kab/kota: Bekasi

  • Tangis Khodijah, Ibu Fidya Kamalindah yang Ingin Putrinya Pulang: Kakak Pulang, Mama Udah Kangen – Halaman all

    Tangis Khodijah, Ibu Fidya Kamalindah yang Ingin Putrinya Pulang: Kakak Pulang, Mama Udah Kangen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Khodijah Dede Indriany (50), ibu Fidya Kamalindah, menyampaikan keinginan agar putrinya pulang ke rumah.

    Fidya Kamalindah sebelumnya viral karena atlet taekwondo itu hilang selama 10 tahun dan kini muncul secara tiba-tiba.

    Khodijah mengaku ingin bertemu kembali dengan Fidya Kamalindah karena sudah kangen.

    “Saya harap kakak pulang ya kak. Mama udah kangen, udah rindu,” ucapnya sambil menangis dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Senin (17/3/2025).

    Khodijah dalam kesempatannya berjanji tidak memberikan pernyataan lagi tentang kejadian yang menimpa anaknya.

    Ia yakin Fidya Kamalindah kabur dari rumah karena ada tekanan pihak lain.

    “Mama tidak akan bicara apa-apa. Mama lebih tahu bahwa Kakak itu ada tekanan. Mama tahu persis siapa anak saya,” lanjut Khodijah.

    Hindarto (59), ayah Fidya Kamalindah, juga berharap agar anaknya segera pulang ke rumah.

    Ia siap menerima Fidya Kamalindah dalam kondisi apa pun.

    Atlet taekwondo kelahiran 1995 itu sudah menikah dan memiliki seorang anak.

    “Kalau bisa secepatnya pulang. Dan jangan khawatir dalam kondisi apa pun kami siap menerima,” ujar Hindarto.

    Hindarto menegaskan dirinya sangat sayang kepada Fidya Kamalindah.

    Hal tersebut dibuktikan lewat bimbingan orang tua, ia dapat meraih prestasi di dunia akademik dan olahraga.

    “Itu hasil karena orang tua sayang kepada anak dan anak juga sayang kepada orang tua,” beber Hindarto.

    Hindarto dalam kesempatannya juga mengakui memang ada masalah dengan anaknya.

    Namun, hal tersebut tidak terkait dengan aksi kekerasan sebagaimana beredar di media sosial, tetapi karena masalah Fidya Kamalindah yang pulang malam dan tidak mengaji bersama keluarganya.

    Fidya Kamalindah dan ayahnya sudah membuat perjanjian tentang jam waktu pulang ke rumah.

    “Ada perbedaan di situ,” tandas Hindarto

    Fidya Kamalindah menyebut alasan dirinya kabur dari rumah karena keinginannya sendiri.

    Selain itu, Fidya Kamalindah tidak tahan dengan perlakuan kasar dari ayahnya.

    “Terkait kasus penculikan, saya bilang itu adalah fitnah. Kenapa saya ingin keluar dari rumah? Karena saya sudah mendapatkan kekerasan dari kecil,” katanya, dikutip dari Instagram @ryukijanessa.

    Fidya Kamalindah melanjutkan bahwa ia sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh ayahnya sejak kecil.

    Pada umur 5 tahun, rambutnya dijambak hingga dia diseret oleh ayahnya.

    Fidya Kamalindah tidak tahu mengapa dia dianiaya kala itu.

    “Itu (kekerasan) berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya,” tambah ia.

    Fidya Kamalindah juga menyebut ayahnya terlalu berambisi dan menuntut dirinya agar terus menang dalam semua pertandingan.

    Semua tidak lepas agar mendapat uang yang pada akhirnya dikuasai oleh sang ayah.

    Fidya Kamalindah dalam video mempertanyakan tugas ayahnya sebagai kepala keluarga dalam hal mencari nafkah.

    “Sejak kecil hanya mengandalkan saya (untuk mencari uang),” ujar dia.

