Rute Baru MRT Fatmawati–Taman Mini Akan Lintasi 10 Stasiun, Ini Daftarnya
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
MRT Jakarta menyiapkan rute baru Fatmawati–Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang akan berhenti di 10 stasiun.
Jalur ini menjadi bagian dari pengembangan fase empat
MRT
Jakarta dalam perluasan layanan transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya.
Selain menghubungkan kawasan selatan dan timur, jalur baru ini juga dirancang terintegrasi dengan sejumlah moda transportasi lain, di antaranya LRT Jabodebek.
Dalam konferensi pers peresmian Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menjelaskan tahapan pembangunan serta keterkaitannya dengan proyek MRT lainnya.
“Tentu itu akan dilakukan setelah konstruksi fase tiga yakni lintas timur–barat (east–west) rute Medan Satria–Tomang selesai. Fase ini targetnya mulai tahun depan,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, Rabu (10/12/2025) dikutip dari
Antara
.
Ia menambahkan bahwa perusahaan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar pembangunan dapat berlangsung tanpa hambatan.
Adapun 10 stasiun yang akan dilintasi
rute baru MRT
Fatmawati–TMII, yakni:
Pada 2026, MRT Jakarta menargetkan memulai konstruksi lintas timur–barat dari Medan Satria, Bekasi hingga Tomang dengan panjang 24,5 kilometer, sesuai mandat perluasan jaringan rel di Jabodetabek.
Rute Fatmawati–TMII juga diproyeksikan tersambung dengan MRT fase satu (Lebak Bulus–Bundaran HI), LRT Jabodebek, KRL, dan Transjakarta sehingga mempermudah perpindahan antarmoda di sejumlah titik.
Proyek fase empat akan menggunakan skema kerja sama badan usaha dengan pemerintah (KPBU) dan tidak lagi mengandalkan pembiayaan JICA seperti fase sebelumnya.
Rencana lintasan yang melewati 10 stasiun tersebut diharapkan meningkatkan aksesibilitas kawasan selatan–timur megapolitan Jakarta serta memperkuat konektivitas antarmoda.
MRT Jakarta menegaskan pentingnya dukungan publik dan pemangku kepentingan agar seluruh tahapan perencanaan, pembebasan lahan, dan konstruksi berjalan sesuai target.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Bekasi
-
/data/photo/2023/10/26/6539d7574a955.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Rute Baru MRT Fatmawati–Taman Mini Akan Lintasi 10 Stasiun, Ini Daftarnya Megapolitan
-

4 Orang Ditemukan Tewas dalam Mobil di Tol Tegal
Tegal –
Empat orang ditemukan tewas dalam sebuah mobil di ruas tol Pejagan-Pemalang, Km 284, tepatnya masuk wilayah Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Belum diketahui penyebab kematian korban.
Dilansir detikjateng, Jumat (12/12), Kapolres Tegal, AKBP Bayu Prasatyo, mengemukakan kejadian ini terungkap pada Kamis (11/12) pagi pukul 06.00 WIB. Ia mengungkap awalnya pada Kamis dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver bernomor polisi B 1973 KVA berhenti di Km 250.
Karena berhenti cukup lama, petugas tol mendatangi untuk melihat kondisinya. Setiba di lokasi, petugas mendapati pengemudi dalam kondisi lemah.
Petugas medis tol kemudian didatangkan dan melakukan pemeriksaan kondisi pengemudi. Petugas menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit, namun pengemudi menolak dan menandatangani surat pernyataan sebelum kembali melanjutkan perjalanan.
Mobil kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur dan sekitar pukul 06.00 WIB, kendaraan tersebut kembali ditemukan terparkir di Km 284+800. Petugas tol mencoba melakukan pengecekan dengan mengetuk pintu dan jendela, namun tidak mendapatkan respons.
1. IW, laki-laki, Pacitan, 23-02-1986, wiraswasta, alamat Jl. Melati Raya Blok CF 2/58, Desa Jatisari, Kota Bekasi.
2. PRW, laki-laki, Pacitan, 15-11-1985, wiraswasta, alamat Dare RT 02/007, Desa Bubakan, Kabupaten Pacitan.
3. WY, perempuan, Pacitan, 01-04-1987, ibu rumah tangga, alamat Jl. Melati Raya Blok CF2/58, Desa Jatisari, Kota Bekasi.
4. Seorang anak balita.Simak selengkapnya di sini
(isa/isa)
-
/data/photo/2025/12/11/693a7f47b8733.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Lelang Proyek Pengadaan, Pintu Masuk Kepala Daerah Korupsi Uang Rakyat
Lelang Proyek Pengadaan, Pintu Masuk Kepala Daerah Korupsi Uang Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekali lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi lewat pintu masuk pengadaan proyek.
Kepala daerah tersebut adalah Bupati Lampung Tengah,
Ardito Wijaya
, yang ditangkap di daerah tempat ia memimpin, pada Rabu (10/12/2025).
Plh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi
KPK
Mungki Hadipratikto mengatakan, Ardito berperan mengatur pemenang lelang pengadaan proyek, salah satu perusahaannya adalah milik tim kampanyenya.
