaro.

    “Saya aja yang tinggal di Bintaro, macetnya tuh luar biasa,” kata dia.

    (sfn/dry)