Xcloud.id

kab/kota: Berlin

  • Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Brussels –

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas mengajukan proposal untuk membatasi perdagangan dengan Israel, serta memberlakukan pembatasan terhadap para menteri Israel dari sayap kanan, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir hingga Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    “Saya jelaskan, tujuannya bukan untuk menghukum Israel. Tujuannya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” kata Kaja Kallas. “Perang perlu diakhiri. Penderitaan harus dihentikan dan semua sandera harus dibebaskan.”

    Hanya saja dari 27 negara anggota blok tersebut, masih belum dapat dipastikan akan ada suara mayoritas yang mendukung usulan Kaja Kallas. UE sendiri telah dikritik karena gagal menekan Israel untuk mengakhiri perang.

    Sebelumnya, juru bicara pemerintah Jerman mengatakan bahwa Berlin sudah mengetahui dukungan itu, hanya saja “belum menentukan keputusan akhir” terkait langkah-langkah yang diusulkan.

    Kemudian, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga sempat mengumumkan bahwa UE akan menghentikan bantuan dana kepada Israel. Serta, pihak eksekutif organisasi itu sedang mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut.

    Pada Selasa (16/09), Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar mengatakan bahwa penangguhan manfaat perdagangan tertentu yang diberlakukan UE “tidak proporsional” dan “tidak pernah terjadi sebelumnya.”

    Di tengah diskusi soal hal tersebut, Israel terus mengirim pasukannya semakin jauh ke Kota Gaza.

    Militer Israel makin bergerak ke dalam Kota Gaza

    Militer Israel mengatakan bahwa unit angkatan udara dan artileri telah menyerang Gaza lebih dari 150 kali, di saat pasukan darat bersiap untuk bergerak masuk.

    Pada Rabu (17/09), pasukan dan tank Israel bergerak lebih dalam ke Kota Gaza. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas melaporkan bahwa jumlah kematian warga Palestina lebih dari 65.000 jiwa.

    Serangan-serangan tersebut telah memutus layanan telepon dan internet, yang mengakibatkan warga Palestina kesulitan untuk memanggil ambulans selama serangan militer terbaru tersebut.

    Belakangan, Israel membuka wilayah lain di selatan Kota Gaza selama dua hari sejak Rabu (17/09) agar penduduk dapat mengungsi.

    UNICEF: Pengungsi Gaza mengalami trauma

    Ketika Israel melanjutkan aktivitasnya di Kota Gaza, diperkirakan sedikitnya 400.000 orang atau 40% dari penduduk Kota Gaza telah melarikan diri sejak pengumuman serangan militer Tel Aviv pada 10 Agustus 2025.

    Kantor media di Gaza mengatakan bahwa 190.000 orang telah menuju ke selatan dan 350.000 lainnya pindah ke area tengah dan barat kota. Sementara, Israel masih memperkirakan sekitar 100.000 warga sipil tetap berada di Gaza.

    Kepada DW, jubir UNICEF di Gaza Tess Ingram mengatakan bahwa warga Palestina mengaku takut tidak aman, entah ketika menetap di Gaza atau menyelamatkan diri.

    Zona kemanusiaan Al Mawasi, kata Tess Ingram, bukanlah tempat yang aman karena tidak ada layanan dan pasokan penting untuk bertahan hidup. Selain itu, dalam dua minggu terakhir, kawasan ini dilaporkan menerima serangan yang menewaskan delapan orang anak saat korban berupaya mengakses air minum.

    “Para keluarga kelelahan, mereka trauma. Ada anak-anak yang berjalan enam jam di atas puing-puing dan aspal yang hancur tanpa alas kaki dan kaki mereka berdarah. Mereka berjalan menuju ketidakpastian,” papar Ingram.

    Terlepas dari kehadiran UNICEF di Kota Gaza dan di selatan wilayah tersebut, tegas Ingram, bantuan kemanusiaan saat ini tidak memenuhi kebutuhan warga, “belum lagi jika ratusan ribu orang mendatangi area ini.”

    “Kami sangat membutuhkan, sekarang lebih dari sebelumnya, supaya semua penyeberangan ke Jalur Gaza dibuka, agar Jalur Gaza diberikan bantuan yang telah kami serukan selama berbulan-bulan,” desaknya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Laporan PBB soal genosida Israel

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza sejak 2023.

    Penyidik mengatakan bahwa empat dari lima tindakan genosida yang tercantum dalam Konvensi Genosida PBB 1948 telah dilakukan di Gaza.

    Mereka menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog dan Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebagai terduga perencana genosida.

    Laporan tersebut sejalan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh berbagai asosiasi terkemuka dunia para sarjana genosida, hingga sejumlah kelompok hak asasi internasional.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Hani Anggraini

    (nvc/nvc)

  • Komisi Eropa Ancam Setop Perjanjian Dagang dengan Israel, Ancam Tarif Tinggi

    Komisi Eropa Ancam Setop Perjanjian Dagang dengan Israel, Ancam Tarif Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Eropa pada Rabu (17/9/2025) mengusulkan penangguhan perjanjian perdagangan bebas yang selama ini memberi akses istimewa bagi barang-barang Israel senilai sekitar 5,8 miliar euro.

    Langkah ini diajukan sebagai respons atas perang di Gaza, namun sejauh ini belum memiliki dukungan memadai dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk diberlakukan.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas turut mengajukan paket sanksi terhadap dua menteri Israel berhaluan kanan ekstrem, para pemukim radikal yang terlibat kekerasan, serta 10 pejabat senior kelompok militan Hamas.

    Dua menteri yang masuk daftar adalah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    Israel kini menghadapi tekanan internasional semakin besar seiring ofensif yang hampir dua tahun berlangsung di Gaza, ditambah memburuknya situasi kemanusiaan. Uni Eropa sendiri adalah mitra dagang terbesar Israel, dengan total perdagangan barang mencapai 42,6 miliar euro tahun lalu.

