Xcloud.id

kab/kota: Berlin

  • Badan Pengendalian Penyakit Uni Eropa: Sebaran Mpox Bisa Dibatasi

    Badan Pengendalian Penyakit Uni Eropa: Sebaran Mpox Bisa Dibatasi

    Jakarta –

    Badan Pengendalian Penyakit Eropa ECDC di Stockholm merekomendasikan negara-negara anggota Uni Eropa (UE) mengeluarkan saran perjalanan untuk kunjungan ke wilayah Mpox, yang sebelumnya disebut cacar monyet, di lima negara bagian Afrika Tengah (Burundi, Republik Afrika Tengah, Kongo, Rwanda, Uganda) dan Kenya.

    Direktur ECDC, Pamela Rendi-Wagner, mengatakan bahwa kedekatan antara Afrika dan Eropa, membuat perlunya ada persiapan terhadap sebaran kasus Mpox yang disebabkan oleh varian virus baru clade I.

    “Sebagai konsekuensi dari penyebaran yang cepat di Afrika, ECDC telah menaikkan tingkat risiko bagi penduduk di UE dan bagi wisatawan yang datang ke wilayah yang terkena dampak,” kata Pamela Rendi-Wagner di ibu kota Swedia, Stockholm.

    Infeksi pertama Mpox clade I di UE, kebetulan juga di Swedia, diketahui pada hari Kamis (15/08). Orang yang terinfeksi adalah seorang yang baru saja kembali dari Afrika.

    Mencegah infeksi Mpox dari para pelancong

    Juru bicara ECDC mengatakan kepada DW bahwa belum perlu ada peringatan perjalanan, larangan perjalanan, atau bahkan kontrol perbatasan. Namun, jumlah infeksi diperkirakan akan lebih tinggi, termasuk di Eropa.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Saat ini, hal yang sangat penting adalah agar mereka yang memiliki gejala untuk mendapatkan perawatan medis dan melakukan isolasi yang diperlukan. Hal ini dapat mencegah infeksi sekunder, yaitu penyebaran lebih lanjut di UE.

    ECDC percaya bahwa penyebaran Mpox secara berkepanjangan di Eropa tidak akan terjadi, asalkan kasusnya ditemukan dan diobati dengan cepat. Sangat penting bagi otoritas kesehatan di UE untuk bersiap dan memberikan edukasi serta informasi kepada para turis yang akan bepergian ke Afrika.

    “Pengawasan yang efektif, kapasitas laboratorium, penyelidikan epidemiologi, dan pelacakan kontak sangat penting untuk menemukan Mpox clade I dan meresponsnya dengan tepat,” tulis ECDC dalam analisis risiko barunya pada Jumat (16/08). Otoritas ini juga merekomendasikan agar pelancong yang ingin bepergian ke daerah berisiko di Afrika mendapatkan vaksinasi Mpox dari dokter.

    Jerman belum keluarkan peringatan perjalanan

    Sementara Cina bereaksi lebih keras dibandingkan UE dengan meningkatkan kontrol perbatasannya di bandara dan pelabuhan internasional. Orang yang terinfeksi Mpox atau orang yang memiliki gejala diminta melapor ke pihak bea cukai. Bea Cukai kemudian akan mengatur tes dan tindakan medis, kata pihak berwenang di Beijing.

    Kementerian Luar Negeri di Berlin memperbarui informasinya tentang Mpox pada hari Kamis. Tetapi sudah ada peringatan untuk tidak melakukan perjalanan ke wilayah Kongo dan Republik Afrika Tengah, terutama karena alasan keamanan, bukan karena penyakit Mpox. Saat ini tidak ada peringatan perjalanan dari Kementerian Luar Negeri Jerman untuk Burundi, Rwanda atau Kenya.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Mpox, yang disebabkan oleh varian clade I, sebagai “darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional” pada hari Rabu minggu lalu. Ini merupakan tingkat peringatan tertinggi dari WHO.

    Nama diganti Mpox untuk hindari rasisme

    Sekitar dua tahun lalu, WHO telah menetapkan tingkat peringatan tertinggi untuk cacar monyet, namun saat itu masih untuk varian 2b. Varian ini dinilai lebih sulit menular dan tidak begitu mematikan.

    Selama beberapa dekade, cacar monyet adalah nama yang diberikan untuk penyakit yang mirip dengan cacar pada manusia. Penyakit ini diganti namanya menjadi Mpox oleh WHO, yang selanjutnya tidak menggunakan nama binatang atau nama negara untuk mencegah kemungkinan kesimpulan yang bermotif rasial.

    Pada tahun 2022, terdapat sekitar 100.000 infeksi virus subkelompok 2b di 116 negara di seluruh dunia, dengan 200 kematian yang terdaftar.

    (ae/hp)

    (ita/ita)

  • Ada Dugaan Sabotase, Pangkalan Militer di Jeman Ditutup

    Ada Dugaan Sabotase, Pangkalan Militer di Jeman Ditutup

    Berlin –

    Sebuah pangkalan militer di Jerman terpaksa disegel atau ditutup ketika otoritas berwenang menyelidiki dugaan aksi sabotase yang memicu kontaminasi pada fasilitas setempat. Ribuan tentara yang bermarkas di pangkalan militer tersebut disarankan untuk tidak meminum air keran yang ada di sana.

    Seperti dilansir Reuters, Rabu (14/8/2024), penutupan pangkalan militer yang terletak di sebelah bandara Cologne itu dilaporkan oleh majalah ternama, Spiegel, dalam laporan terbarunya.

    Air keran yang bisa diminum pada pangkalan militer tersebut diduga telah terkontaminasi, setelah seseorang memaksa masuk ke dalam kompleks militer yang terletak berbatasan dengan bandara Cologne tersebut. Tidak disebutkan lebih lanjut soal motif maupun identitas penyusup tersebut.

    Laporan Express.co.uk menyebut sebuah lubang ditemukan pada pagar pembatas di pangkalan militer tersebut.

    Dampak dari situasi itu, memo internal dirilis yang isinya mengimbau ribuan tentara yang bekerja di pangkalan militer itu untuk tidak mengonsumsi air keran yang ada di kompleks tersebut.

    Memo tersebut juga menyarankan bahwa siapa saja yang masih ada di dalam pangkalan militer itu untuk menginterogasi “orang-orang tidak dikenal” dan melaporkan “setiap perilaku mencurigakan”.

    Sejauh ini, tidak ada tentara yang diizinkan memasuki lokasi tersebut. Pihak kepolisian setempat, kepolisian militer, dan badan intelijen militer Jerman, MAD, menurut laporan Spiegel, sedang menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut.

