kab/kota: Bekasi

  • Top 3 Tekno: Wajah Steve Jobs akan Tampil di Koin 1 Dolar AS Jadi Sorotan – Page 3

    Top 3 Tekno: Wajah Steve Jobs akan Tampil di Koin 1 Dolar AS Jadi Sorotan – Page 3

    Langkah bisnis LG Electronics di Indonesia kian mantap dengan meresmikan pusat riset dan pengembangan (R&D Center) di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.

    Untuk diketahui, fasilitas ini menjadi R&D subsidiary pertama LG di luar Korea Selatan, menandai kepercayaan besar perusahaan terhadap kemampuan talenta digital Indonesia.

    BACA JUGA:Saham LC Electronics India Melonjak 50,4% saat Perdagangan PerdanaCorporate Marketing LG Electronics Indonesia, Dedi Triono, menjelaskan bahwa kehadiran pusat R&D Cibitung adalah bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat inovasi produk lokal.

    “Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan teknologi masa depan LG, terutama di bidang kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan perangkat rumah pintar,” ujar Dedi dalam acara media roundtable, Senin (20/10/2025) di Jakarta.

    Ia menambahkan, pusat R&D tersebut tidak hanya fokus pada pengembangan hardware, tetapi juga software, termasuk fitur webOS dan riset AI. Ke depan, pengembangan juga akan berfokus pada fungsi-fungsi lokalisasi (localized) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

    Sebagai contoh, Dedi menyebutkan bahwa saat ini smart TV LG sudah mendukung fitur voice command menggunakan Bahasa Indonesia, bahkan Bahasa Jawa dan Bahasa Sunda.

    “Pengguna tidak perlu melulu pakai bahasa yang resmi banget saat memanfaatkan fitur voice command. Bahasa sehari-hari juga bisa,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini 

     

  • Dari Dapur ke Bisnis, Mixer Roti Jadi Tren Baru di Kalangan Usaha Rumahan

    Dari Dapur ke Bisnis, Mixer Roti Jadi Tren Baru di Kalangan Usaha Rumahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah meningkatnya tren kuliner rumahan, banyak pelaku usaha kecil kini memulai bisnis dari dapur sendiri. Salah satu produk yang paling banyak digemari adalah roti dan kue, terutama karena proses pembuatannya kini semakin mudah berkat hadirnya mixer roti modern.

    Fenomena ini semakin terlihat pasca pandemi, ketika banyak masyarakat mencari cara baru untuk memperoleh penghasilan tambahan. Dari hobi membuat roti untuk keluarga, tak sedikit yang akhirnya berkembang menjadi bisnis rumahan dengan omzet jutaan rupiah per bulan.

    “Sekarang banyak sekali pelanggan kami yang awalnya hanya iseng membuat roti di rumah, lalu berkembang jadi usaha tetap. Peran alat seperti mixer roti itu penting banget karena membantu proses produksi jadi lebih cepat dan konsisten,” ujar Didit, teknisi senior dari Jaya Agung Mesin, salah satu penyedia peralatan dapur dan mesin industri untuk kebutuhan rumah tangga hingga skala usaha.

    Menurut Didit, penggunaan mixer roti yang tepat dapat meningkatkan efisiensi waktu dan menjaga kualitas adonan.

    “Kalau dulu menguleni adonan harus manual dan makan waktu lama, sekarang dengan mixer yang punya pengatur kecepatan dan kapasitas besar, prosesnya bisa selesai jauh lebih cepat,” jelasnya.

    Salah satu contoh pelaku usaha yang merasakan manfaatnya adalah Dewi (29), pemilik usaha roti rumahan di Bekasi. Ia mengaku, awalnya hanya membuat roti untuk konsumsi pribadi, namun setelah melihat peluang, mulai menjual ke tetangga dan teman-teman dekat. “Sekarang sudah bisa produksi setiap hari, pesanan makin banyak, bahkan saya punya satu karyawan,” ungkapnya.

