kab/kota: Bekasi

  • Layanan Samsat Keliling tersedia di 14 wilayah Jadetabek pada Kamis

    Layanan Samsat Keliling tersedia di 14 wilayah Jadetabek pada Kamis

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), pada Kamis.

    Sejumlah syarat harus diperhatikan sebelum membayar pajak kendaraan, yakni membawa beberapa dokumen seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, Samsat Keliling tersedia di lokasi sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan halaman parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 09.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 15.00-17.00 WIB

    8. Ciledug di Giant Poris Batu Ceper Tangerang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB

    9. Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.00 WIB

    10. Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Halaman GTown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Kota Bekasi di Pizza HUT Jatiasih pukul 08.00-12.00 WIB

    12. Kabupaten Bekasi di Pasar Sentral Cikarang pukul 09.00-12.00 WIB

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan kantor Kelurahan Sukamaju pukul 08.00-12.00 WIB

    14. Cinere di Kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00-11.00 WIB.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cerita Warga Bertahan 5 Jam di Atap Saat Banjir Besar Bekasi…
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Maret 2025

    Cerita Warga Bertahan 5 Jam di Atap Saat Banjir Besar Bekasi… Megapolitan 13 Maret 2025

    Cerita Warga Bertahan 5 Jam di Atap Saat Banjir Besar Bekasi…
    Editor
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Air datang tanpa ampun. Dalam hitungan jam, kawasan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi, tenggelam dalam kepungan banjir yang tak terduga pada Selasa (4/3/2025).
    Sagino (51), petugas kebersihan SMAN 21 Bekasi, hanya bisa menatap dengan cemas saat air mulai naik, menelan rumah-rumah, sekolah, dan jalanan yang biasa dilalui.
    Tak ada waktu berpikir panjang. Sugiono bersama istri, Sri Yumairini dan anaknya, Ema Nur Aisyah bergegas mencari tempat lebih tinggi.
    Kala itu, jam menunjukkan pukul 04.00 WIB. Kali Bekasi yang mengalir tak jauh dari tempat tinggalnya telah berstatus siaga satu.
    Sugiono bersama istri dan anaknya bergegas menuju SMAN 21 Bekasi, dengan harapan menemukan tempat lebih aman.
    Di sana, mereka bertemu dengan dua petugas keamanan sekolah, Dani dan Sayadi, serta Kepala SMAN 21 Bekasi, Mohammad Ilyas.
    Namun, kenyataan berkata lain. Air ketika itu justru datang lebih cepat dari dugaan, merayap naik tanpa ampun.
    “Habis sahur itu air mulai naik terus. Saya buka pintu ruangan Wakil Kepala Sekolah, ada sebagian berkas-berkas saya naikkan ke meja,” kata Sugiono, Selasa (11/3/2025), dikutip dari Tribun Bekasi.
    Tapi banjir tak memberi mereka waktu untuk bersiap lebih lama. Sagino bergegas meminta Dani mematikan seluruh panel listrik di sekolah agar tak ada bahaya lain selain air yang tak terkendali.
    Ruangan kelas 12 dijadikan tempat berkumpul, satu-satunya tempat yang dianggap lebih tinggi. Tapi, air terus masuk, merendam seisi ruangan demi ruangan.
    Sagino tak tinggal diam. Dia menyusun meja-meja sebagai pijakan agar mereka tak tenggelam dalam ketinggian air yang terus meninggi.
    “Saya tidak menyangka kalau airnya setinggi ini, saya pikir satu meter cukup, tahunya terus naik,” ucap Sugiono mengenang.
    Ketika meja yang disusun mulai bergoyang diterpa arus deras, Sagino tahu, mereka butuh rencana lain.
    Tak ada pilihan lain. Dengan sisa tenaga, Sugiono menendang plafon hingga jebol, memberi jalan bagi mereka untuk naik ke bagian atas ruangan yang terbuat dari baja ringan.
