Xcloud.id

kab/kota: Bekasi

  • Mulai 2026, Pemkot Bekasi Biayai BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Megapolitan 3 September 2025

    Mulai 2026, Pemkot Bekasi Biayai BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Megapolitan 3 September 2025

    Mulai 2026, Pemkot Bekasi Biayai BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk mendaftarkan 10.000 pekerja rentan ke BPJS Ketenagakerjaan. Premi yang ditanggung pemerintah daerah sebesar Rp 201.000 per orang per tahun.
    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, program ini ditujukan bagi pekerja rentan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, seperti pengemudi ojek
    online
    , sopir, pedagang asongan, petani, kuli bangunan, hingga pemulung.
    “Dengan nantinya bagi anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sekitar Rp 2 miliar, jadi dalam kurun waktu satu tahun kami bayarkan,” ujar Tri, Rabu (3/9/2025).
    “Jadi, pada saat ada sesuatu yang terjadi para pekerja, bagi keluarga yang ditinggalkan anak turunannya, tetap ter-cover dalam melanjutkan pendidikan,” ucap dia.
    Tri menjelaskan, penerima bantuan akan dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)—sebelumnya disebut DTKS—yang sudah dimiliki Pemkot Bekasi.
    “Kami lihat prioritasnya dari data awalnya, database-nya kami sudah punya DTKS itu. Oleh karena itu, tinggal kita pilah nanti, kita optimalkan datanya,” katanya.
    Menurut Tri, data tersebut nantinya akan dievaluasi secara berjenjang untuk menentukan prioritas penerima manfaat.
    “Intinya bahwa mereka hari ini kerja baru dapat duit, bagaimana kalau ada sesuatu terjadi kecelakaan kerja,” imbuh Ti.
    “Si pencari kerja kepada generasi berikutnya, karena kami memikirkan hidupnya, sehingga mereka tetap ter-
    cover
    dan bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya,” imbuhnya.
    Tri menambahkan, program ini akan mulai dijalankan pada 2026. Ia berharap, dengan adanya perlindungan ini, para pekerja rentan bisa bekerja lebih tenang karena sudah memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
    “Perlindungan ini adalah bentuk nyata keadilan sosial. Kota ini akan semakin nyaman dan sejahtera bila para pejuang kehidupan juga mendapat perlindungan yang setara,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPAD Sebut Anak yang Terlibat Kericuhan Bekasi Terprovokasi Medsos dan Gim Online Megapolitan 3 September 2025

    KPAD Sebut Anak yang Terlibat Kericuhan Bekasi Terprovokasi Medsos dan Gim Online Megapolitan 3 September 2025

    KPAD Sebut Anak yang Terlibat Kericuhan Bekasi Terprovokasi Medsos dan Gim Online
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi menyebutkan, keterlibatan sejumlah anak dalam kericuhan di Bekasi dipicu oleh provokasi yang mereka terima melalui media sosial dan gim
    online
    .
    Ketua KPAD Kota Bekasi Novrian mengatakan media sosial menjadi salah satu saluran yang mendorong anak ikut terlibat dalam kerusuhan di sekitar Polres Metro Bekasi Kota maupun Polsek Pondok Gede.
    “Memang mereka terprovokasi sebenarnya dengan sosial media yang ada, dengan TikTok, bahkan dengan gim,” kata Novrian saat dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).
    Menurut Novrian, ajakan untuk ikut aksi kerap tersebar melalui berbagai platform digital. Tidak hanya di media sosial, tetapi juga muncul dalam fitur percakapan gim online seperti Roblox dan Mobile Legends.
    “Kayak permainan Roblox atau Mobile Legends begitu kan yang itu menjadi pengaruh mereka juga sebenernya, mereka terpengaruh ada sensasi ingin ke realitanya gitu,” ujarnya.
    Novrian menambahkan, pengaruh tersebut memicu anak-anak untuk mencari pengakuan diri melalui keterlibatan dalam aksi massa.
    “Ingin eksistensi dirinya diakui, ya itu menjadi salah satu juga
    trigger
    sebenarnya, membuat anak-anak akhirnya melakukan tindakan-tindakan seperti itu,” jelasnya.
    Sebelumnya, Polres Metro Bekasi Kota melaporkan telah menangkap 23 anak yang diduga terlibat dalam kericuhan.
    Dari jumlah itu, 14 anak ditangkap di sekitar Polres Metro Bekasi Kota, sementara sembilan anak lainnya ditangkap di sekitar Polsek Pondok Gede.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPAD Sebut Anak yang Terlibat Kericuhan Bekasi Terprovokasi Medsos dan Gim Online Megapolitan 3 September 2025