    Jika kesepakatan perdagangan bebas ditangguhkan, Israel akan dikenai tarif bea masuk setara dengan negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan blok tersebut. Perhitungan Komisi Eropa memperkirakan bea tambahan bisa mencapai 227 juta euro per tahun.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, mengecam keras usulan tersebut sebagai “sesat secara moral maupun politik” dan berharap tidak akan disahkan.

    Proposal ini, yang pertama kali disuarakan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pekan lalu, membutuhkan dukungan mayoritas berkualifikasi—yakni 15 dari 27 negara anggota yang mewakili 65% populasi UE.

    Namun, para diplomat menilai peluangnya tipis, dengan posisi Jerman sebagai faktor penentu. Hingga kini Berlin masih enggan menyetujui langkah sanksi terhadap Israel.

    Juru bicara pemerintah Jerman menyatakan belum mengambil sikap final atas usulan tersebut, seraya menekankan pentingnya menjaga saluran komunikasi terbuka dengan Israel. Usulan sanksi terhadap para menteri Israel diperkirakan juga sulit lolos karena membutuhkan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota.

    Meski begitu, proposal ini mencerminkan perubahan arah politik dalam hubungan Uni Eropa dengan Israel. Komisi Eropa juga menangguhkan dukungan bilateral kepada pemerintah Israel, tanpa memengaruhi kerja sama dengan masyarakat sipil maupun Yad Vashem, pusat memorial Holocaust utama di Israel.

    Konflik saat ini berawal dari serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 251 sandera. Serangan balasan Israel sejak itu, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.

  • Pigai Usul DPR Sediakan Ruang Demonstrasi di Halaman Kompleks Parlemen

    Pigai Usul DPR Sediakan Ruang Demonstrasi di Halaman Kompleks Parlemen

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI.

    Menurutnya, hal itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

    Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

    “Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ujarnya dilansir dari Antara, Senin (15/9/2025).

    Menham mengemukakan masyarakat berhak menyampaikan pendapat secara damai.

    Dia juga menyebutkan bahwa Negara bukan hanya menghormati hak tersebut, melainkan juga berkewajiban memastikan ruang tersebut ada, salah satunya melalui gagasan penyediaan ruang demonstrasi itu.

    Menurut Pigai, usulan dimaksud sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.

    Pada 31 Agustus 2025, ketika menyampaikan pernyataan terkait gelombang unjuk rasa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM.

    Bagi Pigai, pernyataan Presiden itu menunjukkan pemerintah konsisten dengan komitmen HAM internasional maupun nasional.

    Di samping itu, hak menyampaikan pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

    Namun, ia mengatakan praktik demokrasi di Indonesia kerap menimbulkan gesekan, terutama karena lokasi unjuk rasa sering berada di jalan utama yang menyebabkan kemacetan dan potensi benturan.

    Oleh karenanya, Pigai meyakini dengan menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI, negara bisa menjawab dilema tersebut. Dengan begitu, hak masyarakat dijamin dan ketertiban umum tetap terjaga.

    Ia menyebut ruang demonstrasi sudah dipraktikkan di beberapa negara, di antaranya Jerman menyediakan alun-alun publik di Berlin untuk aksi besar dengan pemberitahuan resmi dan Inggris mengatur demonstrasi di Parliament Square dengan izin khusus.

    Singapura, kata dia, menyediakan ruang demonstrasi di Speakers’ Corner Hong Lim Park, sedangkan di Amerika Serikat terdapat free speech zones dalam acara politik besar.

    Sementara itu, Korea Selatan, masih menurut Pigai, melarang aksi di dekat istana, parlemen, dan pengadilan, tetapi memfasilitasi aksi besar di ruang publik ikonik seperti Gwanghwamun Square.

    “Gagasan semacam ruang demonstrasi ini juga sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh DPR-RI dalam Rencana Strategis DPR 2015–2019 dengan menyebut pembangunan ‘alun-alun demokrasi’,” katanya.

    Lokasi Demonstrasi di Kompleks Gedung DPR

    Alun-alun demokrasi itu diusulkan dibangun di sisi kiri kompleks DPR, menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. Rencana tersebut didesain untuk menampung lebih kurang 10.000 orang dengan fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman.

    “Peresmian simbolis pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut,” ucapnya.

    Selain itu, sambung Pigai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2016 membangun Taman Aspirasi di Plaza Barat Laut Monas, seluas lebih kurang 1.000 meter persegi dengan fasilitas taman terbuka, mural, dan ruang ekspresi publik.

    “Namun, ruang ini lebih bersifat simbolik dan tidak difungsikan sebagai lokasi demonstrasi resmi yang diakui hukum,” tuturnya.

    Ia mengatakan pengalaman internasional memberi pelajaran penting, Singapura dengan Speakers’ Corner-nya kerap dikritik karena ruang demonstrasi justru berubah menjadi instrumen pembatasan.

    Sebaliknya, Jerman dan Korea Selatan menunjukkan ruang aspirasi di jantung kota memperkuat demokrasi tanpa menutup kemungkinan aksi di tempat lain.

    Oleh karena itu, kata Pigai, usulan ruang demokrasi di halaman DPR perlu dipandang sebagai penambahan ruang resmi yang representatif, aman, dan simbolis, alih-alih dimaknai sebagai upaya membatasi demonstrasi hanya di sana.

    Menurut Pigai, dengan cara itu, Indonesia bisa menghindari jebakan regulasi yang mengekang kebebasan dan justru memperluas fasilitasi demokrasi dalam bentuk paling substantif.

    Menteri HAM lanjut mengatakan usulan halaman DPR sebagai ruang demonstrasi merupakan kesempatan kedua untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama tertunda.