    “Waktu itu mejanya saya susun ada dua meja, tapi kan mejanya goyang terus dan akhirnya saya jebol plafon karena air semakin tinggi. Kami tidak bisa bertahan begitu saja,” katanya.
    Namun, bahkan di ketinggian, rasa aman masih belum mereka temukan. Air terus naik, semakin mendekat ke tempat mereka bertahan.
    Sagino kembali berinisiatif. Dengan cepat, ia meminta Dani dan Sayadi untuk menjebol genting, memberi jalan bagi mereka agar bisa memanjat lebih tinggi lagi.
    “Akhirnya kami berenam itu naik ke atas genting semua. Pas saya sampai di atas itu, air di bawah jalanan sudah dua meter lebih dan seluruh gedung sekolah tertutup air,” katanya dengan suara bergetar.
    Dari atas genting, mereka hanya bisa menatap ke sekeliling dengan rasa ngeri.
    Kota yang biasa mereka kenali ketika itu hanyalah hamparan air berwarna cokelat pekat, menelan rumah-rumah dan gedung-gedung tanpa ampun.
    Dinginnya udara malam semakin menusuk, membuat ketakutan dan kepanikan terasa semakin nyata.
    Sagino menyadari, mereka benar-benar sendirian dalam kegelapan malam, tanpa tahu kapan bantuan akan datang.
    “Banjir kali ini lebih parah dari tahun 2020. Dulu air cuma setinggi spion motor, sekitar satu meter. Sekarang? Sekarang dua meter lebih, bahkan di daerah rendah bisa sampai lima meter,” kata Sugiono.
    Waktu berjalan lambat. Lima jam berlalu di atas genting, hanya berharap dan berdoa agar pertolongan segera datang.
    Akhirnya, perahu penyelamat tiba. Namun, evakuasi bukan hal yang mudah.
    Jumlah korban yang harus dievakuasi begitu banyak, sementara perahu karet sangat terbatas. Prioritas diberikan kepada anak-anak, lansia, dan mereka yang sakit.
    “Dari jam 06.00 pagi saya telepon anak saya yang ada di luar lokasi banjir minta bantuan evakuasi, baru jam 11.00 siang saya bisa dievakuasi,” tutur Sagino.
    Bahkan setelah ia dan keluarganya diselamatkan, Ilyas, Dani, dan Sayadi masih harus menunggu. Mereka baru bisa dievakuasi pada pukul 15.00 sore, setelah berjam-jam tambahan dalam ketidakpastian.
    Kini, meskipun air telah surut dan kehidupan berangsur normal, ingatan tentang malam itu masih membekas kuat dalam benak Sagino.
    “Masih aja suka kepikiran peristiwa itu, membekas aja,” ucapnya lirih.
    Lima jam di atap bukan sekadar kisah bertahan hidup, tetapi juga pengingat akan keganasan alam yang bisa datang kapan saja.
    Banjir kali ini bukan hanya merendam rumah-rumah, tetapi juga meninggalkan luka di hati mereka yang mengalaminya secara langsung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jabar Urutan Pertama Terjadinya Bencana Hidrometeorologi

    Jabar Urutan Pertama Terjadinya Bencana Hidrometeorologi

    BANDUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mengungkapkan Provinsi Jabar tercatat sebagai urutan pertama terjadinya bencana hidrometorologi se-Indonesia.

    Berdasarkan data dari BPBD Jawa Barat, dari Januari 2025, sampai dengan Maret 2025 tercatat ada 324 bencana yang terdiri dari banjir (73 kejadian), tanah longsor (98 kejadian, dan cuaca ekstrem (153 kejadian). Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 bencana selesai ditangani dan sisanya dalam proses.

    “Sampai saat ini di Indonesia berdasarkan data BNPB, Jawa Barat ini menempati urutan pertama dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 10 Maret 2025 tertinggi di Indonesia terutama di bencana hidrometeorologi,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Anne Hermadiane Adnan, di Bandung, Rabu, 12 Maret dilansir ANTARA.

    Anne mengungkapkan, ada beberapa jenis bencana yang tercatat paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat. Misalnya banjir, longsor, angin kencang, dan beberapa lainnya yang termasuk bencana hidrometeorologi.