Ardito meminta bantuan Anggota DPRD, Riki Hendra Saputra, dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda.
“Atas pengondisian tersebut, pada periode Februari-November 2025, Ardito Wijaya diduga menerima
fee
senilai Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui adiknya dan Riki Hendra Saputra,” kata Mungki, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (10/12/2025).
Selain itu, KPK menemukan bahwa Ardito menerima
fee
Rp 500 juta dari Mohamad Lukman Sjamsuri selaku Direktur PT EM untuk memenangkan paket pengadaan alat kesehatan Dinkes Lampung Tengah.
“Sehingga total aliran uang yang diterima AW mencapai kurang lebih Rp 5,75 miliar,” ujar dia.
Modus korupsi yang dilakukan Ardito ini bukan kali pertama terjadi.
Terdapat beberapa kepala daerah yang juga melakukan hal yang sama.
Misalnya, eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh PN Bandung.
Pria yang akrab disapa Pepen itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam suap
pengadaan barang dan jasa
serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Kemudian, ada Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Kasus ini bermula pada 2021 ketika Pemerintah Kabupaten PPU mengagendakan beberapa proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
Nilai kontrak proyek-proyek tersebut sekitar Rp 112 miliar, antara lain untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.
Ada lagi nama Budhi Sarwono yang menjabat Bupati Banjarnegara.
Ia ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara, Jawa Tengah, tahun 2019-2021, serta dugaan penerimaan gratifikasi.
Kemudian, ada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, tersangka pengadaan barang dan jasa di Tulungagung, Jawa Timur, pada 2018.
Indonesia Corruption Watch (
ICW
) mencatat ada 1.189 kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dengan 2.898 tersangka selama empat tahun terakhir, yaitu periode 2019-2023.
“Data dari ICW menunjukkan bahwa sepanjang 2019 hingga 2023, terdapat 1.189 kasus
korupsi pengadaan barang
dan jasa, dengan 2.898 tersangka,” kata Peneliti ICW Erma Nuzulia Syifa, dalam konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Erma mengatakan, mayoritas tersangka yang ditetapkan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa adalah penyelenggara negara, swasta, kepala desa, serta direktur/karyawan BUMN dan BUMD.
Erma mengatakan, modus kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di antaranya adalah proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran,
mark up
, laporan fiktif, dan penggelapan.
Selain itu, terdapat modus suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, pemotongan anggaran, perdagangan pengaruh, dan pungutan liar.
Ketua IM57+ Lakso Anindito mengatakan, modus korupsi ini dilakukan karena sektor pengadaan barang dan jasa yang masih longgar dan menimbulkan kerawanan kecurangan serta permainan.
Karena sistem transparansi dinilai tidak cukup, masih ada proses tender yang bersifat formalitas untuk menunjuk pemenang yang sudah ditetapkan di awal lelang.
“Nah, itu menandakan bahwa sektor ini masih merupakan sektor yang signifikan untuk diperhatikan dan perlu ada tindakan segera untuk melakukan proses reformasi,” kata dia, pada 6 November 2025.
Ribuan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ini dinilai perlu segera diatasi dengan perbaikan regulasi.
ICW menyebut, regulasi saat ini belum bisa melakukan pencegahan korupsi dengan baik, sehingga perlu ada tata kelola yang lebih ketat lagi.
Misalnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang dinilai justru tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Erma menyoroti Pasal 38 Ayat 5 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang mengatur tentang metode penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa dengan syarat keadaan tertentu.
Erma mengatakan, aturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena syarat penunjukan langsung itu untuk melaksanakan program prioritas presiden.
Erma juga menyoroti Pasal 77 dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang menuangkan peran masyarakat dalam pelaporan dugaan penyelewengan pengadaan barang/jasa. Namun, aturannya tidak spesifik.
“Perpres baru justru tidak memperkuat pengawasan publik. Kemudian beberapa kasus PBJ yang justru melibatkan menteri/kepala daerah, sehingga seharusnya mereka dulu yang diperkuat pengawasannya,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/11/693a4e52a8deb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menyelami Pesona Pasar Loak Jatinegara, Surga Barang Bekas di Jakarta Timur Megapolitan 12 Desember 2025
Menyelami Pesona Pasar Loak Jatinegara, Surga Barang Bekas di Jakarta Timur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gapura tua dengan cat memudar berdiri di mulut sebuah gang kecil di Jalan Jatinegara Timur II, Jakarta Timur.
Tulisan “Pasar Jembatan Item” masih terlihat samar di bagian atasnya. Di sekeliling gapura, ranting-ranting pohon besar menaungi jalan masuk menuju kawasan yang telah dikenal sebagai pusat penjualan barang bekas sejak puluhan tahun lalu.
Pasar Loak
Jatinegara, yang juga disebut Pasar Jembatan Item, mulai ada sejak era 1970–1980-an. Awalnya, pasar ini hanya berupa tempat berkumpulnya pedagang barang bekas keliling.
Kawasan pasar kini membentang dari Jalan Jatinegara Timur II hingga Jalan Bekasi Barat III, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara.