    Pangkalan militer di area Cologne-Wahn yang kini ditutup itu menampung sekitar 4.300 tentara dan 1.200 pegawai sipil. Disebutkan juga bahwa pangkalan militer tersebut merupakan markas bagi armada pesawat militer yang digunakan untuk perjalanan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan para menterinya.

    Kementerian Pertahanan Jerman dan badan intelijen militer MAD belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan Spiegel tersebut.

    Sementara Kepolisian Cologne mengatakan pihaknya tidak bisa berkomentar apa pun.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Partai-Partai Jerman Berseteru Perkara Orientasi Seksual dalam Konstitusi

    Partai-Partai Jerman Berseteru Perkara Orientasi Seksual dalam Konstitusi

    Berlin –

    Ratusan ribu orang pawai di Berlin dalam acara “Christopher Street Day” pada bulan Juli lalu untuk pengakuan hak-hak kelompok LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer, dan orang-orang dengan identitas lain, seperti interseksual, aseksual, bigender, atau pangender).

    Salah satu peserta pawai itu adalah Vanya Kiber. Dia berasal dari Kazakhstan dan menceritakan kepada Deutsche Welle (DW) tentang kisah hidupnya di sela-sela acara CSD itu.

    “Suatu ketika kami datang ke Jerman dan saya segera coming out (Ed: penyataan pengakuan jati diri atas orientasi seksualnya). Dan reaksi pertama orang tua saya adalah: Menelan obat penenang, diam, menangis, meninggalkan percakapan. Pergilah. Bagaimana rasanya tidak bisa menceritakan hal ini kepada siapa pun, menganggap diri Anda penjahat, orang sakit?”

    Christopher Street Day menuntut perubahan konstitusi

    Kini, lanjut Wanja, ayahnya bahkan bangga padanya dan mendukung hak-hak LGBTQ.

    Sedikit kisah sukses. Namun tidak semua orang memiliki ketekunan dan keberuntungan sebagaimana Vanya.

    Inilah salah satu alasan mengapa salah satu tuntutan utama pada “Christopher Street Day” adalah: Larangan diskriminasi karena orientasi seksual seseorang harus secara eksplisit dicantumkan dalam konstitusi Jerman, Grundgesetz.

    Misalnya, penyanyi pop kenamaan Jerman Herbert Grnemeyer, saat menjadi pembicara pada “Christopher Street Day” mengatakan:

    Perubahan konstitusi perlu dua pertiga suara mayoritas

    Sejauh ini, Pasal 3 Grundgesetz menyatakan: “Tidak seorang pun boleh dirugikan atau diunggulkan karena jenis kelaminnya, keturunannya, rasnya, bahasanya, tanah air dan asal usulnya, keyakinannya, pandangan agama atau politiknya.”

    Identitas seksual tidak disebutkan secara eksplisit. Perjanjian koalisi pemerintah federal antara SPD, Partai Hijau, dan FDP dari Desember 2021 menyatakan bahwa pemerintah bertujuan untuk melengkapi kata-kata tersebut.

    Masalahnya: Perubahan konstitusi memerlukan dua pertiga suara mayoritas, baik di parlemen Jerman, Bundestag, maupun badan perwakilan negara-negara bagian, Bundesrat.

    Namun suara koalisi pemerintahan tidak mencapai dua pertiga kursi di parlemen. Oleh karena itu, mereka memerlukan persetujuan dari partai oposisi terbesar, yaitu kelompok konservatif CDU dan CSU, yang tidak terlalu memikirkan gagasan itu.

    CDU/CSU beranggapan, penyebutan gender dalam Pasal 3 saat ini sudah cukup. Tidak perlu ada frasa “identitas seksual” di Grundgesetz. Menurut kalangan pengamat, CDU/CSU tidak ingin memaksakan istilah ini karena pemilih mereka yang lebih konservatif.

    Hanya CDU Berlin yang berpendapat berbeda

    Setelah tuntutan tersebut diangkat lagi pada “Christopher Street Day”,Direktur Pelaksana Kelompok Parlemen CDU di Bundestag, Thorsten Frei mengatakan kepada jaringan redaksi Jerman Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): “Perlu ada alasan yang sangat khusus untuk menyentuh katalog hak-hak fundamental, yaitu inti dari konstitusi kita. Namun, saya juga tidak melihat alasan untuk mengubah Grundgesetz, karena perlindungan terhadap diskriminasi atas dasar orientasi seksual sudah tercakup dalam Pasal 3.”

    Wakil ketua fraksi SPD Dirk Wiese merespons: “Sayangnya, fraksi CDU/CSU menolak diskusi mengenai masalah ini. Oleh karena itu, patut disambut baik bahwa beberapa politisi CDU dari negara bagian memposisikan diri mereka secara berbeda.”

    Yang dimaksud secara khusus adalah Walikota Berlin Kai Wegner yang juga dari Partai CDU.

    Pemerintah kota yang dipimpinnya di Berlin telah mengumumkan inisiatif Dewan Negara Bagian untuk melengkapi Pasal 3 pada tahun 2023. Pada “Christopher Street Day” setahun lalu, Wegner berkata: “Kami ingin mengubah Pasal 3 Grundgesetz. Identitas seksual harus dicantumkan. Itu janji saya.”

    Namun, tidak ada yang terjadi sejak saat itu.

    Setelah penolakan CDU, banyak perwakilan koalisi mencoba sekali lagi untuk mengadvokasi perubahan konstitusi. Bagi kaum liberal dari FDP, perubahan terhadap konstitusi akan menjadi “tanda penting penerimaan politik dan sosial. Perubahan terhadap konstitusi sudah lama tertunda sampai saat ini,” kata anggota parlemen dari FPD, Konstantin Kuhle, kepada RND.

    Kaum homoseksual didiskriminasi di Jerman hingga tahun 1994

    Asosiasi Lesbian dan Gay Jerman LSVD juga telah lama menyatakan bahwa perubahan konstitusi dapat mengakhiri diskriminasi selama beberapa dekade terhadap kaum homoseksual dan biseksual di Jerman pascaperang.

    Ketika Grundgesetz dirancang dan diundangkan pada tahun 1949, kaum homoseksual dan biseksual merupakan satu-satunya kelompok korban Nazi yang sengaja tidak dimasukkan dalam konstitusi. Inilah sebabnya, kaum homoseksual masih ditindas hak-haknya selama bertahun-tahun berdasarkan Pasal 175 KUHP, yang akhirnya dihapuskan pada tahun 1994.

    Di satu sisi, banyak hal telah terjadi secara internasional dalam melindungi hak-hak orang yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok LGBTQ.

