Xcloud.id

kab/kota: Berlin

  • Jerman Serukan Israel Setop Bangun Permukiman di Tepi Barat!

    Jerman Serukan Israel Setop Bangun Permukiman di Tepi Barat!

    Berlin –

    Jerman menolak keras rencana Israel untuk membangun ribuan rumah baru di wilayah Tepi Barat. Berlin menyerukan pemerintah Israel untuk “menghentikan pembangunan permukiman” di wilayah Palestina yang diduduki tersebut.

    “(Jerman) Sangat menolak pengumuman pemerintah Israel tentang ribuan permukiman baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel,” tegas Kementerian Luar Negeri Jerman dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (15/8/2025).

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan dukungan untuk rencana pembangunan sebanyak 3.400 rumah di area yang sangat kontroversial di Tepi Barat yang diduduki. Smotrich juga menyerukan aneksasi terhadap Tepi Barat untuk menanggapi rencana beberapa negara untuk mengakui negara Palestina.

    Israel telah sejak lama berambisi untuk membangun permukiman di atas lahan sensitif di Yerusalem Timur, yang dikenal sebagai E1. Rencana itu telah dibekukan selama beberapa dekade karena banyak ditentang komunitas internasional.

    Permukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional. Para pengkritik dan komunitas internasional memperingatkan bahwa pembangunan rumah baru di lahan seluas sekitar 12 kilometer persegi itu akan merusak harapan terbentuknya negara Palestina yang berdampingan di masa depan, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Area yang terletak di antara kota kuno dan permukiman Yahudi Maale Adumim, yang dekat dengan rute yang menghubungkan bagian utara dan selatan wilayah Palestina. Terdapat juga rencana terpisah, yang belum terwujud, untuk memperluas tembok pemisah Israel agar mencakup area tersebut.

    Smotrich, dalam pernyataannya pekan ini, mengatakan pekerjaan akan dimulai untuk pembangunan permukiman yang telah lama tertunda yang akan membagi Tepi Barat dan memisahkannya dari Yerusalem Timur. Langkah ini disebut akan “mengubur” gagasan negara Palestina.

    “Mereka yang ingin mengakui negara Palestina hari ini akan menerima respons dari kami di lapangan… Melalui tindakan nyata: rumah-rumah, lingkungan, jalanan, dan keluarga-keluarga Yahudi yang membangun kehidupan mereka,” cetusnya saat berbicara di acara untuk memajukan rencana pembangunan di lahan E1.

    “Pada hari penting ini, saya menyerukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menerapkan kedaulatan Israel di Yudea dan Samaria, untuk meninggalkan gagasan pembagian negara untuk selamanya, dan untuk memastikan bahwa pada September, para pemimpin Eropa yang munafik tidak akan memiliki apa pun lagi untuk diakui,” ucap Smotrich, menggunakan istilah Alkitab untuk menyebut Tepi Barat.

    Prancis dan Inggris termasuk di antara beberapa negara yang telah mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Negara-negara itu mengatakan pengakuan itu dimaksudkan untuk menjaga solusi dua negara tetap hidup.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Eropa Satukan Sikap Jelang Negosiasi Trump-Putin

    Eropa Satukan Sikap Jelang Negosiasi Trump-Putin

    Jakarta –

    Seratus hari menjabat, Kanselir Jerman Friedrich Merz boleh jadi membayangkan masa cuti yang lebih menenangkan. Namun, alih-alih beristirahat, dia harus berkutat dengan isu perang dan politik dalam negeri, serta dipaksa menggeber kerja diplomatik tingkat tinggi.

    Jumat (15/8), di Alaska, Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membicarakan masa depan Ukraina. Celakanya, pertemuan itu digelar tanpa melibatkan Ukraina, apalagi Eropa.

    Sebabnya menjelang pertemuan, Merz bergegas “memancang tiang” lebih dulu, dengan mengundang pemimpin dunia Barat di sebuah konferensi virtual di Berlin.

    Yang diundang hadir dalam undangan adalah sejumlah kepala negara dan pemerintahan Eropa, Komisi Eropa, NATO, dan dua tamu kehormatan: Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang datang langsung ke Berlin.

    Terutama Zelensky ingin menegaskan posisi Ukraina dalam perundingan damai dengan Rusia. “Kami ingin perdamaian bagi Eropa dan dunia.” Ukraina, katanya, membutuhkan gencatan senjata segera dan jaminan keamanan dari Moskow.

    “Ada harapan untuk perdamaian”

    Inisiatif Merz bertujuan menggalang kesatuan Barat menghadapi Vladimir Putin. Setelah bertahun-tahun melancarkan perang berdarah terhadap Ukraina, penguasa di Kremlin itu tak kunjung memberi isyarat kesediaan gencatan senjata, apalagi berdamai.

    Jerman berharap, sikap kolektif Barat akan mampu mencegah Trump membuat konsesi sepihak ke Rusia.

    Trump sendiri, sebelum KTT virtual di Berlin, mengatakan punya firasat bahwa Eropa “ingin melihat sebuah kesepakatan.”

    Punggawa Partai Republik AS itu ingin menekan Putin, tapi cuma punya bekal tipis. Dia pun menginginkan perdamaian, tapi kadung memangkas besar-besaran suplai senjata ke Ukraina. Daya tawarnya terbatas karena tidak bisa membicarakan penyerahan wilayah — itu hanya mungkin jika Eropa, terutama Ukraina, memberi lampu hijau.

    Mungkinkah pertukaran wilayah?

    Belakangan, Trump sering melontarkan ide “tukar wilayah” untuk mengakhiri perang di Ukraina. Di Brussels, Komisi Eropa sudah berpengalaman bahwa Rusia tak akan mengembalikan wilayah yang sudah direbut dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte baru-baru ini berkata, “Saat ini, kita harus mengakui bahwa Rusia menguasai sebagian wilayah Ukraina.”

    Dalam urusan teritorial, Rutte memandang perlunya dibedakan antara pengakuan de facto dan de jure. Naskah kesepakatan itu mungkin mencatat bahwa Rusia secara faktual menguasai wilayah tertentu, tanpa mengakui secara hukum.

    Dari Berlin terdengar kabar, Ukraina hanya mau berunding soal gencatan senjata total di sepanjang garis depan. Adapun “pengakuan hukum atas pendudukan Rusia tak masuk meja perundingan,” tegas Merz.

