Xcloud.id

kab/kota: Bekasi

  • Harta Kekayaan Iwan Bule, Komisaris Utama Pertamina yang Baru

    Harta Kekayaan Iwan Bule, Komisaris Utama Pertamina yang Baru

    GELORA.CO  – Simak harta kekayaan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, yang dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

    Menteri BUMN Erick Thohir diketahui baru saja merombak sejumlah nama jajaran Komisaris di Pertamina.

    Satu di antara nama baru yang ditunjuk adalah Mochamad Iriawan.

    Sebelumnya Iwan Bule menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023.

    Iwan Bule juga merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal.

    Dirinya pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Iwan Bule juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

    Lantas, berapa harta kekayaan Iwan Bule?

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Iwan Bule tercatat memiliki harta sebesar Rp8,19 miliar dan USD20.000.

    Harta kekayaan Iwan Bule ini merujuk LHKPN yang dilaporkan pada 5 September 2014.

    Laporan tersebut ketika Iwan Bule masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

    Dengan demikian, harta kekayaan Iwan Bule saat ini bisa jadi ada pengurangan atau penambahan.

    Dalam laporan 2014 silam, Iwan Bule tercatat memiliki sejumlah tanah dan bangunan di Bekasi, Jakarta Selatan, Bandung, dan Bogor.

    Selengkapnya, berikut harta kekayaan Iwan Bule sebagaimana dilansir laman elhkpn.kpk.go.id:

    A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) Rp 7.375.125.000

    1. Tanah seluas 683 m2, di Kota BEKASI, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1997 sampai dengan 2014 NJOP Rp 650.000.0001.

    2. Tanah & Bangunan seluas 200 m2 & 300 m2, di Kota JAKARTA SELATAN, yang berasal dari — , perolehan dari tahun 2000 sampai dengan 2014 NJOP Rp 3.285.000.000.

    3. Tanah seluas 446 m2, di Kota BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2000 sampai dengan 2014 NJOP Rp 765.000.000.

    4. Tanah seluas 283 m2, di Kota BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2001 sampai dengan 2014 NJOP Rp 1.250.000.0004.

    5. Tanah & Bangunan seluas 595 m2 & 200 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 NJOP Rp 285.125.000.

    6. Tanah seluas 3.790 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 NJOP Rp 758.000.000.

    7. Tanah seluas 1.050 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 NJOP Rp 210.000.000.

    8. Tanah seluas 860 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 NJOP Rp 172.000.000.

    B. HARTA BERGERAK

    a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA Rp 269.000.000

    1. Mobil, merk TOYOTA LAND CRUISER, tahun pembuatan 1997, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011 nilai jual Rp 200.000.0001.

    2. Mobil, merk TOYOTA DYNA, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2004 nilai jual Rp 65.000.0002.

    3. Motor, merk MILLENIUM, tahun pembuatan 2000, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2001 nilai jual Rp 4.000.000

    b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Rp 0

    c. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 237.795.000

    1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1990 sampai 2014, dengan nilai jual Rp 237.795.000

    C. SURAT BERHARGA Rp 0

    D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA Rp 311.408.386 USD 20.000

    1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp 311.408.3862.

    2. Yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN WARISAN dengan nilai USD 20.000

    E. PIUTANG Rp 0

    TOTAL HARTA Rp 8.193.328.386 USD 20.000

    HUTANG Rp 0

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 8.193.328.386 USD 20.000

    Iwan Bule Jadi Komisaris Utama Pertamina

    Mochamad Iriawan atau Iwan Bule resmi ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

    Hal ini sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan pengangkatan serta pemberhentian komisaris maupun direksi merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” kata Fadjar dalam pernyataannya, Senin (4/11/2024).

    Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan.

    Ada sejumlah nama baru yang mengisi jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Pertamina.

    Erick Thohir menunjuk Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai Komisaris Utama Pertamina, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Posisi Komisaris Utama Pertamina sebelumnya diduduki Simon Aloysius Mantiri, menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengundurkan diri saat Pilpres 2024.

    Kini, Erick Thohir menunjuk nama baru untuk jabatan Direktur Utama Pertamina, yakni Simon Aloysius Mantiri.

    Adapun susunan Direksi dan Komisaris Pertamina yakni sebagai berikut:

    Jajaran Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Mochamad Iriawan

    Wakil Komisaris Utama: Dony Oskaria

    Komisaris Independen:  Raden Adjeng Sondaryani

    Komisaris: Heru Pambudi

    Komisaris: Bambang Suswantono

    Komisaris Independen: Condro Kirono

    Komisaris Independen: Alexander Lay

    Komisaris Independen: Iggi H. Achsien

    Jajaran Dewan Direksi

    Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

    Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

    Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

    Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

    Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

    Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

    Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

    Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

  • Komdigi Nonaktifkan 11 Pegawai yang jadi Tersangka Kasus Judi Online

    Komdigi Nonaktifkan 11 Pegawai yang jadi Tersangka Kasus Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menonaktifkan 11 orang yang terlibat dalam praktik pelindungan terhadap 1.000 situs judi online. 

    Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital.

    Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran. 

    “Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi dengan Polri. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan,” kata Meutya dikutip, Senin (4/11/2024). 

    Menurutnya, langkah penonaktifan 11 oknum pegawai diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah.

    Jika proses hukum mencapai status inkracht atau putusan tetap, maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat.

    Menkomdigi Meutya Hafid pun mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan.

    “Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi telah melakukan sterilisasi di lantai tempat para pelaku beraksi. Komdigi juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh PNS dan pegawainya terlibat dalam praktik judi online. 

    Komdigi berkomitmen untuk terus memerangi judi online sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam 20 hari sejak dilantik, Komdigi telah memblokir 187.000 situs judol.

    Meutya mengatakan, jika tidak ada hambatan, pemblokiran terhadap situs judi online ditargetkan mencapai 1,8 juta – 2 juta situs dalam tiga bulan ke depan. 

    Adapun, sebelumnya pihak kepolisian telah mengamankan 14 orang terkait dengan perkara dugaan judi online, di mana 11 orang di antara pelaku itu terdapat oknum yang diduga pegawai dari Komdigi.

    Oknum Komdigi tersebut turut ditangkap karena menyalahgunakan wewenang. Alih-alih memblokir situs judi online, justru membiarkan situs judi online tetap beredar di Indonesia.

    Polda Metro Jaya tidak hanya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, tetapi tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Kantor Komdigi selama 1 jam dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus judi online itu.

    Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa oknum pegawai Komdigi yang diduga terlibat kasus judi online di Kota Bekasi mendapatkan keuntungan Rp8,5 juta per situs.

  • Menkomdigi Ungkap Potensi Bertambahnya Pegawai Komdigi ‘Bina’ Judol

    Menkomdigi Ungkap Potensi Bertambahnya Pegawai Komdigi ‘Bina’ Judol

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan potensi bertambahnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat ‘membina’ situs judi online.

    Sebagai informasi, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 tersangka yang terkait kasus bekingi situs judi online, di mana 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi baik yang Aparatur Sipil Negera (ASN) maupun non-ASN.

    Adapun per hari ini, Menkomdigi telah mengumumkan kebijakan tegas terhadap 11 pegawai Komdigi tersebut dengan menonaktifkan sementara. Jika proses hukum mencapai putusan tetap, maka mereka yang terbukti akan diberhentikan secara tidak hormat.

    “Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Lebih lanjut, kata Meutya, dalam kurun waktu maksimal tujuh hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Komdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat.

    Menkomdigi mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan.

    “Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal,” kata Meutya.

    Bina Ribuan Situs Judol

    Seperti diketahui, keuntungan yang didapat tersangka dari hasil membina situs judi online yakni Rp 8,5 juta. Mereka sudah ‘membina’ seribu situs judi online. “Setiap web itu kurang lebih Rp 8,5 juta,” kata tersangka kepada polisi saat penggeledahan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/11).

    Pegawai Komdigi yang menjadi tersangka ini seharusnya bertugas melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun, si pegawai justru disalahgunakan.

    Oknum pegawai Komdigi tersebut tak memblokir situs-situs judi online yang ditemukan. Dia justru melakukan ‘pembinaan’ terhadap situs tersebut sehingga tak terblokir.

    “Mereka melakukan penyalahgunaan, juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (1/11).

    (agt/fyk)

  • Mempelajari Modus Beking Judi di Komdigi

    Mempelajari Modus Beking Judi di Komdigi

    Jakarta –

    Pegawai di Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) diciduk lagi. Hal ini masih terkait dengan aksi bersih-bersih beking judi online di di tubuh kementerian yang sudah berjalan sejak beberapa hari lalu. Diketahui, 10 oknum pegawai tersebut ‘menjaga’ 1.000 situs judi online.Imbasnya, masyarakat masih bisa mengakses situs-situs tersebut.

    Dalam penggeledahan yang dilakukan di Bekasi pada Jumat (1/11) lalu, diketahui jika pelaku bisa meraup Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang ia jaga.

    “Setiap web itu kurang lebih Rp 8,5 juta,” kata tersangka kepada polisi saat penggeledahan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).

    Merangkum detikInet, muncul kesempatan pelaku untuk berkomunikasi dengan pemilik situs. Dari sini, tercetus istilah ‘menjaga’ situs yang tidak ingin diblokir dengan imbalan tertentu. Pemblokiran ini merupakan wewenang yang dimiliki oleh Kementerian Komdigi. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang kemudian dituangkan lagi secara detail dalam Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat.