Pasar ini buka setiap hari pukul 04.00–18.00 WIB, dengan beberapa pedagang yang beroperasi selama 24 jam.
Begitu memasuki gang, suasana langsung berubah dari jalan umum menjadi lorong pasar yang padat.
Lapak-lapak berdiri rapat di kiri dan kanan, sebagian beratap terpal warna merah marun, biru, atau kuning yang sudah memudar, dan sebagian lainnya menempel pada dinding bangunan atau rangka seng sederhana.
Pedagang tampak duduk di bangku plastik atau lesehan sambil menata barang dagangan.
Tumpukan dinamo kecil, radio tua, alat elektronik bekas, helm, jam tangan, aksesoris ponsel, dan barang lain memenuhi meja kayu dan etalase sederhana.
Sebagian pedagang memilih menggelar dagangan di atas karpet lusuh atau terpal yang dilapisi papan kayu, membuat lorong semakin sempit.
Kegiatan jual beli berlangsung di tengah suara pedagang menawarkan harga, dentingan logam digeser, dan motor yang sesekali melintas di lorong. Alur pengunjung dan kendaraan bercampur, sehingga pergerakan di dalam pasar berjalan perlahan.
Di bagian dalam, lapak-lapak mulai menampilkan kategori barang yang lebih spesifik. Sebuah etalase kaca berisi teko tembaga, piring kristal, patung kayu, ornamen perunggu, vas keramik, hingga kursi ukir.
Terpal kuning dan biru menaungi area itu, membuat cahaya matahari masuk secara temaram.
Masuk lebih jauh, lorong semakin padat oleh pedagang pakaian bekas. Celana panjang, jaket, baju, dan tas menggantung berderet dari ujung ke ujung. Koper berbagai ukuran bertumpuk dan mendorong batas jalan.
Jalur untuk berjalan menyempit hingga pengunjung harus beriringan, memberi ruang bagi motor pedagang atau pembeli yang lewat.
Memasuki kawasan dekat Jalan Masjid, jalan mulai melebar. Pedagang menggelar barang langsung di atas terpal di depan bangunan masjid bercat krem.
Barang yang dijual semakin beragam, mulai dari sandal, sepatu, mainan anak, buku, peralatan rumah tangga, hingga pakaian bongkaran kontainer.
Pergerakan motor dan pembeli berlangsung tanpa henti, menciptakan ritme aktivitas yang konstan di area ini.
Supri (54), pedagang barang antik di kios semi permanen dekat Jalan Bekasi Barat III, sudah berjualan sejak belasan tahun lalu.
“Saya mulai tahun 2012 apa 2013-an. Jadi ya hampir dua belas tahun lah saya buka kios di sini,” ujar Supri saat ditemui
Kompas.com
, Rabu (10/12/2025).
“Kalau lagi rame, bisa satu sampai Rp 1.000.000 sehari. Tapi kalau sepi, paling Rp 100,000-200.000,” kata dia.
Menurut Supri, kerugian terjadi ketika barang rusak karena retak atau karat, atau ketika ia membeli barang yang ternyata palsu.
Sementara itu, Raden (39) membuka lapak gelaran di terpal dekat pintu masuk. Barang yang ia jual antara lain
charger
HP,
earphone
, jam tangan bekas, korek,
casing
HP, dan lampu kecil.
“Kurang lebih sebelas tahun. Awalnya ikut saudara bantu-bantu, lama-lama buka sendiri,” ujarnya.
Ia membeli barang dari grosir di Glodok atau pengepul barang bekas. Pendapatannya berkisar Rp 50.000–100.000 per hari dan dapat mencapai Rp 200.000 saat akhir pekan.
“Kalau hujan, bisa enggak dapat apa-apa. Barang elektronik kecil itu rentan rusak kalau kena air atau panas. Pernah juga ketipu beli jam tangan, ternyata mesinnya mati total,” jelasnya.
Pedagang lain, Putra (39) berjualan di lorong tengah pasar. Ia menyediakan celana jeans, jaket, tas, koper, dan pakaian bekas lainnya.
“Baru enam tahun. Dulu kerja ojek
online
, terus ikut saudara buka lapak pakaian, akhirnya saya terusin sampai sekarang,” ucapnya.
Barang dagangan ia beli dari sabutan kontainer impor, pengepul rumah pindahan, atau warga yang menjual koper dan tas bekas.
“Kalau rame bisa Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000. Tapi kalau sepi ya cuma Rp 100.000-200.000. Sekarang agak susah karena banyak yang beli
online
,” katanya.
Kerugian sering terjadi ketika koper yang dibeli ternyata rusak atau ketika pakaian basah karena hujan deras sehingga tidak laku dijual.
Reza Pradipta (27), seorang karyawan swasta di bidang desain interior, mengatakan bahwa ia rutin datang ke Pasar Jembatan Item untuk mencari kebutuhan proyek.
“Saya lagi nyari dekorasi rumah yang
vintage
,” ujarnya.
Ia datang dua minggu sekali untuk mencari teko tembaga, bingkai kayu, jam dinding tua, hingga kursi besi bekas.
