kab/kota: Berlin

  • Jerman Imbau Warganya Tinggalkan Iran, Ada Apa?

    Jerman Imbau Warganya Tinggalkan Iran, Ada Apa?

    Berlin

    Otoritas Jerman merilis imbauan agar setiap warga negaranya meninggalkan wilayah Iran dan menahan diri untuk tidak bepergian ke negara tersebut. Imbauan tersebut dimaksudkan untuk menghindari balasan Teheran atas peran Berlin dalam memicu sanksi-sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Jerman bersama Inggris dan Prancis, pada Kamis (28/8), meluncurkan proses 30 hari untuk menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran atas program nuklirnya yang dipermasalahkan. Langkah ini kemungkinan memicu ketegangan baru sekitar dua bulan setelah Israel dan Amerika Serikat (AS) mengebom Iran.

    “Karena perwakilan pemerintah Iran telah berulang kali mengancam dengan konsekuensi dalam kasus ini, tidak dapat dikesampingkan bahwa kepentingan dan warga negara Jerman akan berdampak oleh tindakan balasan di Iran,” sebut Kementerian Luar Negeri Jerman dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (29/8/2025).

    “Saat ini, Kedutaan Besar Jerman di Teheran hanya dapat memberikan bantuan konsuler terbatas di lokasi,” demikian peringatan Kementerian Luar Negeri Jerman, yang disampaikan via situs resminya pada Kamis (28/8) waktu setempat.

    Peluncuran proses itu dilakukan setelah ketiga negara Eropa tersebut menggelar beberapa putaran perundingan dengan Iran sejak instalasi nuklir Teheran dibom oleh Israel dan pada pertengahan Juni lalu. Perundingan itu bertujuan menyepakati penundaan apa yang disebut sebagai “mekanisme snapback”.

    Namun ketiga negara Eropa itu menilai perundingan terbaru di Jenewa, Swiss, pada Selasa (26/8) waktu setempat tidak menghasilkan sinyal kesiapan yang memadai untuk kesepakatan baru dari Iran.

    Pada Kamis (28/8) waktu setempat, Jerman, Inggris dan Prancis mengumumkan dimulainya “mekanisme snapback”, dengan menuduh Iran telah melanggar kesepakatan nuklir tahun 2015 yang bertujuan mencegah negara itu mengembangkan kemampuan senjata nuklir, dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

    Ketiga negara Eropa itu bersama Rusia, China dan AS merupakan pihak terkait dalam kesepakatan nuklir tersebut.

    Dalam tanggapannya, seorang pejabat senior Iran, yang enggan disebut namanya, menyebut keputusan tersebut sebagai keputusan yang “ilegal dan disesalkan”, namun tetap membuka peluang untuk keterlibatan. Pejabat Teheran itu juga menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan atas langkah ketiga negara tersebut.

    “Langkah ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan diplomasi, bukan memberikan peluang untuk itu. Diplomasi dengan Eropa akan terus berlanjut,” kata pejabat senior Iran yang enggan disebut namanya tersebut.

    “Iran tidak akan menyerah di bawah tekanan,” tegasnya.

    Iran sebelumnya memperingatkan “respons keras” jika sanksi-sanksi kembali diberlakukan terhadapnya.

    Di sisi lain, ketiga negara Eropa tersebut khawatir jika mekanisme itu tidak diaktifkan, maka mereka akan kehilangan hak prerogatif pada pertengahan Oktober mendatang untuk memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran, yang telah dicabut berdasarkan perjanjian nuklir tahun 2015 dengan negara-negara kekuatan dunia.

    Lihat juga Video ‘Jerman Setop Kirim Senjata ke Israel Buntut Serangan Tewaskan Jurnalis’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ratusan Eks Diplomat Desak Uni Eropa Tindak Israel

    Ratusan Eks Diplomat Desak Uni Eropa Tindak Israel

    Jakarta

    Sebanyak 209 mantan duta besar dan staf negara anggota Uni Eropa (UE) menandatangani surat terbuka yang mendesak agar perkumpulan negara di Benua Biru tersebut segera mengimplementasikan langkah-langkah terhadap “tindakan ilegal Israel di Gaza dan Tepi Barat”.

    Surat tersebut berisi sembilan langkah UE yang diusulkan terhadap pemerintah Israel.

    Salah satu poin dalam usulan tersebut adalah penangguhan atau pencabutan sepihak izin ekspor senjata ke Israel dan penghentian pendanaan proyek-proyek nasional yang didanai bersama, yang melibatkan entitas Israel.

    Selain itu, surat tersebut mendesak penerapan sanksi atas dasar hak asasi manusia dan undang-undang antiterorisme, yang meliputi larangan visa dan pembekuan aset.

    Surat yang telah ditanda tangan itu ditujukan kepada pemimpin 27 negara anggota UE dan struktur kepemimpinan Komisi Eropa. Surat ini, merupakan tindak lanjut dari surat terbuka lain yang dilayangkan pada akhir Juli 2025 lalu.

    “Dengan rasa kecewa kami sampaikan bahwa dalam empat minggu sejak surat kami dikirim, tidak ada gencatan senjata yang disepakati di Gaza, tidak ada sandera Israel yang dibebaskan, dan yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah Israel telah mulai melaksanakan rencana untuk mengosongkan Kota Gaza dan sekitarnya,” bunyi pernyataan surat tersebut.

    Para mantan diplomat tersebut mencatat bahwa sejak komunikasi terbuka sebelumnya, lebih dari 2.600 warga Palestina telah tewas di Gaza. Banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

    “Kami mengekspresikan kekecewaan yang mendalam bahwa sebagai respons terhadap situasi yang semakin memburuk di Gaza, UE tidak mengambil langkah-langkah penting untuk menekan Israel agar menghentikan perang brutalnya,” jelas surat tersebut.

    Warga Israel desak pembebasan sandera dan stop serangan di Gaza

    Selasa pagi (26/08) waktu setempat, para demonstran dan aktivis turun ke sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah Israel. Mereka menyerukan pembebasan segera pada sandera yang masih diduga selamat dan mendesak penghentian pertempuran di Gaza.

