Xcloud.id

kab/kota: Berlin

  • Dampak Kebakaran Los Angeles, Acara Penghargaan dan Produksi Film Hollywood Tertunda

    Dampak Kebakaran Los Angeles, Acara Penghargaan dan Produksi Film Hollywood Tertunda

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebakaran hutan yang terus melanda California Selatan, khususnya di Los Angeles (LA) juga berdampak besar pada industri hiburan di Amerika Serikat (AS), termasuk acara pemberian penghargaan. Beberapa produksi Hollywood terpaksa dihentikan sementara hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

    Selain penutupan sekolah dan perintah evakuasi, Hollywood juga mengambil langkah untuk menghentikan kegiatan produksi sampai kebakaran dapat dikendalikan.

    Seperti yang dilaporkan oleh laman People, dikutip Minggu (12/1/2025), kebakaran yang terjadi di Los Angeles beberapa waktu lalu memengaruhi beberapa produksi di Hollywood, termasuk Critics Choice Awards 2025.

    Acara penghargaan yang mulanya dijadwalkan pada hari ini Minggu, (12/1/2025) waktu setempat, dengan Chelsea Handler sebagai pembawa acara, terpaksa ditunda akibat peristiwa kebakaran hutan di Los Angeles.

    “Tragedi yang sedang berlangsung ini sangat memengaruhi komunitas kami. Kami mengirimkan doa dan dukungan kepada mereka yang tengah berjuang menghadapi kebakaran besar ini serta semua pihak yang terdampak,” ungkap CEO Critics Choice Association, Joey Berlin dalam sebuah pernyataan.

    Sementara, Critics Choice Awards 2025 akan dijadwalkan ulang pada Minggu, (26/1/2025) di lokasi yang sama, yaitu Barker Hangar, Santa Monica. Acara tersebut akan disiarkan langsung di E! dan dapat disaksikan melalui streaming di Peacock keesokan harinya.

    Kabar tersebut muncul setelah SAG Awards membatalkan pengumuman nominasi yang semula direncanakan untuk disiarkan langsung pada hari sebelumnya. Berbagai acara lain di Los Angeles, seperti pemutaran perdana film Unstoppable dan The Last Showgirl, juga dibatalkan demi keselamatan.

    Selain itu, beberapa produksi televisi yang berlangsung di Los Angeles juga dihentikan sementara akibat kebakaran hutan, termasuk acara-acara ABC, seperti Grey’s Anatomy, Doctor Odyssey, dan Jimmy Kimmel Live!.

    CBS Studios juga memutuskan untuk menyelesaikan produksi di Los Angeles lebih cepat sebagai langkah pencegahan. Produksi yang terpengaruh termasuk NCIS, yang difilmkan di Santa Clarita, serial prekuel NCIS: Origins, yang diproduksi di Paramount milik CBS, serta acara After Midnight.

    Beberapa acara berbasis di LA lainnya, seperti The Neighborhood dan Poppa’s House, tidak melanjutkan syuting pada hari Rabu dan memilih untuk bekerja dari jarak jauh.

    The Price Is Right? juga menghentikan produksinya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Hingga saat ini, belum diketahui apakah produksi dari acara-acara Warner Bros. seperti Abbott Elementary, All American, The Pitt, dan Georgie & Mandy’s First Marriage juga telah dihentikan sementara.

    Akibat kebakaran hutan di Los Angeles, acara- acara spesial di Hollywood terpaksa dibatalkan. Hingga kini, pemberitaan peristiwa dahsyat di kota paling terkenal di Amerika Serikat itu masih menjadi perhatian dunia.

  • 2 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Jerman

    2 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Jerman

    Berlin –

    Dua orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan Flixbus yang melakukan perjalanan antara Jerman dan Polandia. Kecelakaan itu terjadi di jalan raya A11 di Jerman dekat perbatasan Polandia.

    “Menurut informasi terkini, 13 penumpang dan satu pengemudi berada di dalam bus ini, dua orang tewas dalam kecelakaan itu,” kata pernyataan perusahaan bus itu, dilansir AFP, Minggu (12/1/2025).