    Ricuh di Kota Bekasi, 10 Anak Masih Diperiksa Polisi Megapolitan 3 September 2025

    Ricuh di Kota Bekasi, 10 Anak Masih Diperiksa Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi menyebut sejauh ini masih ada 10 anak yang diperiksa polisi terkait kerusuhan di sejumlah titik di Kota Bekasi.
    Ketua KPAD Kota Bekasi, Novrian mengatakan, sembilan anak ditangkap di TKP Polsek Pondok Gede, dan satu di TKP Polres Metro Bekasi Kota.
    “Memang ada 10 anak yang masih digali keterangannya dan terus kita dampingi. Mudah-mudahan sih bisa segera dipulangkan dalam konteks nanti akan ada pembinaan di keluarga maupun di sekolah,” ujar Novrian ketika dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).
    Hasil dari asesmen KPAI dan keterangan polisi, anak di bawah umur itu terindikasi ingin membakar serta melempar molotov.
    Bahkan, salah satu anak yang masih diproses hukum itu masih ada yang duduk di bangku SMP.
    “Memang ada anak SMP, tapi mayoritas dari SMA ya, usia di atas 14 tahun ya,” kata  Novrian.
    “Itu kebanyakan saat penyerangan di Pondok Gede,” imbuh dia.
    KPAI berupaya agar 10 anak tersebut bisa dikembalikan melalui
    restorative justice
    .
    Sedangkan 13 anak lainnya sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing.
    “Karena memang tidak terbukti mereka melakukan tindakan kekerasan di lapangan. Nah itu anak-anak yang dipulangkan, yang menonton atau yang tidak melakukan tindakan,” kata dia.
    Sebelumnya, berdasarkan data dari Polres Metro Bekasi Kota, terdapat 23 anak yang ditangkap. Sebanyak 14 anak ditangkap di TKP Polres Metro Bekasi Kota, sedangkan 9 anak di TKP Polsek Pondok Gede.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bayar Pajak Yamaha Nmax Neo Tahun Pertama, Kena Opsen Berapa?

    Bayar Pajak Yamaha Nmax Neo Tahun Pertama, Kena Opsen Berapa?

    Jakarta –

    Yamaha Nmax Neo sudah berusia satu tahun, jangan lupa untuk membayar pajak. Ada dua komponen pajak yang dikenakan, yakni pajak kendaraan bermotor (PKB) dan juga opsen. Lantas, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak tahunan Yamaha Nmax Neo?

    Pengalaman detikOto membayar pajak tahunan Yamaha Nmax Neo, dikenakan biaya Rp 385.000. Dengan rincian besaran biaya PKB Rp 210.800 dan tarif opsen PKB yakni Rp 139.200. Selain itu ada biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau SWDKLLJ yang dikenakan, yaitu sebesar Rp 35.000.

    Oh iya, karena proses pembayaran dan pengesahannya dilakukan secara online melalui aplikasi Signal, maka ada tambahan biaya sekitar Rp 22.500 untuk pengiriman TBPKP alias tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran. Kemudian ada tambahan biaya admin sebesar Rp 10.000 untuk pembayaran melalui aplikasi Tokopedia. Jadi, total biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak tahun pertama Yamaha Nmax Neo adalah Rp 417.500.

    Catatan lainnya, Yamaha Nmax Neo yang dimiliki statusnya merupakan kepemilikan kendaraan pertama, jadi tidak dikenakan pajak progresif. Selain itu, plat nomor terdaftar di Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Oh iya, sedikit mengulas opsen, merupakan skema pajak kendaraan bermotor baru yang diterapkan mulai 5 Januari tahun ini. Sederhananya, opsen adalah pungutan daerah. Opsen menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota.