    Menurut sebuah laporan media, sebuah jalan raya utama di dekat Tel Aviv diblokir dan para demonstran membakar ban di jalur utara kota tersebut.

    Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang telah menyerukan aksi massa dengan slogan “Israel Bersatu.”

    Media Israel juga melaporkan demonstrasi di dekat cabang Kedutaan Besar AS di Tel Aviv, serta di luar rumah-rumah menteri di kota tersebut.

    “Sudah ada penawaran yang diberikan. Kami menuntut agar para pemimpin kami duduk di meja perundingan dan tidak beranjak hingga ada kesepakatan,” kata Hagit Chen, ibu dari seorang anak yang diculik oleh Hamas pada Oktober 2023. Dikutip dari pernyataan yang dirilis oleh forum perwakilan keluarga sandera.

    Selain itu, aktivis juga mendesak agar pemerintah Israel membatalkan keputusannya untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu baru-baru ini memerintahkan pembicaraan segera untuk membebaskan semua sandera yang tersisa di Gaza, sambil tetap bersikeras pada rencana serangan baru untuk merebut kota terbesar di Gaza. Sebanyak 50 sandera masih ditahan di Jalur Gaza, 20 di antaranya diyakini masih hidup.

    Sehari sebelumnya, pada Senin (25/08), Israel menyerang Rumah Sakit Nasser di bagian selatan Jalur Gaza. Serangan ini menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk lima jurnalis yang bekerja untuk kantor berita Reuters, Associated Press (AP), Al Jazeera, dan media lainnya.

    Serangan Israel tewaskan jurnalis, ini kata Kanselir Jerman

    Merespons serangan pada Senin (25/08) itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan bahwa dia tidak percaya jurnalis menjadi target langsung Israel ketika penyerangan terhadap rumah sakit di Gaza.

    “Saat ini saya tidak percaya bahwa ini adalah serangan yang ditargetkan terhadap jurnalis,” kata Merz kepada editor politik utama DW, Michaela Kuefner, di Berlin.

    “Namun, ini tentu saja merupakan hasil dari apa yang dimulai oleh tentara Israel beberapa hari yang lalu dan apa yang diputuskan oleh pemerintah Israel untuk dilakukan,” kata Merz.

    Merz mengatakan bahwa keputusannya untuk menangguhkan izin ekspor senjata baru ke Israel untuk digunakan di Gaza adalah keputusan yang tepat.

    “Saya merasa bahwa keputusan saya dalam kondisi ini, Israel tidak boleh menerima senjata yang akan digunakan di Jalur Gaza, telah terbukti lebih dari cukup sebagai keputusan yang tepat,” kata Merz.

    Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tindakan Israel saat ini di Gaza “tidak dapat diterima.”

    “Apa yang dilakukan pemerintah Israel di sana dan apa yang dilakukan tentara Israel dalam melaksanakan keinginan pemerintah Israel tidak dapat diterima dan peristiwa kemarin mencoreng tindakan yang seharusnya dilakukan, dalam segala hal, merupakan tindakan yang dibenarkan terhadap Hamas,” kata Merz.

    Mediator Qatar: Israel harus respons usulan gencatan senjata

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan bahwa para mediator sedang menunggu respons Israel terhadap usulan gencatan senjata yang disetujui oleh kelompok Hamas.

    “Yang penting bukanlah tempatnya, tetapi agar kesepakatan tercapai sekarang. Sudah ada tawaran di atas meja, Israel harus merespons,” kata al-Ansari dalam konferensi pers.

    “Upaya menunda dengan memindahkan lokasi atau taktik lain sudah jelas bagi komunitas internasional dan saatnya Israel memberikan jawaban serius atas apa yang telah disetujui sebelumnya,” ujar al-Ansari.

    Usulan terbaru yang diajukan oleh mediator melibatkan gencatan senjata awal selama 60 hari dan pertukaran bertahap sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Saat mediator menunggu tanggapan Israel terhadap usulan baru pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa dia telah memberikan instruksi untuk negosiasi baru yang bertujuan “membebaskan semua sandera kami dan mengakhiri perang dengan syarat yang dapat diterima oleh Israel.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto dan Hani Anggraini

    Lihat Video ‘PBB soal 5 Jurnalis Tewas Kena Serangan Israel: Harus Ada Keadilan’:

    (ita/ita)

  • TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

    TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

    Bisnis.com, JAKARTA— TikTok dilaporkan kembali memangkas ratusan karyawan di tim moderasi konten seiring dengan pergeseran perusahaan ke teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    Melansir laman PC Mag pada Senin (25/8/205) langkah tersebut mengikuti tren sejumlah raksasa media sosial lain, seperti Meta yang mengurangi jumlah karyawan moderasi konten dan menggantinya dengan sistem moderasi berbasis komunitas.

    Tak hanya itu, X milik Elon Musk juga kini hanya memiliki tim moderasi konten jauh lebih kecil dibandingkan era Twitter. Menurut laporan The Wall Street Journal, kebijakan TikTok kali ini terutama berdampak pada anggota tim moderasi konten berjumlah 2.500 orang yang berbasis di Inggris. 

    Namun, sejumlah karyawan moderasi konten dari Asia Selatan dan Asia Tenggara juga diperkirakan ikut terkena dampak, meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan. TikTok mengklaim lebih dari 85% konten yang dihapus karena melanggar pedoman komunitas sudah diidentifikasi dan diturunkan oleh AI. 

    Ini bukan kali pertama ByteDance, induk usaha TikTok, memangkas tim moderasinya demi otomatisasi. Pada akhir 2024, perusahaan mem-PHK sekitar 500 karyawan di Malaysia. Sementara pada Juli lalu, serikat pekerja ver.di menyebut sekitar 150 pegawai di kantor TikTok Berlin, Jerman juga akan digantikan AI.

    Belum jelas alasan TikTok memilih saat ini untuk mengurangi tim moderasi konten di Inggris. Namun, keputusan itu muncul tepat setelah Online Safety Act mulai berlaku bulan lalu. 