“Barang-barang di sini banyak yang enggak ada di toko mewah. Harganya lebih terjangkau,” katanya.
Menurut Reza, pembeli harus teliti melihat kondisi barang. Ia pernah membeli radio tua yang ternyata tidak bisa digunakan.
Reza menilai pasar tetap dikunjungi karena variasi barang yang banyak dan karakter fisik barang yang tidak umum ditemukan di toko modern.
“Pasti masih dikunjungi banyak orang, termasuk saya sendiri akan selalu ke pasar ini,” tutur dia.
Ia berharap penataan pasar dapat sedikit diperbaiki agar lebih nyaman bagi pengunjung.
“Mungkin dari dulu tidak ada perubahan ya, bahkan pedagangnya semakin banyak dan tidak tertata,” ucapnya.
Ridhamal Barkah, kolektor barang antik, menilai bahwa kualitas barang yang dijual di Pasar Jembatan Item saat ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu.
“Barang bagus itu tidak pernah ada digelar di lapaknya. Sudah banyak yang diserap pedagang
online
,” ujarnya saat dihubungi, Kamis.
Namun, ia menilai Pasar Jembatan Item masih menarik bagi pembeli yang ingin mencari barang langsung di lapak.
“Orang yang pengen jalan-jalan sambil
hunting
biasanya ke sini (Jembatan Item) karena barangnya baru turun dari kerombak dan belum dijamah pedagang
online
,” katanya.
Ridhamal menilai bahwa pedagang pasar loak umumnya belum aktif berjualan secara
online
sehingga pasar fisik tetap menjadi pilihan bagi sebagian pembeli yang mengandalkan pemeriksaan langsung terhadap kondisi barang.
“Menurut saya sih ke depannya juga pasti ada masa depannya lah, karena memang kebanyakan pedagang di pasar loak itu rata-rata tidak main di
marketplace
atau di
online
,” ucapnya.
Ia berharap aktivitas perdagangan tetap ramai agar pilihan barang tetap beragam.
“Harapannya sih tetap rame ya makin banyak juga yang dagang Jadi makin seru,” kata dia.
Meski menghadapi tantangan seperti persaingan penjualan
online
dan kondisi lapak yang tidak seragam, aktivitas perdagangan di pasar ini masih berlangsung dan menunjukkan dinamika pasar barang bekas yang terus bergerak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

BYD Jadi Raja Mobil Listrik di Indonesia, Penjualan Meroket dalam 2 Tahun
Bogor –
BYD berhasil menjadi merek terlaris di Indonesia sepanjang Januari-November 2025. Merek asal China tersebut mencatat market share sebanyak 57%. Dengan tahun 2025 menyisakan satu bulan lagi, BYD berpeluang besar menjadi merek mobil listrik terlaris di Indonesia tahun 2025.
Seperti dikatakan Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao, dia merasa terkesan dengan pertumbuhan pasar EV (mobil listrik di Indonesia). Sebab hanya dalam dua tahun, pertumbuhan pasar mobil listrik di Indonesia melesat dari 2% ke 12%.
“Bayangkan dari 2% ke 12% hanya perlu dua tahun, padahal di pasar China sendiri kami butuh setidaknya 8 tahun buat mencapai itu. Maka kita apresiasi pasar domestik (Indonesia) karena dukungan pemerintah dan teman-teman kita dapat mencapai ini,” ungkap Eagle dalam Media Gathering di Sentul, Bogor, Kamis (11/12/2025).
Dari 12% market share mobil listrik saat ini, sebanyak 25% tersebar di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Kata Eagle, setiap 5 mobil di Jabodetabek, 1 mobil merupakan BEV (mobil listrik full baterai).
Secara akumulatif, BYD Indonesia telah menjual setidaknya 47.300 unit dari Januari hingga November 2025. BYD Indonesia juga memecahkan rekor penjualan beberapa bulan terakhir sebanyak 10 ribu unit per bulan. BYD juga mengklaim menguasai lebih dari 57% market share mobil listrik full baterai di Indonesia.
Lebih dari itu, BYD kini juga merangsek ke papan atas sebagai salah satu merek mobil terlaris di Indonesia. Bahkan penjualan BYD bisa mengungguli merek-merek Jepang seperti Mitsubishi, Suzuki, dan Honda.
Pada November 2025, BYD Indonesia mencatat angka penjualan wholesales 9.481 unit, hanya kalah dari Daihatsu (11.684 unit) dan Toyota (21.642 unit) yang menjadi merek mobil terlaris bulan lalu.
“Pertumbuhan ini sejalan penambahan ekosistem infrastruktur dan pelayanan optimal kepada pelanggan kami. Kami juga berkomitmen untuk membangun ekosistem NEV (new energy vehicle) terlengkap ke depannya. Juga produksi lokal untuk mendukung industri dalam negeri,” terang Eagle.