    Penerapan opsen ini bertujuan agar, saat wajib pajak membayar pajak provinsi kepada Pemerintah Provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

    Metode pembayaran atas pajak tersebut melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi untuk PKB dan BBNKB serta RKUD kabupaten/kota untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB-nya.

    Selain mempercepat penerimaan kabupaten/kota, penerapan skema opsen pajak daerah ini dapat meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan antara Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota serta diharapkan bisa memperbaiki postur APBD kabupaten/kota yang selama ini diterima sebagai pendapatan transfer (bagi hasil pajak provinsi) dan akan menjadi PAD.

    Aturan opsen tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam UU tersebut, tarif opsen ditetapkan sebesar 66% dari PKB dan BBNKB terutang. Namun perlu digarisbawahi, tarif pajak induk harus diturunkan. PKB ditetapkan maksimal 1,2% untuk kendaraan pertama dan maksimal 6% untuk pajak progresif. Sementara tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12%.

    (lua/din)

  • Makin Banyak Warga Lalu Lalang Naik Angkutan Kereta, Ini Buktinya

    Makin Banyak Warga Lalu Lalang Naik Angkutan Kereta, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) semakin sering naik kereta sebagai pilihan transportasi umum, baik Commuter Line/KRL, LRT, maupun MRT. 

    Hal tersebut tercermin dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana jumlah penumpang kereta di Jawa dan non-Jawa termasuk kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh, yang berangkat pada Juli 2025 mencapai 50,1 juta orang atau naik 9,85% dibanding bulan sebelumnya (month to month/MtM).

    “Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah penumpang Jabodetabek yang merupakan penumpang pelaju [commuter], yaitu sebanyak 31,4 juta orang atau 62,67% dari total penumpang angkutan kereta,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip pada Rabu (3/9/2025). 

    Peningkatan jumlah penumpang terjadi di wilayah/rute komuter Jabodetabek, Jawa non-Jabodetabek, kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing naik 11,33% MtM, 0,85%, 6,26%, 20,67%, 14,55%, dan 4,56%. 

    Secara bulanan, peningkatan tertinggi terjadi pada layanan MRT dengan jumlah penumpang melonjak dari 3,6 juta orang pada Juni 2025 menjadi 4,35 juta orang pada Juli 2025. 

    Sebaliknya di wilayah/rute non-Jawa justru mengalami penurunan penumpang sebesar 1,36% MtM, atau dari 655.000 orang pada Juni 2025 menjadi 646.100 orang pada Juli 2025. 

    Secara kumulatif, jumlah penumpang kereta selama Januari–Juli 2025 mencapai 311,9 juta orang atau naik 9,35% dibanding periode yang sama tahun 2024 (year on year/YoY).

    Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua wilayah/rute komuter Jabodetabek, Jawa non-Jabodetabek, non-Jawa, kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing naik sebesar 6,11% YoY, 9,77%, 13,01%, 18,02%, 15,77%, 38,08%, dan 7,02%.

    Dari seluruh perkembangan penumpang angkutan kereta pada Juli 2025, kenaikan jumlah penumpang tertinggi secara MtM maupun YoY berasal dari kereta bandara, MRT, dan LRT. 

    Secara tahunan kumulatif, Januari—Juli, penumpang kereta bandara meningkat sebesar 18,02% dibangindkan tahun lalu yang sebanyak 4,52 juta orang menjadi 5,33 juta orang. 

    Pada periode yang sama, jumlah penumpang MRT mencatat kenaikan dari 21,65 juta orang menjadi 25,06 juta orang atau meningkat 15,77% YoY. 

    Peningkatan tertinggi terjadi pada jumlah penumpang LRT Jabodebek—yang beroperasi sejak 2023—dari 13,8 juta penumpang menjadi 19,06 juta penumpang atau melesat 38,08%.

