Xcloud.id

kab/kota: Berlin

  • Tak Hanya Louvre, Museum Eropa Bersaing untuk Dapatkan Pengunjung

    Tak Hanya Louvre, Museum Eropa Bersaing untuk Dapatkan Pengunjung

    Jakarta –

    Jika Anda belum pernah ke Louvre, maka Anda belum benar-benar melihat Paris – mungkin itulah yang dipikirkan oleh sembilan juta pengunjung museum setiap tahunnya saat mereka berjalan melewati gedung museum berusia 230 tahun itu sembari melewati kerumunan yang padat untuk sekilas melihat lukisan Mona Lisa. Sementara itu, kondisi bangunan mulai memburuk – dindingnya lembab, karya seninya terancam rusak – dan pintu masuk di bawah piramida kaca, ikon museum itu, terlalu kecil untuk menampung kerumunan pengunjung yang terus bertambah. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menginstruksikan renovasi menyeluruh. Sampai tahun 2031, bangunan tua museum akan memiliki tampilan baru dan modern.

    Museum untuk masa depan

    Memperbarui museum untuk masa depan dan berusaha terus kompetitif menarik pengunjung internasional, juga merupakan PR besar untuk Berlin, Ibukota Jerman. Tiga juta orang mengunjungi Museumsinsel di kota tersebut setiap tahunnya. Museumsinsel adalah sebuah kompleks bangunan berarsitektur klasik dan modern yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO. Usia telah menggerogoti bangunan-bangunan Museumsinsel sejak lama. Pada tahun 1999, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), yang mengelola museum-museum tersebut, membuat rencana renovasi menyeluruh untuk masing-masing bangunan. Sebuah proyek yang ternyata menelan biaya miliaran Euro.

    Tiga dari lima bangunan bersejarah di Museumsinsel telah selesai direnovasi dan dibuka kembali: Alte Nationalgalerie, Museum Bode, dan Neues Museum. Sejak 2019, James-Simon-Galerie yang modern berfungsi sebagai ‘pintu masuk’ bagi pengunjung Museumsinsel.

    Pekerjaan renovasi Pergamonmuseum dimulai pada tahun 2012 dan dijadwalkan akan berlangsung hingga setidaknya tahun 2037. Karya seni oriental yang terkenal seperti Altar Pergamon dan Gerbang Ishtar Biru – keduanya merupakan daya tarik pengunjung – akan digudangkan selama tahun-tahun mendatang.

    Lebih dari sekadar tempat swafoto yang keren

    Ada alasan mengapa renovasi museum membutuhkan waktu yang lama. Bangunan-bangunan museum yang rusak akibat iklim, cuaca, dan usia, biasanya merupakan bangunan cagar budaya. Ini berarti restorasi harus mengikuti persyaratan yang ketat dan pada saat yang sama, bangunan tersebut harus direstorasi secara berkelanjutan, minim jejak karbon, dan dibangun secara modern. SPK juga dikritik karena pekerjaan konstruksi Pergamonmuseum yang sangat panjang dan ekstensif: publik akan kehilangan kesempatan untuk melihat kekayaan budaya di museum itu untuk waktu yang sangat lama.

    Namun, setelah selesai, SPK menjanjikan ruang pameran yang lebih besar, berbagai program dengan berbagai topik seperti keragaman dan keluarga, serta lebih banyak tur dengan pemandu untuk anak-anak dan remaja dan aksesibilfitas untuk kaum disabilitas. Dengan tampilan kontemporer, semua kelompok usia dan orang-orang dari semua tingkat pendidikan dapat dijangkau. Pengunjung muda pun mendapatkan lebih dari sekadar tempat keren untuk berswafoto di Instagram.

    Museum untuk semua orang

    Sejak pandemi virus corona, ketika museum ditutup dan mengalami kerugian besar, pengelola museum menyadari bahwa pengunjung perlu dijangkau dengan penawaran alternatif dan museum bukanlah hanya tempat ‘berziarah’ bagi para pencinta seni. Banyak orang menganggap kunjungan ke museum sebagai kegiatan rekreasi, terutama pada sore hari yang hujan atau bagian dari perjalanan wisata mereka. Konsep yang baik adalah dengan melihat museum tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai tempat pertemuan dengan nuansa khusus.

    Banyak kota telah menyelenggarakan “Long Nights the Museum” (Malam Panjang di Museum) selama beberapa dekade – dimana pengunjung dapat berjalan-jalan di museum pada malam hari dengan harga yang lebih murah, makan, minum, mengobrol, mendengarkan konser, atau bahkan menari diiringi DJ dan musik. Museumsinsel di Berlin juga menyelenggarakan hal yang serupa.

    Museum lain, seperti Badisches Landesmuseum di Karlsruhe, mengandalkan kesetiaan pelanggan pengguna langganan, bukan dengan tiket masuk. Hal ini menghilangkan perasaan bahwa pengunjung harus melihat semuanya dalam satu kali kunjungan – mereka yang ingin bisa datang beberapa kali dan dapat menghindari antrean panjang. Di sisi lain, penawaran tambahan multimedia dan interaktif sudah mapan.

    Pentingnya media sosial

    Eike Schmidt, dari Jerman, telah menangani masalah antrian selama menjabat sebagai direktur Galeri Uffizi (2015 – 2023) di Florence. Dia bertekad untuk mengubah sistem masuk museum terkenal itu. Dengan bantuan para ahli IT, ia mengembangkan sistem akses masuk yang canggih. Penggemar seni dapat memesan slot waktu untuk kunjungan mereka secara online. Program dan algoritme mengontrol arus pengunjung dengan menentukan bagaimana orang bergerak dan kapan, atau berapa lama mereka berada di titik-titik tertentu. Harga tiket masuk lebih tinggi pada musim ramai dan lebih rendah pada musim sepi. “Kami memiliki lebih sedikit pengunjung dari bulan Juni hingga Oktober. Namun kami berhasil mengimbanginya pada musim sepi pengunjung,” kata Schmidt dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Jerman DPA pada tahun 2019. Dia mencapai rekor jumlah pengunjung dengan konsep tersebut.

    Terlebih lagi, Schmidt telah membuat museum ini dapat diakses secara digital. “Ketika saya tiba, Uffizi bahkan tidak memiliki situs web sendiri, apalagi kanal media sosial,” kata Schmidt pada tahun 2019. Saat ini, saluran Instagram Uffizi memiliki lebih dari 800.000 pengikut.