    “Dulu, DPR pernah menuliskannya dalam renstra, Pemprov DKI pernah membangunnya di Monas. Kini, dengan momentum politik yang tepat, kita bisa memastikan ruang demokrasi itu benar-benar hadir, bukan sekadar wacana,” jelas Natalius Pigai.

    Respons DPR

    Komisi XIII DPR RI menilai usulan Menteri HAM Natalius Pigai menyediakan ruang demonstrasi di DPR sebagai solusi positif menyalurkan aspirasi rakyat, namun menekankan perlunya pengaturan agar tak mengganggu aktivitas parlemen.

    Wakil Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andreas Hugo Pareira menyambut baik usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR karena menurutnya dapat membantu penyaluran aspirasi publik secara lebih tertib.

    “Ide yang baik, DPR kan rumah rakyat. Nanti ketika rapat di DPR, silakan Pak Natalius usulkan sehingga dapat dibicarakan,” kata Andreas kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (16/9).

    Ia menjelaskan salah satu persoalan demonstrasi yang kerap terjadi di luar pagar DPR adalah timbulnya gangguan lalu lintas. Hal itu, menurut dia, bisa diatasi jika ada lokasi khusus untuk berorasi di dalam area DPR.

    Namun, Andreas tetap mengingatkan perlu ada pengaturan teknis agar usulan tersebut berjalan efektif, antara lain penentuan jumlah peserta, penanggung jawab demonstrasi, perizinan, jadwal kegiatan, kapasitas, serta koordinasi keamanan. Dia berharap usulan itu dapat segera dibahas bersama antara DPR dan Kementerian HAM agar rencana tersebut dapat mulai diatur dan direalisasikan.

    “Mungkin [ide] ini suatu solusi, namun perlu dikaji betul [aturan dan regulasi] karena bagaimanapun kegiatan sehari-hari di DPR didatangi berbagai orang, baik mitra kerja pemerintah maupun masyarakat dengan berbagai kepentingan,” ujarnya.

  • Awal Mula Bintang Yahudi Jadi Simbol Holocaust

    Awal Mula Bintang Yahudi Jadi Simbol Holocaust

    Jakarta –

    Di era Nazi Jerman, Bintang Daud, yang dalam sejarah tak pernah eksklusif diklaim milik Bangsa Yahudi, tiba-tiba menjadi simbol Holocaust, salah satu kasus pembersihan etnis paling brutal dalam sejarah modern.

    Sejak Undang-undang Rasial Nuremberg disahkan pada 1935, warga Yahudi mulai dijauhkan dari kehidupan sosial.

    Legislasi ini menetapkan secara rinci siapa yang tergolong Yahudi penuh, setengah Yahudi, campuran tingkat pertama atau kedua, atau “Yahudi sah” — sebagian besar kemudian diwajibkan mengenakan bintang.

    “Menerangi musuh di dalam”

    Sebelum perang berkobar, Reinhard Heydrich, kepala kantor pusat keamanan Nazi, sudah mengkaji bagaimana membuat “musuh di dalam” Jerman “bisa terlihat oleh dunia.”

    Tak lama setelah Reichspogromnacht pada November 1938, ketika sinagoga dibakar dan toko-toko Yahudi dihancurkan, Heydrich menulis, “setiap Yahudi menurut Undang-Undang Nuremberg harus mengenakan tanda tertentu. Ini salah satu cara yang mempermudah banyak hal.”

    Bagi rejim Nazi, Bintang Daud memudahkan aparat mengidentifikasi orang Yahudi dan mendeportasi mereka ke kamp konsentrasi. Kewajiban ini tidak hanya berlaku di Jerman, tapi juga wilayah yang diduduki.

    Pada awal perang, September 1939, warga Yahudi di Polandia yang diduduki Nazi diwajibkan memakai gelang putih dengan bintang biru. Seiring pendudukan di negara lain, kewajiban mengenakan tanda pengenal bagi warga Yahudi diperluas.

    Keraguan Hitler

    Sebelum perang, Adolf Hitler awalnya sempat ragu. Pada tahun 1937, dia mengatakan kepada pejabat NSDAP, betapa “masalah penandaan ini telah dipertimbangkan selama dua, tiga tahun dan suatu hari nanti pasti akan dilakukan. Hidung kita harus bisa menicum: apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan?”

    Keraguan itu menghilang seiring dimulainya perang. Pada tahun 1941, Menteri Propaganda Joseph Goebbels menyarankan sekali lagi agar Hitler menyetujui penandaan orang Yahudi, dan pada pertengahan Agustus, Hitler memberikan persetujuan. Peraturan polisi mulai berlaku pada 1 September 1941.

    Peraturan itu menetapkan secara rinci, “Bintang enam berukuran sebesar telapak tangan, dengan pinggiran hitam, dari kain kuning, bertuliskan ‘Jude’ dengan tinta hitam, harus dijahit terlihat di sisi kiri dada pakaian.”

    Peraturan ini berlaku bagi semua warga Yahudi berusia enam tahun ke atas, menurut Undang-Undang Nuremberg. Mulai saat itu, mereka “dilarang muncul di muka umum tanpa bintang Yahudi.” Siapa pun yang mencoba menyembunyikannya dengan tas, mantel, atau syal akan menghadapi hukuman berat dari Gestapo, yang mengawasi kepatuhan dengan ketat.

    Isolasi, diskriminasi, kontrol

    Victor Klemperer, seorang romanis berdarah Yahudi, sejatinya telah berpindah ke agama Protestan sebelum Perang Dunia I. Tapi hal itu tidak mengubah penilaian Nazi, bagi mereka, dia tetap seorang Yahudi. Klemperer kehilangan jabatan guru besar di Dresden pada 1935 dan ikut dipaksa mengenakan bintang pengenal.

    Dalam buku hariannya dia menulis: “Kemarin, ketika Eva menjahit bintang Yahudi, saya mengalami ledakan putus asa. Saraf Eva juga tegang. Saya sendiri merasa hancur, tak menemukan ketenangan.”