    “Kondisi pasti dari kecelakaan itu belum diketahui,” tambahnya.

    Sementara korban selamat telah dibawa ke rumah sakit terdekat.

    Kepolisian di negara bagian Brandenburg menyebut bahwa bus tersebut keluar dari jalan karena kondisi cuaca buruk dan kemudian terbalik.

    Penumpang yang tewas adalah seorang wanita berusia 29 tahun dan seorang pria berusia 48 tahun.

    Gambar dari kejadian yang dipublikasikan media Jerman menunjukkan kendaraan tersebut miring ke tepi jalan yang tertutup salju dengan kaca depannya pecah.

    (fas/fas)

  • KPK Cari Tahu Potensi Kerugian 337 Juta Dolar AS Gegara Pengadaan LNG Lewat Ahok

    KPK Cari Tahu Potensi Kerugian 337 Juta Dolar AS Gegara Pengadaan LNG Lewat Ahok

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa eks Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan liquified natural gas (LNG) pada Kamis, 9 Januari.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan Ahok dimintai keterangan terkait kerugian negara hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat yang dialami perusahaan pelat merah tersebut karena pengadaan LNG. Proses ini terjadi pada pada 2020.

    “Saksi didalami terkait adanya kerugian yang dialami Pertamina di tahun 2020 dengan potensi kerugian 337 juta dolar Amerika Serikat akibat kontrak-kontrak LNG milik Pertamina,” kata Tessa kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 10 Januari.

    Dari Ahok juga, sambung Tessa, penyidik mendalami perintah dewan komisaris ke direksi menindaklanjuti kontrak pengadaan LNG.

    “Didalami juga permintaan dewan komisaris kepada direksi untuk mendalami enam kontrak LNG Pertamina tersebut,” tegasnya.

    Selain eks Gubernur DKI Jakarta itu, KPK juga memeriksa eks VP Treasury PT Pertamina, Doddy Setiawan pada hari yang sama. Dia dicecar soal transaksi penjualan LNG.

    Diberitakan sebelumnya, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengaku siap membantu pengusutan dugaan korupsi pengadaan liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero). Hal ini disampaikan eks komisaris utama ini usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Januari.

    “Prinsipnya kita bantu lah, ya,” kata Ahok kepada wartawan di lokasi.

    Ahok menjalani pemeriksaan sekitar 1,5 jam sejak pukul 11.15 WIB dan selesai pada pukul 12.45 WIB. Tapi, dia tak memerinci materinya.

    Kader PDIP ini hanya menyebut dugaan rasuah terkait pengadaan LNG ini terjadi bukan ketika dirinya menjabat. Ahok mengaku hanya mendapat temuan yang kemudian dilaporkannya.

    Adapun Ahok ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir jadi komisaris utama pada 2019. “Kan sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah, ini ketemunya ini di Januari 2020,” jelasnya.

    Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Senior Vice President (SPV) Gas and Power Pertamina 2013-2014, Yenni Andayani dan Hari Karyulianto yang merupakan Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

    Keduanya merupakan anak buah Karen saat menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero). Selain itu, mereka mendapat kuasa dari Karen untuk menandatangani perjanjian jual beli atau sales purchase agreement (SPA) LNG Train 1 dan Train 2 dari anak usaha Cheniere Energy, Inc., Corpus Christie Liquefaction, LCC atau CCL.

    Adapun Karen Agustiawan sudah divonis sembilan tahun penjara dalam kasus ini dan denda Rp500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

    Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Amar putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Sumpeno, serta beranggotakan hakim Nelson Pasaribu dan Berlin Damanik, pada Jumat, 30 Agustus.

  • Kritikan Jerman dan Prancis untuk Ancaman Trump ke Greenland

    Kritikan Jerman dan Prancis untuk Ancaman Trump ke Greenland

    Berlin –

    Jerman menegaskan bahwa perbatasan tidak boleh diubah secara paksa setelah Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak mengesampingkan rencana militernya untuk mencaplok Grinlandia (Greenland).

    Pulau luas di Arktika ini merupakan wilayah otonomi dari Denmark, anggota Uni Eropa (UE) dan NATO.