    Regulasi tersebut mengatur platform daring yang beroperasi di Inggris dapat dikenakan denda hingga 10% dari omzet global, atau sebesar £18 juta (sekitar Rp294,3 miliar). 

    Di sisi lain, Financial Times (FT) mencatat PHK dilakukan hanya sepekan sebelum para pegawai di London menggelar pemungutan suara terkait rencana pembentukan serikat pekerja, yang menurut sumber internal perusahaan kerap mendapat penolakan dari manajemen.

    Juru bicara resmi TikTok kepada FT, mengatakan pihaknya melanjutkan reorganisasi yang telah dimulai sejak tahun lalu untuk memperkuat model operasional global Trust and Safety. 

    “Termasuk dengan memusatkan operasi di lebih sedikit lokasi agar lebih efektif dan cepat, sambil memanfaatkan kemajuan teknologi,” katanya. 

    Namun, John Chadfield, pengurus nasional di Communication Workers Union, menilai langkah TikTok menunjukkan perusahaan sebenarnya ingin menghapus peran moderator manusia.

    “Mereka ingin semuanya ditangani AI. AI membuat mereka terlihat pintar dan mutakhir, tapi kenyataannya mereka hanya ingin mengalihkan pekerjaan itu ke luar negeri,” katanya.

  • Jerman Belum Berniat Akui Negara Palestina, Ini Alasannya

    Jerman Belum Berniat Akui Negara Palestina, Ini Alasannya

    Jakarta

    Sejumlah negara besar Eropa telah mengumumkan rencana mereka untuk memberikan pengakuan resmi atas kedaulatan negara Palestina. Namun, tidak demikian halnya dengan Jerman.

    Seorang juru bicara pemerintah Jerman mengatakan pada hari Jumat (22/8) waktu setempat, bahwa Berlin saat ini tidak memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina. Alasannya, karena hal itu akan merusak upaya apa pun untuk mencapai solusi dua negara yang dinegosiasikan dengan Israel.

    “Solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi tujuan kami, meskipun tampaknya masih jauh hari ini. … Pengakuan Palestina kemungkinan besar akan tercapai di akhir proses tersebut dan keputusan semacam itu, untuk saat ini akan menjadi kontraproduktif,” kata juru bicara tersebut dalam konferensi pers, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (23/8/2025).

    Negara-negara besar termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada, dan Australia, baru-baru ini mengatakan bahwa mereka akan mengakui negara Palestina dengan syarat-syarat yang berbeda.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengecam PM Australia Anthony Albanese yang disebutnya sebagai “politikus lemah” dan menuduhnya telah mengkhianati Israel.

    Kata-kata pedas ini dilontarkan saat kedua negara bersitegang setelah Canberra mengumumkan rencananya untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    “Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia,” kata Netanyahu dalam pernyataan bernada keras via akun media sosial resmi kantor PM Israel, seperti dilansir AFP.

    Albanese mengatakan bahwa keputusan untuk mengakui negara Palestina, merupakan keputusan yang didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari Otoritas Palestina, termasuk bahwa kelompok Hamas tidak akan memiliki keterlibatan dalam pembentukan negara mana pun di masa mendatang.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Ratusan Warga Palestina di Gaza Unjuk Rasa Minta Israel Hentikan Serangan

    Ratusan Warga Palestina di Gaza Unjuk Rasa Minta Israel Hentikan Serangan

    Warga Palestina di Kota Gaza turun ke jalan menuntut diakhirinya perang Israel di Jalur Gaza, setelah PM Benjamin Netanyahu menyetujui mengambil alih sepenuhnya kota Gaza.

    Dikelilingi gedung-gedung yang hancur, ratusan warga Palestina yang terjebak menuntut diakhirnya perang dan serangan Israel.

    Kota Gaza termasuk wilayah yang tersisa di Jalur Gaza yang tidak berada di bawah kendali Israel.

    Unjuk rasa dilakukan beberapa jam setelah Israel mengumumkan sudah memulai misinya untuk menduduki wilayah tersebut, dalam upayanya merebut apa yang diklaimnya sebagai salah satu benteng terakhir Hamas.

    “Protes ini merupakan ekspresi kemarahan rakyat atas kondisi tragis yang dihadapi di Jalur Gaza,” ujar Abu Al-Waleed Al-Zaq, 70 tahun, kepada ABC.

    “Kami menyerukan agar tragedi ini diakhiri, agar serangan yang dilakukan terhadap rakyat kami dihentikan.

    “Gaza telah hancur total,” tegasnya.

    “Kita semua harus bersatu dan mengatakan hentikan serangan mengerikan ini cukup, cukup, cukup.”

    Militer Israel sudah menguasai lebih dari 75 persen Jalur Gaza, tetapi belum menduduki Kota Gaza.

    Perintah untuk evakuasi diberlakukan di lebih dari 80 persen wilayah Gaza yang diserang Israel.

    Israel sudah memanggil 60.000 tentara cadangan untuk memperkuat barisan sebelum menduduki Kota Gaza, yang akan memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke Selatan Gaza.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan perjalanan ke perbatasan Israel dan Gaza untuk bertemu dengan para pemimpin militer.

    Kabinet keamanan Isrel sudah menyetujui rencana militer di wilayah tersebut, sebagai bentuk formalitas.

    Warga Palestina mendesak negosiator

    Warga Palestina dari berbagai kalangan bergabung dalam protes di Kota Gaza untuk mengungkapkan kemarahan mereka, karena kemungkinan akan diusir lagi.

    “Dunia harus menyadari jika warga Palestina bukan hanya kematian dan kehancuran, mereka mempertahankan hak mereka untuk tetap tinggal dan berjuang melawan perang penggusuran yang sedang berlangsung, dan perang genosida,” ujar aktivis hak asasi manusia dan analis politik Mustafa Ibrahim, 63 tahun, kepada ABC.