  • Juru Parkir di Cakung Disiram Air Keras Saat Lerai Keributan – Page 3

    Juru Parkir di Cakung Disiram Air Keras Saat Lerai Keributan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seorang juru parkir jadi korban penyiraman air keras gegara melerai keributan yang terjadi di Jalan Raya Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Polisi pun turun tangan melakukan penyelidikan.

    Kasubdit Penmas Polda Metro AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan, tiga saksi telah dimintai keterangan terkait kejadian ini adalah EK, NP, dan AR.

    Menurut keterangan mereka, peristiwa itu terjadi sekira pukul 06.30 WIB. Korban, A, tengah berjaga di area parkir warung kopi ketika sekelompok remaja datang menggunakan tiga sepeda motor.

    Dari arah seberang, muncul pula rombongan lain sekira lima motor berboncengan, diduga berasal dari arah Bekasi. Awalnya mereka hanya saling berteriak dari kejauhan. Namun, situasi makin panas.

    “Kemudian dari kelompok yang dari bekasi teriak-teriak woy woy woy dan setelah itu mengejar ke remaja yang dari warkop,” kata Reonald dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    Korban yang mengetahui hal itu berusaha untuk meredam situasi. “Lanjut korban penjaga parkir berteriak ‘sudah jangan pada ribut, bubar bubar’,” ujar Reonald.

    Dia mengatakan, salah satu remaja turun dari motor dan menyiram air keras ke tubuh korban. Warga yang panik berhamburan membantu korban, sementara para pelaku kabur meninggalkan lokasi. Kejadian ini pun sudah dilaporkan ke Polsek Cakung. Kini, masih dalam tahap penyelidikan.

    “Kasus ditangani Polsek Cakung,” tandas dia.

  • Cuaca Hari Ini Rabu 22 Oktober 2025: Jakarta & Sekitarnya Berpotensi Diguyur Hujan Ringan hingga Petir – Page 3

    Cuaca Hari Ini Rabu 22 Oktober 2025: Jakarta & Sekitarnya Berpotensi Diguyur Hujan Ringan hingga Petir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wilayah Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mengalami cuaca berawan hingga hujan petir, pada Rabu (22/10/2025) hari ini. Demikianlah prakiraan cuaca hari ini.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan cuaca di seluruh wilayah Jakarta pada pagi hari diprediksi berawan tebal. Kemudian pada siang dan malam sebagian diprakirakan akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga petir.

    Sementara untuk cuaca di wilayah penyangga Jakarta, yaitu Kota Bogor dan Kota Depok, Jawa Barat diprediksi akan berawan tebal pada pagi hari, hujan dengan intensitas sedang pada siang hari, dan hujan dengan intensitas ringan pada malam hari.

    Kemudian di wilayah Tangerang, Banten diprediksi akan berawan tebal pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga malam hari.

    Kemudian di wilayah Bekasi, Jawa Barat akan berawan tebal pada pagi dan siang hari, hujan dengan intensitas ringan pada malam harinya.

    Berikut informasi prakiraan cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) selengkapnya, dikutip Liputan6.com dari laman resmi BMKG www.bmkg.co.id:

     Kota
     Pagi
     Siang 
     Malam 

     Jakarta Barat
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Jakarta Pusat 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Jakarta Selatan
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Jakarta Timur 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Petir

     Jakarta Utara 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Petir

     Kepulauan Seribu 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Petir

     Bekasi 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan

     Depok 
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Kota Bogor 
     Berawan Tebal
     Hujan Sedang
     Hujan Ringan

     Tangerang
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

    Musim kemarau tapi nyatanya hujan deras masih mengguyur. Menyikapi fenomena ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan adanya potensi cuaca ekstrem yang masih akan berlangsung hingga Oktober mendatang.

  • KPK Ungkap Kaitan Bisnis Tersangka Korupsi Katalis Chrisna Damayanto dengan Riza Chalid

    KPK Ungkap Kaitan Bisnis Tersangka Korupsi Katalis Chrisna Damayanto dengan Riza Chalid

    Jakarta

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keterkaitan bisnis antara tersangka kasus suap pengadaan katalis Pertamina, Chrisna Damayanto (CD), dengan saudagar minyak Muhammad Riza Chalid (MRC). Keterkaitan itu ada saat Chrisna masih menjabat di perusahaan teresbut.