    Tapi tidak di semua tempat. Di Eropa misalnya, pernikahan sesama jenis bisa dilakukan di 22 negara, namun di luar Eropa hanya di 16 negara. Pernikahan sesama jenis telah dimungkinkan di Jerman sejak 1 Oktober 2017. Itu pun setelah perdebatan sengit selama bertahun-tahun.

    Hanya 20 negara di seluruh dunia yang mempunyai undang-undang penentuan nasib sendiri untuk pengakuan gender yang sah. Di sepertiga negara dunia, kelompok LGBTQ masih mengalami diskriminasi secara hukum.

    (ap/hp)

    (nvc/nvc)

  • Rusia di Bawah Putin Bukan Tak Tergoyangkan

    Rusia di Bawah Putin Bukan Tak Tergoyangkan

    Jakarta –

    “Sungguh seperti dalam mimpi” – begitulah politisi oposisi Rusia Andrei Pivovarov merangkum perasaannya selama beberapa jam dan hari terakhir.

    Pada bulan Juli 2022 dia dijatuhi hukuman empat tahun di penjara di negara asalnya. Dari sudut pandang pengadilan, dia dituduh memimpin sebuah “organisasi yang tidak diinginkan”.

    Yang dimaksud adalah kelompok “Rusia Terbuka” yang kritis terhadap Kremlin. Pivovarov baru-baru itu datang ke kantor Deutsche Welle di Bonn, di sebelahnya ada dua tokoh oposisi Rusia lainnya Ilya Yashin dan Vladimir Kara-Mursa.

    “Beberapa hari yang lalu kami sendirian, semua orang di sel kecil kami, sekarang kami melihat begitu banyak orang.” Sekitar 100 jurnalis dan pengamat datang ke konferensi pers, kamera menyala, kamera berputar.

    “Tidak semua orang Rusia berpikir seperti Putin”

    Ada hari-hari berat ke depan bagi ketiga orang tersebut dan orang-orang lainnya yang dibebaskan. Pada hari Kamis (01/08), penerbangan pertama ke Ankara, di mana terjadi pertukaran tahanan dari Rusia di satu pihak dan tahanan Rusia di Barat di pihak lainnya.

    Pada Kamis malam penerbangan selanjutnya membawa mereka ke Jerman dan tiba di bandara Kln /Bonn. Kanselir Jerman Olaf Scholz sudah menunggu mereka di sana.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Dan dia secara praktis memohon kepada para jurnalis di Bonn untuk tidak menyerah pada tanah airnya hanya karena ada tiran yang berkuasa di sana, Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Ada banyak warga di Rusia yang tidak terlihat, yang berpikir berbeda dari Putin. Citra bahwa kita semua duduk di dalam benteng – harus dihilangkan.” Dan dia menyerukan masyarakat di Jerman untuk kembali memperhatikan masyarakat di Rusia.

    Pertukaran kata dengan agen rahasia

    Selain Pivovarov, Vladimir Kara-Mursa juga dibebaskan. Dia berkata: “Saya merasa seperti berada di sebuah film untuk hari kedua sekarang. Beberapa hari yang lalu kami berada dalam isolasi, sekarang kami tiba di konferensi pers di sini di tepi Sungai Rhein, Bonn.”

    Kara-Mursa adalah politikus dan jurnalis Rusia-Inggris yang telah menjadi korban setidaknya dua serangan racun dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada April 2023 karena mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraina.

    Pemenang Hadiah Pulitzer ini mengatakan dia menderita gangguan sistem saraf sejak serangan tersebut. Yang paling dia ingat tentang perjalanan yang melelahkan itu adalah setiap kandidat pertukaran didampingi oleh seorang agen dinas rahasia Rusia.

    “Dan ketika saya lepas landas di Rusia, dia melihat ke arah saya dan berkata: Lihatlah dengan tenang. Anda tidak akan pernah melihat tanah air Anda lagi. Tapi saya mengatakan kepadanya: Saya yakin, saya akan kembali ke Rusia – ke Rusia yang merdeka.”

    Yashin: “Saya memahami dilema Jerman”

    Orang ketiga yang dibebaskan, Ilya Yashin, juga berterima kasih kepada pemerintah Jerman dan khususnya Kanselir Jerman Olaf Scholz atas “usaha kemanusiaan” yang ia katakan.

    Yashin, 41, adalah orang kepercayaan politisi oposisi Boris Nemtsov, yang dibunuh pada tahun 2015, dan teman Alexei Navalny, yang meninggal di penjara Rusia. Pada akhir 2022, ia divonis delapan setengah tahun penjara karena mengkritik perang agresi Rusia di Ukraina.

    Sekarang dia melaporkan percakapan singkat dengan Scholz pada hari Kamis lalu di Bandara Kln/Bonn. “Saya menoleh padanya dan mengatakan bahwa saya memahami betapa sulitnya melepaskan seorang pembunuh. Sebagai imbalan atas seorang pembunuh, orang-orang yang tidak bersalah dan tidak melakukan kejahatan telah dibebaskan.”

    Sebagai imbalan atas pembebasan total 16 orang dari Rusia dan Belarus, agen Rusia yang dijuluki sebagai pembunuh Tiergarten, Vadim Krassikov, dibebaskan dari tahanan.

    Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Jerman pada akhir tahun 2021 karena menurut pengadilan Berlin dia menembak mati seorang warga Georgia dari Chechnya di Berlin pada Agustus 2019. Di Moskow dia disambut secara pribadi oleh Putin. (ap/hp)

    (ita/ita)

  • Pertukaran Tahanan Rusia, Siapa yang Dibebaskan?

    Pertukaran Tahanan Rusia, Siapa yang Dibebaskan?

    Jakarta –

    Total sebanyak 26 tahanan, yang termasuk 24 orang dewasa dan dua anak di bawah umur, telah berhasil dibebaskan di Ankara, Turki. Dalam beberapa hari terakhir, beredar rumor tentang indikasi berlangsungnya pertukaran tahanan itu.

    Pertukaran itu termasuk tahanan asal Amerika Serikat (AS) Evan Gershkovich dan Paul Whelan, yang keduanya dipenjara atas tuduhan spionase. Selain itu, ada warga negara Jerman Rico Krieger, yang dijatuhi hukuman mati di Belarusia, sebelum akhirnya Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengampuninya awal pekan ini.

    Menyusul ditahannya Krieger di Belarusia, ayahnya meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan sampai ia tiba dengan selamat di Jerman.

    Beberapa kritikus Kremlin dan politisi oposisi Rusia, termasuk Ilya Yashin dan Vladimir Kara-Murza, juga ikut dibebaskan. Yashin ditahan di penjara wilayah Smolensk. Ia dijatuhi hukuman 8,5 tahun penjara pada 2022 lalu, karena “menyebarkan informasi palsu” tentang tentara Rusia.