    “Uang hasil tanding saya, gaji bulanan saya. Orang tua saya yang terima hasilnya. Bukan saya yang menikmati,” tambahnya.

    ATLET HILANG – Atlet taekwondo asal Bandung, Fidya Kamalindah (kanan) menjadi sorotan viral karena disebut hilang selama 10 tahun. Kini, ia muncul memberi pengakuan bahwa ia difitnah orang tuanya. (Instagram @ceklisbogor, @ryukijanessa)

    Fidya Kamalindah sudah sejak lama memendam keinginan untuk kabur dari rumah.

    Puncaknya terjadi setelah dirinya menelan pil pahit kekalahan di PORDA Jabar 2014.

    Setelah pertandingan, ia mendapatkan kekerasan fisik hingga verbal.

    “Saya kalah, kena habis-habisan metal saya. Saya terus terusan dapat hinaan dari bapak saya.”

    “Emang kenapa saya kalah? Kan namanya pertandingan ada menang ada kalah,” katanya

    Singkat cerita, Fidya Kamalindah memutuskan kabur dari rumah.

    Ia menggunakan uang hasil usaha jualan online untuk modalnya.

    “Setelah kabur dari rumah, saya ketemu laki-laki yang alhamdulilah menerima saya yang sekarang jadi suami saya.”

    “Saya nikah dengan beliau di bawah tangan wali hakim di Bekasi. Sekarang saya punya anak,” tegasnya.

    Dalam pernyataan terbaru, Fidya Kamalindah ingin masalah dengan orang tuanya selesai.

    Ia mengaku tidak ingin membongkar aib-aib keluarganya.

    “Sudah ya teman2, ini masalah keluarga. Saya tidak mau ini semakin melebar kemana2 soal perseteruan saya dan keluarga. Dan saya minta juga kepada keluarga untuk tidak saling membongkar aib.”

    “Saya sampai detik ini masih menahan membongkar aib terutama aib orang asing yang ada di rumah. Kalau saya mau saya bisa membongkar aib tersebut. Semoga di bulan ramadhan ini hati kita dilembutkan. Aamiinn,” tulis Fidya Kamalindah.

    (Tribunnews.com/Endra)

  • Penumpang KRL Arah Cikarang Menumpuk, Ada Gangguan Listrik Setelah Stasiun Tambun

    Penumpang KRL Arah Cikarang Menumpuk, Ada Gangguan Listrik Setelah Stasiun Tambun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT. Kereta Commuter Indonesia mengumumkan adanya gangguan perjalanan kereta akibat perbaikan tiang Listrik Aliran Atas (LAA) antara Stasiun Cikarang dan Tambun. Saat ini, jalur tersebut belum dapat dilalui dan petugas masih melakukan penanganan di lokasi.

    Terpantau di stasiun Bekasi pada Senin (17/3/2025) pukul 23.20, terjadi penumpukan penumpang di Peron 6 menunggu kepastian perjalanan.

    Sementara itu, sebagai dampak dari perbaikan listrik ini, KAI Commuter juga mengumumkan sejumlah perjalanan KRL mengalami perubahan pola operasi. 

    #InfoLintas Terdapat perbaikan tiang Listrik Aliran Atas (LAA) di antara Stasiun Cikarang—Tambun dan saat ini dalam penanganan oleh petugas. Untuk perjalanan KA saat ini belum dapat dilalui. Kami imbau untuk tetap mengutamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. Mohon maaf atas…

    — KAI Commuter (@CommuterLine) March 17, 2025

    Banyak perjalanan menuju stasiun Cikarang, berakhir di stasiun Bekasi. Meski demikian pengumuman menyebut akan tersedia kereta Cikarang dalam perjalanan berikutnya.

    KAI mengimbau para pengguna jasa untuk mengutamakan keselamatan dan mengikuti Arahan petugas di lapangan. Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan

  • Presiden bertekad Indonesia harus masuk Piala Dunia

    Presiden bertekad Indonesia harus masuk Piala Dunia

    Sepak bola menjadi suatu lambang harga diri sebuah bangsa modern.