    Hampir semua museum kini menyadari peran penting media sosial. Bahkan TikTok begitu didayagunakan oleh museum-museum klasik seperti Uffizi (dengan 170.000 pengikut), Rijksmuseum di Amsterdam (200.000 pengikut), atau Museum of Modern Art (MoMa) di New York (300.000 pengikut). Salah satu dari beberapa museum Jerman yang memiliki saluran TikTok yang sukses adalah Museum für Naturkunde di Berlin – dengan hampir 56.000 pengikut.

    Banyak museum yang bekerja sama dengan influencer untuk meluaskan jangkauan mereka. Salah satunya adalah Jette Lübbehüsen, yang bekerja untuk Museum Van Gogh di Amsterdam. Salah satu formatnya yang paling sukses adalah “Famous Painting as Outfit”, di mana ia menunjukkan dirinya dalam pakaian estetik yang terinspirasi oleh karya seni.

    Meskipun Louvre belum memiliki saluran TikTok, museum ini diiklankan di platform tersebut oleh ribuan pengguna TikTok – termasuk gambar kerumunan orang yang mengambil foto Mona Lisa dengan ponsel mereka. Di Louvre yang baru setelah renovasi, pengunjung akan memiliki lebih banyak ruang – karena lukisan terkenal Mona Lisa karya Leonardo da Vinci (1452-1519) itu akan memiliki ruangan tersendiri.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Utang atau Realokasi, Bagaimana Jerman Ingin Menambah Belanja Pertahanan? – Halaman all

    Utang atau Realokasi, Bagaimana Jerman Ingin Menambah Belanja Pertahanan? – Halaman all

    Dalam skenario invasi adidaya nuklir, sistem pertahanan Jerman hanya mampu bertahan selama beberapa hari, demikian peringatan pakar militer nasional. Sejak perang di Ukraina, pemerintah di Berlin sibuk membenahi anggaran Bundeswehr yang dipaksa menghemat selama lebih dari dua dekade.

    Untuk menjembatani pendanaan, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengucurkan anggaran tambahan yang disebut “asset khusus” untuk belanja militer sebesar 100 miliar Euro pada awal 2022 silam.

    Namun menjelang pemilu legislatif yang dipercepat, Jerman kembali mendebatkan bagaimana membiayai ekspansi Bundeswehr di tengah cekaknya kas negara.

    Pada tahun 2024, anggaran pertahanan Jerman dipatok sebesar 52 miliar Euro, ditambah sekitar 20 miliar Euro per tahun dari dana khusus militer. Jumlah tersebut belum ditambah bantuan militer untuk Ukraina.

    Secara keseluruhan, Jerman membelanjakan sekitar 90,6 miliar Euro tahun lalu untuk pertahanan. Artinya, pemerintah di Berlin berhasil memenuhi syarat minimal belanja militer di NATO, yang sebesar dua persen dari Produk Domestik Bruto, PDB. Tuntutan ini berulang kali disuarakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Eropa.

    Dana khusus habis tahun 2027

    Perkaranya, pengeluaran militer sebesar 2% di Jerman hanya bersifat sementara, dan dihitung selama dana khusus sebesar 100 miliar Euro masih dibayarkan hingga tahun 2027.

    Menurut Menteri Pertahanan Boris Pistorius, dana belanja tambahan tersebut akan sudah diikat secara kontraktual pada tahun ini. Uang itu kemudian akan dibelanjakan paling lambat akhir tahun 2027, antara lain untuk membiayai pemesanan jet tempur siluman F-35A, helikopter serbu, pengangkut personel lapis baja, pesawat patroli maritim, fregat dan sistem pertahanan rudal Patriot.

    Kebutuhannya tinggi, terutama karena Bundeswehr telah mengirimkan sebagian cadangan senjata ke Ukraina. Dengan pengadaan alutsista yang baru, Pistorius ingin memulihkan “kesiapan perang” Bundeswehr, dalam menghadapi ancaman invasi.

    Pemilihan umum legislatif kali ini bisa menjadi kesempatan bagi Jerman untuk melembagakan dana tambahan ke dalam anggaran tahunan. Akibat kisruh politik di Berlin, pemerintah sejauh ini belum menerbitkan rencana belanja untuk tahun 2025. Namun menurut laporan media, anggaran militer hanya akan ditambah sebanyak 1,2 miliar menjadi 53,25 miliar Euro.

    Padahal, untuk mencapai target dua persen dalam jangka menengah, Jerman harus menambah anggaran militer sebanyak antara 28 hingga 30 miliar euro per tahun.

    Kandidat kanselir Jerman dari partai konseratif CDU, Friedrich Merz menegaskan bulan Desember lalu di Berlin, Bundeswehr membutuhkan “setidaknya 80 miliar Euro per tahun.”

    “Kita harus menutup celah ini paling lambat pada tahun 2027. Tugas ini akan menuntut upaya yang sangat besar, dan tidak dapat dilakukan tanpa mengubah prioritas dalam anggaran”, ujar Merz.

    CDU realokasi anggaran belanja

    Bagi Merz, penambahan belanja militer tidak harus dibiayai lewat utang baru. “Kami tetap berpegang pada aturan pembatasan utang dalam Undang-Undang Dasar,” tulis Partai Uni Kristen Demokrat, CDU, dalam program politiknya.

    Sebagai gantinya, Merz mengusulkan untuk merelokasi anggaran demi mendukung angkatan bersenjata Jerman. “Hal ini harusnya bisa tercapai dengan anggaran negara yang lebih dari 1000 miliar euro.”

    Selain itu, Merz menegaskan bahwa CDU memahami “sasaran dua persen NATO sebagai batas bawah, bukan batas atas.”

    Meski demikian, Jerman menolak imbauan Presiden AS Donald Trump bahwa setiap negara anggota NATO harus mengalokasikan lima persen dari PDB-nya untuk pertahanan.

    Menteri Ekonomi Robert Habeck, calon kanselir dari Partai Hijau, bahkan mengusulkan anggaran sekitar tiga setengah persen dari PDB untuk pertahanan dalam beberapa tahun mendatang.

    Namun berbeda dengan usulan CDU, Partai Hijau menilai pemerintah “akan membutuhkan pinjaman lebih tinggi dalam jangka menengah,” demi membiayai modernisasi Bundeswehr.

    Dana Khusus kedua?

    Salah satu isu yang kembali dibahas adalah pembentukan dana khusus kedua untuk militer Jerman. Namun, Menteri Pertahanan Boris Pistorius menolak gagasan tersebut. “Bagi saya, yang penting adalah tidak membuatnya lagi dalam bentuk dana khusus, karena dana khusus tidak menggambarkan kenaikan biaya operasional untuk pengadaan peralatan militer baru,” ujar Pistorius.