    Scholz: Perbatasan tak dapat diganggu gugat adalah ‘prinsip dasar hukum internasional’

    Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, mengatakan bahwa “seperti biasa, prinsip yang berlaku adalah… perbatasan tidak boleh dipindahkan secara paksa,” merunut pada perjanjian internasional, dalam hal ini Piagam PBB.

    Namun, Hebestreit enggan memberitahukan keseriusan Berlin menanggapi ancaman Donald Trump terhadap wilayah Denmark tersebut.

    “Saya tidak ingin menilai komentar tersebut,” ujar Hebestreit dalam konferensi pers rutin, seraya mengutarakan bahwa pemerintah Jerman sudah “mencatat” sejumlah komentar itu.

    Setelahnya, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa dia telah mendiskusikan pernyataan Trump itu dengan pemimpin UE lainnya. Selain itu, dia menegaskan tentang aturan perbatasan yang tak dapat diganggu gugat merupakan “hukum internasional yang fundamental.”

    Dalam pembicaraannya dengan para pemimpin UE, Scholz mengungkap adanya “ketidakpahaman” terkait “beberapa pernyataan” yang dilontarkan oleh pihak AS.

    Menlu Prancis: Trump tidak boleh mengancam kedaulatan batas wilayah UE

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mendesak supaya Donald Trump tidak mengancam “kedaulatan perbatasan” Uni Eropa.

    “Tak ada pertanyaan soal Uni Eropa yang membiarkan negara lain di dunia, siapa pun mereka, menyerang kedaulatan perbatasannya,” kata Jean-Noel Barrot kepada radio France Inter.

    Barrot menambahkan bahwa, meskipun ia tidak percaya AS akan menyerang Grinlandia, “kita telah memasuki era di mana hukum yang terkuat kembali berlaku.”

    “Kita adalah benua yang kuat, kita harus menjadi lebih kuat,” tambah Barrot.

    UE soal pernyataan Trump: “Hal yang bersifat hipotetis”

    Uni Eropa (UE) menggambarkan kalau pernyataan Trump soal Grinlandia merupakan “hal hipotetis yang liar.”

    “Kita berbicara tentang hal-hal hipotetis yang cukup liar tentang sebuah pemerintahan yang belum ada,” kata juru bicara Komisi Eropa, dikutip dari kantor berita AFP. Juru bicara ini juga mengatakan kalau UE menantikan kerja sama dengan pemerintahan Donald Trump.

    Sementara itu, Kepala Juru Bicara Komisi Uni Eropa Paula Pinho menyebut kedaulatan negara harus dihormati sebagai “hal yang mendasar,” dan menambahkan kalau dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut soal masalah ini karena sifatnya yang “sangat teoritis”.

    Trump soal Grinlandia

    Donald Trump pada hari Senin (06/01) telah menolak untuk mengesampingkan aksi militer hingga ekonomi yang merupakan niatnya, agar AS dapat menguasai Grinlandia dan Terusan Panama.

    “Tidak, saya tidak bisa memastikan salah satu dari keduanya. Namun yang bisa saya katakan, kami membutuhkannya untuk kedaulatan ekonomi,” jawab Trump.

    Sementara itu pada hari Selasa (07/01), anak Donald Trump, yakni Donald Trump Jr. dilaporkan mendarat di Grinlandia. Kedatangannya itu juga berlangsung sesaat setelah ayahnya menyarankan agar Grinlandia menjadi bagian dari AS.

    Presiden terpilih Donald Trump juga menggunakan platform media sosial miliknya, Truth Social, untuk menyatakan ambisi masa depannya soal Grinlandia dan kegembiraannya tentang perjalanan Donald Trump Jr. ke pulau tersebut.

    Dengan klaim alasan kepentingan keamanan nasional AS, Trump juga sudah merencanakan pemberlakuan tarif terhadap Denmark semisal tawarannya untuk membeli Grinlandia ditolak.

