Xcloud.id

kab/kota: Berlin

  • Perekrutan Perawat Brasil oleh Jerman Picu Kisruh Bilateral

    Perekrutan Perawat Brasil oleh Jerman Picu Kisruh Bilateral

    Jakarta –

    Kunjungan Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva ke ibu kota Jerman, Berlin, pada bulan Desember lalu sejatinya diwarnai keakraban. Namun, kehangatan tersebut menutupi kisruh antara kedua negara mengenai upaya Jerman merekrut perawat asal Brasil.

    Adalah Menteri Tenaga Kerja Luiz Marinho yang mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap cara Jerman merekrut pekerja terampil Brasil dalam pertemuan dengan rekan sejawat dari Jerman, Hubertus Heil. Menurutnya, pemerintah di Berlin tidak mematuhi prosedur yang sudah disepakati, kata Marinho.

    Dia merujuk kepada Letter of Intent atau Surat Pernyataan Kehendak yang ditandatangani oleh kedua menteri di ibu kota Brasilia pada bulan Juni 2023. Di dalamnya, kedua negara mengatur rincian kerja sama dalam perekrutan pekerja terampil. Saat itu, Heil dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melawat ke Brasilia sebagai upaya mengatasi kelangkaan tenaga perawat di Jerman.

    Kementerian Tenaga Kerja Brasil berasumsi bahwa pemerintah Jerman akan berhenti merekrut perawat Brasil hingga terjalinnya kesepakatan antara kedua negara. Namun, perekrutan tetap berjalan dan baru terhenti pada akhir tahun 2023, setelah diprotes oleh pemerintah Brazil.

    Asosiasi Perawat Brasil, yang mewakili 15 serikat pekerja regional, juga menyerukan diakhirinya program perekrutan tenaga kerja yang sebelumnya diterapkan pada pemerintahan sebelumnya.

    Perjanjian kontroversial

    Pada Juni 2022, Badan Ketenagakerjaan Jerman menandatangani perjanjian dengan Dewan Keperawatan Federal Brasil, Cofen, untuk mempromosikan program perekrutan perawat.

    Perjanjian ini mendulang kontroversi setelah lengsernya Presiden Jair Bolsonaro. Pemerintahan baru di bawah Presiden Lula da Silva mempertanyakan legitimasi Cofen dalam menandatangani perjanjian dengan agen tenaga kerja Jerman. Mara Lacerda, kepala kantor urusan internasional Kementerian Tenaga Kerja Brasil, mengatakan kepada DW bahwa Cofen tidak memiliki yurisdiksi untuk menandatangani perjanjian semacam itu.

    “Kalau perawat mau pindah ke luar negeri atas inisiatif sendiri, boleh saja asalkan kondisinya baik. Tapi kami tidak mendorong mereka untuk melakukan itu dan menurut kami mereka tidak perlu didorong untuk melakukan itu,” ujarnya.

    Cofen menjelaskan pihaknya ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja untuk menandatangani perjanjian dengan Jerman. Menurut lembaga tersebut, perjanjian dengan Jerman bermanfaat bagi perawat Brasil karena memudahkan mereka untuk mendapatkan pengalaman internasional dan pergi ke luar negeri.

    “Perjanjian ini adalah kesempatan bagi perawat yang ingin tinggal di negara lain, dengan kepastian gaji yang baik dan kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan profesional,” kata penasihat legislatif Cofen, Alberto Cabral, kepada DW.

    Badan Ketenagakerjaan Jerman mengaku pihaknya menyesalkan penangguhan perjanjian dengan Brasil. “Dari sudut pandang kami, perjanjian penempatan dalam bentuk yang ada saat ini menawarkan kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk migrasi kerja yang teratur, adil, dan dapat dibenarkan secara etika serta memenuhi standar internasional.”

    Pembicaraan mengenai kerja sama baru dengan pemerintah Brasil diperkirakan akan berlanjut pada paruh kedua tahun 2024.

    Surplus perawat?

    Alberto Cabral membenarkan Kamar Perawat yang mengeklaim terdapat surplus pekerja kesehatan di Brasil. Menurutnya, tingkat pengangguran di kalangan perawat saat ini mencapai 10 persen.

    Konfederasi Perawat Brasil sebaliknya membantah klaim tersebut, dengan dalih pendistribusian pekerja terampil yang timpang, karena terkonsentrasi di kota-kota besar dan menjauhi daerah terpencil.

    Kementerian Tenaga Kerja di Brasilia juga membenarkan tidak adanya surplus tenaga perawat. Namun begitu, tidak ada data terkini mengenai tingkat pengangguran di sektor keperawatan. Angka terbaru yang dikutip Cofen berasal dari survei tahun 2015.

    “Tenaga kerja kami dicuri”

    Kontroversi pengiriman perawat ke Jerman berkaitan dengan besarnya investasi pemerintah, kata Maira Lacerda dari Kementerian Tenaga Kerja. Menurutnya, program pelatihan keperawatan di Brasil berlangsung “panjang dan solid” dengan studi selama lima tahun dan dua tahun kerja praktek. Dia mengkritik bahwa pekerja terampil “yang selama ini dibiayai oleh pemerintah Brasil” akan diambil tanpa imbalan.

    Akhir April lalu, Lula juga mengkritik perekrutan tenaga ahli asal Brasil oleh produsen pesawat terbang Amerika Serikat, Boeing. “Tidaklah jujur jika Anda mencuri para insinyur kami tanpa mengeluarkan satu sen pun untuk pelatihan mereka,” kata Presiden Lula.

    Badan Ketenagakerjaan Jerman menegaskan tidak bermaksud menciptakan fenomena “brain drain” di Brasil dan sebabnya mengumumkan, “perekrutan yang kami lakukan akan segera dihentikan.”

    Kementerian Tenaga Kerja Jerman mengatakan kepada DW bahwa penerapan nota kesepahaman dengan Brasil memiliki prioritas tinggi. “Penting untuk mendorong pertukaran yang menguntungkan kedua negara, serta tentunya para pekerja.”

    (rzn/yf)

    (ita/ita)

  • Warga Jerman Tak Risau Akan Perang, Tapi Haruskah Mereka Khawatir?

    Warga Jerman Tak Risau Akan Perang, Tapi Haruskah Mereka Khawatir?

    Berlin –

    Poster pemilu yang menampilkan kandidat-kandidat berwajah muram dengan tulisan-tulisan seperti “keamanan” dan “kekuatan” saat ini tampak di setiap sudut jalan di Jerman.

    Para politisi Jerman tampaknya ingin mempersiapkan warga untuk menghadapi masa-masa berbahaya sejak serangan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu, terutama karena Bundeswehr (angkatan bersenjata Republik Federal Jerman), dianggap tidak mampu menjalankan tugas pertahanan.