    Secara umum, dalam kurun waktu dua tahun LRT Jabodebek telah melayani 43.696.661 pengguna. Pada tahun pertama operasional, jumlah pengguna mencapai 16.999.647 orang, lalu meningkat menjadi 26.697.014 orang pada tahun kedua, atau naik 57%.

    Peningkatan juga terlihat dari rata-rata harian, baik hari kerja maupun akhir pekan. Rata-rata harian di hari kerja naik dari 54.640 pengguna di tahun pertama menjadi 90.931 pengguna di tahun kedua, meningkat 66,4%, sedangkan rata-rata harian akhir pekan naik dari 30.842 menjadi 40.599 pengguna, meningkat 31,6%.

  • Wali Kota Bekasi Ingatkan Jajarannya Tak Flexing: Itu Melukai Hati Masyarakat Megapolitan 2 September 2025

    Wali Kota Bekasi Ingatkan Jajarannya Tak Flexing: Itu Melukai Hati Masyarakat Megapolitan 2 September 2025

    Wali Kota Bekasi Ingatkan Jajarannya Tak Flexing: Itu Melukai Hati Masyarakat
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengingatkan jajarannya tidak memamerkan kemewahan atau flexing di tengah situasi yang sedang sensitif.
    Tri Adhianto juga mengaku pernah menegur jajarannya yang kedapatan merayakan ulang tahun di sebuah hotel. 
    “Itu saya tegur di dalam apel saya sampaikan tidak boleh hal itu, melukai hati masyarakat,” kata Tri saat ditemui di Kantor Wali Kota Bekasi, Selasa (2/9/2025).
    Dia meminta jajaran Pemkot Bekasi menjadi teladan dalam sederhanaan melayani masyarakat. 
    “Hari ini kita hidup dalam konteks yang sederhana, dan itu harus dimulai dengan keteladanan, dimulai dari diri pribadi saya,” ujar dia. 
    Lebih lanjut, dia mengaku saat ini kondisi daya beli masyarakat sedang menurun sehingga lebih baik menumbuhkan perekonomian di Bekasi.
    “Kita merasakan betul hari ini masyarakat kita sedang dalam kondisi yang berat, justru yang harus kita munculkan tumbuhnya daya beli masyarakat sehingga tentu akan lebih bisa menggerakan perekonomian warga masyarakat Bekasi,” ucap dia.
    Hal ini ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025). 
    “Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga,” ucap Tito dalam paparannya.
    “Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan. Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif,” imbuh dia. 
    Tito juga meminta para pejabat daerah untuk menggelar acara-acara pribadi secara sederhana.
    Ia mengingatkan, jangan sampai acara yang digelar pejabat justru menjadi alat provokasi jika dinilai publik terlalu mewah. 
    “Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana,” kata Tito.
     
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kongres PWI 2025 sukses, panitia apresiasi dukungan berbagai pihak

    Kongres PWI 2025 sukses, panitia apresiasi dukungan berbagai pihak

    Jakarta (ANTARA) – Panitia pelaksana Kongres Persatuan” Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 mengapresiasi dukungan berbagai pihak atas suksesnya pelaksanaan kongres tersebut di Cikarang, Jawa Barat, pada akhir pekan kemarin.

    Ketua Organizing Committee (OC) Kongres PWI 2025 Marthen Selamet Susanto mengatakan suksesnya kongres bertema “Bangkit Bersatu” tersebut juga tidak terlepas dari tekad para peserta yang hadir, demi menjaga muruah PWI agar semakin baik dalam bingkai persatuan yang kokoh.

    “Sinergi dan kontribusi berbagai pihak, terutama para peserta yang berasal dari 39 provinsi di tanah air, serta perorangan dan mitra strategis, merupakan energi besar yang membuat Kongres Persatuan PWI 2025 ini berjalan lancar, aman dan nyaman untuk semua,” kata Marthen dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Marthen juga mengapresiasi dukungan dari aparat keamanan yang membantu menjaga kelancaran pelaksanaan kongres tersebut di BPPTIK Komdigi, Cikarang.

    Menurut dia, pengamanan terpadu dilakukan oleh Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan ditindaklanjuti oleh Polres Metro Bekasi di bawah kepemimpinan Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Mustofa membantu jalannya kongres.