    Putin bersikeras pada klaim teritorial

    Saat ini, Rusia menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina. Jubir Kementerian Luar Negeri di Moskow Rabu (13/8) lalu menyatakan, pihaknya tak akan mundur dari wilayah yang sudah diduduki, termasuk kota Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Krimea tak disebut, meski wilayah itu sudah dianeksasi Rusia sejak 2014 secara ilegal. Soal KTT di Berlin, komentar Moskow sangat singkat: “Tak penting.”

    Menurut Rafael Loss, pakar keamanan di European Council on Foreign Relations, pertemuan EU-NATO-AS di Berlin tergolong sukses. “Merz dan koleganya berhasil menyuarakan persatuan,” ujarnya kepada DW. Tapi soal definisi “penyerahan atau pertukaran wilayah”, katanya, Eropa dan AS masih berbeda pandangan.

    Secara hukum internasional, wilayah yang diklaim Rusia, termasuk Krimea, merupakan wilayah teritorial Ukraina. Fakta bahwa Rusia menguasai atau menganeksasi wilayah itu secara ilegal tak mengubah status hukumnya. “Penyerahan wilayah hanya mungkin jika konstitusi Ukraina diubah,” tegas Zelensky lagi di konferensi pers Berlin. “Kalau bicara wilayah, kita harus memikirkan rakyat, kita harus memikirkan konstitusi,” ujarnya.

    Pertemuan Alaska: Tiga skenario

    Bagaimana pertemuan pertama Putin-Trump di periode kedua Trump nanti akan berakhir? Rafael Loss membayangkan tiga skenario:

    Pertama, Trump sadar sedang dipermainkan Putin, lalu merapat ke Ukraina dan Eropa.

    Kedua, status quo dipertahankan.

    Ketiga — yang terburuk — Alaska menjadi titik awal normalisasi hubungan AS-Rusia, sementara Ukraina dan tatanan keamanan Eropa jadi korban.

    Solidaritas Eropa dan ancaman sanksi

    “Jika Rusia tak bersedia memberi konsesi, sanksi baru mengintai. Paket sanksi ke-19 Uni Eropa sudah disiapkan,” kata Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri UE, Kaja Kallas. Rinciannya masih disimpan rapat.

    Sebanyak 26 dari 27 negara anggota UE sepakat berdiri di belakang Ukraina, menegaskan bahwa “perbatasan internasional tak boleh diubah lewat perang.” Hanya Hungaria di bawah Perdana Menteri Viktor Orban yang menolak, menyebut sanksi tambahan tak ada gunanya.

    Moskow gandakan tekanan di medan perang

    Menjelang pertemuan Alaska, Rusia justru menggeber operasi militer di Ukraina. AFP melaporkan, dalam sehari Rusia mencatat kemajuan teritorial terbesar sejak beberapa bulan terakhir. Di Kherson, pertempuran di berbagai front tetap berlangsung sengit.

    Kepada Trump, Merz menitipkan pesan sebelum keberangkatan ke Alaska: “Kami ingin Presiden Trump mencatat sukses di Anchorage pada Jumat.” Dan satu catatan penting: “Ukraina juga harus duduk di meja perundingan jika ada pertemuan lanjutan.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “RI Kena Tarif Trump 19%, Mendag Targetkan Pasar Eropa” di sini:

    (ita/ita)

  • Mandek, Rencana Sanksi Uni Eropa terhadap Israel di Tengah Krisis Gaza

    Mandek, Rencana Sanksi Uni Eropa terhadap Israel di Tengah Krisis Gaza

    Jakarta –

    Usulan Komisi Eropa memberlakukan sanksi terhadap Israel untuk yang pertama kalinya, masih terhenti hingga dua minggu pasca usulan tersebut dilayangkan, akibat ketidaksepakatan di antara negara-negara anggota blok tersebut.

    “Jerman adalah satu di antara negara-negara yang menunda dan meminta waktu lebih lama untuk meninjau,” kata sejumlah diplomat Uni Eropa (UE) kepada DW. Tanpa dukungan pemerintah di Berlin, rencana tersebut kemungkinan besar tidak akan maju.

    “Penderitaan kemanusiaan di Gaza telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dengan kelaparan yang terjadi di depan mata kita,” eksekutif UE memberi peringatan pada Sabtu, (12/7/2025).

    Dalam upaya menekan Israel untuk mengubah kebijakan, UE mengusulkan untuk melarang startup Israel mengakses sebagian dana penelitian UE yang dikenal sebagai “Horizon Europe” pada akhir Juli.

    Usulan itu menandai pergeseran dalam pendekatan Uni Eropa , di mana untuk kali pertama blok tersebut mengambil tindakan konkret setelah setahun setengah melontarkan kritik tajam.

    Uni Eropa: Israel melanggar hak asasi manusia

    “Dengan intervensinya di Jalur Gaza dan bencana kemanusiaan yang terjadi, termasuk ribuan kematian warga sipil dan peningkatan drastis angka malnutrisi ekstrem, terutama pada anak-anak, Israel melanggar hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, sehingga melanggar prinsip dasar kerja sama UE-Israel,” tulis Komisi Eropa dalam proposalnya pada Senin (28/7/2025).

    Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot mengusulkan tanggal 13 Agustus sebagai tanggal kemungkinan untuk pengesahan jika konsensus tercapai. Namun, sumber-sumber UE mengatakan kepada DW, hingga saat ini tidak ada pergeseran posisi yang signifikan dalam pertemuan virtual menteri-menteri UE pada Senin (11/8). Artinya, untuk saat ini, tidak ada lampu hijau.

    Kementerian Luar Negeri Israel menyesalkan proposal Brussels untuk membatasi dana tersebut, dan mengklaim bahwa langkah-langkah hukuman semacam itu hanya akan memperkuat Hamas, hal yang dibantah oleh Uni Eropa.

    ‘Langkah terkecil’ terbukti menjadi masalah

    Penundaan tindakan UE telah memicu kemarahan dari aktivis dan organisasi pemantau hak asasi manusia, yang telah lama menuduh blok tersebut gagal memanfaatkan potensi pengaruhnya.