    Sebanyak delapan warga negara Rusia juga telah dikembalikan ke negaranya. Mereka termasuk tersangka agen intelijen Rusia, Vadim Krasikov, yang menjalani hukuman seumur hidup di Jerman atas pembunuhan seorang warga negara Rusia lainnya di taman Tiergarten, Berlin, pada 2019.

    Menurut laporan kantor berita, sebanyak tujuh pesawat diturunkan dalam operasi pertukaran ini. Dinas rahasia Turki mengatakan bahwa para tahanan dari penjara di Polandia, Slovenia, Norwegia, dan Belarusia juga ikut dalam pertukaran kali ini.

    Operasi tersebut berakhir pada Kamis (01/08) malam. Pernyataan resmi pemerintah Turki menyebut operasi kali ini sebagai “pertukaran tahanan terbesar antara Timur dan Barat sejak Perang Dunia ke-II.”

    Reaksi Washington dan Moskow

    Putin juga telah menandatangani sebanyak dua belas pengampunan, termasuk pengampunan untuk Gershkovich dan Whelan, dengan kesepakatan bahwa tahanan Rusia lainnya akan dipulangkan dari penjara-penjara di luar negeri sebagai gantinya.

    Mantan Presiden Dmitry Medvedev, yang merupakan wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan dia secara pribadi menginginkan “pengkhianat Rusia membusuk di ruang bawah tanah atau mati di penjara,” tetapi akan lebih bermanfaat bagi Rusia jika bisa mengembalikan warganya yang telah bekerja “demi tanah air.”

    Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa ia tidak perlu lagi berbicara dengan Putin karena pertukaran tahanan telah selesai. Dia berterima kasih kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz atas konsesi yang diberikan Jerman, di mana tanpa usaha Scholz itu pertukaran ini tidak akan mungkin terjadi, katanya. Jerman telah setuju untuk menyerahkan Krasikov, yang dikenal sebagai “pembunuh Tiergarten”, kembali ke Rusia.

    Hilang kontak jelang pertukaran?

    Kontak dengan beberapa kritikus Kremlin yang ditahan di penjara Rusia, termasuk Kara-Murza dan Yashin, sempat terputus beberapa hari menjelang pertukaran. Baik pengacara maupun keluarga mereka tidak tahu di mana mereka berada.

    Nasib dari para tokoh oposisi lain yang dipenjara juga sempat tidak jelas. Mereka termasuk Lilia Chanysheva, mantan koordinator regional dari markas besar tim oposisi mendiang politisi Alexei Navalny di kota Ufa. Chanysheva telah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada 2021, yang diperpanjang pada April lalu menjadi 9,5 tahun.

    Beberapa hari yang lalu, suami Chanysheva, Almaz Gatin, mencoba mengantarkan sebuah paket untuk istrinya ke penjara tempat dia ditahan. Tetapi, Gatin diberitahu bahwa istrinya telah dipindahkan ke penjara lain yang tidak ia ketahui.

    Kantor berita AFP melaporkan bahwa Chanysheva termasuk di antara mereka yang dibebaskan, bersama dengan Ksenia Fadeyeva, yang dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena menjalankan markas kampanye Navalny di Tomsk.

    Pengacara musisi Aleksandra Skochilenko telah berupaya keras untuk menghubungi kliennya beberapa hari sebelum pembebasan. Kesehatan Skochilenko menjadi perhatian khusus, karena ia menderita penyakit kronis yang memburuk sejak dipenjara, mulai dari gangguan afektif bipolar, penyakit celiac, dan penyakit jantung. Seniman ini menjalani hukuman penjara selama tujuh tahun karena mengganti label harga di supermarket dengan pesan-pesan yang menentang perang Rusia di Ukraina.

    Oleg Orlov, mantan wakil ketua organisasi HAM dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Memorial, juga telah dibebaskan. Dia menjalani hukuman 2,5 tahun perjara karena “berulang kali mendiskreditkan” tentara Rusia.

    Kevin Lick, seorang pemuda berdarah Jerman-Rusia, juga berhasil dibebaskan. Lick ditangkap di bandara Sochi pada Februari 2023 dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas tuduhan “pengkhianatan tingkat tinggi”. Penyelidikan menemukan bukti bahwa ia telah mengambil foto-foto instalasi militer Rusia.

    Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan DW, pengacara Rusia yang diasingkan, Ivan Pavlov, memperkirakan bahwa pertukaran tahanan ini akan terjadi. Ketika ditanya tentang para tahanan yang “menghilang”, dia berspekulasi bahwa “mereka mungkin akan datang ke Moskow, di mana rezim dapat menjamin kerahasiaan mutlak tentang keberadaan mereka.”

    Paspor dan pengampunan dari presiden nantinya dapat disiapkan untuk para tahanan itu, meski Pavlov juga berpendapat bahwa pengampunan itu dapat diberikan tanpa permintaan sebelumnya, seperti dalam kasus pilot Ukraina Nadiya Savchenko.

    Kembali ke era Soviet

    Aktivis HAM yang berbasis di Berlin, Olga Romanova, sekaligus pendiri organisasi hak-hak sipil “Russia Behind Bars” atau “di balik jeruji besi Rusia”, juga mengatakan kepada DW beberapa hari yang lalu bahwa ia yakin semua tanda mengarah pada “pertukaran besar”, dan bahwa pihak berwenang Jerman juga ikut terlibat.

    Di akun Telegram miliknya, ilmuwan politik Rusia Stanislav Belkovsky menulis bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini mengadakan pertemuan mendadak dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di pulau Valaam Rusia, Danau Ladoga. Belkovsky menduga pertemuan itu bisa jadi tentang pertukaran Krieger.

    Ilmuwan politik Rusia Dmitry Oreshkin juga meyakini bahwa pertukaran tahanan ini merupakan upaya pemerintah Rusia untuk menghidupkan kembali praktik lama Soviet dalam memaksa konsesi di luar negeri dan mencegah perbedaan pendapat di dalam negeri. Oreshkin menambahkan bahwa ia memperkirakan praktik ini akan terus berlanjut.

    “Putin adalah perwakilan dari sistem ini,” katanya. “Dia mengembalikan formula yang jelas dan familiar tentang bagaimana warga Soviet harus menjalani kehidupan mereka.”

    (kp/rs)

    (ita/ita)

  • Hasil Pemilu di Prancis Ancaman Bagi Poros Paris-Berlin?

    Hasil Pemilu di Prancis Ancaman Bagi Poros Paris-Berlin?

    Jakarta –

    Setelah putaran pertama pemilu di Prancis, kekhawatiran di kalangan politik Jerman makin meningkat. Ricarda Lang dari Partai Hijau dan Mario Voigt dari CDU dalam wawancara mengatakan, Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kesalahan ketika memutuskan pembubaran parlemen dan pemilu baru.