    Sidoarjo (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan tekadnya Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia harus lolos kualifikasi dan bertanding di Piala Dunia.

    “Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita,” kata Presiden Prabowo di hadapan pengurus PSSI, atlet-atlet senior, dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih saat acara peresmian 17 stadion di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.

    Oleh karena itu, Presiden memberi perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengupayakan itu, termasuk membina atlet-atlet, merenovasi, dan membangun stadion-stadion agar berstandar FIFA, serta membangkitkan kembali klub-klub amatir dan liga-liga amatir.

    “Saya minta semua unsur mendukung hal ini. Saya terima kasih, semua unsur pemerintah, eksekutif, dan DPR, parlemen kerja sama dengan baik. Kita memperlancar semua, peraturan kita ringkas, kita perbaiki perangkat-perangkat, dan peraturan yang perlu diperbaiki, memperlancar usaha-usaha PSSI membentuk timnas yang tangguh,” kata Presiden.

    Prabowo, dalam kesempatan yang sama, juga sepakat dengan pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa sepak bola menjadi simbol harga diri bangsa.

    “Memang benar tadi Ketua Umum PSSI menyampaikan sepak bola menjadi suatu lambang harga diri sebuah bangsa modern,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden lantas menegaskan, “Jadi, suatu bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat jiwanya dan kuat fisiknya. Fisik kuat, jiwa kuat. Hanya dengan fisik dan jiwa yang kuat, bangsa bisa berdiri tegak dan bisa jadi negara yang hebat.”

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menekankan renovasi dan pembangunan total 17 stadion di berbagai daerah Indonesia merupakan salah satu wujud dukungan pemerintah.

    Presiden kemudian menargetkan dalam kurun waktu 2—3 tahun ke depan, Pemerintah bakal membangun hingga 20 stadion baru.

    “Semua kabupaten nanti ujungnya harus punya stadion yang baik,” kata Prabowo.

    Kementerian Pekerjaan Umum pada periode 2023—2024 rampung merenovasi 17 stadion di berbagai daerah Indonesia, sebanyak 16 di antaranya merupakan renovasi bangunan lama, sementara satu stadion merupakan bangunan baru.

    Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore meresmikan 17 stadion itu secara serentak dari Gelora Delta Sidoarjo.

    Dari 17 stadion itu, salah satunya Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang.

    Stadion lainnya mencakup Stadion Bumi Sriwijaya di Palembang, Stadion Indomilk Arena di Kabupaten Tangerang, Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor, Stadion Wibawa Mukti di Kabupaten Bekasi, Stadion Patriot Candrabhaga di Kota Bekasi, Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung.

    Berikutnya Stadion Maguwoharjo di Kabupaten Sleman, Stadion Jatidiri di Kota Semarang, Stadion Gelora Bumi Kartini di Kabupaten Jepara, Stadion Surajaya di Kabupaten Lamongan, Stadion Gelora Delta Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan di Kabupaten Pamekasan, Stadion Joko Samudro di Kabupaten Gresik, Stadion Demang Lehman di Kabupaten Banjar, Stadion Segiri di Kota Samarinda, dan Stadion B.J. Habibie di Kota Parepare.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketum PSSI target klub-klub amatir bisa dihidupkan kembali tahun depan

    Ketum PSSI target klub-klub amatir bisa dihidupkan kembali tahun depan

    Diminta Bapak Presiden melalui Pak Mendagri, klub-klub amatir dibangkitkan lagi.

    Sidoarjo (ANTARA) – Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir menargetkan klub-klub amatir yang ada di tingkat desa/kecamatan, kabupaten, dan provinsi dapat dihidupkan kembali mulai 2026.

