Xcloud.id

kab/kota: Bekasi

  • Polisi Singgung SOP yang Bikin Pegawai Komdigi Jadi Beking Situs Judi Online

    Polisi Singgung SOP yang Bikin Pegawai Komdigi Jadi Beking Situs Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkapkan ada standar operasional atau SOP baru untuk mewadahi oknum pegawai Komdigi RI dalam praktik judi online.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan SOP tersebut memberikan kewenangan kepada tersangka AK dan timnya untuk bebas memblokir situs judi online. 

    AK merupakan calon pegawai Kominfo yang sekarang Komdigi pada 2023. Hanya saja, AK dinyatakan gagal dalam seleksi tersebut. Namun, AK tetap diberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran.

    “Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik ternyata terdapat SOP baru yang memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di kementerian Komdigi,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (6/11/2024).

    Hanya saja, Ade belum menjelaskan secara detail terkait dengan SOP tersebut, termasuk soal sosok yang meneken aturan itu.

    Namun demikian, penyidik Ditreskrimum saat ini tengah melakukan pendalaman untuk membuat terang kasus yang melibatkan 11 oknum pegawai Komdigi tersebut.

    “Terkait temuan ini masih terus dilakukan pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan terkait SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lainnya dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan aksi kejahatan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kasus ini bermula saat pengungkapan situs judi online sultanmenang. Dari pengungkapan itu, polisi menemukan keterlibatan oknum pegawai Komdigi yang berperan memuluskan situs praktik judi online agar tidak diblokir.

    Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah menggeledah kantor satelit di Ruko Galaxy, Bekasi Selatan. Kantor satelit ini berdiri sejak Januari 2024 dan dikendalikan oleh tiga tersangka yakni AK, AJ dan A.

    Dari kantor satelit itu kemudian dipekerjakan 12 orang. Perinciannya, delapan orang menjadi operator dan empat orang bertugas sebagai admin. Selain itu, 12 orang ini juga bertugas untuk mengumpulkan list atau daftar web judi online.

    Kemudian, daftar situs yang dikumpulkan itu dipisahkan antara yang sudah melakukan setoran dan tidak. Setoran itu dilakukan setiap dua minggu sekali.

    Nantinya, kata Wira, website yang tidak melakukan setoran uang bakal diserahkan ke tersangka R untuk diblokir. 

    “Setelah list website yang sudah dibersihkan, maka AK akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran,” ujar Wira.

  • Apple Bangun Pabrik di Bandung, Kemenperin Segera Umumkan Nasib iPhone 16

    Apple Bangun Pabrik di Bandung, Kemenperin Segera Umumkan Nasib iPhone 16

    Jakarta –

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyebut Kemenperin akan mengumumkan nasib iPhone 16 di Indonesia dalam waktu dekat. Info ini keluar setelah rencana Apple membangun pabrik di Bandung yang dilaporkan Bloomberg dengan nilai investasi menyentuh USD 10 juta (Rp 157 miliar).

    Bloomberg menyebut Apple akan membangun fasilitas manufaktur di Bandung dengan menggandeng beberapa penyuplai komponen lokal. Pabrik itu akan fokus memproduksi aksesoris untuk produk-produk Apple.

    “Kami sudah mendengar dan sudah menghubungi (Apple) Tapi ini kita akan bicarakan lebih detil nanti,” kata Faisol, Rabu (6/11/2024), dikutip detikINET dari CNCB Indonesia.

    Faisol menegaskan bahwa tak lama lagi nasib iPhone 16 bakal diumumkan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelumnya, Apple sudah menyatakan beberapa komitmennya tapi dirasa masih kurang.’

    “Saya berharap bahwa komitmen yang disampaikan sekarang bisa dijalankan sesegera mungkin,” ujarnya.

    Hingga saat ini, seri iPhone 16 belum dijual resmi di Indonesia. Alasannya karena Apple belum memperpanjang sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang diwajibkan oleh pemerintah.

    Disebutkan bahwa realisasi komitmen Apple harusnya Rp 1,71 triliun. Tapi, masih ada kekurangan Rp 240 miliar karena yang baru masuk Rp 1,48 triliun.

    Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Kemenperin juga meminta e-commerce dan marketplace untuk menghilangkan produk iPhone 16 di layanannya agar tidak bisa dibeli masyarakat.

    “Kami sudah melakukan kontak pada ecommerce untuk segera tidak menayangkan atau mencabut produk iPhone 16 pada market sehingga tidak bisa dibeli,” kata Menteri Agus, saat ditemui detikcom di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jumat (1/11).

