Xcloud.id

kab/kota: Bekasi

  • Senin, Samsat Keliling kembali tersedia di Jadetabek

    Senin, Samsat Keliling kembali tersedia di Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kewajiban lainnya, Senin. 

    Berdasarkan informasi dari akun ‘X’ atau Twitter resmi TMC Polda Metro Jaya, Senin, layanan ini tersedia di 14 wilayah, yakni:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;
    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB;
    3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;
    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-14.00 WIB dan TMP Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB;
    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;
    6. Kota Tangerang di Perumnas 2 Cibodas dan Pangkalan Busway Foodmospher pukul 08.00-14.00 WIB;
    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;
    8. Ciledug di kantor Kecamatan Pinang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Ketapang Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB;
    9. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung Ciputat dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB;
    10. Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Hal. GTown House Square Gading Serpong pukul 08.00-14.00 WIB;
    11. Kota Bekasi di halaman parkir Samsat pukul 08.00-12.00 WIB;
    12. Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Jababeka Cikarang pukul 08.00-12.00 WIB;
    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan lapangan bola Cipayung pukul 08.00-12.00 WIB;
    14. Cinere di halaman kantor Samsat Cinere pukul 08.00-12.00 WIB.

    Ada beberapa hal yang harus diperhatikan wajib pajak sebelum menyambangi gerai untuk membayar pajak kendaraan, antara lain memastikan kendaraan yang akan dibayar pajaknya tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Kemudian, pastikan untuk membawa beberapa dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli masing-masing disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK dan ganti pelat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat.

    Baca juga: Sabtu, tersedia layanan Samsat Keliling di sembilan wilayah Detabek
     

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • 7 Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi… Megapolitan