    “Grinlandia adalah tempat yang luar biasa, dan rakyatnya akan sangat diuntungkan jika dan ketika Grinlandia menjadi bagian dari negara kami. Kami akan melindunginya, dan menghargainya dari dunia luar yang sangat ganas. Make Greenland Great Again!” terang Trump.

    Semasa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS, Trump telah berencana untuk membeli Grinlandia. Bahkan, dia membatalkan agenda kenegaraan pada tahun 2019 setelah Perdana Menteri Denmark menolak gagasan tersebut.

    Siapa pemilik Grinlandia?

    Denmark mengatakan, Grinlandia merupakan bagian dari kerajaannya yang juga memiliki pemerintahan sendiri, tidak untuk dijual.

    “Saya rasa ini bukan cara yang baik untuk saling berperang secara finansial, padahal kita adalah sekutu dan mitra yang dekat,” tegas Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen saat menanggapi komentar Trump.

    Pada dasarnya, Frederiksen menyebut baik niat Washington untuk menaruh minat besar pada wilayah Arktika tersebut. Namun, hal itu “harus dilakukan dengan cara yang menghormati rakyat Grinlandia.”

    Dari sisi Grinlandia, Perdana Menteri Mute Egede, telah menyerukan kemerdekaan dari Denmark. Namun dia menuturkan, kalau Grinlandia tidak tertarik menjadi bagian dari AS dan menegaskan kalau pulau tersebut tidak dijual.

    mh/ha (Reuters, AFP)

    (nvc/nvc)

  • Perbatasan Tak Bisa Diubah Secara Paksa!

    Perbatasan Tak Bisa Diubah Secara Paksa!

    Berlin –

    Pemerintah Jerman melontarkan kritikan untuk Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Berlin mengingatkan Trump bahwa perbatasan tidak boleh diubah secara paksa, setelah mantan Presiden AS itu menolak mengesampingkan tindakan militer untuk menguasai Greenland, wilayah otonomi Denmark.

    Kritikan itu, seperti dilansir AFP, Kamis (9/1/2025), disampaikan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, saat merespons pernyataan Trump dalam konferensi pers terbaru yang terang-terangan menolak untuk mengesampingkan penggunaan tindakan militer atau ekonomi untuk mengakuisisi Greenland dan Terusan Panama.

    Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda ekspansionis secara luas yang dilontarkan Trump sejak memenangkan pilpres AS pada November lalu.

    “Seperti biasa, prinsip tegas berlaku… bahwa perbatasan tidak boleh dipindahkan dengan paksa,” tegas Hebestreit dalam pernyataannya, merujuk pada perjanjian internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dalam konferensi pers di Florida pada Selasa (7/1), saat ditanya apakah dirinya bisa meyakinkan dunia bahwa dia tidak akan menggunakan pemaksaan militer atau ekonomi ketika berupaya menguasai Greenland dan Terusan Panama, Trump menjawab: “Tidak, saya tidak bisa meyakinkan Anda mengenai keduanya.”

    “Namun saya dapat mengatakan hal ini, kita membutuhkan mereka untuk keamanan ekonomi,” ucap Trump.

    Dia bahkan mengatakan akan memberlakukan tarif terhadap Denmark jika negara itu menolak tawarannya untuk membeli Greenland, yang menurutnya penting bagi keamanan nasional AS.

  • Masa Depan TikTok AS Ada di Tangan Trump

    Masa Depan TikTok AS Ada di Tangan Trump

    Jakarta –

    Pro & Me, sebuah agensi berbasis di Berlin yang mengembangkan strategi untuk sejumlah perusahaan besar di platform TikTok menyimpulkan, meskipun ada pelarangan aplikasi asal Cina tersebut di Amerika Serikat (AS), tapi permintaannya tetap kuat.

    “Saya yakin kekhawatiran serius akan muncul sesaat setelah keputusan akhir dibuat dan diimplementasikan di AS,” kata Pimpinan Pro & Me, Sven Oechler, kepada DW.