    Para pejabat tinggi militer Jerman bahkan telah memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Jerman tidak akan mampu memenuhi kewajibannya dalam aliansi NATO, serta tidak akan efektif dalam membela dirinya sendiri.

    Perdebatan belanja pertahanan

    Ini pula lah alasan mengapa Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyerukan tambahan dana untuk Bundeswehr.

    Pada tahun 2022, tepat setelah perang Ukraina pecah, Kanselir Jerman Olaf Scholz sebenarnya telah mengumumkan sebuah “dana khusus” sebesar €100 miliar (setara dengan Rp1.737 triliun) untuk angkatan bersenjata, meski menambah utang baru bagi Jerman.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Namun, Pistorius menginginkan tambahan dana sebesar €6,5 miliar (setara dengan Rp112,9 triliun) untuk militer Jerman dalam anggaran tahun 2025.

    Dalam sebuah opini hukum yang diterbitkan oleh kementeriannya, Pistorius berargumen bahwa kemampuan Jerman untuk mempertahankan diri memiliki status konstitusional yang lebih tinggi daripada “batas utang.”

    Frank Sauer, seorang profesor politik dan keamanan internasional di Universitas Bundeswehr di München, juga meyakini bahwa meski dengan suntikan dana €100 miliar, Bundeswehr masih kekurangan dana.

    Ia menilai bahwa jika tidak ada dana yang lebih besar pada tahun 2026, tentara Jerman hanya akan mampu “mempertahankan operasi yang sedang berlangsung dengan upaya maksimal,” tidak lebih.

    Namun, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner sejauh ini masih menolak memberikan tambahan dana miliaran dolar, dan keputusannya tersebut mendapat dukungan dari Kanselir. Perdebatan panas mengenai belanja pertahanan di level tertinggi itu pun tampaknya tinggal sedikit lagi menuju titik kritis.

    Faktor Trump?

    Namun, seberapa mengancam sebenarnya situasinya?

    Ketua Konferensi Keamanan München, Christoph Heugsen, mengatakan pada bulan Februari lalu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin punya tujuan untuk memulihkan Rusia yang lebih besar di dalam perbatasan bekas Uni Soviet.

    “Jika Putin tidak kalah dalam perang di Ukraina, kita harus memperkirakan bahwa dia akan melanjutkan perang dengan Republik Moldova atau negara-negara Baltik,” demikian prediksi Heusgen.

    Fabian Hoffmann, seorang peneliti strategi nuklir di Universitas Oslo, Norwegia, bahkan mengunggah prediksi yang lebih suram di X (sebelumnya Twitter).

    “Menurut pendapat saya, kita memiliki waktu paling lama dua hingga tiga tahun untuk memulihkan strategi melawan Rusia,” tulisnya di awal tahun ini.

    Sementara dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar baru-baru ini, Pistorius mengatakan bahwa militer Jerman memiliki waktu lima hingga delapan tahun untuk mengejar ketertinggalan.

    Sauer di sisi lain belum melihat adanya ancaman serius terhadap negara anggota NATO. Namun, sebuah skenario di mana Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS, menurutnya dapat membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Pasalnya, dalam kampanye pemilunya saat ini, Trump beberapa kali mengatakan bahwa masyarakat Eropa yang belum membayar “tagihan” pertahanan mereka, tidak akan mendapat perlindungan lagi.

    Sauer berpendapat bahwa negara-negara Eropa tidak mampu mengambil alih tugas militer tertentu yang selama ini dilakukan AS. Di saat yang sama, karena kurangnya dukungan Barat, wilayah Ukraina mungkin saja akan menyusut, dan ini artinya perang dimenangkan oleh Rusia.

    “Putin sudah hampir 80 tahun, dan dia sekarang ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan membangun Rusia yang lebih besar,” kata Sauer memperluas skenario hipotesisnya.

    “Mungkin dia akan memutuskan untuk menguji terlebih dahulu apakah hal itu mungkin, dan menyerang satu atau lebih negara-negara Baltik. Dan AS akan berkata: ‘Itu bukan masalah kami. Lagi pula, Anda tidak membayar tagihan Anda, dan kami juga sibuk dengan China’,” tambahnya.

    Pakar keamanan tersebut menggarisbawahi bahwa hal itu mungkin belum tentu terjadi dalam lima tahun ke depan, namun kemungkinannya tetap ada.

    Warga Jerman tidak takut

    Menurut survei YouGov baru-baru ini, hanya sekitar sepertiga warga Jerman (36%) yang percaya bahwa serangan Rusia terhadap wilayah NATO pada tahun 2030 mungkin terjadi, sementara 48% lainnya menganggap hal itu tidak mungkin terjadi.

    Terkait Jerman menjadi sasaran serangan Rusia, hanya 23% yang menganggapnya mungkin, dan sekitar 61% menganggapnya tidak mungkin.

    Sementara itu, hanya 2% yang yakin bahwa Bundeswehr punya posisi yang baik untuk pertahanan nasional, 12% melihat posisinya “cukup baik”, dan 39% yakin mereka tidak siap menghadapi serangan.

    Hasil survei lain yang dilakukan oleh Civey Institute pada bulan Maret juga mengungkap bahwa hanya 30% warga Jerman yang siap mengangkat senjata untuk mempertahankan negara jika terjadi serangan militer, sementara lebih dari 50% tidak mau berperang.

    “Kita hidup di era pergolakan sejarah yang masif,” kata Sauer, seraya menambahkan bahwa hal tersebut masih belum diterima oleh masyarakat Jerman.

    “Perlu waktu untuk mengubah pola pikir kita. Dan kita tidak akan mampu mewujudkan hal tersebut dengan cara paksa, atau hanya dengan beberapa pidato atau headline berita,” tambahnya.

    (gtp/yf)

    (nvc/nvc)

  • Polisi Jerman Gerebek Organisasi Pro-Palestina di Duisburg

    Polisi Jerman Gerebek Organisasi Pro-Palestina di Duisburg

    Jakarta –

    Polisi menggerebek empat rumah di kota Duisburg, Jerman, yang diduga menjadi lokasi aktivitas kelompok pro-Palestina yang diduga mendukung Hamas.

    Kementerian Dalam Negeri Nordrhein-Westfalen (NRW), negara bagian terpadat di Jerman di mana kota itu berlokasi, mengatakan pihaknya telah melarang kelompok Solidaritas Palestina Duisburg.

    Menteri menuduh kelompok itu antisemitisme

    “Larangan ini dilakukan pada saat yang tepat dan memberikan sinyal yang tepat,” kata Menteri Dalam Negeri NRW Herbert Reul dalam sebuah pernyataan, Rabu (15/5/2024) waktu setempat.