    7 Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi… Megapolitan

    Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
    Budi Arie
    Setiadi terbawa-bawa dalam pusaran skandal judi
    online
    yang melibatkan sebelas pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Diketahui, sebelas pegawai Komdigi (dulu Kominfo) dengan jabatan tak strategis itu ditangkap polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melindungi ribuan situs judi
    online
    yang seharusnya mereka blokir.
    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menganggap sebelas pegawai Komdigi sudah lama melindungi ribuan situs judi
    online
    , tetapi tak pernah ditindak oleh Budi Arie semasa menjabat Menkominfo hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.
    “Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan
    clear
    ,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
    Sementara itu, polisi akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus ini.
    “Akan kami dalami,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Selasa.
    Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang dilakukan kesebelas mantan anak buahnya.
    “Pasti enggak (terlibat),” ujar Budi Arie di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    Untuk membuktikan perkataannya, Budi Arie mengaku siap apabila dirinya harus diperiksa polisi.
    Dia mempersilakan polisi untuk mendalami informasi yang ingin diketahui dari dirinya selaku mantan Menkominfo.
    “Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” imbuhnya.
    Pengamat kepolisian Bambang Rukminto, menilai polisi perlu segera memeriksa Budi Arie terkait kasus pegawai Komdigi bekingi situs judi
    online
    .
    Bambang berujar, keterangan Budi Arie diperlukan untuk mencari tahu bagaimana proses pengawasan saat ia memimpin Kemenkominfo.
    “Pemeriksaan Budi wajib dilakukan. Meskipun belum bisa dipastikan apakah Budi terlibat atau tidak. Sebagai atasan dia harus bertanggung jawab terkait kontrol dan pengawasan jajarannya,” jelas Bambang, dilansir dari
    Kompas.id
    , Kamis (7/11/2024).
    Senada dengan Bambang, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mendesak kepolisian untuk memeriksa Budi Arie.
    “Kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” ujar Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).
    Meski begitu, sampai saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap Budi Arie maupun atasan dari kesebelas pegawai Komdigi yang ditangkap.
    Di tengah desakan agar polisi segera memeriksa Budi Arie, relawan Pro Jokowi (Projo) justru memberikan pembelaan terhadap Budi Arie selaku Ketua Umum Projo.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Projo, Handoko, menilai Budi Arie adalah sosok pelopor pemberantasan judi online. Ia meyakini Budi Arie tak terlibat dalam kasus pegawai Komdigi lindungi situs judi
    online
    .
    “Padahal, kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi
    online
    , maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi
    online
    ,” kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis.
    Handoko menjelaskan, Budi Arie sudah melakukan sejumlah langkah untuk memberantas judi
    online
    setelah dilantik sebagai Menkominfo pada era Presiden Joko Widodo, yakni pada 17 Juli 2023.
    Salah satu langkah yang dilakukan Budi Arie, jelas Handoko, adalah menghapus begitu banyak situs judi
    online
    di Indonesia.
    “Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-
    takedown
    ,” ujar Handoko.
    “Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi
    online
    dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” tambahnya.
    Tak sampai situ, Budi Arie juga disebut telah memberantas judi
    online
    hingga ke rekening-rekening pelakunya.
    Bahkan, kata Handoko, Budi Arie juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menutup rekening pelaku judol.
    “Juga Budi Arie melakukan koordinasi dengan stakeholder di
    financial technology
    ,
    fintech
    , untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi Menteri dan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas dunia,” katanya.
    “Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, memutasi pegawai atau pejabat, serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi
    online
    ,” sambung dia.
    Handoko mengungkapkan, Budi Arie menjadi korban pengkhianatan salah satu pegawai Komdigi yang menjadi tersangka, yakni AK.
    Saat awal menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie merasa pemberantasan judi
    online
    butuh sumber daya manusia yang lebih besar dan lebih berkualitas, terutama di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.
    “Jumlah personel untuk mengawasi dan melakukan
    takedown
    situs-situs judi
    online
    sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran,” kata Handoko kepada
    Kompas.com
    , Jumat.
    Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang lebih besar, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk melibatkan tenaga non pegawai.
    Beberapa calon seleksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk AK, seorang lulusan SMK yang direkomendasikan oleh T, seorang aktivis yang dikenal Budi Arie dalam kapasitas politiknya.
    Kala itu, AK disebut mampu men-
    takedown
    hingga 100.000 situs judi
    online
    per hari. Hal ini menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkan AK masuk dalam tim pemberantasan judi
    online
    .
    Namun, perekrutan AK justru menjadi titik awal masalah.
    “Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK,” kata Handoko.
    Awalnya AK tidak lulus seleksi di Komdigi. Meski begitu, ia masih tetap bisa bekerja di Komdigi.
    Handoko menjelaskan, AK tidak lulus seleksi di Komdigi karena dia lulusan SMK sehingga menjadi sulit untuk menetapkan penggajian nya.
    “AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” kata Handoko.
    Handoko menyampaikan, T dan AK serta sejumlah PNS Kominfo diketahui menjadi operator bandar judi
    online
    . Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1.000 situs judol dari
    take down
    Komdigi.
    “Tidak ada kaitan aktivitas mereka melindungi situs judol dengan Menteri Budi Arie,” kata Handoko.
    “Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi
    online
    tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi
    online
    ,” imbuhnya.
    (Penulis: Tatang Guritno, Baharudin Al Farisi, Adhyasta Dirgantara, Tria Sutrisna | Editor: Ihsanuddin, Fitria Chusna Farisa, Ardito Ramadhan, Muhammad Isa Bustomi)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Budi Arie Klaim Sejak Awal jadi Menteri Sudah Curiga Ada Pegawai Bekingi Judi Online

    Budi Arie Klaim Sejak Awal jadi Menteri Sudah Curiga Ada Pegawai Bekingi Judi Online

    GELORA.CO – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengklaim sudah mengendus ada yang membekingi judi online sejak pertama kali dilantik. Atas kecurigaan itu, dia bercerita pernah merombak tugas beberapa mantan bawahannya.

     

    “Ketika mulai bertugas pada 17 Juli 2023, saya mendapati dugaan pihak-pihak di dalam Kominfo yang diduga terlibat melindungi judi online. Sehingga beberapa orang dirotasi tugasnya,” kata Budi dalam keterangan resminya yang diterima Tempo, Ahad, 10 November 2024.

     

    Budi ditunjuk sebagai menteri Kominfo oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2023. Tugas prioritasnya adalah penyelesaian proyek mangkrak BTS 4G dan pemberantasan judi online.

    Budi menuturkan untuk memberantas judi online Kementerian Kominfo-kini Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi)–mengalami kendala jumlah dan integritas pegawai. “Pemberantasan judol di ranah digital, membutuhkan sumber daya di bawah Direktorat Pengendalian Aplikasi Ditjen Aptika dalam jumlah yang memadai termasuk integritasnya,” kata Budi.