    Dalam artian, biaya untuk bahan bakar, suku cadang, pemeliharaan, dan personel yang bertambah akibat pembelian sistem senjata baru.

    Selama Perang Dingin, Jerman Barat memang terbiasa mengalokasikan sejumlah besar uang untuk pertahanan. Rata-rata tiga persen dari PDB digunakan untuk membeli tank, pesawat tempur, dan membangun jaringan barak yang padat. Pada tahun 1963, pengeluaran pertahanan bahkan mencapai 4,9 persen dari PDB.

  • Farhan Dukung Sport Tourism Agar Kota Bandung Mendunia

    Farhan Dukung Sport Tourism Agar Kota Bandung Mendunia

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bandung terpilih, M. Farhan menegaskan salah satu upaya untuk untuk memperkenalkan Kota Bandung lebih mendunia adalah dengan sport tourism. Sebab Sport tourism ini bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pariwisata di kota-kota besar di Indonesia bahkan di dunia.

    Hal tersebut diungkapkan Farhan dalam acara Launching Jurnalis Lifestyle Bisnis (JLB) dan Bincang media “Membangun Ekosistem Sport Tourism di Bandung: dari Lokal hingga Mendunia” di Hotel Ibis Bandung Pasteur, Selasa (4/2/2025).

    Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pariwisata Kota Bandung yang juga Ketua Riung Priangan, Arief Bonafianto, General Manager Hotel ibis Bandung Pasteur, Ika Florentina, dan PR EIGER Adventura, Suhan Samsurijal.

    “Ada 3 alasan hal ini bisa terjadi. Pertama sport tourism bisa menggabungkan antara kegiatan hobi, prestasi dengan kegiatan perekonomian yang sangat besar di tempat event itu digelar,” kata Farhan.

    Kedua, katanya Sport tourism tidak hanya melibatkan atlet tapi para wisatawan pun bisa ikut aktif terlibat dan bergerak dalam kegiatan olahraga tersebut. Ketiga, sport tourism juga bisa menjadi branding yang luar biasa bagi sebuah kota atau tempat tersebut.

    Ia menyebutkan sport tourism sudah dicontohkan sejak sejak Piala Dunia pada tahun 1990-an. Dengan event tersebut akhirnya dunia terbelalak karena dampaknya yang sangat luar biasa. Penontonnya begitu banyak dan hal ini berdampak pada sektor lain, termasuk ekonomi.

    Contoh lainnya, kata Farhan adalah event World Marathon Majors (WMM) yang diselenggarakan di Tokyo, Berlin, London, Boston, Chicago, dan New York. Ke-6 kota ini menjadi terkenal bagi mereka yang hobi lari jarak jauh juga wisatawan lainnya. Ratusan ribu datang ke kota tersebut dan melakukan aktivitas lain, seperti membawa brand fesyen dan lainnya.

    “Akhirnya dari kegiatan olahraga ini membuat banyak orang terbuka lebar. Bagaimana sebetulnya sport tourism bisa menjadi sebuah alasan bagaimana kita bisa menggerakkan sebuah sektor ekonomi yang sangat besar,” tegas Farhan.

    Tahun ini Kota Bandung akan menggelar event lari terbesar. Dapat digambarkan event lari yang dihadiri ratusan ribu orang itu akan melibatkan banyak industri. Misalnya industri perbankan, di mana melalui event tersebut ada sistem pembayaran online.

  • Unjuk Rasa di Jerman, 160.000 Orang Protes ‘Kolaborasi’ CDU-AfD

    Unjuk Rasa di Jerman, 160.000 Orang Protes ‘Kolaborasi’ CDU-AfD

    Jakarta –

    Pada Minggu (2/2), polisi Berlin mengatakan sekitar 160.000 orang menghadiri aksi di ibu kota Jerman, Berlin, untuk memprotes partai konservatif Christian Democratic Union (CDU), yang ikut mengandalkan dukungan partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) di parlemen.

    Pada Jumat (31/1), parlemen Jerman (Bundestag) menolak sebuah rancangan undang-undang untuk memperketat undang-undang suaka secara signifikan yang didukung oleh CDU dan partai konservatif Bavaria Christian Social Union (CSU), partai sayap kanan AfD, partai Free Democrats (FDP) yang berfokus pada bisnis, dan partai populis Sahra Wagenknecht Alliance (BSW).

    Namun, kerja sama antara kaum konservatif Jerman dan AfD yang berhaluan kananlah yang memicu protes di Berlin.

    ‘Memalukan Anda CDU’

    Tak lama setelah unjuk rasa dimulai di luar parlemen federal, beberapa pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan seperti “Memalukan Anda CDU” sebelum bergerak menuju markas besar partai tersebut.

    Ada pula yang menuduh CDU dan calon kanselirnya Friedrich Merz telah membuat “perjanjian dengan setan” karena mencari dukungan AfD untuk meloloskan RUU anti-imigrasi.

    Merz sangat ingin menjauhkan diri dari aliansi potensial antara CDU/CSU dan AfD, apalagi pemilihan umum Jerman tinggal tiga minggu lagi. Jajak pendapat menunjukkan CDU/CSU berada di posisi pertama di antara para pemilih, dan AfD berada di posisi kedua.

    “Saya telah mengatakan dengan sangat jelas dan tegas berkali-kali: Tidak akan ada kerja sama dari kami dengan AfD,” tegas Merz pada Minggu (2/2).

    “Kami berjuang untuk mendapatkan mayoritas politik di tengah-tengah spektrum demokrasi kami,” kata Merz dalam sebuah inspeksi untuk kongres partai.

    Ketika ditanya apakah ia akan menerima suara AfD untuk mengamankan mayoritas jika tidak ada partai yang menang, Merz menjawab: “Tidak.”

    Kampanye CDU untuk mendapatkan dukungan dari AfD di parlemen pekan lalu memicu kemarahan luas di Jerman. Pada Rabu (29/1), CDU mengesahkan mosi tidak mengikat tentang migrasi dengan dukungan AfD, memecahkan tabu dalam politik modern Jerman.

    Menjauhnya Merz dari ‘firewall’ membuat anggota CDU keluar dari partai

    Merz sebagai calon terdepan menjelang pemilu Jerman mendatang, mendobrak “firewall” yang dibuat setelah kengerian yang ditimbulkan oleh Nazi Jerman.