    “Berdasarkan informasi yang kami terima, terkait skema bisnisnya, karena Saudara CD ini kalau tidak salah di anak perusahaan atau cucu perusahaan Pertamina yang ada di Singapura,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Berdasarkan skema yang ada, memang ada bisnis dengan perushaan yang terkait Riza Chalid. KPK tengah mendalami hal tersebut.

    “Jadi tentunya dari skema yang kami lihat, itu memang ada bisnis dengan perusahaan-perusahaan di mana perusahaan tersebut ada namanya, ada namanya saudara MRC (Riza Chalid) di perusahaan tersebut,” ucap dia.

    “Jadi ini sedang kita dalami juga, terkait dengan skema bisnisnya tersebut. Anak perusahaan di mana KD ini kalau tidak salah menjadi direktur utamanya. Kemudian ada bisnis, bisnis minyak, tata laksana minyak mentah dan lain-lainnya,” tambahnya.

    “Dalam perkara ini, KPK juga telah menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (17/7).

    Sementara tiga tersangka lainnya adalah Gunardi Wantjik (GW), Direktur PT Melanton Pratama; Frederick Aldo Gunardi (FAG), pegawai pada PT Melanton Pratama; dan Alvin Pradipta Adiyota (APA), pihak swasta.

    Selain itu, KPK telah menyita uang senilai Rp 1,3 miliar dalam perkara ini. KPK juga menyampaikan telah melakukan penggeledahan mulai 8 Juli 2025 di rumah Chrisna Damayanto dan Alvin Pradipta Adiyota kawasan Kota Bekasi. Kemudian, pada Selasa (15/7), KPK menggeledah rumah Gunardi Wantjik dan Frederick Aldo Gunardi di wilayah Jakarta Utara.

    Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, KPK menemukan dokumen hingga barang bukti elektronik yang diyakini memiliki kaitan dengan penerimaan gratifikasi Chrisna Damayanto.

    (ial/maa)

  • Bupati pastikan tidak ada jual beli jabatan di Bekasi

    Bupati pastikan tidak ada jual beli jabatan di Bekasi

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memastikan tidak ada praktik jual beli pada proses pengisian kursi jabatan di lingkup pemerintah daerah itu sebagaimana pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Bekasi mana. Di Kabupaten Bekasi tidak ada jual beli jabatan,” kata Ade di Cikarang, Selasa.

    Dia menegaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk melakukan pengisian, rotasi maupun mutasi jabatan dengan proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap tahapan seleksi pejabat di wilayah Kabupaten Bekasi.

    “Di kabupaten enggak ada jual beli jabatan kan sudah didampingi KPK, kita komitmen,” ucapnya.

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan praktik jual beli jabatan di pemerintah daerah masih terjadi sampai saat ini, salah satunya di Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan data yang dilaporkan KPK dalam kurun tiga tahun terakhir.

    Hal tersebut disampaikan Purbaya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta yang turut disiarkan melalui media sosial Youtube Kemendagri. Ia meminta pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran.

    “Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan,” ucapnya.

    Menkeu pun mengutip laporan KPK yang menekankan jual beli jabatan, gratifikasi dan intervensi pengadaan di lingkungan pemerintah daerah sebagai titik-titik risiko kebocoran anggaran daerah.

    “KPK bilang sumber risiko ya masih itu-itu saja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu enggak dibereskan, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan,” ucapnya.

    Dia juga mengungkapkan hasil survei penilaian strategis (SPI) tahun 2024 menyebut hampir semua pemerintah daerah masuk kategori zona merah atau rentan. Kemudian ada 67 pemerintah provinsi dan 69 pemerintah kabupaten yang masuk kategori zona merah.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Juru parkir disiram air keras oleh orang tak dikenal di Jaktim

    Juru parkir disiram air keras oleh orang tak dikenal di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Seorang juru parkir berinisial A yang tengah bekerja di sebuah warung kopi di kawasan Pulogebang, Jakarta Timur, menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh orang tak dikenal.