    “Fakta bahwa UE bahkan tidak bisa sepakat pada langkah terkecil, adalah sebuah aib. Batasannya sudah sangat rendah, namun UE dan beberapa negara anggotanya masih saja tersandung di sana,” kata Bushra Khalidi dari Oxfam kepada DW.

    Perbedaan internal yang menghambat tindakan bukanlah hal baru.Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, blok tersebut bersatu untuk mengecam kelompok militan Hamas yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh UE dan menyerukan pembebasan sandera Israel. Namun, setiap pernyataan tentang hubungan Eropa dengan Israel menjadi perdebatan sengit pasca kecaman tersebut.

    Tidak ada kesepakatan

    Perpecahan di antara negara-negara anggota UE kini berpusat pada apakah dan bagaimana menanggapi tinjauan UE yang menemukan bahwa tindakan Israel di Gaza, mulai dari pembatasan masuknya bantuan hingga menargetkan jurnalis, kemungkinan melanggar kesepakatan yang mengatur perdagangan dan hubungan UE-Israel.

    Dalam surat yang bocor yang dilihat oleh DW, Israel mengecam penyelidikan UE sebagai kegagalan moral dan metodologis berdasarkan bukti yang bias, tetapi blok UE tetap bersikukuh pada temuan mereka.

    Kini, Spanyol, yang sering dianggap sebagai kritikus keras pemerintah Israel, menyerukan agar perjanjian UE-Israel secara keseluruhan ditangguhkan.

    Negara anggota UE lainnya, termasuk Belanda dan Swedia, yang secara tradisional dianggap kurang kritis terhadap Israel, ingin membekukan aspek perdagangan perjanjian tersebut. Langkah ini akan membuat ekspor perusahaan Israel ke UE, mitra dagang utama Israel, menjadi lebih sulit dan mahal.

    Jerman, di sisi lain, melihat dirinya memiliki tanggung jawab historis terhadap keamanan Israel, karena masa lalunya sebagai Nazi dan pembunuhan sistematis enam juta orang Yahudi selama Holocaust.

    Meskipun Berlin menahan diri dari langkah-langkah UE tingkat pertama, Kanselir Merz mengumumkan pekan lalu bahwa Jerman akan menghentikan sebagian ekspor senjata yang dapat digunakan di Jalur Gaza oleh pasukan Israel. Pernyataan Merz ini menandakan perubahan nada Jerman atas Israel.

    Perjanjian bantuan tidak memuaskan

    Uni Eropa menyatakan prioritasnya adalah memastikan bantuan mengalir ke di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah. Setelah mengancam dengan sanksi, blok tersebut mengumumkan apa yang tampaknya menjadi terobosan pada bulan lalu.

    “Langkah-langkah signifikan telah disepakati oleh Israel untuk meningkatkan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza,” kata diplomat terkemuka UE Kaja Kallas dalam pernyataan “kesepakatan bersama” pada Kamis (10/07), yang juga dibantu difasilitasi oleh Jerman.

    Namun, beberapa minggu kemudian, banyak negara anggota Uni Eropa mengatakan hal ini jauh dari memadai. Dengan proposal untuk aksi nyata mandeg dalam kebuntuan institusional, pejabat UE terus mengeluarkan pernyataan kecaman.

    Pada Minggu (3/8), Manajer Krisis Uni Eropa, Hadja Lahbib, menyampaikan “Saya mendesak Hamas dan Jihad Islam untuk segera membebaskan semua sandera Israel.” Ia juga mendesak “Israel untuk menghentikan blokade bantuan pangan di Gaza dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan secara efektif dan besar-besaran.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Rahka Susanto dan Agus Setiawan

    Tonton juga video “RI-Uni Eropa Akhirnya Sepakati Perjanjian Dagang IEU-CEPA” di sini:

    (ita/ita)

  • Putin-Trump Bakal Bertemu, Zelensky Desak Rusia Setujui Gencatan Senjata

    Putin-Trump Bakal Bertemu, Zelensky Desak Rusia Setujui Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Alaska pekan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut bahwa Rusia akan menghadapi sanksi baru jika tidak menyetujui gencatan senjata segera.

    “Kami berharap topik utama dalam pertemuan ini adalah gencatan senjata. Gencatan senjata segera,” kata Zelensky setelah panggilan telepon dengan Trump dan para pemimpin Eropa, dilansir AFP, Rabu (13/8/2025).

    “Sanksi harus diberlakukan dan harus diperkuat jika Rusia tidak menyetujui gencatan senjata,” tambah Zelensky, berbicara bersama Kanselir Jerman Friedrich Merz di Berlin.

    Trump dijadwalkan bertemu dengan Putin di Alaska pada Jumat (15/8), dan mengatakan ia ingin mengatur pertemuan trilateral yang melibatkan Zelensky.

    Ukraina pada bulan Maret menyetujui proposal AS untuk gencatan senjata dan mengatakan tidak akan ada perundingan damai substantif dengan Rusia tanpanya. Rusia telah menolak proposal gencatan senjata dan menunda seruan Zelensky untuk perundingan langsung dengan Putin.

    Dia juga mengatakan bahwa Rusia “berusaha menekan semua pihak di front Ukraina menjelang pertemuan di Alaska.”

    (rfs/fas)

  • Startup di Jerman Tawarkan Pembekuan Tubuh Untuk Dihidupkan Kembali, Biaya Rp3,2 Miliar

    Startup di Jerman Tawarkan Pembekuan Tubuh Untuk Dihidupkan Kembali, Biaya Rp3,2 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Startup di Berlin Jerman, Tomorrow Bio menawarkan penawaran gila berupa pengawetan tubuh manusia setelah kematian, dan memberi orang kesempatan kedua untuk hidup.

    Dengan biaya US$200.000 atau sekitar Rp3,2 miliar, perusahaan itu menyediakan kriopreservasi seluruh tubuh dengan mendinginkan tubuh secara cepat ke suhu yang sangat rendah, yang membantu mencegah kerusakan dan pembusukan sel.

    Dilansir dari NDTV, Tomorrow Bio menjalankan tim siaga darurat 24/7 untuk memulai proses segera setelah kematian yang sah. Idenya adalah bahwa kemajuan medis di masa depan mungkin suatu hari nanti dapat menghidupkan kembali individu yang telah diawetkan.

    Sejauh ini, lebih dari 650 orang telah mendaftar untuk layanan ini, menaruh kepercayaan mereka pada sains dan harapan bahwa kematian pada akhirnya dapat dibalikkan.