    “Penting juga untuk menunjukkan jika persatuan adalah jalan menuju keselamatan, terlepas dari semua kehancuran dan pembunuhan ini,” tambahnya.

    “Ini penting untuk melawan pendudukan dan memberi tahu dunia bahwa kita akan tetap di sini.”

    “Kita masih hidup dalam kelaparan dan perang yang terus berlanjut, ini penting bagi dunia untuk menyadari bahwa Palestina tidak tinggal diam.”

    “Keteguhan dan kesabaran mereka dalam menghadapi semua kejahatan ini menentang kebijakan genosida, penggusuran, dan kelaparan yang direkayasa ini.”

    Para pengunjuk rasa membawa bendera Palestina dan spanduk-spanduk bertuliskan pesan-pesan seperti “hentikan genosida.”

    Beberapa pengunjuk rasa yang berbicara kepada ABC juga mengkritik Hamas, menuntut kelompok militan tersebut mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel.

    Mereka mendesak Otoritas Palestina di Tepi Barat untuk campur tangan.

    “Kami, di tengah kehancuran dan genosida Gaza, menyerukan kepada para negosiator Palestina untuk segera mengakhiri perang,” kata Mohamed Al-Aswad, 60 tahun.

    “Cukup pertumpahan darah, cukup pertumpahan darah, cukup pertumpahan darah!

    “Rakyat Palestina kami ingin hidup dalam damai dan aman.”

    “Kepada dunia bebas yang berdiri bersama rakyat kami, kepada dunia dan para pemimpin Arab, kepada Presiden Abu Mazen [Mahmoud Abbas], Anda adalah ayah kami dan Gaza adalah bagian dari Anda.”

    Ziad Al-Najjar, 55 tahun, sekretaris Serikat Pengacara, mengatakan Israel sudah bertindak melampaui jauh dari menargetkan Hamas.

    “Proyek Zionis untuk mengusir paksa rakyat Palestina ini harus diakhiri telah menjadi jelas bahwa ini adalah perang sepihak untuk membasmi orang-orang Palestina dan merebut tanah kosong,” katanya.

    “Kependudukan Israel sudah menyebabkan banyak ancaman, dan memasuki seluruh Jalur Gaza, menghancurkan sebagian besarnya, hanya menyisakan manusia yang sudah kehilangan begitu banyak, jadi kami tidak takut dengan ancaman ini, tetapi tetap menyerukan agar invasi ini dihentikan.

    “Hamas harus berupaya untuk mengakhiri perang ini, karena Hamas adalah penyebabnya, dan Hamas harus segera menghentikannya serta mengakhiri kekuasaannya di Jalur Gaza dan memberikan kekuasaan kepada Otoritas Palestina.”

    Meskipun aksi miiter Israel di Kota Gaza masih dalam tahap awal, serangan sudah dimulai di beberapa wilayah pinggiran Kota Gaza, termasuk permukiman Sabra, Zeitoun, dan Tuffah.

    Militer Israel, atau IDF, mengatakan sudah memberi tahu badan-badan kemanusiaan internasional dan otoritas medis lokal yang beroperasi di Gaza utara soal rencananya untuk menduduki wilayah tersebut pada hari Selasa, dan meminta mereka untuk mengevakuasi pasien ke wilayah selatan Jalur Gaza.

    Hal ini memicu respons keras dari otoritas kesehatan Palestina.

    “Kementerian Kesehatan menyatakan penolakannya terhadap langkah apa pun yang akan merusak sistem kesehatan yang tersisa setelah penghancuran sistematis yang dilakukan oleh otoritas pendudukan Israel,” demikian pernyataan Kementerian Kesehatan.

    “Langkah ini akan merampas hak lebih dari 1 juta orang untuk mendapatkan perawatan dan membahayakan nyawa penduduk, pasien, dan korban luka.”

    Israel mengatakan tidak akan tinggalkan Gaza

    PM Netanyahu mengatakan ia telah mengarahkan para negosiator Israel untuk terus menuntut pembebasan semua sandera, sebagai bagian dari negosiasi gencatan senjata dengan Hamas.

    Awal pekan ini, Hamas menyetujui proposal yang disusun oleh mediator Mesir dan Qatar untuk gencatan senjata selama 60 hari, dengan separuh dari sandera yang tersisa akan dibebaskan.

    Ada 50 warga Israel yang masih ditawan di Gaza oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ), 20 di antaranya diyakini masih hidup.

    Instruksi kepada para negosiator tersebut pada dasarnya merupakan penolakan terhadap proposal tersebut, sebuah perkembangan yang tidak mengejutkan, mengingat retorika seputar perundingan sejak gencatan senjata terakhir digagalkan pada bulan Maret.

    Sebelumnya, PM Netanyahu mengatakan kepada kantor berita Sky News jika Israel “hampir mengakhiri perang ini.”

    Selama berbulan-bulan, ia bersikeras kemenangan di Gaza sudah di depan mata, atau setidaknya, pertempuran sengit akan segera berakhir. Tapi perang dengan cepat mendekati tahun kedua yang suram tanpa akhir yang jelas.

    Dalam sebuah wawancara panjang, dengan banyak merujuk pada pemimpin Inggris di masa perang, Winston Churchill, Netanyahu juga mengatakan rencana gencatan senjata dan kesepakatan sandera dengan Hamas tidak akan menghalanginya untuk terus menyerang Kota Gaza.

    “Kami akan tetap melakukannya, itu tidak pernah menjadi pertanyaan, bahwa kami tidak akan meninggalkan Hamas di sana,” katanya.

    “Saya pikir Presiden Trump mengatakannya dengan tepat, dia mengatakan Hamas harus menghilang dari Gaza.

    “Ini seperti meninggalkan SS di Jerman. Kita membersihkan sebagian besar Jerman, tetapi ap akita meninggalkan Berlin dengan SS dan korps Nazi di sana? Tentu saja tidak.”

    PM Netanyahu jarang berbicara kepada media, dan ketika berbicara, ia lebih menyukai media berita bersayap konservatif yang secara umum mendukung pemerintah Israel.