    Seperti tertulis dalam detikInet terdapat 3 kluster jenis konten yang dilarang dalam PP No 71/2019. Pertama adalah konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, kedua adalah konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan yang ketiga adalah konten yang menyediakan cara untuk mengakses konten-konten yang dilarang tersebut.

    Dalam pemerintahan baru ini, judol adalah salah satu prioritas yang akan diberantas. Presiden Prabowo Subianto secara tegas ingin melawan keberadaan judi online (judol) di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan di Istana Presiden pada Rabu (23/10) lalu. Dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo mengatakan jika pemberantasan judol merupakan tugas yang harus dikerjakan bersama.

    “Ini harus ditopang penegakan hukum yang tidak ragu-ragu saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Badan Intelijen Negara. Fokus ancaman berat kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi,” ujar Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (23/10).

    Lalu sudah berapa lama praktik yang dilakukan beking judi online berjalan? Apakah pemberantasan beking judi online ini sudah sampai pada puncak piramidanya? Temukan jawabannya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikInet.

    Beralih ke Yogyakarta, Indonesia Detik Ini akan membahas topik soal maraknya perdagangan minuman keras di sana. Seperti diberitakan detikJateng, mudahnya masyarakat mengakses minuman keras berakibat pada maraknya aksi kekerasan di Yogyakarta. Terbaru, kasus penusukan dialami oleh seorang murid pesantren ternama di Yogyakarta. Lalu sebesar apa pasokan minuman keras di sana? Ikuti laporan Redaktur detikJateng selengkapnya.

    Pada penghujung sore nanti, detikSore akan mengulas lebih dalam bagaimana ekosistem industri tembakau di Indonesia berjalan. Mengutip detikFinance, muncul polemic terkait aturan baru yang mengatur jalannya ekosistem industri tembakau di Indonesia. Siapa saja yang terpengaruh dengan adanya aturan baru tersebut? Apakah aturan ini merupakan bagian dari peta jalan pemerintah untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8%? Ikuti diskusinya bersama Redaktur Pelaksana detikFinance dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/far)

  • Saat Heri Koswara Kritik Tri Adhianto Bawa Bekasi 3 Kali Dapat WDP… Megapolitan 4 November 2024

    Saat Heri Koswara Kritik Tri Adhianto Bawa Bekasi 3 Kali Dapat WDP… Megapolitan 4 November 2024

    Saat Heri Koswara Kritik Tri Adhianto Bawa Bekasi 3 Kali Dapat WDP…
    Tim Redaksi
     
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1,
    Heri Koswara
    , mengkritik kepemimpinan calon nomor urut 3,
    Tri Adhianto
    , yang membawa Kota Bekasi meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tiga kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    Predikat WDP diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi pada periode 2021, 2022, dan 2023.
    Pada periode tersebut, Tri Adhianto menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi dan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi.
    “Kota Bekasi kemarin kita tahu mendapatkan julukan wajar dengan pengecualian, tiga kali berturut-turut. Ini kebetulan sahabat saya bagian dari sistem itu,” ujar Heri dalam debat perdana Pilkada Kota Bekasi 2024, dikutip dari kanal Youtube Kompas TV, Senin (4/11/2024).
    Heri menilai bahwa opini WDP yang diterima Kota Bekasi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masalah pada integritas kepemimpinan, dalam hal ini Tri Adhianto.
    Meskipun demikian, ia mengakui bahwa implementasi rencana pemimpin tidak selalu mudah.
    Heri menegaskan, jika terpilih, ia berkomitmen untuk memastikan opini WDP tidak terulang di masa depan.
    “Kami tentu ingin memastikan bahwa apa yang terjadi kemarin, wajar dengan pengecualian, tidak boleh terjadi lagi,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Oknum Komdigi Sengaja Bina Judi Online, Segini Penghasilannya

    Oknum Komdigi Sengaja Bina Judi Online, Segini Penghasilannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – 11 orang pejabat dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditangkap karena melakukan penyalahgunaan wewenang, yakni dengan “membina” 1.000 situs judi online agar tidak diblokir.

    Oknum pegawai tersebut mengaku seharusnya melakukan pemblokiran terhadap 5.000 situs judi online. Namun, ada 1.000 situs yang justru ‘dibina’.

    Polda Metro Jaya kemudian menggeledah ‘kantor satelit’ oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi tersangka kasus judi online.

    Tersangka mengaku mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang ‘dibina’.

    “Setiap web itu kurang lebih Rp 8,5 juta,” kata tersangka kepada polisi saat penggeledahan di Kota Bekasi, Jawa Barat, dikutip dari Detikcom, Senin (4/11/2024).

    Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan “membina” 1.000 situs judi online tersebut.

    11 pegawai ini mengaku membuat kantor di ruko tersebut tanpa sepengetahuan pihak Komdigi. Tersangka mengaku ‘membina’ situs judi online atas kehedak sendiri.

    “Tidak ada, Pak, tidak ada (diketahui kementerian). (Ide) saya sendiri,” ungkap tersangka.

    Tersangka juga menjelaskan telah mempekerjakan sejumlah orang dalam ‘kantor satelit’ ini. Dia menyebut ada yang berperan sebagai operator dan ada sebagai admin.

    “8 (orang operator) Pak, 4 orang adminnya,” tutur tersangka.

    Dia pun mengaku sebagai pihak yang memberikan gaji terhadap para pegawai yang dipekerjakan. Dia menjelaskan gaji yang diberikan Rp 5 juta per bulan.

    “Saya sendiri Pak (yang gaji). Rp 5 juta (per bulan) Pak,” sebut tersangka.

    (fab/fab)

  • Sinyal Program Subsidi Mobil Listrik Lanjut Tahun Depan

    Sinyal Program Subsidi Mobil Listrik Lanjut Tahun Depan

    Jakarta –

    Pemerintah memberi sinyal melanjutkan program subsidi mobil listrik pada tahun 2025. Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika menghadiri acara first export Chery Indonesia di Cikarang Dry Port, Bekasi (1/11).

    “Semuanya ada kemungkinan untuk memberikan penambahan insentif. Kita juga sudah membahas berkaitan dengan insentif-insentif yang dibutuhkan buat sektor otomotif, karena sektor otomotif sekarang sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Agus kepada wartawan.

    “Kita lihat bahwa salesnya sekarang sudah menurun, sehingga Gaikindo sendiri harus merevisi target yang mereka sudah tetapkan sebelumnya. Ini membutuhkan intervensi dari negara, termasuk kemungkinan kita mau menerbitkan beberapa program atau kebijakan insentif dan stimulus,” sambung Agus.

    Saat ditanya seperti apa skema subsidi yang bakal diberikan untuk mobil listrik, Agus mengatakan bahwa hal tersebut sedang dirumuskan. “Intinya, pemerintah mempunyai perhatian terhadap sektor industri otomotif, karena sektor industri otomotif itu mempunyai backward linkage yang besar dan forward linkage yang besar,” kata dia.

    “Sehingga seluruh ekosistem industri sektor otomotif itu merupakan sebuah kesatuan. Kalau penjualan otomotifnya sendiri, produk-produk akhirnya sendiri, dia mengalami kontraksi berbeda dengan berbagai alasan. Sekarang alasan yang utamanya kita lihat adalah perlemahan dari daya beli. Tentu itu akan berpengaruh pada backward linkage yang akan juga menarik ke bawah backward linkage dan juga forward linkage,” bilang Agus.

    Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah memberikan bantuan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%. Jadi awalnya pajak PPN yang dibayarkan 11%, menjadi 1%. Aturan itu berlaku pada 2023 dan 2024, dengan syarat mobil listrik harus diproduksi di dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 40%.

    (lua/dry)

  • Usut Tuntas Pegawai Komdigi yang Terlibat Judi Online

    Usut Tuntas Pegawai Komdigi yang Terlibat Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi Digital (Komdigi) Meutya Hafid meminta kepolisian untuk bergerak cepat mengusut tuntas pegawai Komindigi yang terlibat dalam praktik judi online. 

    Meutya mengaku terkejut dengan ditemukannya belasan oknum di internalnya yang terlibat dalam melindungi 1.000 situs terkait judi online. Meutya mendorong kepolisian untuk bergerak cepat dan membuka diri jika kepolisian ingin melakukan penyidikan lebih dalam. 

    “Kami sangat mendukung dan membuka pintu kepada kepolisian jika memerlukan pengembangan penyidikan, termasuk jika memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi,” kata Meutya, Jumat (1/11/2024). 

    Komdigi, lanjut Meutya, telah melakukan sterilisasi di lantai tempat para pelaku beraksi. Komdigi juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh PNS dan pegawainya terlibat dalam praktik judi online. 

    Komdigi berkomitmen untuk terus memerangi judi online sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam 20 hari sejak dilantik, Komdigi telah memblokir 187.000 situs. 

    “Terbanyak dalam rentang 10 sepanjang sejarah,” kata Meutya. 

    Ilustrasi judi onlinePerbesar

    Meutya mengatakan jika tidak ada hambatan pemblokiran terhadap situs judi online ditargetkan mencapai 1,8 juta – 2 juta situs dalam 3 bulan ke depan. 

    Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

    Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Komdigi.

    Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Kemenkomdigi.

    “Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

    Polda Metro Jaya membeberkan bahwa jumlah tersangka kasus judi online telah bertambah, kini menjadi 16 tersangka dari yang sebelumnya 14 tersangka.

    Direktur Reserse Kriminal Umum pada Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan bahwa dua orang tersangka itu salah satunya adalah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sedangkan satu orang lagi dari sipil.

    Dia menjelaskan bahwa dua tersangka baru tersebut sudah diamankan dan langsung dilakukan penahanan terhadap keduanya.

    “Kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap dua orang tersangka lainnya. Jadi total jumlah tersangka saat ini ada 16 orang tersangka,” kata Satya di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menilai bahwa tim penyidik tidak hanya melakukan penangkapan terhadap para tersangka saja, tetapi juga akan memburu aset tersangka yang terkait dengan kasus judi online.

    “Kami akan terus melakukan penangkapan kepada semua para pelaku dan menyita semua aset-aset hasil kejahatan,” ujarnya.

    Sebelumnya, polisi telah mengamankan 14 orang terkait dengan perkara dugaan judi online, di mana 11 orang di antara pelaku itu terdapat oknum yang diduga pegawai dari Komdigi.

    Oknum Komdigi tersebut turut ditangkap karena menyalahgunakan wewenang. Alih-alih memblokir situs judi online (Judol), malahan membiarkan situs judi online tetap beredar di Indonesia.

    Polda Metro Jaya tidak hanya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, tetapi tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Kantor Komdigi selama 1 jam lamanya dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus judi online itu.

    Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa oknum pegawai Komdigi yang diduga terlibat kasus judi online di Kota Bekasi mendapatkan keuntungan Rp8,5 juta per situs.

    Seorang pegawai dari Komdigi yang belum diketahui identitasnya tersebut mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga olehnya agar tak kena blokir dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir.

    Pelaku mengaku mendapatkan senilai Rp8,5 juta dari tiap situs judi online yang tak diblokir. Dari hasil menjaga situasi itu, dia bahkan dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp5 juta tiap bulannya.