    “Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (20/10) sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Pulogebang LM.25 TL Auri, depan warung rokok RT 001/RW 004, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung,” kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Reonald menjelaskan peristiwa tersebut berawal saat korban sedang berjaga di area parkir warung kopi. “Saat itu, korban melihat enam remaja menggunakan tiga sepeda motor keluar dari warung kopi menuju arah lampu merah,” katanya.

    Tidak lama kemudian, datang lima motor lain yang berboncengan dari arah Bekasi, berisi sekitar sepuluh orang. Kedua kelompok itu kemudian berpapasan di depan lokasi dan saling berteriak menantang.

    “Korban yang panik melihat situasi mulai ricuh berusaha menenangkan mereka, namun, seorang remaja tiba-tiba turun dari motor dan menyiramkan cairan air keras ke tubuh korban,” kata Reonald.

    Akibatnya korban langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, para pelaku melarikan diri usai kejadian.

    Reonald menjelaskan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi, yakni EK, NP, dan AR, serta sedang memburu para pelaku yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

    “Hingga kini, motif pasti pelaku masih belum diketahui,” katanya.

    Saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh Polsek Cakung dan tim masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4
                    
                        Kasus Suap Audit BPK yang Disoroti Menkeu Purbaya
                        Nasional

    4 Kasus Suap Audit BPK yang Disoroti Menkeu Purbaya Nasional

    Kasus Suap Audit BPK yang Disoroti Menkeu Purbaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kasus korupsi berkaitan dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sorong Papua dan Meranti Riau sebagai contoh hambatan pembangunan. Kasus apa itu?
    “Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus daerah, audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ucap Purbaya dalam Rapat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (20/10/2025).
    Kata Purbaya, masalah korupsi di daerah mengakibatkan kebocoran anggaran dan menghambat pembangunan.
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , kasus yang berkaitan dengan audit BPK di Meranti terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK tahun 2023.
    Bupati Kepualauan Meranti, Riau, Muhammad Adil, kena OTT KPK pada 7 April 2023 lalu.
    KPK menyampaikan sangkaan bahwa Muhammad Adil melakukan suap kepada BPK agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian.
    “Lalu, agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti pada 2022 mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh wajar tanpa pengecualian (WTP), Adil dan Fitri (Kepala BPKAD) memberikan uang sejumlah sekitar Rp 1,1 miliar pada M Fahmi Aressa selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, 7 April 2023.
    Singkat cerita, dalam perkara pokoknya, Adil divonis 9 tahun penjara, denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 17 miliar.
    Auditor BPK Riau, M Fahmi Aressa divonis 4 tahun 3 bulan penjara dalam kasus suap Muhammad Adil.
    Kasus audit BPK di Sorong yang disinggung Purbaya adalah kasus yang menjerat mantan Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso.
    Yan, Kepala BPKAD Efer Segidifat, serta staf BPKAD Maniel Syafle didakwa memberikan uuang sebanyak Rp 450 juta kepada tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat untuk mengkondisikan hasil pemeriksaan keuangan Kapubaten Sorong 2022-2023.
    Perbuatan para pemeriksa BPK diduga melanggar Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
    Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 13 UU Nomor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
    Kasus ini bermula ketika ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT yang dilakukan BPK di Papua Barat Daya.
    Efer dan Maniel selaku pejabat Pemkab Sorong berkomunikasi dengan pihak BPK bernama Abu dan David pada Agustus 2023. Abu dan David adalah kepanjangan tangan dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Patrice Lumumba Sihombing.
    Menurut Ketua KPK teradahulu, Firli Bahuri, pertemun itu menyepakati penghilangan temuan BPK.
    “Adapun rangkaian komunikasi tersebut di antaranya pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada,” papar Firli selaku Ketua KPK pada 13 November 2023.
    Kabar terbaru, mantan Pj Bupati Yan Piet Mosso dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari pada 23 April 2024.
    Ever Segidifat dan Menuel dijatuhi pidana pejara 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Purbaya Sebut Jual Beli Jabatan di Bekasi, Kasus Apa Itu?
                        Nasional