    “Dalam beberapa kasus, solidaritas terhadap Palestina tidak menyembunyikan rasa kebencian terhadap orang Yahudi – seperti halnya organisasi yang dilarang saat ini,” tambahnya.

    “Kami menggunakan semua opsi hukum untuk meredam antisemitisme dan dukungan ideologis terhadap teror. Negara telah menunjukkan sikap yang jelas terhadap ekstremisme saat ini.”

    Jerman telah berulang kali menyatakan dukungannya terhadap Israel, menyebut larangan ini sebagai “alasan kenegaraan” bagi Jerman sekaligus menyatakan upaya untuk mengatasi antisemitisme.

    Mengapa kelompok tersebut dilarang?

    Kementerian Dalam Negeri NRW menyebut organisasi itu mengutip penggunaan slogan-slogan seperti “Dari sungai ke laut” yang dilarang di Jerman.

    Kelompok ini mengorganisir aksi protes menentang apa yang mereka gambarkan sebagai sikap “apartheid” Israel dan “genosida” terhadap warga Palestina, yang keduanya dibantah oleh Israel.

    Situs webnya memuat platform kelompok pro-Palestina lainnya, termasuk organisasi Yahudi. Kelompok ini telah berulang kali melaporkan di media sosial tentang polisi yang “menyensor” aksi protes mereka.

    Kementerian negara bagian NRW mengatakan bahwa Solidaritas Palestina Duisburg juga terkait dengan kelompok-kelompok yang “berpikiran sama” seperti organisasi terlarang Samidoun.

    Jerman menarget kelompok yang diduga terkait dengan teror

    Pihak berwenang di Jerman sebelumnya telah menggerebek dan melarang kelompok-kelompok pro-Palestina, dan menuduh banyak anggota mereka mendukung organisasi teroris.

    Pada bulan Desember tahun lalu, polisi di Berlin melakukan penggerebekan yang menargetkan anggota “Zora”, sebuah kelompok feminis sayap kiri pro-Palestina.

    Aparat keamanan Jerman juga melarang Jaringan Solidaritas Tahanan Palestina Samidoun pada bulan November lalu.

    Jerman, Amerika Serikat, Uni Eropa, Israel dan beberapa negara Arab mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris.

    Menurut perkiraan badan intelijen dalam negeri Jerman BfV, sekitar 450 orang di Jerman terlibat dalam organisasi Hamas. Namun tidak ada cabang resmi organisasi ini di Jerman.

    ap/as (dpa, EPD)

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kejahatan Siber oleh Pihak Asing di Jerman Meningkat 28%

    Kejahatan Siber oleh Pihak Asing di Jerman Meningkat 28%

    Jakarta –

    Otoritas Jerman melaporkan adanya peningkatan sebesar 28% dalam serangan siber yang dilakukan oleh pihak asing, terutama Rusia dan Cina, pada tahun 2023. Demikian data yang baru saja dirilis pada Senin (13/05).

    “Tingkat ancaman di bidang keamanan siber masih tetap tinggi,” kata Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser dalam presentasinya di acara laporan nasional soal kejahatan siber.

    Atasi peningkatan ancaman siber jelang Pemilu Parlemen Uni Eropa

    Di saat meningkatnya rasa cemas atas dugaan peretasan dan spionase menjelang Pemilu Parlemen Uni Eropa pada Juni 2024, sebuah asosiasi industri digital Jerman bernama Bitkom melaporkan adanya peningkatan dua kali lipat jumlah serangan siber dari Rusia dalam dua tahun terakhir.

    Serangan siber dari Cina juga meningkat 50% dalam dua tahun belakangan. Hal itu disampaikan CEO Bitkom Bernhard Rohlender kepada lembaga penyiaran publik Jerman, ZDF.

    Rohlender mengatakan 80% perusahaan Jerman yang telah ditargetkan, menjadi korban pencurian data, spionase atau sabotase

    Dia memperkirakan jumlah kerugian finansial akibat kejahatan siber ini mencapai 148 miliar Euro (Rp2.563 triliun).

    Serangan dilakukan oleh pihak kriminal atau intelijen asing

    Rohleder menyebut kebanyakan serangan tersebut dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir atau badan intelijen asing.

    “Dan masih ada beberapa pelaku, terutama perorangan, yang hanya ingin bersenang-senang,” ujar dia.

    Jerman tuduh Rusia lakukan serangan siber

    Awal bulan ini, pemerintah Jerman menduga pihak Rusia telah melancarkan serangan siber terhadap sejumlah perusahaan pertahanan dan luar angkasa, serta juga menargetkan anggota Partai Sosial Demokratik (SPD) yang dipimpin Olah Scholfz.

    Serangan-serangan itu diduga Berlin dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkaitan dengan intelijen militer Rusia. Menurut Faeser hal itu “menunjukkan betapa besar ancaman serangan tersebut”.

    “Kami tidak akan terintimidasi oleh rezim Rusia,” tambah dia. “Kami akan terus melakukan segalanya demi melindungi demokrasi kami dari aksi siber Rusia dan kami akan terus mendukung Ukraina,” pungkas dia.

    mh/rs (dpa, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengadilan Jerman Kukuhkan Status AfD Sebagai Tersangka Ekstremis Sayap Kanan

    Pengadilan Jerman Kukuhkan Status AfD Sebagai Tersangka Ekstremis Sayap Kanan

    Jakarta –

    Senin (13/05), Pengadilan Tinggi Administratif (OVG) di Mnster, Jerman menolak banding yang diajukan oleh Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) atas putusan ditetapkannya AfD sebagai “kasus mencurigakan” atau tersangka kelompok ekstremis sayap kanan.

    “Pengadilan menemukan ada cukup bukti bahwa AfD mengejar tujuan yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan kelompok tertentu dan bertentangan dengan demokrasi,” demikian bunyi ketetapan hakim yang disampaikan pimpinan hakim Gerald Bucks, sebagaimana dikutip dari kantor berita AFP:

    Sebelumnya pengadilan administrasi di Kln menolak gugatan AfD tingkat pertama pada Maret 2022. Kini OVG melihat kecurigaan bahwa ada sejumlah besar “pernyataan AfD yang yang secara sistematis mengecualikan imigran”. “Ada alasan untuk mencurigai setidaknya sebagian dari partai tersebut ingin memberikan status peringkat kedua kepada warga negara Jerman dengan latar belakang migrasi,” tambah hakim.

    Apa maksud dari keputusan tersebut?

    Mengklasifikasikan suatu partai sebagai kasus atau “entitas mencurigakan memberikan wewenang lebih besar kepada Kantor Perlindungan Konstitusi Jerman dalam mengamati partai sayap kanan itu dengan menggunakan sarana dinas rahasia tertentu.

    Status tersebut memudahkan Badan Intelijen Dalam Negeri Jerman BfV untuk menyelidiki dan mengawasi anggota AfD atau merekrut informan dari dalam organisasi.