    Mulai tanggal 19 Januari 2025 nanti, perusahaan induk TikTok di Cina, ByteDance, harus menjual anak perusahaannya, aplikasi TikTok di Amerika, atau platform tersebut akan dilarang dipasarkan di sistem aplikasi. Hal ini sudah diputuskan sebelumnya oleh Kongres AS pada April 2024. Alasannya, ByteDance diduga kuat berada di bawah pengaruh pemerintah Cina dan berpotensi membagikan data sensitif warga AS kepada Beijing.

    Seberapa Cina aplikasi TikTok?

    Buntut putusan ini, ByteDance mengutip soal kebebasan berekspresi dan telah mengajukan banding terhadap UU tersebut ke Mahkamah Agung AS. Persidangan perdana berlangsung pada 10 Januari 2025.

    ByteDance juga menyangkal soal intervensi langsung dari pemerintah Cina pada TikTok di AS. Lewat situsnya ByteDance berdalih, kepemilikan Cina atas 1% saham pada anak perusahaan mereka, Douyin Information Service, adalah “standar” aturan hukum Cina dan “tidak akan berdampak terhadap operasi global ByteDance di luar Cina, termasuk TikTok.”

    Hanya saja, sampai berita ini ditulis ByteDance belum menanggapi permintaan klarifikasi dari DW.

    Namun, laporan dari Finansial Times pada pertengahan 2024 menunjukkan bahwa hubungan Cina dan TikTok di AS semakin kuat. Surat kabar itu mengutip salah seorang eks pekerja yang mengutarakan kalau klaim soal kedua unit itu terpisah adalah salah.

    Didirikan di Beijing pada tahun 2012 oleh mahasiswa TI, Zhang Ziming dan Liang Rubo, ByteDance berkembang pesat. Pada tahun 2021, Yiming tiba-tiba mengundurkan diri sebagai CEO, dan diambil alih oleh warga negara Singapura, Shou Chew.

    Dalam sebuah rapat dengar pendapat Kongres AS pada Maret 2023 lalu, Shou Chew, mengelak dari pertanyaan tentang sejarah ByteDance, dan hanya menyatakan kalau ByteDance adalah perusahaan yang didirikan di Cina dan sekarang diklaim sebagai perusahaan global.

    Pendiri konsultan digital Strand Consult, John Strand, merasa ada keraguan. “TikTok adalah platform Cina dan pada dasarnya, data apa pun yang dihasilkan pada perangkat lunak atau keras Cina, di bawah hukum Cina, akan tersedia untuk pemerintah Cina setiap saat dan demi alasan apa pun,” katanya John Strand kepada DW.

    Pengaruh politik lewat algoritma?

    TikTok telah menjadi media yang berpengaruh secara politik di dunia, terutama di kalangan para pemilih muda. AS bukanlah negara pertama di dunia yang berupaya melarang TikTok. Di India, TikTok sudah dilarang sejak tahun 2020 dengan alasan keamanan.

    Sementara di Rumania, TikTok dipercaya secara signifikan telah memengaruhi hasil pilpres tahun 2024. Hasilnya dibatalkan setelah ada laporan soal campur tangan Rusia yang menggunakan TikTok untuk mendukung politisi sayap kanan Calin Georgescu yang pro-Rusia. Uni Eropa sendiri telah menjalankan penyelidikan terhadap tuduhan ini.

    Di negara lain, Albania, larangan satu tahun TikTok diberlakukan pada akhir tahun 2024. Alasannya bukan karena campur tangan politik, melainkan demi melindung generasi muda, setelah adanya rencana perkelahian bersenjata di TikTok yang diinisiasi oleh sekolompok remaja.

    “Sangat naif kalau kita berpikir, di Eropa tidak akan lebih banyak lagi pelarangan TikTok,” kata Oechler, yang juga memantau dengan seksama perkembangan terbaru TikTok.

    Untuk saat ini, TikTok telah dilarang di perangkat kerja yang digunakan oleh staf Uni Eropa, dan politisi Jerman juga dilarang mengunduh aplikasi ini di ponsel kerja mereka.

    John Strand percaya kalau sikap atas TikTok yang diambil oleh Presiden AS Donald Trump akan memiliki “pengaruh signifikan” terhadap kebijakan Uni Eropa di masa yang akan datang.