    Menjelang pemilu, pemimpin partai ultra kanan Rassemblement National (RN) Jordan Bardella mengatakan, sebagai kepala pemerintahan dia tidak akan langsung mengubah apapun dalam hubungan Prancis-Jerman.

    Tapi pakar Prancis dari Berlin Science and Politics Foundation SWP, Ronja Kempin, tidak yakin. RN selalu “sangat kritis terhadap Jerman, terkadang hampir anti-Jerman. Macron dituduh menjual kepentingan Prancis ke Jerman dan mereka ingin membalikkan hal tersebut segera setelah ada opsi untuk berkuasa,” kata Kempin.

    RN juga selama ini menolak proyek pesawat dan tank tempur gabungan Jerman-Prancis, dan menuntut proyek-proyek itu harus diakhiri. Tapi Jordan Bardella sekarang mengatakan bahwa mereka akan menghormati kewajiban internasional Prancis.

    Banyak potensi konflik

    Marc Ringel, direktur Institut Jerman-Prancis di Ludwigsburg, Jerman, juga melihat kesulitan dalam hubungan bilateral, jika benar terbentuk pemerintahan RN di Paris. Pertanyaannya, apakah pemerintah Prancis yang baru akan mematuhi perjanjian-perjanjian bilateral? “Ada banyak ketidakpastian,” kata Marc Riegel.

    Beberapa hal yang ada dalam program pemilu RN memang bisa menjadi sumber konflik dengan Uni Eropa (UE) dan Jerman. Misalnya pengurangan kontribusi Prancis untuk UE, keluarnya Prancis dari pasar listrik UE, penghentian pakta migrasi, atau pembatasan kebebasan bepergian bagi orang asing non-UE. Selain itu, RN juga menuntut dukungan Prancis terhadap Ukraina dikurangi.

    Tapi, bagaimana RN bisa menang besar di Prancis? “Frustrasi umum masyarakat terhadap politik dan semakin meningkatnya perasaan tertinggal. RN telah menyerap ketidakpuasan ini dengan sangat cerdik,” kata Marc Riegel.

    Presiden Macron tolak mundur

    Pemilu putaran kedua yang menentukan akan digelar pada 7 Juli. Para pemimpin blok kiri moderat dan kubu Macron mengatakan mereka akan bekerja sama, dan menarik kandidat mereka di distrik-distrik, di mana kandidat lain memiliki peluang lebih besar demi menghadangkan kubu ultra kanan.

    Tapi kesepakatan untuk menghadang RN mencapai mayoritas absolut belum tentu berhasil. Sekalipun Presiden Emmanuel Macron akan tetap menjadi presiden, karena dia dipilih secara langsung dalam pemilu presiden dan akan berkuasa sampai 2027. Macron juga sudah menyatakan tidak akan mengundurkan diri, sekalipun parlemen nantinya dikuasai oleh kubu lawan.

    Sekalipun RN nantinya gagal mencapai mayoritas absolut setelah pemilu putaran kedua, tidak berarti jalan akan mulus bagi Macron. Karena kemungkinan akan terjadi kebuntuan di parlemen, ketika kekuatan kanan dan kiri saling menghalangi.

    Bagi pemimpin partai RN Jordan Bardella, pemerintahan di bawah kepemimpinannya hanya akan menjadi tujuan sementara. Dalam pemilihan presiden tahun 2027, di mana Macron tidak dapat lagi mencalonkan diri, RN akan mengusung kandidat utama mereka Marine Le Pen untuk menjadi presiden Prancis.

    Jika hal ini terjadi, “kita pasti akan memiliki Eropa yang sangat berbeda,” kata Ronja Kempin. Prancis bahkan bisa saja keluar dari Uni Eropa atau dari mata uang bersama euro. Tapi pengamat politik Marc Riegel, di sisi lain, lebih percaya bahwa Marine Le Pen akan berubah. “Seperti Giorgia Meloni di Italia, Marine Le Pen juga akan tetap berada di Uni Eropa untuk mengubah Uni Eropa, melemahkannya, dan membentuknya kembali menurut ide-ide dia”, katanya.

    (hp/as)

    (ita/ita)

  • Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Jakarta –

    Di tengah popularitas yang melambung tinggi, kelompok oposisi konservatif semakin gencar mendorong pemulangan pengungsi Ukraina di Jerman. Baru-baru ini, Partai Uni Sosial Kristen di negara bagian Bayern bahkan mengimbau para pelarian perang untuk pulang jika tidak ingin bekerja dan berkontribusi pada pajak.

    “Sudah lebih dari dua tahun setelah dimulainya perang, prinsip ini sekarang harus ditegakkan: Bekerjalah di Jerman atau kembali ke wilayah aman di barat Ukraina,” kata tokoh CSU Alexander Dobrindt kepada surat kabar tabloid Bild am Sonntag, akhir pekan lalu.

    Dalam sebuah jumpa pers di Berlin Senin (24/6), Kementerian Luar Negeri menolak desakan tersebut dengan dalih tidak ada wilayah aman di Ukraina, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan peluru kendali Rusia.

    Meskipun telah berulang kali dibantah oleh para peneliti migrasi, Dobrindt mengulangi argumen bahwa jaminan tunjangan pengangguran mengendurkan niat warga Ukraina untuk mencari pekerjaan. “Kita memerlukan kewajiban yang lebih kuat untuk bekerja sama bagi para pencari suaka dalam hal mendapatkan pekerjaan,” tambah Dobrindt.

    Argumen tersebut sebelumnya dibuat oleh Uni Demokratik Kristen, CDU, yang berkoalisi dengan CSU di level federal, dan Partai Demokrat Bebas, FDP, yang duduk di koalisi pemerintahan.

    “Pengungsi perang yang baru tiba dari Ukraina seharusnya tidak lagi menerima bantuan tunai, melainkan harus tunduk pada Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka,” kata Sekretaris Jenderal FDP Bijan Djir-Sarai kepada Bild, Senin lalu. Hal ini, menurutnya, akan memaksa lebih banyak warga Ukraina untuk mencari pekerjaan.

    “Kita mengalami kekurangan tenaga kerja di banyak sektor, semisal di industri restoran dan konstruksi atau di sektor perawatan kesehatan,” tambah Djir-Sarai. “Kita seharusnya tidak lagi menggunakan uang pembayar pajak untuk membiayai pengangguran, namun kita perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pekerjaan.”

    Tapi baik Partai Sosial Demokrat, SPD, yang berhaluan kiri-tengah dan mitra koalisinya lainnya, Partai Hijau, menolak gagasan tersebut.