    Sejak akhir Perang Dunia II dan Holocaust, ada konsensus di antara partai-partai politik tradisional Jerman bahwa sayap kanan yang ekstrem tidak boleh dibiarkan memerintah lagi. Apa yang disebut “firewall” ini juga telah diperluas untuk membuka kolaborasi dengan partai-partai sayap kanan dalam kapasitas apa pun.

    RUU migrasi yang lebih ketat ditolak oleh anggota parlemen, tetapi dampaknya tidak berhenti sampai di situ.

    Michel Friedman, mantan politisi dan wakil presiden Dewan Pusat Yahudi di Jerman, mengumumkan pengunduran dirinya dari CDU, dengan alasan kolaborasi partai tersebut dengan AfD dalam kebijakan migrasi. Keputusan tersebut menandai apa yang Friedman gambarkan sebagai “bencana besar bagi demokrasi.”

    Friedman menghadiri protes hari Minggu (2/2) di Berlin, dan mengatakan bahwa Jerman harus tetap fokus untuk mencegah kebangkitan sayap kanan.

    Mengacu pada AfD, Friedman mengatakan: “Partai kebencian adalah partai yang tidak berdasarkan demokrasi.”

    Ia menambahkan bahwa ia tidak dapat memaafkan kesalahan CDU dalam mencari dukungan dari AfD untuk rancangan undang-undang tersebut, meskipun rancangan undang-undang tersebut gagal disahkan di parlemen.

    “Jangan sampai kita justru mempermudah langkah partai kebencian dengan menyerang CDU, terutama saat kampanye pemilu. Sebaliknya, kita harus fokus memastikan bahwa satu dari lima pemilih tidak memilih AfD,” katanya.

    Selama akhir pekan puluhan ribu orang turun ke jalan di Aachen, Augsburg, Braunschweig, Bremen, Cologne, Essen, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, Leipzig, Würzburg, dan beberapa kota kecil lainnya untuk memprotes CDU/CSU yang ikut mengandalkan dukungan partai sayap kanan AfD di parlemen untuk mendorong RUU migrasi tersebut.

    mel/pkp (AFP, dpa, epd)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Waspadai Penipuan Berkedok Magang di Eropa

    Waspadai Penipuan Berkedok Magang di Eropa

    loading…

    Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (PERINMA) menyelenggarakan webinar edukasi bertajuk Cegah Penipuan Berkedok Studi dan Magang di Eropa. Foto/istimewa

    JAKARTA – Isu penipuan berkedok studi dan magang di luar negeri marak terjadi. Korban pada umumnya adalah pelajar dan mahasiswa yang memiliki harapan untuk melanjutkan studi dan bekerja di luar negeri.

    Misalnya kasus yang menjadi trending topik di Indonesia pada 2024 lalu, yaitu sebanyak 1.047 mahasiswa Indonesia dari 33 kampus di Indonesia menjadi korban agen ilegal karena dijanjikan magang di Jerman, yang ternyata hanya kerja musim libur semester dan merupakan jenis kerja kasar yang tidak ada sangkut pautnya dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

    Selain itu korban juga mendapat perlakukan dan pengalaman tereksploitasi. Korban harus membayar jutaan rupiah sebelum berangkat dan dibebankan puluhan juta rupiah yang nantinya dipotong dari gaji yang diterima. Belum lagi eksploitasi terkait jenis pekerjaan dan waktu bekerja, ditambah situasi hidup yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta memberatkan korban.

    Terkait hal ini, organisasi terbesar lintas negara di Eropa, Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (PERINMA) menyelenggarakan webinar edukasi bertajuk “Cegah Penipuan Berkedok Studi dan Magang di Eropa” pada Rabu, 29 Januari 2025 pukul 19:30 Waktu Eropa Tengah (WET). Hadir sebagai narasumber yakni, Atase Polri KBRI Berlin Kombes Pol Shinto Silitonga.

    Webinar ini diselenggarakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan diaspora Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam memilih agen yang menjanjikan studi dan magang khususnya ke Eropa. Webinar dimulai dengan persembahan lagu “Pelajar Pancasila” karya Eka Gustiwana dan dinyanyikan oleh Kikan Namara, dilanjutkan dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul lagu Mars PERINMA.

    Ketua Umum PERINMA Rizal Tirta mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah bekerja keras menangani kasus penipuan yang telah teridentifikasi dan juga menolong para korban. Rizal juga mengingatkan untuk waspada dan mempersempit ruang gerak agen-agen ilegal.

    “Tugas kita bukanlah menangkap dan mengadili agen-agen tersebut, melainkan tugas kita adalah menjaga agar jangan sampai kembali jatuh korban yang baru,” tegas Rizal, Senin (3/2/2025).

    Rizal juga menyampaikan terima kasihnya kepada narasumber webinar dalam memberikan informasi maupun edukasi kepada warga Indonesia, khususnya yang berada di Eropa.

    Sementara itu, Kombes Pol. Shinto Silitonga mengatakan bonus demografi Indonesia banyak dimanfaatkan untuk mendatangkan tamatan SMA maupun SMK dari berbagai wilayah Indonesia untuk datang ke Jerman guna mengikuti program ausbildung (sekolah vokasi). Atase Polri KBRI Berlin ini juga mengungkapkan para mahasiswa di luar negeri masuk dalam kelompok tereksploitasi dan tereksploitasi lanjutan.

  • Kegagalan Misi Afghanistan Jadi Pelajaran Penting bagi Jerman

    Kegagalan Misi Afghanistan Jadi Pelajaran Penting bagi Jerman

    Berlin –

    Parlemen Jerman ingin mengetahui mengapa misi Bundeswehr selama 20 tahun di Afghanistan gagal, dan pelajaran apa yang dapat dipetik untuk misi-misi luar negeri lainnya.

    “Kita tidak boleh gagal lagi seperti yang kita alami di Afghanistan,” kata Schahina Gambir, anggota parlemen Partai Hijau berusia 23 tahun. Ia adalah anggota Komisi Angket parlemen Jerman, Bundestag, yang selama dua setengah tahun meneliti kegagalan misi internasional di Afghanistan.

    Dari sudut pandang Gambir, perempuan Afghanistan yang lahir di Kabul dan besar di Jerman, misi militer Jerman Bundeswehr di negara asalnya punya konsekuensi pahit: “Misi 20 tahun di Afghanistan adalah misi terbesar, termahal dengan korban terbanyak dalam sejarah (pascaperang Jerman).”