(lua/dry)
-
/data/photo/2012/11/22/1648382-pencurian-780x390.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kepergok Masuki Mobil Orang, Pria di Bekasi Sudah Duduk Manis Sambil Pakai Jam Tangan Pemilik Megapolitan 11 Desember 2025
Kepergok Masuki Mobil Orang, Pria di Bekasi Sudah Duduk Manis Sambil Pakai Jam Tangan Pemilik
Penulis
BEKASI, KOMPAS.com –
Seorang pria di Bekasi Utara ditangkap warga setelah diketahui sudah berada di kursi pengemudi sebuah mobil yang diduga hendak dicurinya.
Peristiwa itu terjadi di Perumahan Duta Harapan RW 14 dan membuat pemilik kendaraan serta warga terkejut.
Pelaku tidak hanya masuk ke dalam mobil, tetapi juga mengenakan jam tangan milik pemilik kendaraan yang disimpan di dalam kabin.
Pemilik mobil, Sarlan, menjelaskan bahwa saat kejadian ia sedang beristirahat di sebuah ruko kosong yang berjarak sekitar empat meter dari lokasi kendaraannya.
Ia menyebut mobil Toyota Calya miliknya memang terparkir dengan kondisi kunci masih menancap dan kaca jendela dibiarkan terbuka.
Setelah memastikan kondisi mobil, ia menjelaskan alasannya membuka kaca dan meninggalkan kunci.
“Kaca mobil sengaja saya buka karena biar tidak gerah atau panas, kunci nyantol seperti biasa, tapi biasanya aman juga kan,” kata Sarlan Rabu (10/12/2025), dikutip dari
Tribunnews
.
Beberapa menit kemudian seorang rekannya mengaku melihat ada seseorang di dalam mobil. Sarlan awalnya tidak percaya karena merasa mobilnya kosong.
Setelah mendapat desakan rekannya, ia memutuskan untuk mengecek langsung ke lokasi.
“Saya ditanya di mobil kosong atau tidak, saya jawab kosong tidak ada orang, tapi teman saya bilang ada orang, pas saya cek beneran ada orang,” jelasnya.
Saat mengecek, Sarlan mendapati seorang pria tak dikenal sudah duduk di kursi sopir. Bahkan, jam tangan miliknya yang disimpan di dalam mobil telah dipakai oleh terduga pelaku.
Warga yang melihat kejadian itu ikut mendekat dan menanyai pria tersebut.
Ia menggambarkan respons terduga pelaku yang berubah-ubah saat ditanya warga.
“Terduga pelaku ini kalau ditanya apa jawabannya selalu beda, ada yang bilang ODGJ tapi menurut saya itu mah waras sih ya,” tuturnya.
Sarlan kemudian meminta pria itu turun dan menjauh dari lokasi. Tidak lama berselang, petugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas datang.
Mereka membawa pria tersebut ke Polsek Bekasi Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Ia mengakui terkejut mengetahui kedatangan petugas setelah meminta pria itu pergi.
“Saya juga tidak tahu ada Polisi sama TNI datang ke lokasi setelah saya minta itu terduga pelaku pergi dari lokasi kejadian,” ucapnya.
Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami identitas serta motif terduga pelaku, sementara warga diimbau tetap berhati-hati saat memarkir kendaraan, terutama yang ditinggalkan dalam kondisi tidak terkunci.
Artikel ini telah tayang di Tribunbekasi.com dengan judul “Pria Kepergok Hendak Mencuri di Duta Harapan, Sudah Masuk Mobil Agya dan Memakai Jam Tangan Pemilik”
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif
Citra Larasati • 11 Desember 2025 09:22
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007.
“Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025.
Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional.
“Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya.
Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.
“Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025 diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir.
Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007.
“Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025.Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional.
“Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya.
Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.
“Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025 diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir.
Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(CEU)
-

UMP Per Regional 2026: Dampak Formula Baru terhadap Struktur Upah Regional
Bisnis.com, JAKARTA – Penetapan UMP Per Regional 2026 menjadi pembahasan utama menjelang pergantian tahun karena pemerintah menerapkan formula baru sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023. Kebijakan tersebut mewajibkan pemerintah memasukkan sebagian usulan serikat pekerja ke dalam mekanisme penghitungan, sehingga perbedaan kenaikan upah antarwilayah makin terasa.
Meski batas waktu sudah terlewati sejak 21 November, pemerintah pusat belum merilis ketentuan final. Ketidakpastian ini membuat provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menunggu arahan sambil menyiapkan skenario kenaikan masing-masing.
Di tengah ketidakpastian itu, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan tidak seragam, terutama jika pemerintah memakai formula alfa pada rentang 0,3–0,8 yang hanya menghasilkan kenaikan sekitar 4,3%. Presiden KSPI Said Iqbal menilai indeks alfa tersebut terlalu rendah dan perlu disesuaikan agar pekerja tidak mengalami kerugian.
Proyeksi UMP 2026 Per Regional
1. DKI Jakarta
DKI menjadi provinsi paling disorot karena daya ungkit ekonominya besar dan sering menjadi acuan nasional. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pembahasan UMP 2026 “sudah mendekati final” dan pemerintah daerah akan menggelar rapat khusus untuk menetapkannya.