    Atas banyaknya kejadian ini, kata Anne, sedikitnya sembilan sembilan daerah telah menetapkan status tanggap darurat kebencanaan karena bencana yang terjadi di daerah tersebut tergolong berat dan besar.

    Sembilan daerah tersebut beberapa di antaranya yaitu Kabupaten Indramayu, Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Sukabumi.

    “Saat ini dari tanggal 1 (Januari 2025) sampai hari kemarin ini sudah ada sembilan sembilan daerah yang tanggap darurat,” ujar dia.

    Anne mengatakan masyarakat dan pemerintah di sembilan daerah yang sudah menetapkan status tanggap darurat kebencanaan itu, harus melakukan mitigasi kebencanaan agar efek yang terjadi tidak makin besar.

    Atas berbagai kejadian bencana yang otomatis ada anggaran yang harus dikeluarkan, Anne mengatakan anggaran untuk penanganan dan mitigasi saat ini masih belum bisa diketahui.

    “Nah, ini prakiraannya agak susah karena kami tidak tahu berapa, katakanlah prakiraan nominal yang dikeluarkan oleh logistik, kami juga didukung oleh BNPB. Kemudian oleh Kementerian Sosial dan beberapa instansi lainnya,” kata dia.

    Sementara untuk antisipasi terjadinya peristiwa kebencanaan, lanjut Anne, yaitu dengan memperbaiki infrastruktur atau tata ruang di wilayah resapan air.Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan membongkar objek wisata di kawasan puncak, Bogor.”Kalau infrastruktur sekarang sudah digencar oleh Pak Gubernur ya, karena itu yang paling susah. Yang paling sulit itu adalah mitigasi struktural dan sosial. Nah, sosial ini termasuk adalah perilaku masyarakat yang mengubah lahan untuk kegiatan s

  • Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Rabu (12/3) masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Kamis pagi ini.

    Di antaranya mulai dari rencana pembentukan tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan untuk melaporkan kinerja APBN.

    Berikut sajian rangkuman berita pilihan.

    Luhut dan Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Bandara Soetta jadi bandara penerbangan terbaik di Asia Pasifik

    PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengungkapkan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, terpilih menjadi bandara penerbangan terbaik di kawasan Asia Pasifik versi Airports Council International (ACI).

    Bandara Soetta sendiri, sebelumnya berhasil meraih penghargaan prestisius dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Awards 2024, dengan dinobatkan sebagai Best Airport over 40 Million Passengers in Asia-Pacific.

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana melalui keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari transformasi layanan yang terus dilakukan peningkatan olah jajarannya.

    Baca selengkapnya.

    Menhut segel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu DAS Bekasi

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menyegel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Jawa Barat.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Menhut menyebut pengelola akan dipanggil untuk pengumpulan data.

    “Untuk di kawasan hutan di Bogor, kami sudah membuat papan pengumuman terhadap 29 unit villa atau taman wisata yang kemungkinan besar melanggar undang-undang dengan melakukan aktivitas tanpa izin di dalam kawasan hutan,” ujar Menhut Raja Antoni.

    Baca selengkapnya.

    Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa indikasi sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebesar 6,3 persen.

    “Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen,” ujarnya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk melaporkan kinerja APBN.

    Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama kurang lebih 2 jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Tancap Gas, Bangunan di Bantaran Sungai Bakal Disterilkan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Tancap Gas, Bangunan di Bantaran Sungai Bakal Disterilkan Megapolitan 13 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Tancap Gas, Bangunan di Bantaran Sungai Bakal Disterilkan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    meninjau bantaran sungai bersertifikat yang terdampak longsor akibat banjir di Kampung Babelan, Kabupaten Bekasi.
    Kunjungan tersebut berlangsung pada Rabu (12/3/2025) pagi. Setibanya di lokasi, Dedi langsung menuju bangunan yang terletak di bantaran sungai.
    Dedi menyaksikan sebagian bantaran sungai yang telah longsor sebagai akibat dari dampak banjir.
    Ia meninjau langsung kondisi tanah di bantaran sungai tersebut didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kepala Desa Babelan, Saidih.
    Selama peninjauan, Dedi sempat bertanya pada warga yang memiliki bangunan di sekitar bantaran sungai mengenai kepemilikan sertifikat.
    Setelah melakukan peninjauan, Dedi menegaskan bahwa ia akan menertibkan bangunan yang berada di
    bantaran sungai Bekasi
    .
    Ia mencatat, bantaran sungai di wilayah tersebut dipenuhi berbagai bangunan, mulai dari rumah hingga toko.
    “Saya melihat sepanjang sungai yang ada di sini, seluruh daerah aliran sungai di sini dipenuhi warung dan toko, ke depan akan saya tertibkan,” ungkap Dedi.
    Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, tujuan dari penertiban tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat Bekasi, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri.
    “Ditertibkan untuk kepentingan orang Bekasi sendiri, bukan kepentingan gubernur,” tegasnya.
    Dedi juga mengeluarkan larangan bagi warga untuk membangun rumah di bantaran sungai.
    Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya kejadian rumah warga yang hanyut saat banjir melanda.
    “Tidak boleh lagi kita bangunkan rumah, rumahnya tidak boleh ada di bantaran sungai, apalagi di daerah aliran sungai,” tegas Dedi.
    Ia menekankan, penting bagi warga untuk memperhatikan status tanah sebelum memutuskan untuk membangun rumah.
    “Kita lihat status rumahnya dahulu, itu tanah apa. Jika itu tanah sungai, kenapa bangun rumah di daerah aliran sungai, itu kan enggak boleh,” tambah Dedi.
    Meskipun ada larangan tersebut, Dedi memastikan pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap rumah-rumah yang sudah telanjur dibangun di bantaran sungai.
    “Karena ini adalah bencana, pemerintah akan memberikan perhatian khusus,” ungkapnya.
    Dedi berencana untuk bernegosiasi dengan pemilik rumah yang berada di
    bantaran Sungai Bekasi
    .
    Ia mencatat, bantaran sungai di wilayah tersebut dipenuhi berbagai bangunan, mulai dari rumah hingga warung.
    “Jika warga merasa punya sertifikat dan ada bangunan, nanti kami negosiasikan sambil berjalan,” ujarnya.
    Ia juga menjelaskan, normalisasi sungai di Bekasi harus berjalan lancar, mengingat banyak warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai tersebut.
    “Saya tidak mau pekerjaan ini terhambat karena ini adalah daerah aliran sungai. Hari Senin sudah diputuskan bagaimana status daerah aliran sungai,” jelas Dedi.
    Ia menyatakan Pemprov tidak akan ragu untuk mencabut sertifikat yang telah diterbitkan dalam kurun waktu kurang dari lima tahun.
     
    “Kalau sertifikatnya belum lima tahun digugurkan. Kalau sertifikatnya lebih dari lima tahun, maka ini dikasih kerohiman,” ungkap Dedi, saat ditemui Kompas.com di Gedung BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
    Dedi mengungkapkan, ia telah berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, terkait masalah ini.
    Dedi menyampaikan, ia akan menurunkan 40 alat berat untuk normalisasi Kali Bekasi.
    “Progres pengerjaan sekarang sudah kembali berjalan. Hari ini baru tiga alat berat diturunkan, besok saya perintahkan 40 alat untuk turun,” ungkapnya.
    Normalisasi Kali Bekasi
    ini merupakan salah satu bentuk penanganan banjir, dan Dedi meminta dukungan dari aparat keamanan untuk menjaga proses ini.
    “Saya minta seluruh aparat keamanan di sini, baik dari polsek maupun koramil, menjaga kegiatan ini karena bermanfaat bagi kepentingan warga,” ujar Dedi.
    Ia menegaskan, normalisasi kali ini harus tetap berjalan.
    “Yang penting bagi saya, ini harus jalan,” tegasnya.
    (Tim Redaksi: Rachel Farahdiba Regar, Nicholas Ryan Aditya, Robertus Belarminus)

     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Jabar berkomitmen tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya

    Gubernur Jabar berkomitmen tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya

    Salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen bencana banjir yang terjadi pada tahun ini merupakan banjir yang terakhir, dan tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya.