    Penyintas Holocaust Inge Deutschkron mengingat pada 2013, betapa “mayoritas orang Jerman yang saya temui di jalanan Berlin menoleh jika melihat bintang ini pada saya, atau seakan tidak melihat saya, atau memalingkan muka.” Bintang itu, katanya, menciptakan isolasi, diskriminasi, kontrol.

    Persiapan Holocaust

    Kewajiban mengenakan bintang cuma langkah awal persiapan Nazi untuk menjalankan “Solusi Akhir bagi Masalah Yahudi,” yakni pembasmian total. Bersamaan dengan itu, orang Yahudi dilarang meninggalkan lingkungan tempat tinggal tanpa izin polisi.

    Segalanya tersusun rapi untuk Holocaust. Tidak mengherankan, deportasi ke kamp pembantaian dimulai hanya sebulan kemudian, Oktober 1941. Victor Klemperer dan Inge Deutschkron selamat, jutaan lainnya tidak.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid dan

    Tonton juga Video Cuplak-Cuplik: Israel, Yahudi, dan Zionisme


    (ita/ita)

  • Menham: Ruang demonstrasi di halaman DPR langkah perkuat demokrasi

    Menham: Ruang demonstrasi di halaman DPR langkah perkuat demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan gagasan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

    Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

    “Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ucapnya.

    Menham mengemukakan masyarakat berhak menyampaikan pendapat secara damai. Negara bukan hanya menghormati hak tersebut, melainkan juga berkewajiban memastikan ruang tersebut ada, salah satunya melalui gagasan penyediaan ruang demonstrasi itu.

    Menurut Pigai, usulan dimaksud sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.

    Pada 31 Agustus 2025, ketika menyampaikan pernyataan terkait gelombang unjuk rasa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM.

    Bagi Pigai, pernyataan Presiden itu menunjukkan pemerintah konsisten dengan komitmen HAM internasional maupun nasional.

    Di samping itu, hak menyampaikan pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

    Namun, ia mengatakan praktik demokrasi di Indonesia kerap menimbulkan gesekan, terutama karena lokasi unjuk rasa sering berada di jalan utama yang menyebabkan kemacetan dan potensi benturan.

    Oleh karenanya, Pigai meyakini dengan menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI, negara bisa menjawab dilema tersebut. Dengan begitu, hak masyarakat dijamin dan ketertiban umum tetap terjaga.

    Menurut Pigai, setidaknya terdapat delapan alasan pentingnya ruang demonstrasi itu penting, antara lain, sebagai simbolisme demokrasi autentik, kedekatan dengan target aspirasi, mengurangi beban lalu lintas, keamanan dan ketertiban, budaya dialog langsung, menghapus stigma negatif demonstrasi, efisiensi logistik, dan preseden bagi daerah.

    Ia menyebut ruang demonstrasi sudah dipraktikkan di beberapa negara, di antaranya Jerman menyediakan alun-alun publik di Berlin untuk aksi besar dengan pemberitahuan resmi dan Inggris mengatur demonstrasi di Parliament Square dengan izin khusus.

    Singapura, kata dia, menyediakan ruang demonstrasi di Speakers’ Corner Hong Lim Park, sedangkan di Amerika Serikat terdapat free speech zones dalam acara politik besar.

    Sementara itu, Korea Selatan, masih menurut Pigai, melarang aksi di dekat istana, parlemen, dan pengadilan, tetapi memfasilitasi aksi besar di ruang publik ikonik seperti Gwanghwamun Square.

    “Gagasan semacam ruang demonstrasi ini juga sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh DPR-RI dalam Rencana Strategis DPR 2015–2019 dengan menyebut pembangunan ‘alun-alun demokrasi’,” katanya.

    Alun-alun demokrasi itu diusulkan dibangun di sisi kiri kompleks DPR, menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. Rencana tersebut didesain untuk menampung lebih kurang 10.000 orang dengan fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman.

    “Peresmian simbolis pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut,” ucapnya.

    Selain itu, sambung Pigai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 membangun Taman Aspirasi di Plaza Barat Laut Monas, seluas lebih kurang 1.000 meter persegi dengan fasilitas taman terbuka, mural, dan ruang ekspresi publik.

    “Namun, ruang ini lebih bersifat simbolik dan tidak difungsikan sebagai lokasi demonstrasi resmi yang diakui hukum,” tuturnya.

    Ia mengatakan pengalaman internasional memberi pelajaran penting, Singapura dengan Speakers’ Corner-nya kerap dikritik karena ruang demonstrasi justru berubah menjadi instrumen pembatasan.

    Sebaliknya, Jerman dan Korea Selatan menunjukkan ruang aspirasi di jantung kota memperkuat demokrasi tanpa menutup kemungkinan aksi di tempat lain.

    Oleh karena itu, kata Pigai, usulan ruang demokrasi di halaman DPR perlu dipandang sebagai penambahan ruang resmi yang representatif, aman, dan simbolis, alih-alih dimaknai sebagai upaya membatasi demonstrasi hanya di sana.

    Menurut Pigai, dengan cara itu, Indonesia bisa menghindari jebakan regulasi yang mengekang kebebasan dan justru memperluas fasilitasi demokrasi dalam bentuk paling substantif.

    Menteri HAM lanjut mengatakan usulan halaman DPR sebagai ruang demonstrasi merupakan kesempatan kedua untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama tertunda.

    “Dulu, DPR pernah menuliskannya dalam renstra, Pemprov DKI pernah membangunnya di Monas. Kini, dengan momentum politik yang tepat, kita bisa memastikan ruang demokrasi itu benar-benar hadir, bukan sekadar wacana,” jelas Natalius Pigai.