    Dengan adanya rotasi pegawai itu, kemampuan kementerian dalam mengawasi dan memblokir situs-situs judi online sangat terbatas, hanya 10 ribu per hari. Sehingga Kementerian Kominfo memutuskan membuka rekrutmen di bawah Direktur Pengendalian Aplikasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk mengisi kekosongan tersebut. “Mereka diambil dari nonpegawai Kominfo,” kata Budi.

    Budi Arie bercerita di masa rekrutmen ini banyak pihak yang mengajukan diri, termasuk seseorang berinisial T yang merupakan temannya. Sosok inisial T ini menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai peretas-peretas muda, salah satunya Adhi Kismanto (AK). Kemampuan AK disebut bisa memblokir 50 ribu sampai 100 ribu situs per hari. “Sebagai Menteri tentu saya menerima usulan dari berbagai pihak yang pro pemberantasan judol,” kata Budi.

     

    Budi mengatakan, seluruh proses rekrutmen berikut administrasi ditangani oleh Direktorat Pengendalian, termasuk keputusan untuk menerima AK atas arahannya. Ia berdalih AK mengklaim memiliki kemampuan di bidang IT yang mumpuni meski hanya tamatan SMK. “Dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” kata Budi.

     

    Budi mengaku tidak menduga ternyata T dan AK justru mengkhianatinya dan bekerja sama dengan bandar judi online. Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1.000 situs dari pemblokiran Kementerian Komdigi. “Tidak ada kaitan aktivitas melindungi situs judol dengan saya. Saya justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi,” kata Budi. 

     

    Budi mengatakan, T yang merekomendasi AK untuk memblokir judi online ternyata bermain tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. “Perintah untuk menumpas judol tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judol,” katanya.

     

    Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus jasa mengamankan judi online. Dari 15 orang itu, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi. Para tersangka yang sebenarnya bertugas memblokir laman judi online agar tidak bisa diakses oleh masyarakat di Indonesia, mereka justru menjaganya dan meminta bayaran dari pemilik situs.

     

    “Jadi mereka ini bertugas untuk memblokir situs-situs judi online. Mereka diberikan akses untuk melihat website-website judi online dan memblokirnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi di Bekasi, Jumat, 1 November 2024.

     

    Para tersangka ini mengaku memblokir laman judi online setiap dua minggu sekali. Apabila dalam dua minggu pemilik laman tidak menyetor uang kepada Adhi Kismanto (AK), maka lamannya akan diblokir.

     

    Komplotan ini menetapkan tarif Rp 8,5 juta per situs sebagai jasa pengamanan agar tidak diblokir.

  • 2 Tersangka Mafia Akses Judol Komdigi Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

    2 Tersangka Mafia Akses Judol Komdigi Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

    Jakarta –

    Polisi menangkap dua orang tersangka kasus mafia akses judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dua orang itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

    Pantauan detikcom di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (10/11/2024), keduanya dibawa melalui pintu 2F bandara sekitar pukul 20.13 WIB. Keduanya tampak mengenakan masker. Setelah itu keduanya dibawa polisi meninggalkan bandara.

    Foto: Tersangka baru kasus mafia judol yang melibatkan pegawai Komdigi (Adrial Akbar/detikcom)

    Adapun sebelumnya polisi mengatakan 2 orang yang ditangkap itu memiliki peran berbeda. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan dua orang itu berinisial MN dan DM. Keduanya akan dibawa lewat Bandara Soekarno-Hatta hari ini.

    “(Peran) MN menyetorkan list web dan uang. DM menampung uang hasil kejahatan,” kata Wira kepada wartawan, Minggu (10/11).

    Sejauh ini, ada 15 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebanyak 11 orang di antaranya merupakan pegawai Komdigi.

    Dari daftar tersangka tersebut termasuk tiga tersangka utama, AK, AJ, dan A, yang mengendalikan ‘kantor satelit’ di Kota Bekasi. Polisi juga sudah menetapkan dua orang DPO, yakni A dan M.

    Para tersangka diduga mendapat setoran duit dari setiap situs judi online yang dibiarkan tetap bisa diakses. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pihaknya mendukung penuh polisi mengusut tuntas kasus ini.

    (isa/isa)

  • Fakta Indonesia minta Presiden Prabowo segera terapkan cukai MBDK

    Fakta Indonesia minta Presiden Prabowo segera terapkan cukai MBDK

    Sejumlah orang dari Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia melakukan aksi solidaritas terkait tarif cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). ANTARA/HO-Fakta Indonesia/aa.