    “Kami bekerja untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemimpin nasional kita Pak Presiden RI Prabowo Subianto agar banjir tahun ini adalah banjir yang terakhir, tidak boleh lagi ada banjir berikutnya,” ujar Dedi di Jakarta, Rabu (12/3).

    Menurut dia, salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.

    Pertama, di hulu daerah resapan airnya terdiri atas kawasan gunung, hutan, dan areal perkebunan itu berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elite, menjadi kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi.

    “Sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan hujan ekstrem karena masih di kisaran 20—30 mm, berarti masih relatif rendah menurut saya,” katanya.

    Masalah kedua, di bantaran sungainya berubah juga, sudah terjadi penyempitan, kemudian pendangkalan, bahkan daerah aliran sungainya diisi oleh areal permukiman, termasuk dahulu banyak sekali rumah, perumahan-perumahan berizin itu mengambil daerah aliran sungai sebagai bibir dari areal perumahan itu.

    “Ketika Kementerian Pekerjaan Umum (PU) zaman itu memagar daerah aliran sungainya, pagarnya malah dijebol. Ketika terjadi banjir, airnya masuk ke areal perumahan. Ini juga menjadi konsep kami didiskusikan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait,” ujar Dedi.

    Ketiga, lanjut dia, di daerah hilirnya itu juga banyak daerah rawa yang diuruk, kemudian daerah sawah diuruk atau areal persawahan di tengahnya, di tata ruangnya ada areal permukiman, kemudian akhirnya banjir hampir 2,5 meter.

    “Ketiga hal ini, tadi kami diskusikan secara bersama kalau provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan areal perkebunan, kehutanan, dan daerah aliran sungai, kemudian Menteri PKP juga akan mengeluarkan peraturan menteri (permen). Namun, ini masih dalam kajian,” kata Dedi.

    Selain itu, Dedi juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan mengadopsi rumah panggung yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan digunakan di Muara Angke, Jakarta Utara.

    “Kemudian yang berikutnya, yang menjadi konsen kami saat ini adalah mendesain rumah panggung, ini kami bisa di daerah Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang, Bekasi, lalu Purwakarta daerah pegunungan,” katanya.

    Dedi melanjutkan, “Sukabumi yang saya sampaikan kemarin, ternyata barusan ditemukan formula desain rumah panggung itu sudah dilaksanakan sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kemudian dikonsepkan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) dan sudah digunakan di Muara Angke sekarang. Nanti itu akan diadopsi juga oleh Pemprov Jabar.”

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP – Gubernur Jabar bahas mitigasi bencana terkait perumahan

    Menteri PKP – Gubernur Jabar bahas mitigasi bencana terkait perumahan

    Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

    “Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan,” ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

    Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

    “Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami,” katanya.

    Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. “Hukum harus ditegakkan,” katanya.

    Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

    Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

    “Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir,” ujar Ara.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

    “Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem,” kata Dedi.

    Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Menhut segel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu DAS Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menyegel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Jawa Barat.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Menhut menyebut pengelola akan dipanggil untuk pengumpulan data.

    “Untuk di kawasan hutan di Bogor, kami sudah membuat papan pengumuman terhadap 29 unit villa atau taman wisata yang kemungkinan besar melanggar undang-undang dengan melakukan aktivitas tanpa izin di dalam kawasan hutan,” ujar Menhut Raja Antoni.

    “Mekanismenya nanti tempat-tempat yang sudah dipasang segel itu akan dipanggil, untuk pengumpulan data, pengumpulan dokumen, secara legalnya seperti apa pada ujungnya nanti akan tetap ada penegakan hukum sesuai aturan Kehutanan,” kata dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Menhut Raja Antoni mengatakan, nantinya jika 29 bangunan yang telah disegel ini terbukti melanggar maka pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti dilakukannya pembongkaran hingga denda.

    “Kalau seandainya nanti sudah sampai pada kesimpulan bahwa mereka yang 29 ini melanggar tentu ada berbagai macam jenis sanksi, seperti dibongkar, denda,” ujar Menhut.