Berdasarkan proyeksi kenaikan 4,3%, UMP DKI 2026 diprediksi berada di angka Rp5.629.356. Jakarta berpotensi menerapkan kenaikan lebih tinggi bila mempertimbangkan tekanan harga, inflasi perkotaan, dan tuntutan pekerja yang berada di kisaran 8,5%–10,5%.
2. Jawa Barat
Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan dinamika penetapan upah paling kompleks karena besarnya basis industri dan jumlah tenaga kerja. Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu pembaharuan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai dasar penetapan UMP dan UMK 2026.
Sekda Jabar Herman Suryatman menyatakan bahwa keputusan upah harus komprehensif dan mempertimbangkan dua hal yaitu, kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi Jawa Barat. Ia memastikan Gubernur Dedi Mulyadi akan menetapkan keputusan yang seimbang bagi semua pihak. Berdasarkan proyeksi kenaikan 4,3%, UMP Jabar 2026 diperkirakan berada di Rp2.285.455.
Angka ini diperkirakan menjadi bahan pertimbangan awal bagi UMK di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan UMP.
3. Jawa Tengah
Jawa Tengah telah menyiapkan jadwal pengumuman UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025, namun seluruh keputusan tetap bergantung pada terbitnya regulasi baru dari pemerintah pusat. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan kebijakan strategis nasional sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan arah kebijakan pusat. Dengan proyeksi kenaikan 4,3%, estimasi UMP Jawa Tengah 2026 berada di kisaran Rp2.262.630.
Jika pemerintah menggunakan formula alfa 0,3–0,8, maka kenaikan rata-rata hanya sekitar 4,3%, sehingga proyeksi UMP 2026 di 38 provinsi pun cenderung stagnan. Namun, serikat pekerja menuntut kenaikan 8,5%–10,5%, sehingga angka final berpotensi jauh lebih tinggi dari perkiraan awal.
Kondisi ini membuat banyak provinsi menunda penetapan UMK 2026 hingga penetapan UMP benar-benar jelas, termasuk evaluasi pertumbuhan ekonomi daerah dan kebutuhan layak hidup pekerja.
-
/data/photo/2025/12/10/6938f02bd4d83.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Siap-siap, Kendaraan Belum Bayar Pajak Tak Bisa Masuk Kawasan Kantor Pemkot Bekasi Megapolitan 10 Desember 2025
Siap-siap, Kendaraan Belum Bayar Pajak Tak Bisa Masuk Kawasan Kantor Pemkot Bekasi
Penulis
BEKASI, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menyiapkan aturan pembatasan akses kendaraan yang belum membayar pajak ke kawasan perkantoran Pemkot.
Kebijakan ini masih dalam tahap sosialisasi, namun diproyeksikan menjadi langkah penertiban yang lebih ketat bagi aparatur dan tamu yang keluar-masuk gedung Pemkot Bekasi.
Wali
Kota Bekasi
Tri Adhianto menjelaskan bahwa Pemkot saat ini baru melakukan penyampaian informasi kepada pegawai dan masyarakat.
Ia menyebut kebijakan ini nantinya dapat diikuti tindakan penegakan oleh kepolisian.
“Untuk aturan itu masih tindakan awal yang bentuknya sosialisasi. Mungkin Pak Kapolres nanti akan melakukan tindakan yang lebih represif,” kata Tri, Rabu (10/12/2025), dikutip dari
Tribunnews
.
Tri menyampaikan bahwa jika aturan ini diberlakukan penuh, seluruh kendaraan yang memasuki kawasan
perkantoran Pemkot Bekasi
akan dicek masa berlaku pajaknya.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi sudah memenuhi kewajiban pajak.
“Kami mulai dari sosialisasi. Tahap berikutnya kami evaluasi satu minggu ke depan apakah efektif. Kami juga menunggu dukungan dari Pak Kapolres beserta jajarannya karena yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah pihak kepolisian,” ujarnya.
Tri mengungkapkan bahwa rencana kebijakan ini muncul setelah ditemukan banyak aparatur Pemkot Bekasi yang belum melunasi pajak kendaraan pribadinya.
Pemerintah menilai keteladanan harus dimulai dari internal, terutama ketika daerah tengah berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.
“Karena disinyalir justru banyak pegawai kami yang belum membayar pajak. Keteladanan harus dimulai dari aparatur pemerintah, apalagi kami sedang gencar meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Pemkot Bekasi akan mengevaluasi efektivitas masa sosialisasi dalam satu pekan ke depan sebelum melanjutkan ke tahap penindakan.
Pemeriksaan STNK di area kantor pemerintah diharapkan mampu menekan angka tunggakan pajak sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sebagai contoh bagi masyarakat.
Artikel ini telah tayang di Tribunbekasi.com dengan judul “Banyak Pegawai Belum Bayar Pajak, Pemkot Bekasi Perketat Akses Masuk Kendaraan”
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/09/69384a7e8ee71.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Napas Terengah di Stasiun Kampung Bandan, Penumpang Berjuang Taklukan Tangga yang Curam Megapolitan 10 Desember 2025
Napas Terengah di Stasiun Kampung Bandan, Penumpang Berjuang Taklukan Tangga yang Curam
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Setiap hari, para penumpang KRL di Stasiun Kampung Bandan, Jl. Mangga Dua VIII No.16, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, harus naik turun tangga manual yang menjadi satu-satunya akses menuju peron atas dan bawah.