    Sejauh ini, perusahaan tersebut telah melakukan kriopreservasi terhadap “tiga atau empat” orang dan lima hewan peliharaan, dengan hampir 700 orang lagi telah mendaftar. Pada tahun 2025, mereka berencana memperluas operasinya hingga mencakup seluruh wilayah AS.

    Tomorrow.Bio adalah laboratorium krionika pertama di Eropa, dengan misi untuk membekukan pasien setelah kematian dan berpotensi menghidupkan kembali mereka.

    Belum pernah ada orang yang berhasil dihidupkan kembali setelah kriopreservasi, dan, jika pun berhasil, potensi hasilnya bisa berupa hidup kembali dengan kerusakan otak yang parah.

    Fakta bahwa saat ini belum ada bukti bahwa organisme dengan struktur otak serumit manusia dapat dipulihkan dengan sukses menunjukkan konsep tersebut sebagai “tidak masuk akal,” kata Clive Coen, profesor ilmu saraf di King’s College London.

    Dia juga menganggap pernyataan bahwa nanoteknologi (melaksanakan elemen-elemen proses pada skala nano) atau konektomika (memetakan neuron otak) akan menjembatani kesenjangan antara biologi teoretis dan kenyataan saat ini sebagai janji yang berlebihan.

    “Begitu suhu mencapai nol derajat, Anda tidak ingin membekukan tubuh; Anda ingin mengkriopreservasinya. Jika tidak, akan ada kristal es di mana-mana, dan jaringan akan hancur,” kata Emil Kendziorra, salah satu pendiri Tomorrow.Bio dan mantan peneliti kanker, yang perusahaannya bergerak di bidang praktik dan penelitian krionika.

    Dilansir dari laman resminya, disebutkan prosedur ini berlaku untuk orang berusia antara 18 dan 65 tahun yang tidak memiliki masalah medis besar.

  • Jerman Bimbang untuk Mengakui Negara Palestina

    Jerman Bimbang untuk Mengakui Negara Palestina

    Berlin –

    Akhir pekan lalu, muncul video-video dari Hamas dan kaum jihadis yang memperlihatkan sandera-sandera yang tampak kelaparan di Jalur Gaza. Kelompok-kelompok militan Islamis dan para simpatisannya menculik para sandera dalam serangan berdarah ke Israel pada 7 Oktober 2023. Dalang dari serangan tersebut adalah Hamas, yang oleh AS, Uni Eropa, Jerman, dan beberapa negara lain diklasifikasikan sebagai organisasi teroris.

    Kini diberitakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan ingin menduduki seluruh Jalur Gaza. Perdana Menteri yang kontroversial itu mengklaim bahwa ia akan melakukan segalanya untuk membebaskan sandera-sandera. Sementara itu, kelaparan dan kematian di kalangan warga sipil Palestina di Gaza terus berlanjut.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan keterkejutannya atas gambar-gambar tersebut. “Hamas menyiksa para sandera, meneror Israel, dan menggunakan penduduknya sendiri di Jalur Gaza sebagai tameng manusia,” ujar Merz kepada surat kabar Bild.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis di platform X bahwa Hamas telah menunjukkan “ketidakmanusiawian yang tak berbatas.” Ia menegaskan bahwa pembebasan segera seluruh sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza merupakan “prioritas mutlak” bagi pemerintahannya.

    Merz juga menekankan kepada media Bild bahwa Hamas “tidak boleh memainkan peran apa pun di masa depan Gaza.” Macron menyuarakan hal serupa.

    Prancis dan Jerman tidak sepakat soal pengakuan Palestina sebagai negara

    Namun dalam hal pengakuan Palestina sebagai sebuah negara, Prancis dan Jerman saling bertolak belakang.

    Macron baru-baru ini mengumumkan bahwa ia berniat mengakui Palestina sebagai negara dalam Sidang Umum PBB bulan September mendatang. Israel segera mengutuk langkah tersebut setelah diumumkan oleh Prancis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik, bahwa ini sama saja dengan “memberi penghargaan pada terorisme.”

    Sebaliknya, pemerintah Jerman untuk saat ini tidak merencanakan langkah tersebut, dan menganggap pengakuan negara Palestina hanya masuk akal apabila sebagai hasil dari proses negosiasi.

    Apakah Palestina sudah menjadi sebuah negara?

    Ada tiga kriteria utama yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat disebut sebagai negara, jelas pakar hukum internasional Aaron Dumont dari Institut Hukum Perlindungan Perdamaian dan Hukum Kemanusiaan Universitas Bochum dalam wawancara dengan DW.

    Kriteria tersebut adalah:

    Wilayah negara yang jelasPenduduk negaraPemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara.

    “Dua dari tiga kriteria dasar tersebut sudah pasti terpenuhi. Yang sulit adalah soal kekuasaan negara. Bisa dikatakan bahwa hal itu belum dimiliki oleh Palestina. Karena itu, negara tersebut belum benar-benar ada.”

    Di kalangan pakar hukum internasional sendiri, definisi pengakuan negara masih diperdebatkan — dan dengan demikian juga pertanyaan apakah Palestina sudah menjadi sebuah negara.

    Pakar Timur Tengah, Muriel Asseburg dari Lembaga Ilmu dan Politik, mengatakan dalam wawancara dengan DW bahwa pengakuan Palestina oleh negara-negara lain tidak akan langsung berdampak pada kehidupan nyata warga di wilayah tersebut. Beberapa negara saat ini pun sudah memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Palestina, yang diwakili oleh Otoritas Palestina.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Otoritas Palestina mengelola Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas sejak 2013 menyatakan akan berhenti menggunakan istilah “Otoritas Palestina” dan mulai menyebutnya sebagai “Negara Palestina”. Namun, pemimpin berusia 89 tahun ini sendiri tidak populer di kalangan rakyatnya. Pemilu terakhir berlangsung hampir dua dekade lalu. Pemerintah Fatah yang dipimpinnya mengakui eksistensi negara Israel.

    Di Jalur Gaza, Hamas memegang kendali dan menciptakan rasa ketakutan serta teror, serta tidak mengakui negara Israel. Bagi sebagian besar negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara, Hamas dianggap sebagai mitra negosiasi yang sama sekali tidak bisa diterima.