    Keluarga sandera Israel menuntut diakhirinya perang

    Ucapan PM Netanyahu yang menolak menghentikan kependudukan di Kota Gaza kemungkinan besar ditujukan kepada anggota kabinet koalisinya sendiri.

    Seperti yang sudah terjadi berulang kali, menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich dilaporkan mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan jika PM Netanyahu menyetujui kesepakatan gencatan senjata.

    Bezalel telah membuat ancaman serupa di masa lalu tetapi gagal menindaklanjutinya, meskipun Channel 12 Israel melaporkan ia memberi tahu keluarga sandera jika ia mengeluarkan ultimatum kepada perdana menteri secara pribadi.

    Hamas menangkap 251 sandera pada 7 Oktober 2023, dalam serangan yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel, sebagian besar warga sipil.

    Lebih dari 62.000 warga Palestina tewas dalam perang udara dan darat sejak saat itu, menurut pejabat kesehatan Gaza, dengan lebih dari separuhnya adalah perempuan, dan anak-anak.

    Keluarga dan pendukung 50 sandera yang masih berada dalam tahanan Hamas menuntut agar pemerintah Netanyahu menerima kesepakatan untuk mengakhiri perang, serta menuduh perdana menteri yang lebih mengutamakan ambisi politiknya sendiri daripada memastikan kebebasan sandera.

    Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengatakan hampir setengah juta orang turun ke jalan di Tel Aviv akhir pekan lalu untuk menuntut pemerintah mengubah arah, karena khawatir penundaan kesepakatan dengan Hamas dan perluasan serangan ke Kota Gaza akan mengancam nyawa para sandera.

    Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Mencapai 62.192 Jiwa’:

  • Israel Berulah Lagi Lewat Operasi Caplok Kota Gaza

    Israel Berulah Lagi Lewat Operasi Caplok Kota Gaza

    Jakarta

    Israel kembali berulah dengan memulai operasi mengambil alih Kota Gaza. Militer Israel mengklaim sudah menguasai pinggiran Kota Gaza.

    Militer Israel sejak Rabu (20/8) telah mengerahkan puluhan ribu pasukan cadangan untuk menyiapkan serangan. Kabinet keamanan Israel, yang diketuai Netanyahu, menyetujui rencana bulan ini untuk memperluas kampanye di Gaza dengan tujuan merebut Kota Gaza. Sebanyak 60.000 prajurit cadangan dikerahkan melakukan operasi tersebut.

    Dilansir Reuters, Kamis (21/8/2025), Juru Bicara Militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin mengatakan operasi tahap awal yakni dengan melakukan serangan ke Kota Gaza.

    Defrin mengatakan pasukan sudah beroperasi di pinggiran Kota Gaza. Dia mengklaim Hamas telah ‘babak belur’.

    “Kami telah memulai operasi awal dan tahap pertama serangan terhadap Kota Gaza, dan saat ini pasukan IDF telah menguasai pinggiran Kota Gaza,” ujar Defrin.

    Hamas, dalam sebuah pernyataan di Telegram, menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan gencatan senjata demi melanjutkan ‘perang brutal terhadap warga sipil tak berdosa di Kota Gaza’.

    “Pengabaian Netanyahu terhadap proposal para mediator… membuktikan bahwa dialah yang sebenarnya menghalangi kesepakatan apa pun,” kata Hamas.

    Hamas Beri Peringatan

    Kelompok Hamas bereaksi keras terhadap pengumuman militer Israel yang memulai operasi mencaplok Gaza. Hamas menuduh Israel mengabaikan upaya mediasi menghentikan pertempuran dan pembebasan sandera.

    “Pengumuman hari ini oleh tentara pendudukan teroris tentang dimulainya operasi terhadap Kota Gaza dan hampir satu juta penduduk serta pengungsi di sana…menunjukkan…pengabaian secara terang-terangan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh para mediator,” kata Hamas dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025).

    Hamas juga mengkritik kurangnya tanggapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan para mediator. Hamas telah memberikan persetujuan untuk proposal terbaru yang diajukan Qatar dan Mesir sebagai mediator.

    Hamas menuduh Netanyahu sebagai ‘penghalang nyata bagi kesepakatan apa pun’. Hamas juga menuding Netanyahu tidak peduli dengan nyawa para sandera Israel.

    Israel Dikecam

    Langkah Israel mencaplok Gaza menuai kecaman dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut langkah Tel Aviv itu hanya akan semakin memicu ‘bencana’ dan membawa wilayah itu ke “perang permanen”.

    Macron mengatakan bahwa serangan militer Israel untuk menaklukkan Kota Gaza hanya akan menyebabkan bencana total bagi kedua bangsa. Macron menyebut rencana Israel itu “akan menyeret kawasan tersebut ke dalam perang permanen”. Dia juga menegaskan kembali seruannya untuk “misi stabilisasi internasional”.

    Pernyataan Macron itu disampaikan setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyetujui rencana militer untuk menaklukkan Kota Gaza. Dia mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 tentara cadangan Israel.

    Kecaman juga disampaikan oleh Jerman, yang menyatakan ‘penolakan eskalasi’ dari operasi militer Israel di Kota Gaza. Juru bicara pemerintah Berlin Steffen Meyer mengatakan kepada wartawan bahwa Jerman merasa “semakin sulit untuk memahami bagaimana tindakan ini akan mengarah pada pembebasan semua sandera, atau gencatan senjata” di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania, Ayman Safadi, mengatakan dalam kunjungan ke Moskow bahwa operasi militer Israel yang semakin meluas di Jalur Gaza telah “membunuh semua prospek” perdamaian di Timur Tengah. Dia juga menyebut serangan Tel Aviv menyebabkan “pembantaian dan kelaparan” di Jalur Gaza.

    Safadi mengatakan dirinya berharap dapat membahas “upaya untuk mengakhiri agresi di Gaza, serta pembantaian dan kelaparan yang ditimbulkannya”. Dia menyebut hal itu semakin menambah “tindakan ilegal yang terus merusak solusi dua negara dan mematikan semua prospek perdamaian di kawasan”.