Di stasiun lama yang melayani rute ke Jakarta Kota, Tanjung Priok, Angke, Duri, hingga Bekasi dan Cikarang itu, fasilitas berupa lift maupun
eskalator
belum tersedia sejak pertama kali dibangun.
Pengamatan
Kompas.com
di lokasi, Selasa (9/12/2025), menunjukkan arus penumpang yang padat berpindah antarperon. Beberapa di antaranya terlihat terengah-engah setelah menjejaki puluhan anak tangga.
Di tengah kondisi tersebut, cerita para penumpang menunjukkan bahwa naik-turun tangga di stasiun ini menjadi perjuangan harian.
Santo (60), salah satu penumpang KRL, tampak menuruni tangga peron atas dengan perlahan.
Rambutnya yang sudah memutih terlihat jelas, sementara di tangannya ia membawa kantong plastik berisi beberapa barang belanjaan dari pasar.
“Kalau naik tangga di sini memang harus hati-hati. Saya ini sudah tua, otot-otot sudah beda,” katanya sambil tertawa kecil saat ditemui
Kompas.com
, Selasa.
Setiap hari, Santo berangkat dari
Stasiun Kampung Bandan
untuk menuju tempat kerjanya di Angke, Jakarta Barat. Ia mengaku sudah terbiasa dengan kondisi tangga, tetapi tubuhnya tidak lagi sekuat dulu.
“Tadi saya sampai harus pegangan kuat di tulang tepi tangga, biar nggak goyang,” ujarnya.
Menurut Santo, kondisi stasiun saat ini seharusnya sudah bisa diperbarui. Terlebih, ia pernah melihat beberapa lansia hampir jatuh.
“Kasihan yang sudah sepuh-sepuh. Kalau tersandung sedikit bisa bahaya,” katanya.
Meski demikian, ia tetap bersyukur masih bisa naik turun tangga seorang diri tanpa ada yang membantu.
“Tapi ya kalau bisa ada lift sih lebih bagus. Saya juga manusia, tenaganya ada batasnya,” ucapnya sambil melanjutkan langkah.
Penumpang lain, Bibah (63), berdiri di tepi peron bawah sambil memegangi pegangan besi. Napasnya masih tampak berat setelah menuruni tangga curam yang menghubungkan peron atas dan bawah.
Ia mengenakan kerudung biru muda, tas selempang kecil, dan tangannya masih sedikit bergetar.
“Dari dulu jalurnya begini terus, harus naik turun tangga tinggi,” ujarnya membuka percakapan.
Bibah mengaku sudah bertahun-tahun berangkat dari Stasiun Kampung Bandan, terutama ketika hendak ke rumah anaknya di daerah Duri, Jakarta Barat.
Saat ditanya apakah ketiadaan eskalator atau lift menyulitkannya, Bibah langsung mengangguk.
“Jujur saja iya. Saya kalau naik begini sering berhenti dulu karena napas suka pendek. Tangganya tinggi, banyak juga. Kalau lagi ramai tambah susah karena harus ikut arus orang,” kata dia sambil sesekali mengusap dahinya yang berkeringat.
“Kalau sendiri, saya lebih pelan jalannya. Kalau ada dia, ya lumayan dibantuin,” ucapnya.
Bibah mengenang momen ketika ia hampir kehilangan keseimbangan beberapa tahun lalu. Saat itu, kepadatan penumpang membuatnya terdesak di tengah arus naik.
“Pernah waktu itu kaki saya goyang, mau jatuh. Untung ada orang baik yang pegangin,” katanya.
Ia pun berharap agar stasiun menyediakan fasilitas ramah lansia.
“Kalau bisa dibangun eskalator bagus ya, Nak. Biar saya nggak ngos-ngosan tiap mau naik kereta,” ucapnya sambil tersenyum kecil meski lelahnya masih tampak jelas.
Setelah Bibah selesai bercerita, giliran putranya, Fauzi, yang menjelaskan bagaimana ia mendampingi sang ibu setiap kali berjalan di stasiun ini.
Fauzi tampak masih memegangi tas kecil ibunya sambil sesekali melihat ke anak tangga.
“Iya, kalau lewat Kampung Bandan memang harus ekstra hati-hati. Tangganya curam dan tidak ada fasilitas bantu, jadi mau enggak mau harus dituntun,” katanya.
Fauzi mengaku sudah hafal bagian tangga mana yang paling licin, curam, dan kapan waktu terpadat biasanya terjadi.
Ia selalu memilih jam-jam sepi agar ibunya tidak harus berebut jalur dengan penumpang lain. Pengalaman buruk pernah terjadi beberapa bulan lalu.
“Ibu sempat hampir terpeleset karena pijakan tangganya kecil dan licin saat hujan. Saya sampai panik waktu itu,” katanya.