    Erick, saat ditemui selepas acara peresmian stadion di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, menjelaskan bahwa rencananya itu didukung pemerintah, salah satunya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Dahulu memang kami mendorong yang namanya perserikatan, Liga 3, Liga 4 itu di provinsi, kota, pemerintah daerah boleh support liga amatir. Akan tetapi, kalau sudah Liga 1, Liga 2, enggak boleh. Pemerintah daerah sudah enggak boleh. Kami membangunkan yang tadi (klub-klub amatir, red.),” kata Erick menjawab pertanyaan ANTARA.

    Ketum PSSI melanjutkan Presiden Prabowo Subianto telah merestui rencananya itu sehingga pihaknya optimistis klub-klub amatir dan liga-liga amatir dapat kembali aktif, dibiayai oleh APBD.

    “Diminta Bapak Presiden melalui Pak Mendagri, klub-klub amatir dibangkitkan lagi,” kata Erick.

    “Pertandingan antarkabupaten, antarkecamatan,” kata Mendagri menimpali.

    Tito menyebut anggaran daerah dapat dialokasikan untuk membangkitkan klub-klub dan liga-liga amatir.

    “Insyaallah pada tahun depan, ini transisi ‘kan, stadion-stadionnya baru mulai diserahkan,” kata Erick lagi.

    Erick mengungkap rencananya membangkitkan klub-klub amatir kepada Presiden Prabowo pada acara peresmian 17 stadion dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

    “Kami akan bangun lagi klub-klub amatir di daerah, di provinsi, di kota-kota, maupun desa-desa sebagai upaya kita punya tadi, masyarakat yang punya daya juang, masyarakat yang punya kemauan besar untuk berubah, masyarakat yang mau kita juga kita tidak kalah dengan bangsa besar lain. Program ini sudah didorong. Mohon arahan dari Bapak,” kata Erick kepada Presiden.

    Presiden setelah mendengar rencana Ketum PSSI menyatakan dukungannya.

    “Klub-klub amatir tadi kita dorong. Mudah-mudahan tiap sekolah nanti punya lapangan bola yang baik. Yang penting kehendak dulu, keinginan dulu. Berani dulu. Nanti, langkahnya akan tercapai,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden pada Senin sore meresmikan 17 stadion di berbagai daerah tanah air secara serentak dari Sidoarjo.

    Sebanyak 17 stadion yang diresmikan oleh Presiden Prabowo sore ini terdiri atas 16 stadion hasil renovasi dan satu stadion yang baru dibangun.

    Proyek renovasi dan pembangunan stadion itu dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selama kurang lebih 12 bulan sepanjang periode 2023—2024 dengan total biaya untuk perbaikan 16 stadion dan pembangunan satu stadion baru sebesar Rp1,74 triliun.

    Dari Gelora Delta Sidoarjo, sebanyak 17 stadion yang diresmikan oleh Presiden pada hari ini mencakup Stadion Bumi Sriwijaya di Palembang, Stadion Indomilk Arena di Kabupaten Tangerang,
    Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor, Stadion Wibawa Mukti di Kabupaten Bekasi, Stadion Patriot Candrabhaga di Kota Bekasi, Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung.

    Berikutnya Stadion Maguwoharjo di Kabupaten Sleman, Stadion Jatidiri di Kota Semarang, Stadion Gelora Bumi Kartini di Kabupaten Jepara, Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Stadion Surajaya di Kabupaten Lamongan, Stadion Gelora Delta Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan di Kabupaten Pamekasan, Stadion Joko Samudro di Kabupaten Gresik, Stadion Demang Lehman di Kabupaten Banjar, Stadion Segiri di Kota Samarinda, dan Stadion B.J. Habibie di Kota Parepare.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bawaslu Kota Bekasi evaluasi partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024

    Bawaslu Kota Bekasi evaluasi partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi evaluasi partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Maret 2025 – 15:32 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, menggelar rapat evaluasi bersama berbagai pemangku kepentingan, untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024.