    Berdasarkan keputusan OVG, organisasi pemuda Junge Alternative juga mendapatkan ketetapan serupa.

    Merespons putusan teranyar tersebut, AfD telah mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk mengajukan banding ke Pengadilan Federal di Leipzig.

    Wakil Ketua AfD Peter Bhringer mengeluhkan proses pengadilan di Mnster yang menurutnya “prosesnya terlalu singkat.” “Kami tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen tandingan kami secara adil,” katanya.

    Di lain pihak, pimpinan Kantor Perlindungan Konstitusi Jerman, Thomas Haldenwang, menyebut putusan tersebut sebagai “keberhasilan bagi seluruh negara konstitusional, bagi demokrasi dan bagi tatanan dasar demokrasi bebas.”

    Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan di Berlin, “Putusan hari ini menunjukkan bahwa kita adalah negara demokrasi yang dibentengi dengan baik.” Negara konstitusional memiliki instrumen yang “melindungi demokrasi dari ancaman dari dalam.”

    Setelah putusan tersebut, muncul kembali seruan untuk melarang AfD. Anggota parlemen Jerman Bundestag, Marco Wanderwitz mengumumkan bahwa dia ingin mengajukan usulan prosedur pelarangannya di Bundestag sebelum liburan musim panas parlemen. Dia sudah mendapat komitmen dari jajaran Partai CDU, SPD, Partai Hijau dan Partai Kiri.

    Sementara Menteri Kehakiman Federal Jerman memperingatkan keputusan OVG “tidak secara otomatis membuka jalan untuk melarang AfD,” katanya kepada grup media Funke.

    Koresponden DW Simon Young, yang melaporkan dari pengadilan di Mnster, mengatakan pengadilan menyamakan status tersebut dengan analogi “alarm bahaya” yang berarti bahwa jika alarm berbunyi di sebuah rumah, polisi akan mendobrak pintu untuk melihat apakah ada kebakaran.

    Seberapa populer AfD di Jerman?

    AfD menduduki puncak jajak pendapat di beberapa negara bagian di wilayah timur, yang akan mengadakan pemilu akhir tahun ini. Partai ini juga memperoleh suara sekitar 20% secara nasional di tengah tingginya ketidakpuasan terhadap koalisi pemerintahan Kanselir Olaf Scholz yang berhaluan kiri.

    Namun, partai tersebut kurang populer di beberapa kota besar dan wilayah barat Jerman. Partai ini semakin mendapat sorotan dari lembaga-lembaga pemerintah di tengah tuduhan yang mengaitkannya dengan spionase Rusia dan Cina. ap/yf(afp,dpa,rtr,ap)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Melihat Rencana Jerman untuk Mengakhiri Tunawisma

    Melihat Rencana Jerman untuk Mengakhiri Tunawisma

    Jakarta –

    Dirk Dymarski telah menjadi tunawisma selama 20 tahun. Ia pernah tinggal di tempat penampungan darurat tunawisma, dan juga pernah tinggal di jalanan. Menurutnya, tunawisma “bukan sesuatu yang bisa dihilangkan begitu saja”.

    “Menjadi tunawisma selama 20 tahun adalah pelajaran bagi saya dalam segala hal karena saya sendiri dulu berpikir dan bertindak secara diskriminatif dan memberikan stigma,” katanya kepada DW.

    “Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, saya menyadari bahwa siapa pun bisa terjerumus ke dalam situasi itu, dan sulit untuk keluar dari situ,” lanjutnya.

    Saat ini Dymarski menjadi bagian dari Freisttter Online Zeitung, sebuah surat kabar lokal yang ditulis oleh para tunawisma di kota kecil Freistatt. Ia juga merupakan anggota Selbstvertretung Wohnungsloser Menschen (Representasi untuk Tunawisma), sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberikan tunawisma suara politik di Jerman.

    Menurut Dymarski, hambatan terbesar bagi para tunawisma dalam mencari rumah adalah stigma.

    “Ketika Anda ingin keluar dari tunawisma dan mencari tempat tinggal yang terjangkau, pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada Anda adalah: Di mana Anda tinggal saat ini? Dan jika Anda memberi tahu bahwa Anda tinggal di tempat penampungan, Anda akan langsung gagal, ” ujarnya.

    Akhir dari tunawisma?

    Jumlah tunawisma semakin meningkat akibat kurangnya perumahan yang terjangkau. Meski angkanya sulit untuk dipastikan, pemerintah Jerman memperkirakan ada sekitar 375.000 tunawisma di negara tersebut, sementara Kelompok Kerja Federal untuk Bantuan bagi Tunawisma (BAG-W) memperkirakan jumlahnya mencapai 600.000 jiwa, dan sekitar 50.000 di antaranya masih hidup di jalanan. Angka tersebut termasuk orang-orang yang tidak memiliki rumah kontrak/sewa atau rumah sendiri. Pihak berwenang Jerman diwajibkan menyediakan tempat penampungan darurat bagi orang-orang yang hidup di jalanan, namun banyak yang memilih untuk tetap berada di luar rumah karena tempat penampungan seringkali tidak dapat menjamin privasi atau keamanan.

    Total ada 31 poin yang diterbitkan oleh Kementerian Federal untuk Perumahan, Pembangunan Perkotaan dan Bangunan, di antaranya adalah usulan seperti memberikan dana kepada pemerintah negara bagian untuk membangun perumahan sosial, memerangi diskriminasi di pasar perumahan, membantu para tunawisma mendapatkan asuransi kesehatan, dan memberikan layanan konseling yang mudah diakses.

    “Perumahan yang lebih terjangkau adalah inti dari perjuangan melawan tunawisma,” kata Menteri Perumahan Sosial Demokrat Jerman Klara Geywitz.

    “Pedoman nasional ini merupakan keinginan eksplisit dari masyarakat sipil, yaitu orang-orang yang peduli terhadap para tunawisma.”

    Hidup di jalanan: ‘Seperti berperang’

    Badan amal dan organisasi tunawisma berpendapat, rencana pemerintah Jerman itu sangat baik, namun hanya sebagai permulaan.

    Dymarski dan rekan-rekannya memuji persiapan dan usaha Menteri Geywitz berkonsultasi dengan mereka, namun rencana yang dihasilkan dinilai terlalu kabur dan kurang matang.

    Pendapat yang sama juga diutarakan organisasi tunawisma lainnya.

    “‘Rencana Aksi Nasional terdengar seperti: ‘Ini dia, sekarang kita punya rencana dan sekarang kita akan mewujudkannya.’ Tapi saya bertanya-tanya apakah ini bukan sekadar kertas,” kata Corinna Mncho, Direktur Proyek Housing First di Berlin.