    Usulan menyediakan pusat masyarakat menyampaikan aspirasi di halaman gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pertama kali disampaikan Natalius Pigai di sela-sela peninjauan Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, Jumat (12/9).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Strategi BRIN Bangun Ekosistem Satelit Nasional di Tengah Gempuran Starlink

    Strategi BRIN Bangun Ekosistem Satelit Nasional di Tengah Gempuran Starlink

    Cape Canaveral, Florida –

    Di tengah kehadiran konstelasi satelit global seperti Starlink yang resmi beroperasi di Indonesia sejak Mei 2024, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus menggenjot pengembangan ekosistem satelit nasional.

    Dengan misi mempercepat inklusi digital dan mendukung kemandirian teknologi antariksa, BRIN merumuskan strategi kolaboratif untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, Wahyudi Hasbi, mengungkapkan langkah-langkah strategis tersebut kepada detikINET.

    Kolaborasi dengan Swasta: Fondasi Ekosistem Satelit

    BRIN memainkan peran sentral dalam membangun ekosistem satelit nasional melalui kolaborasi dengan sektor swasta seperti PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dan Telkom. Meski tidak terlibat langsung dalam proyek komersial seperti Satelit Nusantara Lima (SNL), BRIN mendukung melalui riset pendukung, seperti pengembangan antena phased-array untuk stasiun Bumi, penelitian komunikasi satelit, dan studi mitigasi interferensi.

    “Kami menyiapkan SDM, infrastruktur, dan kegiatan riset sesuai kebutuhan industri. BRIN terbuka untuk kolaborasi, termasuk penggunaan fasilitas uji dan integrasi satelit yang kami miliki,” ujar pria kelahiran Biak ini, saat bertemu di acara peluncuran Satelit Nusantara Lima di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat.

    Kolaborasi ini juga mencakup pengembangan Satelit Konstelasi Nusantara, sebuah program satelit nasional multimisi untuk observasi bumi, pengawasan maritim, dan komunikasi. Dengan pengalaman mengoperasikan tiga satelit LEO (LAPAN-A1, A2, dan A3) yang masih aktif, BRIN kini tengah merancang konstelasi satelit LEO baru untuk mendukung pembangunan nasional dan industri dalam negeri.

    “Harapannya, Indonesia bisa memiliki industri manufaktur satelit sendiri dalam waktu dekat,” tambahnya.

    Wahyudi Hasbi, Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN. Foto: dok pribadi

    Wahyudi menyadari membangun ekosistem satelit nasional bukan perkara mudah. Salah satu tantangan utama adalah minimnya awareness investasi di sektor antariksa, baik dari pemerintah maupun swasta.

    Tak mau berpangku tangan, BRIN coba mengatasi dengan bekerja sama dengan Bappenas dan asosiasi profesi untuk mengkampanyekan potensi space economy, yang diprediksi mencapai USD 1,8 triliun secara global pada 2035.

    “Kami fokus pada hilirisasi riset, pelatihan SDM bersama kampus dan industri, serta penyusunan kebijakan antariksa yang relevan,” jelas Wahyudi.

    Kehadiran Starlink, dengan konstelasi satelit LEO-nya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Wahyudi menegaskan bahwa layanan satelit GEO VHTS seperti SNL dan layanan NGSO global seperti Starlink dapat saling melengkapi.

    “Pemerintah perlu memastikan kepatuhan regulasi nasional, tetapi kami melihat potensi sinergi untuk memperluas konektivitas dengan memprioritaskan kapasitas nasional,” jelas peraih gelar Doktor (-Ing) dari Technische Universitat Berlin ini.

    SNL, dengan kapasitas lebih dari 160 Gbps dan teknologi Ka-band spot beam, dirancang untuk menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), seperti menyediakan backhaul BTS/USO, akses internet sekolah, dan puskesmas. Kombinasi dengan satelit lain menjadikan Indonesia salah satu negara dengan kapasitas satelit terbesar di Asia, memperkuat posisi regionalnya.

    Persiapan Peluncuran Satelit Nusantara Lima Percobaan Ketiga di Cape Canaveral, Florida, AS Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Pun begitu masih besar pekerjaan rumah yang dihadapi Indonesia. Salah satunya mengatasi kesenjangan kapasitas satelit sekitar 1 Tbps di wilayah 3T.

    Melihat persoalan itu, BRIN mendorong strategi multifaset. Jurus tersebut meliputi pembangunan satelit VHTS baru seperti SNL, pengembangan satelit LEO, optimalisasi spektrum, dan pendekatan hibrid dengan serat optik.

    “Kami juga melakukan riset untuk mitigasi interferensi dan pengelolaan spektrum agar operasional satelit lebih efisien,” ungkap Wahyudi.

    BRIN juga berkontribusi pada space situational awareness untuk memastikan keselamatan satelit di orbit. Tak sampai di situ, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem lokal turut pula digarap.

    Upaya yang sampai saat ini BRIN membuka peluang co-development dan co-creation. Perwujudannya meliputi program magang, penggunaan fasilitas riset bersama, dan konsorsium riset dengan perguruan tinggi serta industri.

    “Kami ingin membangun SDM unggul dan memperkuat ekosistem satelit nasional melalui kegiatan Assembly-Integration-Test (AIT) di dalam negeri,” kata bapak tiga anak ini.

    Dengan strategi ini, BRIN tidak hanya berupaya menjawab tantangan persaingan global, tetapi juga membangun fondasi untuk kemandirian teknologi antariksa Indonesia.

    “Satelit seperti SNL dan rencana konstelasi LEO kami adalah langkah menuju ekosistem yang kuat, yang tidak hanya mendukung konektivitas, tetapi juga observasi bumi dan pengawasan maritim,” pungkas Wahyudi.

    (afr/rns)

  • Terpopuler, surpres pergantian Kapolri hingga KTT Darurat Arab-Islam

    Terpopuler, surpres pergantian Kapolri hingga KTT Darurat Arab-Islam

    Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita unggulan ANTARA yang menarik disimak hari ini, mulai dari bantahan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait surpres pergantian Kapolri hingga Qatar gelar KTT Darurat Arab-Islam.