    Pertemuan bertajuk “Ngabuburit Pengawasan” itu diselenggarakan di Hotel Amaroossa, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

    Rapat evaluasi tersebut mengungkap, bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kota Bekasi hanya mencapai 55 persen dari total 1,8 juta pemilih terdaftar.

    “Alhamdulillah, hari ini kita melibatkan banyak pihak, karena buat kami sebenarnya pendidikan politik itu bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu, tapi menjadi tugas bersama,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan Humas dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Senin (17/3). 

    Menurut Choirunnisa, meskipun tahapan pemilu dan pilkada telah usai, upaya pendidikan politik tetap harus dilanjutkan. 

    “Kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan ke depannya, juga aktif di media sosial untuk tetap menginformasikan pendidikan politik, hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi, mendukung demokrasi di Kota Bekasi,” tegasnya.

    Ia mengakui, adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pilkada, yang berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih.

    “Partisipasi kemarin kan hanya 55 persen. Jadi dari 1,8 juta, ada sekitar 1 juta yang menggunakan hak pilih, 800 ribu orangnya ini nggak ada,” jelasnya.

    Choirunnisa menambahkan, terdapat persoalan teknis lainnya seperti data pemilih yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal, dan surat undangan yang tidak sampai ke tangan pemilih.

    Di tempat yang sama, salah satu narasumber dalam diskusi tersebut, Dian Permata, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu.

    “Evaluasi seperti ini kan pertama mereview apa yang sudah dilakukan sepanjang tahapan pilkada kemarin. Perihal baik buruk dan benarnya kan juga beberapa temuan dari pemerintah dalam penyelenggaraan,” katanya.

    Dian berharap, hasil evaluasi ini dapat menjadi titik perbaikan untuk berbagai aspek teknis pengawasan pemilu yang akan datang.

    “Diharapkan di pilkada akan datang, baik KPU ataupun Bawaslu serta masyarakat akan naik kelas. Artinya akan tahu siapa yang akan dipilih, tahu programnya si kandidat, tahu apa yang harus dilakukan pemilih lima tahun akan datang,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Dian mencatat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki, termasuk soal regulasi seperti adanya ketidakkonsistenan hukum dalam Peraturan KPU terkait diksi pemilih daftar tambahan.

    “Sering kali penyelenggara pemilu pilkada mengungkapkan ada pemilih khusus padahal nggak ada, karena di pilkada ini hanya tiga jenis pemilih, yaitu DPT, DPTb ditambahkan sama pindahan, sedangkan pemilih khusus itu hanya di pemilu,” imbuhnya.

    Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih yang hanya mencapai 55 persen di Kota Bekasi, karena ada banyak faktor yang berperan.

    “Namun sebenarnya turunnya partisipasi bisa karena banyak faktor, bisa saja karena memang kandidat yang dijual itu tidak mempunyai daya tarik buat masyarakat untuk memilih, terutama soal program-program yang ditawarkan,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, rapat evaluasi tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, awak media, forum guru, perwakilan kampus, organisasi masyarakat, LSM, kelompok rentan, dan KPU Kota Bekasi. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Normalisasi Sungai untuk Cegah Banjir, Warga Tergusur Dapat Ganti Rugi

    Normalisasi Sungai untuk Cegah Banjir, Warga Tergusur Dapat Ganti Rugi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan melakukan normalisasi sungai sebagai langkah antisipasi banjir di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bogor dan Bekasi. Bangunan yang berdiri di badan dan sempadan sungai akan ditertibkan, termasuk pemukiman warga yang memiliki surat kepemilikan maupun yang tidak.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan, pemilik bangunan dengan alas hak sah akan mendapatkan ganti rugi sesuai nilai appraisal. Dana penggantian ini akan bersumber dari anggaran pemerintah daerah (Pemda).

    “Jika ada bangunan dengan alas hak sah, maka harus ada pengadaan tanah dan ganti rugi sesuai appraisal,” ujar Nusron dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (17/3/2025).