    “Orang-orang yang harus benar-benar melaksanakan rencana tersebut – yaitu pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal – masih belum tahu bagaimana mereka harus melaksanakannya.”

    Housing First membantu para tunawisma menemukan rumah mereka sendiri tanpa syarat, karena proyek ini dimulai dengan prinsip bahwa memiliki tempat tinggal sendiri adalah sebuah hak. Mncho telah menyaksikan bagaimana dampak hidup di jalanan bagi masyarakat.

    “Salah satu klien kami pernah mengatakan bahwa hidup di jalanan itu seperti berperang,” katanya kepada DW.

    “Setiap hari Anda berada dalam kondisi bertarung atau dalam kondisi bertahan hidup. Orang-orang sama sekali tidak memiliki perlindungan, selalu waspada, tidak memiliki ruang pribadi, tidak ada ruang di mana mereka memiliki keintiman – segala sesuatu yang mungkin Anda miliki sebagai kebutuhan primer tidak terpenuhi. Itu berdampak pada jiwa Anda. Otak Anda sebenarnya merekonstruksi untuk mengatasinya.”

    Kurangnya perumahan yang terjangkau

    Rencana Aksi Nasional adalah sesuatu yang telah lama diserukan oleh badan amal.

    “Fakta bahwa para politisi mengatasi masalah ini adalah hal yang positif,” kata Lars Schfer, juru bicara para tunawisma di badan amal Diakonie milik Gereja Protestan kepada DW.

    Artinya, kita bisa terus mengingatkan pemerintah mengenai target yang telah dirumuskan.

    Namun Schfer juga mengatakan bahwa 31 poin dalam rencana tersebut tidak lebih dari “kumpulan tindakan yang telah disepakati sebelumnya oleh pemerintah, dan beberapa tindakan baru yang tidak melibatkan perubahan besar dalam undang-undang atau memerlukan biaya”.

    Salah satu contohnya adalah poin nomor satu: Komitmen sebesar €18,15 miliar (Rp315 triliun) yang akan diberikan pemerintah federal kepada negara bagian untuk membangun perumahan sosial untuk periode 2022 hingga 2027. Apartemen yang bisa disewa sangat dibutuhkan, namun dana itu sudah diumumkan dua tahun yang lalu – dan pemerintah terpaksa mengakui bahwa hanya 22.545 unit baru yang tersedia pada tahun 2022, jauh di belakang target yaitu sebesar 100.000 unit per tahun.

    “Hal ini membuat saya berpikir: Tentu saja, Anda bisa menuliskannya di sana, tapi itu tidak membantu karena pada akhirnya semua yang dilakukan tidak mengarah pada penurunan angka tunawisma,” kata Mncho.

    Schfer berpendapat bahwa ada langkah-langkah konkrit yang dapat diambil oleh pemerintah, namun tidak dilaksanakan dalam Rencana Aksi. Misalnya, prasangka pemilik rumah kontrakan dapat diatasi jika pemerintah daerah menetapkan kuota bagi para tunawisma di perumahan sosial yang baru. Demikian pula pemerintah federal dapat menetapkan bahwa sebagian uang yang diserahkan kepada negara bagian untuk membangun perumahan sosial dapat digunakan untuk menampung para tunawisma.

    Menurut Mncho, ini bukan sekadar soal membelanjakan lebih banyak uang, tapi ini soal alokasi yang lebih baik dan tepat.

    “Uangnya ada – akomodasi darurat memerlukan biaya yang sangat besar dengan standar yang sangat, sangat buruk,” katanya.

    “Kita berbicara tentang biaya sebesar €1.000 untuk satu orang per bulan di Berlin. Tidak ada apartemen yang harganya sebesar itu di Berlin. Itu bahkan belum termasuk biaya lainnya, tidak ada sama sekali.”

    Saat ini, badan amal mengatakan situasi pasar perumahan sangat menyedihkan sehingga banyak orang terjebak di tempat penampungan selama bertahun-tahun. Rencana baru pemerintah ini merupakan upaya untuk mengatasi hal tersebut – namun bagi para aktivis, hal ini hanyalah sebuah pernyataan niat. mel/yf

    Lihat juga Video ‘Canggihnya Robot yang Digadang-gadang Bisa Bantu Sembuhkan Kanker’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Panggil Dubes Jerman terkait Isu Spionase

    China Panggil Dubes Jerman terkait Isu Spionase

    Jakarta –

    Duta Besar Jerman untuk Cina mengatakan pada hari Kamis (25/04) bahwa dia telah dipanggil oleh pihak berwenang Cina untuk menjawab pertanyaan tentang penangkapan empat warga Jerman yang dicurigai sebagai mata-mata untuk Beijing.

    “Setelah empat warga Jerman ditangkap minggu ini karena diduga menjadi mata-mata untuk dinas rahasia Cina, saya dipanggil ke MFA (Kementerian Luar Negeri Cina) hari ini,” tulis Patricia Flor di X, sebelumnya Twitter.

    Pemanggilan tersebut dinilainya sebagai “kesempatan yang baik untuk menjelaskan beberapa hal,” ujar Flor, seraya menegaskan bahwa, “kami tidak menoleransi spionase di Jerman, terlepas dari negara mana spionase itu berasal (dan) kami melindungi demokrasi dan negara konstitusional kami dengan cara-cara konstitusional.”

    Flor menyimpulkan, “Jaksa Agung Federal yang melakukan penyelidikan. Pada akhirnya, pengadilan independen akan memutuskan tuduhan tersebut.”

    Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengonfirmasi pemanggilan tersebut kepada kantor berita Reuters, dan menambahkan bahwa utusan Cina untuk Berlin telah dipanggil pada awal pekan ini untuk diberi pengarahan mengenai “posisi pemerintah Jerman mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan kegiatan spionase Cina”.

    Terduga pelaku spionase Cina

    Empat warga negara Jerman ditangkap awal pekan ini, termasuk seorang ajudan politisi nasionalis Maximilian Krah, kandidat utama dari Partai AfD dalam pemilu Eropa mendatang.

    Menurut jaksa penuntut, ajudan tersebut dituduh bertindak sebagai agen untuk layanan keamanan asing dan menyampaikan rincian proses di Parlemen Eropa ke Beijing.

    Adapun terduga lainnya, seorang pria dan pasangan suami istri juga ditangkap di negara bagian Hesse dan North Rhine-Westphalia, salah satunya dituduh memperoleh informasi tentang “teknologi inovatif” dengan “penggunaan militer” atas nama Cina.

    Penangkapan tersebut telah memperdalam kekhawatiran mengenai besarnya spionase Cina di Jerman dan memicu kemarahan dari Beijing.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan tuduhan tersebut ditujukan untuk “mencoreng dan menindas Cina” dan “menghancurkan kerja sama antara Cina dan Eropa.”