    Populisme buta

    Menurut data pemerintah pada Maret 2024, sekitar 1,3 juta orang berkewarganegaraan Ukraina berstatus pengungsi dan tinggal di Jerman, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Kementerian Dalam Negeri, cuma sekitar 260.000 di antaranya yang layak tempur, yakni berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 18 hingga 60 tahun.

    Sebabnya, ekonom Jerman Marcel Fratzscher menyebut tuntutan kelompok konservatif sebagai “populisme buta”. Menurutnya, “tidak seorangpun akan diuntungkan, tidak ada yang akan mendapat satu euro lebih banyak, jika Jerman memperlakukan pengungsi lebih buruk dan memotong tunjangan mereka,” kata Fratzscher, presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW), kepada RND pada hari Selasa.

    Juru bicara pemerintah mengklarifikasi, tidak ada rencana untuk mengubah skema bantuan kepada pengungsi Ukraina. Pekan lalu, menteri dalam negeri Uni Eropa malah setuju memperpanjang status perlindungan khusus bagi pengungsi Ukraina hingga tahun 2026. Pengungsi Ukraina hanya berhak atas tunjangan sosial jika pendapatan dan aset mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup.

    Hal ini dialami Alexander, seorang pengungsi Ukraina berusia 37 tahun yang mendapat tunjangan selama satu tahun setibanya di Jerman. Dia mengaku bisa memahami sentimen kelompok konservatif, namun juga menegaskan betapa tunjangan negara membantunya keluar dari masa paling gelap dalam hidupnya.

    “Ketika saya datang ke sini saya benar-benar tersesat, mental saya runtuh,” katanya kepada DW. “Kemudian kami pergi ke Job Center, dari mereka kami mendapat tunjangan uang dan bantuan lain. Dalam kasus saya, semuanya berjalan lancar.”

    Tunjangan negara dipatok sebesar 563 Euro per bulan untuk para lajang, termasuk Alexander, yang sukses bekerja sebagai produser musik dan desainer audio di Ukraina. Oleh pemerintah Jerman, dia diberikan akses konseling kerja dan bantuan dalam mencari kursus bahasa Jerman. Berdasarkan Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka, Alexander hanya menerima 354 Euro per bulan, yang dalam banyak kasus hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar di kota besar.

    Integrasi pasar kerja

    Menurut Badan Ketenagakerjaan, lebih dari 700.000 warga Ukraina menerima tunjangan dasar bagi pencari kerja pada bulan Maret 2024. Jumlah ini mencakup 501.000 orang yang berad pada kisaran usia tergolong layak untuk bekerja dan 217.000 orang yang tidak, karena sebagian besar adalah anak-anak.

    Sekitar 185.000 pengungsi Ukraina saat ini sudah mendapatkan pekerjaan dan ikut membayar iuran jaminan sosial. Pada bulan Oktober 2023, studi yang dilakukan oleh Yayasan Friedrich Ebert mengungkapkan, integrasi pengungsi Ukraina ke pasar tenaga kerja Jerman masih tertinggal dibandingkan negara-negara UE lainnya. Saat ini, hanya 18 persen pengungsi Ukraina yang mendapatkan pekerjaan di Jerman, sedangkan di Polandia, Ceko Republik dan Denmark angkanya lebih besar dua pertiga atau lebih.

    Kseniia Gatskova, dari Institut Penelitian Ketenagakerjaan atau IAB yang mengoordinasikan survei jangka panjang mengenai pengungsi Ukraina di Jerman, menekankan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah warga Ukraina yang mendapatkan pekerjaan telah meningkat.

    “Mereka sangat ingin berintegrasi di pasar tenaga kerja. Lebih dari 90 persen pengungsi dari Ukraina ingin bekerja di Jerman,” katanya, sembari menggarisbawahi pentingnya bantuan negara. “Bagaimana para pengungsi bisa membiayai dirinya sendiri ketika mereka belum belajar bahasa Jerman, kualifikasinya belum diakui, dan belum mendapat pekerjaan?”

    Bagi Alexander, bantuan Jerman kepada pengungsi Ukraina di saat bencana telah menciptakan ikatan emosional terus berbekas. “Cara orang memandang perang di sini, dan cara pandang orang dari negara di mana terjadi perang, sangatlah berbeda,” kata dia.

    “Saya pikir jika suatu negara menjanjikan bantuan, dan masyarakatnya membutuhkan bantuan, maka negara tersebut tetap perlu membantu masyarakatnya sendiri. Dalam kasus saya, saya merasa berhutang budi kepada Jerman, dan saya sangat berterima kasih atas bantuan selama ini, dan saya akan melunasinya kembali dengan membayar pajak.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Brigade Azov Ukraina yang Kontroversial Direstui AS Serang Rusia

    Brigade Azov Ukraina yang Kontroversial Direstui AS Serang Rusia

    Jakarta –

    Amerika Serikat dan beberapa negara barat seperti Prancis, kini mengizinkan Ukraina memakai senjata mereka untuk menyerang target militer di area Rusia. Nah terkait hal itu, sebuah batalion tempur Ukraina yang kontroversial pun menerima senjata dari AS untuk pertama kalinya dalam satu dekade.

    Departemen Luar Negeri AS mengumumkan Brigade Azov sekarang diizinkan menggunakan senjata Amerika untuk melawan Rusia. Brigade Azov, yang memiliki akar sayap kanan dan ultra nasionalis, adalah bagian Garda Nasional Ukraina dan evolusi dari batalion yang bertempur selama pendudukan Rusia di Krimea 10 tahun lalu.

    Namun dikutip detikINET dari Sky News, sebagai respons terhadap ideologi neo Nazi yang diusung para pendiri kelompok tersebut, AS telah melarang mereka menggunakan senjata Amerika pada tahun 2014.

    Namun kini, Deplu AS mengatakan mereka tidak menemukan bukti pelanggaran HAM berat oleh Brigade Azov, yang telah dimasukkan ke dalam Garda Nasional Ukraina sebagai Brigade Pasukan Khusus ke-12.

    Anggota kelompok tersebut saat ini memang menolak hubungan dengan kelompok sayap kanan, namun telah ditetapkan sebagai teroris oleh Rusia, yang terus mengatakan mereka adalah formasi bersenjata ultranasionalis.

    Menanggapi pencabutan larangan tersebut, Brigade Azov merasa senang. “Ini adalah halaman baru dalam sejarah unit kami. Azov menjadi lebih kuat, lebih profesional, dan bahkan lebih berbahaya bagi penjajah,” tulis mereka.

    Adapun juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut Moskow memandang sangat negatif terhadap keputusan Washington, dan mengatakan bahwa hal itu menunjukkan AS siap menerima Neo Nazi.