    Pendataan Tanah dan Proses Ganti Rugi

    Berdasarkan data sementara Kementerian ATR/BPN, ada 124 bidang tanah dan bangunan di bantaran Sungai Bekasi yang memiliki alas hak. Namun, jumlah ini masih bisa bertambah seiring pendataan yang masih berjalan.

    “Pendataan lebih lanjut akan dilakukan dengan mencocokkan data antara Pemda, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian ATR/BPN,” jelas Nusron terkait langkah pemerintah yang akan melakukan normalisasi sungai di Bogor dan Bekasi.

    Sementara itu, bagi bangunan yang tidak memiliki alas hak, pemerintah akan melakukan penertiban dengan pendekatan manusiawi. Nusron menegaskan pemilik bangunan tanpa dokumen sah tidak berhak menerima ganti rugi.

    “Jika bangunannya tidak memiliki alas hak, maka akan kami tertibkan dengan pendekatan kemanusiaan,” tegasnya.

    Tanah Sempadan Sungai Akan Disertifikasi sebagai Tanah Negara

    Pemerintah juga berencana mensertifikasi tanah di sempadan dan badan sungai yang belum memiliki alas hak sebagai tanah negara. Hak pengelolaan tanah ini akan diberikan kepada otoritas sungai, seperti Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta, dan PSDA.

    Langkah ini bertujuan untuk mencegah pendudukan ilegal pada masa depan. Dengan adanya kepemilikan yang sah, masyarakat tidak dapat lagi mengeklaim atau mensertifikatkan tanah negara di area sempadan sungai.

    “Ke depan, jika ada pihak yang mencoba menduduki lahan tersebut, mereka tidak akan bisa mensertifikatkannya karena sudah memiliki pemilik yang sah,” tutup Nusron terkait langkah pemerintah yang akan melakukan normalisasi sungai di Bogor dan Bekasi.

  • Erick Thohir Pastikan 17 Stadion Penuhi Standar FIFA, Siap Dukung Timnas Indonesia

    Erick Thohir Pastikan 17 Stadion Penuhi Standar FIFA, Siap Dukung Timnas Indonesia

    Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa PSSI juga telah menyiapkan program pengembangan sepak bola di tingkat daerah. Salah satunya dengan membangkitkan kembali klub-klub amatir, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.

    “Kami akan membangun sepak bola dari rakyat untuk rakyat. Kami mohon dukungan Presiden Prabowo dalam hal ini,” ujar Erick.

    Sebaran 17 Stadion

    Renovasi dan pembangunan stadion tersebut meliputi berbagai daerah di Indonesia. Di Jawa Timur, stadion yang direnovasi antara lain Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Stadion Kanjuruhan Malang, Stadion Surajaya Lamongan, Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, dan Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan.

    Di Sulawesi Selatan, ada Stadion B.J. Habibie di Parepare. Sementara itu, di Yogyakarta terdapat Stadion Maguwoharjo di Sleman.

    Jawa Tengah mencakup Stadion Jatidiri Semarang dan Stadion Gelora Bumi Kartini di Jepara. Di Banten, renovasi dilakukan di Indomilk Arena Kabupaten Tangerang.

    Jawa Barat meliputi Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, dan Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung.

    Adapun di Kalimantan, renovasi mencakup Stadion Segiri di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, serta Stadion Demang Lehman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terakhir, di Sumatera Selatan, renovasi dilakukan di Stadion Bumi Sriwijaya Kota Palembang. (*)

  • Gelontorkan Rp1,7 Triliun, Prabowo Resmikan Proyek Renovasi dan Pembangunan 17 Stadion

    Gelontorkan Rp1,7 Triliun, Prabowo Resmikan Proyek Renovasi dan Pembangunan 17 Stadion

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek renovasi dan pembangunan 17 stadion di Indonesia sebagai komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur olahraga nasional.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa peresmian 17 stadion berstandar internasional yang telah direnovasi dan dibangun di berbagai daerah di Indonesia ini disebut telah memenuhi standar FIFA.