    Juru bicara tersebut meminta para penyelidik Jerman untuk “meninggalkan mentalitas perang dingin mereka.”

    Parlemen Jerman mengecam AfD atas kasus mata-mata

    Parlemen Jerman, Bundestag, membahas serangkaian skandal mata-mata baru-baru ini pada hari Kamis (25/04). Pemimpin redaksi politik DW Michaela Kfner melaporkan bahwa “penyelesaian masalah ini tanpa kompromi” karena sayap kanan AfD “pada dasarnya dituduh sebagai pengkhianat.”

    Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz memperingatkan upaya Rusia dan Cina untuk memengaruhi Jerman dan “memecah belah kita sebagai masyarakat.”

    Dia mengatakan “tidak dapat diterima jika wakil rakyat membiarkan diri mereka menjadi mesin propaganda bagi (Presiden Rusia Vladimir) Putin atau Beijing.”

    Anggota parlemen dari Partai Hijau, Konstantin von Notz, menuduh AfD sebagai “pelayan pengadilan bagi Cina dan Rusia.”

    Berbicara kepada Ketua AfD Tino Chrupalla, Konstatin von Notz mengatakan, “organisasi Anda melayani Presiden Rusia, panutan partai Anda adalah Partai Komunis Cina.”

    Dia menyebut AfD sebagai “aib bagi parlemen dan seluruh negara kita.”

    Pakar kebijakan dalam negeri SPD Dirk Wiese bertanya kepada para wakil AfD: “Mungkin bukan negara Anda sendiri yang sangat Anda cintai, melainkan negara diktator seperti Cina dan Rusia?”

    Anggota parlemen oposisi konservatif CDU Marc Heinrichmann menuduh AfD “mengkhianati dan menjual rakyat Jerman.”

    Politisi AfD Stefan Keuter menolak tuduhan tersebut dengan menyebutnya “tidak berdasar” dan menuduh pemerintah berusaha merusak partainya. “Sebuah (upaya) pemerintah yang melakukan agitasi melawan oposisi merupakan pengingat akan masa-masa paling gelap dalam sejarah Jerman,” katanya, seraya menegaskan bahwa partainya tetap “tidak bersalah hingga terbukti bersalah.”

    Menanggapi dugaan kampanye yang diatur melawan AfD, Menteri Dalam Negeri Faeser menjelaskan bahwa peradilan Jerman bersifat independen.

    Setelah berbicara dengan seorang anggota komite dinas intelijen Jerman, pemimpin redaksi politik DW, Kfner, mengatakan bahwa “hal yang paling penting secara politik adalah bukan hanya AfD yang terekspos dan dilemahkan dalam jajak pendapat, tetapi juga bahwa insiden tersebut berfungsi sebagai “peringatan bagi Jerman.”

    Menurut pejabat intelijen tersebut, masyarakat Jerman perlu “lebih sadar akan ancaman yang ada dalam perjuangan geopolitik yang sedang terjadi saat ini antara negara demokrasi dan negara otoriter dalam bentuk mata-mata,” kata Kfner.

    rs/ha (AFP, dpa)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kisah Mata-mata Legendaris di Jerman

    Kisah Mata-mata Legendaris di Jerman

    Berlin –

    Dua pria ditangkap di Bayreuth di negara bagian Bayern, Jerman, pada hari Kamis (18/04). Mereka dituduh menargetkan fasilitas militer dan jalur kereta api di Jerman. Jaksa Agung Federal menuduh mereka tidak hanya menjalankan spionase untuk dinas rahasia Rusia, salah satu dari mereka juga merencanakan serangan dengan menggunakan peledak.

    “Tindakan tersebut dimaksudkan untuk melemahkan dukungan militer Jerman kepada Ukraina melawan agresi Rusia,” tulis Jaksa Agung Federal dalam siaran pers terkait penangkapan kedua pria itu. Selain paspor Jerman, keduanya juga punya paspor Rusia. Mereka dikatakan tidak hanya memotret fasilitas militer Jerman, tetapi juga fasilitas militer AS di Jerman.

    Tersangka utama disebut pernah bergabung dengan unit bersenjata “Republik Rakyat Donetsk” yang memproklamirkan diri di Ukraina timur dan karenanya ia juga dituduh sebagai anggota organisasi teroris asing. Jika terbukti bersalah, para pria tersebut menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun.

    Terkait kasus ini, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock telah memanggil duta besar Rusia untuk Berlin, yang dipandang sebagai bentuk kritik yang jelas terhadap diplomasi. Kanselir Olaf Scholz juga mengomentari kasus ini.

    “Kita tidak pernah bisa menerima bahwa kegiatan spionase seperti itu terjadi di Jerman,” ujar Scholz.

    Kepala Dinas Rahasia Jerman jadi agen ganda

    Carsten L. yang pernah menjabat sebagai kepala Dinas Intelijen Federal Jerman (BND) dan rekannya Arthur E. juga sudah diadili di Berlin dengan tuduhan menjual rahasia negara ke Rusia. Mereka disebut mendapat banyak uang atas pekerjaannya sebagai agen. Jika mereka terbukti melakukan pengkhianatan yang sangat serius, mereka menghadapi hukuman penjara seumur hidup.

    Saat bertugas di BND, Carsten L. bertanggung jawab atas “keamanan personel.” Mantan perwira Bundeswehr itu dituduh bekerja sebagai agen ganda untuk dinas rahasia Rusia (FSB). Carsten L. juga dikatakan telah menyampaikan dokumen rahasia kepada pengusaha E, yang kemudian menyerahkannya ke FSB.

    Pada awal Juni 2022, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan bahwa perang Rusia melawan Ukraina juga berarti “titik balik bagi keamanan dalam negeri.”

    Sebagai pendukung Ukraina, Jerman kemungkinan besar akan menjadi fokus dinas rahasia Rusia. Faeser memperingatkan risiko kampanye disinformasi, serangan dunia maya, dan spionase yang dilakukan oleh dinas rahasia asing.

    Suami istri biasa, tapi mata-mata juga

    Salah satu kasus spionase yang terkenal di Jerman adalah pasangan agen Rusia yang memakai nama Andreas dan Heidrun Anschlag. Selama beberapa dekade, mereka berpura-pura menjalani kehidupan kelas menengah yang membosankan. Andreas bekerja sebagai insinyur, dan Heidrun sebagai ibu rumah tangga. Nyatanya, keduanya telah bekerja sebagai agen untuk Moskow sejak akhir tahun 1980-an.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Awalnya mereka bekerja untuk dinas rahasia Uni Soviet dan kemudian untuk dinas rahasia Rusia. Mereka mendengarkan berita tentang NATO dan Uni Eropa dari Jerman. Saat itu, spionase belumlah dilakukan secara digital. Jadi, mereka menerima perintah lewat pesan terenkripsi pada gelombang pendek.