    Inilah daftar beritanya:

    1. Mensesneg bantah Presiden kirim surpres ke DPR soal pergantian Kapolri

    Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga juru bicara Presiden RI, membantah kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai pergantian kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kepada DPR RI. Selengkapnya di sini.

    2. Qatar gelar KTT Darurat Arab-Islam usai serangan Israel di Doha

    Qatar mengonfirmasi bahwa negara tersebut akan menjadi tuan rumah KTT darurat Arab-Islam pada 15 September sebagai tanggapan terhadap serangan terbaru Israel yang menargetkan para pemimpin Hamas di wilayahnya. Baca di sini.

    3. Menteri LH: Rendahnya tutupan hutan sungai di Bali sudah sejak 2015

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan temuan rendahnya tutupan hutan sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di Bali akibat alih fungsi lahan sudah terjadi sejak 2015. Baca di sini.

    4. Aksi besar-besaran di Berlin menolak Jerman terlibat dalam perang

    Demonstrasi besar-besaran menentang keterlibatan Jerman dalam konflik di Timur Tengah dan Ukraina berlangsung di Berlin, Sabtu (13/9). Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah Jerman untuk berdiplomasi. Informasinya di sini.

    5. A’wan PBNU minta KPK segera tetapkan tersangka kasus kuota haji

    A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Muhaimin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    Abdul menyampaikan pernyataan tersebut sebab KPK menyatakan sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU. Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi Pro-Palestina, 12.000 Warga Berlin Turun ke Jalan

    Aksi Pro-Palestina, 12.000 Warga Berlin Turun ke Jalan

    Jakarta –

    Warga di Berlin, Jerman, menggelar aksi mendesak genosida di Gaza, Palestina, segera diakhiri. Aksi yang diikuti ribuan orang itu digelar di depan Gerbang Brandenburg, landmark Berlin.

    Dilansir kantor berita AFP, Minggu (14/9/2025), aksi itu digelar pada Sabtu waktu setempat. Mereka menuntut diakhirinya “genosida di Gaza” serta penghentian pengiriman senjata ke Ukraina.

    Menurut data kepolisian setempat, sekitar 12.000 orang bergabung dalam demonstrasi di pusat ibu kota Jerman tersebut, mengecam serangan Israel di wilayah Palestina yang terkepung.

    Namun, partai sayap kiri ekstrem BSW, yang telah menginisiasi demonstrasi tersebut, memperkirakan jumlah peserta mencapai 20.000 orang. Mereka menyebut kali ini menjadi salah satu demonstrasi pro-Palestina terbesar di Jerman dalam beberapa bulan terakhir.

    Marie Atwan, seorang mahasiswa berusia 20 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa ia datang dari Hamburg untuk bergabung dalam demonstrasi tersebut guna menuntut penghentian total pengiriman senjata Jerman ke Israel.

    Tidak melarang penjualan senjata tersebut sama saja dengan mendukung “genosida di Gaza”, ujarnya.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz telah mengumumkan embargo senjata sebagian pada bulan Agustus. Ia mengatakan bahwa negaranya akan menghentikan ekspor peralatan militer yang dapat digunakan di Jalur Gaza.

    (fca/fca)

  • Strategi BRIN Bangun Ekosistem Satelit Nasional di Tengah Gempuran Starlink

    Jembatan Digital Menuju Indonesia Digital 2045

    Jakarta –

    Indonesia terus melangkah menuju visi Indonesia Digital 2045, di mana transformasi digital menjadi tulang punggung kemajuan bangsa. Salah satu kunci untuk mewujudkan visi ini adalah Satelit Nusantara Lima (SNL/N5), satelit Very High Throughput Satellite (VHTS) berkapasitas lebih dari 160 Gbps yang digadang menjadi “jembatan digital” bagi wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    Satelit yang dikembangkan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) bersama Boeing ini dirancang dengan teknologi Ka-band spot beam sekitar 101 beam dan akan beroperasi dari slot orbit 113 derajat bujur timut mulai April 2026.

    Dengan masa desain lebih dari 15 tahun, SNL diharapkan mampu menyediakan akses internet berkecepatan tinggi untuk beragam kebutuhan, mulai dari backhaul BTS/USO, konektivitas sekolah dan puskesmas, hingga layanan publik di daerah yang sulit dijangkau serat optik.

    “Kapasitas besar SNL dan jangkauan spot beam-nya sangat strategis untuk memperluas akses internet di wilayah 3T. Ini mendukung percepatan dan pemerataan inklusi digital, yang menjadi pilar penting menuju Indonesia Digital 2045,” ujar Wahyudi Hasbi, Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, saat berbincang dengan detikINET di sela-sela peluncuruan SNL di Cape Canaveral, Florida, AS.

    Bayangkan pelajar di pelosok Papua yang bisa mengakses pembelajaran daring, atau puskesmas di pulau terpencil yang terhubung dengan sistem kesehatan digital. SNL memungkinkan semua ini dengan menyediakan konektivitas andal melalui teknologi VSAT untuk rumah tangga dan infrastruktur telekomunikasi lainnya.

    Wahyudi Hasbi, Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN. Foto: dok pribadi

    Perkuat Posisi Indonesia di Asia

    Tak hanya untuk kebutuhan domestik, SNL juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam teknologi satelit di Asia. Dengan kapasitas lebih dari 160 Gbps, dikombinasikan dengan satelit Indonesia lainnya, negeri ini memiliki salah satu kapasitas satelit terbesar di kawasan.

    “Ini memperkuat posisi Indonesia dalam teknologi satelit regional, sekaligus membuka peluang untuk memberikan konektivitas bagi negara tetangga,” tambah Wahyudi.