    “Hari ini kami meresmikan 17 stadion yang punya standar internasional yang diinspeksi FIFA dan dinyatakan memenuhi syarat FIFA. Jadi ini prestasi bagaimanapun adalah prestasi pemerintah presiden Joko Widodo sebelum saya, saya kebagian meresmikannya saja,” ujarnya di Sidoarjo, Senin (17/3/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu menyoroti pentingnya sepak bola sebagai simbol harga diri sebuah bangsa. Menurutnya, negara yang kuat adalah negara yang memiliki fisik dan jiwa yang tangguh.  

    “Karena itu olahraga adalah salah satu tolak ukur untuk menilai bangsa itu punya semangat atau tidak. Punya kehendak atau tidak. Atau mudah menyerah atau tak peduli,” imbuhnya.  

    Sebagai bentuk komitmen untuk mendorong prestasi sepak bola nasional, Prabowo memastikan dukungan penuh pemerintah dalam berbagai aspek. Mulai dari kebijakan, regulasi, hingga infrastruktur untuk menunjang pembinaan sepak bola.

    Tak hanya itu, dia juga meminta semua pihak, termasuk pemerintah dan DPR, untuk bersinergi dalam memperlancar regulasi dan mendukung kerja PSSI dalam membentuk tim nasional yang tangguh.  

    “Kami akan memperlancar semua peraturan, kami ringkas, kami perbaiki perangkat dan piranti peraturan yang perlu diperbaiki. Memperlancar usaha-usaha PSSI bentuk timnas yang tangguh,” tandas Prabowo

    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa 17 stadion yang diresmikan terdiri dari 16 stadion yang direnovasi dan 1 stadion yang dibangun baru.

    “Kita bangun kurang lebih 12 bulan ya, sekitar 12 bulan. Total anggaran kita pakai untuk merenov 16 stadion dan 1 pembangunan baru itu sekitar Rp1,7 triliun,” ucapnya.

    Dody menyampaikan bahwa ketujuh belas stadion yang diresmikan telah tersertifikasi oleh PSSI dan FIFA, mulai dari bangku pemain dan penonton hingga rumput lapangan.

    Dia pun berharap renovasi dan pembangunan ini dapat mendukung olahraga di Indonesia khususnya sepak bola.

    “Sehingga talenta-talenta muda bisa bertumbuh dan harapan besar Pak Prabowo untuk meraih Indonesia Emas 2045 bisa segera tercapai,” katanya.

    Adapun ketujuh belas stadion yang diresmikan oleh Presiden yakni:

    1. Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang;

    2. ⁠Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang;

    3. ⁠Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor;

    4. ⁠Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi;

    5. ⁠Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi;

    6. ⁠Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung;

    7. ⁠Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman;

    8. ⁠Stadion Jati Diri, Kota Semarang;

    9. ⁠Stadion Gelora Bumi Kartini, Kabupaten Jepara;

    10. ⁠Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang;

    11. ⁠Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan;

    12. ⁠Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo;

    13. ⁠Stadion Gelora Ratu Madura Pamelingan, Kabupaten Pamekasan;

    14. ⁠Stadion Joko Samudro, Kabupaten Gresik;

    15. ⁠Stadion Demang Lehman, Kabupaten Banjar;

    16. ⁠Stadion Segiri, Kota Samarinda; dan

    17. ⁠Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare.

  • Kementerian PU Siapkan Rp 5 T Bangun Tanggul Kali Bekasi & Ciliwung

    Kementerian PU Siapkan Rp 5 T Bangun Tanggul Kali Bekasi & Ciliwung

    Jakarta

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk membangun tanggul di bantaran Kali Bekasi, Jawa Barat dan Kali Ciliwung, DKI Jakarta. Total panjang tanggul yang akan dibangun di masing-masing lokasi mencapai 19,64 kilometer (km) dan 16 km.