    Dukungan solid, tutur dia, juga diberikan oleh jajaran Korem 051/Wijayakarta Cikarang. Ia menyebut Danrem Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso aktif memantau jalannya kongres yang digelar pada Jumat (29/8) dan Sabtu (30/8).

    Ia turut berterima kasihnya kepada seluruh perangkat pelaksana kongres, termasuk yang bertugas menjaga ketertiban.

    Selain itu, OC juga mendapat dukungan dari jajaran PWI Bekasi Raya. Menurut Marthen, Ketua PWI Bekasi Raya Ade Mukhsin mengerahkan ratusan anggotanya berjaga di gerbang luar BPPTIK Komdigi, Cikarang.

    Kongres Persatuan PWI 2025 juga terselenggara dengan baik berkat partisipasi mitra strategis. Dalam hal ini, OC mengucapkan terima kasih kepada Triputra Group, Djarum Foundation, PT Bank Central Asia, Tbk, Danone Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Harita Nickel, Nestlé, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Diskominfo DKI Jakarta

    “Terima kasih telah membantu kami dengan menjadi sponsor dan mitra kongres,” kata Marthen.

    Kongres PWI Persatuan 2025 menghasilkan keputusan penting bagi organisasi pers terbesar sekaligus tertua di Indonesia ini.

    Kongres secara demokratis memilih Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI Pusat dan Atal S. Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI untuk masa bakti 2025–2030.

    “Keduanya diharapkan dapat membawa PWI merajut masa depan yang lebih baik, solid, dan profesional,” tutur Marthen.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konfederasi serikat buruh nilai “penumpang gelap” susupi unjuk rasa

    Konfederasi serikat buruh nilai “penumpang gelap” susupi unjuk rasa

    Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga

    Jakarta (ANTARA) – Dua pimpinan konfederasi serikat buruh di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai ada “penumpang gelap” yang menyusupi aksi unjuk rasa di Jakarta minggu lalu hingga berujung rusuh.

    “Ada terasa benar (penumpang gelap, red.), dan teman-teman buruh sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Saya minta, saya perintahkan, ikut bersama pemerintah daerah untuk mengamankan aset negara. Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga,” kata Presiden KSPI Said Iqbal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Said menyebut dirinya menerima informasi kelompok perusuh yang membakar sejumlah fasilitas umum itu terdiri atas 100 orang. “Kira-kira itu yang harus kita deteksi,” kata Said Iqbal.

    Sementara itu, terkait aksi penjarahan ke rumah pribadi anggota DPR, Said menilai aksi tersebut sebagai ekses dari kemarahan warga terhadap pernyataan dan sikap anggota DPR tersebut.

    “Kalau rumah pribadi, itu ekses ya, karena sikapnya mungkin melukai rakyat. Di kala upah buruh murah, di kala banyak PHK, di kala ojek bolak-balik DPR tentang penurunan diskon 10 persen, nggak pernah ditanggepin oleh DPR. Tiba-tiba mereka joget-joget, mereka minta naik ada tunjangan perumahan Rp50 juta, dan mereka ketika dikasih tahu joget-joget lagi. Ini hanya tentang nilai rasa, nggak ada sensitivitas terhadap penderitaan rakyat,” kata Said Iqbal.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menilai ada yang menunggangi aksi massa sehingga berujung rusuh.

    “Kelihatannya seperti itu, karena sangat sporadis. Tadi malam, hampir saja masuk kawasan industri di Bekasi, dan sekarang jutaan buruh bersiap siaga. Kami pastikan, kami tidak akan tinggal diam, kalau wilayah industri dan buruh diganggu oleh para perusuh,” kata Andi Gani.

    Walaupun demikian, di tengah pengamanan ketat yang diberlakukan oleh aparat keamanan, Andi Gani mengingatkan demonstrasi yang damai tidak boleh dilarang.