    “Karena kasihan masyarakat yang beli karena mereka pasti tidak akan diberi IMEI dari kita,” lanjutnya.

    (ask/ask)

  • DPR Desak Budi Arie Klarifikasi terkait Judi Online Pegawai Kemenkomdigi

    DPR Desak Budi Arie Klarifikasi terkait Judi Online Pegawai Kemenkomdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Budi Arie Setiadi tetap didesak untuk memberikan klarifikasi kasus judi online (judol) pegawai di Kementerian  Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang dahulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), meskipun tak menjabat sebagai menteri Kemenkomdigi. Diketahui saat ini, Budi menjabat sebagai menteri koperasi (menkop).

    Awalnya desakan ini disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, saat rapat kerja (raker) dengan jajaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang turut dihadiri oleh Budi Arie.

    Mufti mengungkapkan, berdasarkan kabar yang beredar tidak sedikit orang terdekat Budi Arie yang terlibat dalam kasus judol di lingkungan Komdigi periode sebelumnya. Untuk itu, dia mendesak Budi Arie untuk mengklarifikasi kabar tersebut.

    “Judol ini lingkaran setan, yang usut punya usut banyak sekali orang yang terjerat di bisnis ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Arie begitu di Kemenkomdigi periode sebelumnya. Nah, maka ini mohon klarifikasi di tempat ini pak,” ujar Mufti di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Mufti menambahkan, judol harus segera diberantas karena berdampak buruk bagi masyarakat, antara lain merusak hubungan berbangsa, menghilangkan jiwa kemanusiaan, menjual dan membunuh anggota keluarga, bahkan hingga bunuh diri.

    “Harapan kami hal ini bisa diselesaikan untuk bagaimana mengklarifikasi itu yang kemudian kita bisa fokus bagaimana Kementerian Koperasi ke depan bisa lebih baik,” tuturnya.

    Sebelumnya, terungkap peranan tiga dari 15 tersangka kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kemenkomdigi.

    Penyidik Polda Metro Jaya mengungkapkan para tersangka mengendalikan dari sebuah kantor daerah Bekasi yang disebut satelit pemantauan situs judol.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menjelaskan, satelit untuk judol itu dikendalikan oleh tiga orang berlatar belakang pegawai Kemenkomdigi dan masyarakat sipil.

  • Heri Koswara Soroti Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi dan Janjikan Reformasi Birokrasi Megapolitan 6 November 2024

    Heri Koswara Soroti Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi dan Janjikan Reformasi Birokrasi Megapolitan 6 November 2024

    Heri Koswara Soroti Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi dan Janjikan Reformasi Birokrasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1,
    Heri Koswara
    , menyoroti adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Menurut Heri, kondisi tersebut menghambat efektivitas birokrasi dan perlu segera diperbaiki.
    “Perbaikan birokrasi akan mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien,” kata Heri di Kota Bekasi, Selasa (5/11/2024).
    Heri berjanji menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan jika terpilih menjadi pemimpin Kota Bekasi. Salah satu prioritas utamanya adalah menyelesaikan masalah tersebut dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
    “Ini adalah tentang melayani dengan kejujuran dan ketulusan. Kami harus menghormati amanat warga Kota Bekasi,” ujarnya.
    Heri menegaskan, birokrasi yang bersih merupakan kunci agar pelayanan publik dapat berjalan optimal.
    “Kami bertekad untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance dalam tata kelola pemerintahan,” tambah Heri.
    Sebagai bagian dari 17 komitmen yang diusung, ia berjanji menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta fokus membangun pemerintahan yang berintegritas.
    Bersama calon wakilnya, Sholihin, Heri menekankan akan memprioritaskan reformasi birokrasi pada awal kepemimpinan mereka.
    “Insya Allah, jika kami diberi amanah, kami akan bekerja keras untuk menata birokrasi di Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya,” pungkas Heri.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Teka-teki Bekingan AK hingga Bisa Kendalikan Situs Judol padahal Tak Lolos Seleksi di Komdigi

    Teka-teki Bekingan AK hingga Bisa Kendalikan Situs Judol padahal Tak Lolos Seleksi di Komdigi

    GELORA.CO  – Polisi mengungkapkan sosok berinisial AK memiliki peran cukup vital dalam kasus situs judi online yang melibatkan pegawai Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    AK memiliki peran mengatur pemblokiran website judi online. 