    Hal ini terjadi ketika Walikota Kharkiv Ihor Terekhov mengatakan di Berlin bahwa keputusan AS untuk mencabut sebagian pembatasan penggunaan senjata Barat telah mengurangi jumlah serangan terhadap kota tersebut.

    “Ini telah membantu. Itulah sebabnya mungkin Kharkiv ada di periode tenang dalam beberapa minggu terakhir sehingga tidak ada serangan besar seperti yang terjadi misalnya, pada bulan Mei,” cetusnya.

    Dilaporkan akhir pekan lalu, pesawat perang Ukraina untuk pertama kalinya menembakkan senjata yang mengenai sasaran di wilayah Rusia. Sumber militer Ukraina mengatakan pusat komando Rusia diserang di daerah Belgorod, Rusia barat.

    (fyk/fay)

  • Perekrutan Perawat Brasil oleh Jerman Picu Kisruh Bilateral

    Perekrutan Perawat Brasil oleh Jerman Picu Kisruh Bilateral

    Jakarta –

    Kunjungan Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva ke ibu kota Jerman, Berlin, pada bulan Desember lalu sejatinya diwarnai keakraban. Namun, kehangatan tersebut menutupi kisruh antara kedua negara mengenai upaya Jerman merekrut perawat asal Brasil.

    Adalah Menteri Tenaga Kerja Luiz Marinho yang mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap cara Jerman merekrut pekerja terampil Brasil dalam pertemuan dengan rekan sejawat dari Jerman, Hubertus Heil. Menurutnya, pemerintah di Berlin tidak mematuhi prosedur yang sudah disepakati, kata Marinho.

    Dia merujuk kepada Letter of Intent atau Surat Pernyataan Kehendak yang ditandatangani oleh kedua menteri di ibu kota Brasilia pada bulan Juni 2023. Di dalamnya, kedua negara mengatur rincian kerja sama dalam perekrutan pekerja terampil. Saat itu, Heil dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melawat ke Brasilia sebagai upaya mengatasi kelangkaan tenaga perawat di Jerman.

    Kementerian Tenaga Kerja Brasil berasumsi bahwa pemerintah Jerman akan berhenti merekrut perawat Brasil hingga terjalinnya kesepakatan antara kedua negara. Namun, perekrutan tetap berjalan dan baru terhenti pada akhir tahun 2023, setelah diprotes oleh pemerintah Brazil.

    Asosiasi Perawat Brasil, yang mewakili 15 serikat pekerja regional, juga menyerukan diakhirinya program perekrutan tenaga kerja yang sebelumnya diterapkan pada pemerintahan sebelumnya.

    Perjanjian kontroversial

    Pada Juni 2022, Badan Ketenagakerjaan Jerman menandatangani perjanjian dengan Dewan Keperawatan Federal Brasil, Cofen, untuk mempromosikan program perekrutan perawat.

    Perjanjian ini mendulang kontroversi setelah lengsernya Presiden Jair Bolsonaro. Pemerintahan baru di bawah Presiden Lula da Silva mempertanyakan legitimasi Cofen dalam menandatangani perjanjian dengan agen tenaga kerja Jerman. Mara Lacerda, kepala kantor urusan internasional Kementerian Tenaga Kerja Brasil, mengatakan kepada DW bahwa Cofen tidak memiliki yurisdiksi untuk menandatangani perjanjian semacam itu.

    “Kalau perawat mau pindah ke luar negeri atas inisiatif sendiri, boleh saja asalkan kondisinya baik. Tapi kami tidak mendorong mereka untuk melakukan itu dan menurut kami mereka tidak perlu didorong untuk melakukan itu,” ujarnya.

    Cofen menjelaskan pihaknya ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja untuk menandatangani perjanjian dengan Jerman. Menurut lembaga tersebut, perjanjian dengan Jerman bermanfaat bagi perawat Brasil karena memudahkan mereka untuk mendapatkan pengalaman internasional dan pergi ke luar negeri.

    “Perjanjian ini adalah kesempatan bagi perawat yang ingin tinggal di negara lain, dengan kepastian gaji yang baik dan kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan profesional,” kata penasihat legislatif Cofen, Alberto Cabral, kepada DW.

    Badan Ketenagakerjaan Jerman mengaku pihaknya menyesalkan penangguhan perjanjian dengan Brasil. “Dari sudut pandang kami, perjanjian penempatan dalam bentuk yang ada saat ini menawarkan kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk migrasi kerja yang teratur, adil, dan dapat dibenarkan secara etika serta memenuhi standar internasional.”

    Pembicaraan mengenai kerja sama baru dengan pemerintah Brasil diperkirakan akan berlanjut pada paruh kedua tahun 2024.

    Surplus perawat?

    Alberto Cabral membenarkan Kamar Perawat yang mengeklaim terdapat surplus pekerja kesehatan di Brasil. Menurutnya, tingkat pengangguran di kalangan perawat saat ini mencapai 10 persen.

    Konfederasi Perawat Brasil sebaliknya membantah klaim tersebut, dengan dalih pendistribusian pekerja terampil yang timpang, karena terkonsentrasi di kota-kota besar dan menjauhi daerah terpencil.

    Kementerian Tenaga Kerja di Brasilia juga membenarkan tidak adanya surplus tenaga perawat. Namun begitu, tidak ada data terkini mengenai tingkat pengangguran di sektor keperawatan. Angka terbaru yang dikutip Cofen berasal dari survei tahun 2015.

    “Tenaga kerja kami dicuri”

    Kontroversi pengiriman perawat ke Jerman berkaitan dengan besarnya investasi pemerintah, kata Maira Lacerda dari Kementerian Tenaga Kerja. Menurutnya, program pelatihan keperawatan di Brasil berlangsung “panjang dan solid” dengan studi selama lima tahun dan dua tahun kerja praktek. Dia mengkritik bahwa pekerja terampil “yang selama ini dibiayai oleh pemerintah Brasil” akan diambil tanpa imbalan.

    Akhir April lalu, Lula juga mengkritik perekrutan tenaga ahli asal Brasil oleh produsen pesawat terbang Amerika Serikat, Boeing. “Tidaklah jujur jika Anda mencuri para insinyur kami tanpa mengeluarkan satu sen pun untuk pelatihan mereka,” kata Presiden Lula.

    Badan Ketenagakerjaan Jerman menegaskan tidak bermaksud menciptakan fenomena “brain drain” di Brasil dan sebabnya mengumumkan, “perekrutan yang kami lakukan akan segera dihentikan.”