    Pengakuan negara juga menjadi rumit karena batas-batas antara Israel dan wilayah Palestina belum jelas, begitu pula status Yerusalem Timur. Israel secara de facto menguasai sebagian besar wilayah yang sebenarnya berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Mahkamah Internasional dalam opini terakhirnya menyatakan bahwa pendudukan wilayah Palestina — Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza — adalah ilegal.

    Pakar politik Asseburg menjelaskan dalam wawancara dengan DW: “Pengakuan negara Palestina akan memberikan sinyal bahwa: Kita tidak hanya sekadar menuntut solusi dua negara secara abstrak, tetapi kita ingin berkontribusi agar negara Palestina benar-benar ada berdampingan dengan Israel. Untuk itu, harus ada langkah konkret untuk mengakhiri pendudukan Israel.”

    149 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina

    Saat ini, 149 dari total 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Pakar hukum internasional Dumont menegaskan: “Tidak bisa dikatakan bahwa kalau sejumlah negara mengakui Palestina, maka otomatis menjadi sebuah negara.”

    Namun, keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York masih dianggap tidak mungkin untuk saat ini. Pakar Timur Tengah Asseburg menjelaskan lebih lanjut:

    “Keanggotaan penuh Palestina di PBB tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena hal itu membutuhkan keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Dan untuk itu dibutuhkan persetujuan Amerika Serikat — yang saat ini tampaknya tidak akan diberikan.”

    Sejak 2012, Palestina memiliki status pengamat di Sidang Umum PBB, jelas Asseburg. “Sejak memperoleh status pengamat, Palestina dapat bergabung dengan berbagai organisasi internasional lainnya — termasuk Mahkamah Pidana Internasional.”

    Status pengamat ini dianggap sebagai langkah awal menuju keanggotaan penuh di PBB.

    Komitmen Jerman terhadap Israel

    Tekanan terhadap pemerintah Jerman meningkat agar bersikap lebih kritis terhadap Israel. Setelah laporan mengenai niat Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk menduduki seluruh Gaza, juru bicara partai kiri yang merupakan oposisi – Die Linke, Lea Reisner, menuntut:

    “Harus ada tekanan politik, termasuk terhadap sekutu.” Ia menyebut sikap pemerintah koalisi Jerman sejauh ini sebagai “kebangkrutan total dalam kebijakan luar negeri Jerman.”

    Permintaan agar Palestina diakui sebagai negara terus bermunculan. Namun, Jerman masih jauh dari langkah tersebut. Salah satu alasan utama yang dikemukakan pemerintah Jerman adalah komitmen khusus terhadap Israel karena holokaus, yakni pembunuhan jutaan orang Yahudi selama masa rezim Nazi. Dari situ lahirlah apa yang disebut “raison d’etat” Jerman — komitmen nasional untuk menjamin keamanan Israel.

    Meskipun begitu, Kanselir Jerman Friedrich Merz telah memperkeras nada terhadap Israel. Ia menuntut gencatan senjata permanen di Gaza dan lebih banyak bantuan kemanusiaan dari Israel bagi warga di sana. Namun, di saat yang bersamaan, ia tidak ingin membuat Israel, tersinggung.

    Menurut Merz, pengakuan Palestina hanya bisa dilakukan di akhir dari proses menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Saat ini, ia tidak menganggap pengakuan itu sebagai “langkah yang tepat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Jerman Desak Israel Beri Bantuan ke Gaza” di sini:

    (nvc/nvc)

  • 5 Kota Teratas di Dunia yang Sudah Bisa Bayar Sewa Kost atau Apartemen dengan Bitcoin

    5 Kota Teratas di Dunia yang Sudah Bisa Bayar Sewa Kost atau Apartemen dengan Bitcoin

    JAKARTA – Membayar sewa properti dengan Bitcoin kini bukan lagi impian, melainkan kenyataan yang semakin umum dilakukan di berbagai kota dunia. Dengan infrastruktur digital yang kian berkembang, baik penyewa maupun pemilik properti kini dapat melakukan transaksi sewa secara aman, cepat, dan transparan melalui teknologi blockchain.

    Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran tidak hanya terbatas pada investasi dan perdagangan, tetapi juga merambah ke sektor properti. Keuntungan utama yang ditawarkan termasuk efisiensi transaksi lintas negara, penghapusan biaya konversi mata uang, hingga kecepatan proses pembayaran tanpa keterlibatan bank tradisional.

    Kontrak pintar berbasis blockchain pun menjadi game-changer dalam manajemen sewa, karena dapat mengotomatiskan perjanjian, menjamin transparansi, serta mengurangi potensi perselisihan antara penyewa dan pemilik.

    Meski demikian, fluktuasi harga Bitcoin dan peraturan hukum di masing-masing negara tetap menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan sistem pembayaran ini.

    Berikut adalah lima kota utama di dunia yang telah membuka pintu luas bagi pembayaran sewa properti menggunakan Bitcoin:

    1. Miami, Amerika Serikat

    Miami dikenal sebagai kota ramah kripto, bahkan pernah menjadi tuan rumah Konferensi Bitcoin tahunan. Mantan walikota Francis Suarez juga sempat menerima gaji dalam bentuk Bitcoin, mencerminkan dukungan pemerintah terhadap mata uang digital.

    Di beberapa kawasan seperti Downtown, Brickell, dan Wynwood, beberapa apartemen mewah bahkan telah menerima pembayaran sewa dalam bentuk Bitcoin, baik secara langsung maupun melalui negosiasi antara penyewa dan pemilik.

    2. Lisbon, Portugal

    Lisbon menjadi surga bagi digital nomad dan komunitas kripto Eropa. Setelah diberlakukannya aturan baru pada April 2022 yang mempermudah transaksi properti berbasis kripto, kota ini semakin terbuka terhadap sewa menggunakan Bitcoin.

    Platform seperti RentRemote telah bekerja sama dengan BitPay untuk memfasilitasi pembayaran sewa dengan kripto. Transaksi umumnya tetap dikonversi ke euro untuk kepatuhan hukum, tetapi banyak agen properti di kawasan Chiado, Alfama, dan distrik startup yang bersedia menerima pembayaran dalam Bitcoin.

    3. Berlin, Jerman

    Berlin memiliki sektor properti yang progresif dan terbuka terhadap transaksi berbasis kripto. Platform seperti Flatio telah mengizinkan pembayaran sewa jangka pendek satu hingga enam bulan dengan Bitcoin, meski melalui layanan konversi.