    Ia mengendalikan situs judi online bersama dua tersangka lainnya, yakni AJ dan A. 

    Daftar situs judi online yang telah dikumpulkan diserahkan ke pelaku AJ untuk dipilah situs judi yang harus diblokir dan tidak.

    Daftar situs judi online yang sudah dipilah itu lalu diserahkan pada pelaku AK untuk kemudian dikendalikan. 

    Ada sejumlah uang yang mesti disetorkan pemilik situs judi online apabila ingin situsnya tidak diblokir. 

    “Bahwa tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Selasa (5/11/2024). 

    AK pernah mengikuti seleksi tenaga pendukung teknis di Kemenkomdigi dan dinyatakan tak lolos.

    Akan tetapi, meski dinyatakan tak lolos seleksi, AK tetap bekerja di Kemenkomdigi.

    “Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus,” kata Wira. 

    Keberadaan AK di Komdigi pun menjadi pertanyaan, siapa yang memuluskan jalan AK ke dalam kementrian tersebut? 

    Kombes Wira mengatakan, pihaknya masih mendalami hal tersebut.

    Polisi bakal menelusuri orang yang memasukkan AK ke Komdigi. 

     

    “Kami masih melakukan pendalaman,” kata Wira. 

    Wira belum dapat memastikan orang yang memasukkan AK merupakan pejabat di Komdigi ataukah bukan. 

    Pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dengan hal tersebut.

    Adapun AK mengendalikan kantor satelit di wilayah Bekasi bersama tersangka AJ dan A.

    “Berdasarkan keterangan daripada para tersangka, kantor tersebut dikendalikan oleh tiga orang tersangka dengan inisial AK, AJ, dan A,” kata Wira. 

    Total terdapat 15 orang telah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka oleh polisi terkait dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai di Komdigi. 

    Kepolisian saat ini masih terus mendalami kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. 

    Sistem Teknologi di Komdigi Bakal Diaudit 

    Buntut dugaan keterlibatan para pegawai Komdigi ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria menegaskan pihaknya mengambil langkah-langkah internal. 

    Ia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit internal.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri Peluncuran Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024 di sebuah Hotel di Kawasan Kuningan Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024). 

    “Kami segera melakukan audit. Audit sistem teknologi yang kami miliki dan juga tata kelola dalam mengendalikan konten-konten negatif ini,” ujar Nezar.

    “Terutama karena beberapa orang atau pun oknum itu bisa menggunakan akses yang semestinya yang dipercayakan kepada mereka, ditangani sebaik-baiknya, tapi malah dipakai untuk membiarkan judi online ini beroperasi,” sambungnya.

    Nezar mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi proses kerja yang dilakukan terkait dengan pengawasan praktik judi online yang dilakukan kementeriannya.

    Ia mengungkapkan, pengawasan tersebut dilakukan dengan pembagian tugas tiga kali shift kerja.

    “Pengawasan sudah kami lakukan, karena ini kan shifting-nya dalam proses yang kami lakukan itu sampai 24 jam. Jadi, ada tiga kali shifting dan kami lagi mengevaluasi prosesnya karena semua orang bisa saja terseret dalam bisnis judi online yang cukup menggiurkan ini,” ujar Nezar.

    “Bisa dibayangkan, uang itu larinya ke mana saja dan mungkin ada oknum-oknum yang atau mereka yang mendapatkan amanah untuk menjaga ini ya terpapar oleh jejaring jadi judi online ini,” lanjut dia.

    Nezar juga menegaskan akan mendukung langkah-langkah Polri untuk memberantas judi online.

  • 4 Saktinya Pelindung Ribuan Situs Judol, Tak Lulus Seleksi, tapi Bekerja di Kementerian Komdigi Megapolitan