    “Kami menghargai posisi Anda yang jelas terhadap perang dan tuntutan Anda untuk mencapai gencatan senjata permanen,” ujar Safadi.

    Reaksi keras lainnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza setelah Israel mengumumkan dimulainya langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza.

    “Sangat penting untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa gencatan senjata diperlukan “untuk menghindari kematian dan kehancuran yang tidak terelakkan akibat operasi militer terhadap Kota Gaza”.

    Israel Ajak Hamas Berunding

    Netanyahu telah memerintahkan negosiasi segera untuk membebaskan sandera Israel yang tersisa di Gaza. Hal itu diumukan usai dimulainya operasi merebut Kota Gaza.

    “Saya datang untuk menyetujui rencana IDF (militer) untuk menguasai Kota Gaza dan mengalahkan Hamas,” kata Netanyahu dilansir AFP, Jumat (22/8/2025).

    “Pada saat yang sama, saya telah menginstruksikan untuk segera memulai negosiasi untuk pembebasan semua sandera kami dan mengakhiri perang dalam kondisi yang dapat diterima oleh Israel,” imbuhnya.

    Para mediator telah menunggu berhari-hari terkait gencatan senjata kedua pihak.

    “Saya sangat menghargai komitmen tentara cadangan, dan tentu saja tentara reguler, untuk misi vital ini,” kata Netanyahu.

    “Kedua hal ini -mengalahkan Hamas dan membebaskan semua sandera kami- berjalan beriringan,” sambungnya.

    Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Mencapai 62.192 Jiwa’:

    Halaman 2 dari 4

    (idn/idn)

  • Kecaman Hujani Israel yang Mulai Operasi Caplok Kota Gaza

    Kecaman Hujani Israel yang Mulai Operasi Caplok Kota Gaza

    Paris

    Kecaman menghujani Israel yang baru saja mengumumkan dimulainya operasi militer untuk mengambil alih kendali Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut langkah Tel Aviv itu hanya akan semakin memicu “bencana” dan membawa wilayah itu ke “perang permanen”.

    Macron dalam pernyataannya via media sosial, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (21/8/2025), mengatakan bahwa “serangan militer” Israel untuk menaklukkan Kota Gaza “hanya akan menyebabkan bencana total bagi kedua bangsa”.

    Disebutkan oleh Macron bahwa rencana Israel itu “akan menyeret kawasan tersebut ke dalam perang permanen”. Dia juga menegaskan kembali seruannya untuk “misi stabilisasi internasional”.

    Pernyataan Macron itu disampaikan setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Rabu (20/8) menyetujui rencana militer untuk menaklukkan Kota Gaza. Dia mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 tentara cadangan Israel.

    Setelah mendapatkan persetujuan Katz tersebut, militer Israel mengumumkan bahwa langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza telah dimulai. Tel Aviv mengklaim saat ini pasukannya telah menguasai pinggiran Kota Gaza, dengan para petempur Hamas disebut telah menjadi pasukan gerilya yang “babak belur”.

    Namun di sisi lain, operasi militer Israel terhadap Kota Gaza itu memaksa ribuan orang mengungsi.

    Kecaman juga disampaikan oleh Jerman, yang menyatakan “penolakan eskalasi” dari operasi militer Israel di Kota Gaza.

    Juru bicara pemerintah Berlin Steffen Meyer mengatakan kepada wartawan bahwa Jerman merasa “semakin sulit untuk memahami bagaimana tindakan ini akan mengarah pada pembebasan semua sandera, atau gencatan senjata” di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania, Ayman Safadi, mengatakan dalam kunjungan ke Moskow bahwa operasi militer Israel yang semakin meluas di Jalur Gaza telah “mematikan semua prospek” perdamaian di Timur Tengah. Dia juga menyebut serangan Tel Aviv menyebabkan “pembantaian dan kelaparan” di Jalur Gaza.

    Berbicara kepada Menlu Rusia Sergei Lavrov dalam kunjungan itu, Safadi mengatakan dirinya berharap dapat membahas “upaya untuk mengakhiri agresi di Gaza, serta pembantaian dan kelaparan yang ditimbulkannya”.

    Dia menyebut hal itu semakin menambah “tindakan ilegal yang terus merusak solusi dua negara dan mematikan semua prospek perdamaian di kawasan”.

    “Kami menghargai posisi Anda yang jelas terhadap perang dan tuntutan Anda untuk mencapai gencatan senjata permanen,” ujar Safadi.

    Reaksi keras lainnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza setelah Israel mengumumkan dimulainya langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza.

    “Sangat penting untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa gencatan senjata diperlukan “untuk menghindari kematian dan kehancuran yang tidak terelakkan akibat operasi militer terhadap Kota Gaza”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Negara Ini Jadi Opsi Pertemuan Putin-Zelensky

    Negara Ini Jadi Opsi Pertemuan Putin-Zelensky

    Berlin

    Para pemimpin Eropa terlihat lega karena upaya intensif mereka untuk memastikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendapat tempat dalam pembicaraan masa depan Ukraina akhirnya membuahkan hasil. Hanya saja, tantangan diplomatik yang sesungguhnya justru baru akan dimulai.

    Pertanyaannya, di mana lokasi yang benar-benar bisa mempertemukan Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin?

    “Di Eropa Ada Banyak Tempat Layak”

    Kepada DW, Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa ada “banyak tempat layak di Eropa” untuk melakukan negosiasi. Berlin, kata dia, tidak berniat menjadi tuan rumah dan menyebut Swiss sebagai lokasi yang “selalu layak dari dulu”.

    Namun, menemukan “lokasi netral” dalam artian harfiah, antara Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, dan mungkin negara-negara Eropa lainnya bukan hal mudah. Secara hukum, hal itu juga cukup rumit.

    Vladimir Putin saat ini menjadi buronan internasional. Dia didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam kasus dugaan kejahatan perang, termasuk pemindahan anak-anak secara ilegal dari wilayah Ukraina yang diduduki ke Rusia. Tuduhan ini, dibantah oleh Putin.