    Trump lebih pilih solusi politik ketimbang pelarangan

    Desember 2024 kemarin, Donald Trump meminta Mahkamah Agung untuk menghentikan sementara pelaksanaan UU yang akan melarang TikTok di AS jika aplikasi ini tidak dijual oleh perusahaan induknya di Cina.

    “Presiden Trump tidak mengambil posisi apa pun tentang manfaat yang mendasari sengketa ini,” tulis Pengacara Donald Trump, D John Sauer, yang juga ditunjuk lewat pengajuan ke pengadilan sebagai Jaksa Agung AS.

    “Sebaliknya, dia dengan hormat meminta Pengadilan mempertimbangkan untuk menunda tenggat waktu Undang-Undang demi divestasi… sehingga memberikan kesempatan kepada Pemerintahan yang akan datang untuk mengejar resolusi politik atas pertanyaan yang dipermasalahkan dalam kasus ini.”

    Sementara itu, Departemen Kehakiman AS telah mendesak Mahkamah Agung untuk menolak permintaan Trump. Dilaporkan juga, presiden terpilih AS ini sudah melakukan pembicaraan untuk mencari solusi politik.

    Strand meyakini kalau Trump akan punya pengaruh signifikan terhadap hasil dari persoalan ini. “Meskipun ada banyak laporan, saya rasa Trump tidak berubah pikiran soal TikTok. Pertempuran melawan platform ini dimulai pada masa jabatan pertamanya. Sekarang, dia menginginkan pujian untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkap Strand.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Seberapa penting pasar AS untuk TikTok?

    TikTok sangat populer di Paman Sam, dengan sekitar 170 juta pengguna, sekitar setengah dari populasi AS menggunakan aplikasi ini, termasuk untuk konsumsi berita.

    ByteDance tidak menanggapi pertanyaan DW tentang pentingnya pasar AS bagi mereka, tetapi Strand mengatakan bahwa penjualan di AS hanya menyumbang 15% dari total pendapatan ByteDance.

    “Masalah yang lebih besar bagi ByteDance adalah kehilangan muka jika mereka dipaksa untuk menjual salah satu permata mahkota mereka,” kata Strand kepada DW.

    Dia menambahkan bahwa investor AS akan terpengaruh oleh larangan itu, pasalnya sekitar 60% perusahaan dimiliki oleh perusahaan investasi, yang banyak di antaranya berbasis di AS dan Jepang. Di antara mereka ada Jeff Yass, investor utama TikTok dan donatur utama Partai Republik AS.

    Oechler percaya bahwa potensi pelarangan operasi TikTok di AS dapat “pada awalnya menguntungkan” beberapa kliennya di Jerman. Karena, mereka sering bersaing dengan influencer AS dalam algoritme rekomendasi TikTok.

    Kata Strand, penghapusan saingan mereka dari AS dari platform tersebut dapat menciptakan lebih banyak visibilitas untuk unggahan dari Jerman.

    Tulisan ini diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video ‘Reaksi Trump-Elon Musk soal Kebijakan Baru Mark Zuckerberg di Meta’:

    (ita/ita)

  • Korban Tewas Serangan di Pasar Natal Jerman Bertambah Jadi 6 Orang

    Korban Tewas Serangan di Pasar Natal Jerman Bertambah Jadi 6 Orang

    Berlin –

    Korban tewas dalam serangan mobil menabrak kerumunan orang di pasar Natal yang digelar di Magdeburg, Jerman, bertambah menjadi enam orang. Satu korban luka yang dirawat di rumah sakit sejak serangan Desember lalu itu dinyatakan meninggal dunia pekan ini.

    Jaksa wilayah Naumburg, seperti dilansir AFP, Senin (6/1/2025), mengumumkan seorang wanita berusia 52 tahun meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat untuk luka-luka yang dideritanya dalam serangan di Magdeburg.

    Dalam serangan yang terjadi pada 20 Desember lalu itu, sebuah kendaraan merek BMW berwarna hitam melaju kencang melintasi pasar Natal yang ramai orang. Kendaraan itu menabrak orang-orang yang ada di pasar Natal itu, dan membuat banyak orang tergeletak di antara kios-kios yang meriah.

