Xcloud.id

kab/kota: Bekasi

  • Malaysia Mau Rakit Lokal Juga, Bagaimana Peluang Ekspor Jetour dari Indonesia?

    Malaysia Mau Rakit Lokal Juga, Bagaimana Peluang Ekspor Jetour dari Indonesia?

    Jakarta –

    Jetour menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar yang modelnya dirakit secara lokal. Bagaimana peluang ekspornya?

    Jetour mulai merakit SUV Dashing dan Jetour X70 Plus untuk pasar lokal di Bekasi, yang fasilitasnya dimiliki oleh PT Handal Indonesia Motor (HIM).

    Pabrikan China ini ingin memperlebar pasar di Indonesia. Namun diharapkan produksi mobil Indonesia bukan cuma pemenuhan pasar domestik. Seperti diketahui untuk pasar ASEAN, Jetour juga berencana completely knocked down (CKD) di Malaysia.

    Kevin Xu Haifeng, Vice President Jetour International mengungkapkan potensi ekspor mobil Jetour rakitan Indonesia.

    “Itu (ekspor) merupakan kesempatan yang bagus untuk memperbesar volume ke negara lain. Ya itu memungkinkan untuk ekspor ke negara lain, jika biaya (hitung-hitungan bisnis) sesuai untuk area lain,” kata Kevin Xu Haifeng, Vice President Jetour International di Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

    Alasan potensi pasar Indonesia juga menjadi pertimbangan Jetour merebut hati masyarakat Indonesia.

    Dengan data penjualan yang bisa tembus satu juta unit per tahun, tertinggi di kawasan ASEAN, pasar otomotif Indonesia masih menggiurkan hingga akhirnya Jetour pakai strategi yang sama dengan induknya, Chery Group, yakni merakit dengan mitra lokal.

    “Indonesia merupakan pasar yang besar di area ini (ASEAN). Tentunya untuk pabrikan mobil akan melihat ke depan tentang pasar ini,” kata Vice President Jetour Auto, Ke Chuandeng di Senayan Park, Jakarta, (15/11/2024).

    “Setiap tahun penjualannya satu juta per unit. Ini benar-benar pasar yang penting.”

    “Kami memilih Indonesia, karena di masa depan mungkin saja kita bisa menjangkau (negara) tetangga.”

    “Kedua, berdasarkan filosofi kami. Kita tidak hanya ingin menjual mobil, kami ingin memberikan kontribusi sesuatu, untuk ekonomi dalam negeri, untuk konsumen kami, teknologi baru untuk perakitan, termasuk penggunaan konten lokal,” jelasnya lagi.

    Sepanjang Januari-Oktober 2024, Jetour sudah menjual 439 ribu unit di dunia. Ini menjadi catatan rekor tersendiri bagi Jetour.

    Secara global, Jetour mengklaim menjual lebih dari 1,4 juta unit kendaraan di seluruh dunia. Prestasi ini bikin Jetour menjadi produsen SUV dengan perkembangan paling pesat di China.

    “Travel Plus merupakan strategi jangka panjang kami untuk berkembang. Produk kami diminati oleh konsumen mancanegara karena produk berkualitas untuk memenuhi gaya hidup,” kata Ke Chuandeng.

    (riar/lua)

  • DPRD Kabupaten Bekasi minta KPU tingkatkan sosialisasi Pilkada 2024

    DPRD Kabupaten Bekasi minta KPU tingkatkan sosialisasi Pilkada 2024

    Petugas sortir dan lipat kertas suara melakukan tahap pengepakan di Gedung Logistik KPU Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (13/11/2024). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    DPRD Kabupaten Bekasi minta KPU tingkatkan sosialisasi Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 17 November 2024 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, meningkatkan sosialisasi Pilkada 2024 sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suara pada 27 November mendatang.

    Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Muhtada Sobirin mengatakan dengan bantuan hibah dari pemerintah daerah mencapai Rp117 miliar, KPU  sedianya mampu mengoptimalkan setiap tahapan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu, termasuk sosialisasi mengenai visi dan misi masing-masing kandidat.

    “Sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui visi dan misi calon bupati dan wakil bupati yang berkontestasi di Pilkada serentak 2024,” katanya di Cikarang, Sabtu.

    Dia mengatakan KPU Kabupaten Bekasi di sisi lain selalu mendorong agar masyarakat menjadi pemilih cerdas yang mampu memilah dan memilih calon pemimpin berdasarkan visi misi dan program.

    “Menurut saya KPU memang masih kurang sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait paparan visi dan misi pasangan calon, paling tidak, peranan KPU dengan asumsi telah dianggarkan oleh pemerintah semestinya bisa membantu para calon juga untuk sosialisasi,” katanya.

    Selain dapat memanfaatkan peran media cetak elektronik maupun daring, sosialisasi juga bisa dilakukan penyelenggara dengan memasang papan informasi yang memuat visi dan misi setiap pasangan calon di lokasi-lokasi strategis dan ramai dikunjungi masyarakat.

    “Mestinya dipampang gambar pasangan calon dan visi misinya. Kalau perlu sampai tingkat RT/RW. Mungkin ini juga jadi evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya karena tidak semua juga terjamah oleh calon,” katanya.

    Ia juga menyoroti masih banyak warga yang belum mengetahui nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada 2024 berdasarkan hasil pertemuan dengan sejumlah kelompok masyarakat.

    “Kemudian dari hasil survei juga ada sebagian yang belum tahu atau mungkin tidak mau tahu. Jadi saya berharap mudah-mudahan di sisa waktu yang ada, sosialisasi bisa lebih dioptimalkan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi,” ucapnya.

    Masyarakat Kabupaten Bekasi masih banyak yang belum mengetahui visi dan misi para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi padahal penyelenggaraan Pilkada 2024 tinggal menghitung hari.

    “Kalau nama calon saya tahu, tapi kalau visi misi jujur saya tidak tau,” kata warga Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru Nanang (45).

    Pria yang membuka kedai ayam goreng di Serang Baru ini mengaku tidak mengikuti perkembangan Pilkada Kabupaten Bekasi 2024.

    “Saya juga belum tahu akan memilih siapa pada saat pencoblosan nanti,” katanya.

    Warga Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat Aman Mardiansyah (36) bahkan tidak mengetahui kapan pelaksanaan pencoblosan Pilkada serentak 2024, apalagi untuk mengetahui visi misi dan program yang diusung kandidat peserta.

    “Sehari-hari fokus kerja jadi tidak tahu kapan nyoblos. Ada dua atau tiga pasangan kalau tidak salah di sini,” ucapnya.

    Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Islam 45 Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan belum diketahui visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi oleh publik karena sosialisasi tidak dilaksanakan secara maksimal.

    “Sosialisasi visi dan misi dari para calon Bupati dan Wakil Bupati juga Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara tidak maksimal,” katanya.

    Bahkan debat publik yang digelar KPU Kabupaten Bekasi seharusnya bisa digunakan untuk menyampaikan visi dan misi namun karena format acara terbatas olah waktu sehingga tidak bisa maksimal. Menurut dia visi dan misi tersebut sangat penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihan kepada pasangan calon karena dari situ pemilih bisa mengetahui program kerja yang akan dikerjakan calon bersangkutan bila terpilih menjadi kepala daerah.

    “Bagi masyarakat perkotaan visi dan misi pasangan calon sangat penting untuk menentukan pilihan, tetapi memang bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung tidak mempedulikan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Total 22 Orang Sudah Ditangkap di Kasus Situs Judol Komdigi Megapolitan 16 November 2024

    Total 22 Orang Sudah Ditangkap di Kasus Situs Judol Komdigi Megapolitan 16 November 2024

    Total 22 Orang Sudah Ditangkap di Kasus Situs Judol Komdigi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Total 22 orang telah ditangkap polisi terkait perkara situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) usai penangkapan 3 buronan hari ini, Sabtu (16/11/2024).
    Polda Metro Jaya
    menangkap B, BK, dan HF yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
    “Total tersangka yang sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus judi online yang ditangani, adalah sebanyak 22 orang,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Sabtu (16/11/2024).
    Penangkapan ketiga pelaku ini merupakan pengembangan usai Polda Metro Jaya meringkus bandar judol berinisial HE.
    “Peran daripada B maupun tersangka BK dan tersangka HF, maupun HE yang kemarin sudah ditangkap satu hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi,” ujar Wira.
    Dalam penangkapan tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa tiga unit ponsel, tiga ATM, dan uang tunai dari berbagai macam mata uang senilai Rp 600 juta.
    “Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya,” kata Wira.
    Kementerian Komdigi bertugas memblokir situs judi online. Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi.
    Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
    Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.
    Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan A, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.
    Salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru “dibina” agar tidak diblokir.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Total 22 Orang Sudah Ditangkap di Kasus Situs Judol Komdigi Megapolitan 16 November 2024

    3 Buron Kasus Komdigi Ditangkap, Perannya Bandar dan Kelola Ribuan Situs Judol Megapolitan 16 November 2024

    3 Buron Kasus Komdigi Ditangkap, Perannya Bandar dan Kelola Ribuan Situs Judol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dirreskrimum Polda Metro Jaya mengungkapkan peran tiga buron yang ditangkap terkait perkara situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Penangkapan ketiga pelaku ini merupakan pengembangan usai Polda Metro Jaya meringkus bandar judol berinisial HE.
    “Peran daripada B maupun tersangka BK dan tersangka HF, maupun HE yang kemarin sudah ditangkap satu hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi,” ujar Wira di Polda Metro Jaya, Sabtu (16/11/2024).
    Dalam penangkapan yang berlangsung pada Sabtu ini, polisi menyita beberapa barang bukti.
    “Kami melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 buah handphone, 3 buah kartu ATM, dan uang tunai dengan berbagai macam mata uang kurang lebih senilai Rp 600 juta,” kata Wira.
    Kementerian Komdigi seharusnya memblokir situs judi online (judol). Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi.
    Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
    Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua
    money changer
    atau tempat penukaran uang.
    Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan A, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.
    Salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru “dibina” agar tidak diblokir.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Total 22 Orang Sudah Ditangkap di Kasus Situs Judol Komdigi Megapolitan 16 November 2024

    Tangkap 3 Buron Kasus Situs Judol Komdigi, Polisi Sita Uang Rp 600 Juta Megapolitan 16 November 2024

    Tangkap 3 Buron Kasus Situs Judol Komdigi, Polisi Sita Uang Rp 600 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polisi menyita uang tunai senilai Rp 600 juta saat menangkap tiga buron perkara situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (
    Komdigi
    ).
    “Kami melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 buah handphone, 3 buah kartu ATM, dan uang tunai dengan berbagai macam mata uang kurang lebih senilai Rp 600 juta,” kata Dirreskrimum
    Polda Metro Jaya
    Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Sabtu (16/11/2024).
    Penangkapan ketiga pelaku ini merupakan pengembangan usai Polda Metro Jaya meringkus bandar judol berinisial HE.
    “Peran daripada B maupun tersangka BK dan tersangka HF, maupun HE yang kemarin sudah ditangkap satu hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi,” ujar Wira.

     
    Dengan begitu, Wira memastikan bahwa setidaknya sudah ada 22 orang yang ditangkap berkait perkara tersebut.
    Kementerian Komdigi sebetulnya bertugas memblokir situs judi online. Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi.
    Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
    Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.
    Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan A, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.
    Salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru “dibina” agar tidak diblokir.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Total 22 Orang Sudah Ditangkap di Kasus Situs Judol Komdigi Megapolitan 16 November 2024

    Polisi Tangkap Lagi 3 DPO Kasus Situs Judol Komdigi Megapolitan 16 November 2024

    Polisi Tangkap Lagi 3 DPO Kasus Situs Judol Komdigi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polda Metro Jaya menangkap tiga buron terkait kasus situs
    judi online
    (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (
    Komdigi
    ), Sabtu (16/11/2024).
    Ketiga tersangka yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) itu adalah B, BK, dan HF.
    “Alhamdulillah, kami telah melakukan atau berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 orang DPO, yaitu dengan inisial B, yang kedua adalah dengan inisial BK, dan yang ketiga adalah inisial HF,” ungkap Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Sabtu.
    Dengan begitu, Wira mengungkapkan, setidaknya ada 22 orang yang telah ditangkap oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait perkara tersebut.
    “Peran daripada B maupun tersangka BK dan tersangka HF, maupun HE yang kemarin sudah ditangkap satu hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi,” ujar Wira.
    Dalam penangkapan tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa tiga unit ponsel, tiga ATM, dan uang tunai dari berbagai macam mata uang senilai Rp 600 juta.
    “Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya,” pungkas Wira.
    Kementerian Komdigi bertugas memblokir situs judi online (judol). Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi.
    Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
    Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua
    money changer
    atau tempat penukaran uang.
    Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan A, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.
    Salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru “dibina” agar tidak diblokir.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Debat Pilgub Jabar, Ahmad Syaikhu: Wong Cirebon Sudah Saatnya Jadi Gubernur Bandung 16 November 2024

    Debat Pilgub Jabar, Ahmad Syaikhu: Wong Cirebon Sudah Saatnya Jadi Gubernur Bandung 16 November 2024

    Debat Pilgub Jabar, Ahmad Syaikhu: Wong Cirebon Sudah Saatnya Jadi Gubernur
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) nomor urut 3,
    Ahmad Syaikhu
    menegaskan, sudah saatnya orang
    Cirebon
    memimpin sebagai
    Gubernur Jabar
    selanjutnya.
    Pernyataan tersebut disampaikan saat ia memaparkan visi dan program kerjanya dalam debat publik kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar di Hotel Patra, Kabupaten Cirebon,  Sabtu (16/11/2024).
    “Saat ini sudah saatnya orang Cirebon harus menjadi
    gubernur Jabar
    periode selanjutnya,” ujar Syaikhu.
     
    Ia juga memperkenalkan dirinya sebagai warga Jabar yang berasal dari Ciledug, Kabupaten Cirebon, dengan menggunakan bahasa daerah setempat.
    “Saat ini sudah saatnya orang Cirebon harus menjadi gubernur Jabar periode selanjutnya,” tutur Syaikhu dalam debat tersebut.
    Ahmad Syaikhu, yang lahir di Ciledug, Kabupaten Cirebon, 23 Januari 1965, maju dalam Pilkada Jabar 2024 berpasangan dengan Ilham Habibie.
    Dikenal sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syaikhu memiliki latar belakang pendidikan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan memulai kariernya sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1986.
    Setelah mengabdi di BPKP selama 18 tahun, Syaikhu memutuskan untuk terjun ke dunia politik.
    Ia terpilih sebagai wakil ketua DPRD Kota Bekasi periode 2004-2009 setelah dicalonkan oleh PKS.
    Pada Pemilu 2009, ia berhasil meraih kursi di DPRD Provinsi Jabar dan menjabat sebagai Sekretaris Komisi C.
    Sebelum masa baktinya di DPRD Jabar berakhir, Syaikhu diangkat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi berpasangan dengan Rahmat Effendi.
    Pada Pilkada 2018, ia diusung PKS dan Partai Gerindra untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat bersama calon gubernurnya, Sudrajat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ridwan Kamil Klaim Punya 12 Jurus untuk Atasi Polusi Udara Jakarta, Ini Daftarnya

    Ridwan Kamil Klaim Punya 12 Jurus untuk Atasi Polusi Udara Jakarta, Ini Daftarnya

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengklaim punya 12 jurus untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

    Hal itu diungkapkannya saat ia ditantang dalam sebuah diskusi mengenai apakah berani menargetkan kualitas udara di Jakarta sesuai standar WHO.

    Untuk diketahui, parameter pencemaran udara di Jakarta berada di atas 60 µg/m2. Sementara standar WHO tiga kali lebih rendah dari itu atau 20µg/m2. “

    “Konsep kami itu kan DKI, Desentralisasi, Kolaborasi, dan Inovasi. Saya butuh kolaborasi dari berbagai pihak termasuk civil society untuk merealisasikan ide-ide saya dalam mengurangi polusi,” kata RK sebagaimana dikutip, Sabtu (16/11/2024).

    Mantan Gubernur Jawa Barat ini lantas memaparkan 12 jurus yang bakal dilakukannya untuk mengatasi persoalan polusi jika dirinya dipercaya memimpin Jakarta.  

    Pertama, membereskan tata ruang dengan menghadirkan live work play 1 zona.

    “Kami ingin menghadirkan budaya baru, bagaimana warga tetap produktif namun minim mobilitas. Pola pikirnya harus baru, untuk produktif tidak lagi harus banyak mobilitas. Makanya, saya ingin memperbanyak zona perkantoran di banyak tempat di Jakarta,” ujar RK.

    Jurus kedua yakni menata transportasi atau memperluas transportasi publik. Ke depan, operasional TransJakarta akan diperluas sampai daerah aglomerasi seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang. 

    “Sebab, data menyebutkan ada sekitar 2 juta warga yang lalu lalang di Jakarta untuk mencari nafkah,” ujar RK.

    Ketiga, lanjut dia, membuat kebijakan terkait kendaraan listrik. 

    “Keempat, melakukan penataan waktu bekerja. Antara lain dengan menghadirkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home policy,” tuturnya.

    Selanjutnya, jurus kelima ala RK yakni menegakkan kebijakan tentang uji emisi dan jurus keenam, mengusung tata hijau dengan memperbanyak aktivitas penanaman pohon. 

    “Kami menargetkan dalam lima tahun bisa menanam 3 juta pohon dengan harapan bisa mengurangi suhu Jakarta hingga sekitar 2 derajat,” jelasnya.
     
    Selanjutnya, jurus ketujuhnya yakni mengusung kebijakan pro green space. Menurut dia, di Jakarta masih ada banyak ruang yang bisa dimanfaatkan menjadi ruang hijau. 

    Jurus kedelapan, menghadirkan rooftop garden. Ke depan, ujar RK, gedung yang memiliki atap datar akan diwajibkan untuk ditanami pohon. 

    Kemudian, jurus kesembilan, mengusung tata teknologi agar kebijakan yang diambil sesuai dengan data yang ada. 

    Sepuluh, menghadirkan truk embun. Sebelas, mengusung pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Dan terakhir, atau ke dua belas,melakukan tata anggaran untuk merealisasikan climate budget. 

    “Truk embun ini sudah dilakukan di China. Setiap pagi, truk ini bertugas menyemprotkan H2O untuk mengurangi partikel yang menyebabkan polusi. Cara ini tentu butuh teknologi agar keputusan bisa diambil dengan bijaksana dan sesuai data yang ada,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Apa Itu KRIS? Pengganti Kelas BPJS Kesehatan yang Berlaku Mulai Juni 2025

    Apa Itu KRIS? Pengganti Kelas BPJS Kesehatan yang Berlaku Mulai Juni 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Mengenal KRIS, pengganti kelas BPJS kesehatan yang bakal berlaku mulai Juni 2025.

    Pemerintah akan menghapus kelas 1, 2, dan 3 pada program JKN KIS BPJS Kesehatan.

    Isu penghapusan kelas BPJS Kesehatan memang sudah berembus lama, namun Presiden ke-7 RI Jokowi secara resmi baru menandatangani Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan pada Rabu (8/5/2024).

    Dalam aturan tersebut memuat tentang peleburan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

    Berdasarkan pasa 103B ayat (1) Perpres Nomor 59 Tahun 2024, KRIS akan diterapkan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025.

    Lantas, apa itu KRIS?

    Apa Itu KRIS BPJS Kesehatan

    Berdasarkan Pasal 1 ayat 4b Perpres Nomor 59 Tahun 2024, kelas rawat inap standar atau KRIS adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan.

    Penerapan KRIS menggantikan kelas BPJS Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan rawat inap peserta.

    Selain itu, KRIS juga memberikan pelayanan satu kelas yang sama rata bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan.

    Dengan begitu, pelaksanaan BPJS Kesehatan memenuhi ketentuan dan prinsip ekuitas atau keadilan.

    Penerapan KRIS juga sesuai dengan prinsip gotong royong yang diamanatkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

    Ilusrtasi Kartu BPJS Kesehatan. (play.google.com/store)

    Fasilitas KRIS

    Dalam penerapannya, KRIS BPJS Kesehatan harus memenuhi 12 kriteria fasilitas ruang perawatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 46A Perpres Nomor 59 Tahun 2024.

    Berikut 12 persyaratan mengenai fasilitas kelas rawat inap standar yang wajib dipenuhi:

    Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi.
    Ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 kali pergantian udara per jam.
    Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.
    Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur.
    Ada nakas per tempat tidur.
    Dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat celcius.
    Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan non infeksi).
    Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter.
    Tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung.
    Kamar mandi dalam ruang rawat inap.
    Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas.
    Outlet oksigen.

    Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penerapan KRIS akan diatur melalui peraturan menteri.

    Daftar RS Uji Coba KRIS

    Sebelumnya pada 2023, sebanyak 15 rumah sakit melakukan uji coba penerapan kelas rawat inap standar atau kris.

    Rumah sakit terpilih itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Berikut rinciannya:

    RS Dr Tadjuddin Chalid Makassar
    RS Dr Johannes Leimena Ambon
    RSUP Surakarta (Kelas C)
    RS Dr Abdullah Palembang
    RSUP Kariadi Semarang
    RSUP Dr Sardjito Sleman
    RSUP Soedarso Pontianak
    RSUD Sidoarjo
    RSUD Sultan Syarif M. Alkadrie Pontianak
    RS Santosa Kopo Bandung
    RS Santosa Central Bandung
    RS Awal Bros Batam
    RS Al Islam Bandung
    RS Ananda Babelan Bekasi
    RS Edelweis Bandung.

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, sebanyak 2.358 dari total 3.039 rumah sakit yang ditarget telah menyatakan siap mengimplementasikan 12 kriteria KRIS.

    Proporsi itu cukup besar karena mencapai 78 persen.

    Data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Kementerian Kesehatan per 31 Januari 2024 menunjukkan, total rumah sakit yang terdaftar di Indonesia sebanyak 3.164 rumah sakit.

    2.358 rumah sakit menjadi target implementasi dari KRIS. Sementara 125 rumah sakit menyatakan bisa menerapkan kriteria KRIS dan 681 rumah sakit menyatakan belum siap menerapkan KRIS.

    Besaran Iuran KRIS BPJS Kesehatan

    Hingga aturan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 ditandatangani, belum ada besaran pasti berapa iuran yang akan dibayarkan peserta BPJS Kesehatan untuk mendapat manfaat KRIS ini.

    Pengaturan berupa manfaat, tarif, dan iuran akan ditetapkan paling lambat tanggal 1 Juli 2025.

    Untuk saat ini, besaran iuran peserta BPJS Kesehatan masih tetap sama.

    Hal itu disampaikan disampaikan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak naik hingga 2024.

    Khusus segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri, berikut besaran iuran BPJS Kesehatan:

    Kelas I: Rp 150.000 per bulan
    Kelas II: Rp 100.000 per bulan
    Kelas III: Rp 42.000 per bulan dengan subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000 per orang, sehingga peserta hanya membayar Rp 35.000 per bulan.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pemotor ‘Kompak’ Lawan Arah di Underpass Tambun, Ini Ancaman Hukumannya

    Pemotor ‘Kompak’ Lawan Arah di Underpass Tambun, Ini Ancaman Hukumannya

    Bekasi –

    Rombongan pemotor yang jumlahnya sangat banyak ‘kompak’ lawan arah di Tambun, Kabupaten Bekasi. Namun, upaya tersebut digagalkan ambulans yang menutup jalan dan memaksa mereka putar balik.

    Dilansir dari akun TikTok @ambulans_demplon, pemandangan itu terjadi di underpass Tambun yang lokasinya tak jauh dari stasiun kereta api. Tayangan berdurasi singkat tersebut menunjukkan rombongan pemotor melintas di sisi kanan jalur berlawanan!

    Sopir ambulans kemudian menutup jalan yang hendak dilintasi pemotor nakal tersebut. Sambil menyalakan lampu sirene, dia memaksa ‘pasukan roda dua’ itu putar balik dan kembali ke jalur yang benar.

    Motor lawan arah di Tambun. Foto: Doc. Tangkapan layar.

    Rombongan pemotor yang terlihat panik itu kemudian kompak putar balik. Mereka kemudian mencari u-turn untuk kembali ke jalur yang seharusnya.

    “Stop melawan arah, karena sudah ada jalurnya masing-masing dan dapat membahayakan diri kalian atau pengendara lain,” demikian tulis akun @ambulans_demplon, dikutip Jumat (15/11).

    Jika merujuk pada Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), perbuatan pemotor di Tambun tersebut jelas melanggar aturan. Pasal 287 menegaskan, pelanggar bisa dikenakan sanksi denda dan pidana kurungan.

    “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),” demikian bunyi pasal tersebut.

    @ambulans_demplon03 stop melawan arah, karena udah ada jalurnya masing-masing & dapat membahayakan diri kalian & pengendara lain #stoplawanarah #patuhilahlalulintas #safetydriving ♬ Tokyo Drift – Xavier WulfKata Pakar soal Motor Lawan Arah

    Director Training Safety Defensive Consultant (SDCI), Sony Susmana mengatakan, kebiasaan melawan arah merupakan ‘penyakit’ para pengguna jalan raya di Indonesia. Menurutnya, kebiasaan itu sering dilakukan orang yang maunya buru-buru tanpa memikirkan keselamatan.

    “(Mereka mikir) mumpung sepi, cuma dekat, kok, dan lain-lain membuat semua jalan disamaratakan. Bahkan aturan lalin diabaikan meski membahayakan,” ujar Sony kepada detikOto.

    Lebih jauh, Sony mengingatkan, lebih baik tertib tapi selamat, ketimbang buru-buru dan melawan arah tapi berakhir celaka.

    “Tertib lalu lintas dan menjaga kebugaran menjadi salah satu kunci dalam menjaga keselamatan,” kata Sony.

    (sfn/lth)