  • 9 Ironi Skandal Judi Online di Komdigi Nasional

    9 Ironi Skandal Judi Online di Komdigi Nasional

    Ironi Skandal Judi Online di Komdigi
    Penyuluh Antikorupsi Sertifikasi | edukasi dan advokasi antikorupsi. Berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya integritas dan transparansi di berbagai sektor
    PEPATAH
    “tangan yang seharusnya melindungi, malah mengambil keuntungan” menggambarkan ironi mendalam dalam skandal
    judi online
    terbaru.
    Pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terlibat dalam praktik yang mencederai kepercayaan publik.
    Dalam era reformasi yang seharusnya membawa perubahan positif dan transparansi, kejadian ini menjadi pukulan telak terhadap upaya memperbaiki integritas institusi pemerintah.
    Ketika masyarakat mengharapkan pelayan publik untuk menjadi teladan dalam etika dan tanggung jawab, justru mereka yang ditugaskan untuk melindungi nilai-nilai tersebut malah terjerat dalam skandal judi online.
    Situasi ini tidak hanya merugikan citra Komdigi, tetapi juga mempertegas perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem dan mekanisme yang ada, agar reformasi yang diusung tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
    Di saat masyarakat mengharapkan perlindungan, mereka malah menciptakan jaringan kerugian yang merugikan banyak orang.
    Situasi ini tidak hanya menunjukkan kegagalan moral, tetapi juga mengingatkan kita bahwa dalam dunia digital yang semakin rumit, integritas dan akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar.
    Skandal judi online yang terungkap baru-baru ini menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai etika sebagai tanggung jawab bersama, terutama bagi mereka yang berperan sebagai pelayan publik.
    Tindakan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh institusi pemerintah dalam mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat.
    Dalam konteks ini, kasus yang melibatkan oknum pegawai Komdigi menjadi sorotan utama.
    Pada Jumat, 1 November 2024, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa dari 11 orang yang ditangkap, 10 orang di antaranya adalah pegawai Komdigi.
    Dalam keterangan persnya, Ade juga menyoroti bahwa salah satu yang terlibat adalah staf ahli dari kementerian tersebut.
    Penangkapan ini semakin menambah kekhawatiran tentang integritas dan transparansi di institusi pemerintah, di tengah berbagai isu yang tengah berkembang di masyarakat saat ini.
    Seharusnya, Komdigi berperan aktif dalam melindungi masyarakat dari konten negatif seperti judi online.
    Namun, dalam konteks perkembangan teknologi yang seharusnya membawa inovasi dan kemajuan, kasus ini justru memperlihatkan sisi gelap yang sangat mengkhawatirkan. Beberapa oknum di dalam kementerian ini terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan.
    Dalam pengakuan yang mengejutkan, salah satu pegawai menyatakan bahwa mereka bisa meraup keuntungan hingga Rp 8,5 juta per situs judi online yang berhasil mereka “jaga” dari pemblokiran.
    Dengan lebih dari 1.000 situs yang dikelola, iming-iming uang yang menggiurkan ini menjadi magnet yang sulit ditolak.
    Praktik judi online yang seharusnya dibasmi malah diperlakukan sebagai peluang bisnis yang menguntungkan.
    Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika di kalangan pegawai publik, khususnya pejabat di Komdigi, yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
    Menariknya, para pegawai ini tidak bekerja di kantor resmi kementerian, melainkan dari ruko di Bekasi yang disulap menjadi “kantor satelit.”
    Praktik judi online ini menambah nuansa komedi dalam tragedi yang menggelisahkan, di mana mereka menjalankan aktivitas yang jelas bertentangan dengan tugas utama kementerian untuk melindungi masyarakat dari konten negatif.
    Pertanyaan pun muncul, di mana moralitas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara?
    Dengan jam kerja yang teratur, aktivitas ini jelas bukan sekadar pekerjaan sambilan, melainkan jaringan terorganisir yang mencerminkan betapa jauh mereka menyimpang dari tugas pokoknya.
    Dalam situasi ini, nilai-nilai etika seolah terabaikan demi keuntungan finansial, mencerminkan betapa jauh mereka melenceng dari tanggung jawab sebagai pelayan publik.
    Di tengah kesibukan mereka menjaga situs judi online, moralitas pegawai ini patut dipertanyakan. Di mana tanggung jawab mereka sebagai abdi negara yang seharusnya melindungi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat?
    Apakah keuntungan materi dapat menghapus rasa bersalah atau bahkan tanggung jawab sosial mereka?
    Dengan terlibat dalam menjaga situs judi online, mereka secara langsung berkontribusi pada kerugian masyarakat, yang berdampak tidak hanya secara finansial, tetapi juga psikologis, menciptakan siklus penderitaan yang dapat merusak kehidupan individu dan keluarga.
    Skandal judi online ini menegaskan bahwa menjaga nilai-nilai etika adalah tanggung jawab kita bersama, terutama bagi mereka yang berperan sebagai pelayan publik.
    Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Praktik judi online berpotensi merusak kehidupan banyak orang, meninggalkan dampak negatif yang berkepanjangan, dan menambah beban sosial yang sudah ada.
    Kasus judi online yang terungkap di tubuh Komdigi juga menggarisbawahi perlunya reformasi dalam pengawasan internal di kementerian.
    Para pemimpin dan pengambil keputusan di Komdigi harus memberikan perhatian serius untuk memastikan setiap pegawai memahami dan mematuhi kode etik serta prinsip integritas yang berlaku.
    Dengan langkah tepat, diharapkan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan praktik ilegal lainnya dapat diminimalkan.
    Pendidikan dan penegakan etika kerja dan integritas harus menjadi prioritas utama agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
    Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang bersih dan bebas dari praktik ilegal semacam ini, sehingga kepercayaan terhadap institusi pemerintah dapat terjaga.
    Pentingnya sistem pelaporan yang transparan juga tidak bisa diabaikan. Membangun mekanisme yang aman bagi pegawai untuk melaporkan praktik-praktik mencurigakan akan sangat membantu.
    Pegawai harus merasa dilindungi saat melaporkan tindakan tidak etis tanpa takut akan pembalasan. Ini menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berintegritas.
    Lebih jauh lagi, pengawasan internal yang efektif di Komdigi tidak hanya akan mencegah kasus judi online, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
    Melakukan audit rutin terhadap kegiatan dan proyek yang dijalankan oleh pegawai dapat membantu mendeteksi anomali dan mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang.
    Selain itu, kerja sama yang erat dengan pihak kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya sangatlah penting. Dengan kolaborasi ini, setiap indikasi pelanggaran hukum dapat segera ditindaklanjuti dan diinvestigasi.
    Penulis yakin bahwa bukan hanya kasus ini yang terungkap, tetapi masih banyak kasus besar lainnya yang melibatkan pegawai pemerintah di kementerian maupun daerah yang melakukan hal serupa.
    Inilah saatnya untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh di level kementerian dan lembaga pemerintah.
    Kasus judi online ini juga menjadi panggilan bagi masyarakat untuk lebih peka terhadap praktik-praktik yang merugikan.
    Dalam era digital saat ini, kita harus berani mengambil tindakan untuk melawan ketidakadilan. Kesadaran kolektif masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik ilegal.
    Reformasi internal di Komdigi dan lembaga pemerintah lainnya harus menjadi prioritas utama, agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.
    Mari kita dorong transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk melaporkan tindakan yang merugikan. Kesadaran kolektif kita adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berarti.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas… Megapolitan