    Peraturan di Jerman memang melarang pembelian properti secara langsung dengan kripto sejak 2023, namun untuk sewa, penggunaan pihak ketiga sebagai perantara pembayaran kripto ke euro tetap memungkinkan.

    4. Toronto, Kanada

    Toronto perlahan-lahan menjadi kota yang ramah terhadap kripto, dengan sejumlah platform rental mulai menyediakan opsi pembayaran sewa dengan Bitcoin.

    Meski masih tergolong niche, penyewa dapat menggunakan jasa konversi yang memungkinkan pembayaran dalam Bitcoin, sementara pemilik properti menerima dalam mata uang lokal. Bahkan layanan sehari-hari seperti makan malam atau layanan kebugaran di Toronto kini sudah banyak yang menerima Bitcoin.

    5. Paris, Prancis

    Paris semakin aktif dalam adopsi kripto untuk sektor properti. Sejak 2014, agen properti seperti Lodgis sudah menawarkan opsi pembayaran biaya jasa menggunakan Bitcoin.

    Sejumlah platform real estat di Prancis kini telah bermitra dengan notaris dan entitas bersertifikasi PSAN untuk menjamin transaksi tetap sesuai hukum. Meskipun sewa penuh dalam Bitcoin masih jarang, sudah ada opsi fleksibel bagi penyewa dan pemilik yang ingin menggunakan sistem ini.

    Kota Lain yang Menyusul: El Zonte dan Rosario

    Tak hanya kota-kota besar di negara maju, sejumlah kota kecil juga menjadi pionir penggunaan Bitcoin dalam sektor properti.

    El Zonte, El Salvador – Dijuluki “Bitcoin Beach”, kota ini adalah salah satu yang pertama menerapkan ekosistem pembayaran berbasis Bitcoin secara menyeluruh, termasuk sewa studio atau apartemen di dekat pantai.

    Rosario, Argentina – Pada awal 2024, kota ini mencatat sejarah dengan kontrak sewa pertama yang dinominasikan dalam Bitcoin. Transaksi difasilitasi oleh platform Fiwind, meski rencana deregulasi kripto oleh Presiden Javier Milei kemudian gagal disahkan oleh parlemen.

    Tips Aman Menyewa Properti dengan Bitcoin

    Bagi yang ingin mencari properti sewa dengan Bitcoin, gunakan platform properti berbasis blockchain atau aplikasi lokal yang mendukung transaksi kripto. Periksa dengan cermat:

    Nilai konversi dan jadwal pembayaran

    Legalitas kontrak sewa

    Reputasi pemilik atau agen properti

    Gunakan layanan escrow atau kontrak pintar untuk menjamin keamanan transaksi

    Dengan pendekatan yang tepat, Bitcoin bukan hanya alat investasi, tetapi bisa menjadi solusi pembayaran sewa global yang praktis, efisien, dan aman.

  • Angka Kelahiran di Jerman Anjlok Terus Sampai ke Titik Terendah, Kenapa?

    Angka Kelahiran di Jerman Anjlok Terus Sampai ke Titik Terendah, Kenapa?

    Jakarta –

    Ketika Julia Brandner baru-baru ini mempresentasikan bukunya “I’m Not Kidding” (Aku Tidak Sedang Bercanda), influencer dan komedian berusia 30 tahun itu dihujani hinaan. Seorang ibu tiga anak berusia 72 tahun tiba-tiba maju ke arahnya dan menyebutnya egois. Demikian Brandner bercerita kepada DW.

    Dalam bukunya, penulis kelahiran Austria dan tinggal di Berlin itu menjelaskan dengan penuh humor dan kejujuran, mengapa ia tidak pernah ingin hamil dan menjalani sterilisasi karena alasan tersebut.

    Berbicara tentang rasa kebencian yang ia alami dari berbagai pihak, Brandner berkata: “Kita akan dicap sebagai seorang revolusioner. Jika mengatakan tidak menginginkan anak, maka akan langsung disalahkan karena menyabotase sistem pensiun serta kontrak antargenerasi, dan bahkan secara sepihak dianggap menyebabkan kepunahan umat manusia.”

    Sebagian kalangan menilai rendahnya angka kelahiran, sebagai pertanda kemajuan dalam penentuan nasib sendiri kaum perempuan, tetapi pihak lain menyebutnya sebagai pertanda buruk dari menurunnya tingkat kemakmuran, dan populasi yang terus menyusut.

    Rata-rata angka perempuan melahirkan hanya: 1,35 tahun 2024 di Jerman. Demikian menurut Kantor Statistik Jerman. Angka kelahiran rata-rata untuk perempuan berkewarganegaraan Jerman hanya 1,23, sementara angkanya naik menjadi 1,89 untuk warga negara non-Jerman. Secara total, 677.117 anak lahir di Jerman pada tahun 2024, turun 15.872 dari tahun sebelumnya.

    Partai sayap kanan menyerukan peningkatan angka kelahiran

    Brandner berusia 28 tahun ketika ia melakukan operasi sterilisasi. Dokter kandungannya menuntut penilaian psikiatri terhadap kapasitas mentalnya sebelum melakukan operasi.

    Brandner terkejut dengan kontroversi yang disebabkan oleh bukunya. Ia mengatakan, memperhatikan pergeseran ke kanan yang semakin meningkat di masa-masa penuh gejolak ini, seiring dengan kembalinya nilai-nilai yang lebih “tradisional”, di mana perempuan berdiri di depan kompor dan seharusnya mengurus anak-anak.

    Brandner merasa, bahkan pada tahun 2025, topik anak-anak masih sangat luas dipandang sebagai sesuatu yang hanya menyangkut perempuan. “Banyak ibu tunggal dibiarkan mengatasi masalah mereka sendiri, sementara para ayah sering kali lepas dari tanggung jawab. Bagi perempuan, memiliki anak menempatkan mereka pada risiko kemiskinan yang sangat besar. Tidak mungkin bahkan saat ini seorang perempuan harus mengorbankan kemakmurannya untuk memastikan kemakmuran masyarakat,” katanya.