    Fakta Indonesia minta Presiden Prabowo segera terapkan cukai MBDK
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 10 November 2024 – 19:03 WIB

    Elshinta.com – Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah segera menerapkan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).  Surat yang bernomor 076/SK/FAKTA/XI/2024 itu dibuat pada Kamis (7/11) lalu yang berisi agar pemerintah mengendalikan minuman berpemanis kemasan yang mengakibatkan obesitas dan diabetes.

    “Melalui surat ini, kami menyampaikan dukungan penuh atas upaya Pak Presiden dalam mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 serta misi untuk mencapai Asta Cita terkait pembangunan SDM Indonesia,” kata Ketua Umum Fakta Indonesia, Ari Subagio dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Berdasarkan perkembangan terkini, kata dia, angka obesitas dan diabetes pada anak terus meningkat. Karena itu, diperlukan pengendalian MBDK melalui penerapan cukai pada produk-produk tersebut, mengacu pada praktik terbaik di beberapa negara yang telah menerapkan cukai MBDK guna mengendalikan obesitas dan diabetes.

    “Kami percaya bahwa kebijakan cukai MBDK merupakan langkah penting dalam melindungi generasi muda. Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

    Fakta Indonesia bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI) dan mitra-mitranya dari berbagai komunitas di Jakarta, Bogor, Bekasi, Surakarta, dan Yogyakarta serta Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan Universitas Gadjah Mada, telah melakukan upaya preventif terhadap dampak buruk MBDK.

    “Upaya kami mencakup sosialisasi kepada masyarakat dan kerja sama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pola hidup sehat di masyarakat,” katanya.

    Melalui surat itu, dia berharap Presiden Prabowo mendukung kebijakan cukai MBDK yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menurunkan prevalensi diabetes dan obesitas pada anak dan mengurangi beban biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah.

    Studi terbaru dari CISDI menunjukkan bahwa peningkatan harga MBDK sebesar 20 persen berpotensi mengurangi konsumsi minuman berpemanis dan asupan gula harian rata-rata sebesar 5,4 gram untuk pria dan 4,09 gram untuk wanita. Berdasarkan perhitungan model ekonomi, penurunan konsumsi ini diperkirakan dapat mencegah 253.527 kasus kelebihan berat badan dan 502.576 kasus obesitas hingga tahun 2033.

    Karena itu, pihaknya bersama mitra mendukung penuh upaya pemerintah untuk segera menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Cukai MBDK dan aturan turunannya di tahun 2025.

    “Surat dukungan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap isu kesehatan, karena kesehatan adalah modal utama dalam membangun SDM yang unggul dan berdaya saing,” katanya.

    Dia berharap pencegahan penyakit tidak menular seperti obesitas dan diabetes menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Ini Alasan Budi Arie Rekrut Oknum Komdigi yang Terjerat Suap Judi Online

    Ini Alasan Budi Arie Rekrut Oknum Komdigi yang Terjerat Suap Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi menjelaskan soal proses perekrutan oknum pegawai Komdigi yang diduga terlibat dalam kasus judi online.

    Budi menjelaskan, perekrutan itu dimulai saat Kemenkominfo yang sekarang Komdigi kekurangan sumber daya untuk memberantas situs judi online di Indonesia pada Juli 2023.

    Menurutnya, kekurangan di Kominfo itu bisa terjadi antaran pihaknya memiliki keterbatasan alokasi anggaran untuk menambah sumber daya di Kominfo. 

    Kemudian, untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya melalui Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika melakukan proses rekrutmen.

    “Untuk mengatasi kekurangan SDM dilakukanlah rekrutmen petugas-petugas di bawah Direktur Pengendalian. Mereka diambil dari nonpegawai Kominfo,” ujar Budi saat dihubungi, Minggu (10/11/2024).

    Tim tersebut awalnya hanya mampu melakukan takedown 10.000 situs per hari. Namun, menurut Budi, jumlah tersebut belum bisa memenuhi target pemberantasan judi online.

    Selanjutnya, dalam masa rekrutmen itu, terdapat sejumlah pihak yang mengajukan diri, salah satunya sosok berinisial T. 

    T ini, kata Budi, mengajukan sejumlah nama hacker muda yang ingin mengabdikan diri untuk memberantas situs perjudian online. Dari nama yang diajukan T itu ada inisial AK.