    5 Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas… Megapolitan

    Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pertarungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 semakin menarik karena masih sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang.
    Hasil rilis dari tiga lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Parameter Politik Indonesia (PPI), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menunjukkan bahwa elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang bertarung pada
    Pilkada Jakarta 2024
    belum menyentuh angka di atas 50 persen.
    Hal ini membuat peluang Pilkada Jakarta 2024 berlangsung satu putaran seperti yang diharapkan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 dan 3,
    Ridwan Kamil
    -Suswono dan
    Pramono Anung
    -Rano Karno, tampaknya tak akan terealisasi.
    Berdasarkan hasil survei LSI, elektabilitas Pramono-Rano sebesar 41,6 persen, Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, dan 6,6 persen untuk pasangan cagub-cawagub nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Sementara itu, survei PPI memperlihatkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 47,8 Persen, Pramono-Rano 38 Persen, dan Dharma-Kun 4,3 Persen.
    Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, Pramono-Rano 37,1 persen, dan Dharma-Kun 4,0 persen.
    Dari hasil survei ketiga lembaga survei tersebut, ini membuktikan bahwa cagub-cawagub yang disokong kekuatan politik raksasa seperti Ridwan Kamil-Suswono belum tentu bisa menguasai pertandingan.
    Pramono Anung pernah menyampaikan bahwa pertarungan dalam pilkada adalah tentang sosok atau figur, bukan partai politik.
    “Karena pertarungan dalam Pilgub (Pilkada Jakarta) ini bukan pertarungan partai politik, bukan pertarungan seperti legislatif, tapi ini pertarungan figur,” kata Pramono Anung di Cipete, Rabu (16/10/2024).
    Di tengah masa kampanye Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada kesempatan berbeda, tetapi dalam waktu yang berdekatan.
    Ridwan Kamil bertemu Prabowo
    untuk makan malam bersama di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/11/2024) malam.
    Sehari berselang, Jumat (1/11/2024) sekitar pukul 14.30 WIB, Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
    Ridwan Kamil tak menampik bahwa pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi berkaitan dengan Pilkada 2024 Jakarta.
    “Ya, sebenarnya intinya membahas hal-hal yang sifatnya umum. Tapi kan, karena itu perhelatan pilkada, ya tentunya itu juga, simbol ya bahwa ada dukungan,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/11/2024).
    Ridwan Kamil mendapat pesan langsung dari pertemuannya dengan Prabowo. Pesan tersebut masih berkaitan dengan Pilkada 2024 Jakarta.
    “Dengan ajak makan malam, ya memberi pesan, memang Pak Prabowo sangat-sangat mendukung kita (pada Pilkada Jakarta),” kata Ridwan Kamil.
    Pesan dan nasihat juga diterima Ridwan Kamil saat bertemu Jokowi. Salah satu nasihat yang diberikan Jokowi kepadanya adalah mengenai pembangunan Jakarta di masa depan.
    “Pak Jokowi juga sama. Kita diberi kesempatan dan diberi nasihat. Kebetulan beliau kan mantan gubernur Jakarta ya. Sehingga, nasihat-nasihatnya nanti memperkuat bagaimana membangun Jakarta ke depan,” ucap dia.
    Berkait pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi, Pramono enggan untuk berkomentar.
    “Terhadap pasangan lain saya enggak mau komentar,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).
    Ditemui di lain kesempatan, Pramono juga enggan memberikan tanggapannya soal pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi.
    Ia hanya mendoakan agar kondisi seluruh kandidat pada Pilkada Jakarta 2024 baik-baik saja.
    “Kalau saya ya, Alhamdulillah, kita doakan semuanya sehat,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Minggu.
    Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai langkah Ridwan Kamil bertemu dengan Prabowo Jokowi merupakan upaya untuk meningkatkan elektabilitasnya yang stagnan.
    “Saya kira jawaban yang tersedia dari pertemuan itu (pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi) tidak lain dan tidak bukan ya memang (untuk menaikkan elektabilitas),” ungkap Ray dalam program Sapa Indonesia Akhir Pekan Kompas TV, dikutip dari video YouTube
    Kompas TV
    , Sabtu.
    Ray berpandangan bahwa pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi menjadi cara bagi Ridwan Kamil untuk lebih banyak mendulang suara pemilih di Jakarta.