    Keberadaan SNL juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk bersaing di panggung global, termasuk dengan konstelasi satelit seperti Starlink yang telah beroperasi di Indonesia sejak Mei 2024. Layanan satelit GEO VHTS seperti SNL dinilai dapat saling melengkapi dengan satelit LEO global, dengan prioritas pada penguatan kapasitas nasional.

    Dukungan Riset untuk Ekosistem Satelit Nasional

    Satelit Nusantara Lima Foto: PSN

    Meski SNL adalah proyek komersial PSN, BRIN turut berkontribusi melalui riset pendukung untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. “Kami tidak terlibat langsung dalam pembangunan atau operasi SNL, tetapi BRIN mendukung melalui pengembangan antena phased-array untuk stasiun bumi, penelitian komunikasi satelit, dan penguatan kebijakan antariksa nasional,” jelas alumnus Technische Universitat Berlin ini.

    BRIN juga aktif mengatasi kesenjangan kapasitas satelit di wilayah 3T melalui strategi seperti pembangunan satelit VHTS baru, optimalisasi spektrum, dan pendekatan hibrid dengan serat optik. Wahyudi menekankan bahwa kesenjangan kapasitas sekitar 1 Tbps dapat dikurangi bertahap dengan kombinasi teknologi ini.

    Lebih jauh, BRIN memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan Satelit Konstelasi Nusantara, sebuah program satelit nasional multimisi yang mencakup observasi bumi, pengawasan maritim, dan komunikasi.

    “Kami juga sedang mengembangkan satelit LEO untuk mendukung pembangunan nasional, melanjutkan pengalaman dari tiga satelit LEO sebelumnya yang masih beroperasi,” ungkap pria kelahiran Biak ini.

    Kolaborasi dengan sektor swasta seperti PSN dan Telkom, serta komunitas akademik, menjadi kunci untuk mencapai kemandirian teknologi satelit. BRIN membuka peluang co-development melalui riset bersama, pelatihan SDM, dan pemanfaatan fasilitas Assembly-Integration-Test (AIT) di dalam negeri.

    “Harapannya, dalam waktu tidak terlalu lama, Indonesia memiliki industri manufaktur satelit sendiri,” tutur Wahyudi.

    Meski penuh potensi, pengembangan infrastruktur satelit nasional tidak lepas dari tantangan, terutama soal investasi. “Awareness untuk investasi di bidang antariksa, baik dari pemerintah maupun swasta, masih perlu ditingkatkan,” kata bapak tiga anak ini.

    Untuk mengatasinya, BRIN menggiatkan kampanye tentang potensi space economy, yang diprediksi mencapai nilai global USD 1,8 triliun pada 2035, bersama Bappenas dan asosiasi profesi.

    “BRIN mengatasinya semua tantangan lewat hilirisasi riset, program pelatihan SDM dengan kampus dan industri, serta kontribusi dalam penyusunan kebijakan antariksa yang relevan,” pungkas Wahyudi.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Satelit Nusantara Lima Milik Indonesia Siap Meluncur 9 September”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Ketika Jalanan Jadi Parlemen Baru Nasional 12 September 2025

    Ketika Jalanan Jadi Parlemen Baru Nasional 12 September 2025

    Ketika Jalanan Jadi Parlemen Baru
    Dosen tetap di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Koordintor Pusat Riset Kebijakan Strategis Asia Tenggara, LPPM UNSOED
    DARI
    Jakarta hingga Paris, dari Kathmandu hingga Manila, dunia sedang bergolak. Gedung-gedung parlemen dibakar, perdana menteri dipaksa mundur, dan jutaan orang turun ke jalan dengan kemarahan membara.
    Sekilas, pemandangan ini mengingatkan kita pada momen-momen bersejarah demokratisasi dunia: Revolusi Anyelir di Portugal 1974, kejatuhan Tembok Berlin 1989, atau reformasi Indonesia 1998. Namun, ada yang berbeda kali ini.
    Fundamentally
    berbeda.
    Samuel Huntington, ilmuwan politik legendaris dari Harvard, pernah mendokumentasikan apa yang disebutnya “Gelombang Ketiga Demokratisasi”, periode luar biasa antara 1974-1990-an ketika lebih dari 60 negara bertransisi dari kediktatoran menuju demokrasi.
    Optimisme meluap-luap. Francis Fukuyama bahkan memproklamirkan “akhir sejarah”, seolah demokrasi liberal telah memenangkan pertarungan ideologi untuk selamanya.
    Namun, gelombang protes yang menyapu dunia hari ini, menceritakan kisah yang sama sekali berbeda.
    Para demonstran di Jakarta tidak menuntut hak memilih, mereka sudah memilikinya sejak 1998.
    Generasi Z di Kathmandu tidak berjuang melawan monarki absolut. Nepal sudah menjadi republik sejak 2008.
    Massa yang membakar gedung parlemen bukanlah pejuang demokrasi dalam pengertian klasik. Mereka adalah warga negara yang marah terhadap demokrasi mereka sendiri yang gagal memenuhi janji.
    Inilah paradoks zaman kita: protes massa terbesar justru terjadi di negara-negara yang sudah demokratis, setidaknya secara prosedural.
    Pertanyaannya kemudian: apakah kita sedang menyaksikan “Gelombang Keempat” demokratisasi, atau sesuatu yang sama sekali berbeda?
    Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Di Indonesia, percikan awalnya tampak sepele: tunjangan perumahan Rp 50 juta untuk anggota DPR di tengah pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan.
    Namun, kemarahan yang meledak mengungkap luka yang lebih dalam, yaitu persepsi tentang elite yang korup dan terputus dari realitas rakyat.
    Ketika Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, tewas terlindas kendaraan taktis polisi, protes semakin masif dan meluas.
    Lebih dari 1.240 orang ditahan, gedung-gedung pemerintah dibakar. Tunjangan kontroversial tersebut akhirnya dihentikan.
    Protes berdarah yang menewaskan 19 demonstran berakhir dengan pengunduran diri Perdana Menteri K.P. Sharma Oli.
     