    4 Saktinya Pelindung Ribuan Situs Judol, Tak Lulus Seleksi, tapi Bekerja di Kementerian Komdigi Megapolitan

    Saktinya Pelindung Ribuan Situs Judol, Tak Lulus Seleksi, tapi Bekerja di Kementerian Komdigi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi
    online
    (judol).
    Namun, mirisnya, 11 dari 15 tersangka merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, empat lainnya adalah warga sipil.
    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menjelaskan,
    Kemenkomdigi
    sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi
    online
    (judol).
    Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi.
    Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
    “Sebenarnya judi
    online
    dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi
    online
    ,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).
    “Tetapi, karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi
    online
    tertentu tetap masih bisa beroperasi,” imbuh dia.
    Salah satu pegawai Komdigi yang membekingi situs-situs judi
    online
    ini adalah AK.
    Berdasarkan hasil penyelidikan, pada akhir 2023, AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kemenkominfo.
    Kendati demikian, saat itu AK dinyatakan tidak lulus seleksi.
    “Namun, faktanya, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran
    website
    judol,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024)..
    “Artinya bahwa tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk pemblokiran
    website
    judi
    online,”
    tambah dia.
    Sejauh ini, polisi masih mendalami bagaimana AK bisa bekerja di Kemenkominfo (kini Kemenkomdigi) yang padahal sebelumnya dia dinyatakan tidak lulus seleksi.
    “Tentunya kami memohon doa restu kepada seluruh masyarakat agar bisa mengungkap seterang-terangnya kasus ini agar bisa diberikan penegakan hukum yang seadil-adilnya,” kata Wira.
    Sebanyak 3 dari 15 orang yang ditangkap polisi berperan sebagai pengelola kantor satelit yang berfungsi untuk melindungi atau membina ribuan situs judol di Indonesia.
    Mereka adalah AK, AJ, dan A.
    Sebelum di Bekasi Selatan sejak Januari 2024, kantor satelit ini berlokasi di Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
    Dalam operasi sehari-hari, ketiga tersangka yang belum diungkapkan latar belakang identitasnya ini mempekerjakan 12 orang.
    “8 orang bertugas sebagai operator, dan empat orang bertugas sebagai admin,” kata Wira.
    Tugas 12 karyawan kantor satelit ini mengumpulkan daftar situs judol di Indonesia. Setelahnya, AJ memfilter satu per satu situs judol menggunakan akun Telegram milik AK.
    “(Usai penyaringan)
    website
    yang telah menyetorkan uang, yang mana uang tersebut disetor dua minggu sekali, akan dikeluarkan dalam
    list
    tersebut (daftar pemblokiran),” ujar Wira.
    “Kemudian
    list
    (daftar) website (judol) yang sudah dibersihkan (yang membayar sudah tidak masuk daftar), AK akan kirimkan kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran,” kata dia lagi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Kota Bekasi amankan 1,8 juta surat suara Pilgub dan Pilwalkot

    KPU Kota Bekasi amankan 1,8 juta surat suara Pilgub dan Pilwalkot

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    KPU Kota Bekasi amankan 1,8 juta surat suara Pilgub dan Pilwalkot
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah menerima 1.876.239 lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dari PT Gramedia Cikarang.

    Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa, memastikan proses penerimaan dan pengamanan surat suara berjalan lancar dan aman.

    “Proses penerimaan 1.876.239 surat suara Pilgub dan Pilwalkot dari PT Gramedia Cikarang pada 2 November lalu telah sesuai prosedur dan dikawal ketat,” kata Ali, Senin (4/11/2024).

    Ia juga menjelaskan, pengiriman surat suara yang sesuai jadwal tersebut telah dikoordinasikan dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan melibatkan pengawasan ketat dari Bawaslu Kota Bekasi. 

    “Pengiriman dan penerimaan surat suara juga dikawal oleh pihak kepolisian. Surat suara ini telah memenuhi standar DPT ditambah 2,5% cadangan. Pengiriman dilakukan sekaligus dalam satu hari,” paparnya.

    Surat suara tersebut kini disimpan di gudang logistik yang dijaga ketat di Pusat Pergudangan Alexindo, Bekasi Utara, dengan pengamanan 24 jam oleh petugas internal KPU dan Polres Metro Bekasi Kota.

    “Keamanan surat suara menjadi prioritas utama.  Kami bekerja sama dengan Polres Metro Bekasi Kota untuk memastikan pengawasan 24 jam penuh,” jelas Ali seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (5/11). 

    Ia merinci, setiap karton berisi 4.000 lembar surat suara Pilwalkot dan 3.000 lembar surat suara Pilgub.

    “Proses pemindahan surat suara dari kendaraan ke gudang juga melibatkan tim pendukung,” paparnya.

    Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, menegaskan pengawasan ketat Bawaslu terhadap seluruh proses, mulai dari pencetakan hingga penyimpanan.

    “Pengawalan melekat dilakukan untuk memastikan keamanan dan mencegah potensi gangguan selama proses pengiriman dan penyimpanan surat suara,” kata Sitorus. Kami memastikan integritas dan keamanan surat suara terjaga hingga hari pemungutan suara,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pihak Lain Diduga Terlibat Perkara Anak Gugat Ibu Kandung, Begini Penjelasan JPU

    Pihak Lain Diduga Terlibat Perkara Anak Gugat Ibu Kandung, Begini Penjelasan JPU

    Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini keterlibatan pihak lain, dalam perkara ibu gugat anak kandung terkait pemalsuan dokumen. Hal tersebut diungkap dalam tuntutan, dan dikuatkan replik.