    “Saya kira salah satu faktor yang paling utama mengapa Ridwan Kamil sekarang seperti (berupaya) mendulang suara dari dua tokoh ini (Prabowo dan Jokowi) adalah karena kelihatan elektabilitas beliau itu relatif stagnan di Jakarta akhir-akhir ini,” kata Ray.
    Ray menyampaikan, stagnannya elektabilitas Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta menjelang hari pencoblosan yang tinggal beberapa minggu ke depan sangat berisiko.
    Karena itu, pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi dilakukan guna meningkatkan suara dukungan.
    “Ya beliau (Ridwan Kamil) membutuhkan semacam
    support
    baru, dulangan suara baru dari dua tokoh ini (Prabowo dan Jokowi),” imbuhnya.
    Namun, Ridwan Kamil menepis spekulasi soal pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi karena elektabilitasnya yang stagnan dan cenderung turun.
    Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengeklaim, tingkat elektabilitasnya masih lebih tinggi dibandingkan Pramono Anung.
    “Tidak, elektabilitas saya kan lebih tinggi dari Mas Pram (Pramono Anung). Tidak ada masalah,” ujar Ridwan Kamil di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.
    Ridwan Kamil menyampaikan, pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi merupakan sinyal kuat bahwa dirinya didukung oleh dua elite politik tersebut.
    “Pertemuan itu artinya, dua presiden itu mendukung pasangan Rido (Ridwan Kamil-Suswono). Udah itu aja, jangan ditafsir macam-macam. Kalau tidak mendukung, ngapain diterima, diberi waktu eksklusif. Ngapain di-posting di IG-nya masing-masing,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengingatkan agar pihak-pihak lain tidak mengeklaim dukungan dari Prabowo dan Jokowi tanpa dasar.
    “Itu menunjukkan secara tersirat, dua presiden itu mendukung, ya kira-kira begitu. Kenapa? Untuk menutupi seolah-olah ada klaim dari yang lain-lain, bahwa yang didukung adalah yang lain-lain gitu. Makanya saya balikin, jangan suka ngeklaim,” ungkap dia.
    Berdasarkan survei yang dirilis oleh Charta Politika Indonesia akhir September 2024 lalu, dukungan Prabowo maupun Jokowi memiliki pengaruh bagi pemilih di Jakarta, tetapi tidak terlalu signifikan.
    Responden yang menyatakan akan memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta 2024 yang didukung Prabowo berjumlah 21,7 persen.
    Sebanyak 59,1 persen responden tidak memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Prabowo, sedangkan 19,3 persen responden tidak menjawab.
    Sementara itu, 16,8 persen responden menyatakan akan memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Jokowi.
    Namun, 64,4 persen responden tidak memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Jokowi, dan 18,8 persen responden menyatakan tidak tahu.
    Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan Ridwan Kamil untuk menaikkan elektabilitasnya yang dianggap stagnan.
    “Untuk menaikkan elektabilitas, tidak ada lagi selain mendapatkan dukungan dan simpati publik dengan turun langsung, dengan membangun ikatan emosional dengan warga Jakarta dan komunitas-komunitas pemilih, itu harus dilakukan,” ungkap Ujang kepada
    Kompas.com
    , Minggu.
    Ujang menyampaikan, ada empat hal yang harus dimiliki seseorang ketika hendak maju pada Pilkada Jakarta, yakni popularitas, elektabilitas, visibilitas, dan akseptabilitas.
    Menurut Ujang, faktor akseptabilitas atau penerimaan dari warga Jakarta saat ini begitu penting bagi Ridwan Kamil.
    “Penerimaan dari warga Jakarta ke Ridwan Kamil menjadi penting. Makanya ada penolakan-penolakan dari warga itu kan enggak bagus, memengaruhi elektabilitas Ridwan Kamil sehingga tidak naik-naik, di saat yang sama Pramono-Rano terus naik elektabilitasnya,” kata Ujang.
    Di lain sisi, Ujang menyampaikan bahwa Ridwan Kamil juga harus menawarkan visi dan misi serta gagasan dan program terbaik yang bisa menjadi solusi atas permasalahan warga Jakarta.
    Namun, apa yang ditawarkan ke warga harus lebih realistis dan rasional, serta lebih terukur.
    “(Visi, misi, program, dan gagasan yang ditawarkan Ridwan Kamil) harus beda, yang unggul dari kandidat-kandidat lain sehingga warga Jakarta melihat ide, gagasan, program, visi, misi Ridwan Kamil itu berbeda dan disambut baik oleh warga, menjadi kebutuhan bagi warga untuk menjadi solusi bagi warga Jakarta,” tuturnya.
    (Penulis: Shela Octavia, Achmad Nasrudin Yahya, Ruby Rachmadina, I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Irfan Maullana, Jessi Carina, Fitria Chusna Farisa, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Ardito Ramadhan)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.