    Namun, ini bukan kemenangan demokrasi, tapi upaya putus asa untuk menekan tombol reset pada sistem yang telah gagal total.
    Filipina menyajikan inovasi menarik: “lifestyle policing” melalui media sosial. Aktivis menggunakan TikTok dan Instagram untuk menyandingkan foto liburan mewah keluarga politisi dengan gambar korban banjir akibat proyek infrastruktur korup.
    Taktik ini mentransformasi konsep abstrak “korupsi” menjadi ketidakadilan yang kasat mata, viral, dan memicu kemarahan.
    Thailand menghadirkan kompleksitas berbeda. Negara ini memiliki pemilu, parlemen, dan konstitusi (20 konstitusi sejak 1932, tepatnya).
    Namun, ketika partai pemenang pemilu 2023 diblokir membentuk pemerintahan oleh Senat yang ditunjuk militer, rakyat memahami kebenaran pahit: suara mereka tidak berarti.
    Protes yang menuntut reformasi monarki—tabu tertinggi dalam politik Thailand—adalah jeritan frustasi terhadap “veto-krasi” yang membuat demokrasi menjadi sandiwara kosong.
    Bahkan Perancis, benteng demokrasi Barat, tidak kebal. Gerakan “Block Everything” melawan kebijakan penghematan Macron menunjukkan bahwa krisis kepercayaan ini bersifat global, melampaui batas antara demokrasi “muda” dan “matang.”
    Huntington berbicara tentang “efek bola salju”, bagaimana kesuksesan demokratisasi di satu negara menginspirasi tetangganya.
    Spanyol menginspirasi Portugal, Polandia menginspirasi Hongaria. Namun, efek bola salju hari ini berbeda. Ia tidak lagi dibatasi geografis atau membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyebar.
    Istilah “nepo babies” yang muncul di Filipina dalam hitungan hari diadopsi aktivis Nepal. Taktik “lifestyle policing” menyebar seperti virus lintas benua.
    Solidaritas tidak lagi membutuhkan kedekatan fisik, “Milk Tea Alliance” menyatukan aktivis Thailand, Hong Kong, dan Taiwan melalui meme dan tagar.
    Bola salju modern adalah algoritma yang memviralkan ketidakadilan, mentransformasi kemarahan lokal menjadi pemberontakan global dalam hitungan jam, bukan tahun.
    Jika protes-protes ini bukan gelombang demokratisasi baru, lalu apa? Jawabannya memerlukan paradigma baru.
    Kita sedang menyaksikan apa yang dapat disebut “respons imun demokrasi global”, satu bentuk reaksi organik dari masyarakat sipil terhadap patogen yang menggerogoti demokrasi dari dalam: korupsi sistemik, elite yang terputus, institusi yang membusuk, dan apa yang ilmuwan politik sebut “democratic backsliding” (kemunduran demokrasi).
    Seperti sistem kekebalan tubuh yang menyerang virus, protes-protes ini adalah mekanisme pertahanan terakhir ketika institusi formal gagal.
     
    Ketika parlemen tidak lagi mewakili rakyat, jalanan menjadi parlemen alternatif. Ketika sistem peradilan gagal menghukum koruptor, media sosial menjadi pengadilan rakyat.
    Ketika pemilu tidak menghasilkan perubahan bermakna, protes menjadi satu-satunya “suara” yang didengar.
    Ini menjelaskan mengapa pola yang sama muncul di konteks berbeda. Demonstran di Jakarta dan Paris, meski hidup dalam sistem politik yang sangat berbeda, berbagi frustrasi yang sama: pemerintah tidak responsif, kebijakan menguntungkan elite, dan institusi kehilangan legitimasi. Krisis kepercayaan adalah pandemi politik abad ke-21.
    Implikasi dari diagnosis ini sangat mendalam. Jika tantangan utama bukan lagi membangun institusi demokratis, tetapi mempertahankan kualitas dan legitimasinya, maka resep kebijakan harus berubah total.
    Tidak cukup mengadakan pemilu berkala. Tidak cukup memiliki parlemen dan konstitusi. Demokrasi abad ke-21 harus menemukan cara untuk memulihkan kepercayaan, memerangi korupsi sistemik, dan membuat institusi benar-benar responsif terhadap aspirasi rakyat.
    Protes-protes ini, meski sering berdarah dan kacau, sebenarnya adalah tanda harapan. Masyarakat sipil masih memiliki vitalitas untuk melawan pembusukan.
    Bahwa generasi muda tidak akan diam melihat masa depan mereka dicuri. Bahkan dalam era sinisme politik, masih ada yang peduli untuk berjuang.
    Namun, respons imun saja tidak cukup. Seperti demam yang terlalu tinggi dapat membunuh pasien, protes yang terus-menerus tanpa reformasi institusional dapat menghancurkan tatanan sosial.
    Pertanyaan kritisnya adalah: akankah elite politik di Jakarta, Kathmandu, Manila, Bangkok, dan Paris mendengar peringatan ini dan melakukan reformasi sejati?
    Atau akankah mereka terus bermain sandiwara demokrasi hingga jalanan benar-benar menjadi satu-satunya parlemen yang tersisa?
    Sejarah belum selesai ditulis. Namun satu hal sudah jelas: kita tidak sedang menyaksikan gelombang baru demokratisasi.
    Kita sedang menyaksikan perjuangan untuk jiwa demokrasi itu sendiri, satu bentuk perjuangan antara harapan akan pemerintahan yang akuntabel dan realitas elite yang tercerabut dari akarnya.
    Hasil dari perjuangan ini akan menentukan apakah demokrasi abad ke-21 dapat memperbarui dirinya, atau akan tenggelam dalam krisis kepercayaan yang semakin dalam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.