    Informasi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti usai melangsungkan pertemuan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Diana mengatakan, di Bekasi sendiri pihaknya harus membangun tanggul baru sepanjang 19,64 km. Pembangunannya terbagi ke dalam sebanyak 7 paket.

    “Kalau tanggul di Bekasi dari paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu totalnya Rp 3,6 triliun,’ kata Diana, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

    Diana mengatakan, keberadaan tanggul ini penting sebagai salah satu langkah pencegahan banjir di kawasan Jabodetabek, khususnya Bekasi. Namun untuk pembangunannya, Kementerian PU masih terkendala masalah kesediaan lahannya.

    “Mudah-mudahan kalau tanah tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, kita bisa melakukan identifikasi dan datanya sama semuanya, bulan April kita bisa melakukan penlok,” ujar Diana.

    “Selesai akhir Mei, kita juga bisa melakukan pembebasan lahannya, sehingga Juni kita bisa menindaklanjuti untuk pembangunan tanggul-tanggul di seluruh Bekasi,” sambungnya.

    Sedangkan untuk tanggul Kali Ciliwung, secara keseluruhan tanggul ini memiliki panjang 33 km. Namun untuk menyelesaikannya, Kementerian PU masih harus membangun 16 km tanggul lagi.

    “Rp 1,4 triliun tanggulnya. Jadi tanggulnya itu ada yang belum kita selesaikan karena lahannya belum bebas. Jadi kita nggak bisa membangun tanggulnya di situ,” kata dia.

    “Karena masih diduduki rumah-rumah rakyat di situ. Masyarakat masih bangun rumah-rumahnya di situ. Jadi kan harus dibebasin dulu. Setelah dibebaskan, baru nanti kita lanjutkan tanggulnya,” lanjutnya.

    Dengan demikian, secara akumulasi, Kementerian PU akan mengalokasikan Rp 5 triliun untuk pembangunan tanggul di bantaran sungai. Selain pembangunan tanggul, Diana mengatakan, pihaknya juga akan membangun delapan kolam retensi.

    “Kalau untuk kolam retensi saat ini kami sedang melakukan FS-nya. Ini kalau lahannya sudah beres semuanya baru nanti kita akan bisa menghitung kira-kira biayanya berapa. Tapi semuanya sudah ada dalam perencanaan,” terangnya.

    (shc/rrd)

  • Polisi Ancam Tindak Ormas yang Minta THR di Bekasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Maret 2025

    Polisi Ancam Tindak Ormas yang Minta THR di Bekasi Megapolitan 17 Maret 2025

    Polisi Ancam Tindak Ormas yang Minta THR di Bekasi
    Tim Redaksi
     
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Polres Metro Bekasi bakal menindak organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada instansi pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat.
    Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustofa menyatakan, akan menindak apabila anggota ormas meminta THR, terlebih jika terdapat unsur pemerasan.
    “Ada pasal yang mengatur tentang pemerasan itu ada, sehingga kami juga mengimbau jangan sampai muncul sebuah perkara pidana baru ataupun muncul pidana pemerasan, padahal sifatnya menjelang Lebaran,” tegas Mustofa saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (17/3/2025).
    Mustofa mengaku sebelumnya pernah menyampaikan kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengenai antisipasi permintaan THR oleh ormas.
    “Ini juga pernah saya sampaikan kepada Pak Bupati, Bupati kita juga sudah sering memberikan imbauan,” ungkap Mustofa.
    Mustofa mengimbau agar instansi pemerintah dan masyarakat tak perlu melayani ormas yang meminta THR.
    Ia juga meminta masyarakat agar langsung melapor ke polisi apabila ada ormas yang meminta THR.
    “Tolong dikomunikasikan dengan kita, dengan aparat penegak hukum atau pemda sehingga tidak ada hal-hal yang sifatnya tidak jelas,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.