    Ia menyebut beberapa bangunan ilegal di kawasan hutan ini diantaranya vila, tempat wisata, hingga rumah.

    Menhut Raja Antoni menegaskan kepada jajarannya agar penertiban dilakukan tidak hanya karena adanya momentum, tapi akan terus ditindaklanjuti dengan serius.

    “Ini yang ada di kawasan hutan, yang di kawasan hutan di kami diidentifikasi ada 29 kita pasang plang, yang menandakan pada masyarakat bahwa kami hadir,” kata Menhut.

    “Kami ingatkan ke jajaran jangan ‘panas-panas tai ayam’, lagi ada bencana semua bicara bencana terus ada penertiban, seminggu atau dua minggu orang udah lupa didiemin lagi. Kita harus hadir untuk menjaga alam, agar bencana alam ini tidak terjadi lagi,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko AHY evaluasi PLTSa di 12 kota, sebut hanya berjalan di dua kota

    Menko AHY evaluasi PLTSa di 12 kota, sebut hanya berjalan di dua kota

    Tempat lain masih ada tantangan di sana sini. Di sinilah kami ingin mengevaluasi, mana saja yang perlu dicarikan solusinya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Pemerintah mengevaluasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di 12 kota guna memastikan seluruh PLTSa dapat optimal mengolah sampah.

    PLTSa di 12 kota itu dibangun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

    “Ada Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Artinya, sudah berjalan sekitar 7 tahun, ditetapkan ada 12 kota di Indonesia yang harus fokus pada pengolahan sampah, bahkan diharapkan bisa mengonversi sampah menjadi energi. Nah, kita tahu belum semuanya berjalan,” kata Menko AHY saat jumpa pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Disebutkan bahwa saat ini hanya dua PLTSa yang operasional, yaitu PLTSa Benowo di Surabaya (Jawa Timur) dan PLTSa Putri Cempo Solo di Surakarta (Jawa Tengah).

    “Tempat lain masih ada tantangan di sana sini. Di sinilah kami ingin mengevaluasi, mana saja yang perlu dicarikan solusinya,” kata AHY.

    Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menetapkan 12 kota yang menjadi lokasi pembangunan PLTSa. Kota-kota itu mencakup Jakarta, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

    Menko AHY bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana, Rabu, terkait dengan pengelolaan sampah nasional.

    Presiden, dalam rapat itu, memerintahkan AHY untuk membentuk satuan tugas (satgas) percepatan terkait dengan infrastruktur dan elemen-elemen terkait dengan pengolahan dan penanganan sampah secara nasional.

    “Kami ingin pendekatannya seefektif mungkin, tidak boleh parsial sehingga justru tidak tepat sasaran, kurang efisien, dan akan berkepanjangan,” kata AHY menjawab pertanyaan wartawan mengenai kerja satgas.

    AHY melanjutkan, “Kita harus hadirkan yang berkelanjutan, dan ini yang akan kami garap, dan tentunya bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga, perlu penganggaran, dan perlu eksekusi yang baik, dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi suatu keharusan.”

    Ia lantas mengemukakan bahwa satgas percepatan penanganan sampah nasional itu akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri.

    “Kami juga membuka potensi skema kerja sama dengan swasta, dan apa pun, siapa pun yang akan kami libatkan tentunya diharapkan bisa menjadi satu tim yang kuat,” kata AHY.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lahan di Sekitar Sungai Cikeas Sudah Bersertifikat & Jadi Rumah

    Lahan di Sekitar Sungai Cikeas Sudah Bersertifikat & Jadi Rumah

    Jakarta, CNBC Indonesia –Saat meninjau bantaran sungai Bekasi pada hari Selasa kemarin, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikejutkan oleh fakta bahwa tanah di sekitar sungai yang seharusnya dalam proyek pelebaran sungai, kini telah berubah menjadi permukiman dan bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan.

    Selengkapnya dalam Propety Point, CNBC Indonesia (Rabu, 12/03/2025)