    “Munculah AK melalui T sebagai salah satu tenaga muda anti judol. Saudara AK memperlihatkan kemampuan sistem dan mesinnya bisa men take down 50.000 sampai 100.000 per hari,” imbuh Budi.

    Atas kepiawaian AK, Budi menyetujui AK diterima dalam tenaga pengawasan dan penindakan atay tim pemberantasan situs judi online dibawah Direktorat Pengendalian.

    “AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” tambahnya.

    Singkatnya, inisial AK kemudian muncul menjadi tersangka dalam kasus judi online yang diduga melibatkan pegawai oknum Komdigi pada awal November 2024.

    AK bahkan disebut kepolisian sebagai pengendali kantor satelit di Bekasi. Kantor itu mempekerjakan 12 orang, delapan orang menjadi operator dan empat orang bertugas sebagai admin. 

    Selain itu, 12 orang ini juga bertugas untuk mengumpulkan list atau daftar web judi online. Pada intinya, sindikat ini diduga menjaga situs judi online dari pemblokiran.

    Berkaitan dengan hal ini, Budi mengaku merasa dirugikan lantaran namanya kerap terseret dalam kasus ini. 

    Padahal, dia menekankan bahwa Kominfo dibawah kepemimpinannya selalu ditugaskan untuk memberantas situs judi online, bukan malah sebaliknya.

    “[Saya] justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan [oknum] pegawai Komdigi. T pun ternyata “bermain” tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judol tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judol,” pungkasnya.

  • Ini Peran 2 Tersangka Mafia Akses Judol yang Ditangkap

    Ini Peran 2 Tersangka Mafia Akses Judol yang Ditangkap

    Jakarta –

    Polisi menangkap dua orang tersangka kasus mafia akses judi online (judol). Dua tersangka itu punya peran berbeda.

    Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan dua orang itu berinisial MN dan DM. Keduanya akan dibawa lewat Bandara Soekarno-Hatta hari ini.

    “(Peran) MN menyetorkan list web dan uang. DM menampung uang hasil kejahatan,” kata Wira kepada wartawan, Minggu (10/11/2024).

    Kasus mafia akses judi online ini melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Polisi belum mengungkap apakah dua orang itu merupakan pegawai Komdigi juga atau bukan.

    “Berhasil menangkap dua pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus perjudian online di Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

    “Tim akan dijemput pukul 19.00 WIB di terminal internasional 2F,” tambahnya.

    Dari daftar tersangka tersebut termasuk tiga tersangka utama AK, AJ dan A yang mengendalikan ‘kantor satelit’ di Kota Bekasi. Polisi juga sudah menetapkan dua orang DPO, yakni A dan M.

    AK sendiri diduga punya peranan penting. Dia diduga tak lolos sebagai pegawai Komdigi, namun malah bisa membuka dan menutup blokir situs judi.

    (haf/imk)

  • XL Axiata Gelar Final Kompetisi Futsal untuk Siswa SMA Berhadiah Rp 870 Juta – Page 3

    XL Axiata Gelar Final Kompetisi Futsal untuk Siswa SMA Berhadiah Rp 870 Juta – Page 3

    Total lebih dari 200 ribu pengunjung menyaksikan di sepanjang babak penyisihan di 40 kota.

    Kota-kota tersebut antara lain di Serang, Tangerang, Bogor, Bekasi, Jakarta, Sukabumi, Depok, Bandung, Cianjur, Cirebon, Yogyakarta, Purwokerto, Semarang, Tasikmalaya, Sumedang, Tegal, Denpasar, Surabaya, Kupang, Malang, Aceh, Medan, Tebing Tinggi, Palembang, Padang, Jambi, Pekanbaru, Lampung, Batam, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Manado, Gorontalo, Palu, Kenadari, dan Makassar.

    Berikut adalah 17 tim yang berlaga di grand final di Indonesia Arena nanti:

    Futsal Putra

    Region Jabodetabek dan Banten: SMAN 1 Parung Bogor, SMA Hutama Bekasi, MAN 2 Sukabumi Pelabuhan Ratu, SMK Citra Negara Depok, SMA PGRI 109 Tangerang, SMAN 4 Kota Serang, dan SMK Jakarta Barat 1
    Regional West (Sumatera) : SMA 4 Metro LampungRegion Central (Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY) : SMAN 11 Semarang
    Region East (Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara) : SMAN 12 Surabaya
    Region Kalimantan : SMK Medika Samarinda
    Region Sulawesi : SMAN 18 Makassar

     

  • Bawaslu kota Bekasi gelar apel siaga, prioritaskan pencegahan pelanggaran Pilkada 2024

    Bawaslu kota Bekasi gelar apel siaga, prioritaskan pencegahan pelanggaran Pilkada 2024

    laporan kontributor Hamzah Aryanto

    Bawaslu kota Bekasi gelar apel siaga, prioritaskan pencegahan pelanggaran Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 15:55 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menggelar Apel Siaga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di halaman Plaza Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Kota Bekasi, Muhamad Sodikin mengatakan komitmen mengawal Pilkada yang bersih dan demokratis.