    “Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Dandy Sugianto dan saksi Feline Sugianto yang telah memeberikan keterangan palsu di persidangan telah menimbulkan kerugian pada saksi Stephanie,” kata JPU Karina Tri Agustina, dalam persidangan yang dikutip Selasa, 5 November 2024.

    JPU menemukan fakta persidangan, bahwa bukan hanya terdakwa Kusumayati yang terlibat memalsukan tanda tangan. Saksi Dandy Sugianto dan saksi Ferline Sugianto ikut aktif membuat membuat Akta No. 5 tanggal 4 September 2013 di Notaris Nyai Raden Kania Nursanti.

    “Sehingga perkara ini ada peran saksi saksi Dandy Sugianto dan saksi Ferline Sugianto,” jelas JPU dalam pembacaan replik.
     

    Senada dengan tuntutan jaksa, Notaris pembuat akta perubahan pemegang saham PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika, Raden Kania Nursanti, keberatan dengan kesaksian Dandy dan Ferline di persidangan.

    “Iya sebenarnya tidak seperti itu, dia (Dandy) yang bolak-balik ke sini untuk memproses akta, kenapa bilangnya tidak tahu,” ungkap Kania.

    Ia juga menyebut, pembuatan akta perubahan saham dibuat dengan dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) para pemegang saham. Akta tersebut dikuasakan kepada Kusumayati.

    “Kan dasarnya dari PKR, PKR menunjuk Kusumayati untuk membuat akta perubahan pemegang saham, ini juga merupakan hasil dari notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke dalam akta Notaris,” kata dia.

    Yang aktif memproses RUPS dari dasar PKR itu, kata Kania, adalah Dandy bersama adiknya Ferline yang mendatangi kantornya langsung di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sementara itu, ibunya, terdakwa Kusumayati, tidak datang langsung ke kantor.

    “Dasarnya dari PKR yang menunjuk bu Kusumayati untuk memproses akta perubahan pemegang saham, sedangkan yang kesininya bolak-balik hanya si Dandy, kadang juga dengan adiknya Ferline sampai akhirnya akta itu selesai, saya juga ada bukti Dandy datang ke kantor berupa tandatangan pengisian buku tamu yang diisi oleh Dandy sendiri,” kata dia.

    Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini keterlibatan pihak lain, dalam perkara ibu gugat anak kandung terkait pemalsuan dokumen. Hal tersebut diungkap dalam tuntutan, dan dikuatkan replik.
     
    “Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Dandy Sugianto dan saksi Feline Sugianto yang telah memeberikan keterangan palsu di persidangan telah menimbulkan kerugian pada saksi Stephanie,” kata JPU Karina Tri Agustina, dalam persidangan yang dikutip Selasa, 5 November 2024.
     
    JPU menemukan fakta persidangan, bahwa bukan hanya terdakwa Kusumayati yang terlibat memalsukan tanda tangan. Saksi Dandy Sugianto dan saksi Ferline Sugianto ikut aktif membuat membuat Akta No. 5 tanggal 4 September 2013 di Notaris Nyai Raden Kania Nursanti.
    “Sehingga perkara ini ada peran saksi saksi Dandy Sugianto dan saksi Ferline Sugianto,” jelas JPU dalam pembacaan replik.
     

    Senada dengan tuntutan jaksa, Notaris pembuat akta perubahan pemegang saham PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika, Raden Kania Nursanti, keberatan dengan kesaksian Dandy dan Ferline di persidangan.
     
    “Iya sebenarnya tidak seperti itu, dia (Dandy) yang bolak-balik ke sini untuk memproses akta, kenapa bilangnya tidak tahu,” ungkap Kania.
     
    Ia juga menyebut, pembuatan akta perubahan saham dibuat dengan dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) para pemegang saham. Akta tersebut dikuasakan kepada Kusumayati.
     
    “Kan dasarnya dari PKR, PKR menunjuk Kusumayati untuk membuat akta perubahan pemegang saham, ini juga merupakan hasil dari notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke dalam akta Notaris,” kata dia.
     