    Tingkat kesuburan menurun di seluruh dunia

    Namun, Jerman bukanlah satu-satunya negara yang mengalami penurunan tingkat kesuburan. Jumlah kelahiran anak menurun drastis di seluruh dunia, mencapai titik terendah 0,75 di Korea Selatan.

    Vietnam membunyikan alarm awal tahun ini, ketika angka kelahirannya mencapai rekor terendah. Satu-satunya pengecualian adalah zona Sahel, di mana perempuan masih memiliki rata-rata lebih dari lima anak. Sahel adalah sebuah kawasan geografis semi arid di Afrika yang terletak di antara Gurun Sahara di utara dan wilayah sabana di selatan.

    Michaela Kreyenfeld adalah seorang sosiolog dan salah satu pakar di balik laporan keluarga pemerintah Jerman. Ia melihat hubungan yang semakin erat antara krisis ekonomi dan ketidakpastian dengan angka kelahiran. “Apakah egoisme atau sekadar perilaku otonom yang membuat perempuan tidak ingin punya anak? Kita telah membicarakan hal itu setidaknya sejak tahun 1970-an, jadi ini bukan hal baru,” ujarnya kepada DW.

    Yang baru, katanya, adalah berbagai krisis: “Pandemi COVID-19, perubahan iklim yang merajalela, dan inflasi yang tinggi. Khususnya bagi generasi muda, itu adalah situasi baru,” ujar Kreyenfeld. Sebuah gerakan tandingan di AS mencoba melawan tren ini, dengan dipimpin orang terkaya di dunia sebagai perwakilan paling terkemuka: Pronatalis dan Elon Musk ingin melahirkan sebanyak mungkin anak ke dunia.

    Namun, Kreyenfeld menunjuk Rumania sebagai contoh dari sejarah Eropa Timur yang dapat menjadi peringatan. “Presiden Nicolae Ceausescu menggunakan langkah-langkah ekstrem, seperti membatasi akses ke alat kontrasepsi dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku aborsi, untuk mendorong angka kelahiran dari 1,8 menjadi empat dalam setahun. Hasilnya adalah ‘generasi yang hilang’ di Rumania: generasi di mana orang tua tidak mengasuh anak-anak mereka karena mereka tidak menginginkannya.”

    Sementara itu dikutip dari Detik, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merilis laporan periode 2023 hasi survei kepada kelompok perempuan Ditemukan 71 ribu perempuan berusia 15 hingga 49 tahun di Indonesia yang tidak ingin memiliki anak.

    Bagaimana Jerman dapat menjembatani ‘kesenjangan fertilitas’?

    Jadi, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kembali angka kelahiran tanpa tekanan negara? Wakil Direktur Institut Federal untuk Penelitian Kependudukan, Martin Bujard, punya jawabannya.

    Bujard, seorang pakar angka kelahiran di Jerman yang memahami statistik dua dekade terakhir hingga ke angka desimal terakhir, mengatakan perdebatan tentang perempuan seperti Brander, yang sengaja memilih untuk tidak memiliki anak, tidak menyentuh inti permasalahan.

    “Jika seseorang tidak ingin memiliki anak, itu adalah keputusan mereka. Hal ini tidak seharusnya distigmatisasi, dan, memang, menjalani hidup tanpa anak menjadi semakin dapat diterima,” ujarnya.

    Yang sebenarnya dipermasalahkan di sini adalah hal lain, ujarnya. “Kami telah menanyakan berapa banyak anak yang diinginkan orang, dan hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun 2024, baik perempuan maupun laki-laki menginginkan rata-rata sekitar 1,8 anak — dengan kata lain, jauh di atas angka kelahiran 1,35. Jika keinginan untuk memiliki anak ini terpenuhi, kita akan memiliki lebih sedikit masalah demografis dan lebih banyak kemakmuran dalam jangka panjang.”

    “Kesenjangan fertilitas” adalah istilah yang digunakan untuk perbedaan antara jumlah anak yang diinginkan dan angka kelahiran, misalnya ketika banyak perempuan mungkin hanya memiliki satu anak, alih-alih dua anak yang mereka inginkan. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak menemukan pasangan yang stabil hingga di usia lanjut, karena anak-anak semakin dipandang dalam perdebatan sosial sebagai masalah, bukan aset, dan atau karena negara dapat melakukan lebih banyak hal daripada yang telah dilakukannya, untuk mempermudah memiliki keluarga.

    Jerman perlu meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja

    Bujard memuji kebijakan ramah keluarga yang diterapkan oleh negara Jerman di masa lalu, seperti menambah jumlah pusat penitipan anak dan sekolah sepanjang hari serta memperkenalkan tunjangan orang tua pada awal tahun 2000-an. Ia mengatakan, ini merupakan pergeseran paradigma yang telah disadari secara luas di dunia, dengan Jerman yang pernah memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia. Namun, ia memiliki pandangan kritis terhadap situasi saat ini.

    “Sejak 2013, kami memiliki hak hukum untuk tempat pengasuhan anak, tetapi hal ini tidak lagi dapat diandalkan, karena pengasuhan tersebut sering dibatalkan. Terdapat kekurangan pekerja terampil pengasuhan anak, dan sistem menerima terlalu sedikit uang pada akhirnya. Jika ada cukup uang di sana, orang dapat berbicara tentang gaji yang lebih tinggi untuk staf pengasuhan anak,” ujarnya.

    Jerman perlu melakukan upaya yang lebih besar lagi dengan kebijakan keluarganya, karena tren saat ini mengkhawatirkan: 22% perempuan dan 36% laki-laki berusia antara 30 dan 50 tahun tidak memiliki anak. Demikian menurut Kementerian Jerman untuk Urusan Keluarga, Warga Lanjut Usia, Perempuan, dan Pemuda. Angka-angka dari Kantor Statistik Jerman menunjukkan, laki-laki di Jerman hanya memiliki rata-rata 1,24 anak pada tahun 2024.

    Yang jelas, akademisi perempuan muda semakin banyak yang tidak memiliki anak. Oleh karena itu, papar Bujard, satu-satunya cara adalah meningkatkan kesesuaian antara pekerjaan dan keluarga.