“Makanya sekarang saya benar-benar perhatikan langkahnya, terutama kalau naik. Turun juga riskan, tapi naik itu lebih berat,” tutur dia.
Menurut Fauzi, kehadiran lift atau eskalator sudah menjadi kebutuhan mendesak.
“Minimal lift atau eskalator, terutama untuk lansia, ibu hamil, dan orang yang bawa barang berat. Apalagi ini stasiun transit, penumpangnya banyak. Kondisinya bertahun-tahun sama saja,” kata Fauzi.
Di sisi lain peron, tampak seorang perempuan muda bernama Wilya (29) menggendong anak laki-laki berusia dua tahun.
Ia baru saja turun dari peron atas menuju jalur bawah. Wajahnya tampak memerah akibat lelah.
“Iya, saya mau ke Jakarta Kota. Habis dari rumah saudara di Mangga Dua,” ujarnya sambil mengatur napas.
Wilya bercerita, ia harus naik dan turun tangga panjang sambil menggendong anaknya, Dafa (2).
Berat tubuh anaknya membuat keseimbangannya tidak stabil, dan itu terasa sangat melelahkan di tengah tangga curam.
“Tadi sempat berhenti di tengah tangga, pegangin besi. Berat ya, sesek juga napas jadinya,” ujarnya.
Ketika ditanya apa yang paling menyulitkan, Wilya langsung menunjuk ke arah tangga di belakangnya.
“Tangganya itu. Enggak ada eskalator, enggak ada lift. Sementara orang lain banyak yang buru-buru, jadi saya yang bawa anak harus lebih hati-hati,” kata Wilya.
Ia mengatakan bahwa fasilitas pendukung berupa lift akan sangat membantu, terutama saat membawa anak kecil.
“Kan banyak juga yang bawa anak, ibu hamil, atau orang tua. Tangga setinggi ini enggak ramah buat mereka,” ucapnya.
Wilya lalu membandingkan kondisi Stasiun Kampung Bandan dengan stasiun lain.
“Banyak stasiun sudah jauh lebih enak. Di sini masih sangat manual. Padahal pengguna ramai dan jadi jalur transit juga,” tutur dia.
Hanna (26) berdiri di tepi peron atas sambil memeriksa jadwal kereta ke Bekasi, Jawa Barat.
Meski usianya masih muda, ia mengaku tetap kewalahan ketika harus naik tangga tinggi di Stasiun Kampung Bandan.
“Saya muda saja capek. Apalagi yang bawa anak atau orang tua,” ujarnya.
Hanna menggunakan rute Kampung Bandan Manggarai untuk berangkat kerja. Baginya, naik tangga setiap hari bukan hanya melelahkan, tapi juga berisiko. Ia berharap perbaikan fasilitas bisa menjadi prioritas.
“Kalau stasiun lain saja bisa dibangun eskalator, harusnya di sini juga bisa. Penggunanya kan banyak,” kata dia.
Vice President Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan bahwa KAI Commuter terus berupaya meningkatkan layanan melalui penyediaan fasilitas yang telah ada.
Fasilitas itu berupa
water station
,
payment gateway
, kartu disabilitas, pin ibu hamil,
commuter shelter bike
, serta layanan untuk pengguna prioritas.
Terkait fasilitas khusus berupa lift dan eskalator, Karina menyebut idealnya setiap stasiun memang memiliki akses ramah pengguna prioritas.
Namun, pengembangan infrastruktur dilakukan bertahap dan dikoordinasikan bersama Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
Untuk rencana pembangunan eskalator atau lift di Stasiun Kampung Bandan, Karina menyarankan agar informasi lebih lanjut dikonfirmasi kepada Kementerian Perhubungan.
“KAI Commuter sebagai operator menjalankan layanan Commuter Line, sementara pengembangan infrastruktur berada dalam koordinasi pihak terkait,” ujar Karina saat dihubungi
Kompas.com
, Selasa.
Selama fasilitas tersebut belum tersedia, pengguna prioritas dapat meminta bantuan petugas stasiun.
“Petugas siap membantu naik turun tangga atau kebutuhan lain di area stasiun,” kata Karina.
Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai keadaan Stasiun Kampung Bandan mencerminkan keterbatasan ruang dan usia bangunan.
“Kalau memang perlu, bisa dibangun
ramp
panjang untuk difabel. Tapi secara realistis sulit dikembangkan lagi karena stasiun ini warisan era Hindia Belanda. Kiri-kanan stasiun juga sudah padat penduduk,” jelas Deddy saat dihubungi.
Deddy menilai risiko bagi pengguna prioritas sangat tinggi.
“Lansia, ibu hamil, disabilitas mereka berisiko besar tidak kuat naik tangga manual,” ujarnya.
Ia menyebut regulasi saat ini memang mewajibkan stasiun baru memiliki lift dan eskalator. Namun, untuk stasiun lama seperti Kampung Bandan, kewajiban itu tidak berlaku.
“Lift dan eskalator tidak masuk standar SPM PM Nomor 63 Tahun 2019, jadi tidak wajib. Tapi kalau bisa dibangun, itu akan sangat membantu,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.