    Oleh karena itu, dakwaan ICC tersebut membuat perjalanan internasional Putin menjadi rumit. Secara teknis, 125 negara yang menjadi anggota ICC wajib menangkap siapa pun yang menjadi subjek surat perintah ICC jika memasuki wilayah mereka.

    Baik Rusia maupun AS tidak mengakui yurisdiksi ICC, sehingga muncul perdebatan hukum soal kekebalan yang dimiliki Putin. Pada hari Rabu (20/08), Washington meningkatkan tekanan diplomatik terhadap ICC dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah hakim.

    Jerman dan Prancis Andalkan Swiss

    Menlu Swiss Ignazio Cassis mengatakan negaranya “lebih dari siap” untuk menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Pihak Prancis juga menyetujui hal tersebut dan mengatakan Jenewa adalah lokasi ideal untuk negosiasi perdamaian.

    Meskipun Swiss adalah anggota ICC, tapi pemerintahnya mengatakan Putin akan diberikan “kekebalan” untuk pembicaraan.

    Hanya saja, dosen hukum pidana Internasional dari University of Amsterdam Mathhias Holvoet mengatakan bahwa hal tersebut cukup lemah dari kaca mata hukum. Kepada DW dia mengatakan, dalam sistem demokrasi liberal, pihak yudikatif yang independen nonpemerintah, harusnya mengambil keputusan soal penangkapan tersebut.

    “Pada kenyataannya, saya menduga akan ada semacam kesepakatan antara eksekutif dan yudikatif untuk tidak mengeksekusi surat perintah penangkapan ini,” papar Holvoet, sambil mencatat bahwa ada sedikit konsekuensi untuk mengabaikan aturan ICC.

    Swiss memiliki sejarah panjang dalam hal netralitas. Mereka menjadi markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hingga menjaga jarak dengan Uni Eropa dan aliansi militer NATO. Namun, Swiss telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina.

    Pemerintah Swiss mengatakan mereka telah terlibat dalam 30 proses perdamaian, termasuk pembicaraan tentang Armenia, Siprus, Mozambik, dan Sudan. Pada tahun 2021, Jenewa menjadi tuan rumah pembicaraan antara Putin dan mantan presiden AS Joe Biden.

    Wilayah Uni Eropa, di Luar NATO: Austria

    Kanselir Austria juga menawarkan ibu kota negaranya, Wina, sebagai calon tempat yang potensial. Austria adalah anggota Uni Eropa, tetapi telah netral secara militer sejak tahun 1950-an dan tetap berada di luar NATO.

    “Austria membayangkan dirinya sebagai jembatan antara timur dan barat,” kata Reinhard Heinisch, seorang profesor ilmu politik di University of Salzburg, kepada DW.

    Dia menyoroti rekam jejak Austria dalam hal diplomatik. Mulai dari pembicaraan AS-Rusia saat era Perang Dingin, hingga negosiasi tentang program nuklir Iran dalam dekade ini.

    Sebagai anggota ICC, Austria menghadapi dilema hukum yang sama dengan Swiss. Hanya saja, kata Heinisch, “Austria terkenal dengan komprominya,” dan menambahkan bahwa banyak hal dalam hukum Austria yang “masih bisa ditafsirkan.”

    Profesor hukum Holvoet menyebut penundaan surat perintah bisa dilakukan lewat kesepakatan dengan pihak Dewan Keamanan PBB. Hanya saja opsi itu, kata dia, secara politik tidak realistis.

    Kenangan Buruk di Budapest

    Pihak Paman SAM dikabarkan mempertimbangkan Hungaria sebagai lokasi. Negara Eropa Tengah tersebut mundur dari ICC awal 2025, setelah pengadilan mengeluarkan dakwaan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang merupakan sekutu dekat pemimpin Hungaria Viktor Orban.

    Secara hukum internasional, opsi ini mungkin lebih mudah, tapi secara politik, Budapest tidak disukai banyak negara Eropa. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk bahkan mengingatkan bahwa Ukraina pernah mendapat jaminan keamanan yang gagal di Budapest pada 1994. Saat itu Ukraina menyerahkan senjata nuklirnya, sebagai imbalannya Ukraina mendapat jaminan dari AS, Rusia, dan Inggris.

    “Mungkin saya agak percaya dengan takhayul, tapi kali ini saya akan mencari tempat lain,” tulis Tusk di akun X resminya.

    Hungaria, juga dikenal sebagai pihak bermasalah utama di Uni Eropa. Mereka sering kali memblokir atau meringankan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.

    “Banyak pihak Uni Eropa melihat Orban sebagai semacam ‘kuda troya’ bagi kepentingan Rusia,” papar Heinisch. Namun, dia menambahkan, Eropa mungkin kesulitan menolak jika Trump dan Putin sepakat memilih Budapest, ibu lota Hungaria, sebagai lokasi pertemuan.

    Turki: Anggota NATO, Tapi di Luar ICC

    Media Turki mulai berspekulasi soal pertemuan Zelenskyy dan Putin di negara tersebut. Hal itu menyusul komunikasi antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Putin pada Rabu (20/08).

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Putin berterima kasih atas “upaya Erdogan memfasilitasi pembicaraan Rusia-Ukraina di Istanbul.”

    Turki telah menjadi tuan rumah beberapa putaran pembicaraan tingkat rendah antara Kyiv dan Moskow tahun 2025 ini, termasuk pertukaran tahanan.

    Secara geografis, Turki berada di persimpangan Eropa dan Asia, dan seperti Rusia dan Ukraina, mereka memiliki garis pantai di Laut Hitam.

    Turki adalah anggota NATO, tapi bukan bagian dari Uni Eropa dan tidak menandatangani Statuta ICC. Meski telah memasok senjata ke Ukraina, Turki tetap menjaga hubungan baik dengan Moskow.

    Potensi Kawasan Teluk

    Kemungkinan pertemuan dilakukan di luar kawasan Eropa juga disebut-sebut, mulai dari Arab Saudi hingga Qatar. Keduanya memiliki rekam jejak sebagai mediator internasional dan bukan anggota ICC.