    3 Purbaya Sebut Jual Beli Jabatan di Bekasi, Kasus Apa Itu? Nasional

    Purbaya Sebut Jual Beli Jabatan di Bekasi, Kasus Apa Itu?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada kasus jual beli jabatan di Bekasi, Jawa Barat. Kasus apa itu?
    Kasus jual beli jabatan disebut Purbaya saat dia mengulas secara umum kasus-kasus yang terjadi selama tiga tahun terakhir di pelbagai daerah.
    “Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus daerah, audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ucap Purbaya dalam Rapat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (20/10/2025).
    Kata Purbaya, masalah korupsi di daerah mengakibatkan kebocoran anggaran dan menghambat pembangunan.
    Lantas, bagaimana sebenarnya kasus jual beli jabatan di Bekasi?
    Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, membantah ada praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya.
    “Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan, sekarang
    lu
    merasakan enggak? Dengar enggak?,” ujar Tri saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Selasa (21/10/2025).
    Tri memastikan bahwa seleksi pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi sudah dilakukan dengan terbuka dan transparan.
    Berdasarkan catatan pemberitaan
    Kompas.com
    , kasus jual beli jabatan pernah terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
    Pada 5 Januari 2022, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus proyek dan jual beli jabatan. Salah satu dari 12 orang yang kena OTT adalah Rahmat Effendi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bekasi.
    Rahmat Effendi didakwa menerima Rp 10 miliar dari persekongkolan pengadaan barang dan jasa.
    Soal jual beli jabatan, dia juga didakwa meraup Rp 7,1 miliar dari setoran para ASN di lingkungan Pemkot Bekasi.
    Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Rahmat Effendi atau biasa disebut sebagai Pepen karena terbukti bersalah dalam suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
    Rahmat Effendi dijerat dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hak politik Rahmat untuk dipilih turut dicabut selama lima tahun setelah hukuman penjara selesai dilaksanakan.
    Hukuman terhadap eks Wali Kota Bekasi itu kemudian diperberat di tingkat banding menjadi 12 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim mewajibkan Pepen membayar pidana denda senilai Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
    Rahmat Effendi kemudian mengajukan Peninjauan Kembali atau PK. 7 Agustus 2024, MA menolak PK yang diajukan Rahmat Effendi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Bantah Purbaya, Walkot Bekasi: Enggak Ada Jual Beli Jabatan
                        Megapolitan

    10 Bantah Purbaya, Walkot Bekasi: Enggak Ada Jual Beli Jabatan Megapolitan

    Bantah Purbaya, Walkot Bekasi: Enggak Ada Jual Beli Jabatan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membantah adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi.
    Hal ini diungkapkan Tri Adhianto untuk membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut ada praktik jual beli jabatan di Bekasi.
    “Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan, sekarang lu merasakan enggak? Dengar enggak?,” ujar Tri saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Selasa (21/10/2025).
    Tri memastikan, seleksi pegawai dilingkungan Pemkot Bekasi sudah dilakukan dengan terbuka dan transparan.
    “Lebih baik masyarakat yang menilai. Kita kan sudah melakukan open bidding itu mulai dari pertama pada waktu kita membuka tentang jabatan direksi di BUMD, itu kan
    clear
    tahapannya,” kata dia.
    “Kemudian pada saat kita melakukan asesmen terkait dengan perputaran yang dilakukan di eselon 2 itu sudah selesai,” lanjut dia.
    Ia mengatakan, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri.
    “Saya kira juga kita sajikan dengan data dan administrasi dengan progres yang sama. Dan hari ini kan sedang berproses nih yang di asesmen Polri, eselon 2. Jadi saya kira rasanya sih jauh dari itulah (jual beli jabatan),” ucap dia.
    Tri tetap berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya, termasuk pungutan liar (pungli).
    “Kalau memang ada pungli yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kota Bekasi, saya ganti dua kali lipat. kemudian oknum itu akan kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar dia.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa masih ada jual beli jabatan yang terjadi di daerah, yang menyebabkan bocornya anggaran pembangunan.
    Hal tersebut berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir.
    “Data KPK juga mengingatkan kita bahwa dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola (pemda) ini belum selesai,” ujar Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.