    Selain menewaskan sedikitnya enam orang, menurut data terbaru Kementerian Dalam Negeri Jerman, sebanyak 299 orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan mengerikan tersebut.

    Otoritas berwenang Jerman telah menangkap seorang dokter psikiatri asal Arab Saudi, Taleb al-Abdulmohsen, yang berusia 50 tahun. Abdulmohsen ditangkap di lokasi kejadian setelah kendaraan yang dikemudikannya untuk menabrak orang-orang itu ringsek.

    Namun motif Abdulmohsen melakukan serangan mematikan itu masih belum jelas hingga kini.

    Dalam banyak postingan online, Abdulmohsen diketahui banyak menyuarakan pandangan anti-Islam dan meluapkan kemarahan terhadap otoritas Jerman. Dia juga disebut mendukung narasi konspirasi sayap kanan Berlin mengenai “Islamisasi” kawasan Eropa.

  • Jerman Luncurkan Platform Digital Baru untuk Aplikasi Visa

    Jerman Luncurkan Platform Digital Baru untuk Aplikasi Visa

    Berlin –

    Kementerian Luar Negeri Jerman telah meluncurkan platform digital baru untuk aplikasi visa. Dalam siaran persnya, Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock menyebut platform ini sebagai “revolusi administrasi yang nyata.”

    Portal digital tersebut dirancang untuk mempermudah akses terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan bagi individu yang ingin bekerja, belajar, atau bergabung dengan keluarga mereka di Jerman. Melalui portal ini, para pemohon dapat memilih di antara 28 kategori visa nasional secara online.

    Portal baru ini resmi tersedia mulai 1 Januari 2025 dan dapat diakses secara online di internet https://digital.diplo.de/visa.

    Reformasi proses visa

    Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock memuji sistem baru ini sebagai langkah maju yang signifikan, menyebut reformasi tersebut “sudah lama ditunggu-tunggu.”

    “Setiap tahun, Jerman kekurangan sedikitnya 400.000 pekerja terampil,” kata Baerbock.

    “Di masa seperti ini, kita tidak bisa lagi menunda-nunda untuk mempermudah kedatangan orang-orang terbaik ke sini. Proses lamaran yang rumit dan waktu tunggu yang panjang tidak boleh menjadi hambatan,” tambahnya.

    Baerbock juga menekankan bahwa Jerman, sebagai negara imigrasi, memerlukan “proses visa nasional yang canggih—modern, digital, dan aman.”

    (nvc/nvc)

  • Sindir Pemimpin Jerman hingga Campur Tangan Pemilu

    Sindir Pemimpin Jerman hingga Campur Tangan Pemilu

    Berlin –

    Menjelang pemilu Jerman yang akan berlangsung pada 23 Februari 2025, suhu politik semakin memanas. Partai sayap kanan Alternative fr Deutschland (AfD) saat ini berada di posisi kedua dalam jajak pendapat dengan perolehan suara sekitar 20%.

    Dukungan partai ini mendapatkan sorotan setelah miliarder Elon Musk secara terbuka memberikan dukungannya.

    Elon Musk, pengusaha AS kelahiran Afrika Selatan yang kini berusia 53 tahun, dianggap telah melakukan intervensi langsung dalam kampanye politik di Jerman. Tidak hanya mendukung AfD secara terbuka, Musk juga melontarkan serangkaian komentar kontroversial terhadap para pemimpin lembaga demokrasi tertinggi di Jerman.

    Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, Musk menyebut Presiden Frank-Walter Steinmeier sebagai “tiran yang anti-demokrasi,” menambahkan kata “Memalukan.”

    Kantor Presiden Steinmeier mencatat pernyataan tersebut tetapi memilih untuk tidak memberikan tanggapan resmi.

    Reaksi Para Politisi Jerman

    Pernyataan Musk memicu kemarahan di kalangan politisi Jerman. Mereka menyebut komentar tersebut “ofensif,” “tidak bermartabat,” dan “melewati batas.”