    Yang aktif memproses RUPS dari dasar PKR itu, kata Kania, adalah Dandy bersama adiknya Ferline yang mendatangi kantornya langsung di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sementara itu, ibunya, terdakwa Kusumayati, tidak datang langsung ke kantor.
     
    “Dasarnya dari PKR yang menunjuk bu Kusumayati untuk memproses akta perubahan pemegang saham, sedangkan yang kesininya bolak-balik hanya si Dandy, kadang juga dengan adiknya Ferline sampai akhirnya akta itu selesai, saya juga ada bukti Dandy datang ke kantor berupa tandatangan pengisian buku tamu yang diisi oleh Dandy sendiri,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Proyek Tanggul Laut Raksasa Masih Menunggu Lahan

    Proyek Tanggul Laut Raksasa Masih Menunggu Lahan

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tugas menyediakan lahan untuk proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan setiap ada pekerjaan, khususnya proyek prioritas yang membutuhkan tanah, maka pihaknya akan membentuk joint team tentang pengadaan tanah.

    Nantinya untuk dana pengadaan tanah ini akan dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pengadaan lahan proyek-proyek prioritas ini menjadi salah satu arahan utama untuknya.

    “Contohnya giant sea wall 60 kilometer. Contoh kemarin, untuk utama tol, tol udah diputus untuk pengadaan Sumatera sampai Jambi, butuh 990 km kali lebarnya 90 meter,” kata Nusron, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

    Namun demikian, Nusron belum dapat memastikan berapa besar lahan yang perlu dipenuhinya untuk kebutuhan proyek prioritas ini. Hal ini mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri belum menerbitkan aturan tentang proyek prioritas atau yang dulunya disebut PSN ini.

    “Ini kan kita belum tahu ya, proyek skala PSN-nya kita belum ketemu. Kan belum ditetapkan. Penetapan pada PSN kan lewat Perpres (Peraturan Presiden) dan PP (Peraturan Pemerintah). Perpres dan PP-nya belum keluar,” ujarnya.

    Selain itu Kementerian ATR/BPN juga belum mendapat rincian penugasan pengadaan lahan proyek prioritas ini. Namun ia menyatakan siap menjalankan bila daftar proyek itu sudah ditentukan.

    “Belum tahu nanti konsepnya kayak apa. Kita belum diajak koordinasi. Nanti kalau sudah diajak koordinasi, kita siapin lahannya,” kata dia.

    Sebagai tambahan informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan era Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga telah mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk membangun mega proyek ini.

    Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km,” kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya,” ujarnya.

    (shc/hns)

  • Polisi Ungkap Modus Kasus Judi Online yang Libatkan Oknum Komdigi

    Polisi Ungkap Modus Kasus Judi Online yang Libatkan Oknum Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap modus kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan kronologi kasus yang melibatkan pegawai Komdigi itu berawal dari pengungkapan situs sultanmenang.

    Kasus itu kemudian mengungkap keterlibatan oknum pegawai Komdigi yang berperan agar bisa memuluskan situs praktik judi online agar tidak diblokir.

    “Setelah dilakukan pengembangan maka ditemukan adanya keterlibatan oknum pegawai kemendigi atau kementerian digital, yang membantu agar website yang dikelola oleh para pemilik website judi online untuk tidak diblokir,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

    Wira menambahkan, dalam kasus ini pihaknya telah menetapkan 15 tersangka. 11 dari 15 tersangka ini merupakan oknum pegawai Komdigi.

    Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah enggeledah kantor satelit di Ruko Galaxy, Bekasi Selatan. Kantor satelit ini berdiri sejak Januari 2024 dan dikendalikan oleh tiga tersangka yakni AK, AJ dan A.

    “Berdasarkan keterangan daripada para tersangka, bahwa kantor tersebut dikendalikan oleh 3 orang tersangka dengan inisial AK, AJ, dan A,” tambahnya.

    Dari kantor satelit itu kemudian dipekerjakan 12 orang. Perinciannya, delapan orang menjadi operator dan empat orang bertugas sebagai admin. Selain itu, 12 orang ini juga bertugas untuk mengumpulkan list atau daftar web judi online.

    Kemudian, daftar situs yang dikumpulkan itu dipisahkan antara yang sudah melakukan setoran dan tidak. Setoran itu dilakukan setiap dua minggu sekali.

    Nantinya, kata Wira, website yang tidak melakukan setoran uang bakal diserahkan ke tersangka R untuk diblokir. “Setelah list website yang sudah dibersihkan, maka AK akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran,” pungkasnya.