    Lima puluh sembilan tentara Bundeswehr tewas selama misi di Afghanistan, yang dipicu oleh serangan teroris 11 September 2001 di AS. Setelah penarikan pasukan Bundeswehar Agustus 2021, kelompok Islam radikal Taliban kembali berkuasa. Situasi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, telah memburuk secara dramatis sejak saat itu.

    “Komisi Angket yang dibentuk parlemen Jerman Bundestag, diberi mandat untuk menarik pelajaran dari Afghanistan untuk keterlibatan militer Jerman di masa depan,” kata Michael Mller, ketua komisi. Selain aspek militer, harus ditinjau juga peran bantuan kemanusiaan dan komitmen diplomatik yang, katanya.

    “Kita perlu melakukan evaluasi diri secara kritis,” kata Michael Mller dari Partai Sosial Demokrat SPD.

    Menyoroti situasi global saat ini, dia mengatakan koordinasi internasional yang lebih baik sangatlah penting. “Kita menyaksikan krisis dan perang. Kita semakin melihat dengan jelas bahwa Jerman juga akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam krisis-krisis di masa mendatang,” jelasnya.

    Tidak ada strategi yang jelas untuk misi Afghanistan

    Dengan latar belakang misi Bundeswehr yang gagal di Afghanistan, laporan akhir komisi mencantumkan lebih dari 70 rekomendasi kepada para politisi.

    “Keterlibatan di masa depan memerlukan strategi yang dirumuskan dengan tujuan yang jelas, dapat diverifikasi, dan realistis, serta mendefinisikan efek yang diharapkan,” kata laporan itu.

    Komisi dan para ahli yang diwawancarai meyakini hampir tidak ada satu pun elemen ini yang dikembangkan untuk Afghanistan.

    Untuk misi masa depan di luar negeri, laporan tersebut merekomendasikan agar semua mitra yang terlibat mengembangkan gambaran umum tentang situasi, dan meningkatkan keterlibatan penduduk lokal. “Di negara penempatan, komunikasi harus disesuaikan dengan kelompok sasaran, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan agama,” kata laporan itu.

    Salah satu saran adalah menyertakan informasi dari para ahli yang kembali dari daerah penempatan, serta dari pihak sekutu dan mitra dari masyarakat sipil.

    Komisi Angket juga menemukan, selama misi Jerman di Afghanistan tidak ada pertukaran pengalaman dan informasi yang cukup, karena hampir tidak ada koordinasi antara kementerian pemerintah.

    “Masing-masing kementerian mendorong proyeknya dengan komitmen besar, hanya dari perspektifnya sendiri,” kata Michael Mller.

    Meskipun berbagai kementerian melaksanakan proyeknya penuh semangat, tampaknya mereka melupakan gambaran yang lebih besar dari situasi di kawasan. Ada komunikasi yang tidak memadai oleh berbagai kementerian, termasuk pertahanan, pembangunan, urusan luar negeri, dan kementerian dalam negeri. Komisi Penyelidikan Afghanistan secara umum menyetujui penilaian Komisi Angket.

    Merkel akui misi di Afghanistan punya kekurangan serius

    Mantan Kanselir Angela Merkel adalah saksi terakhir yang diperiksa oleh Komisi Penyelidikan Afghanistan pada Desember 2024, dan dia mengakui kegagalan serius dalam misi itu.

    “Perbedaan budaya terasa lebih berat dari yang saya bayangkan,” kata Merkel pada saat itu. Pada saat yang sama, Merkel juga menyerukan, agar upaya kemanusiaan terus dilanjutkan bahkan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan.

    Komisi Angket juga memberikan rekomendasi serupa. Situasi sosial di Afghanistan saat ini sangat buruk. Meskipun tidak perlu membuka kedutaan di sana, ia mengatakan penting bagi Jerman untuk terlihat dengan personel di lapangan dalam proyek kemanusiaan.

    Namun Michal Mller mengatakan, itu merupakan tindakan yang sulit. “Tidak ada jalan keluar selain berunding dengan Taliban. Namun, tentu saja, kami tidak ingin terlibat dengan rezim ini,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Amerika Serikat dan Eropa Pilih Jalan Berbeda Soal AI – Halaman all

    Amerika Serikat dan Eropa Pilih Jalan Berbeda Soal AI – Halaman all

    Meningkatnya kecerdasan buatan, atau AI, secara pesat memungkinkan komputer untuk menjalankan tugas-tugas yang dulunya bergantung pada kecerdasan manusia. AI sekarang membuka peluang besar, mulai dari pengobatan yang dipersonalisasi hingga mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim.

    Namun, hal itu juga menimbulkan berbagai risiko yang signifikan, mulai dari hilangnya pekerjaan, teknologi yang bias, hingga potensi penyalahgunaan di bidang-bidang seperti pengawasan.

    Sementara Uni Eropa (UE) meluncurkan setumpuk aturan AI yang komprehensif untuk memastikan keamanan dan akuntabilitas pengguna, AS di bawah Presiden Donald Trump bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu melonggarkan pembatasan dan memberi keleluasaan kepada industri teknologi untuk membuat aturannya sendiri.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Di AS, kami melihat adanya pergeseran yang jelas dari penekanan pada keselamatan pengguna,” kata Lisa Soder, peneliti senior di Interface, lembaga pemikir teknologi informasi yang bermarkas di Berlin, Jerman. Ia mengatakan kepada DW bahwa Trump mengubah kebijakan regulasi AI dan lebih mementingkan pentingan bisnis industri.

    Trump mengundang para miliarder teknologi untuk menghadiri pelantikannya sebagai presiden, termasuk CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk, CEO OpenAI Sam Altman, dan CEO Meta Mark Zuckerberg, yang duduk di baris kedua tepat di belakang keluarga Trump.

    Pada hari yang sama, Trump membatalkan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh pendahulunya, Joe Biden, yang mengatur perlindungan dan keamanan data AI. Ia juga menandatangani perintah eksekutif untuk mengembangkan “Rencana Aksi AI” dalam waktu 180 hari. Rencana tersebut bertujuan “untuk mempertahankan dan meningkatkan dominasi Amerika dalam bidang AI.”

    Meskipun rincian kebijakan ini masih belum jelas, langkah ini secara luas diharapkan akan memberikan kebebasan signifikan kepada raksasa teknologi untuk mengembangkan teknologi AI baru. Kebijakan tersebut juga kemungkinan akan mengurangi persyaratan bagi perusahaan untuk mengurangi risiko saat mereka mengembangkan aplikasi.

    Akankah UE akan pertahakankan prinsip ‘utamakan keselamatan’?