    Baru pada musim gugur 2011 identitas keluarga Anschlag terungkap, kemungkinan berkat informasi dari dinas rahasia AS. Mereka dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara pada tahun 2013, lalu dideportasi ke Rusia.

    ‘Pandu bagi Perdamaian’

    Dalam istilah Jerman Timur, ‘pemandu perdamaian’ adalah agen yang memata-matai dinas rahasia negara sosialis. Sekitar 12.000 pemandu perdamaian dikabarkan bekerja untuk Stasi, dinas keamanan Jerman Timur, di Jerman Barat selama Perang Dingin. Salah satunya yakni Gabriele Gast yang baru terungkap setelah runtuhnya Jerman Timur dan sesaat sebelum reunifikasi.

    Gast berasal dari Jerman Barat dan direkrut oleh petugas Stasi pada tahun 1968 saat sedang melakukan penelitian untuk disertasinya yang berjudul Peran Politik Perempuan di Jerman Timur. Sejak saat itu, Gast harus melapor ke dinas rahasia di Jerman Timur dan berkarir BND dengan nama palsu. Dia dianggap sebagai mata-mata utama Jerman Timur di Barat.

    Alfred Spuhler juga adalah agen spionase yang produktif bagi Stasi. Sebagai pejabat tinggi BND, ia mengungkap ratusan agen Barat yang aktif di Jerman Timur. Dia ditangkap pada November 1989.

    Sementara Heinz Felfe, kepala Departemen Kontra-Spionase Uni Soviet di BND, juga bekerja sebagai agen ganda. Mantan anggota SS ini melapor ke KGB di Moskow hingga tahun 1961. Selama hidupnya, Felfe dikatakan telah bekerja untuk tujuh dinas rahasia yang berbeda, termasuk MI6 Inggris dan SS Nazi.

    Menyusup hingga ke kantor kanselir

    Kasus spionase paling sensasional dari era Perang Dingin di Jerman adalah kasus Gnter Guillaume. Menyamar sebagai pengungsi dari Timur, ia dan istrinya yang bernama Christel datang ke Jerman Barat pada tahun 1956. Misi mereka: memberikan informasi internal kepada Stasi tentang Partai Sosial Demokrat (SPD). Guillaume naik pangkat dan akhirnya menjadi penasihat pribadi kanselir Jerman saat itu, Willy Brandt, dari SPD.

    Ketika Guillaume terungkap, Brandt juga ikut menanggung konsekuensi dan mengundurkan diri sebagai kanselir pada 6 Mei 1974. Gnter Guillaume dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan istrinya delapan tahun penjara. Keduanya dibebaskan karena pertukaran agen antara Jerman Barat dan Timur pada 1981.

    Dieksekusi dengan guillotine

    Lebih sedikit informasi yang diketahui tentang agen-agen Barat di Jerman Timur dibandingkan sebaliknya, mungkin karena sejumlah besar mata-mata Stasi terungkap setelah runtuhnya Tembok Berlin. Banyak mata-mata BND di Timur tidak pernah terekspos.

    Namun kasus dua agen Jerman Barat, yakni Elli Barczatis dan Karl Laurenz, tergolong tragis. Mereka membawa dokumen dari Jerman Timur ke Barat pada awal Perang Dingin di awal tahun 1950-an.

    Elli Barczatis bekerja sebagai sekretaris utama Perdana Menteri Jerman Timur, Otto Grotewohl. Dokumen yang ia pindahtangankan ke kekasihnya Karl Laurenz hanyalah surat-surat pemerintah yang tidak terlalu penting.

    Namun, hubungan kedua negara Jerman pada saat itu memang sedang sangat tegang. Jerman Timur juga kala itu masih berada di bawah pengaruh Stalinisme. Setelah rahasia mereka terungkap, Barczatis dan Laurenz dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan guillotine tahun 1955.

    ae/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS-UE Pertimbangkan Sanksi Baru untuk Iran Usai Serangan ke Israel

    AS-UE Pertimbangkan Sanksi Baru untuk Iran Usai Serangan ke Israel

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan sanksi baru untuk Iran. Hal itu dikonfirmasi oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, melalui sebuah pernyataan pada Selasa (16/4) malam waktu setempat.

    Sullivan dalam pernyataan itu mengatakan, Presiden AS Joe Biden telah “berkoordinasi dengan sekutu dan mitra, termasuk G7, dan para pemimpin bipartisan di Kongres, mengenai tanggapan komprehensif” atas apa yang disebutnya sebagai “serangan udara Iran terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    Pernyataan itu mengungkap bahwa sanksi baru tidak hanya akan dikenakan pada program rudal dan drone Iran, tapi juga untuk “entitas yang mendukung Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan Kementerian Pertahanan Iran.”

    Dalam pernyataannya Sullivan menambahkan: “Kami terus bekerja melalui Departemen Pertahanan dan Komando Pusat AS untuk lebih memperkuat dan memperluas keberhasilan integrasi pertahanan udara dan rudal serta peringatan dini di seluruh Timur Tengah untuk semakin melemahkan efektivitas kekuatan rudal dan UAV [pesawat nirawak] milik Iran.”

    Sullivan juga mengatakan, AS berharap sekutu dan mitranya untuk mengikuti jejak Washington menjatuhkan sanksi mereka sendiri terhadap Iran.

    UE kaji perluasan sanksi terhadap Iran

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Joseph Borrel, pada Selasa (16/4) malam waktu setempat mengatakan, Brussels juga akan berupaya mencari cara-cara potensial untuk memperluas sanksi terhadap Iran, sesuai usulan dari beberapa negara anggota.

    Menurut Borrell, usulan tersebut memuat perluasan sanksi yang bertujuan untuk membatasi pasokan drone Iran ke Rusia, serta halyang terkait penyediaan rudal dan pengiriman ke proksi Iran di Timur Tengah.

    “Saya telah berkampanye pada akhir musim gugur bersama dengan Prancis dan mitra-mitra lain di Uni Eropa agar sanksi drone ini diperluas lebih lanjut … Saya harap kita dapat mengambil tindakan bersama-sama sekarang,” kata Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada Selasa (16/4) di Berlin.

    Diplomat utama Jerman itu juga mengatakan, ia akan melakukan perjalanan ke Israel untuk membahas cara meredakan situasi.

    “Kami akan membahas bagaimana agar eskalasi lebih lanjut dapat dicegah, dengan semakin banyaknya kekerasan,” ujarnya kepada wartawan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Lawatan Baerbock ke Israel

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock hari Rabu (17/4) ini memulai lawatannya ke Israel untuk misi penengahan dan peredaan ketegangan, dengan melakukan pembicaraan bersama presiden Israel Isaac Herzog di Jerusalem. Juga menteri luar negeri Inggris David Cameron menggelar pertemuan dengan presiden Israel. Menlu Jerman, Baerbock dan menlu Inggris Cameron merupakan dua diplomat puncak barat pertama yang melakukan kunjungan ke Israel, setelah serangan rudal dan drone Iran akhir pekan lalu.