    “Skenario terburuknya adalah, akan ada masalah yang lebih serius dengan jaminan sosial dalam jangka panjang, dengan angka kelahiran yang terus menurun pada tahun 2030. Hal itu akan menyebabkan dampak buruk yang serius terhadap kesejahteraan: Kontribusi iuran jaminan sosial harus dinaikkan, dana pensiun akan diturunkan, dan juga akan ada lebih banyak pemotongan dalam sistem kesehatan dan sektor perawatan,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Aksi Israel Bikin Krisis di Gaza di Luar Imajinasi

    Aksi Israel Bikin Krisis di Gaza di Luar Imajinasi

    Jakarta –

    Perbuatan Israel membuat krisis di Gaza, Palestina, di luar imajinasi. Kondisi ini tidak bisa ditoleransi lagi.

    Dirangkum detikcom, Jumat (1/8/2025), hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Johann Wadephul, dalam konferensi pers di Yerusalem, pada Kamis (31/7) setelah dia melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi Israel dalam kunjungannya, termasuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Menlu Gideon Saar.

    Wadephul menyebut situasi kemanusiaan saat ini di Jalur Gaza, yang terus dilanda perang, sungguh di luar imajinasi. Berlin terus meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk bertindak cepat di tengah semakin meningkatnya kritikan atas perang yang menghancurkan tersebut.

    “Bencana kemanusiaan di Gaza di luar imajinasi,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.

    Tonton juga video “Trump: Kelaparan di Gaza Sungguh Mengerikan” di sini:

    Ditegaskan oleh Wadephul bahwa Israel harus “dengan cepat dan secara aman mengirimkan bantuan kemanusiaan dan medis yang mencukupi untuk menghindari kematian massal” akibat kelaparan di Jalur Gaza.

    Dia juga menegaskan bahwa “benar-benar tidak dapat ditoleransi” ketika “pria, wanita, dan anak-anak terbunuh setiap hari saat mati-matian mencari makanan”.

    Israel sedang berada di bawah tekanan internasional yang semakin meningkat untuk menyetujui gencatan senjata dan mengizinkan lonjakan bantuan makanan masuk ke wilayah Jalur Gaza, di mana para pakar yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan “kelaparan kini meluas”.

    Kanada, pada Rabu (30/7), menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan rencana untuk secara resmi mengakui negara Palestina, setelah langkah serupa dari Prancis dan Inggris.

    Jerman sendiri menunda janji untuk mengakui negara Palestina dan mempertahankan pendirian sejak lama bahwa pengakuan hanya dapat diberikan setelah negosiasi antara Israel dan Palestina.

    “Kami melihat pengakuan negara Palestina pada akhir proses negosiasi, sebuah proses yang harus segera dimulai,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.

    Dia memperingatkan bahwa “celah” mungkin telah terbuka antara Israel dan Uni Eropa, dan menyerukan “kedua belah pihak” untuk memastikan hal ini tidak terjadi.

    “Kami membutuhkan kejelasan dari Israel bahwa tidak ada kebijakan pengusiran, tidak ada kebijakan aneksasi. Menurut penilaian saya, kita berada dalam fase yang menentukan, di mana Jerman harus mengambil sikap,” ucap Wadephul.

    Pekan lalu, mayoritas anggota parlemen Israel meloloskan mosi tidak mengikat yang mendesak pemerintah untuk menganeksasi Tepi Barat. Beberapa anggota koalisi pemerintahan sayap kanan Netanyahu bahkan secara terang-terangan menyerukan pendudukan jangka panjang atas Jalur Gaza.

    Jerman telah berulang kali menyuarakan penolakan terhadap Israel yang mencaplok Tepi Barat dan berulang kali menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang dilanda perang selama 23 bulan terakhir.

    Tonton juga video “Netanyahu Nominasikan Trump Raih Nobel Perdamaian” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (whn/isa)

  • NASA Ketahuan Bunuh Alien Mars, Ilmuwan Ungkap Fakta Tak Terduga

    NASA Ketahuan Bunuh Alien Mars, Ilmuwan Ungkap Fakta Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – NASA disebut telah membunuh ‘alien’ Mars pada 1970-an. Klaim ini datang dari ilmuwan Jerman yang menilai eksperimen yang dilakukan NASA di masa lalu malah mematikan kehidupan mikroba di Planet Merah.

    Dirk Schulze-Makuch, ahli astrobiologi dari Technische Universität Berlin di Jerman, memiliki teori unik soal kehidupan di Mars.

    Berdasarkan laporan Space.com yang dikutip oleh Futursim, Schulze-Makuch menduga misi Viking 1 NASA tanpa sengaja membunuh alien penghuni Mars lewat eksperimen mereka yang berlangsung pada tahun 1976.

    NASA saat itu menggelar eksperimen mencampur air, nutrien, dan sampel tanah di Mars. Asumsi NASA, makhluk hidup di Mars sama dengan makhluk hidup di Bumi yaitu membutuhkan air untuk hidup.

    Menurut Schulze-Makuch, makhluk hidup di Mars justru tewas akibat percobaan tersebut. Ia berpendapat kehidupan di Mars bergantung kepada garam seperti organisme di Bumi yang hidup di wilayah kering kerontang. Salah satu organisme yang hidupnya bergantung dari garam adalah mikroba di Padang Pasir Atacama di Cile.

    “Di lingkungan hyper-kering, kehidupan bisa mendapatkan ‘air’ dari garam yang menyerap kelembaban dari atmosfer. Garam ini seharusnya menjadi fokus pencarian makhluk hidup di Mars,” terangnya.

    Dia menyatakan misi Viking tanpa sengaja membunuh organisme yang mereka angkut dengan mencampurkan terlalu banyak air.

    “Jika cara pandang soal cara organisme hidup di kondisi kering Mars ini benar, artinya daripada menjalankan strategi ‘ikuti air’ yang selama ini digunakan NASA, lebih baik kita mengikuti garam untuk mencari mikroba,” ujar Schulze-Makuch.

    Ia mengusulkan menggunakan cairan garam yang pas sebagai habitat bakteria untuk “mengangkut” kehidupan dari Mars.

    Schulze-Makuch memberikan contoh hujan badai yang membunuh 70-80 persen bakteria di Padang Pasar Atacama karena organisme tersebut tak sanggup tersiram begitu banyak air dalam waktu singkat.

    “Hampir 50 tahun setelah eksperimen biologi Viking, saatnya untuk mencoba misi pencarian kehidupan baru, dengan pemahaman lebih baik soal ekosistem Mars,” tulis Schulze-Makuch dalam komentarnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]