    Kementerian Tenaga Kerja Jerman mengatakan kepada DW bahwa penerapan nota kesepahaman dengan Brasil memiliki prioritas tinggi. “Penting untuk mendorong pertukaran yang menguntungkan kedua negara, serta tentunya para pekerja.”

    (rzn/yf)

    (ita/ita)

  • Warga Jerman Tak Risau Akan Perang, Tapi Haruskah Mereka Khawatir?

    Warga Jerman Tak Risau Akan Perang, Tapi Haruskah Mereka Khawatir?

    Berlin –

    Poster pemilu yang menampilkan kandidat-kandidat berwajah muram dengan tulisan-tulisan seperti “keamanan” dan “kekuatan” saat ini tampak di setiap sudut jalan di Jerman.

    Para politisi Jerman tampaknya ingin mempersiapkan warga untuk menghadapi masa-masa berbahaya sejak serangan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu, terutama karena Bundeswehr (angkatan bersenjata Republik Federal Jerman), dianggap tidak mampu menjalankan tugas pertahanan.

    Para pejabat tinggi militer Jerman bahkan telah memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Jerman tidak akan mampu memenuhi kewajibannya dalam aliansi NATO, serta tidak akan efektif dalam membela dirinya sendiri.

    Perdebatan belanja pertahanan

    Ini pula lah alasan mengapa Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyerukan tambahan dana untuk Bundeswehr.

    Pada tahun 2022, tepat setelah perang Ukraina pecah, Kanselir Jerman Olaf Scholz sebenarnya telah mengumumkan sebuah “dana khusus” sebesar €100 miliar (setara dengan Rp1.737 triliun) untuk angkatan bersenjata, meski menambah utang baru bagi Jerman.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Namun, Pistorius menginginkan tambahan dana sebesar €6,5 miliar (setara dengan Rp112,9 triliun) untuk militer Jerman dalam anggaran tahun 2025.

    Dalam sebuah opini hukum yang diterbitkan oleh kementeriannya, Pistorius berargumen bahwa kemampuan Jerman untuk mempertahankan diri memiliki status konstitusional yang lebih tinggi daripada “batas utang.”

    Frank Sauer, seorang profesor politik dan keamanan internasional di Universitas Bundeswehr di München, juga meyakini bahwa meski dengan suntikan dana €100 miliar, Bundeswehr masih kekurangan dana.

    Ia menilai bahwa jika tidak ada dana yang lebih besar pada tahun 2026, tentara Jerman hanya akan mampu “mempertahankan operasi yang sedang berlangsung dengan upaya maksimal,” tidak lebih.

    Namun, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner sejauh ini masih menolak memberikan tambahan dana miliaran dolar, dan keputusannya tersebut mendapat dukungan dari Kanselir. Perdebatan panas mengenai belanja pertahanan di level tertinggi itu pun tampaknya tinggal sedikit lagi menuju titik kritis.

    Faktor Trump?

    Namun, seberapa mengancam sebenarnya situasinya?

    Ketua Konferensi Keamanan München, Christoph Heugsen, mengatakan pada bulan Februari lalu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin punya tujuan untuk memulihkan Rusia yang lebih besar di dalam perbatasan bekas Uni Soviet.

    “Jika Putin tidak kalah dalam perang di Ukraina, kita harus memperkirakan bahwa dia akan melanjutkan perang dengan Republik Moldova atau negara-negara Baltik,” demikian prediksi Heusgen.

    Fabian Hoffmann, seorang peneliti strategi nuklir di Universitas Oslo, Norwegia, bahkan mengunggah prediksi yang lebih suram di X (sebelumnya Twitter).

    “Menurut pendapat saya, kita memiliki waktu paling lama dua hingga tiga tahun untuk memulihkan strategi melawan Rusia,” tulisnya di awal tahun ini.

    Sementara dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar baru-baru ini, Pistorius mengatakan bahwa militer Jerman memiliki waktu lima hingga delapan tahun untuk mengejar ketertinggalan.

    Sauer di sisi lain belum melihat adanya ancaman serius terhadap negara anggota NATO. Namun, sebuah skenario di mana Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS, menurutnya dapat membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Pasalnya, dalam kampanye pemilunya saat ini, Trump beberapa kali mengatakan bahwa masyarakat Eropa yang belum membayar “tagihan” pertahanan mereka, tidak akan mendapat perlindungan lagi.

    Sauer berpendapat bahwa negara-negara Eropa tidak mampu mengambil alih tugas militer tertentu yang selama ini dilakukan AS. Di saat yang sama, karena kurangnya dukungan Barat, wilayah Ukraina mungkin saja akan menyusut, dan ini artinya perang dimenangkan oleh Rusia.

    “Putin sudah hampir 80 tahun, dan dia sekarang ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan membangun Rusia yang lebih besar,” kata Sauer memperluas skenario hipotesisnya.

    “Mungkin dia akan memutuskan untuk menguji terlebih dahulu apakah hal itu mungkin, dan menyerang satu atau lebih negara-negara Baltik. Dan AS akan berkata: ‘Itu bukan masalah kami. Lagi pula, Anda tidak membayar tagihan Anda, dan kami juga sibuk dengan China’,” tambahnya.

    Pakar keamanan tersebut menggarisbawahi bahwa hal itu mungkin belum tentu terjadi dalam lima tahun ke depan, namun kemungkinannya tetap ada.

    Warga Jerman tidak takut

    Menurut survei YouGov baru-baru ini, hanya sekitar sepertiga warga Jerman (36%) yang percaya bahwa serangan Rusia terhadap wilayah NATO pada tahun 2030 mungkin terjadi, sementara 48% lainnya menganggap hal itu tidak mungkin terjadi.

    Terkait Jerman menjadi sasaran serangan Rusia, hanya 23% yang menganggapnya mungkin, dan sekitar 61% menganggapnya tidak mungkin.

    Sementara itu, hanya 2% yang yakin bahwa Bundeswehr punya posisi yang baik untuk pertahanan nasional, 12% melihat posisinya “cukup baik”, dan 39% yakin mereka tidak siap menghadapi serangan.

    Hasil survei lain yang dilakukan oleh Civey Institute pada bulan Maret juga mengungkap bahwa hanya 30% warga Jerman yang siap mengangkat senjata untuk mempertahankan negara jika terjadi serangan militer, sementara lebih dari 50% tidak mau berperang.

    “Kita hidup di era pergolakan sejarah yang masif,” kata Sauer, seraya menambahkan bahwa hal tersebut masih belum diterima oleh masyarakat Jerman.

    “Perlu waktu untuk mengubah pola pikir kita. Dan kita tidak akan mampu mewujudkan hal tersebut dengan cara paksa, atau hanya dengan beberapa pidato atau headline berita,” tambahnya.

    (gtp/yf)

    (nvc/nvc)