kab/kota: Berlin

Jakarta –

Menurut Kementerian Luar Negeri Yordania, pertemuan di Jerman akan difokuskan pada penguatan hubungan bilateral kedua negara serta pembahasan “perkembangan paling mendesak di kawasan.”

Pertemuan ini berlangsung sehari setelah kanselir Friedrich Merz menyampaikan bahwa pemerintah Jerman ingin membentuk jembatan udara guna mempercepat pengiriman bantuan ke Gaza.

“Kami tahu bahwa ini hanya akan menjadi bantuan yang sangat kecil bagi rakyat di Gaza,” kata Merz pada Senin, seraya menambahkan, ini adalah “kontribusi yang dengan senang hati kami berikan.”

Yordania sendiri telah berperan sebagai pusat distribusi bantuan dan pasokan, termasuk menjatuhkan makanan melalui udara ke Gaza dalam dua hari terakhir, menyusul pengumuman Israel tentang “jeda taktis” dalam pertempuran melawan kelompok militan Palestina, Hamas, yang juga diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Desakan dari komunitas internasional agar Israel bertindak lebih jauh dalam menangani krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terus meningkat. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kesehatan Dunia, dan berbagai lembaga bantuan memperingatkan, banyak warga sipil di Gaza kini menghadapi ancaman kelaparan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pada Minggu, “tidak ada kelaparan di Gaza,” namun sehari kemudian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyanggah pernyataan tersebut. Trump menegaskan, ada “kelaparan nyata” di wilayah yang terkepung itu, dan bahwa “kita harus memberi makan anak-anak.”

Tiga dari empat warga Jerman ingin Berlin tekan Israel

Sementara itu, sekitar tiga perempat warga Jerman menginginkan pemerintah federal memberikan tekanan lebih kepada Israel, untuk menangani situasi kemanusiaan yang memprihatinkan di Gaza.

Hasil survei menunjukkan adanya perbedaan sikap yang signifikan berdasarkan afiliasi politik: sekitar 94% pemilih Partai Kiri (Die Linke) dan 88% pemilih Partai Hijau mendukung penekanan lebih terhadap Israel.

Adapun di kalangan pendukung partai-partai besar pemerintahan seperti CDU/CSU (kanan tengah) dan SPD (Sosial Demokrat, kiri tengah), sebanyak 77% ingin pemerintah Jerman melakukan upaya lebih serius, agar Israel meringankan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi dan mengakhiri perang.

Penolakan terkuat terhadap peningkatan tekanan diplomatik terhadap Israel, datang dari pendukung partai sayap kanan ekstrem AfD (Alternative für Deutschland), di mana 37% menentang gagasan tersebut. Meskipun begitu, mayoritas—yakni 61% pemilih AfD—masih mendukung sikap yang lebih tegas dari pemerintah Jerman terhadap Israel.

Sebagai salah satu pendukung terkuat Israel di kancah internasional, Jerman menegaskan bahwa perlindungan terhadap keamanan dan eksistensi negara Israel adalah bagian dari raison d’etat atau “dasar pendirian negara” Jerman.

Jerman bantah keretakan koalisi

Kepala Kantor Kekanseliran Jerman, Thorsten Frei, membantah kekhawatiran soal adanya perpecahan dalam pemerintahan koalisi Jerman, terkait posisi negara itu terhadap Israel.

Pernyataan tersebut muncul setelah Jerman memutuskan untuk tidak bergabung dengan puluhan negara Barat lainnya, dalam menandatangani pernyataan yang mengecam “pembunuhan tidak manusiawi” terhadap warga sipil Palestina di Gaza pada Senin lalu.

Frei, yang merupakan tangan kanan Kanselir Friedrich Merz, menegaskan mitra-mitra dalam koalisi tetap bersatu dalam tujuan mereka terkait situasi di Gaza, meski terdapat perbedaan pandangan mengenai cara mencapainya.

“Tidak ada selembar kertas pun yang memisahkan para mitra koalisi,” kata Frei kepada penyiar publik Jerman, ZDF. “Tentu saja, Anda bisa memiliki pandangan berbeda soal bentuk dan jalan menuju tujuan bersama.”

Tokoh-tokoh terkemuka dari Partai Sosial Demokrat (SPD), mitra koalisi junior dari partai Merz, Uni Kristen Demokrat (CDU), Selasa (29/7) mendesak pemerintah agar bergabung dalam deklarasi bersama yang telah ditandatangani oleh 28 negara, termasuk Prancis, Italia, dan Inggris, serta oleh Komisi Eropa, lembaga eksekutif Uni Eropa.

Deklarasi itu menyerukan penghentian segera perang di Gaza, dan mengutuk tindakan militer Israel. Namun, sejauh ini Jerman menolak untuk turut menandatanganinya.

Frei membela posisi pemerintah, dengan alasan bahwa deklarasi tersebut tidak memberikan kejelasan dalam mengurutkan kronologi peristiwa. “Harus ditegaskan bahwa titik awal perang ini adalah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan bahwa Hamas masih menyandera orang-orang,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Jerman tetap memiliki “banyak saluran komunikasi” dengan pemerintah Israel.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Agus Setiawan

(ita/ita)