    “Demonstrasi adalah hak asasi ya, tetap taat hukum. Hanya memang teman-teman buruh saat ini bersiaga di Karawang, Bekasi, Purwarkarta, dan semua kawasan industri dalam posisi siaga satu,” sambung Andi Gani.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemotor Tewas Usai Tabrak Truk Tronton Parkir di Bekasi Megapolitan 1 September 2025

    Pemotor Tewas Usai Tabrak Truk Tronton Parkir di Bekasi Megapolitan 1 September 2025

    Pemotor Tewas Usai Tabrak Truk Tronton Parkir di Bekasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kecelakaan melibatkan sepeda motor dengan truk tronton terjadi di Jalan Baru Cipendawa RT 03/04 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Senin (1/9/2025).
    Kanit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Iptu Suwandi mengatakan peristiwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 05.00 WIB. 
    Kejadian bermula motor berpelat nomor B 4943 KJC yang dikendarai perempuan berinisial IV melaju dari arah Jati Asih menuju Bantargebang.
    Sesampainya di TKP, motornya menabrak truk tronton berpelat BG 8843 IJ yang terparkir di pinggir jalan tersebut. 
    “Bodi depan membentur bagian bodi belakang sebelah kanan truk tronton yang terparkir di pinggir jalan sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut,” ujar Suwandi saat dihubungi Kompas.com pada Senin (1/9/2025).
    Suwandi mengatakan pengendara motor IV meninggal dunia di lokasi dan langsung dibawa ke RSUD Kota Bekasi.
    “Saudari IV meninggal dunia di TKP, dibawa ke RSUD Kota Bekasi,” tuturnya.
    Polisi membawa motor dan truk tronton ke Mapolres Metro Bekasi. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.
    “Penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut masih dalam proses penyelidikan,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PWI LS Jatim Gelar Ziarah Kubro di Makam Sunan Bonang, Singgung Polemik Cagar Budaya

    PWI LS Jatim Gelar Ziarah Kubro di Makam Sunan Bonang, Singgung Polemik Cagar Budaya

    Tuban (beritajatim.com) – Ratusan pengurus dan anggota Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI LS) Jawa Timur menggelar ziarah kubro dan tahlil akbar di Makam Sunan Bonang, Tuban, Minggu (31/8/2025). Kegiatan ini juga diiringi doa bersama untuk tragedi seorang pengemudi ojek online (ojol) yang tewas saat aksi demo di Jakarta.

    Ketua PWI LS Jawa Timur, K.H. Syaikhur Rijal atau akrab disapa Gus Rizal, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya dihadiri pengurus dari berbagai kota di Jawa Timur, tetapi juga perwakilan dari Jakarta dan Bekasi sebagai wujud solidaritas.

    “Sholat gaib dan doa bersama ini bagian dari misi kita menjaga negara, budaya, dan tradisi bangsa,” ujar Gus Rizal.

    PWI LS saat berada di Masjid Agung Tuban. [foto: Diah Ayu/beritajatim.com]Selain berziarah, Gus Rizal menyinggung polemik dugaan perusakan kawasan Makam Sunan Bonang yang telah dilaporkan pihaknya ke Polres Tuban beberapa minggu lalu. Ia menilai banyak perubahan terjadi di kompleks makam yang seharusnya dilindungi sebagai situs cagar budaya.

    “Perubahannya sangat jelas sekali, padahal makam ini dilindungi Undang-Undang karena masuk situs cagar budaya,” tegasnya.

    Laporan tersebut kini ditangani oleh kuasa hukum PWI LS, Ainun Na’im MR., SHI., M.H. Ia juga melaporkan Habib Husein Ba’agil terkait dugaan pelanggaran ITE pasal 28 ayat 2 dan 3. Laporan itu menyoroti pernyataan Husein Ba’agil di media sosial yang menyebut 90 persen pihak tertentu terlibat dalam aktivitas penggalian atau pemakaman di kompleks Sunan Bonang.

    “Maka ini kami tuntut untuk dibuktikan. Kalau tidak benar, kami berharap pihak berwenang segera melakukan penyelidikan,” ujar Ainun Na’im.

    Sementara itu, hingga Senin (1/9/2025), beritajatim.com masih berupaya mengonfirmasi pernyataan ini kepada keluarga Ba’agil. Namun, hingga berita ini ditulis, Husein Ba’agil belum memberikan tanggapan. [dya/but]