    Undang-Undang Kecerdasan Buatan UE diputuskan pertengahan tahun lalu. Sasarannya adalah untuk melindungi warga negara UE dari potensi bahaya AI, tanpa menghambat inovasi. Untuk mencapai keseimbangan ini, Undang-Undang AI memberlakukan serangkaian aturan dan persyaratan pada sistem AI, dari minimal hingga tinggi, tergantung pada risiko yang ditimbulkannya terhadap hak-hak dasar pengguna.

    Tetapi para kritikus mengatakan, hal ini akan merugikan perusahaan-perusahaan Eropa dibandingkan pesaing mereka di luar negeri. Pada saat yang sama, ketika otoritas di Brussels dan negara-negara anggota mendirikan kantor dan tim staf untuk menegakkan aturan, perdebatan pun terjadi mengenai bagaimana regulator akan menafsirkan undang-undang baru tersebut.

    “Di Uni Eropa, kami juga melihat adanya pergeseran sentimen dan banyak ketidakpastian mengenai apa yang benar-benar bisa dilakukan dan seberapa ambisius Uni Eropa dengan peraturannya – misalnya, informasi seperti apa yang bisa mereka minta dari perusahaan,” kata Lisa Soder.

    Perlombaan global untuk AI

    Para ahli memperkirakan masa kepresidenan Trump akan memberikan dampak besar pada kompetisi AI global: persaingan internasional antara negara-negara dan perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi AI mutakhir akan memberi mereka keuntungan ekonomi, militer, dan strategis.

    Sejauh ini, Amerika Serikat telah menjadi pelopor AI, mendominasi penelitian dan investasi AI dengan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Meta, Apple, dan OpenAI. Tetapi perusahaan-perusahaanCina juga telah membuat kemajuan pesat dan menduduki peringkat kedua dalam pengembangan AI.

    Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk mengembangkan aturan dan pembatasan yang mengikat secara internasional untuk teknologi AI sebagian besar tidak berhasil. Bahkan komitmen sukarela terhadap pengembangan dan penggunaan AI yang aman yang telah dibuat oleh banyak perusahaan teknologi besar di masa lalu kini tampak mengambang, kata Lisa Soder.

    Banyak CEO teknologi akan bertemu dengan para pemimpin dunia di KTT Kecerdasan Buatan di Paris pada 10 dan 11 Februari. Menarik untuk melihat seberapa jauh mereka berpegang pada beberapa prinsip, kata Lisa Soder.

    “Di masa lalu, perusahaan-perusahaan telah berjanji melakukan banyak hal untuk keselamatan dan kredibilitas,” katanya. “Sekarang situasi geopolitik sudah berubah, pertemuan puncak ini akan menjadi ujian penting untuk melihat apakah mereka akan terus melakukan hal itu.”

  • Tetangga RI Gandeng China Garap Kereta Cepat Lintas Negara Rp 204 T

    Tetangga RI Gandeng China Garap Kereta Cepat Lintas Negara Rp 204 T

    Jakarta –

    Thailand bersama China menggarap proyek kereta cepat. Proyek kereta cepat ini merupakan kerja sama bilateral unggulan di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) yang diusung Presiden China Xi Jinping dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2030.

    Juru Bicara Pemerintah Thailand Jirayu Houngsub mengatakan saat ini lebih dari sepertiga konstruksi telah selesai di ruas yang menghubungkan kota Bangkok dengan Nakhon Ratchasima, Thailand. Ruas yang menghubungkan Nong Khai dengan perbatasan Laos siap beroperasi pada 2030.

    Sementara saat ini jalur kereta cepat yang menghubungkan dari Ibu Kota Laos Vientiane ke kota Kunming China sudah mulai beroperasi. Biaya membangun jalur itu senilai US$ 6 miliar.

    Sebagai informasi, pembangunan jalur kereta cepat tersebut menghubungkan Nong Khai di Thailand dengan China, melalui Vientiane. Adapun total biaya yang dibutuhkan Thailand untuk membangun jalur tersebut sebesar 434 miliar baht atau setara US$ 12,6 miliar atau sekitar Rp 204,1 triliun (kurs Rp 16.200).

    “Ini adalah kesempatan bagi Thailand untuk terhubung dengan ekonomi global,” kata Jirayu, dikutip dari South China Morning Post (SCMP), Rabu (29/1/2025).

    Jirayu menjelaskan proyek tersebut menguntungkan bagi Thailand lantaran dapat menjadikan Negeri Gajah Putih itu sebagai pusat logistik.

    Pengumuman pembangunan jalur kereta cepat ini muncul setelah China mendesak Thailand untuk mempercepat pembangunan jalur kereta. Pembahasan mengenai jalur kereta cepat ini diawali kesepakatan Thailand serta China menandatangani perjanjian pembangunannya pada tahun 2017.

    Kedua negara awalnya sepakat untuk target operasional proyek tersebut pada 2021, namun pembangunan tertunda karena tidak ada kata sepakat soal pembiayaan dan desain, serta pandemi COVID-19.

    Melansir dari situs resmi Pemerintah Thailand, rute kereta cepat Thailand-Tiongkok, Seksi 1, Bangkok-Nakhon Ratchasima memiliki jarak total 250,77 kilometer. Rute tersebut dibagi menjadi beberapa jenis rute, seperti rute layang sepanjang 188,68 kilometer, rute sebidang sepanjang 54,09 kilometer, terowongan sepanjang 8 kilometer dengan dua terowongan, yakni di Distrik Muak Lek dan di Waduk Lam Takong.

    Rencananya, proyek ini terdiri dari enam stasiun, yakni Terminal Pusat Krung Thep Aphiwat, Stasiun Don Mueang, Stasiun Ayutthaya, Stasiun Saraburi,Stasiun Pak Chong, dan Stasiun Nakhon Ratchasima. Per 25 Desember 2024, progres pengembangan di jalur tersebut mencapai 39.48%.

    Tonton juga Video: Kereta Cepat Hubungkan Berlin-Paris dalam 8 Jam

    (hns/hns)

  • Ekonomi Jerman Mundur, Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintahan Baru? – Halaman all

    Ekonomi Jerman Mundur, Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintahan Baru? – Halaman all

    Energi yang lebih murah, pajak yang lebih rendah, lebih banyak insentif keuangan untuk investasi, undang-undang ketenagakerjaan yang lebih fleksibel, lebih sedikit birokrasi – itulah antara lain yang dituntut oleh para pebisnis Jerman dari pemerintahan berikutnya setelah pemilu 23 Februari mendatang.