    Ia menjelaskan prioritas utama Bawaslu menjelang hari pencoblosan adalah pencegahan pelanggaran.

    “Prioritas utama kami adalah pencegahan.  Kami gencar melakukan sosialisasi dan imbauan kepada pasangan calon (paslon) dan relawan,” kata Sodikin kepada Elshinta pada Jumat (8/11/2024).

    Upaya pencegahan tersebut, lanjut Sodikin, termasuk melayangkan surat imbauan kepada anggota dewan agar kegiatan reses tidak disalahgunakan untuk kampanye.

    “Kami telah mengirimkan surat imbauan untuk mencegah penyalahgunaan kegiatan reses untuk kampanye,” paparnya.

    Karena demikian, ia mengaku hingga saat ini, Bawaslu Kota Bekasi telah menerima 10 laporan dugaan pelanggaran Pilkada, dengan 9 laporan telah diselesaikan.

    “Rincian pelanggaran yang tercatat meliputi 6 dugaan pelanggaran money politics, 3 dugaan kampanye di tempat ibadah, dan 1 terkait Alat Peraga Kampanye (APK),” ungkapnya.

    Sodikin berharap Apel Siaga Kampanye ini menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 27 November 2024.

    “Kami berharap apel ini menjadi langkah efektif dalam mengawal Pilkada yang jujur dan adil,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia, dan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad,  menyatakan kesiapan penuh dalam mensukseskan Pilkada serentak di Kota Bekasi.

    Apel Siaga Kampanye dihadiri unsur Forkopimda, termasuk Pj Wali Kota Bekasi, Wakapolres Metro Bekasi Kota, Dandim 0507, Ketua DPRD Kota Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi yang diwakili Kasi Intel, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. (hmz)

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ada 60 TPA Ilegal di Jabodetabek, akan Ditindak Bertahap Megapolitan 9 November 2024

    Ada 60 TPA Ilegal di Jabodetabek, akan Ditindak Bertahap Megapolitan 9 November 2024

    Ada 60 TPA Ilegal di Jabodetabek, akan Ditindak Bertahap
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    –
    Kementerian Lingkungan Hidup
    (LH) mengidentifikasi ada sebanyak 60 titik tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang beroperasi secara ilegal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (
    Jabodetabek
    ).
    Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Novrizal Tahar mengatakan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan
    TPA ilegal
    tersebut.
    “Hal terpenting dalam mengatasi masalah sampah selain persoalan struktural dan kultural adalah soal penegakan hukumnya,” kata Novrizal, saat ditemui usai kegiatan bersih-bersih Sungai Ciliwung, di Kota Bogor, Sabtu (9/11/2024). 
    “Sejak dilantik, Pak Menteri sangat serius khususnya terkait isu sampah. Beliau serius dalam penegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Sengelolaan Sampah,” tambah dia.
    Novrizal menjelaskan, di dalam Undang-undang itu, disebutkan secara tegas pengelolaan TPA sudah tidak boleh lagi dioperasikan menggunakan sistem
    open dumping
    (pembuangan terbuka).
    Novrizal berharap, dengan adanya upaya tegas dan serius ini menjadi dorongan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran yang optimal dalam membenahi persoalan sampah di wilayahnya.
    “Kriteria TPA ilegal itu kan salah satunya soal operasionalnya, tidak boleh open dumping,” ujar dia. Minimal pengelolaannya dioperasikan menggunakan
    controlled landfill
    ,” ujar dia. 
    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel dan menutup TPA sampah ilegal di Kelurahan Limo, Kota Depok.
    TPA ilegal itu berdiri di lahan milik PT Megapolitan Developments seluas kurang lebih 3,75 hektare sejak tahun 2022.
    Dalam kasus ini, satu orang ditetapkan sebagai tersangka berinisial J (58).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.