    Kontroversi ini semakin meningkat setelah Musk menerbitkan opini di salah satu harian Jerman yang secara terbuka mendukung AfD. Juru bicara pemerintah Jerman menilai langkah Musk sebagai upaya nyata untuk memengaruhi hasil pemilu.

    Pada November lalu, setelah bubarnya koalisi tiga partai pemerintah Jerman, Musk juga menyerang Kanselir Olaf Scholz melalui unggahan di X, menyebutnya sebagai “bodoh” (Olaf ist ein Narr). Serangan ini menambah daftar panjang komentar kontroversial Musk terhadap pemimpin politik Jerman.

    Hukum Pencemaran Nama Baik di Jerman

    Di Jerman, kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 5 Undang-Undang Dasar. Namun, undang-undang tersebut juga melindungi individu dari penghinaan publik melalui kategori “kejahatan kehormatan”. Hal ini mencakup penghinaan, fitnah, dan penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi atau menyebabkan kerugian finansial dan emosional.

    Pelanggaran penghinaan dapat dihukum hingga dua tahun penjara, tetapi biasanya hanya berupa denda. Hukuman yang lebih berat, seperti penjara, hanya diberikan dalam kasus berulang atau jika penghinaan mengandung unsur rasisme atau antisemitisme.

    Namun, hukum ini hanya dapat diterapkan jika pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan resmi.

    Tidak Ada Langkah Hukum terhadap Musk

    Hingga saat ini, politisi yang dihina oleh Musk, termasuk Presiden Steinmeier dan Kanselir Scholz, tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan hukum. Meskipun demikian, Menteri Ekonomi Robert Habeck dari Partai Hijau sebelumnya pernah mengajukan tuntutan penghinaan atas unggahan serupa di media sosial.

    Musk juga pernah menghina Habeck sebagai “idiot” (Schwachkopf) dalam sebuah unggahan pada November lalu. Insiden ini mencerminkan peningkatan serangan terhadap politisi Partai Hijau, yang tidak hanya berupa penghinaan verbal tetapi juga ancaman fisik dan serangan langsung.

    Miliarder AS ini diperkirakan akan semakin menunjukkan dukungannya kepada AfD. Menurut juru bicara AfD, rencana konkret sedang dibuat untuk mengatur pertemuan antara Musk dan pemimpin partai, Alice Weidel, melalui fitur obrolan X-Space.

    Langkah ini diprediksi akan memperkuat hubungan Musk dengan AfD, sekaligus memicu kritik lebih lanjut terkait intervensinya dalam politik Jerman.

    Artikel ini diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.

    (nvc/nvc)

  • Gangguan Komputer Picu Antrean Panjang di Bandara-bandara Jerman

    Gangguan Komputer Picu Antrean Panjang di Bandara-bandara Jerman

    Berlin –

    Bandara-bandara di wilayah Jerman mengalami gangguan signifikan karena adanya masalah sistem komputer. Gangguan yang diwarnai pemadaman IT secara nasional itu berdampak pada sistem kepolisian di pengawasan perbatasan Jerman.

    Akibatnya, antrean imigrasi yang lebih panjang dialami oleh para penumpang dari luar zona perjalanan Schengen Uni Eropa pada Jumat (3/1) waktu setempat.

    “Saat ini terjadi gangguan IT secara nasional,” ucap juru bicara Kepolisian Federal Jerman dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Sabtu (4/1/2025).

    Otoritas bandara Berlin mengonfirmasi waktu tunggu yang lebih lama untuk pemeriksaan imigrasi bagi para penumpang non-zona Schengen.

    Gangguan komputer itu memaksa para petugas penjaga perbatasan Jerman untuk memproses secara manual para penumpang yang datang dari luar zona bebas paspor Schengen. Pemeriksaan di perbatasan biasanya ditangani oleh sistem otomatis.

    Penyebab gangguan komputer itu belum diketahui secara jelas.

    Namun pemadaman IT secara nasional itu memicu antrean panjang di pos pemeriksaan perbatasan di sejumlah bandara di Jerman, termasuk Bandara Frankfurt yang merupakan bandara tersibuk di negara tersebut.