    “Perekonomian sedang menyusut. Pengangguran meningkat. Jerman menjadi tidak menarik bagi investor,” kata Rainer Dulger, presiden Gabungan Asosiasi Pengusaha Jerman, BDA, ketika menyimpulkan situasi saat ini pada konferensi pengusaha yang terakhir Oktober 2024.

    Karyawan yang terlatih dan berketerampilan telah menjadi langka. Peraturan dan birokrasi, kata Rainer Dulger, makin banyak seiring dengan meningkatnya beban lain yang ditanggung perusahaan – seperti biaya produksi di Jerman. Ini membuat Jerman tidak kompetitif lagi secara global, tambahnya.

    Kekuatan ekonomi Jerman sampai saat ini sangat bergantung pada industri, yang bertanggung jawab atas sekitar seperempat Produk Domestik Brutto (PDB). Setelah dua tahun resesi, Federasi Industri Jerman BDI menghitung bahwa hasil produksi sekarang jauh lebih rendah daripada lima tahun lalu. Karena lebih sedikit barang yang diproduksi dan dibangun di Jerman, lebih sedikit juga yang dibeli dan dikonsumsi.

    Selama puluhan tahun, model bisnis Jerman yang sukses didasarkan pada formula sederhana: membeli bahan mentah dan suku cadang dari luar negeri dengan harga murah, menggunakan kapasitas teknologi Jerman dan energi murah untuk memproduksi barang-barang “made in Germany “.

    Tapi invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan lonjakan harga energi dan inflasi. Selain itu, transisi menuju ekonomi netral iklim juga menyulitkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan banyak energi.

    Perusahaan 2bunyikan alarm” pada tanggal 29 Januari

    Para pebisnis menuntut turunnya harga energi secara signifikan agar Jerman kembali kompetitif. Tapi tuntutan utama kalangan bisnis adalah pengurangan biaya birokrasi yang lebih besar lagi. Menurut lembaga penelitian ekonomi Ifo di München, bisnis Jerman menghabiskan 65 miliar euro setiap tahunnya untuk dokumentasi dan laporan wajib yang terkait dengan proses perencanaan dan sertifikasi.

    Suasana bisnis di Jerman makin suram dan ketidakpastian tentang perkembangan ekonomi meningkat. Daripada berinvestasi di dalam negeri, banyak perusahaan sekarang mencari basis produksi yang lebih menarik di luar negeri. Presiden BDI Peter Leibinger memperingatkan bahwa “fondasi” Jerman sebagai tempat berbisnis tengah terancam.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Sebuah aliansi yang terdiri dari sekitar 100 asosiasi ekonomi dan lobi menyerukan perubahan kebijakan ekonomi yang menyeluruh oleh pemerintahan Jerman berikutnya. Untuk itu, BDI menyerukan aksi nasional pada tanggal 29 Januari. Pada hari itu, para pebisnis di seluruh negeri akan menyampaikan masalah dan tuntutan mereka, dengan demonstrasi besar-besaran yang akan diadakan di Gerbang Brandenburg di Berlin. Penyelenggara mengatakan bisnis akan menggunakan demonstrasi ini untuk “mengirimkan SOS” kepada politisi.

    “Situasinya serius. Kita berada di titik kritis ekonomi dan sedang mengalami pendarahan hebat pada substansi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya,” demikian bunyi “seruan untuk politik” di situs web khusus. Halaman yang dibuat oleh penyelenggara aksi nasional ini juga mengklaim bahwa pemilihan umum di Jerman pada tanggal 23 Februari mendatang akan menentukan “nasib” Jerman selanjutnya.

    Tugas berat pemerintahan mendatang

    Dalam surat mendesak kepada para pemimpin partai di Jerman, Presiden BDA Rainer Dulger dan para ketua federasi bisnis besar lainnya meminta para politisi untuk membantu membuat daerah pedesaan lebih menarik bagi perusahaan. Di antara hal-hal yang dianggap paling penting dalam hal ini adalah infrastruktur digital, transportasi, dan energi yang memadai dan komprehensif untuk perumahan, kesehatan, dan mobilitas, serta untuk lembaga pendidikan, budaya, dan sosial.

    Hal itu akan memberi tekanan lebih besar kepada pemerintahan berikutnya untuk mengambil langkah-langkah guna membuat Jerman kembali menarik sebagai tempat berinvestasi. Partai Kristen Demokrat CDU bersama aliansinya CSU telah berjanji untuk memangkas pajak perusahaan serta mengurangi biaya energi secara signifikan. Partai Sosialdemokrat SPD mengusulkan “bonus investasi”, dan mengatakan bahwa pemulihan dan modernisasi infrastruktur pedesaan sangat dibutuhkan. Namun semua itu akan memakan biaya cukup besar.

    Pemerintahan berikutnya harus berpikir kreatif untuk mencari cara menangani kondisi suram ini. Misalnya dengan reformasi keuangan untuk mengizinkan pinjaman lebih besar bagi investasi, sehingga Jerman bisa kembali jadi lokasi menarik untuk berbisnis.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

  • Surat Kabar Israel Tanggapi Rencana Trump untuk Pindahkan Warga Palestina ke Mesir atau Yordania – Halaman all

    Surat Kabar Israel Tanggapi Rencana Trump untuk Pindahkan Warga Palestina ke Mesir atau Yordania – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Sejumlah tokoh terkemuka di Israel, termasuk jurnalis dan komentator ternama, menanggapi usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa warga Palestina ke Yordania dan Mesir.

    Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), kurang dari seminggu setelah gencatan senjata di Gaza, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

    Dia mengatakan bahwa lebih baik jika semuanya dibersihkan.

    “Saya ingin Mesir menerima orang,” kata Trump, mengutip Middle East Eye.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir’.”

    Trump menyatakan terima kasihnya kepada Yordania yang telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

    Ia mengatakan kepada raja, “Saya ingin Anda menerima lebih banyak orang, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan itu kacau balau. Benar-benar kacau.”

    Trump menambahkan bahwa pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang.

    Rencana ini mendapat kecaman langsung dari Palestina, serta Yordania dan Mesir.

    EDITORIAL HAARETZ – Tangkapan layar laman media Haaretz yang diambil pada 29 Januari 2025, berisi pandangan editorial mengenai rencana Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza. Pernyataan Trump ditolak dan dikecam secara luas. (Tangkap layar website Haaretz)

    Negara-negara tersebut menolak gagasan Trump karena khawatir Israel tidak akan pernah mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza jika mereka dipaksa untuk pergi.

    Surat kabar resmi Israel, Haaretz, mengeluarkan serangan pedas terhadap usulan kebijakan Trump pada hari Senin (27/1/2025).

    Dewan redaksi Haaretz menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina.

    “Pada tingkat ini Trump kemungkinan akan mengusulkan agar warga Gaza diluncurkan ‘secara sukarela’ ke luar angkasa dan menetap di Mars, sesuai dengan semangat janjinya dalam pidato pelantikannya,” tulis dewan redaksi.

    “Mengapa tidak bendera Palestina juga? Mungkin saja mitranya Elon Musk sudah mengerjakannya.”

    Chaim Levinson, seorang kolumnis di Haaretz, menulis: 

    “Saya minta maaf, tetapi saya harus mengecewakan Anda. Setelah memeriksa dengan sejumlah pejabat, baik di Israel maupun di negara-negara terkait—termasuk para diplomat yang terlibat dalam negosiasi—tampaknya ini hanya visi seorang taipan properti, tanpa rencana konkret yang nyata.”

    “Orang-orang yang tinggal di Jalur Gaza dianggap sebagai penderita kusta di antara teman-teman mereka dari negara-negara Islam lainnya.”

    “Semua orang membicarakan tentang penderitaan mereka, dari emir Qatar hingga presiden Mesir, yang bersedia mengirimi mereka uang – tetapi menerima orang? Ada batasnya, dan mereka akan dengan tegas mematuhinya.”

    Sementara itu, Zvi Bar’el, kolumnis di Haaretz, mengatakan tidak masuk akal jika Yordania akan menerima lebih banyak warga Palestina, terutama setelah pidato Raja Abdullah pada bulan September lalu di Majelis Umum PBB.

    Raja Abdullah mengatakan Kerajaan Hashemite tidak akan pernah menjadi tanah air alternatif bagi warga Palestina.

    “Selama puluhan tahun, Yordania mencurigai dan memperhatikan wacana Israel tentang pembentukan tanah air alternatif bagi Palestina, dan terus-menerus meminta pernyataan yang jelas dari para pemimpin Israel bahwa mereka tidak berniat menghancurkan identitas demografis kerajaan tersebut,” kata Bar’el.

    “Ketika, selama perang di Gaza, usulan agar ratusan ribu warga Gaza dideportasi ke Mesir dan negara-negara lain kembali diajukan, Yordania dan Mesir menerima jaminan Israel bahwa tidak ada niat untuk memulai pemindahan warga Palestina dari Gaza,” tambahnya.

    Middle East Eye melaporkan sebelumnya bahwa rencana apa pun untuk “membersihkan Gaza” akan menjadi pelanggaran hukum internasional. 

    Ardi Imseis, profesor hukum internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan bahwa keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan semata.

    “Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, apa pun motifnya,” katanya kepada MEE.

    Pernyataan Trump Memicu Kebingungan

    Yordania sudah menjadi rumah bagi lebih dari dua juta pengungsi Palestina, dan Mesir, yang berbatasan dengan Gaza, telah memperingatkan tentang implikasi keamanan dari pemindahan sejumlah besar warga Palestina ke Semenanjung Sinai di Mesir.

    Saat ini, ada 5,8 juta pengungsi Palestina terdaftar yang tinggal di puluhan kamp di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Suriah, dan Lebanon.

    Sekitar 80 persen penduduk Gaza adalah pengungsi atau keturunan pengungsi yang mengungsi sejak Nakba tahun 1948, ketika Israel merebut 78 persen wilayah Palestina yang bersejarah.

    Di AS, bahkan beberapa anggota Partai Republik yang setia kepada Trump kesulitan memahami pernyataannya.

    “Saya benar-benar tidak tahu,” ujar Senator Lindsey Graham kepada CNN ketika ditanya apa yang dimaksud presiden dengan pernyataan “pembersihan” tersebut.

    “Gagasan bahwa semua warga Palestina akan pergi dan pergi ke tempat lain, menurut saya itu tidak terlalu praktis,” kata Graham.

    Ia menambahkan bahwa Trump harus terus berbicara dengan para pemimpin regional, termasuk Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan pejabat Emirat.

    Pemerintah Jerman juga menolak gagasan pemindahan massal warga Palestina.

    Pada hari Senin, juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengatakan kepada wartawan di Berlin bahwa negaranya memiliki pandangan yang sama dengan Uni Eropa, mitra Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Penduduk Palestina tidak boleh diusir dari Gaza dan Gaza tidak boleh diduduki secara permanen atau dijajah kembali oleh Israel, ujar juru bicara tersebut.

    Kanselir Jerman Olaf Scholz pun menyatakan hal yang serupa.

    Ia mengatakan bahwa pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza “tidak dapat diterima”.

    “Mengingat pernyataan publik baru-baru ini, saya katakan dengan sangat jelas bahwa rencana relokasi apa pun, gagasan bahwa warga Gaza akan diusir ke Mesir atau Yordania, tidak dapat diterima,” kata Scholz dalam sebuah acara balai kota di Berlin, Selasa (28/1/2025), mengutip The New Arab.

    Warga Palestina Menolak untuk Dipindahkan

    Sebelumnya pada hari Senin, puluhan ribu warga Palestina membanjiri ke Gaza utara, daerah kantong yang paling parah hancur.

    Massa menyatakan bahwa mereka tidak akan diusir dari tanah mereka.

    Sami Saleh, yang telah mengungsi beberapa kali, mengatakan kepada MEE bahwa meskipun menghadapi periode pengungsian yang sangat sulit selama setahun terakhir, ia gembira bisa kembali ke rumah.

    “Saya tidak akan menyembunyikan perasaan ini, dan saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan ini: Saya ingin terbang ke utara… perasaan ini sudah ada sejak awal.”

    “Terlepas dari semua rasa sakit dan kesulitan, saya harus kembali ke utara apa pun yang terjadi, bahkan jika saya harus berjalan ke sana tanpa alas kaki,” katanya.

    Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku sejak 19 Januari 2025.

    Pemerintahan Trump menjanjikan “dukungan yang tak tergoyahkan” untuk Israel tetapi belum menguraikan strategi Timur Tengah yang lebih luas.

    Pada Sabtu, Trump mengonfirmasi bahwa dia telah memerintahkan Pentagon untuk menyetujui pengiriman bom seberat 2.000 pon (907 kg) ke Israel.

    Pengiriman ini sebelumnya ditangguhkan di bawah pemerintahan Joe Biden.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)