    Iran mengatakan serangan itu merupakan pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap konsulatnya di ibu kota Suriah, Damaskus, yang menewaskan beberapa perwira tinggi militer Iran. Hampir semua rudal dan drone berhasil ditangjkal Iron Dome dan ditembak jatuh, namun satu anak di Israel terluka parah akibat serangan Iran.

    Baerbock diagendakan untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Israel Katz dan anggota Kabinet Perang Benny Gantz, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman.

    Baerbock pada hari selasa menyerukan agar Uni Eropa memperketat sanksi yang menargetkan program drone Iran, setelah serangan tersebut.

    gtp/rs/as (Reuters, AFP, dpa, AP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dari Sekutu Jadi Musuh, Eskalasi Perang Bayangan Iran Vs Israel

    Dari Sekutu Jadi Musuh, Eskalasi Perang Bayangan Iran Vs Israel

    Teheran –

    Iran dan Israel berubah dari sekutu menjadi musuh, terutama setelah Revolusi Islam. Setelah serangan Israel ke kompleks konsulat Iran di Suriah, Iran sekarang balas menyerang dengan drone dan rudal langsung ke Israel.

    Pada tanggal 13 April 2024, Iran meluncurkan drone dan rudal ke Israel. Teheran mengatakan hal ini dilakukan karena pihaknya merespons sebuah serangan udara terhadap konsulatnya di Damaskus, Suriah awal bulan ini.

    Sejak melancarkan perang terhadap Hamas di Jalur Gaza untuk membalas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, Israel juga meningkatkan serangan terhadap proksi Iran di Lebanon dan Suriah.

    Salah satu serangan terjadi pada awal April lalu tatkala sebuah gedung konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus diserang, yang menewaskan sejumlah orang, termasuk tujuh anggota tinggi Garda Revolusi Iran. Pemerintahan di Teheran menyalahkan Israel atas serangan tersebut, meski Israel sendiri tidak berkomentar atas insiden itu.

    Iran dan Israel telah bermusuhan selama beberapa dekade terakhir. Iran mengatakan pihaknya ingin menghapus Israel dari peta dan mengancam akan memusnahkannya. Israel, di sisi lain, menganggap Iran sebagai musuh terbesarnya. Namun hal ini tidak melulu terjadi.

    Kapan Iran dan Israel menjadi sekutu?

    Faktanya, Israel dan Iran adalah sekutu hingga Revolusi Islam Iran tahun 1979. Iran adalah salah satu negara pertama yang mengakui Israel setelah didirikan pada tahun 1948. Israel menganggap Iran sebagai sekutu melawan negara-negara Arab. Sementara itu, Iran menyambut baik Israel yang didukung AS sebagai penyeimbang terhadap negara-negara Arab di kawasan itu.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Tidak hanya itu. Iran adalah rumah bagi komunitas Yahudi terbesar kedua di luar Israel. Namun, setelah Revolusi Islam, banyak orang Yahudi meninggalkan negara tersebut. Saat ini, lebih dari 20.000 orang Yahudi masih tinggal di Iran.

    Kapan hubungan Israel-Iran berubah?

    Setelah Revolusi Islam Iran membawa Ayatollah Rohullah Khomeini dan kelompok revolusioner agama berkuasa, Iran membatalkan semua perjanjian sebelumnya dengan Israel.

    Khomeini mengarahkan kritik kerasnya kepada Israel atas pendudukannya di wilayah Palestina. Secara bertahap, Iran menerapkan retorika yang semakin keras terhadap Israel dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab di kawasan, atau setidaknya warga negara mereka. Bagaimanapun juga, rezim Iran sangat ingin mengembangkan pengaruh regionalnya.

    Ketika Israel mengirim pasukan ke selatan Lebanon pada tahun 1982 untuk campur tangan dalam perang saudara di negara itu, Khomeini mengirim Garda Revolusi Iran ke ibu kota Lebanon, Beirut, untuk mendukung milisi Syiah setempat. Milisi Hizbullah, yang tumbuh dari dukungan ini, saat ini dianggap sebagai wakil langsung Iran di Lebanon.

    Pemimpin Iran saat ini, Ayatollah Ali Khamenei, yang memegang keputusan akhir dalam segala hal, tetap bersikap antagonis terhadap Israel seperti para pendahulunya. Khamenei dan seluruh pemimpin Iran juga berulang kali mempertanyakan dan menyangkal holokaus.

    Iran berubah sikap?

    Tidak semua warga Iran mendukung permusuhan Iran terhadap Israel. “Iran harus mengkaji kembali hubungannya dengan Israel karena tidak lagi mengikuti perkembangan zaman,” kata Faezeh Hashemi Rafsanjani, yang merupakan putri mantan Presiden Iran Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, dalam wawancara tahun 2021.

    Faezeh Hashemi Rafsanjani, yang pernah menduduki kursi di parlemen Iran, mengatakan meski Muslim Uighur tertindas di China dan Muslim Chechnya di Rusia, namun “Iran memiliki hubungan dekat” dengan keduanya.

    Ilmuwan politik terkemuka Sadegh Zibakalam, yang mengajar di Universitas Teheran, telah berulang kali mengkritik kebijakan Iran terhadap Israel. “Sikap tersebut telah mengisolasi negara ini di kancah internasional,” kata Zibakalam dalam wawancara tahun 2022 dengan DW.

    Namun, kaum loyalis Republik Islam mendukung sikap bermusuhan terhadap Israel dan ingin melihat Iran melawan negara-negara adidaya.

    Beberapa pendukung rezim Iran dan anggota “Poros Perlawanan” merasa kesal dengan keengganan Iran untuk menyerang Israel dalam konteks perang Gaza atau membalas serangan terhadap Iran sendiri, kata analis Ali Fathollah-Nejad setelah serangan terhadap Israel.

    Direktur lembaga pemikir Center for Middle East and Global Order yang bermarkas di Berlin itu menjelaskan bahwa rasa frustrasi semakin meningkat karena “kurangnya kredibilitas Iran sebagai pendukung utama perjuangan Palestina dan keengganannya untuk menghadapi Israel secara langsung.”

    Dua minggu kemudian, pada tanggal 13 April, Garda Revolusi Iran mengatakan mereka telah menembakkan drone dan rudal ke sasaran mereka di Israel. Militer Israel mengatakan mereka dan sekutunya mencegat banyak proyektil tersebut sebelum mencapai perbatasan Israel.

    Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Jerman dan telah diperbarui pada 14 April, setelah serangan Iran terhadap Israel.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini