Xcloud.id

kab/kota: Bekasi

  • Gubernur Sumut resmikan pembangunan gerai KDMP di Deli Serdang

    Gubernur Sumut resmikan pembangunan gerai KDMP di Deli Serdang

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meresmikan pembangunan fisik gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, dengan peletakkan batu pertama.

    “Peletakan batu pertama ini merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan 80.000 gerai, gudang, dan sarana pendukung Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia,” kata Bobby di Koperasi Desa Merah Putih Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut, Jumat.

    Ia mengatakan sebanyak 800 gerai, gudang, dan sarana pendukung dibangun secara serentak oleh satuan jajaran TNI AD yang turut disaksikan secara virtual seluruh daerah di Indonesia.

    Dalam peletakan batu pertama gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Wonosari itu juga diikuti Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, dan unsur Forkopimda Sumut.

    Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) RI Ferry Juliantono mengatakan kegiatan tersebut menandai dimulainya tahap operasional pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

    Menurut Ferry, program ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah, pada bulan Juli lalu telah diresmikan oleh Bapak Presiden. Seluruh 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih resmi memiliki legalitas,” ujar Ferry dalam sambungan virtual di Koperasi Desa Merah Putih Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Setelah peresmian legalitas tersebut, lanjut dia, Kementerian Koperasi terus menyelesaikan regulasi turunan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan dan petunjuk teknis pelaksanaan.

    “Tahap operasional ini dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya,” kata Ferry.

    Menkop juga menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto ingin menjadikan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, sekaligus melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa seperti Bung Hatta dan Margono Djojohadikusumo.

    Menurut dia, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya berfungsi menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat desa, serta menampung dan membeli hasil produksi warga desa.

    “Pemerintah mendorong agar koperasi menjadi badan usaha yang sejajar dengan BUMN dan swasta, sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan,” kata Ferry.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendes Yandri Sebut 20% Pendapatan Kopdes Merah Putih Masuk ke APBDes

    Mendes Yandri Sebut 20% Pendapatan Kopdes Merah Putih Masuk ke APBDes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa seluruh aset bangunan termasuk gerai dan pergudangan dari Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dimiliki penuh pemerintah desa.

    Alhasil, sebagian dari pendapatan Kopdes Merah Putih akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang nantinya dapat dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat desa.

    “Kemudian akan ada imbal jasa dari keuntungan Kopdes itu 20% untuk APBD desa. Jadi ini sangat bermanfaat buat pemerintah desa,” ujar Yandri di Bekasi, Jumat (17/10/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, Kopdes Merah Putih akan mendorong perekonomian masyarakat desa. Yandri pun menjamin bahwa dalam pelaksanaannya, Kopdes Merah Putih tidak akan merugi.

    “Oleh karena itu, saya minta betul ini disukseskan oleh para kepala desa, dan pasti Insya Allah ini Kopdes tidak akan rugi,” jelasnya.

    Alhasil, Yandri meminta para kepala desa untuk mengikuti arahan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan Kopdes Merah Putih. Dia menegaskan agar tidak terjadi perbedaan pandangan di antara pemerintah desa mengenai keberadaan dan mekanisme pengelolaan koperasi tersebut.

    “Jadi tidak perlu ada silang pendapat lagi. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan termasuk sumber dananya. Insya Allah ini akan menjadikan pusat ekonomi di desa akan semakin baik,” katanya.

    Pada saat yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menambahkan, luas lahan yang dibutuhkan untuk Kopdes Merah Putih berkisar antara 1.000-2.000 meter persegi, sesuai yang disyaratkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

    Adapun, setiap Kopdes Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

    “Agrinas pangan mensyaratkan minimal tadi ada ada yang 1.000 ada yang bahkan tadi rata-rata di 2.000 meter,” pungkas Ferry.

  • Bos BGN Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Jadi Pemasok Utama Dapur MBG

    Bos BGN Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Jadi Pemasok Utama Dapur MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan  Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan menjadi pemasok utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, SPPG dinilai mampu menciptakan permintaan (demand) baru yang stabil bagi petani dan pelaku usaha di tingkat desa. Alhasil, inisiatif ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem rantai pasok yang berkelanjutan di sektor pangan.

    Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih pun dinilai sebagai mitra ideal bagi BGN dan MBG karena berperan sebagai agregator sekaligus penghubung antara produksi pangan di desa dengan kebutuhan dapur MBG.

    “Mitra Badan Gizi itu idealnya Koperasi Desa Merah Putih atau BUMDES, jadi kalau bisa ada di setiap desa itu atau di setiap daerah Koperasi. Koperasi ini akan jadi agregator,” ujar Dadan di Bekasi, dikutip Jumat (17/10/2025).

    Lebih lanjut Dadan menjelaskan, dalam sebulan, satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras, atau setara dengan 10 ton gabah kering giling. Artinya, dalam 1 SPPG membutuhkan sekitar 24 hektare luas panen.

    Selain itu, satu SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 30 pohon pisang setiap minggu, atau setara dengan 1.440 pohon per tahun. Seluruh kebutuhan bahan baku tersebut akan dipasok melalui KopDes Merah Putih sebagai mitra utama penyedia.

    “Mereka [KopDes] lah yang mengkoordinir petani, peternak, nelayan untuk membuat penanaman berjadwal, sehingga seluruh pasokannya ada di Koperasi. Nanti SPPG, Badan Gizi membelinya ke Koperasi,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menambahkan, Kemenkop akan membangun ekosistem yang terintegrasi dengan BGN untuk mempercepat program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti kita akan membangun ekosistem bareng dengan Badan Gizi Nasional,” ujar Ferry.

    Alhasil, Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mengakselerasi pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa Merah Putih, yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (17/10).

    “Peletakan batu pertama ini menandai pembangunan fisik pergudangan, gerai-gerai dan kelengkapan KopDes Merah Putih sebanyak 800, dan akan ditambah secara bertahap secepatnya, sebanyak puluhan ribu gudang dan gerai akan dibangun,” pungkas Ferry.

    Adapun, setiap KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

  • Kepala BGN : Koperasi desa merah putih jadi mitra SPPG MBG

    Kepala BGN : Koperasi desa merah putih jadi mitra SPPG MBG

    ANTARA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan Koperasi desa merah putih akan menjadi mitra dalam suplai pasokan pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah desa. Saat peluncuran “ground breaking” pembangunan gerai koperasi desa (Kopdes) Merah Putih di kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/10), Dadan menyatakan setiap dapur MBG membutuhkan banyak makanan khususnya beras dan sayur-sayuran. (Azhfar Muhammad Robbani/Irfansyah Naufal Nasution/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop resmikan pembangunan 800 gerai Kopdes Merah Putih

    Menkop resmikan pembangunan 800 gerai Kopdes Merah Putih

    ANTARA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono, meresmikan pembangunan gerai koperasi desa (Kopdes) Merah Putih di kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/10). Peresmian tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama untuk 800 pembangunan fisik dari 80 ribu gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi desa di seluruh tanah air. (Azhfar Muhammad Robbani/Irfansyah Naufal Nasution/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI latih Pemda Bodetabek kelola data kualitas udara

    DKI latih Pemda Bodetabek kelola data kualitas udara

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Clean Air Asia (CAA) menggelar pelatihan pengelolaan data pemantauan kualitas udara bagi pemerintah daerah di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek).

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, Jakarta siap menjadi pusat pembelajaran bagi daerah lain.

    “Saat ini kami memiliki 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) aktif yang terintegrasi di seluruh wilayah. Melalui pengalaman ini, kami ingin berbagi bagaimana sistem pemantauan dapat dikelola secara efektif dan transparan,” ujar Asep di Jakarta, Jumat.

    Pada hari pertama yang digelar 15 Oktober lalu, kata Asep, para peserta dari berbagai DLH dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di wilayah Bodetabek saling berbagi informasi mengenai sistem pemantauan udara yang mereka miliki.

    Selain itu target pemantauan regional serta upaya standarisasi dan pengelolaan data agar hasilnya akurat dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan publik.

    Kegiatan hari kedua tanggal 16 Oktober lalu diisi dengan kunjungan lapangan ke sejumlah titik pemantauan kualitas udara, baik stasiun referensi maupun “Low-Cost Sensor” (LCS).

    Melalui kunjungan ini, kata Asep, peserta mempelajari langsung proses kalibrasi alat, pengambilan data hingga integrasi hasil pemantauan ke dalam portal udara.jakarta.go.id yang merupakan sistem daring untuk menampilkan data kualitas udara Jakarta secara terkini dan terus-menerus (real time)

    “Dengan data yang kuat dan terkelola baik, kebijakan yang diambil dapat berbasis bukti. Itu artinya, penanganan polusi udara bisa lebih tepat sasaran,” kata Asep.

    Direktur CAA Indonesia, Ririn Radiawati Kusuma menegaskan pentingnya tata kelola data yang andal di setiap daerah agar hasil pemantauan dapat diandalkan dan konsisten.

    Setiap daerah perlu memiliki mekanisme pengelolaan data yang baik. “Pemerintah daerah juga bisa mencari alternatif pembiayaan, misalnya mewajibkan industri memiliki stasiun pemantau sendiri, atau mendorong kolaborasi lintas wilayah,” ujar Ririn.

    Ririn menilai, Jakarta dapat berperan sebagai perintis (pioneer) dengan memberikan dukungan teknis maupun hibah alat pemantauan ke daerah sekitar serta berbagi data lintas wilayah. Kegiatan ini menjadi langkah penting membangun jejaring pengelolaan udara bersih antarwilayah.

    “Dengan berbagi praktik baik seperti ini, kita bisa membangun sistem pemantauan yang saling terhubung. Karena udara bersih adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu daerah saja,” kata Ririn.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendes PDT: Kopdes Merah Putih pusat ekonomi terbaik di tingkat desa

    Mendes PDT: Kopdes Merah Putih pusat ekonomi terbaik di tingkat desa

    Bekasi (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat ekonomi terbaik di tingkat desa.

    “(Dengan Kopdes Merah Putih) Akan hadir pusat ekonomi terbaik di tingkat desa, akan ada pusat ekonomi yang luar biasa di desa. Maka, (program) ini harus kita sukseskan, harus kita dukung,” kata Mendes PDT Yandri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

    Lebih lanjut, Mendes Yandri menyampaikan bahwa pendirian Kopdes Merah Putih bernilai penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

    “Harus kita pastikan Koperasi Desa Merah Putih akan mengantarkan negara yang maju dan berdaulat,” ujar dia.

    Yandri mengharapkan agar semua instansi, baik pemerintah maupun swasta senantiasa melakukan soliditas dan harmonisasi lembaga atau koperasi, khususnya bagi lingkungan desa, agar dapat berdaya guna dan berhasil, serta berperanan sesuai cita-cita dan harapan para anggotanya.

    Ia menilai, koperasi juga terbukti menjadi lembaga yang mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

    “Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh unsur desa, mulai dari desa yang sudah saya sebutkan tadi, BPD (Badan Perwakilan Desa), RT/RW, seluruh masyarakat, jangan ada lagi silang sengketa, jangan ada lagi silang pendapat,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop: Kopdes Merah Putih mampu dorong pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Menkop: Kopdes Merah Putih mampu dorong pertumbuhan ekonomi 8 persen

    ANTARA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Hal itu disampaikan Menkop saat memulai pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/10). (Azhfar Muhammad Robbani/Irfansyah Naufal Nasution/Sandy Arizona/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop ingin masyarakat desa jadi subjek perekonomian lewat Kopdes MP

    Menkop ingin masyarakat desa jadi subjek perekonomian lewat Kopdes MP

    Bekasi (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menginginkan masyarakat desa menjadi subjek utama yang menggerakkan ekonomi lokal dan nasional melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/kel MP).

    “Ini adalah sejarah kembalinya rakyat sebagai pelaku, menjadi subjek dari ekonomi Indonesia,” kata Menkop Ferry saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

    Lebih lanjut, Ferry mengatakan, dengan berjalannya kegiatan operasional Kopdes Merah Putih nanti, diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

    “Harapannya nanti Koperasi Desa/Kelurahan (Merah Putih) akan memicu dan memajukan pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” kata Menkop Ferry.

    “Lalu, secara umum, cita-cita Presiden (Prabowo Subianto), cita-cita pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, insya Allah akan tercapai berkat dukungan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa-desa,” ujar dia menambahkan.

    Adapun hari ini, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama sebagai simbol percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih di Koperasi Desa Merah Putih Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Proses peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan fisik gudang-gudang, gerai-gerai dan sarana pendukung lainnya di seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Bekasi fasilitasi bazar UMKM perkuat promosi produk olahan ikan

    Pemkab Bekasi fasilitasi bazar UMKM perkuat promosi produk olahan ikan

    Bazar produk olahan ikan ini rutin kami gelar sebulan sekali di area kantor dinas

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memfasilitasi kegiatan bazar UMKM sebagai upaya memperkuat promosi produk olahan ikan sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha kecil binaan untuk berkembang.

    “Bazar produk olahan ikan ini rutin kami gelar sebulan sekali di area kantor dinas,” kata Kabid Penguatan Daya Saing pada Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi Wahyudin di Cikarang, Jumat.

    Dia mengatakan kegiatan ini berawal dari inisiatif para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan usulan yang kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan dukungan berupa fasilitas serta area promosi produk.

    “Kita fasilitasi dengan menyediakan tenda-tenda bagi mereka, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak keamanan serta instansi terkait,” katanya.

    Menurut dia, bazar ini menjadi wadah promosi dan pemasaran produk olahan ikan hasil binaan Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Jumlah pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam setiap bazar bervariasi, berkisar antara 10-15 unit usaha. Mereka binaan kami, provinsi dan kementerian,” katanya.

    Selain memberikan fasilitas promosi, Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi juga secara rutin menggelar pelatihan dan pertemuan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha, khususnya terkait penguatan kelembagaan maupun perizinan.

    “Kami membantu mereka dalam proses perizinan, seperti penerbitan rekomendasi untuk mendapatkan SKP (Standar Kelayakan Pengolahan). Sebelumnya tentu kami lakukan identifikasi dan verifikasi terlebih dahulu,” katanya.

    Wahyudin menjelaskan produk-produk yang dipasarkan para pelaku UMKM binaan ini cukup beragam mulai dari bandeng presto, pindang PMP, ikan tepuk, abon ikan hingga aneka olahan ikan segar. Beberapa produk bahkan merupakan hasil dari pelatihan yang difasilitasi langsung oleh Dinas Perikanan.

    “Semoga melalui bazar ini pendapatan UMKM binaan bisa meningkat dan masyarakat semakin mudah mendapatkan produk olahan ikan berkualitas. Dengan begitu, ketersediaan ikan di Kabupaten Bekasi tetap terjaga,” katanya.

    Pelaku UMKM pengolah ikan Ahmad Sodikin asal Desa Babelan Kota yang memproduksi bandeng presto dan otak-otak bandeng dengan merek Bekasi Presto mengapresiasi perhatian dan pembinaan yang terus diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi.

    “Alhamdulillah dari Dinas Perikanan banyak perhatian untuk pembinaan UMKM di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya komunitas Bekasi Bersatu, tapi hampir semua pelaku UMKM dibina mulai dari sertifikasi halal, SKP sampai SNI,” katanya.

    Menurut dia, kegiatan bazar UMKM perikanan yang difasilitasi Dinas Perikanan ini menjadi ajang penting bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas.

    “Senang sekali bisa ikut bazar seperti ini karena kami punya kesempatan untuk memperkenalkan produk, khususnya hasil olahan ikan dari wilayah binaan Kabupaten Bekasi. Jangan tanya omzet ya, besar pokoknya, tahu sendiri di komplek pemda ini kan banyak pejabat,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.