    Awal 2025, pejabat dari Ukraina, AS, dan Rusia mengadakan pembicaraan di Kota Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan Washington untuk kembali berbagi informasi intelijen kepada Kyiv.

    Qatar, tetangga Saudi, juga telah memediasi pembicaraan yang menghasilkan kesepakatan antara Rusia dan Ukraina untuk memulangkan sejumlah anak.

    Uni Eropa sebelumnya telah mendorong negara-negara Teluk agar lebih kritis terhadap Moskow, memperketat pengawasan terhadap pelanggaran sanksi, dan memberikan dukungan lebih besar kepada Ukraina.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    (nvc/nvc)

  • Menlu Sugiono Ungkap Presiden Jerman Undang Prabowo ke Berlin

    Menlu Sugiono Ungkap Presiden Jerman Undang Prabowo ke Berlin

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Jerman pada paruh kedua 2025. Sugiono mengatakan undangan itu sebagai sebuah penghargaan.

    Hal itu disampaikan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.

    “Kami menganggap bahwa undangan ini merupakan sebuah bentuk penghargaan istimewa yang mencerminkan eratnya kemitraan kedua negara,” kata Menlu Sugiono dalam Pernyataan Bersama Indonesia-Jerman, seperti dilansir Antara, Rabu (20/8/2025).

    Sugiono menuturkan kunjungan Menlu Jerman Johann Wadephul ke Indonesia memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin sejak 1952. Jerman merupakan mitra komprehensif yang sangat strategis bagi Indonesia di kawasan Eropa.

    “Kerja sama ini mencakup banyak hal di berbagai sektor di bidang politik, pertahanan, perdagangan, ekonomi, energi, lingkungan dan sosial budaya baik di tingkat bilateral maupun multilateral,” ujar Sugiono.

    Menurut dia, Indonesia dan Jerman berharap Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA) yang ditargetkan selesai pada 2026 akan semakin memperluas peluang kerja sama khususnya di bidang ekonomi guna meningkatkan perdagangan dan investasi.

    “Saya juga menyampaikan kesediaan dan keterbukaan Indonesia dalam mengundang Jerman untuk meningkatkan investasi bersama-sama di sektor-sektor unggulan seperti energi terbarukan, kecerdasan buatan, infrastruktur dan ketahanan pangan,” ujar Sugiono.

    Indonesia pun mengajak Jerman mendukung Program Makan Bergizi Gratis melalui kerja sama pertanian berkelanjutan, peternakan, serta teknologi penyimpanan dingin bertenaga surya.

    Menlu Wadephul melakukan kunjungan ke Indonesia untuk pertama kalinya, di mana Indonesia juga menjadi negara Asia pertama yang dikunjungi Menlu Jerman tersebut.

    (lir/lir)

  • Horor Boeing 757 Mendarat Darurat Usai Mesin Terbakar di Udara

    Horor Boeing 757 Mendarat Darurat Usai Mesin Terbakar di Udara

    Berlin

    Sebuah pesawat penumpang jenis Boeing 757 yang dioperasikan maskapai Jerman, Condor Airlines, melakukan pendaratan darurat di Italia setelah salah sat mesinnya terbakar di udara. Tidak ada korban luka dalam insiden ini.

    Pesawat dengan nomor penerbangan DE3665 yang membawa 281 penumpang dan awak ini sedang mengudara ke Dusseldorf, Jerman, ketika mesin bagian kanannya terbakar beberapa menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Ioannis Kapodistrias di, Corfu, Yunani, pada Sabtu (16/8) malam.

    Beberapa penumpang, dari total 273 penumpang di pesawat itu, seperti dilansir Metro.co.uk dan The Economic Times, Selasa (19/8/2025), melihat kobaran api pada salah satu mesin pesawat saat penerbangan masih berlangsung. Semburan api itu keluar dari sayap kanan pesawat.

    “Tiba-tiba, listrik padam selama beberapa detik, dan kami menyadari bahwa kami tidak lagi menaiki ketinggian,” tutur salah satu penumpang, yang tidak disebutkan namanya, saat berbicara kepada media Jerman, Bild.

    “Itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Saya sudah mengirim pesan perpisahan karena saya pikir, ‘Semuanya sudah berakhir’,” ucap penumpang lainnya yang tidak menyebut namanya.

    Sejumlah video yang belum diverifikasi dan beredar di TikTok menunjukkan sayap pesawat menyala dengan kobaran berwarna oranye.

    Awak kabin menyadari bahwa aliran udara turbin kanan terganggu pada ketinggian 36.000 kaki, atau setara 10.972 meter, sehingga pilot mematikan salah satu mesin.

    Menurut layanan pelacakan penerbangan FlightRadar24, pesawat itu berbelok ke Brindisi, Italia bagian selatan, untuk melakukan pendaratan darurat setelah mengudara selama 40 menit.

    Pihak maskapai Condor Airlines mengatakan tidak ada penumpang dan awak di dalam pesawat yang berada “dalam bahaya”. Sebanyak 273 penumpang dan delapan awak diinapkan ke hotel setempat atau menghabiskan malam di terminal bandara sebelum menaiki penerbangan alternatif ke Jerman keesokan harinya.

    Penyebab kobaran api pada salah satu mesin itu, menurut juru bicara Condor Airlines, merupakan reaksi kimia yang terjadi di dalam ruang pembakaran.

    “Penyebabnya adalah indikasi parameter di luar rentang normal yang disebabkan oleh gangguan pasokan aliran udara ke mesin,” jelasnya.

    “Karena gangguan tersebut, diputuskan untuk mengalihkan penerbangan ke Brindisi. Pesawat mendarat sekitar pukul 20.15 waktu setempat di Bandara Brindisi, dan semua penumpang turun dari pesawat secara normal.” imbuh juru bicara maskapai Condor Airlines.

    “Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, tetapi keselamatan penumpang dan pegawai kami selalu menjadi prioritas utama kami,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)